KPU Putuskan Stop Permanen Tayangan Real Count di Sirekap, Ini Alasannya

Ketua KPU saat menunjukkan data penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 di aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). namun saat ini Sirekap sudah ditutup secara permanen. (doc/ist)

"Grafik angka perolehan suara tidak akan ditampilkan kembali," kata Idham

Merdekapost - Sebagai gambaran, real count KPU dilakukan menggunakan serangkai proses lewat aplikasi Sirekap. Pertama, petugas KPPS memfoto C.Hasil plano, lalu diunggah ke aplikasi Sirekap.

Lantas, teknologi optical character recognition (OCR) yang tersemat di aplikasi itu mengkonversi raihan suara dari format gambar menjadi teks. Hasil konversi dari semua TPS selanjutnya diakumulasikan menjadi real count, lalu diunggah di laman pemilu2024.kpu.go.id.

Di laman tersebut, biasanya ditampilkan total raihan suara pasangan capres-cawapres secara nasional maupun di setiap provinsi. Tayangan hasil penghitungan suara sementara itu dilengkapi grafik lingkaran. 

Di laman yang sama, biasanya ditampilkan total raihan suara partai politik secara nasional, per provinsi, ataupu per daerah pemilihan. Penayangan dilengkapi diagram batang. Selain itu, ditampilkan pula total raihan suara caleg.

Selama ini, publik menemukan ada kesalahan angka raihan suara yang ditampilkan di pemilu2024.kpu.go.id dibanding dokumen C.Hasil. Hal itu diakui KPU terjadi karena tidak akuratnya teknologi OCR dalam mengkonversi foto menjadi teks.

Ketidakakuratan angka teranyar yang ditemukan publik adalah terkait lonjakan suara PSI. Beberapa hari setelah itu, KPU menghentikan penayangan real count.

Berdasarkan pantauan Republika pada Selasa malam, sudah tidak ada lagi data total raihan suara capres-cawapres, partai politik untuk Pileg DPR RI, partai politik untuk Pileg DPRD, partai politik untuk Pileg DPRD kabupaten/kota, ataupun calon anggota DPD di laman pemilu2024.kpu.go.id.

Di laman tersebut kini hanya tersedia dokumen C.Hasil dan D.Hasil. Publik bisa mengunduh formulir tersebut untuk mengecek satu per-satu raihan suara peserta pemilu.

Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja mengakui, bahwa pihaknya yang dulu merekomendasikan agar tayangan real count atau raihan suara sementara di laman publikasi Sirekap KPU dihentikan. Namun, pihaknya hanya merekomendasikan penghentian sementara waktu.

"Kan kita minta dulu diberhentikan sementara untuk memperbaiki (permasalahan sistem). Pertanyaannya sekarang, diberhentikan sementara atau bagaimana?" kata Bagja kepada wartawan di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/3/2024).

Bagja menyebut, apabila penyetopan bersifat sementara, maka KPU harus menjelaskan berapa lama durasinya. Ia menyayangkan apabila penayangan dihentikan permanen karena KPU sudah mengeluarkan biaya untuk membangun aplikasi Sirekap.

"Nah sekarang kan sudah dihentikan, berapa lama pertanyaannya? Jangan juga sistem (Sirekap) yang sudah dibangun itu tidak (dipakai) untuk menampilkan apa yang seharusnya ditampilkan," kata Bagja. (adz | Republika) 

Bawaslu Kumpulkan Laporan Lonjakan Drastis Suara PSI, Beda Hasil pada Sirekap KPU dengan Foto C Plano

Anggota Bawaslu Lolly Suhenty. (Ist)

Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sedang melakukan kompilasi laporan terkait perbedaan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dengan foto dokumen formulir Model C Plano.

Hal itu diungkapkan anggota Bawaslu Lolly Suhenty di gedung KPU, Jakarta, Senin (4/3/2024), seperti dilansir Antara.

"Saat ini kami masih menunggu dari bawah. Informasi yang masuk kepada kami banyak sehingga dalam konteks ini Bawaslu melakukan kompilasi seluruh masukan," ujarnya.

BACA JUGA: 

Lonjakan Suara PSI di Sirekap, YLBHI Desak KPU Tak Terlibat Praktik Kecurangan Pemilu

Politikus dan Pengamat Politik Soroti Lonjakan Suara PSI di Sirekap KPU, Bisa Menggelembung Dalam Waktu 1x24 Jam?

Bawaslu, menurut dia, telah berkoordinasi dengan jajaran di bawah untuk melakukan pencermatan terkait rekapitulasi berjenjang yang sedang berjalan saat ini.

"Kami langsung turunkan lagi ke bawah untuk dilakukan pencermatan baik yang di kabupaten/kota atau yang sudah masuk provinsi, termasuk kami sendiri melakukan kompilasi supaya nanti begitu rekap nasional kami punya dokumen untuk melihat lagi, mencermati lagi," ujarnya.

Lolly memastikan, Bawaslu akan terus melakukan koreksi, termasuk dari tingkat kecamatan apabila ada temuan kesalahan.

"Begitu di kecamatan ada kesalahan proses rekapnya, ya, di kabupaten. Begitu sampai ke atas sehingga kalau ada dugaan ini, itu, bagi Bawaslu yang harus kami lihat adalah dokumennya," tuturnya.

Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie menilai penambahan suara PSI dinilai wajar karena terjadi saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024.

Dia pun mengingatkan semua pihak agar tidak tendensius menyikapi penambahan suara tersebut.

"Penambahan termasuk pengurangan suara selama proses rekapitulasi adalah hal wajar. Yang tidak wajar adalah apabila ada pihak-pihak yang mencoba menggiring opini dengan mempertanyakan hal tersebut," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (2/3/2024).

Berita Menarik Lainnya:

Ini Jawaban Jokowi Terkait: Suara PSI Meroket, Hak Angket, dan Isu Berlabuh ke Golkar

Presiden Jokowi memberikan keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, pada Senin, 4 Maret 2024, sebelum berangkat ke Melbourne, Australia. (Doc Ist | Tempo.co.id) 

Jakarta | Merdekapost.Com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjawab pertanyaan awak media terkait suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang meroket di Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Jokowi juga menjawab pertanyaan soal hak angket dugaan kecurangan pemilihan umum atau Pemilu 2024 yang hendak digulirkan oleh kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Baca Juga:Lonjakan Suara PSI di Sirekap, YLBHI Desak KPU Tak Terlibat Praktik Kecurangan Pemilu

Selain itu, Jokowi turut merespons terkait isu dirinya bergabung ke Partai Golongan Karya (Golkar). Berikut jawaban Jokowi seperti dilansir dari Tempo.co.

Suara PSI meroket

Pada Jumat siang, 1 Maret 2024, PSI mendapat 3 persen suara nasional berdasarkan real count KPU. Data real count pada situs KPU pukul 12.00 WIB menunjukkan PSI mendapat 3,01 persen suara atau sekitar 2.300.600 ribu suara. Perolehan ini berdasarkan 540.351 dari total 823.236 Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau 65.64 persen suara masuk.

Dalam selang waktu 24 jam setelah lonjakan suara. PSI memperoleh suara 0,12 persen. Data Sirekap pada 2 Maret 2024 pukul 13.00 WIB, memperlihatkan suara PSI bertambah 98.869.

Baca Juga: Politikus dan Pengamat Politik Soroti Lonjakan Suara PSI di Sirekap KPU, Bisa Menggelembung Dalam Waktu 1x24 Jam?

Suara PSI bertambah dari 2.300.600 pada 1 Maret 2024 pukul 12.00 WIB menjadi 2.399.469 suara pada 2 Maret pukul 13.00 WIB atau sebanyak 3,13 persen.

