Ratusan Massa Kepung DPRD Jambi, Hafiz Ketua DPR Bersumpah Siap Mundur Jika Aspirasi Tak Ditunaikan

Jambi, Merdekapost – Suasana gedung DPRD Provinsi Jambi pada Rabu (17/9/2025) sore berubah menjadi lautan suara protes. 

Ratusan massa dari Aliansi Masyarakat Sipil dan Mahasiswa Jambi mengepung gedung dewan, menuntut wakil rakyat menjawab keresahan publik yang kian menumpuk.

Pengeras suara memecah riuh sore itu. Spanduk dan poster menegaskan puluhan tuntutan yang disiapkan. Isu yang mereka bawa berlapis: mulai dari persoalan nasional, korupsi, ketahanan pangan, hingga problem lokal yang dianggap tak kunjung tersentuh kebijakan.

Baca Juga: Jurnalis Jambi Gelar Aksi Bungkam di Mapolda Jambi, Tuntut DPR dan Polda Minta Maaf

Ketua DPRD Provinsi Jambi, Hafiz, akhirnya keluar menemui pengunjuk rasa. Ia berdiri di hadapan massa, mendengarkan manifesto yang disodorkan. Tidak berhenti di situ, Hafiz kemudian membacakan isi manifesto secara lantang.

“Hari ini memang kita menerima penyampaian aspirasi dari mahasiswa dan perwakilan masyarakat. Kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan. Ada 20 tuntutan yang disampaikan, baik isu nasional maupun lokal. Ini wajib menjadi komitmen kita bersama: DPRD, pemerintah, maupun Polri, agar perbaikan bisa dilakukan,” kata Hafiz.

Namun, suasana berubah hening ketika Hafiz melanjutkan kalimatnya dengan sumpah terbuka yang jarang terjadi di ruang politik daerah.

“Jika saya, Hafiz, sebagai Ketua DPRD Jambi, tidak menindaklanjuti tuntutan atau manifesto yang disampaikan, saya siap mengundurkan diri. Atas nama Allah, saya ucapkan ini,” tegasnya.

Pernyataan itu sontak memantik sorak sorai massa. Tepuk tangan, teriakan, hingga seruan orator menggema di halaman gedung dewan.

Seorang mahasiswa berteriak melalui pengeras suara:

“Kalau dalam dua minggu tidak ada jawaban nyata, Ketua DPRD Jambi harus turun dari jabatannya!”

Ultimatum itu disambut gemuruh riuh massa, mempertegas tenggat waktu yang hanya 14 hari untuk membuktikan apakah sumpah itu benar-benar dijalankan.

Aksi ini menandai babak baru relasi antara masyarakat sipil dengan parlemen daerah. Bagi publik Jambi, sumpah di bawah nama Allah bukan sekadar retorika politik. Ia menjadi utang moral dan politik yang harus dibayar lunas.

Kini bola panas ada di tangan DPRD. Pertanyaan yang bergema di jalanan: apakah janji sumpah Ketua DPRD Jambi benar-benar ditepati, atau hanya akan jadi jargon politik yang tenggelam bersama suara massa?(*)

Mahasiswa Jambi Guncang DPRD Tuntut Hentikan Represifitas Aparat kepada Rakyat

Jambi, MP - Mahasiswa dari berbagai kampus di Jambi menggelar aksi akbar di depan Gedung DPRD Provinsi Jambi, Jumat (29/8).

Aksi ini merupakan respons atas carut-marut kebijakan pemerintah akhir-akhir ini, serta bentuk kecaman keras terhadap tindakan represif aparat kepolisian yang mengakibatkan seorang pengemudi ojek online (ojol) tewas setelah dilindas kendaraan polisi pada aksi buruh di Jakarta (28/8) kemarin.

Massa aksi yang bergerak sejak siang hari menyerukan bahwa pemerintah telah gagal menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Mulai dari isu ekonomi, pendidikan, hingga persoalan lingkungan, mahasiswa menilai rakyat semakin ditinggalkan, sementara aparat justru bertindak brutal terhadap warga sipil.

Berita Terkait: Kericuhan Demo di DPRD Jambi, Mobil Plat Merah Dibakar

“Ketika rakyat bersuara, yang mereka dapat bukanlah keadilan, melainkan represi. Nyawa seorang pengemudi ojol harus melayang akibat arogansi aparat. Ini bukti nyata bahwa negara gagal melindungi warganya.”

