4 SUNGAI DI TNKS JADI SASARAN PETI! Siapa Pemodal dan Pemasok BBM Tambang Emas Ilegal?

 

Lubang menganga di sekitar kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) untuk aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI). 

JAMBI - Empat aliran sungai di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) wilayah Provinsi Jambi teridentifikasi menjadi lokasi aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI).

Empat aliran sungai yang teridentifikasi sebagai lokasi aktivitas PETI yakni Sungai Penetai, Sungai Batang Maliki, Sungai Batang Masumai, dan Sungai Batang Tabir.

Temuan tersebut terungkap saat Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bersama TNI, Kejaksaan, Polri, serta Balai Besar TNKS, menyisir sejumlah titik di kawasan TNKS yang diduga menjadi lokasi tambang emas ilegal.

4 Aliran Sungai untuk PETI:

  1. Sungai Penetai
  2. Sungai Batang Maliki
  3. Sungai Batang Masumai
  4. Sungai Batang Tabir

Operasi di TNKS

Kabupaten Merangin: Desa Air Liki, Kecamatan Tabir Barat, dan  Desa Baru Pangkalan Jambu, Kecamatan Pangkalan Jambu.

Kabupaten Kerinci:wilayah Penetai, Desa Muara Hemat, Kecamatan Batang Merangin. 

Operasi penertiban dilakukan secara serentak dengan menyasar tiga lokasi awal di wilayah Kabupaten Kerinci dan Merangin.

Di Kabupaten Merangin, tim menyisir Desa Air Liki, Kecamatan Tabir Barat, dan  Desa Baru Pangkalan Jambu, Kecamatan Pangkalan Jambu.   Sementara di Kabupaten Kerinci, tim menyisir wilayah Penetai, Desa Muara Hemat, Kecamatan Batang Merangin. 

119,32 Hektare di Muara Hemat

Kamis (5/11), tim terpadu berpatroli di kawasan perbatasan Penetai, Desa Muara Emat, Kecamatan Batang Merangin, dengan Desa Birun, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin.

Di kawasan Penetai, hasil analisis geospasial mengidentifikasi 119,32 hektare kawasan terdampak aktivitas pertambangan ilegal.

Foto: Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menyisir Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) wilayah Provinsi Jambi yang teridentifikasi sebagai tempat penambangan emas ilegal, Jumat (6/11/2026). (Dok. Satgas PKH)

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi, Naoly Wijaya, menyampaikan dalam pemeriksaan lapangan, tim tidak menemukan aktivitas penambangan emas ilegal yang sedang berlangsung.

"Tim memasang tiga papan larangan di sejumlah titik sebagai peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas terlarang di dalam kawasan hutan TNKS," kata Naoly.

Petugas juga membongkar dan membakar pondok-pondok yang berdasarkan hasil pemeriksaan digunakan sebagai sarana pendukung aktivitas PETI.

Penemuan Alat Berat di Lokasi

Sementara dalam penyisiran di kawasan TNKS dekat Desa Air Liki, Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin, tim menemukan lokasi penambangan di sepanjang aliran sungai serta alat berat yang telah digunakan dalam kegiatan tersebut.

Satgas PKH juga menelusuri lokasi yang diduga menjadi tempat penyembunyian alat berat. 

Tim terus mencari keberadaan alat berat di lokasi sasaran sekaligus memasang plang penguasaan kembali kawasan hutan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Identifikasi dilakukan berdasarkan foto hasil pemantauan drone dan laporan warga yang resah dengan maraknya penambangan ilegal.

Keluhan soal penambangan emas ilegal  telah lama dikeluhkan warga sekitar TNKS. 

Seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan, sungai yang dahulu jernih dan menjadi tempat mencari ikan kini berubah keruh warna seperti cokelat susu.

Menurutnya, sejak aktivitas tambang ilegal semakin marak, badan sungai mengalami kerusakan dan airnya tidak lagi dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari.

Warga pun mengkhawatirkan dugaan pencemaran merkuri serta dampaknya terhadap kesehatan.

Banyak Lubang Menganga Viral di Medsos

Sebelumnya, lubang-lubang tambang di Penetai Kerinci viral di media sosial.

Polda Jambi menyelidiki dugaan aktivitas PETI berskala besar di Sungai Penetai, wilayah tanah ulayat Depati Muaro Langkap, Tamiai, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci.

Penyelidikan itu menyusul viralnya video unggahan akun media sosial Goma Ondiya yang menyoroti dugaan aktivitas tambang emas ilegal di kawasan tersebut. Lokasi itu disebut-sebut berada di kawasan TNKS.

Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan, informasi yang beredar di media sosial menjadi perhatian kepolisian. Tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi menelusurinya.

“Tentunya ini sedang dilakukan proses penyelidikan oleh tim dari Direktorat Kriminal Khusus dan nanti akan kita sampaikan hasil proses penyelidikannya,” kata Erlan, Jumat (16/10) lalu.

Dalam video yang beredar, pengunggah menyoroti dugaan aktivitas PETI berskala besar di Sungai Penetai. Lokasi tersebut disebut berada di wilayah tanah ulayat Depati Muaro Langkap, Tamiai, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

Pengunggah juga menyinggung dugaan keterlibatan sejumlah oknum dalam aktivitas penambangan emas ilegal tersebut. Namun, dugaan itu masih perlu dibuktikan melalui proses penyelidikan aparat penegak hukum. 

Pemasok BBM dan Cukong

Operasi penertiban dilakukan kolaborasi Satgas PKH dengan Pemerintah Provinsi Jambi, Korem 042/Garuda Putih, Polda Jambi, Kejaksaan Tinggi Jambi, Balai Besar TNKS, serta pemerhati lingkungan hidup.

Polda Jambi dan Kejati Jambi turut menggelar operasi imbangan untuk memperkuat penegakan hukum.

Satgas PKH juga memetakan pelaku di lapangan, pemasok bahan bakar minyak (BBM), serta pihak yang diduga membantu atau melindungi kegiatan penambangan ilegal.

Saat ditanya mengenai dugaan keterlibatan aparatur pemerintah sebagai beking, Wakil Komandan Satgas PKH menegaskan bahwa setiap pihak yang terbukti terlibat akan dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.

Penindakan, kata dia, dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk apabila ditemukan keterlibatan oknum Polri, TNI, maupun jaksa.

Ia juga meminta masyarakat yang memiliki informasi terkait aktivitas PETI agar melapor kepada Satgas PKH.

Operasi tersebut digelar atas perintah Menteri Pertahanan RI selaku Ketua Pengarah Satgas PKH dan mencakup seluruh kawasan TNKS di Provinsi Jambi.

PSatreskrim Polres Merangin mengungkap dua kasus dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) yang diduga akan digunakan untuk aktivitas penambangan emas tanpa izin alias PETI di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Jumat (6/11/2026).

Penertiban berlangsung tanpa tenggat waktu yang ditetapkan dan akan berlanjut hingga seluruh sasaran tuntas. 

BBM Ilegal Ribuan Liter untuk PETI

Satreskrim Polres Merangin mengungkap dua kasus dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) yang diduga akan digunakan untuk aktivitas penambangan emas tanpa izin alias PETI di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Jumat (6/11).

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan dua pria berinisial RP (34) dan AF (31), yang berasal dari Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan.

"Kasus pertama terungkap setelah polisi menerima informasi dari masyarakat mengenai dugaan pengangkutan BBM secara ilegal yang diperjualbelikan untuk kebutuhan aktivitas PETI," ujar Iptu Dimas Wahyu Dwiputra, Kasat Reskrim Polres Merangin, dalam konferensi pers di halaman Kantor Satreskrim Polres Merangin.

Ribuan Liter Solar untuk PETI

Informasi diterima polisi pada Senin (2/11/2026) sekitar pukul 10.00 WIB. 

Menindaklanjutinya, personel Satreskrim berpatroli di wilayah hukum Polres Merangin.

Saat patroli, petugas menemukan mobil suzuki carry pick up berwarna putih yang diduga mengangkut BBM jenis solar. 

Polisi kemudian menghentikan kendaraan tersebut dan memeriksa pengemudinya, RP (34).

“Berdasarkan informasi yang telah meresahkan masyarakat tersebut, personel kami melakukan patroli. Saat patroli, personel menemukan satu unit kendaraan mobil merek Carry pick up berwarna putih yang diduga mengangkut BBM jenis solar. Polisi langsung melakukan pemberhentian dan pemeriksaan terhadap kendaraan serta pengemudinya,” tutur Iptu Dimas Wahyu Dwiputra.

Dari pemeriksaan di lapangan, polisi menemukan satu tedmon berkapasitas 1.000 liter, dua drum yang masing-masing disebut berkapasitas 200 liter dan diduga berisi solar, serta satu drum kosong.

Saat diminta menunjukkan dokumen dan perizinan pengangkutan BBM, RP dan seorang lainnya yang berada di lokasi tidak dapat menunjukkan dokumen yang dipersyaratkan.

Polres Merangin menindak aktivitas PETI di DAS Merangin dan mengamankan dua ekskavator serta sejumlah peralatan tambang, sementara operator alat berat melarikan diri. (Foto Tribunjambi.com)

Polres Merangin menindak aktivitas PETI di DAS Merangin dan mengamankan dua ekskavator serta sejumlah peralatan tambang, sementara operator alat berat melarikan diri.