Walhasil, meroketnya suara PSI yang dipimpin putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, memantik perhatian publik lantaran ditengarai adanya dugaan kecurangan dalam proses rekapitulasi suara. Jokowi mengatakan masalah kenaikan suara PSI merupakan urusan partai.

Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan atau M. Romahurmuziy curiga ada operasi yang dilakukan untuk meloloskan PSI dengan perolehan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen.

Menurut Romy, sapaan akrabnya, sebelum Pemilu 2024 dirinya sudah mendengar dugaan ada operasi pemenangan PSI yang dilakukan oleh aparat.

Baca Juga: Caleg Terpilih Belum Perlu Mundur Saat Maju Pilkada

“Dengan menarget kepada penyelenggara pemilu daerah agar PSI memperoleh 50 ribu suara di tiap kab/kota di Jawa, dan 20 ribu suara di tiap kab/kota di luar Jawa,” ujar dia dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, dikutip Senin, 4 Maret 2024. 

Berdasarkan informasi yang dia terima, operasi tersebut dilakukan dengan menggunakan dan membiayai jejaring ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin salah seorang menteri. Jejaring ormas itulah yang digunakan untuk mobilisasi suara PSI coblos gambar. 

Juru Bicara DPP PSI Sigit Widodo mengklaim lonjakan suara PSI adalah hal yang wajar. Sigit menyebut lonjakan suara ini masih di bawah perhitungan internal PSI.

“Bisa saja data dari wilayah yang pemilih PSI-nya besar baru mulai masuk, sehingga normal saja terjadi lonjakan dalam satu waktu,” kata Sigit kepada Tempo, Sabtu 2 Maret 2024.

Sebaliknya, kata Sigit, penurunan bisa terjadi saat data masuk dari wilayah yang pemilihnya sedikit. Ia menegaskan bahwa Sirekap adalah data real count, bukan sampling, sehingga data masuk memang tidak harus selalu proporsional.

Jokowi hanya menjawab singkat terkait meroketnya suara PSI. Dia hanya menyerahkan awak media media untuk bertanya ke PSI dan KPU.

Baca Juga: Caleg Terpilih Harus Mundur Saat Maju dalam Pilkada?

"Tanya ke partai (PSI), tanya ke Komisi Pemilihan Umum," kata eks Wali Kota Solo saat memberi keterangan di Lanud Halim Perdanakusuma pada Senin, 4 Maret 2024.

Hak angket

Rencana hak angket dugaan kecurangan pemilu awalnya digulirkan oleh Ganjar Pranowo. Usulan Ganjar itu disambut oleh para partai pendukung kubu calon Presiden dari Koalisi Perubahan Anies-Muhaimin, seperti Partai Kebangkitan Bangsa, Partai NasDem, dan Partai Keadilan Sejahtera.

Hak angket digadang-gadang dapat melakukan penyelidikan soal dugaan kecurangan pemilu penyelenggaraan pemilu, walau sejumlah pakar hukum menganggap hal itu tidak dapat mengubah hasil dari Pemilu 2024.

Jokowi sebelumnya mengaku tidak begitu mempermasalahkan rencana hak angket kecurangan Pemilu 2024 yang bergulir belakangan ini.

“Ya itu hak demokrasi, enggak apa-apa kan,” kata Jokowi ditemui usai Peringatan Hari Pers Nasional di Ancol, Jakarta Utara, pada Selasa, 20 Januari 2024.

Namun jawaban Kepala Negara itu hari ini agak berbeda. Dia mempersilakan pertanyaan tersebut diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR.

 “Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR,” kata Jokowi, Senin, 4 Maret 2024.

Isu berlabuh ke Partai Golkar

Majalah Tempo, edisi 26 Februari-3 Maret 2024, mewartakan bahwa petinggi Golkar dan dua petinggi partai koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menyebut Jokowi berencana menguasai Partai Golkar.

Jokowi disebut-sebut berencana memimpin gabungan partai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka secara langsung.

Informasi itu disampaikan oleh sejumlah petinggi partai pendukung Prabowo-Gibran yang ditemui Tempo. Tujuannya, mengawal pemerintahan Prabowo dan Gibran, putra sulung Jokowi, sampai 2029.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespons isu jika Jokowi merapat ke partainya merupakan hal yang baik.

“Baik, bagus-bagus saja,” kata Airlangga, yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin lalu.

Baca Juga: Mahfud Tegaskan Bakal Gugat Hasil Pilpres ke MK, "Kita Punya Bukti Kuat" 

Ketika ditanya soal perbincangan Jokowi masuk Golkar, Airlangga mengatakan Presiden Jokowi merupakan tokoh nasional milik semua partai.

Dia juga menegaskan hal yang sama soal status Jokowi di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. “(Beliau) dimiliki semua partai,” kata Airlangga.

Ketika hal ini dikonfirmasi langsung, Jokowi tidak menyangkal maupun membenarkan isu tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa dirinya setiap hari masuk Istana.

"Saya setiap hari masuk Istana," kata Jokowi ditemui di Mabes TNI, kawasan Cilangkap, Jakarta Timur, pada Rabu, 28 Februari 2024.

Hari ini, Senin, 4 Maret 2024, Jokowi kembali ditanyakan oleh awak media terkait isu dirinya berlabuh ke Partai Golkar setelah tidak menjabat sebagai kepala pemerintahan. Lantas, apa jawaban Jokowi?

Eks Gubernur Jakarta, yang ditemani Panglima TNI Agus Subiyanto hingga Kapolri Listyo Sigit Prabowo, sempat berhenti sejenak mendengar pertanyaan itu. Jokowi hanya melempar senyum. Sementara Menteri Sekretaris Negara Pratikno kemudian bilang, “Pensiun saja belum, ditanya gitu.”

Berita Lainnya: Maju Pilkada 2024, Legislator Mundur, Bupati Cuti

( Editor : Aldie Prasetya | Sumber : Tempo.co.id )

Suara PSI di Sirekap Melejit Drastis, Ada Perbedaan Hasil dibeberapa Provinsi Termasuk Jambi


MERDEKAPOST.COM | JAKARTA - Melonjaknya perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia alias PSI menuai perhatian publik. Hal itu, karena perolehan suara partai ini naik cukup besar dalam perhitungan data Sirekap Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada Jumat pekan lalu.

Dalam waktu sehari, anomali suara partai yang saat ini dipimpin oleh putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, bertambah 101.426 suara. Data Sirekap pada, Sabtu, 2 Maret pukul 14.00 WIB memperlihatkan suara PSI bertambah 0,12 persen dalam sehari.

Baca Juga: Lonjakan Suara PSI di Sirekap, YLBHI Desak KPU Tak Terlibat Praktik Kecurangan Pemilu

Sementara pada hari ini, Senin, 4 Maret pukul 13.00 WIB, suara PSI bertambah menjadi 2.404.282 suara. Jumlah tersebut berdasarkan jumlah penghitungan di 542.104 dari 823.236 tempat pemungutan suara (TPS) atau setara 65,85 persen.

Perolehan suara PSI disebut sejumlah kalangan tidak wajar. Dari sejumlah data Sirekap yang disajikan di website KPU, beberapa bukti anomali nampak terlihat. Bentuk anomali itu terjadi di beberapa provinsi, seperti Banten, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jambi, Jawa Tengah, hingga Kalimantan Selatan.

Di Banten, TPS 004 yang berlokasi di Kota Cilegon, Kec. Cibeber, Kel/Desa Bulakan, menunjukkan pelonjakan suara PSI. Dalam hasil formulir C1, partai berlogo bunga mawar ini hanya mendapat 1 suara. Sementara dalam data Sirekap, PSI mendapat 69 suara.

Baca Juga: Caleg Terpilih Belum Perlu Mundur Saat Maju Pilkada 

Di Jawa Barat, tepatnya di TPS 040, Kota Bogor, Kec. Bogor Utara, Kel/Desa Bantarjati, PSI mendapat 8 suara. Namun, data Sirekap menunjukkan partai tersebut memiliki 18 suara.

