Petisi Ijazah Anggota DPR Tembus 98 Ribu Dukungan, di Jambi Seorang Dewan Ditahan soal Ijazah

Desakan agar seluruh anggota DPR RI membuka dan memverifikasi ijazah pendidikan mereka menguat di media sosial. Petisi transparansi ijazah tersebut telah mengumpulkan hampir 100 ribu tanda tangan dari warganet.(iST) 

MERDEKAPOST.COM - Desakan agar seluruh anggota DPR RI membuka dan memverifikasi ijazah pendidikan mereka menguat di media sosial. Petisi transparansi ijazah tersebut telah mengumpulkan hampir 100 ribu tanda tangan dari warganet.

Tuntutan muncul di tengah sorotan publik terhadap integritas dokumen pendidikan pejabat negara. 

Sebelumnya, di Jambi, isu ijazah anggota dewan sempat menjadi perhatian setelah anggota DPRD Provinsi Jambi, Amrizal, ditahan dalam perkara dugaan memasukkan keterangan palsu terkait ijazah.

Amrizal, politikus Partai Golkar dari daerah pemilihan Kerinci-Sungai Penuh, ditahan di Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan, Sumatera Barat, pada Rabu (4/11/2026).

Petisi Anggota DPR Tunjukkan Ijazah Raup Puluhan Ribu Dukungan

Pantauan Tribunnews.com di sejumlah platform petisi online pada Selasa (17/11/2026) pagi menunjukkan adanya beberapa tuntutan terkait transparansi dokumen pendidikan pejabat negara.

Salah satu petisi di Change.org berjudul "Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali!".

Petisi yang diinisiasi warganet bernama Farida Octavia tersebut telah memperoleh 21.285 tanda tangan hingga Selasa pagi.

Petisi serupa juga muncul di platform Petisionline.com dengan judul "Wujudkan Transparansi Ijazah Anggota DPR". Jumlah dukungannya tercatat mencapai 76.897 tanda tangan.

Jika digabungkan, kedua petisi tersebut telah mengumpulkan 98.182 tanda tangan.

Dalam petisi di Change.org, tuntutan transparansi ditujukan kepada Pimpinan DPR RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Penggagas petisi menilai integritas, kredibilitas, dan rekam jejak akademis anggota DPR harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Menurut alasan yang disampaikan dalam petisi, anggota DPR merupakan wakil rakyat yang memperoleh mandat konstitusi dan terlibat dalam pengelolaan anggaran negara serta pembentukan kebijakan.

Karena itu, masyarakat dinilai berhak mengetahui keabsahan kualifikasi pendidikan para wakil rakyat.

Petisi tersebut juga menilai transparansi dokumen pendidikan tidak semata-mata menyangkut privasi individu, tetapi berkaitan dengan pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat.

Data BPS: 211 Anggota DPR Tidak Mencantumkan Pendidikan

Sorotan terhadap latar belakang pendidikan anggota DPR RI juga berkaitan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporan Statistik Politik 2024.

Dalam laporan tersebut, tercatat sebanyak 211 dari total 580 anggota DPR RI periode 2024–2029 tidak mencantumkan latar belakang pendidikan ketika mendaftar sebagai calon anggota legislatif di KPU.

Jumlah tersebut setara dengan sekitar 36,38 persen dari keseluruhan anggota DPR terpilih.

Sementara itu, sebanyak 63 anggota DPR atau 10,85 persen memiliki pendidikan terakhir SMA. Tiga orang lainnya tercatat sebagai lulusan Diploma III.

Adapun anggota DPR dengan pendidikan sarjana (S1) berjumlah 155 orang atau 26,72 persen.

Kemudian, sebanyak 119 orang atau 20,52 persen merupakan lulusan magister (S2), sedangkan 29 orang atau 5 persen telah menyelesaikan pendidikan doktor (S3).

Data tersebut memperlihatkan beragamnya latar belakang pendidikan anggota DPR RI periode 2024–2029.

Namun, tidak dicantumkannya latar belakang pendidikan dalam data pencalonan tidak serta-merta menunjukkan bahwa ijazah anggota DPR tersebut bermasalah atau tidak sah.

Anggota DPRD Jambi Amrizal Ditahan di Sumatera Barat

Anggota DPRD Provinsi Jambi, Amrizal, ditahan dalam perkara dugaan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik yang berkaitan dengan dokumen kehilangan ijazah.

Politikus Partai Golkar dari daerah pemilihan Kerinci-Sungai Penuh itu resmi ditahan di Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan, Sumatera Barat, pada Rabu (4/11/2026).

Penahanan dilakukan setelah penyidik Polda Sumatera Barat menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada pihak kejaksaan. 

Sebelumnya, penyidik Polda Sumatera Barat telah menetapkan Amrizal sebagai tersangka pada 15 Desember 2025.

Perkara ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik. Kasus tersebut berawal dari penerbitan Surat Keterangan Kehilangan Ijazah Nomor 387/108.26.02/SMP 01/KP 2007 tertanggal 20 Agustus 2007.

Melalui unggahan di akun Instagram resminya, Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan menyebut Amrizal disangkakan melanggar Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal tersebut mengatur tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik.

Bermula dari surat keterangan kehilangan ijazah SMPN 1 Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam dokumen itu, Amrizal diduga membajak dua identitas orang lain.

Data pertama, Nomor STTB 0728387 atas nama Endres Chan, seorang perwira aktif TNI Angkatan Darat, lahir di Lubuk Aur, 17 Agustus 1974.

Data kedua, Nomor Induk BP 431 atas nama Amrizal lain, lahir di Kapujan, 12 April 1974. Padahal, Amrizal lahir di Kemantan, Kerinci, 17 Juli 1976.

Dokumen itu kemudian dipakai Amrizal untuk mengurus Paket C. Berbekal ijazah Paket C, ia mencalonkan diri dan terpilih sebagai Anggota DPRD dari Partai Golkar.

Endres Chan melaporkan kasus ke Polda Jambi. Penyelidikan yang berjalan hampir setahun dihentikan Direktur Ditreskrimum Polda Jambi kala itu, Kombes Pol Manang Soebeti.

Lalu Endres Chan membawa kasus ke Polda Sumbar. Penyelidikan berjalan.

Pada ditetapkan jadi tersangka dan kini ditahan. (Adz/Merdekapost.com)

Related Postss

Copyright © Merdekapost.com. All rights reserved.
Redaksi | Pedoman Media Cyber | Network | Disclaimer | Karir | Peta Situs