RP beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polres Merangin untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.

Kasus Kedua

Dalam pengungkapan kasus kedua, Satreskrim Polres Merangin mengamankan pria berinisial AF (31) bersama satu unit Suzuki Carry pick up berwarna silver.

Dari kendaraan tersebut, polisi menyita dua tedmon berkapasitas masing-masing 1.000 liter yang diduga berisi minyak tanah. 

Petugas juga menemukan empat drum berkapasitas masing-masing 200 liter, satu galon berkapasitas 30 liter yang diduga berisi minyak tanah, serta satu unit ponsel Infinix Hot 30i.

Barang bukti dalam kasus pertama meliputi satu unit suzuki carry pick up putih dengan nomor polisi BH 8307 FB, satu tedmon berkapasitas 1.000 liter, dua drum yang disebut berkapasitas masing-masing 250 liter, satu drum kosong, satu mesin pompa air, serta satu ponsel OPPO A18.

Sementara itu, barang bukti dalam kasus kedua berupa satu unit suzuki carry pick up silver dengan nomor polisi BG 8612 QA, dua tedmon berkapasitas masing-masing 1.000 liter, empat drum berkapasitas masing-masing 200 liter, satu galon berkapasitas 30 liter, serta satu ponsel.

BBM Pasokan PETI

Iptu Dimas mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polres Merangin menindak penyalahgunaan BBM yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas PETI alias penambangan emas ilegal.

Polres Merangin, lanjut Dimas, akan terus menindak dugaan aktivitas PETI maupun pendistribusian BBM yang disalahgunakan untuk kegiatan pertambangan ilegal.

Ia mengimbau masyarakat agar melaporkan kepada kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas PETI, pengangkutan BBM ilegal, atau penyaluran BBM dari SPBU yang diduga digunakan untuk kegiatan pertambangan tanpa izin.

Sebuah ekskavator tengah menggarap lahan untuk PETI di Bungo. (ist)

“Kami akan menindak secara tegas setiap aktivitas PETI serta aktivitas pendistribusian BBM yang disalahgunakan untuk aktivitas PETI sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku,” tegas Dimas.

Terancam Pasal Migas dan Penadahan

Atas perbuatannya, kedua terduga pelaku disebut akan dijerat Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Polisi juga menyebut Pasal 591 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dapat diterapkan apabila unsur tindak pidana penadahan terpenuhi. (Editor: Aldie Prasetya / Source: Tribun Jambi/dan Sumber lainnya)

Belum Sebulan di BNN, Mantan Kapolda Jambi Irjen Krisno Dimutasi Lagi

Irjen Pol. Krisno H Siregar kembali dimutasi pada 2 November 2026.(iST) 

JAMBI, MERDEKAPOST.COM - Belum sebulan dinas di BNN, mantan Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H Siregar kembali dimutasi pada November 2026.

Pada mutasi terbaru Polri yakni pada 2 November 2026, Irjen Pol krisno Halomoan Siregar kembali pindah dinas.

Sebelumnya, pada September 2026, Irjen Krisno H Siregar dimutasi dari Kapolda Jambi menjadi  Pati Bareskrim Polri dalam rangka penugasan luar struktur dan mengemban jabatan baru sebagai Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama BNN RI.

Pada mutasi November 2026, Krisno H Siregar dimutasi lagi menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Pidnarkoba Bareskrim Polri.

Mutasi Krisno H Siregar ini sesuai Surat Telegram Kapolri dengan nomor ST/2467/XI/KEP./2026 tertanggal 2 November 2026.

Total ada 264 personel yang mengalami pergeseran jabatan, mulai dari tingkat perwira tinggi berdarah jenderal bintang dua dan bintang satu, hingga para perwira menengah berpangkat kombes dan AKBP. 

Mutasi ini mencakup penugasan baru di dalam maupun di luar struktur organisasi Polri, penugasan khusus pada kementerian/lembaga negara, hingga persiapan dalam rangka masa pensiun dan peningkatan kapasitas pengembangan pendidikan kepemimpinan (dikbangti).

Melalui instruksi yang tercantum di dalam telegram tersebut, para pati dan pamen yang dimutasi diminta untuk segera melaksanakan tugas di jabatan yang baru selambat-lambatnya 14 hari terhitung sejak tanggal penetapan keputusan mutasi tersebut dikeluarkan. (*)

Tiga Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo Ditahan di Rutan Mabes Polri

Polri mengumumkan tiga tersangka penyadapan Presiden RI Prabowo Subianto, Selasa (3/11/2026). Tiga tersangka itu yakni Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.(Ist) 

JAKARTA - Polri menetapkan tiga perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan akses ilegal atau penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Ketiga tersangka tersebut yakni Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Penetapan tersangka diumumkan Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Asep menjelaskan, penetapan ketiga orang tersebut dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian proses penyidikan.

“Berdasarkan hasil penyidikan, penyidik telah menetapkan terhadap 3 orang tersangka dengan inisial LSP,” kata Asep, Selasa (3/11/2026).

Penetapan tersangka diumumkan Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).(Ist)

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, ketiganya langsung ditahan di rumah tahanan (rutan) Mabes Polri.

"Terhadap tersangka, kita tahan di Rutan Mabes Polri," kata Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Asep menyebut, penyidik belum bisa mengungkap seluruh detail perkara tersebut karena proses penyidikan masih berlangsung.

Menurutnya, diperlukan waktu untuk membongkar fakta-fakta dalam kasus dugaan penyadapan tersebut.

"Ini adalah proses awal. Enggak mungkin kami dalam kurun waktu 24 jam menjelaskan dan membongkar semua," ucapnya.

Diduga Terlibat Penyadapan

Dalam perkara ini, ketiga tersangka diduga terlibat dalam praktik penyadapan tanpa prosedur terhadap Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyebut, ketiga tersangka masing-masing memiliki inisial LSP, ASN, dan EH.

Mereka adalah Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, mantan sekretaris pribadinya Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, serta Irjen Pol Eko Hadi Santoso yang menjabat sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.

“Terhadap para tersangka tersebut diduga melakukan penyadapan tanpa prosedural terhadap Presiden RI, pejabat negara tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM,” ucap dia.

Sementara itu, satu perwira tinggi Polri lainnya, yakni Irjen Slamet Uliandi, masih berstatus sebagai saksi.

Ia merupakan perwira tinggi Bareskrim Polri yang saat ini bertugas di luar struktur.

"Penyidik menetapkan tiga tersangka inisial LSP, ASN, EH dan satu orang saksi inisial SU," kata Asep di Bareskrim Polri.(Adz)

Profil dan Hubungan 3 Tersangka, Listyo Sigit dengan Ahrie Sonta dan Eko Hadi saat Dinas di Polri

Eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso, menjadi tersangka penyadapan ilegal Presiden Prabowo Subianto, Selasa (3/11/2026) malam.(Ist) 

MERDEKAPOST.COM - Eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso, menjadi tersangka penyadapan ilegal Presiden Prabowo Subianto, Selasa (3/11/2026) malam.

Polri menetapkan tiga tersangka penyadapan Presiden RI itu dalam konferensi pers.

Hubungan Listyo Sigit Prabowo dengan Ahrie Sonta Nasution dan Eko Hadi Santoso semasa dinas di Polri sangat dekat.

Hubungan Kedinasan Listyo Sigit dengan Ahrie Sonta Nasution 

Ahrie Sonta yang merupakan lulusan Akpol 2002 pernah menjadi Sekretaris Pribadi (Sekpri) saat Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri, sejak Februari 2021.

Sebelum menjadi Sekpri Kapolri, Ahrie pernah bertugas di Ditresnarkoba Polda Metro Jaya.

Dia pernah juga menjadi Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok.

Pada 23 Oktober 2024, Listyo mengumumkan Ahrie Sonta Nasution sebagai ajudan Presiden Prabowo dari unsur Polri setelah mengikuti seleksi bersama enam kandidat. 

Setelah bertugas sebagai ajudan Presiden Prabowo, Ahrie kembali ke lingkungan Polri dan mendapat promosi ke Divpropam pada 2025. 

Hubungan Kedinasan Listyo Sigit Prabowo dengan Eko Hadi Santoso

Di Polri, Eko Hadi Santoso pernah menjadi Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri (Dirtipidnarkoba). Saat itu, surat mutasi ditandatangani pada masa Listyo Sigit Prabowo menjabat Kapolri. 

Pada 12 Maret 2025, Listyo menerbitkan mutasi melalui Surat Telegram Nomor ST/488/III/KEP./2025.

Eko yang sebelumnya menjabat Pengembang Teknologi Informasi Kepolisian Utama Tingkat II Divisi TIK Polri ditunjuk menjadi Dirtipidnarkoba Bareskrim.

Sebelumnya, Eko pernah Kabagmon Robinopsnal Bareskrim pada 2020

Dua tahun sebelumnya, 2018, Eko juga pernah menjabat Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok.

Biodata Listyo Sigit Prabowo

Nama lengkap: Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.