Kemudian, hasil form C1 salah satu TPS di Yogyakarta menunjukkan PSI tidak mendapat suara satu pun, tapi tercatat di Sirekap mendapat 27 suara. Hal ini terjadi di TPS 010, Kel/Desa Ngestirejo, Kec. Tanjungsari, Kota Gunungkidul, Prov. DIY.

Hal yang sama terjadi di Jambi, PSI tidak mendapat suara alias 0 di TPS 004, Kel/Desa Pelayang, Kec. Bathin II Pelayang, Kota Bungo, Prov Jambi. Tapi, data Sirekap mencatat PSI mendapat 36 suara.

Di Jawa Tengah, tepatnya di TPS 019 Kota Boyolali, Kec. Ngemplak, Kel/Desa Donohudan, PSI hanya mendapat 2 suara. Namun, pada akhirnya partai tersebut mendapat 27 suara di Sirekap.

Selain itu, kasus serupa terjadi di Kalimantan Selatan, tepatnya di TPS 011 Koya Banjar, Kec. Sungai Tabuk, Kel/Desa Sungai Tabuk Keramat. Pada hasil C1, PSI mendapat 10 suara. Sementara hasil Sirekap menunjukkan bahwa PSI mendapat 31 suara.

Adapun Juru Bicara DPP PSI Sigit Widodo mengklaim lonjakan suara PSI adalah hal yang wajar. Sigit menyebut lonjakan suara ini masih di bawah perhitungan internal PSI.

Berita Terkait : Politikus dan Pengamat Politik Soroti Lonjakan Suara PSI di Sirekap KPU, Bisa Menggelembung Dalam Waktu 1x24 Jam?

“Bisa saja data dari wilayah yang pemilih PSI-nya besar baru mulai masuk, sehingga normal saja terjadi lonjakan dalam satu waktu,” kata Sigit kepada Tempo. 

Sebaliknya, kata Sigit, penurunan bisa terjadi saat data masuk dari wilayah yang pemilihnya sedikit. Ia menegaskan bahwa Sirekap adalah data real count, bukan sampling, sehingga data masuk memang tidak harus selalu proporsional.

( Editor : Aldie Prasetya | Sumber : Tempo.co.id )

Lonjakan Suara PSI di Sirekap, YLBHI Desak KPU Tak Terlibat Praktik Kecurangan Pemilu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep saat melakukan pertemuan di kawasan Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 3 Februari 2024. Presiden Joko Widodo meyakini PSI bisa mendapatkan kursi di DPR RI pada Pemilu 2024. (DOC  | ANTARA ) 

Jakarta, Merdekapost - Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mengalami lonjakan suara yang cukup besar dalam perhitungan data Sirekap Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada periode 1-2 Maret 2024. Menanggapi hal itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendesak KPU untuk tetap profesional dan tidak terlibat dalam praktik kecurangan Pemilu.

Wakil Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Arif Maulana, yang juga tergabung dalam koalisi masyarakat sipil, menyatakan, KPU dan Bawaslu seharusnya menjaga marwah Pemilu dan bukan justru terlibat dalam permasalahan Pemilu. 

Baca Juga: Politikus dan Pengamat Politik Soroti Lonjakan Suara PSI di Sirekap KPU, Bisa Menggelembung Dalam Waktu 1x24 Jam?

"KPU harus profesional dan bertanggung jawab. Jangan jadi bagian masalah. Jangan sampai KPU malah terbukti jadi bagian dari praktik kecurangan Pemilu. Kalau sampai begitu ya rusak demokrasi kita," ujar Arif dalam keterangannya di Kantor KontraS, Jakarta Pusat, pada Senin, 4 Maret 2024. 

Adapun kenaikan suara PSI secara drastis terjadi dalam selang waktu 24 jam pada periode 1-2 Maret 2024. Partai berlambang mawar itu memperoleh tambahan suara 0,12 persen setelah data Sirekap menunjukan ledakan suara pada Jumat.

Data Sirekap pada pukul 13.00 WIB, 2 Maret 2024, memperlihatkan suara PSI bertambah 98.869 selang 24 jam. Suara PSI bertambah dari 2.300.600 pada 1 Maret 2024 pukul 12.00 WIB menjadi 2.399.469 suara pada 2 Maret pukul 13.00 WIB atau 3,13 persen.

Baca Juga: Caleg Terpilih Belum Perlu Mundur Saat Maju Pilkada

Arif juga menilai, praktik curang penggelembungan suara PSI ini tidak dapat dilepaskan dari dugaan intervensi Presiden Joko Widodo alias Jokowi. "Jokowi kan kampanye terang-terangan. Sementara dia bukan orang PSI, tidak pernah cuti. Saya kira praktik curang ini harus ditegakkan hukumnya," ucap dia.

Arif juga menyebut, pihaknya mendesak para anggota DPR agar menggunakan hak konstitusional mereka untuk membongkar kejahatan Pemilu dalam Pemilu 2024. Khususnya melalui penggunaan hak angket. "DPR harus menggunakan haknya untuk memproses hal ini," kata Arif.

Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Julius Ibrani, sebelumnya, mengungkap beberapa faktor yang menguatkan dugaan telah terjadi penggelembungan suara untuk PSI. Di antaranya adalah karena lonjakan suara itu terjadi saat data yang masuk di Sirekap KPU telah melewati 60 persen dari suara total.

Menurut Julius, fluktuasi data normalnya tidak terlalu tajam jika data yang masuk sudah melewati jumlah tertentu. Julius juga mencurigai faktor penghentian penghitungan suara manual di beberapa kecamatan dan penghentian Sirekap KPU yang dia sebut terjadi sejak 18 Februari 2024. “Sebab hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa Pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi,” kata dia.

Baca Juga: Maju Pilkada 2024, Legislator Mundur, Bupati Cuti

Adapun Juru Bicara DPP PSI Sigit Widodo mengklaim lonjakan suara PSI adalah hal yang wajar. Sigit menyebut lonjakan suara ini masih di bawah perhitungan internal PSI.

“Bisa saja data dari wilayah yang pemilih PSI-nya besar baru mulai masuk, sehingga normal saja terjadi lonjakan dalam satu waktu,” kata Sigit kepada Tempo, Sabtu 2 Maret 2024.

Sebaliknya, kata Sigit, penurunan bisa terjadi saat data masuk dari wilayah yang pemilihnya sedikit. Ia menegaskan bahwa Sirekap adalah data real count, bukan sampling, sehingga data masuk memang tidak harus selalu proporsional.

( Editor : Aldie Prasetya | Sumber : Tempo.co.id )

Setelah UGM, Giliran UII Nyatakan Sikap, "Kenegarawanan Jokowi Memudar"

Sivitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) saat menyampaikan pernyataan sikap Indonesia Darurat Kenegarawanan. Pernyataan sikap ini digelar di depan Auditorium Prof. K.H. Abdul Kahar Muzakkir, Kampus Terpadu UII Jalan Kaliurang Km 14, Kabupaten Sleman.

YOGYAKARTA | MERDEKAPOST.com - Setelah Universitas Gadjah Mada, giliran sivitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) menyampaikan pernyataan sikap "Indonesia Darurat Kenegarawanan".

Diketahui sebelumnya, sivitas akademika UGM menyampaikan petisi Bulaksumur yang berisi keprihatinan terhadap tindakan sejumlah penyelenggaran di berbagai lini. Mereka menilai ada hal-hal menyimpang dari prinsip-prinsip moral, demokrasi, kerakyatan, serta keadilan sosial.

Pernyataan sikap sivitas akademika UII digelar di depan Auditorium Prof. K.H. Abdul Kahar Muzakkir, Kampus Terpadu UII Jalan Kaliurang Km 14, Kabupaten Sleman, Kamis (1/2/2024).