Situasi di lapangan memanas ketika mahasiswa berusaha merangsek ke dalam kantor DPRD Provinsi Jambi untuk menyampaikan tuntutan. Aparat kepolisian merespons dengan tindakan represif. Bentrokan pun tak terhindarkan, dan tercatat enam mahasiswa sampai detik ini ditangkap serta disebut mengalami kriminalisasi. Beberapa mahasiswa lainnya juga mengalami luka akibat Water Canon dan tembakan gas air mata.

Mahasiswa menilai penangkapan tersebut sebagai upaya membungkam gerakan kritis. Mereka mendesak aparat segera membebaskan enam mahasiswa yang ditahan tanpa syarat serta menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap gerakan rakyat.

Hingga sore hari, ribuan mahasiswa masih bertahan di sekitar Gedung DPRD Provinsi Jambi. Mereka menegaskan aksi ini bukan yang terakhir, dan akan terus digelar sampai tuntutan rakyat dipenuhi serta keadilan bagi korban kekerasan aparat benar-benar ditegakkan.(adz)

Komisi V DPR RI Bakal Turun, Evaluasi Menyeluruh Sistem Keamanan Bandara STS

Anggota Komisi V DPR RI dari Daerah Pemilihan Jambi, Edi Purwanto, angkat bicara mengenai Insiden gagal terbangnya pesawat Lion Air JT603 pada Kamis 10 April kemarin. (mpc).

JAMBI - Insiden gagal terbangnya pesawat Lion Air JT603 di Bandara Sultan Thaha Jambi pada Kamis, 10 April 2025, mendapat tanggapan dari Komisi V DPR RI. 

Dikabarkan Komisi V DPR RI akan turun langsung ke lapangan, untuk mengevaluasi menyeluruh sistem keamanan dan infrastruktur penerbangan di Jambi.

Anggota Komisi V DPR RI dari Daerah Pemilihan Jambi, Edi Purwanto, memastikan dirinya akan memimpin kunjungan kerja tersebut pada Senin, 14 April mendatang. 

“Nanti akan ada kunjungan Komisi V ke Jambi dan ini jadi pembahasan kita juga nanti untuk evaluasi bersama apa yang bisa kita lakukan untuk peningkatan sistem keamanan di Bandara Jambi,” kata Edi, Jumat (11/4/25). 

Insiden lendutan landasan pacu yang sempat dikaitkan dengan cuaca panas ekstrem itu menjadi perhatian serius. Edi mengaku langsung menghubungi General Manager Bandara Sultan Thaha sesaat setelah mendapat laporan. 

Baca Juga: Lion JT603 Gagal Lepas Landas di Bandara Sultan Thaha, GM Sebut Landasan Lendut karena Panas

Ia meminta dilakukan pengecekan menyeluruh, bukan hanya pada titik yang terdampak, tetapi seluruh bagian runway dan infrastruktur pendukungnya.

“Saya langsung telepon pak GM dan minta dicek semua. Jangan cuma yang ambles, tapi keseluruhan. Kita tidak bisa ambil risiko sekecil apapun dalam urusan keselamatan penerbangan,” tegasnya.

Kritik terhadap kondisi runway sebelumnya disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata. Ia menilai struktur landasan pacu tidak boleh mengalami lendutan sedikit pun, apalagi sampai mengganggu stabilitas pesawat saat akan mengudara. 

“Runway itu harus steril dari genangan, benar-benar datar, dan dibangun dengan presisi tinggi. Ini bukan jalan biasa,” kata Ivan.

Baca Juga: Bandara STS Jambi Kembali Normal, Pastikan Tidak Ada Gangguan Landasan penerbangan

Ivan mendesak agar Komisi V, KNKT, dan Kementerian Perhubungan turun tangan. “Insiden ini harus jadi bahan evaluasi nasional,” ujarnya.

Sejauh ini, General Manager Bandara Sultan Thaha, Ardon Marbun, menyebut penyebab insiden adalah suhu panas ekstrem. Namun data BMKG menyanggah klaim tersebut. Suhu maksimum pada hari kejadian tercatat hanya 33,4°C masih jauh dari batas ekstrem 36°C.

“Kalau ekstrem, kita kategorikan di atas 36 derajat. Ini masih tergolong normal,” kata Nabila, Kepala Tim Data dan Informasi BMKG Sultan Thaha Jambi.

Kunjungan Komisi V DPR RI pada Senin nanti diproyeksikan menjadi titik awal audit besar-besaran terhadap sistem keamanan bandara di daerah. “Tidak ada kompromi dalam hal ini. Keselamatan harus zero tolerance,” tegas Edi.