Tempat, tanggal lahir: Ambon, Maluku, 5 Mei 1969

Usia: 57 tahun (per November 2026)

Pendidikan kepolisian: Akademi Kepolisian (Akpol) 1991

Pangkat terakhir di Polri: Jenderal Polisi

Jabatan saat ini: Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia

Mulai menjabat KSP: 1 Oktober 2026

Masa jabatan sebagai Kapolri: 27 Januari 2021–1 Oktober 2026

Biodata Ahrie Sonta Nasution

Nama lengkap: Irjen Pol Dr. Ahrie Sonta Nasution

Tempat lahir: Bandung, Jawa Barat

Tanggal lahir: 2 April 1981

Angkatan: Akademi Kepolisian (Akpol) 2002

Pangkat: Inspektur Jenderal Polisi (Irjen)

Jabatan: Kepala Divisi Hukum Polri

Pendidikan: Doktor Ilmu Kepolisian

Biodata Eko Hadi Santoso

Nama: Irjen Pol Eko Hadi Santoso

Pangkat: Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol)

Pendidikan kepolisian: Akademi Kepolisian (Akpol) 1999

Pendidikan menengah: SMA Taruna Nusantara angkatan keempat, 1996

Bidang penugasan: Reserse, antiteror, dan narkotika

Jabatan terakhir yang diberitakan: Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.(Adz/Source: Tribunnews)

Polri Tetapkan Listyo Sigit Prabowo Tersangka Penyadapan

Mantan Kapolri yang kini jabat KSP, Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo tersangka 

JAKARTA, Merdekapost.com - Listyo Sigit Prabowo ditetapkan sebagai tersangka, Selasa (3/11/2026) malam.

Polri menetapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Penetapan mantan Kapolri Listyo Sigit sebagai tersangka diumumkan oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam jumpa pers di Mabes Polri. 

“Berdasarkan hasil penyidikan, penyidik telah menetapkan tersangka dengan inisial LSP (Listyo Sigit Prabowo),” kata Asep, dikutip dari Tribunnews.com. 

Bukan hanya itu, polisi menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka, yakni Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso. 

“Terhadap para tersangka tersebut diduga melakukan penyadapan tanpa prosedural terhadap Presiden RI, pejabat negara tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM,” ujarnya. 

Editor: Aldie Prasetya / Sumber: Tribunnews

Polri Mutasi Besar-besaran, Inilah Daftar PJU Polda Jambi dan Kapolres yang Berganti

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir (kedua dari kanan). (ANTARA/Divisi Humas Polri)


JAMBI | MERDEKAPOST.COM - Jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Jambi kembali mengalami penyegaran organisasi melalui mutasi dan rotasi jabatan di tingkat Perwira Menengah (Pamen) Polri. 

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2467/XI/KEP./2026 tertanggal 2 November 2026 yang ditandatangani oleh Asisten SDM Kapolri Irjen Pol Deni Dharmapala.

Dalam surat telegram Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, tercatat 10 personel perwira menengah di Polda Jambi yang mengalami pergantian posisi.

Pergantian itu baik pergeseran jabatan utama di lingkungan Polda Jambi, promosi pimpinan Polres di wilayah hukum Jambi, hingga perwira yang berpindah tugas ke polda lain maupun Mabes Polri.

Beberapa posisi penting di Polda Jambi yang mengalami rotasi kepemimpinan di antaranya Karorena, Dirlantas, Dirpamobvit, serta Kasatgaswil Jambi Densus 88 AT Polri. 

Baca Juga: Kapolri Rombak Besar-besaran Perwira Polri, Apakah Ada Kaitannya dengan Isu Penyadapan Petinggi Negara?

Selain pejabat utama di tingkat polda, mutasi ini juga menyasar pucuk pimpinan di jajaran polres, yaitu Kapolres Tebo dan Kapolres Sarolangun.

Mutasi dan pergeseran jabatan ini merupakan bagian dari pembinaan karier personel serta dinamika kebutuhan organisasi Polri guna meningkatkan efektivitas kinerja dan pelayanan publik di wilayah hukum Polda Jambi. 

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam telegram tersebut, para perwira yang dimutasi diwajibkan segera melaksanakan tugas di tempat yang baru paling lambat 14 hari sejak surat keputusan mutasi ditetapkan.

Daftar 10 Mutasi di Polda Jambi

Berdasarkan Surat Telegram Kapolri tersebut, terdapat 10 mutasi personel Polri yang terkait dengan wilayah Jambi (baik pindah tugas keluar maupun masuk ke wilayah Jambi).

Berikut rinciannya:

1. Kombes Pol Herwansyah Saidi, S.I.K., M.Si. (NRP 72100619)

Jabatan Lama: Karorena Polda Jambi

Jabatan Baru: Karorena Polda Sulsel

2. Kombes Pol Risno, S.I.K. (NRP 76120896)

Jabatan Lama: Karorena Polda Papua Barat

Jabatan Baru: Karorena Polda Jambi

3. Kombes Pol Adi Benny Cahyono, S.H., S.I.K., M.Si., CPHR., CBA. (NRP 78011010)

Jabatan Lama: Dirlantas Polda Jambi

Jabatan Baru: Dosen Kepolisian Madya Tk. III STIK Lemdiklat Polri

4. Kombes Pol Bachtiar Alponso, S.I.K., M.Si. (NRP 78081572)

Jabatan Lama: Dirpamobvit Polda Jambi

Jabatan Baru: Dirlantas Polda Jambi

5. Kombes Pol Azhari Juanda, S.I.K. (NRP 76080841)

Jabatan Lama: Dirpolairud Polda Malut

Jabatan Baru: Dirpamobvit Polda Jambi

6. Kombes Pol Beri Diatra, S.I.K., M.H., CPHR., CBA., CHRA. (NRP 82051488)

Jabatan Lama: Kasatgaswil Jambi Densus 88 AT Polri

Jabatan Baru: Ps. Kasatgaswil Jateng Densus 88 AT Polri

7. Kombes Pol Syamsubair, S.I.K., M.H. (NRP 74120635)

Jabatan Lama: Kasubditsidik 2 Ditsidik Densus 88 AT Polri

Jabatan Baru: Kasatgaswil Jambi Densus 88 AT Polri

8. AKBP Triyanto, S.I.K., S.H., M.H. (NRP 85072020)

Jabatan Lama: Kapolres Tebo Polda Jambi

Jabatan Baru: Kapolres Berau Polda Kaltim

9. AKBP Wendi Oktariansyah, S.I.K., M.H. (NRP 83101391)

Jabatan Lama: Kapolres Sarolangun Polda Jambi

Jabatan Baru: Kapolres Tebo Polda Jambi

10. AKBP Dermawan Kristianis Zendrato, S.H., S.I.K., M.Si. (NRP 86121637)

Jabatan Lama: Kasubdit 2 Ditreskrimum Polda Metro Jaya

Jabatan Baru: Kapolres Sarolangun Polda Jambi(*)

| Editor: Aldie Prasetya | Merdekapost.com | 

Kapolri Rombak Besar-besaran Perwira Polri, Apakah Ada Kaitannya dengan Isu Penyadapan Petinggi Negara?

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir (kedua dari kanan). (ANTARA/Divisi Humas Polri

JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memutasi 264 perwira tinggi dan perwira menengah Polri melalui Surat Telegram Nomor ST/2467/XI/KEP./2026 tertanggal 2 November 2026. Telegram itu bertanggal sama dengan hari ketika kabar penangkapan sejumlah perwira tinggi Polri yang dikaitkan dengan dugaan penyadapan terhadap petinggi negara mulai beredar. Polri tidak menyebut adanya kaitan antara mutasi tersebut dan kabar yang beredar.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyebut mutasi itu sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran organisasi. “Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi serta pembinaan karier personel Polri,” kata Isir di Jakarta, Selasa (3/11/2026). Menurut Isir, penyegaran dilakukan agar pelaksanaan tugas berjalan optimal seiring tantangan tugas Polri yang semakin kompleks.

Dari 264 personel yang dimutasi, Polri menyebut 224 personel masuk kategori promosi dan pergeseran jabatan setingkat. Polri tidak merinci kategori 40 personel lainnya. Mutasi mencakup promosi pada jenjang inspektur jenderal, brigadir jenderal, dan komisaris besar, termasuk jabatan di lingkungan Badan Reserse Kriminal, wakil kepala kepolisian daerah, kepala pusat sejarah, hingga kepala kepolisian resor.

Pada hari yang sama, Isir tidak membenarkan maupun membantah kabar penangkapan sejumlah perwira tinggi saat ditanya wartawan dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri. Ia hanya menyatakan memahami pembicaraan yang berkembang di kalangan wartawan dan berjanji keterangan akan disampaikan dalam waktu dekat. Dalam kesempatan lain, saat ditanya langsung soal kabar pengamanan sejumlah petinggi Polri, Isir menjawab singkat, “Enggak.”

Kabar penangkapan itu menguat setelah wartawan melihat personel Brimob mendatangi kawasan Mabes Polri pada Senin sore hingga malam. Informasi yang beredar menyebut beberapa perwira berpangkat inspektur jenderal diamankan dan dibawa ke Markas Komando Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Hingga Selasa malam, Polri belum mengumumkan identitas, jumlah, maupun perkara yang menjerat para perwira tersebut.

