 |
| Kasus Keracunan Soto MBG di Muaro Jambi, 12 Siswa Masih Jalani Perawatan.(ist) |
JAMBI | MERDEKAPOST.COM -- Memasuki hari ketiga pascakeracunan massal usai mengonsumsi soto dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), belasan siswa di Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, masih menjalani perawatan intensif di RSUD Ahmad Ripin Sengeti.
Direktur RSUD Ahmad Ripin, Agus Subekti, mengatakan sebagian besar pasien yang sebelumnya dirawat sudah dipulangkan. Hingga Jumat (1/2/2026) pukul 14.30 WIB, masih terdapat 12 pasien yang menjalani perawatan lanjutan.
“Saat ini ada 12 pasien yang masih dirawat,” jelas Agus.
Agus menyebut, total pasien yang masuk ke RSUD Ahmad Ripin sejak awal kejadian mencapai 145 orang. Dari jumlah tersebut, 99 orang menjalani rawat inap dan 44 lainnya menjalani rawat jalan. Selain itu, dua pasien dirujuk ke RSUD Raden Mattaher Jambi untuk penanganan lebih lanjut.
Ratusan korban ini berasal dari berbagai kelompok usia, mulai dari murid TK, SD, MTs atau sederajat, hingga guru dan balita. Berdasarkan dugaan awal, seluruh korban mengalami gejala keracunan setelah menyantap makanan dari program MBG yang disalurkan pada Jumat (30/1/2026).
Baca Juga: BGN Larang Siswa Bawa Pulang Makan Bergizi Gratis: Wajib dikonsumsi di Sekolah
Menindaklanjuti kejadian tersebut, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sengeti. Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi, Budhi Hartono, menyatakan bahwa penghentian dilakukan sambil menunggu hasil investigasi dan uji laboratorium terhadap sampel makanan diduga penyebab keracunan.
“Kami sudah berkoordinasi dengan koordinator SPPG. Sampai hasil investigasi keluar, SPPG Sengeti ditutup sementara,” kata Budhi.
Menurut Budhi, proses pemeriksaan dilakukan bersama Badan Gizi Nasional (BGN) serta pemerintah daerah dan instansi terkait. Hasil pemeriksaan akan dilaporkan ke BGN Pusat yang memiliki kewenangan menentukan sanksi hingga kelanjutan operasional SPPG.
Budhi menyebut terdapat indikasi kelalaian dalam penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang seharusnya menjadi pedoman dalam pengolahan dan penyajian makanan. Ia menegaskan bahwa insiden ini dapat dihindari apabila SOP diterapkan secara konsisten.
“Kalau SOP dijalankan dengan baik, kejadian seperti ini tidak akan terjadi,” ujarnya.
Sebagai langkah pencegahan, pemerintah daerah akan mengumpulkan seluruh kepala SPPG se-Kabupaten Muaro Jambi pada Senin (2/2/2026) untuk memperketat pengawasan dan memastikan kepatuhan prosedur di lapangan. Budhi menekankan bahwa program MBG harus berjalan tanpa membahayakan masyarakat.
“Program ini tidak boleh membahayakan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Muaro Jambi, Wiranto, meminta penyelenggara program bertanggung jawab atas kejadian tersebut. DPRD berencana memanggil pihak SPPG untuk memberikan klarifikasi.
“Mereka harus bertanggung jawab. Jangan sampai program yang niatnya baik justru membahayakan anak-anak,” ujar Wiranto.
Pilihan Redaksi:
Ini 5 Pejabat Eselon II Pemkot Sungai Penuh yang Kena Nonjob karena Merger OPD
Di sisi lain, Kepala SPPG Sengeti, Akbar Amrullah, mengatakan penyebab pasti dugaan keracunan masih dalam proses pemeriksaan laboratorium. Akbar juga membantah adanya praktik daur ulang makanan dalam penyediaan hidangan MBG.
“Tidak ada makanan yang didaur ulang. Semua bahan yang datang diolah dan disajikan pada hari yang sama,” katanya.
Hingga kini, seluruh pihak masih menunggu hasil laboratorium untuk memastikan penyebab pasti keracunan massal tersebut. (*)