Pernyataan sikap tersebut, diikuti oleh para guru besar, dosen, mahasiswa dan para alumni UII. Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Prof Fathul Wahid membacakan pernyataan sikap "Indonesia Darurat Kenegarawanan".

Baca juga: Per 1 Februari 2024, Inilah Harga Resmi BBM Pertamina Seluruh Indonesia

"Dua pekan menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, perkembangan politik nasional kian menunjukkan tanpa rasa malu gejala praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan," ucap Fathul.

Dia menyebut kekuasaan digunakan untuk kepentingan politik praktis sekelompok golongan dengan mengerahkan sumber daya negara. Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran.

"Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo," tuturnya.

Indikator utamanya adalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023.

Fathul mengatakan putusan yang proses pengambilannya sarat dengan intervensi politik dinyatakan terbukti melanggar etika. Bahkan membuat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, diberhentikan dari jabatannya. 

Baca Juga: Akademisi UGM Sampaikan Petisi Bulaksumur, "Pemerintahan Era Jokowi Menyimpang"

"Gejala ini kian jelas ke permukaan saat Presiden Joko Widodo menyatakan ketidaknetralan institusi kepresidenan dengan membolehkan Presiden berkampanye dan berpihak," ucapnya.

Perkembangan termutakhir, distribusi bantuan sosial melalui pembagian beras dan bantuan langsung tunai (BLT) oleh Presidan Jokowi juga ditengarai sarat dengan kepentingan politik. 

Bansos dinilai diarahkan pada personalisasi penguatan dukungan terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu.

Menurutnya, mobilisasi aparatur negara untuk kepentingan dukungan terhadap pasangan calon tertentu adalah tindakan melanggar hukum sekaligus melanggar konstitusi.

Baca Juga:

JK: Jangan Lihat Survei, Optimisme Terlihat di Lapangan

Presiden Bagi Beras, JK: Malu Kita, Itu Tugas Camat

"Situasi di atas menjadi bukti, Indonesia sedang mengalami darurat kenegarawanan yang bisa berujung pada ambruknya sistem hukum dan demokrasi," ujarnya.

Fathul mengatakan sivitas akademika UII menyerukan agar Presiden Jokowi kembali menjadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan dengan tidak memanfaatkan institusi kepresidenan untuk memenuhi kepentingan politik keluarga.(red)

Akademisi UGM Sampaikan Petisi Bulaksumur, "Pemerintahan Era Jokowi Menyimpang"

Pembacaan Petisi Bulaksumur sebagai bentuk keprihatinan terhadap dinamika perpolitikan nasional dan pelanggaran prinsip demokrasi menjelang pemilu 2024. Petisi ini dibacakan oleh Guru Besar Fakultas Fakultas Psikologi, Prof. Drs. Koentjoro, Ph.D., didampingi oleh sejumlah puluhan Guru Besar, akademisi, alumni dan aktivis BEM KM UGM, Rabu (31/1) di Balairung Gedung Pusat UGM.

MERDEKAPOST.COM |  Sejumlah akademisi Universitas Gadjah Mada menyampaikan Petisi Bulaksumur sebagai bentuk keprihatinan terhadap dinamika perpolitikan nasional dan pelanggaran prinsip demokrasi menjelang pemilu 2024. Petisi ini dibacakan oleh Guru Besar Fakultas Fakultas Psikologi, Prof. Drs. Koentjoro, Ph.D., didampingi oleh sejumlah puluhan Guru Besar, akademisi, alumni dan aktivis BEM KM UGM, Rabu (31/1) di Balairung Gedung Pusat UGM.

Koentjoro mengatakan petisi dari civitas akademika Universitas Gadjah Mada disampaikan setelah mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional selama  beberapa waktu terakhir terhadap  tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat  yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan dan keadilan sosial.

BACA JUGA:JK: Jangan Lihat Survei, Optimisme Terlihat di Lapangan

“Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi  dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari Keluarga Besar Universitas Gadjah Mada. Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan dan pernyataan kontradiktif Presiden tentang  keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi,” katanya.

Koentjoro mengingatkan agar Presiden Joko Widodo sebagai alumni UGM, tetap berpegang pada jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai dengan standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah. “Hal itu demi melanjutkan estafet kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita luhur sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,” katanya.

BACA JUGA: Presiden Bagi Beras, JK: Malu Kita, Itu Tugas Camat

Sebelum petisi dibacakan, sejumlah akademisi menyampaikan orasi yang dikemas dalam mimbar akademik yang bertajuk Menjaga Kemurnian Demokrasi Indonesia. Beberapa akademisi yang menyampaikan orasinya diantaranya Mantan Rektor UGM periode 2002-2007 Prof. Dr. Sofian Effendi, MPIA.,  Mantan Rektor UGM periode 2017-2022 Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng., Guru Besar FKKMK UGM Prof.Yati Soenarto, Dosen Hukum Tata Negara FH UGM Dr. Zainal Arifin Mochtar, Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM Dr. Abdul Gaffar Karim serta Ketua BEM KM UGM Gielbran Muhammad Noor.

Panut Mulyono mengatakan pemilu sebagai bagian dari proses demokrasi yang dijalankan sekarang ini harus tetap memegang asas luber dan jurdil untuk memilih calon pemimpin di tingkat legislatif dan eksekutif. “Jika kita betul-betul melaksanakan asas pemilu dengan baik maka terpilih pemimpin yang legitimate yang betul-betul memikirkan rakyat dan bisa membawa kemajuan yang luar biasa,”katanya.

BACA JUGA: Kalau Prabowo-Gibran Menang yang Lain Diajak Kerjasama

Ia juga mengingatkan asas pemilu ini harus dijalankan oleh seluruh penyelenggara negara termasuk di kalangan TNI dan POLRI serta ASN untuk tidak berpihak pada paslon manapun, namun berpihak pada kepentingan bangas adan negara. “Kita ingin rakyat yang terdaftar sebagai pemilih saat datang ke TPS dengan hati riang dan gembira menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani,” tegasnya.

Sementara Abdul Gaffar Karim berpendapat  bahwa Indonesia dan Amerika Serikat sekarang ini sama-sama menganut sistem demokrasi, namun di Amerika pelaksanaan pemilu dianggap lebih demokratis dibandingkan di Indonesia. Menurutnya hal itu disebabkan di Amerika Serikat peran oposisi dan civil society jauh lebih kuat dalam mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan. “Demokrasi akan lebih baik jika ada oposisi dan civil society yang kuat, namun dalam sepuluh tahun terakhir oposisi kita justru hilang,” ujarnya.

Ia pun mengajak para peserta mimbar untuk mengembalikan lagi kekuatan civil society untuk menjadi penjaga demokrasi di tanah air. “Mari kita kembalikan civil society untuk mengawasi kekuasaan. Demokrasi bisa hidup jika rakyat bisa mengawasi dan mengawal,” katanya.(HZA/UGM)



Presiden Bagi Beras, JK: Malu Kita, Itu Tugas Camat

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla di program Info A1. (ist) 

Merdekapost.com - Aksi Presiden Jokowi yang membagikan bansos atau beras Bulog belakangan ramai-ramai dikritik sejumlah pihak. Giat Jokowi yang juga kerap dihadiri menteri Koalisi Indonesia Maju pendukung Paslon 02 Prabowo-Gibran itu pun dinilai politisasi bansos.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mengatakan seharusnya bagi-bagi bansos bukan dilakukan presiden, melainkan menteri hingga camat.

"Kan malu kita," kata JK di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Kamis (1/2).

JK lalu menyinggung Jokowi yang sempat membagikan beras di depan Istana Kepresidenan Jakarta. Saat itu, Jokowi ditemani Erick Thohir bagi bansos kepada sopir ojol.