Isu Jenderal Polri Terseret Dugaan Penyadapan Petinggi Negara, Jika Benar Ini Pasal yang Bisa Menjerat Pelakunya

Beredar WA Grup Diduga dari Internal Polri, Ungkap Nama-Nama Jenderal yang Diperiksa dan Ditahan Karena Dugaan Penyadapan Terhadap Petinggi Negara Termasuk Presiden

Sejumlah hal belum terjawab dari dua peristiwa itu. Polri belum menjelaskan apakah ada perwira yang diperiksa, perkara apa yang didalami, apakah benar berkaitan dengan dugaan penyadapan, dan apakah ada pejabat yang dimutasi dalam telegram 2 November yang terkait dengan pemeriksaan tersebut. Polri juga belum memastikan apakah pemeriksaan yang dikabarkan itu dilakukan Divisi Profesi dan Pengamanan.

Mutasi 264 perwira itu bukan satu-satunya rotasi besar dalam pekan ini. Pada Selasa (3/11/2026), Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto merotasi 198 perwira menengah dan perwira pertama melalui Surat Telegram Nomor ST/1071/XI/KEP./2026, yang disebut Polda Metro Jaya sebagai bagian dari pembinaan karier personel.

Gelombang mutasi berlangsung sejak Suyudi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kapolri pada 1 Oktober 2026. Sehari setelah menjabat, Suyudi merotasi 19 kepala kepolisian daerah serta sejumlah pejabat utama Mabes Polri, termasuk Kepala Badan Reserse Kriminal. (ADZ/ Source: AFU.ID)

Kematian Brigadir EWS Tanjabtim Masih Didalami Polda Jambi, 5 Polisi Sudah Dipecat

Lima polisi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur jadi tersangka kematian Brigadir Eko Winarno Saputra, Senin (27/7/2026). Penyidikan kasus kematian anggota Polres Tanjung Jabung Timur Brigadir Eko Winarto Saputra (EWS), masih terus didalami Ditreskrimum Polda Jambi, Jumat (4/9/2026). (Ist)

JAMBI | MERDEKAPOST.COM - Penyidikan kasus kematian anggota Polres Tanjung Jabung Timur Brigadir Eko Winarto Saputra (EWS), masih terus didalami Ditreskrimum Polda Jambi.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jambi Kombes Pol Jimmy Christian Samma mengatakan penyidik masih melakukan pendalaman terhadap perkara tersebut.

"Lagi proses, pendalaman," kata Jimmy saat dihubungi Tribun Jambi, Jumat (4/9/2026).

Penyidik masih mendalami peran masing-masing dari enam tersangka yang telah ditetapkan dalam perkara kematian Brigadir EWS.

Baca Juga: Gubernur Al Haris Minta Aparat Usut dan Tangkap Pembakar Tahura Batang Hari!

Enam tersangka tersebut terdiri atas lima anggota Polri dan satu warga sipil.

Sebelumnya, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi, mengumpulkan alat bukti, serta menggelar perkara sebelum meningkatkan penanganan kasus tersebut ke tahap penyidikan.

Masing-masing tersangka diduga memiliki peran dan keterlibatan berbeda dalam perkara tersebut.

Dalam proses penyidikan, Polda Jambi juga tidak menutup kemungkinan menerapkan pasal lain apabila ditemukan fakta hukum baru.

Untuk perkara pidananya, keenam tersangka dijerat Pasal 466 KUHP tentang penganiayaan juncto Pasal 21 KUHP terkait turut serta.

Lima Anggota Polri Sudah Dijatuhi PTDH

Di sisi lain, proses etik terhadap lima anggota Polri yang menjadi tersangka dalam perkara tersebut telah diputus.

Polda Jambi menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap kelima personel tersebut.

Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) digelar Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Jambi selama dua hari, yakni 6-7 Agustus 2026.

Sidang tersebut berlangsung di Ruang Sidang Bidpropam Polda Jambi.

Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan, lima personel yang dijatuhi sanksi PTDH yakni Brigadir UVS, Aiptu MA, Aipda EF, Bripka DHR, dan Bripda EBD.

Baca Juga: 12 Saksi Diperiksa Terkait Kasus Penipuan Rekrutmen Polri di Jambi yang Libatkan 2 Brigadir

Kelima personel dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri.

"Kelima anggota tersebut dinyatakan melakukan perbuatan tercela dan dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat," kata Erlan dalam keterangan pers, Jumat (7/8/2026) malam.

Meski proses etik terhadap lima anggota Polri telah diputus, proses penyidikan pidana terhadap keenam tersangka masih berjalan.

Penyidikan Mendapat Asistensi

Penanganan perkara kematian Brigadir EWS mendapat asistensi dari Itwasum Polri, Divpropam Polri, dan Bareskrim Polri.

Asistensi tersebut dilakukan untuk memastikan proses penyidikan berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Polda Jambi sebelumnya menyatakan perkembangan penanganan perkara akan disampaikan kepada publik.

Hingga Jumat (4/9/2026), Ditreskrimum Polda Jambi masih melakukan pendalaman terhadap perkara tersebut, termasuk peran masing-masing tersangka. ( ALDIE PRASETYO | Source: Tribun Jambi)

Sambut HUT ke-81 RI, Kasat Intelkam Polres Bungo AKP Fajar Nugroho "Kobarkan Semangat Perjuangan yang Tak Pernah Padam"

Kasat Intelkam Polres Bungo AKP Fajar Nugroho

​MUARO BUNGO – Menyambut Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan (Kasat Intelkam) Polres Bungo, AKP Fajar Nugroho, menyampaikan pesan mendalam bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah Hukum Polres Bungo.

​Dalam momentum bersejarah tersebut, AKP Fajar Nugroho menegaskan bahwa makna kemerdekaan bukan sekadar seremonial tahunan, melainkan pengingat atas pengorbanan para pahlawan yang harus terus dijaga dan dilanjutkan oleh generasi penerus.

​"Kemerdekaan adalah api perjuangan yang tak pernah padam," tegas AKP Fajar Nugroho.

​Menurutnya, di era modern saat ini, api perjuangan tersebut diwujudkan melalui semangat menjaga persatuan, ketertiban, serta keamanan masyarakat (kamtibmas) demi terwujudnya Indonesia yang maju, berdaulat, dan sejahtera. 

Baca Juga: Semarak HUT ke-81 RI, DWP Provinsi Jambi Gelar Senam Bersama dan Gerakan Peduli Lingkungan

Peran serta aktif seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kondusifitas daerah merupakan wujud nyata mengisi kemerdekaan.

​Atas nama Satuan Intelkam Polres Bungo, AKP Fajar Nugroho juga mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 kepada seluruh rakyat Indonesia.

​"Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita terus kobarkan semangat kebangsaan, menjaga stabilitas keamanan, dan bersama-sama melangkah menuju masa depan bangsa yang lebih gemilang," pungkasnya.

Sepi dan Sejumlah Barang Tak Ada Lagi di Kos Lokasi Kematian Brigpol Eko Winarno

Penampakan rumah indekos milik Brigpol Eko Winarto Saputra, tempatnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, pada Jumat (24/7/2026).(ist)

JAMBI - Ada beberapa perubahan di rumah indekos milik Brigpol Eko Winarto Saputra, tempatnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, Jumat (24/7/2026).

Berdasarkan pantauan media, ada beberapa perubahan di rumah kos di Lorong Kamboja, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, antara minggu lalu dan hari ini.

Rumah kos milik Brigpol Eko itu memiliki empat kamar. Lokasinya berdampingan dengan kebun pinang. 

Tidak terlihat aktivitas orang di sekitar rumah kos. Di sekitar lokasi hanya terdapat tiga unit rumah warga. 

Penampakan rumah indekos milik Brigpol Eko Winarto Saputra, tempatnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, Lokasinya di Lorong Kamboja, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.(ist) 

Kawasan tersebut tergolong sepi karena berada di lorong dengan akses jalan tanah berkerikil.

Saat awak media mencoba menemui warga sekitar, tidak ada satu pun tetangga yang terlihat beraktivitas maupun keluar dari rumah.

Kondisi tempat kejadian perkara (TKP) juga telah berubah dibandingkan beberapa hari setelah peristiwa. Area di depan rumah kos kini tampak lebih bersih. Sepeda motor yang sebelumnya terparkir di depan kos sudah tidak berada di lokasi, Meja yang sempat berada di teras rumah kos juga telah dipindahkan.

Selain itu, ada pergeseran penanda garis polisi yang dipasang di pohon sawit di kebun pinang samping rumah indekos. Kini area yang diberi penanda lebih luas dari batas sebelumnya.

Suasana di TKP terlihat jauh lebih lengang.

Penyelidikan kasus kematian personel Polres Tanjung Jabung Timur itu kini sepenuhnya ditangani Polda Jambi.

Lebih dari 13 orang telah menjalani pemeriksaan di Mapolda Jambi. Beberapa di antaranya diketahui merupakan anggota kepolisian. 