Ia berharap kunjungan kerja ini menjadi pintu masuk untuk evaluasi menyeluruh, termasuk meninjau kembali sistem drainase, bahan konstruksi, hingga manajemen pemeliharaan landasan.

Sementara itu, meskipun aktivitas Bandara Sultan Thaha telah kembali normal sejak Jumat pagi, tekanan publik untuk membuka semua data teknis makin menguat. Sejumlah penerbangan sempat tertunda. Penumpang terlantar hingga malam hari. Bahkan ada anggota DPRD Jambi yang hampir gagal menghadiri wisuda anaknya di Jakarta.

“Bayangkan kalau dia tak sempat sampai. Bisa jadi itu momen yang tak tergantikan,” ujar Ivan.

Terpisah, Danil selaku mahasiswa mengatakan, bandara bukan hanya tempat pesawat lepas landas. Ia adalah simbol kepercayaan masyarakat terhadap sistem transportasi negeri. Jika kepercayaan itu goyah, maka bukan hanya jadwal yang tertunda, tapi juga masa depan transportasi udara Indonesia.

“Kalau benar ada kerusakan runway yang dibiarkan, itu bentuk kelalaian. Kita bicara soal keselamatan nyawa manusia,” kata Danil Febriandi, aktivis mahasiswa Jambi.(*)

Lion JT603 Gagal Lepas Landas di Bandara Sultan Thaha, GM Sebut Landasan Lendut karena Panas

Pesawat Lion JT603 Gagal Lepas Landas di Bandara Sultan Thaha, General Manager Bandara Sebut Landasan Lendut karena Panas. (ist/ant)

JAMBI - Bandara Sultan Thaha Jambi memanas oleh kepanikan massal yang terjadi pada Kamis siang, 10 April 2025. Lion Air JT603 gagal mengudara. Ratusan penumpang tertahan. Runway lumpuh. Jadwal penerbangan obrak abrik.

General Manager Bandara, Ardon Marbun, buru-buru ini angkat bicara. Katanya, landasan pacu mengalami lendutan akibat suhu panas ekstrem. “Landasan pacu mengalami lendutan akibat cuaca yang panas tadi sore,” ujar Ardon kepada wartawan.

Pernyataan itu sontak mengundang tanda tanya. Panas ekstrem? Di bulan April?, berdasarkan Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) seperti menyanggah. Suhu maksimum hari itu hanya 33,4 derajat Celsius, jauh dari ambang ekstrem diatas 36 derajat.

“Kalau ekstrem, kita kategorikan di atas 36 derajat. Ini masih tergolong normal,” kata Nabila, Kepala Tim Data dan Informasi BMKG Sultan Thaha Jambi, saat dihubungi, Jumat (11/4/25).

Lantas, jika bukan cuaca, apa penyebab sebenarnya?

Di antara penumpang yang ikut terdampak adalah Ivan Wirata, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi. Ia merasakan langsung ketegangan dan kekacauan siang itu.

“Alhamdulillah, kita selamat. Tapi ini jadi pelajaran penting. Jangan main aman-aman saja. Harus diusut tuntas,” kata Ivan, yang juga mantan Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi.

Ivan mengatakan pada konstruksi runway kualitas landasan pacu bandara tidak sembarangan, kontruksinya dapat dijamin. “Runway itu berbeda dengan jalan raya. Harus bebas genangan dan benar-benar datar. Tidak boleh ada lendutan sedikit pun,” katanya.

“Dalam perencanaan, semua itu dihitung. Daya tahan panas, beban pesawat, sistem drainase. Tidak ada yang lalai,” katanya.

Ivan mendesak agar Komisi V DPR RI turun tangan langsung untuk Investigasi nasional pada Senin, 14 April mendatang. Ia berharap KNKT dan Kementerian Perhubungan ikut terlibat.

“Komisi V membidangi infrastruktur dan transportasi. Ini harus jadi bahan evaluasi nasional,” tegasnya.

Sampai Jumat, 11 April 2025, aktivitas di Bandara Sultan Thaha sudah kembali normal. “Kemaren sudah berangkat semua, sampai tengah malam kita operasi untuk memberangkatkan semua pesawat,” ujar Ardon Marbun.

Namun, bayang-bayang ketidakpastian masih menggantung di landasan. Isu teknis belum juga menemukan titik terang. Di ruang publik, suara-suara kritis terus bermunculan.

“Kalau benar ada kerusakan runway yang dibiarkan, itu bentuk kelalaian. Kita bicara soal keselamatan nyawa manusia,” kata Danil Febriandi, aktivis mahasiswa Jambi.

