Ini 5 Komjen yang Dinilai Paling Berpeluang Gantikan Kapolri Idham Azis

KAPOLRI - Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (1/7/2020).(Dok. Divisi Humas Polri) 

JAKARTA - Bursa calon Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis semakin mengerucut, pasalnya pada Januari 2021 masa tugas sang Kapolri usai.

Saat ini ada 13 perwira tinggi Polri berpangkat Komisaris Jenderal (Komjen) yang bisa ikut dalam bursa calon Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis. 

Dari 13 Komjen itu sebanyak enam orang bertugas di internal Polri dan delapan lainnya bertugas di luar Polri.

Menurut Neta S Pane, Ketua Presidium Indonesian Police Watch, meski Perwira yang bertugas di internal Polri biasanya lebih berpeluang menjadi Kapolri tapi para Komjen yang bertugas di luar kepolisian pun tetap memiliki peluang yang cukup besar.

"Contohnya saja, Sutanto, Dai Bachtiar dan Tito Karnavian masuk menjadi Kapolri setelah bertugas di luar Polri, yakni di BNN dan BNPT," kata Neta kepada Tribunnews.com, Senin (30/11/2020).

Saat ini pun ada dua Komjen yang bertugas di luar Polri yang berpeluang besar menjadi Kapolri, yakni Kepala BNPT Komjen Boy Rafly dan Sestama BIN Komjen Bambang Sunarwibowo.

Komjen Pol Boy Rafly pernah menjadi Kepala Divisi Humas, Kapolda Banten, dan Kapolda Papua serta Kepala BNPT.

Menurut Neta, maraknya isu isu terorisme tentu membuka peluang bagi Boy untuk memimpin kepolisian.

"Sebaliknya keberadaan Bambang Sunarwibowi yang pernah bertugas di Asrena Polri dan Sestama BIN juga membuka peluangnya untuk memimpin Polri," katanya.

Sebab ke depan Polri memerlukan perencanaan yang promoter untuk meningkatkan kinerjanya, baik dalam bidang SDM, alutsista, sarana maupun prasarana.

"Selain itu, kondisi Indonesia yang kerap dalam ancaman konflik, gerakan intoleransi, terorisme dan semacam itu tentu membutuhkan antisipasi dan deteksi dini yang benar benar prima dan akurat dari seorang perwira yang pernah bertugas di BIN."

Selain dari eksternal ada tiga Komjen dari internal Polri yang berpeluang besar menjadi Kapolri.

Mereka adalah Wakapolri Komjen Gatot Edi yang pernah menjadi Asrena Polri dan Kapolda Metro Jaya serta berpengalaman mengendalikan situasi Jakarta saat Pilpres 2019.

Kabaharkam Komjen Agus Andriyanto yang pernah bertugas di daerah keras sebagai Kapolda Sumut dan Kabareskrim Komjen Sigit Listyo yang pernah menjadi Ajudan Presiden Jokowi dan Kapolda Banten.

IPW menilai dari 13 Komjen itu hanya 5 Komjen yang mempunyai peluang besar untuk menjadi Kapolri.

Selebihnya ada sejumlah kendala, misalnya faktor Angkatan yang lebih senior dari Kapolri Idham dan masa dinas yang hampir pensiun dan faktor lainnya.

Inilah Peta "Kekuatan" 13 Komjen Polri versi IPW

1. Wakapolri Gatot Edi

(Akpol 88 A, lahir 28 Juni 65, masa dinas 30 bulan lagi, dan pernah menjadi Kapolda Metro Jaya).


2. Irwasum Polri Agung Budi

(Akpol 87, lahir 19 Feb 65, masa dinas 26 bulan lagi, dan pernah menjadi Kapolda Jabar). Akpol 87 menjadi kendala mengingat Kapolri Idham Azis adalah juniornya di Akpol 88 A.


3. Kabareskrim Sigit Listyo

(Akpol 91, lahir 5 Mei 69, masa dinas 78 bulan lagi, dan pernah menjadi Kapolda Banten). Muncul kontroversial terhadap keberadaannya, di antaranya masa pensiun yg masih cukup lama, yakni hingga Mei 2027.