Namun, hingga kini, belum ada keterangan resmi mengenai materi pemeriksaan maupun status mereka. (Aldie Prasetya | Source: Tribun Jambi)

8 Orang Sipil dan 5 Personel Polisi di Tanjabtim Diperiksa Terkait Kematian Brigadir Eko Winarno

ndekos empat pintu milik Brigadir Eko Winarno Saputra dipasang garis polisi, Selasa (21/7/2026). Anggota Polres Tanjung Jabung Timur itu dilaporkan meninggal pada Sabtu (18/7/2026) lalu.(Doc/Istimewa/Ilustrasi AI)

JAMBI, MERDEKAPOST.COM - Polda Jambi sudah memeriksa 13 orang saksi terkait kematian Brigadir Eko Winarno Saputra di Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim).

Sebelumnya, Brigadir Eko ditemukan meninggal dunia di kosnya di Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, pada Sabtu (18/7/2026) dini hari.

Polda Jambi telah memeriksa sedikitnya 13 orang saksi dalam upaya mengungkap penyebab kematian Brigadir Polisi Eko Winarno Saputra.

Dari 13 orang yang diperiksa, terdapat 5 polisi di Tanjabtim.

Pemeriksaan ini dikonfirmasi Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Erlan Munaji. Dia mengatakan belasan saksi tersebut terdiri atas delapan warga sipil, termasuk keluarga korban, ayah korban, dan dokter, serta lima personel Polres Tanjung Jabung Timur.

Baca Juga: Wakajati Jambi Bima Suprayoga Dimutasi, Penggantinya Mia Banulita Mantan Kajari Batang Hari

"Kita tunggu hasilnya karena proses masih berlanjut terhadap para saksi. 13 orang saksi merupakan 8 orang dari masyarakat sipil keluarga, ayahnya dan dokter. Dan 5 personel Polres Tanjung Jabung Timur," ujarnya pada Kamis (23/7/2026).

Erlan menegaskan bahwa perkara ini menjadi perhatian serius Polda Jambi.

"Akan kita update lagi, perlu kami sampaikan bahwa kami mendapat atensi dari Mabes Polri," ujarnya.

Polda Jambi telah resmi mengambil alih penanganan perkara tersebut. 

Baca Juga: Polda Jambi Limpahkan Varial Adhi Putra dan 2 Tersangka Korupsi DAK Disdik ke Kejati

Selanjutnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum akan melanjutkan proses penyelidikan untuk mengungkap penyebab kematian Brigadir Eko Winarno Saputra.

Kasus ini mendapat sorotan luas masyarakat karena muncul dugaan adanya keterlibatan oknum anggota kepolisian.

Meski demikian, dugaan tersebut masih dalam tahap penyelidikan dan belum dapat disimpulkan.

Brigadir Eko diketahui meninggal dunia di sebuah rumah kos di wilayah Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Sabtu (18/7/2026) dini hari.

Baca Juga: Viral di Medsos, Razia Tambang Emas Ilegal di Tebo Jambi Memanas

Dalam proses penyelidikan yang masih berlangsung, beredar dugaan bahwa korban menjadi sasaran tindak pidana yang diduga melibatkan sesama anggota kepolisian.

Namun, dugaan tersebut hingga kini belum dibuktikan secara hukum dan masih menunggu hasil penyidikan resmi.

Kesaksian warga

Warga tersebut mengungkapkan bahwa sekitar pukul 03.00 WIB pada Sabtu (18/7) dini hari, ia sempat mendengar suara yang menyerupai teriakan.

Namun, ia tidak mengetahui dari mana sumber suara itu berasal sehingga tidak menaruh curiga.

Menjelang waktu subuh, ia juga melihat lampu di bagian depan rumah kos sudah padam.

Hanya tersisa satu lampu yang masih menyala, sementara salah satu pintu kamar tampak terbuka.

Situasi itu masih dianggap biasa oleh warga hingga pagi hari, ketika lokasi mendadak dipenuhi orang setelah kabar meninggalnya Brigadir Eko menyebar. (*)

Kasus Kematian Brigadir EWS Personil Polres Tanjabtim, Diambil Alih Polda Jambi, 5 Saksi Diperiksa

Kabid Humas Polda Jambi Kombes Erlan Munaji. (Ist) 

Jambi, Merdekapost.com - Kasus kematian Brigadir EWS, personel Polres Tanjung Jabung Timur (Tanjantim) kini ditangani Ditreskrimum Polda Jambi. Polisi kini tengah mendalami keterangan 5 orang saksi.

Kabid Humas Polda Jambi Kombes Erlan Munaji mengatakan bahwa Kapolda Jambi telah memerintahkan agar penyelidikan terkait kematian Brigadir EWS segera dilakukan.

"Untuk hal ini Pak Kapolda menjadi atensi, memerintahkan untuk segera dilakukan proses penyelidikan. Saat ini Polres Tanjabtim dibantu Direktorat Kriminal Umum melakukan penyelidikan terkait perkara tersebut," kata Erlan, Selasa (21/7/2026).

Erlan menyebut bahwa penanganan perkara ditarik ke Polda Jambi dan ditangani langsung oleh Ditreskrimum Polda Jambi. Tim gabungan masih melakukan penyelidikan guna mengungkap fakta serta kronologi kejadian.

"Tentunya ini menjadi atensi. Saat perkara ditarik di Polda Jambi, ditangani langsung Ditreskrimum Polda Jambi," katanya.

Dalam proses penyelidikan, lanjut Erlan, 5 orang saksi telah diperiksa. Saksi tersebut diketahui merupakan rekan korban yang terakhir bertemu sebelum ditemukan meninggal dunia.

Saat ini, polisi belum menyampaikan secara rinci hasil pemeriksaan maupun kronologi lengkap terkait peristiwa tersebut.

Baca Juga:Personel Polres Tanjab Timur Meninggal Dunia, Kapolres Pastikan Penyelidikan Transparan

"Kronologi kejadian nanti akan kami sampaikan setelah proses penyelidikan yang dilakukan tim gabungan," jelasnya.

Sebelumnya, Kapolres Tanjatim AKBP Ade Candra menerangkan berdasarkan kronologi sementara, saat kejadian korban diketahui sedang minum minuman keras bersama 4 orang rekannya sesama anggota Polri. Kejadian di sebuah kos Desa Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjabtim, pada Sabtu (18/7/2026) dini hari.

"Jadi, dia minuman keras sama teman di kosan, ada 4 orang anggota Polri juga. Kemudian, naik tinggi mabuk berat, tiba-tiba dia keluar dia oyong terjatuh kena tiang jemuran katanya. Kawannya kaget menolong, kondisinya dia mengeluarkan busa," ujar Ade menerangkan.

Saat itu, kata Ade, korban dibantu rekannya untuk dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, korban dinyatakan meninggal dunia.

Baca Juga: Divonis Seumur Hidup Kasus Pembunuhan Dosen di Bungo, Waldi Eks Polisi Ajukan Banding

Ade menyebut bahwa kronologi itu berdasarkan keterangan saksi yang merupakan rekan korban. Pihaknya masih mendalami apakah ada dugaan lain penyebab kematian korban.

"Itu berdasarkan keterangan saksi ya. Kita sedang dalami apakah ada dugaan lain," jelasnya.

Ade juga mengakui bahwa hasil visum semetara, ditemukan sejumlah luka dan memar di tubuh korban. Namun, pihaknya belum memastikan penyebab luka tersebut.

"Ada luka, luka lecet, memar di pelipis, di kaki, tangan ada juga. Makanya ini baru dugaan kan apakah ada kekerasan di situ," jelasnya.(Red)

Uang dan Emas di Rumah Febrie Adriansyah Diklaim Milik Yayasan Dakwah, MAKI: Karangan Tingkat Dewa!

MERDEKAPOST.COM - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menilai pengakuan pengacara Don Ritto, Handika Honggowongso, yang mengeklaim uang tunai dan emas 74 kilogram yang ditemukan dalam brankas di kediaman mantan Jaksa Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Febrie Adriansyah, adalah aset yayasan dakwah dan pendidikan Islam, merupakan pernyataan sesat.

Sebagai informasi, pengakuan Handika ini disampaikan setelah kliennya dilimpahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Jumat (17/7/2026) kemarin.

Don Ritto merupakan tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pasokan batu bara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel.

Sementara, uang tunai senilai sekitar Rp476 miliar serta emas 74 kilogram itu ditemukan di kediaman Febrie di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat, saat penggeledahan yang dilakukan pada Rabu (8/7/2026) lalu.

Boyamin menyebut tidak mungkin sebuah yayasan memiliki aset sebesar itu. Dia juga mengungkapkan bahwa aset yayasan dilarang untuk diatasnamakan seseorang.

Selain itu, Boyamin juga mengatakan bahwa seharusnya dana yayasan diperuntukan untuk kepentingan sosial masyarakat alih-alih disimpan.

"Mana ada uang yayasan begitu besarnya. Itu ngaranya tingkat dewa itu. Karena yayasan itu fungsi sosial dan menyalurkan untuk masyarakat."

"Kalau ada uang yang digunakan semisal untuk membangun pondok pesantren, sekolah, lalu melakukan kegiatan amal. Selain itu, yayasan dilarang untuk memiliki aset atas nama pribadi," kata Boyamin ketika dihubungi redaksi Tribunnews.com dari Kantor Tribunnews Solo di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Sabtu (18/7/2026).

Boyamin mengungkapkan polisi tidak akan gegabah ketika akan melakukan penyitaan terhadap aset seseorang untuk kepentingan penyidikan sebuah kasus korupsi.

