Wako Ahmadi dan Ketua DPRD Provinsi Edi Purwanto Duduk Bersama Tokoh Masyarakat Sungai Penuh

Ketua DPRD Provinsi Jambi bersama Wako Ahmadi membahas penanganan Covid-19

Merdekapost.com - Walikota Ahmadi Zubir bersama Ketua DPRD Provinsi, Edi Purwanto, SH,i. MSi, melaksanakan pertemuan dengan para tokoh masyarakat dan tokoh adat dari 8 Kecamatan dalam Kota Sungai Penuh terkait upaya penanganan Covid-19, Kamis (29/7/2021).


Dalam paparannya, Walikota Sungai Penuh, Ahmadi Zubir menyampaikan bahwa kasus Covid 19 setiap harinya memperlihatkan kecendrungan meningkat, karena itu  diperlukan kerjasama semua pihak termasuk tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam membantu pemerintah memberikan pemahaman agar warga bisa disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Wako Ahmadi meminta kepada Ketua DPRD, Edi Purwanto, untuk dapat membantu memperjuangkan agar Kota Sungai Penuh dapat memiliki Labaratorium khusus.

Karena Kota Sungai Penuh sejauh ini mengalami kesulitan dalam proses Tes PCR yang selama ini harus di kirim ke provinsi sehingga memperlambat penanganan.

Aspirasi tersebut mendapat respon positif dari Ketua DPRD Provinsi.

Edi Purwanto juga  menyampaikan bahwa masyarakat Kota Sungai penuh harus waspada terhadap Covid 19 varian baru yang dikenal lebih membahayakan.

Namun begitu,  hal ini jangan lantas membuat masyarakat panik. Masyarakat harus tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.

"Tetaplah membiasakan diri dalam kebersihan dan tingakatkan imun demi menjaga jiwa", pesan Edi Purwanto.

Pertemuan yang berlansung di ruang pola ini diikut dihadiri Pj. Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh. (064)

Diduga, Ketua DPRD Provinsi Jambi Atur Monopoli Media untuk Dana Publikasi

 

Edi Purwanto

Merdekapost.com - Di tengah pesatnya media sosial, kondisi media konvensional lokal Jambi kian "terjepit". Faktanya, Pemda yang diharap bisa membantu menstimulan media, jadi kesulitan karena dana media yang dianggarkan minim.

Misalnya di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jambi. Tahun ini, Diskominfo mengalami penurunan anggaran publikasi untuk media konvensional. Kondisi ini membuat Diskominfo "terjepit".

Kesulitan makin bertambah ketika anggaran lebih banyak difokuskan ke penanganan Covid-19 dan sejenisnya.

"Secara riil alokasi anggaran saat ini masih kurang, tetapi kita juga melihat ketersediaan alokasi anggaran APBD yg masih diprioritaskan ke penanganan Covid-19, Jaring Pengaman Sosial, dan Pemulihan Ekonomi Nasional," ungkap Kepala Diskominfo Provinsi, Nurachmat Herlambang, kepada media, Kamis (29/4/2021).

Tak hanya di Pemprov Jambi, Diskominfo di Pemkab-pemkab juga mengalami penurunan dana media publikasi sangat jauh. 

"Sama saja, di Pemkab juga turun drastis. Ya, kita mau bagaimana lagi lah, cuma bisa bersukur atas apa yang ada," ungkap seorang jurnalis kepada media.

DPRD Provinsi Jambi Malah Diduga Monopoli ke 1 Media

Di tengah kondisi minimnya anggaran media publikasi di Diskominfo Provinsi Jambi, DPRD Provinsi Jambi malah menganggarkan dana publikasi cukup besar untuk 1 media.

Sebagian jurnalis sudah mempersoalkan dugaan praktek monopoli tersebut. Apalagi, nilai anggaran yang digelontorkan DPRD Provinsi Jambi untuk 1 media tersebut cukup besar. 

"Masak sampai ratusan juta untuk satu media bae. Kalau dibagi-bagi, itu sudah dapat berapa media," ungkap seorang sumber yang juga wartawan kepada media.

Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui berapa nilai total digelontorkan DPRD Provinsi Jambi untuk 1 media tersebut.

Sementara, diduga dana publikasi yang diduga monopoli 1 media itu, digagas oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto. Malah, hingga saat ini materi publikasi di media itu kebanyakan diisi oleh Edi Purwanto Sang Ketua DPRD Provinsi Jambi.

Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari Ketua DPRD Provinsi Jambi. Dihubungi, nomor ponselnya tak aktif. Dikirimi pesan singkat, Edi tak menyahut konfirmasi media ini.(*)

Final, KPU RI Jadwalkan PSU Pilgub Jambi 5 Mei 2021

Merdekapost.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menentukan jadwal pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan Gubernur Jambi pada 5 Mei 2021 mendatang.

Selain Jambi, KPU juga menjadwalkan PSU untuk 14 daerah yang melaksanakan Pilkada 2020 lainnya.

"Tersebut data rencana jadwal PSU sebagaimana pelaksanaan putusan MK," kata Komisioner KPU Hasyim Asyari kepada wartawan, Selasa 30 Marer 2021 malam dilansir Kompas.com.

Sebenarnya MK memerintahkan pelaksanakan PSU untuk 16 perkara sengketa Pilkada 2020, namun KPU baru menjadwalkan pelaksanaan PSU untuk 15 perkara. 

Baca selengkapnya di Inilahjambi.com

Sempat Lumpuh 15 Jam Karena Longsor, Akses ke Kerinci Kembali Terbuka

Pembersihan material Longsor di Pangkalan Jambu. (Foto : ist)

Merdekapost.com – Sempat lumpuh tertutup longsor selama 15 jam, akses jalan menuju Kerinci dan Sungai Penuh sudah kembali terbuka. Arus lalu lintas sudah kembali normal, setelah pihak Pemkab Merangin melakukan evakuasi material longsor.

Hal itu dikatakan Plt Kepala BPBD Merangin, Syafri, saat dikonfirmasi Jambiseru.com membenarkan jika jalan lintas Bangko-Kerinci sudah bisa dilalui kendaraan bermotor. Kendaraan sudah dapat melintas dengan aman.

Baca Juga: Longsor, Lintas Bangko-Kerinci Sempat Lumpuh, Al Haris Evakuasi Material

“Iyo, jalan itu sudah bisa dilalui mobil, pemerintah kabupaten Merangin sudah melakukan penanganan itu dengan menggunakan alat berat excavator,” ungkap Syafri, Selasa (30/1/2021).

Terpisah Kasat Lantas Polres Merangin, Iptu Sudiharsono, dikonfirmasi juga membenarkan jalan lintas Bangko-Kerinci yang sempat dialihkan sudah normal. Material longsor sepenuhnya sudah dibersihkan.

“Dari jam 04.00 WIB dini hari hingga pukul 19.00 WIB sempat dialihkan, tapi kini sudah normal kembali,” kata Sudiharsono. (ald)

Hari Ini, Sengketa Hasil Pilgub Jambi Diputuskan MK, Al Haris dan Cek Endra Siap Terima Keputusan

Hakim Mahkamah Konstitusi (adz/ist)

MERDEKAPOST.COM | JAMBI - Sengketa hasil Pilgub Jambi segera diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut rencana sidang pembacaan putusan akan digelar pada Senin 22 Maret 2021.

Pihak dari pasangan kandidat Al Haris-Sani menyatakan pihaknya akan tetap menyaksikan persidangan melalui virtual.

"Al Haris menginstruksikan kepada kami, seluruh pendukung, agar menyaksikan persidangan MK di tempat masing-masing secara virtual," ungkap Hasan Mabruri, Direktur Tim Pemenangan Al Haris-Sani pada Minggu (21/3/2021).

"Untuk yang berangkat ke MK langsung di Jakarta, hanya dari kuasa hukum," tambahnya.

Baca Juga:

 • MK Tolak Gugatan Pilbup Bandung, Kemenangan Dadang-Sahrul Gunawan Sah!