4. Kabaintelkam Rycko AD

(Akpol 88 B, lahir 14 Ags 66, pernah menjadi Kapolda Sumut, Gubernur Akpol, dan Kapolda Jateng). Muncul pertanyaan, mungkinkah terjadi mantan ajudan Presiden SBY akan menjadi Kapolri era Jokowi.


5. Kabaharkam Agus Andriyanto

(Akpol 89, lahir 16 Feb 67, pernah menjadi Kapolda Sumut).


6. Kalemdikpol Arief Sulistyanto

(Akpol 87, lahir 24 Maret 1965, pernah menjadi Kapolda Kalbar, Deputi SDM, dan Kabareskrim). Akpol 87 menjadi kendala mengingat Kapolri Idham Azis adalah juniornya di Akpol 88 A


7. Kepala BNPT Boy Rafli

(Akpol 88 B, lahir 25 Maret 1965, pernah menjadi Kapolda Banten dan Kapolda Papua).


8. Kepala BNN Heru Winarko

(Akpol 85, lahir 1 Des 62, masa dinas tinggal hitungan hari, dan pernah menjadi Kapolda Lampung).


9. Ketua KPK Firli Bahuri

(Akpol 90, lahir 8 Nop 63, masa dinas tinggal setahun lagi, dan pernah menjadi Kapolda Sumsel).


10. Waka BSSN Dharma Porengkun

(Akpol 88A lahir 12 Jan 66, dan belum pernah menjadi Kapolda).


11. Sestama Lemhanas Didi Widjarnadi

(Akpol 86, lahir 14 Jan 63, masa dinas tinggal 1,5 bulan lagi).


12. Sestama BIN Bambang Sunarwibowo

(Akpol 88 B, lahir 24 Mei 66, pernah menjadi Asrena, dan belum pernah menjadi Kapolda).


13. Irjen Depkumham Andal BR

(Akpol 88 B, lahir 23 Juni 66, pernah menjadi Kapolda Sultra, Maluku, dan Kapolda Kepri).


Mulai "bergerilya"

Neta menambahkan, dalam catatan IPW, bursa calon Kapolri saat ini makin riuh.

Sebab, menurutnya, masing-masing calon yang diunggulkan melakukan manuver dan berbagai aksi gerilya dengan cara masing masing.

"Mulai dari lobi-lobi tingkat tinggi, membuat berbagai kegiatan menyangkut kinerja unit kerjanya hingga event yang membuat si calon mendapat penghargaan. Semua manuver itu ujung-ujungnya pencitraan agar si calon bisa dilirik presiden Jokowi yang punya hak prerogatif dalam memilih kapolri pengganti Idham Azis," ujar Neta.

Menurut Neta, gerilya itu makin ketat tatkala Minggu ini akan ada pergantian kepala BNN sehingga akan ada bintang dua masuk menjadi bintang tiga, artinya persaingan dalam bursa kapolri makin ketat.

"Pada dasarnya, semua bintang tiga di Polri, ada 13 orang, berpeluang menjadi Kapolri. Meski demikian IPW hanya melihat empat atau lima bintang tiga yang berpeluang kuat masuk bursa dan akan masuk penjaringan Wanjakti polri untuk menjadi calon Kapolri, yang nantinya akan dipilih dua nama untuk diserahkan kepada presiden dan presiden akan memilih satu nama, untuk dilakukan uji kepatutan di Komisi III DPR," katanya.

Melihat persoalan polri makin rumit ke depan, IPW berharap Jokowi memilih figur yang punya pengalaman dan jam terbang yang mumpuni serta pernah menjadi Kapolda di Jawa sehingga instingnya dalam menjaga keamanan nasional sudah terlatih.

"Persoalan berat yg dihadapi kapolri ke depan justru persoalan di internalnya dan bukan di eksternal. Persoalan kelebihan jenderal, Kombes dan AKBP di polri adalah persoalan pelik yang jika tidak ditangani akan memunculkan sikut menyikut di kalangan internal. Persoalan mentalitas yang berbuntut tidak promoternya anggota polri dalam penegakan hukum juga masalah berat yang tak mudah diatasi," pungkasnya. 

Sumber: Kompas.com | Penulis : Ari Anggara | Merdekapost.com

Related Posts

0 Comments:

Posting Komentar


Recent Posts

Copyright © MERDEKAPOST.COM. All rights reserved.
Redaksi | Pedoman Media Cyber | Privacy Policy | Disclaimer | Peta Situs