Pasalnya, polisi maupun kejaksaan telah menetapkan Don Ritto dan Febrie sebagai tersangka saat ini.

Sehingga, Boyamin menganggap pengacara Don Ritto hanya tengah berusaha untuk mengaburkan fakta yang ada terkait kasus ini.

"Itu kan hanya dalih-dalih untuk mengaburkan fakta saja. Ya kita lihat nanti saja lah. Semoga makin terang," tuturnya.

Di sisi lain, ketika ditanya apakah perlu penyidik untuk menelusuri pengakuan dari Handika, Boyamin menilai perlu dilakukan.

Dia mengatakan ketika pengakuan Handika tidak sesuai dengan penyidikan yang dilakukan penyidik, maka bisa dianggap melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice.

"Justru kalau begitu, harus ditindaklanjuti dan diselidiki. Dan nanti jika ada orang-orang yang mengakui dan terbukti tidak benar, ya dikenakan dengan ketentuan menghalangi penyidikan dengan dijerat Pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi," katanya.

Handika Sebut Uang Rp476 M dan Emas 74 Kg di Rumah Febrie Aset Yayasan Dakwah

Sebelumnya, Handika mengatakan bahwa uang senilai Rp476 miliar dan emas batangan seberat 74 kilogram yang ditemukan di kediaman Febrie merupakan aset dari yayasan dakwah dan pendidikan Islam.

Dia mengatakan Don Ritto juga telah meminta izin kepada Febrie untuk memakai rumah tersebut sebagai kantor operasional yayasan pada tahun 2023.

"Yayasan apa? Yayasan yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan Islam. Sudah ratusan, mungkin sekitar 700 santri dari Indonesia Timur terutama kawasan Papua dan Maluku, yang saat ini menjalani program pesantren di daerah Banten. Nah, itu kantor dipakai sebagai backup operasional yayasan itu," kata Handika dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Jumat malam.

Handika mengeklaim kliennya itu juga telah meminta izin untuk membangun brankas di rumah eks Jampidsus pada tahun 2024.

Brankas itu digunakan untuk menyimpan uang dan emas yang diklaimnya sebagai aset yayasan.

"Nah, sekarang dikaitkan dengan temuan penggeledahan, ada 74 kilogram emas, 12 juta dolar Singapura, dan 4 juta something dolar Amerika. Pada saatnya akan kami buka ke publik seluas-luasnya. Yang pasti, itu tidak berkaitan dengan Pak Febrie," ucapnya.

"Kedua, yang pasti itu ada pihak yang secara legal menyerahkan. Yang ketiga, yang pasti itu akan digunakan dalam rangka kepentingan tadi," tuturnya.

Di sisi lain, Handika masih enggan untuk menjelaskan terkait alasan aset yang diklaimnya milik yayasan dakwah itu disimpan dalam bentuk uang tunai dan emas.

Dia beralasan ingin menghormati proses hukum saat ini yang masih berjalan.

Selain itu, ia juga masih enggan untuk mengungkap pihak-pihak yang memberikan aset tersebut ke publik.

"Ada beberapa pihak. Begini, sekarang kami belum berani menyebut siapa mereka. Kami khawatir keselamatan mereka akan terancam. Biar mereka diperiksa dulu oleh pihak Pidsus dengan segala bukti-bukti yang mereka punya. Begitu clear, baru kami rilis," tuturnya.

Dalam perkara ini, Don Ritto ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 4 dan/atau Pasal 5 juncto Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 atau Pasal 607 ayat 1 huruf b dan c KUHP baru.

Sementara, Febrie dijerat Pasal 12 huruf e, Pasal 12 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan Pasal 3, Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 607 Ayat 1 huruf a dan huruf b KUHP.

Isi Ringkas Berita:

  • Boyamin menganggap pengakuan pengacara Don Ritto, Handika Honggowongso, yang mengklaim uang Rp476 miliar dan emas 74 kilogram di rumah Febrie Adriansyah adalah aset yayasan dakwah itu mengada-ada.
  • Dia menilai tidak mungkin sebuah yayasan memiliki aset hingga ratusan miliar rupiah. Boyamin juga menegaskan bahwa aset milik yayasan tidak boleh diatasnamakan pribadi.
  • Boyamin mengatakan penyidik perlu untuk menelusuri pengakuan Handika tersebut.


(*adz/berbagai sumber)

Sosok DR Advokat yang Jadi Tersangka Bareng Febrie Adriansyah, Ternyata Alumni UNJA Juga, Ini perannya!

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah memberikan keterangan saat konferensi pers di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (10/7/2026). Febrie Adriansyah (FA) ditetapkan polisi sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, suap, gratifikasi, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).(Ist) 

MERDEKAPOST.COM - Febrie Adriansyah (FA), mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung ditetapkan polisi sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, suap, gratifikasi, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka ini diumumkan langsung oleh Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kakortastipidkor) Polri, Irjen Pol Totok Suharyanto, Sabtu (11/7/2026).

Tak sendiri, selain Febrie Adriansyah, Polri juga menetapkan satu sosok lainnya dalam kasus tersebut. 

Ia berinisial DR.

"Berdasarkan gelar perkara, kita telah menetapkan dua tersangka saat ini, yaitu saudara DR," kata Totok dalam konferensi pers di Kejagung, Kebayoran Lama, Jakarta.

Lantas, siapakah sosok DR?

Sosok Don Ritto

Rupanya, DR adalah Don Ritto, seorang advokat dan konsultan hukum yang dikenal melalui firma hukumnya.

Don Ritto merupakan advokat sekaligus pendiri kantor Hukum DON RITTO & ASSOCIATES pada tanggal 29 Desember 1998 di Kota Jambi.

Sekitar tahun 2000 pindah ke Kota Bandung, hingga saat ini Kantor Hukum DON RITTO masih memberikan pelayan jasa advokat dan konsultan hukum.

Dikutip dari laman profil kantor DON RITTO & ASSOCIATES, kantor hukum tersebut memberikan layanan hukum secara non litigasi dan litigasi, baik dalam hukum keperdataan, hukum kepidanaan, hukum perburuhan dan hukum tata usaha negara, dan hukum perusahaan (corporate law).

Dalam memberikan pelayanan jasa hukum baik secara non litigasi maupun litigasi. 

Kantor hukum itu mengklaim mengedepankan kepentingan klien, secara non litigasi yang dapat dilakukan melalui pendekatan persuasive, negosiasi, mediasi, hingga litigasi di Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pengadilan Negeri, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pengadilan Hubungan Industrial, hingga ke Proses Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Don Ritto merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Jambi (UNJA) angkatan 1989. 

Berdasarkan informasi yang beredar, Don Ritto merupakan adik kelas Febrie Adriansyah di fakultas yang sama. 

Jejak Karier Don Ritto

Rupanya, DR adalah Don Ritto, seorang advokat dan konsultan hukum yang dikenal melalui firma hukumnya.

Don Ritto merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Jambi (UNJA) angkatan 1989. 

Berdasarkan informasi yang beredar, Don Ritto merupakan adik kelas Febrie Adriansyah di fakultas yang sama. 

Don Ritto juga merupakan pemilik rumah di Gandaria Selatan, Jakarta. 

emuan emas di rumah mewah di Sentul, Bogor, saat penggeledahan kasus korupsi PLN-Asabri-Krakatau Steel, Rabu (8/7/2026).

Rumah tersebut menjadi salah satu dari 13 lokasi yang digeledah Polri berkaitan dengan kasus dugaan korupsi di PT PLN, PT Asabri, dan Krakatau Steel.

Dari penggeledahan di rumah tersebut, polisi menemukan uang tunai sebesar Rp520 juta serta 133 ribu dollar AS atau setara Rp 216 juta.

Peran Don Ritto 

Masih dalam konpers tersebut, Totok mengungkapkan, sosok DR melakukan tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. 

"Kita telah kenakan pasal 4 dan/atau pasal 5, juncto pasal 10 Undang-undang 8/2010 atau pasal 607 ayat 1 huruf b dan 1 huruf c di KUHP yang baru," tambah Totok.

Saat ini, sosok DR telah ditahan rutan Polda Metro Jaya sejak Jumat (10/7/2026) kemarin.

Polisi Sita Uang dari Rumah Don Ritto

Dikutip dari Tribunnews.com, penyidik gabungan dari Kortas Tipidkor Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menggeledah rumah milik DR di kawasan Gandaria, Cilandak, Jakarta Selatan.

Hal itu terkait proses hukum kasus mega korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan dugaan suap, korupsi, hingga TPPU pengadaan batu bara PLN untuk PLTU, PT Asabri, Krakatau Steel, serta PT CBS-KNI.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, mengungkapkan bahwa dari penggeledahan di rumah saksi DR, penyidik menyita barang bukti berupa uang tunai dalam dua mata uang berbeda.

"Di salah satu lokasi penggeledahan yakni rumah di daerah Cilandak, Jakarta Selatan, kami menemukan barang bukti berupa uang tunai Rp 520 juta dan 133 ribu dolar AS," ujar Budi dalam konferensi pers di Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Jumat (10/7/2026).

Pihak kepolisian sejauh ini belum memerinci sosok maupun peran saksi DR dalam pusaran perkara tersebut.