"Itu tugasnya Mensos, tugasnya camat," sambung dia. 

JK mengingatkan, presiden punya tugas kenegaraan yang lebih penting. Selain itu, ia menilai bansos juga efektif bila dibagikan lewat pos.

"Nanti melupakan tugas-tugas lebih penting. Waduh. Kita dipilih mimpin. (Tugasnya) lebih tinggi dari itu (bagi bansos). (Tugasnya) lihat dunia bagaimana, Indonesia bagaimana," tandas dia.

Presiden Joko Widodo menyaksikan penyerahan bantuan paket sembako bagi para pengemudi ojek daring atau ojol di sekitar Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 13 April 2023.(ist) 
Presiden Jokowi getol membagikan berbagai jenis bansos di berbagi daerah di Indonesia. Terakhir, Jokowi sepekan 'berkantor' di Jawa Tengah dan DIY. 

Jokowi kerap ditemani sejumlah menteri, seperti Mendag Zulkifli Hasan saat membagikan bansos. Tapi tak ada lagi sosok Menteri Sosial Tri Rismaharini, padahal itu tupoksi kementeriannya.(hza)

Wakil Walikota Solo: Sejumlah Perda Jalan di Tempat karena Nunggu Gibran

Wakil Wali Kota Surakarta (Solo) Teguh Prakosa memberikan keterangan kepada wartawan di Kota Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (17/1/2024) | Foto: Ist

SOLO | Merdekapost - Wakil Walikota Surakarta (Solo) Teguh Prakosa menyebut pembahasan sejumlah peraturan daerah jalan di tempat karena menunggu diskusi bersama dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

"Karena peraturan daerah itu ada bagian-bagian yang harus ditindaklanjuti dengan perwali (peraturan wali kota), termasuk APBD," kata Teguh di Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu (17/1), sebagaimana diberitakan Antara.

Politikus PDIP ini mengatakan, satu peraturan daerah bisa menghasilkan empat sampai lima peraturan wali kota (perwali).

"Kalau itu tidak diimplementasikan, maka perda tidak jalan, karena implementasinya harus ada peraturan wali kota yang lebih rigid," ujarnya.

Dia mengatakan pemerintah sendiri tidak hanya eksekutif, tetapi juga legislatif. Sehingga, lanjutnya, sisi legislatif memiliki kewajiban mendorong pemerintah untuk menyelesaikan regulasi-regulasi yang memang harus selesai pada awal tahun 2024.

"Agar pelaksanaan pemerintahan normal di luar pesta demokrasi," katanya.

Teguh Minta Gibran Tanggung Jawab

Gibran dan Teguh merupakan pasangan Wali Kota-Wakil Wali Kota Solo periode 2021–2024  [Foto: ANTARA]

Terkait hal itu, Teguh meminta Gibran untuk tetap memperhatikan tanggung jawabnya sebagai kepala daerah, agar sejumlah regulasi tersebut dapat segera selesai.

"Jadi, mana tanggung jawabnya sebagai kepala daerah dan mana tanggung jawabnya sebagai calon wakil presiden; harus dipikirkan," ujar Teguh.

Dia mengatakan beberapa perda yang masih harus dibahas dengan wali kota Surakarta, di antaranya perda soal ketenagakerjaan, rencana tata ruang wilayah (RTRW), dan retribusi pajak.

Pelantikan Gibran dan Teguh merupakan pasangan Wali Kota-Wakil Wali Kota Surakarta (Solo) periode 2021–2024  [Foto: Ist]

"Nah, ini kan harus dievaluasi, ketemunya nanti di akhir Januari, kemudian di awal Februari kami mengevaluasi kinerja. Jadi, produk hukum harus diimplementasikan. Supaya kegiatan berjalan kan produk hukum harus tuntas," ujar Teguh.

Selanjutnya, hasil perda tersebut disampaikan kepada masyarakat agar tidak ada pertanyaan atau anggapan negatif yang seolah-seolah menilai pemerintah tidak bekerja.

Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka (tengah) berfoto dengan warga saat blusukan di kawasan Warakas, Jakarta Utara, Selasa (16/1/2024) | Foto: Antara

Gibran dan Teguh merupakan pasangan Wali Kota-Wakil Wali Kota Solo periode 2021–2024 yang diusung PDIP. Namun, hubungan Gibran dengan PDIP retak setelah dia berduet dengan Prabowo menatap Pilpres 2024.(hza)

Jimly Sebut Bakal Umumkan Hasil Pemeriksaan 9 Hakim MK Pekan Depan

Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie mengatakan akan mengumumkan hasil pemeriksaan 9 majelis hakim MK pekan depan. (ANTARA)

Jakarta | Merdekapost.com - Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie mengatakan akan mengumumkan hasil pemeriksaan sembilan majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) usai memutuskan usia capres-cawapres pada pekan depan.

"Demi keadilan harus pasti dan mesti cepat sebelum tanggal 8. Artinya tanggal 7 sudah ada (keputusan)," kata Jimly setelah menghadiri Silatnas ICMI di Makassar, Sabtu (4/11).

Lihat Juga : Keras! Di Depan Prabowo, Jimly Singgung Politik Dinasti Jelang Pilpres 2024

Jimly menjelaskan MKMK itu hanya memiliki 30 hari untuk memeriksa sembilan majelis hakim MK yang memutuskan syarat usia capres-cawapres. Sehingga, katanya, harus ada keputusan yang tepat nantinya untuk memberikan rasa keadilan.

"Kalau saya belum 30 hari, 15 hari cukup. Karena, soal pemilu ini adalah persoalan serius, bisa memecah belah bangsa. Maka, harus ada kepastian yang tepat dan adil," ujarnya.

Saat ini MKMK tengah mengusut etik sembilan hakim MK, termasuk Anwar Usman terkait putusan syarat batas usia capres-cawapres.

Laporan pelanggaran kode etik Anwar Usman dkk ini bermula ketika para hakim MK menangani perkara soal uji materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) soal batas usia Capres Cawapres.

MK telah mengabulkan gugatan soal syarat batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden. MK menyatakan seseorang bisa mendaftar capres-cawapres jika berusia minimal 40 tahun atau sudah pernah menduduki jabatan publik karena terpilih melalui pemilu.

BERITA MENARIK LAINNYA:

Ini 14 Negara yang Menolak Gencatan Senjata Israel-Hamas

Ternyata! Semangka jadi Simbol Palestina Kenapa Israel Sangat 'Alergi' ?

Ini Para Tokoh yang Ikut Aksi Bela Palestina di Monas, Puan hingga Anies

Cak Imin Ungkap Survei Terbaru, Klaim Ada Peluang Menang 1 Putaran

Dari sembilan hakim konstitusi itu, Ketua MK Anwar Usman diperiksa dua kali oleh MKMK, yakni pada Selasa (31/10) dan Jumat (3/11).

Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie menyebut hakim yang paling bermasalah secara etik di balik putusan syarat batas usia minimal capres-cawapres adalah yang paling banyak dilaporkan etik.

Jimly tidak menyebut secara tegas nama hakim yang dimaksud. Namun, dari 21 laporan dugaan pelanggaran etik hakim yang masuk ke MKMK, Ketua MK Anwar Usman menjadi pihak terlapor paling banyak.

"Yang paling banyak masalah itu yang paling banyak dilaporkan," kata Jimly di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (3/11) lalu.

(adz | Sumber: CNN INDONESIA)

Keras! Di Depan Prabowo, Jimly Singgung Politik Dinasti Jelang Pilpres 2024

Jimly Asshiddiqie menyinggung Indonesia yang menganut sistem republik tapi masih mempraktikkan feodalisme. (ist)

Jimly " Indonesia Itu Republik Tapi Perilakunya Kerajaan"

Makassar | Merdekapost.com - Penasehat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie menyinggung politik dinasti yang ramai dibicarakan menjelang Pilpres 2024. Dia menyinggung Indonesia yang menganut sistem republik tapi masih menggunakan sistem feodal.