 • RUU Pemilu Batal Direvisi, Ini 4 Tantangan Berat Hadapi 2024, "Agustus 2022 Tahapan Harus Sudah Dimulai"

 • Buka Rakor Kependudukan Pj.Gubernur Nyatakan Komitmen Wujudkan Jambi Tertib Administrasi Kependudukan

Hasan mengatakan, Al Haris pada saat persidangan akan tetap masuk kantor. Kemudian menyaksikan persidangan tetap dari Jambi.

"Beliau (Al Haris) akan tetap masuk kantor seperti biasa. Hanya saja setelah itu akan ikut menyaksikan persidangan bersama. Di Kota Jambi akan disediakan tempat untuk menyaksikan live persidangan, lokasinya kemungkinan di posko," ujar Hasan.

Dirinya belum dapat memastikan, nantinya Al Haris apakah akan menyaksikan dari Bangko ataupun datang ke Kota Jambi.

Abdullah Sani dan Al Haris. (ist)

Untuk hasil persidangan besok, pihaknya akan menerima apapun yang menjadi putusan MK. 

"Tidak ada persiapan khusus, beliau juga berulang kali mengingatkan kepada kami agar selalu menjaga ketertiban dan keamanan. Untuk putusan MK, nantinya kami siap menerima putusan itu," jelasnya.

Sementara itu Direktur Relawan CE-Ratu, Sony Zainul, mengaku dirinya saat ini, Minggu (21/3/2021) bersama Cek Endra tengah berada di Jakarta.

"Saya saat ini berada di Jakarta, bersama dengan Pak CE. Selain itu banyak juga yang datang ke Jakarta dari pendukung CE-Ratu," ungkapnya.

Baca Juga:

 • Kasus Uang Ketok Palu: Putusan Cornelis Dkk Ditunda

 • Kubu Moeldoko Respons Soal Gatot Nurmantyo Diajak Kudeta AHY

 Dirinya saat ini belum dapat memastikan apakah nantinya Ratu Munawaroh juga akan ikut ke Jakarta atau tidak.

Sony menyatakan keoptimisannya akan diterimanya permohonan yang mereka ajukan ke MK.

"Tentu kami optimis dengan apa yang kami dalilkan ke MK akan dikabulkan," ujarnya.

Cek Endra diwawancara awak media.(ist) 

"Sebelumnya MK pernah menyidangkan gugatan sengketa pilkada dengan materi gugatan terkait e-KTP sebagai syarat sah pemilih dan hasilnya mengabulkan gugatan pemohon," jelasnya.

Sony mengungkapkan, total suara yang mereka persoalkan dalam permohonan ada sekitar 13 ribuan suara. Dalam sidang yang lalu, pihaknya mengajukan ada 239 TPS terdapat lebih dari satu pemilih yang tidak mimiliki e-KTP ikut mencoblos.

Sony berujar pihaknya akan siap menerima apapun yang menjadi keputusan dari majelis hakim konstitusi.(adz|tribunjambi.com)


Ketua PKB Kota Jambi Sampaikan Ucapan Duka "Selamat Jalan Sahabat Nuzul Prakasa"

Sulaiman Sawal dan Nuzul Prakasa, sewaktu masih sama-sama di DPRD Kota Jambi. (adz/ist)

JAMBI | MERDEKAPOST.COM - Ketua DPC PKB Kota Jambi Sulaiman Syawal menyatakan bela sungkawa atas wafatnya Nuzul Prakasa putra dari mantan Ketua DPRD Provinsi Jambi almarhum Zoerman Manap.

Seperti diketahui Nuzul yang juga mantan Ketua DPD Golkar Kota Jambi ini meninggal dunia pagi ini sekitar pukul 07.05, Sabtu (20/3/2021).

"Saya pribadi merasa sangat kehilangan, beliau orang baik dan dulu kami pernah bersama-sama di DPRD Kota Jambi", 

Dikatakan bang Sulai, "Beliau itu tokoh muda Jambi, politikus muda jambi, masih sangat potensial dan masih sangat dibutuhkan untuk membangun Jambi kedepan", Ujarnya. 