Namun, Budi memastikan bahwa penyidikan terus diperdalam dengan memeriksa orang-orang di sekitar saksi.

Duduk Perkara Kasus Febrie Adriansyah

Kasus yang menjerat Febrie Adriansyah bermula dari operasi penggeledahan yang dilakukan tim gabungan Polri di 13 lokasi berbeda di wilayah Jabodetabek sejak Rabu (8/7/2026). 

Penggeledahan menyasar sejumlah tempat, mulai dari rumah pribadi Febrie, kantor, kafe, hingga money changer.

Operasi tersebut merupakan bagian dari penyidikan tiga perkara dugaan tindak pidana korupsi, yakni kasus blackout batu bara PLN, dugaan korupsi PT Asabri (Persero) dan PT Asuransi Jiwasraya, serta dugaan korupsi dalam penyelesaian utang PT Cakrawala Bintang Semesta (CBS) kepada PT Krakatau National Resources (KNI), anak usaha PT Krakatau Steel, pada periode 2020–2025.

Penyidikan bermula dari dua laporan polisi. 

Laporan pertama terkait dugaan tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan oknum pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam penanganan perkara PT Asabri dan PT Asuransi Jiwasraya sepanjang 2020–2025. 

Sementara laporan kedua berkaitan dengan dugaan korupsi dan/atau TPPU dalam proses penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI pada periode yang sama, yang juga diduga melibatkan pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah aset bernilai fantastis. 

Di Kafe de'Clan Signature, Cipete, Jakarta Selatan, polisi menemukan uang tunai hampir Rp 67,2 miliar dalam pecahan rupiah, dolar Amerika Serikat, dan dolar Singapura. 

Sementara itu, dari rumah pribadi Febrie di kawasan Sentul, Bogor, penyidik menyita brankas berisi 74 kilogram emas serta uang tunai dalam mata uang asing senilai sekitar Rp 476 miliar.

Seiring eskalasi penyidikan dan penggeledahan tersebut, Febrie Adriansyah mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Jampidsus, Sabtu (11/7/2026) dini hari. 

Kediamannya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, juga sempat dijaga ketat oleh personel TNI sebelum situasi kembali kondusif. 

Dalam kasus ini, Febrie jadi tersangka dan dijerat dengan Pasal 12 huruf i kecil, 12 huruf B besar tindak pidana korupsi dan Pasal 3, 4 TPPU atau sanksi KUHP yang lama 607 yang ayat 1 huruf a dan huruf b.

Penggeledahan 12 Lokasi

Dalam penyidikan tiga kasus korupsi ini, Kortas Tipidkor Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah melakukan penggeledahan di 12 lokasi.

Terbaru, polisi menggeledah sebuah ruko di Jalan Asem 2, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan pada Kamis (9/7/2026) malam hingga Jumat dini hari.

Polisi menyita sejumlah uang dollar Amerika Serikat dan Singapura di dalam brankas saat menggeledah restoran Perancis di Cipete, Jakarta Selatan. (Foto Dok Polisi/Kompas.com)

Sebelumnya, polisi juga menggeledah kafe d'Clan Signature dan Koin Money Changer di Cilandak, Jakarta Selatan.

Dari hasil penggeledahan, polisi menyita uang 3.130.000 Dollar Singapura, 889.965 Dollar AS, dan Rp 259.159.000. Totalnya mencapai hampir Rp 60 miliar.

Sejumlah dokumen dan barang elektronik juga disita polisi dari kafe tersebut.

"Uang yang kita sita 3.130.000 Dollar Singapura dalam bentuk Dollar Singapura, kemudian Dollar AS, dan uang tunai Rp 259.159.000. Kemudian kita konversi dalam bentuk Rupiah kira-kira hampir Ro 60 miliar. Ini di lokasi d'Clan," ungkap Kakortas Tipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto.

Barang bukti yang ditemukan itu berada di sebuah brankas tersembunyi di lantai dua kafe d'Clan.

Sementara itu, polisi turut menyita 16 mata uang asing yang nilainya mencapai Rp 7,2 miliar dari Koin Money Changer.

Adapun penggeledahan juga dilakukan di sebuah rumah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Di lokasi tersebut, polisi menyita 74 Kg emas batangan dan uang yang totalnya mencapai Rp 476 miliar.

(Editor: Aldie Prasetya / Dari Berbagai Sumber)

Bentuk Komitmen dan Jaga Integritas, Febrie Mundur, Rudi Margono Ditunjuk sebagai Plt Jampidsus

JAKARTA - Jaksa Agung ST Burhanuddin resmi menunjuk Rudi Margono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) setelah menerima pengunduran diri Febrie Adriansyah, Sabtu (11/7/2026).

Penunjukan tersebut tertuang dalam Surat Perintah Jaksa Agung Nomor: PRINT-76/A/JA/07/2026 sebagai langkah untuk menjamin kelangsungan tugas dan fungsi Jampidsus hingga pejabat definitif ditetapkan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menegaskan pergantian kepemimpinan tidak akan memengaruhi proses penanganan perkara tindak pidana khusus. Seluruh penyidikan dan penuntutan tetap berjalan secara profesional, independen, dan sesuai ketentuan hukum.

Rekam Jejak Rudi Margono

Rudi Margono saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas). Ia memiliki pengalaman panjang di lingkungan Kejaksaan, di antaranya pernah menjadi Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jakarta, Wakil Kepala Kejati Nusa Tenggara Timur, Wakil Kepala Kejati Yogyakarta, Direktur pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, hingga Kepala Kejati Kepulauan Riau. Pada 2003, Rudi juga menjadi satu-satunya jaksa yang berhasil lolos ke enam besar seleksi Deputi Penindakan KPK.

Sementara itu, Febrie Adriansyah mengundurkan diri dari jabatan Jampidsus sebagai bentuk komitmen menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum di tengah proses hukum yang sedang dilakukan penyidik Polri.

Bacaan Lainnya: Praktisi Intelijen Menilai Kasus Korupsi yang Seret Nama Jampidsus Kental Nuansa Politis

Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas serta penanganan perkara tetap berjalan normal. Kejagung juga mengajak semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung terkait dugaan perkara korupsi pengadaan batu bara, ASABRI, dan Krakatau Steel, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.(Red)

Prabowo Minta Ferbrie Mengundurkan Diri dari Jampidsus: "Mundur dulu Baru Ditangkap!

 

Jakarta - Presiden Prabowo Subianto disebut meminta Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampidsus Febrie Adriansyah mengundurkan diri, serta secara jentelmen menghadapi kasus dugaan korupsi dirinya yang ditangani oleh Polri.

Berdasarkan informasi dari Sumber yang mengetahui hal itu kepada Suara.com, terdapat pertemuan di rumah dinas presiden, Widya Chandra, Jakarta, untuk membahas kasus Febrie Adriansyah, Kamis (9/7/2026) pagi.

“Ada usul agar Kejaksaan Agung memecat Febrie, tapi presiden menolak. Dia ingin yang bersangkutan mengundurkan diri saja agar tak memperkeruh suasana,” kata Sumber tersebut.

Dalam pertemuan itu juga, sempat dibahas sejumlah sosok Kejagung yang layak menggantikan Febrie Adriansyah yang tengah terbelit kasus pencucian uang hingga korupsi tersebut.

“Ada beberapa calon, seperti TTS dan K,” kata dia.

Sementara seorang Sumber lainnya mengungkapkan, Presiden Prabowo tak pernah menyarankan pemecatan.

“Pemecatan tak pernah disarankan. Semua pejabat yang bermasalah wajib mengundurkan diri, biar tetap ada reputasi. Seperti kasus BGN beberapa waktu lalu, mundur dulu baru ditangkap, sehingga tidak kisruh,” kata dia.

Diketahui, Sosok Febrie Adriansyah menamatkan pendidikannya mulai dari tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA) di SMAN 1 Kota Jambi.

Dia menamatkan perguruan tinggi di Jambi yaitu Fakultas Hukum Universitas Jambi. Kemudian meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Airlangga.(Red)

Tiga Polisi Gugur dalam Tragedi Katingan, DPR Desak Mabes Polri Sikat Habis Jaringan Narkoba

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Markas Besar (Mabes) Polri untuk mengusut kasus tersebut hingga ke akar-akarnya dan membongkar seluruh jaringan narkotika yang diduga beroperasi di wilayah Kalimantan Tengah maupun daerah sekitarnya.(Ist)

MERDEKAPOST.COM – Gugurnya 3 anggota Polri dalam operasi penggerebekan bandar narkoba di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, mendapat perhatian serius dari DPR RI.

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Markas Besar (Mabes) Polri untuk mengusut kasus tersebut hingga ke akar-akarnya dan membongkar seluruh jaringan narkotika yang diduga beroperasi di wilayah Kalimantan Tengah maupun daerah sekitarnya.

Menurut Abdullah, tragedi yang menewaskan tiga personel kepolisian itu tidak boleh berhenti pada penangkapan pelaku di lapangan semata.

Aparat penegak hukum diminta mengungkap siapa saja aktor intelektual dan jaringan besar yang berada di balik peredaran narkoba tersebut.