Hal itu disampaikan Jimly di hadapan peserta Silaturahmi Kerja Nasional (Silatnas) ICMI dan Menteri Pertahanan yang juga calon presiden, Prabowo Subianto di Makassar, Sulawesi, Sabtu (4/11).

"Itu Inggris bentuk kerajaan negaranya, tapi perilaku politiknya republik, nah, saya bilang kalian ini bagian dari kerajaan tapi perilakunya republik sehingga mudah bagi anda berubah jadi republik. Indonesia tidak begitu saya bilang, Indonesia itu republik tapi kelakuannya kerajaan," kata Jimly.

Sebagai orang berintelektual kata Jimly harusnya melihat secara objektif sebagai fenomena.

"Itu menjelaskan semua partai mengalami pembiruan darah, bukan cuman satu semuanya. Jadi kita tidak menyalahkan partai a, partai b, tidak bisa. Tapi kita harus melihat sebagai fenomena yang harus dicarikan solusinya jangka panjangnya. Bukan saling menyalahkan," ungkapnya.

"Ini semua feodal ini lalu bicara dinasti, nah ini dinasti semua. Tidak usah saya sebut partainya, kalian sudah paham," sambungnya.

Lihat Juga : Cak Imin Ungkap Survei Terbaru, Klaim Ada Peluang Menang 1 Putaran

Seharusnya kata Jimly kita harus punya komitmen untuk membangun peradaban bangsa, melalukan modernisasi, termasuk modernisasi budaya politik. Ini persoalan serius.

"Kalau budaya politik kita sudah dewasa sudah modern. Contoh Obama kampanye untuk Hilary, kalah, artinya presiden yang sudah tidak menjabat tidak berpengaruh lagi. Karena budaya feodalnya sudah tidak berpengaruh yang kedua institusi politiknya sudah kuat. Nah, kita ini budaya politiknya masih feodal, institusinya masih lemah, masih tergantung figur ini problem kita," jelasnya.

Saat ini, lanjut Jimly persoalan yang dihadapi adalah perbaikan kualitas institusi berbangsa dan bernegara harus dibenahi.

"Inilah konflik kepentingan institusi ini menjadi sumber suburnya tindakan penyalahgunaan kekuasaan yaitu korupsi. Jadi tantangan bagi kita memberi dukungan pada capres sambil kita memberi masukan. Mudah murahan beliau-beliau ini ketika menjadi presiden, ini memikirkan kepentingan penataan kembali jangka panjang. Bukan saling berebutan untuk menikmati, bukan berebutan sharing dengan tangan di atas. Mudah-mudahan tokoh seperti Pak Prabowo ini bukan untuk menikmati tapi, caring dan sharing," pungkasnya.

Prabowo Subianto saat ini menjadi sorotan karena dinilai telah melanggengkan dinasti politik Jokowi dengan menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pendampingnya.

Prabowo menyebut politik dinasti merupakan suatu hal yang wajar dan terjadi di sejumlah parpol termasuk PDIP. Pernyataan itu Prabowo sampaikan usai menghadiri acara deklarasi arah koalisi Pilpres PSI di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Selasa (24/10).

"Kalau kita jujur, Anda lihat semua partai termasuk PDIP ada dinasti politik dan itu tidak negatif," kata Prabowo.

Lihat Juga :

Ini Para Tokoh yang Ikut Aksi Bela Palestina di Monas, Puan hingga Anies

Prabowo mengakui bahwa dirinya juga bagian dari politik dinasti karena putra dari Sumitro Djojohadikusumo dan cucu dari Raden Mas Margono Djojohadikusumo.

Namun demikian, ketua umum Partai Gerindra itu menegaskan bahwa dinasti keluarganya ingin mengabdi kepada rakyat dan negara Indonesia.

Adapun Sumitro Djojohadikusumo merupakan menteri di era Orde Baru sementara Raden Mas Margono Djojohadikusumo adalah pendiri Bank BNI. Pernah pula menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung Sementara.

"Pengertian dinasti politik adalah keluarga yang patriotik, keluarga yang ingin berbakti pada negara dan bangsa, salahnya apa? jangan dipolitisasi, ya kan," ujar Prabowo.(*)

(Editor : Aldie Prasetya | Sumber: CNN Indonesia)

Anies Titip Pesan Netralitas Saat Makan Siang Bareng 3 Capres, Ini Kata Jokowi

Jakarta - Presiden Jokowi makan siang bersama tiga capres Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.

Anies menyampaikan kerap bertemu dengan orang yang sayang dengan Jokowi dan menitipkan pesan jaga netralitas.

"Kami tadi sampaikan pada beliau bahwa kami sering bertemu dengan banyak orang-orang yang sayang pada Pak Presiden dan mereka-mereka yang sayang ini menitipkan pesan untuk Bapak Presiden bisa menjaga netralitas dan menegaskan pada seluruh aparat untuk menjaga netralitas di dalam pilpres, pemilu," kata Anies, usai makan bersama Jokowi, di Istana, Senin (30/10/2023).

Baca Juga: 

Usai Gibran jadi Cawapres, Jokowi Sebut Hubungan dengan Megawati Masih Baik

Presiden Jokowi memberikan tanggapan terkait putusan MK soal syarat nyapres, di sela kegiatannya di China, Senin (16/10/2023). 

Merdekapost.com - Hubungan Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menjadi sorotan setelah Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengumumkan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto.

Namun, Jokowi memastikan hubungannya dengan PDIP dan Megawati masih baik.

"Baik-baik saja," kata Jokowi usai membuka acara BNI Investor Daily Summit 2023 di Hutan Kota by Plataran, Senayan, Selasa (24/10).

Jokowi juga menjawab tuduhan dinasti politik yang dilakukan keluarganya. Terkait tuduhan itu, Jokowi menyerahkan masyarakat yang menilai.

"Ya, itu, kan, masyarakat yang menilai," ujarnya.

Ia menegaskan, penentuan pemimpin ke depan sepenuhnya berada di tangan masyarakat. Bukan di tangan elite partai politik.

"Dalam pemilihan vote baik itu di pilkada, di pemilihan wali kota, pemilihan bupati, pemilihan gubernur dan presiden itu semuanya yang memilih itu rakyat yang menentukan itu," ujarnya.

"Rakyat yang mencoblos, itu rakyat. Bukan itu bukan elite, bukan partai. Itulah demokrasi," pungkasnya.

Prabowo-Gibran Bakal Gelar Deklarasi Senin 23 Oktober di JCC

Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat bertemu di Solo, Sabtu (22/4/2023).  Foto: ANTARA

MERDEKAPOST.COM - Prabowo Subianto dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjadi satu-satunya capres yang belum mendeklarasikan cawapresnya dan mendaftarkan diri di . Namun, menurut informasi yang diterima kumparan pada Minggu (22/10), Prabowo sudah memutuskan bakal menggandeng Wali Kota Solo,  Rakabuming Raka.

Deklarasi Prabowo-Gibran ini, menurut sumber yang merupakan orang terdekat Prabowo, bakal digelar pada Senin (23/10) besok di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan. Namun belum ada informasi terkait jam berapa deklarasi ini akan digelar.

"Deklarasi ini akan melibatkan massa dari parpol koalisi KIM," kata sumber tersebut.

Jika deklarasi ini digelar, Gibran akan menjadi cawapres termuda dengan usia 35 tahun. Ia bisa ikut berkompetisi di Pilpres 2024 setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan terkait penambahan frasa dalam aturan batas usia capres-cawapres.