"harapan saya dan kita semua tentunya almarhum semestinya masih bisa berbuat banyak untuk Jambi, namun Allah lebih tahu yang terbaik untuk almarhum," tutur Ketua DPC PKB Kota Jambi ini.

"Mari Kita mendoakan almarhum, semoga beliau bersama seluruh keluarga Manap yang telah mendahului kita agar mendapat tempat terbaik disisi Allah SWT, amin".pungkasnya. (adz)

Tak Sia-siakan Kesempatan, Ahmadi 'Curhat' dan Minta Dukungan Mensos Risma untuk Bangun Kota Sungai Penuh

Walikota Sungai Penuh terpilih Ahmadi Zubir saat mengikuti Rakor bersama DPD PDIP Jambi dengan Ibu Menteri Tri Risma dihotel Swiss Bell Jambi. ini sekaligus dalam rangkaian kunjungan kerja Kemensos di Jambi selama dua hari ini. (hza)

Jambi, Merdekapost.com - Walikota Sungai Penuh terpilih Ahmadi Zubir diundang DPD PDIP Provinsi Jambi untuk menghadiri Rapat koordinasi dengan Menteri Sosisal Tri Rismaharini, Kamis, 11 Maret 2021.

Dalam kegiatan Rakor yang dilaksanakan di Swissbell Hotel Jambi tersebut Wako terpilih Ahmadi Zubir hadir sebagai kader dan Pemenang Pilkada serentak Kota Sungai Penuh yang diusung oleh PDI Perjuangan. 

Ahmadi membenarkan hal itu, kepada media ini dirinya menyebutkan bahwa dirinya diundang sebagai kader PDI Perjuangan Pemenang Pilkada serentak.

"Iya, Saya diundang hadir rapat kordinasi DPD PDI Perjuangan Jambi dengan Menteri Sosial Ibuk Tri Risma sebagai kader dan sekaligus Pemenang Pilkada serentak yang digelar desember tahun lalu yang diusung oleh PDI Perjuangan". Ujar Ahmadi.

Baca Juga:

• Ahmadi Zubir Wako Terpilih Ikuti Rakor PDIP Jambi Bersama Mensos Tri Risma

• RUU Pemilu Batal Direvisi, Ini 4 Tantangan Berat Hadapi 2024, "Agustus 2022 Tahapan Harus Sudah Dimulai"

"Saya sangat berterima kasih kepada DPD PDI Perjuangan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan rencana-rencana kita kedepan terkait pembangunan Kota Sungai Penuh langsung kepada Ibu Menteri Risma".

Kesempatan emas ini tentu saja tidak disia-siakan oleh Ahmadi Zubir, dan dirinya langsung menyampaikan lobi-lobi terkait rencana pembangunan Sungai penuh.

Ada beberapa hal penting yang kami sampaikan kepada Ibu Mensos, ya seperti curhat-lah, tentang kondisi Kota Sungai Penuh dan alhamdulillah beliau merespon dengan baik.

"Yang mana sebagaimana kita ketahui bersama bahwa APBD Kota Sungai Penuh terbatas, sehingga pembangunan yang akan dilaksanakan banyak sedikit pasti akan terkendala, oleh karena itu, lanjut Ahmadi, kita sangat mengharapkan peran dan bantuan dari Pemerintah pusat". Ujar Ahmadi.

Khususnya dalam hal ini terkait persoalan-persoalan sosial yang terjadi ditengah masyarakat, seperti kita ketahui bahwa Kota Sungai Penuh menjadi langganan banjir, kasian kita dengan masyarakat yang selalu mengeluhkan persoalan ini. 

"begitu juga dengan musibah-musibah yang diakibatkan oleh alam lainnya yang sering terjadi baik di Sungai Penuh maupun di Kabupaten kerinci". Ungkapnya. 

"dan alhamdulillah, Ibu Menteri bersedia mendengarkan 'curhat' kita tentang kondisi Kota Sungai Penuh dan beliau merespon dengan baik, insya Allah siap membantu kita untuk mewujudkan harapan kita menuju pembangunan kota sungai penuh yang berkeadilan". Pungkas Ahmadi Zubir. (hza)

Cerita Jendral Gatot Pernah Ditawari Lengserkan AHY, "Moral Saya Tak Terima"

Gatot Nurmantyo. Foto: Instagram/Gatot Nurmantyo

Jakarta | Merdekapost.com - Upaya melengserkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat alias mengambil alih partai, tampaknya sudah direncanakan lama.

Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengaku pernah ditawari seseorang untuk memimpin Demokrat dengan cara melengserkan AHY. Skenario yang mirip yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko.

"Banyak yang bertanya pada saya, Bapak juga digadang-gadang menjadi (ketum Demokrat). Ya saya bilang siapa sih yang enggak mau partai dengan (suara) 8 persen kalau enggak salah. Besar kan. Pernah presiden dan segala macam," ucap Gatot dalam Youtube Bang Arief, yang diposting ulang di IG Gatot, dikutip Minggu (7/3).

Dalam obrolan itu, Gatot ditawari skenario ganti AHY dengan cara lebih dulu mendorong mosi tidak percaya pada AHY. Setelah itu baru diganti.

Baca Juga:

• Tak Tinggal Diam, AHY Langsung Minta Bantuan Presiden Jokowi dan Yasonna Laoly, Tempuh Jalur Hukum?

• Mantap! Kartu Prakerja Dipastikan Hingga 2022

• Cik Bur Sebut KLB Ilegal, Dari jambi Tidak Ada Ketua DPC yang Hadir

"Setelah AHY turun, baru pemilihan. Bapak pasti deh begini-begini'. Oh begitu ya," lanjutnya.

Cerita Gatot Nurmantyo Pernah Ditawari Lengserkan AHY: Moral Saya Tak Terima (1)

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti memberikan keterangan pers di kantor DPP Partai Demokrat , Jakarta, Senin (1/2). Foto: Muhammad Adimaja/Antara Foto

Tapi, Gatot langsung menolak tawaran itu. Dia teringat jasa SBY saat menjabat presiden, pernah mempercayakan kepadanya jabatan Pangkostrad dan Kepala Staf Angkatan Darat (Ksad).

Baca Juga:

• Viral! Foto Moeldoko Cium Tangan SBY, "Menyesal Saya Dulu Telah Beri Kepercayaan Kepadanya"


"Gini loh, saya ini bisa naik bintang 1 bintang 2 taruhlah itu biasa. Tapi kalau saya naik bintang 3, itu presiden pasti tahu. Kemudian jabatan Pangkostrad, pasti presiden tahu. Apalagi presidennya tentara waktu itu Pak SBY. Tidak sembarangan," bebernya. 

Presidium KAMI itu cerita saat itu dia dipanggil SBY ke istana dan diberikan kepercayaan akan diangkat sebagai Ksad. SBY berpesan: 'laksanakan tugas dengan profesional, cintai prajuritmu dan keluarga dengan segenap hati dan pikiranmu'. 

Foto : Moeldoko (tengah) tiba di lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3). (Antara Foto)

"Apakah iya saya dibesarkan oleh 2 presiden, satu Pak SBY, satu lagi Pak Jokowi, terus saya balasnya dengan mencongkel anaknya?" 

Saat itu, Gatot langsung menolak tawaran itu karena tak sesuai dengan kata hatinya. Dia menolak sejarah yang akan mencatatnya sebagai orang yang tak bermoral.

"Value apa yang akan saya berikan kepada anak saya? Waduh itu anak enggak beradab tuh. Sudah dijadikan Ksad sama ini (SBY), anaknya menjabat malah digantiin, malah dihabisin, untuk yang lebih besar lagi," tuturnya.

"Saya bilang, saya terima kasih, tetapi moral etika saya tidak bisa terima dengan seperti itu. Akhirnya, 'Pak kan..', sudahlah, enggak usah bicara lagi saya bilang. Saya tidak," tegasnya.**

(adz | Kumparan.com |  Merdekapost.com) 


Copyright © MERDEKAPOST.COM. All rights reserved.
Redaksi | Pedoman Media Cyber | Network | Disclaimer | Sejarah Kerinci | Peta Situs