"Mabes Polri harus turun tangan mengusut tuntas kasus ini. Jangan berhenti pada pelaku di lapangan, tetapi bongkar seluruh jaringan narkoba yang beroperasi di Kalimantan Tengah dan wilayah sekitarnya," tegas Abdullah dalam keterangannya di Jakarta, Senin 7 Juli 2026.

Tiga Polisi yang Gugur dalam bertugas memberantas Narkoba.(Ist) 

Politikus yang membidangi penegakan hukum itu menilai peristiwa tersebut menjadi alarm serius bagi institusi Polri dalam menjalankan operasi pemberantasan narkotika yang semakin berisiko.

Menurutnya, jaringan narkoba saat ini tidak hanya terorganisasi, tetapi juga diduga memiliki kemampuan melakukan perlawanan terhadap aparat penegak hukum.

Karena itu, setiap operasi harus dirancang secara matang dengan dukungan personel, perlengkapan, hingga strategi yang memadai.

"Jangan sampai ada lagi anggota yang gugur dalam menjalankan tugas karena kurangnya persiapan atau dukungan yang memadai," katanya.

Abdullah juga menegaskan bahwa perang melawan narkoba tidak boleh surut hanya karena adanya perlawanan dari para pelaku.

Sebaliknya, insiden ini harus menjadi momentum bagi aparat untuk memperkuat langkah pemberantasan narkotika demi melindungi masyarakat dari ancaman peredaran barang haram tersebut.

Selain mendesak pengusutan secara menyeluruh, Abdullah turut menyampaikan belasungkawa atas gugurnya tiga anggota Polri yang dinilai telah mengorbankan jiwa dan raganya dalam menjalankan tugas negara.

"Saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas gugurnya tiga anggota Polri yang telah mengorbankan jiwa dan raganya dalam memberantas peredaran narkoba," kata dia.

"Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan," tambahnya.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri memastikan akan memberikan dukungan penuh dalam penanganan kasus tersebut.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Eko Hadi Santoso, mengungkapkan bahwa dalam operasi penggerebekan bandar narkoba di Katingan, satu personel Polres Katingan, Aipda Yudhi Perdana Putra, dinyatakan gugur di lokasi.

Sementara dua anggota lainnya, yakni Aiptu Sumaryanto dan Bripda Nopandri Ramadhana, sempat dinyatakan hilang saat operasi berlangsung.

Setelah dilakukan pencarian oleh tim gabungan, kedua personel tersebut akhirnya ditemukan di aliran sungai di kawasan operasi.

Dengan ditemukannya kedua korban, total tiga anggota Polri dinyatakan gugur dalam pengungkapan kasus narkoba tersebut.

Peristiwa ini menjadi salah satu insiden paling tragis dalam upaya pemberantasan narkoba di Indonesia dan diharapkan menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap pola operasi kepolisian dalam menghadapi jaringan narkotika yang memiliki tingkat ancaman tinggi.(***)

Kapolri Resmi Lantik 6 Kapolda Baru, Ini Sosok dan Profilnya

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara resmi memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) enam Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) di Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (4/7/2026). 

Rotasi besar-besaran ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat kinerja Korps Bhayangkara agar lebih adaptif, profesional, dan mampu menjawab tantangan tugas yang kian kompleks di berbagai wilayah Indonesia. 

MERDEKAPOST.COM – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara resmi memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) enam Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) di Rupattama Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (4/7/2026). 

Rotasi besar-besaran ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat kinerja Korps Bhayangkara agar lebih adaptif, profesional, dan mampu menjawab tantangan tugas yang kian kompleks di berbagai wilayah Indonesia.

Adapun jajaran wilayah hukum yang mengalami pergantian pimpinan tertinggi meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, hingga wilayah pemekaran baru di Papua Barat Daya.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, menegaskan perombakan di tingkat perwira tinggi (pati) ini merupakan bagian penting dari dinamika internal demi keberlanjutan roda organisasi.

“Serah terima jabatan merupakan bagian dari pembinaan karier, regenerasi kepemimpinan, dan penyegaran organisasi. Hal ini menjadi langkah strategis agar organisasi Polri semakin adaptif, profesional, dan mampu menjawab tantangan tugas yang terus berkembang,” ujar Irjen Pol Johnny Eddizon Isir dalam keterangan resminya.

Johnny menambahkan mutasi jabatan adalah mekanisme yang lazim dalam tubuh Polri. 

Langkah ini tidak hanya berfungsi sebagai pengembangan sumber daya manusia (SDM), tetapi juga menjadi motor penggerak untuk memperkuat pelaksanaan tugas di tingkat kewilayahan.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara resmi memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) enam Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) di Rupattama Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (4/7/2026). 

Daftar Lengkap Rotasi Jabatan Enam Kapolda Baru

Berikut adalah rincian lengkap serah terima jabatan enam Kapolda jajaran yang dipimpin langsung oleh Kapolri:

Kapolda Aceh

Kapolda Aceh diserahkan dari Irjen Pol Marzuki Ali Basyah kepada Irjen Pol. Ruddi Setiawan.

Kapolda Sumatera Barat

Kapolda Sumatera Barat diserahkan dari Komjen Pol. Dr. Gatot Tri Suryanta, M.Si. kepada Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy.

Kapolda Jawa Barat

Kapolda Jawa Barat diserahkan dari Komjen Pol. Dr. Rudi Setiawan kepada Irjen Pol. Dr. Pipit Rismanto.

Kapolda Kalimantan Barat

Kapolda Kalimantan Barat  diserahkan dari Irjen Pol. Dr. Pipit Rismanto kepada Irjen Pol. Alberd Teddy Benhard Sianipar.

Kapolda Kalimantan Utara

Kapolda Kalimantan Utara diserahkan dari Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy kepada Irjen Pol. Agus Wijayanto.

Kapolda Papua Barat Daya

Kapolda Papua Barat Daya diserahkan dari Brigjen Pol. Gatot Haribowo kepada Brigjen Pol. Yulius Audie Sonny Latuheru.

Profil Singkat Enam Kapolda Baru Jajaran Polri

Mabes Polri menaruh harapan besar pada pundak para pimpinan baru ini. 

Berikut adalah profil singkat dan rekam jejak para Kapolda baru yang diamanahkan untuk menjaga stabilitas keamanan daerah:

Irjen Pol. Ruddi Setiawan, Kapolda Aceh

Perwira tinggi yang memiliki latar belakang kuat di bidang reserse kriminal. 

Ia berpengalaman dalam menangani kasus-kasus narkotika jaringan internasional serta penguatan keamanan siber, modal penting untuk memimpin wilayah Serambi Mekah.

Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy, Kapolda Sumatera Barat

Merupakan lulusan Akpol yang banyak menghabiskan kariernya di bidang intelijen keamanan (Intelkam). 

Sebelum bergeser ke ranah Minang, Djati telah matang memimpin sebagai Kapolda Kalimantan Utara.

Irjen Pol. Dr. Pipit Rismanto, Kapolda Jawa Barat

Perwira bergelar doktor yang dikenal berprestasi saat menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Barat. 

Keahliannya dalam penegakan hukum lingkungan dan penanganan konflik sosial menjadi modal utama memimpin Jawa Barat yang memiliki jumlah penduduk besar.

Irjen Pol. Alberd Teddy Benhard Sianipar, Kapolda Kalimantan Barat

Rekam jejaknya didominasi oleh penugasan di bidang reserse dan pemeliharaan keamanan. 

Pengalamannya di wilayah perbatasan sangat dibutuhkan untuk menjaga kondusivitas Kalimantan Barat dari ancaman kejahatan transnasional.

Irjen Pol. Agus Wijayanto, Kapolda Kalimantan Utara

Memiliki spesialisasi di bidang lalu lintas dan pembinaan organisasi. 

Agus dipercaya memimpin wilayah Kaltara yang strategis demi mengawal proyek-proyek strategis nasional yang sedang berjalan di sana.

Brigjen Pol. Yulius Audie Sonny Latuheru, Kapolda Papua Barat Daya

Dikenal luas publik saat menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Barat dengan ketegasannya memberantas aksi premanisme. 

Pendekatan humanis dan rekam jejak resersenya dinilai cocok untuk memimpin wilayah Polda baru di tanah Papua.

Mabes Polri menegaskan, para Kapolda baru yang diberikan amanah ini dituntut untuk segera menyesuaikan diri dengan karakteristik wilayah masing-masing, melanjutkan program kerja yang telah berjalan, serta konsisten meningkatkan kualitas perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat luas.

Ringkasan Berita:

Kapolri pimpin sertijab enam Kapolda baru di Rupattama Mabes Polri [4 Juli 2026].

Wilayah rotasi meliputi Aceh, Sumbar, Jabar, Kalbar, Kaltara, dan Papua Barat Daya.

Kadiv Humas menegaskan mutasi ini adalah bagian regenerasi organisasi yang lazim.

Pimpinan baru seperti Irjen Pipit Rismanto kini diamanahkan memimpin Polda Jabar.

Kapolda baru didesak segera beradaptasi demi meningkatkan pelayanan masyarakat.

(ADZ)

Copyright © Merdekapost.com. All rights reserved.
Redaksi | Pedoman Media Cyber | Network | Disclaimer | Karir | Peta Situs