Gibran Rakabuming Raka hadir di Rapimnas Partai Golkar, Jakarta, Sabtu (21/20/2023). Foto: kumparan

Sebelumnya, kandidat capres-cawapres harus sudah berusia 40 tahun atau lebih. Namun sekarang, setelah putusan MK, siapa pun yang berusia di bawah 40 tahun tetap bisa mendaftarkan diri di pilpres asalkan pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah.

Gibran yang merupakan Wali Kota Solo itu sebelumnya merupakan kader PDIP. Namun pada Sabtu (21/10), Gibran dikabarkan sudah berpamitan ke pimpinan PDIP. 

Kabar ini memang belum dikonfirmasi oleh pihak PDIP. Meski demikian, di hari yang sama, Golkar mendeklarasikan Gibran sebagai cawapres Prabowo. Gibran datang dalam acara tersebut. Ia bahkan datang menyambangi para pendukungnya sebagai cawapres di Tugu Proklamasi.

Belum diketahui kapan Prabowo bakal mendaftarkan diri di KPU. Tapi ia masih punya waktu hingga tiga hari ke depan, atau hingga masa pendaftaran capres-cawapres ditutup pada 25 Oktober 2023.(*)

Presiden Jokowi Pastikan Harga Sembako Semakin Baik dan Apresiasi Inflasi Jambi Turun

 

Kunjungan kerja Presiden Jokowi di Jambi. Foto: Ist

Merdekapost.com – Presiden Joko Widodo pada hari ini, Selasa (16/5) tiba di Provinsi Jambi. Dalam kegiatan kunjungan kerja di Jambi, Presiden Jokowi mendatangi Pasar Rakyat Talang Banjar bersama Gubernur Al Haris dan rombongan untuk meninjau dan memastikan harga sembako yang ada di Jambi pasca Idul Fitri.

Presiden Jokowi mendarat di Bandara Sultan Thaha dengan pesawat Kepresidenan yang memiliki warna khas merah putih pada pukul 09.09 WIB dan langsung di sambut dengan hangat oleh Gubernur Al Haris. Setibanya di bandara, Presiden Jokowi berserta rombongan langsung melakukan kunjungan ke Pasar Rakyat Talang Banjar  yang berada di jalan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur.

Kunjungan ini disambut dengan meriah oleh masyarakat Pasar Rakyat Talang Banjar, Presiden Jokowi langsung berkeliling pasar untuk menyapa sejumlah pedagang sambil memberikan sejumlah bantuan sosial kepada para pedagang dan masyarakat di Pasar Rakyat Talang Banjar. Di saat berkeliling, Presiden Jokowi juga bercengkrama seraya menanyakan sejumlah harga bahan pokok kepada para pedagang disana untuk memastikan bahwa harga semakin membaik pasca Idul Fitri.

“Inikan habis lebaran, jadi saya ingin memastikan bahwa harga – harga semakin membaik bahkan sejumlah harga turun hanya telur saja yang harganya sedikit naik. Dan itu sangat penting karena inflasi itu sangat mempengaruhi daya beli rakyat sehingga harus dipantau terus, saya juga sudah perintahkan Gubernur dan Walikota  untuk memantau terus harga – harga  yang ada di pasar,” ungkap Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi juga memberikan apresiasi atas turunnya inflasi Provinsi Jambi yang mengalami penurunan, sehingga dirinya mengharapkan bahwa sejumlah harga sembako dapat dikendalikan untuk turun harga.

“Saya senang di Jambi Inflasinya turun, artinya harga – harga bisa di kendalikan untuk turun,” ucap Presiden Jokowi.

Dalam jumpa pers bersama media, Presiden Jokowi juga memberikan penjelasan atas tindakan pemerintah dalam menekan angka inflasi. Orang nomor satu di republik menyampaikan bahwa pemerintah pusat akan memberikan bantuan melalui APBD baik dalam provinsi, kota dan kabupaten untuk membiayai transport dari tempat produksi ke pasar.

“Sudah bolak – balik saya sampaikan, akan dibantu melalui APBD baik provinsi, kota dan kabupaten untuk membiayai biaya transport dari tempat produksi ke pasar. Dan itu jelas serta komplit, kalau dari sisi Bank Indonesia (BI) itu mengurangi peredaran uang biasanya seperti itu dan dilakukan di semua negara. Hanya disini terus dipantau di pasarnya agar betul – betul Inflasi turun dan harga juga ikut turun,” jelas Presiden Jokowi.

Dari hasil pemantauannya Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa harga sembako di Jambi sudah cukup baik, dan sementara harga cukup stabil dan beberapa juga sudah mengalami penurunan. Hanya pada harga telur saja yang menurut Jokowi sedikit mengalami penurunan.

“Tidak ada, saya kira di Jambi baik, sementara harga stabil dan ada beberapa yang turun. Hanya telur saja yang sedikit naik,” tutur Presiden Jokowi.

Sebelum melanjutkan perjalanannya, tidak lupa Presiden Jokowi juga membagikan sejumlah kaos gratis untuk masyarakat yang ada di Pasar Rakyat Talang Banjar. Selain itu Presiden Jokowi juga  memberikan sejumlah bantuan untuk menambah modal usaha para pedagang. (064)

Piala Dunia U-20 Batal di Indonesia, Pernyataan Lengkap Presiden Jokowi

Presiden Jokowi telah memberikan pernyataan resmi terkait Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023. (Tangkapan layar youtube Sekretariat Presiden)

Jakarta, Merdekapost.com - Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan resmi usai Piala Dunia U-20 2023 batal di Indonesia. Berikut pernyataan lengkap Jokowi terkait Piala Dunia U-20 2023 batal di Indonesia.

FIFA resmi membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023, Rabu (29/3) malam.

Terkait hal tersebut Presiden RI Joko Widodo memberikan tanggapan resminya pada Kamis (30/3) sore. Berikut pernyataan lengkap Jokowi soal Piala Dunia U-20 batal di Indonesia:

"Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarokatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang saya hormati, tadi malam saya telah mendapatkan laporan dari Ketua Umum PSSI bahwa FIFA telah memutuskan membatalkan Piala Dunia U-20 di Indonesia."

"Tentunya kita harus menghormati keputusan tersebut. Saya tahu keputusan ini membuat banyak masyarakat kecewa. Saya pun sama juga merasakan hal itu. Kecewa dan sedih."

"Tapi jangan menghabiskan energi untuk saling menyalahkan satu sama lain dan sebagai bangsa yang besar kita harus melihat ke depan, jangan melihat ke belakang."

Karangan bunga banjiri kantor PSSI (Kamis/30/03/2023) setelah FIFA resmi membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023. (Doc. CNN Indonesia)

"Jadikan hal ini sebagai pembelajaran berharga bagi kita semuanya bagi persepakbolaan indonesia dan saya telah meminta Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir untuk terus berupaya semaksimal mungkin agar sepak bola Indonesia tidak terkena sanksi. Termasuk kesempatan untuk menjadi tuan rumah event-event lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh."

Sumber: CNN Indonesia

Jokowi Kunker ke Papua Disambut Prabowo hingga Kepala BIN

Jokowi Tiba di Papua (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Papua. Jokowi bakal meresmikan Papua Youth Creative Hub (PYCH).

Berdasarkan keterangan tertulis dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Senin (20/3/2023), Jokowi tiba di Bandar Udara Sentani, Kabupaten Jayapura, sekitar pukul 19.45 WIT.

Ketibaan Jokowi di Papua disambut oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala BIN Budi Gunawan, dan Plh. Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun. 

Tampak hadir juga menyambut yaitu Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa, Kapolda Papua Irjen Pol. Mathius D. Fakhiri, Pangkogabwilhan III Letjen I Nyoman Cantiasa, Ketua DPRP A Jon Banua, dan Pj Bupati Jayapura Triwarno Purnomo.

Selanjutnya, Jokowi langsung menuju hotel tempatnya bermalam untuk melanjutkan kegiatan kunjungan kerja keesokan harinya. Salah satunya, Jokowi diagendakan untuk meresmikan Papua Youth Creative Hub (PYCH), Kota Jayapura.

Sebelumnya, Jokowi bersama rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta dengan menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia -1 sekitar pukul 12.50 WIB.

Turut mendampingi Jokowi dalam penerbangan menuju Papua adalah Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Sekretaris Militer Presiden Laksda TNI Hersan, Komandan Paspampres Mayjen TNI Rafael Granada Baay, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, serta Staf Khusus Presiden Billy Mambrasar.(*)

Gubernur AL Haris Serahkan ke Jokowi Tanah Pilih dan Air Kolam Telago Rajo di Titik Nol IKN

 

Gubernur Al Haris saat pemberianTanah Pilih dan Air Kolam Telago Rajo di Titik Nol IKN. Foto: Ist

Merdekapost.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama sejumlah kepala daerah dan perwakilan dari 34 provinsi menggelar prosesi Kendi Nusantara di Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Kendi Nusantara sendiri merupakan prosesi menyatukan air serta tanah yang dibawa oleh 34 kepala daerah dari 34 provinsi ke dalam satu gentong besar dan diserahkan ke Jokowi.

Gubernur Jambi, Al Haris membawa tanah pilih Jambi, air kolam Telago Rajo dan air danau gunung tujuh untuk diserahkan ke Jokowi.

Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi Erick Nurachmat Herlambang menerangkan, hasil rapat persiapan kunjungan kerja di IKN, sudah dimasukkan perihal membawa tanah dan air dari Provinsi Jambi ke IKN.

“Salah satu kegiatan yang akan dilakukan oleh Gubernur Jambi adalah proesi penyatuan tanah dan air yang dibawa dari daerah masing-masing, dengan menuangkan ke wadah yang telah disiapkan oleh panitia,” ungkap Erick kepada Jambiseru.com media partner jernih.id.

Setelah menggelar prosesi Kendi Nusantara, Jokowi lanjut melakukan penanaman pohon. Seluruh kepala daerah juga ikut melakukannya.

Jokowi menyampaikan kalau proses Kendi Nusantara tersebut menjadi simbol persatuan Indonesia.

“Ini merupakan bentuk dari kebhinekaan kita dan persatuan yang kuat di antara kita dalam rangka membangun ibu kota Nusantara ini,” ucap Jokowi.

Sumber: Jernih.id

Jokowi Bolak-balik Tanya Pencapresan, Gus Muhaimin: Saya Jawab ”Good”

Presiden Joko Widodo bersama Gus Muhaimin. (ist)

JEMBER, MERDEKAPOST.COM – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) sangat aktif melakukan kerja-kerja politik dengan cara safari politik ke berbagai daerah di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir. Deklarasi dukungan agar Gus Muhaimin maju sebagai calon presiden (Capres) juga bermunculan setiap hari dari berbagai kalangan.   

Pergerakan Gus Muhaimin dalam upaya pencapresan ini ternyata dipantau serius oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kepala Negara bahkan cukup rajin menanyakan kondisi atau perkembangan di lapangan dari safari politik yang dilakukan Gus Muhaimin ke berbagai daerah di Tanah Air.  

”Saya terus, bolak balik ditanya sama Pak Presiden, Pak Jokowi, bolak balik ditanya gimana perkembangan? Perkembangan lapangan bagaimana? Saya bilang, ’good’ gitu aja. Buktinya apa? Datang sendiri ke Jember, lihat sendiri ke Malang, lihat Sidoarjo, lihat Surabaya,” ungkap Gus Muhaimin saat memberikan sambutan pada acara Silaturahim Gus Muhaimin dengan Kiai Kampung se-Jember di Pondok Pesantren Darul Arifin, Curah Kalong, Gambirono, Jember, Jawa Timur, Minggu (20/2/2022). 

Gus Muhaimin saat silaturrahim bersama para Kiyai-kiyai kampung di Jember. (hza)

Gus Muhaimin mengatakan dukungan dari berbagai kalangan terus bermunculan setiap hari. ”Tampaknya Pak Jokowi memonitor terus perkembangan (dukungan masyarakat). Jadi kalau nggak ada geliat kenaikan, ya saya malu sama Pak Jokowi ini buktinya (dukungan) mana,” kata Gus Muhaimin. 

Cucu salah satu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Bisri Syansuri ini mengatakan dirinya tidak menyangka antusias masyarakat, utamanya warga NU untuk mendukungnya maju sebagai capres 2024 luar biasa besar. 

”Saya tidak menyangka respons dan semangat kader-kader NU, kader muda di seluruh Jawa Timur, dan berbagai kabupaten dan provinsi di Indonesia sangat tinggi, terutama kaum muda yang menginginkan ada kader NU bisa memimpin negeri ini. Saya sangat terkejut karena ternyata motivasinya sangat tinggi, harapannya sagat kuat,” ungkapnya. 

Wakil Ketua DPR RI ini mengatakan, tingginya harapan dan impian warga NU untuk memiliki pemimpin dari kader NU sendiri, merupakan impian yang sudah lama terpendam sejak KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) diturunkan pada 2021 silam ketika baru dua tahun menjabat Presiden.

Gus Muhaimin saat silaturrahim bersama para Kiyai-kiyai kampung di Jember. (hza)

 ”Ini yang saya sebut sebagai silent hope, harapan yang selama ini terpendam dalam diam di hati santri-santri, kaum nahdliyin yang menginginkan kembalin ada kader NU memimpin negeri ini,” tuturnya. 

Gus Muhaimin mengatakan, dukungan yang begitu massif dari berbagai kalangan membuatnya semakin optimistis dalam melangkah menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. 

”Tentu dukungan ini membuat saya semakin yakin dan optimistis terutama di Jatim, kekuatan basis kita yang akan memberikan dukungan yang kuat kepada persiapan PKP, persiapan saya untuk menghadapi Pemilu 2024,” urainya. (hza)

Bersarung Hijau, Presiden Jokowi Terbang ke Lampung Buka Muktamar NU

 

residen Joko Widodo beserta Ibu Iriana Joko Widodo tiba di Bandara Internasional Radin Inten II, Kabupaten Lampung Selatan, Rabu, (22/12/2021). Foto: Lukas/Biro Pers Sekretariat Presiden

Merdekapost.com - Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke 34 resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo, Rabu (22/12/2021) pagi.

Jokowi bersama rombongan lepas landas melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta sekitar pukul 07.00 WIB dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

Berdasarkan foto dari Biro Pers Istana, tampak Jokowi mengenakan pakaian jas berwarna abu-abu yang dipadukan dengan sarung berwarna hijau.

Setibanya di Bandara Internasional Radin Inten II, Kabupaten Lampung Selatan, Jokowi  langsung menuju Lapangan Pondok Pesantren Darussaadah, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah. Di sana, Presiden akan meresmikan pembukaan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU).

Setelahnya, Presiden akan langsung kembali ke Jakarta melalui Bandara Internasional Radin Inten II, Kabupaten Lampung Selatan, dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Lampung adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tonny Harjono, Komandan Paspampres Mayjen TNI Tri Budi Utomo, serta Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

Selain Jokowi, Wapres Ma'ruf Amin juga sudah terlebih dahulu bertolak ke Lampung untuk mengikuti rangkaian acara Muktamar PBNU. Rencananya, Ma'ruf akan berada di Lampung  selama tiga hari, termasuk menutup secara resmi rangkaian kegiatan Muktamar ke-34 NU.

Sumber: Kumparan.com









Berita Terpopuler

Copyright © MERDEKAPOST.COM. All rights reserved.
Redaksi | Pedoman Media Cyber | Network | Disclaimer | Karir | Peta Situs