Meski tak ada korban jiwa, insiden ini menjadi peringatan penting, “Keselamatan penerbangan bukan hanya soal teknologi canggih dan jadwal ketat. Tapi tentang infrastruktur dasar yang tak boleh cacat sedikit pun,” bebernya.(*)

Perolehan Suara Naik Drastis di Pileg 2024, Ini Perolehan Kursi PKB Jambi

Perolehan suara PKB Jambi pada Pemilu 2024 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. terjadi peningkatan perolehan kursi di DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota. (hza/merdekapost)

Elpisina: Alhamdulillah, Terima Kasih

JAMBI, MERDEKAPOST - Perolehan Suara PKB Provinsi Jambi pada Pileg 2024 ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan

Pada Pemilu Legislatif 2019 lalu untuk DPRD Provinsi Jambi PKB memperoleh 5 kursi dan pada Pileg tahun ini ada penambahan satu kursi yaitu dari Dapil Jambi 4 Kerinci dan Sungai Penuh sehingga total kursi di DPRD Provinsi jambi periode 2024-2029 menjadi 6 kursi.

Kemudian, untuk perolehan kursi DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024 ini juga mengalami peningkatan dari periode sebelumnya, yang mana berdasarkan hasil pleno KPU di seluruh Kabupaten, PKB berhasil memperoleh kursi sebanyak 35 Kursi. meningkat dari periode tahun sebelumnya yaitu 33 kursi.

Jika Tol Baleno Selesai, Maka Rute Jambi-Palembang Bisa Ditembus 3 Jam Perjalanan

Peninjauan pengerjaan jalan tol Jambi-Palembang. (DOC/IST)

JAMBI | MERDEKAPOST.COM - Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Jalan Bebas Hambatan (JBH) Provinsi Jambi Benny W Christiawan mengatakan, nantinya Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Bayung Lencir-Tempino (Baleno) Seksi 3 bisa ditempuh hingga 4 jam perjalanan dari sebelumnya.

“Secara teori jarak Jambi-Palembang sekitar 300 sampai 350 kilometer. Jika menggunakan kecepatan rata-rata berkendara 100 kilometer per jam maka akan tercapai 3,5 perjalanan,” sebutnya, Selasa (16/1/2023).

Dia juga menerangkan, jika jalan tol mungkin tidak stabil 100 tapi di ada istirahat dahulu atau nyantai capek bisa tembus 4 jam.

Baca Juga: Hai Travellers! Ini Jadwal Penerbangan dan Harga Tiket Susi Air Kerinci-Jambi

“Kalau saat ini menggunakan rute jalan lama atau umum Jambi-Palembang bisa mencapai 7 hingga 8 jam. Berarti bisa memangkas waktu separuh,” ungkap Benny.

Menurutnya, progres jalan tol Baleno Seksi 3 sepanjang 15,47 kilometer hingga awal Januari ini sudah mencapai 47 persen.

“Targetnya nggak bisa sepotong-sepotong. Kita punya target itu di semester II 2024 sudah selesai,” imbuhnya.

Berita Lainnya: Viral, Pulau Terapung di Danau Kerinci, Begini Penjelasannya

Benny menjelaskan, kemungkinan jalan tol Bayunglencir -Tempino sepanjang 15 km sekitar bulan Juni selesai dan bisa diresmikan.

“Sampai saat ini meski musim hujan tapi proses pembangunan tetap dikerjakan secara optimal,” pungkasnya. (hza)

PAW Hasani Hamid dan Nurhayati Telah Dilantik, Ini Nama Penggantinya

Pengambilan Sumpah Jabatan Dua anggota DPRD Provinsi Jambi PAW dari Hasani Hamid dan Nurhayati, Ismed menggantikan Nurhayati di Komisi 1 dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD sedangkan Andarno menggantikan H Hasani Hamid di Bapemperda dan Komisi IV.(ist)

MERDEKAPOST.COM, JAMBI - Dua Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi Demokrat Penganti Antar Waktu (PAW) dari Nurhayati dan Hasani Hamid sisa masa jabatan 2019-2024 resmi dilantik Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, Sabtu (28/10/2023) lalu.

Anggota PAW tersebut yaitu, Ismed menggantikan Nurhayati di Komisi 1 dan Badan Anggaran (Banngar) DPRD

Kemudian Andarno menggantikan H Hasani Hamid di Bapemperda dan Komisi IV. 

Baca Juga:

Agus Rama Diduga Telah Meninggal di Lapas, Dewan Minta Tim Kesehatan Lapas Dievaluasi

Pejabat Kemendagri Dikabarkan Bakal Jadi Pj Walikota Jambi, Siapa Dia? 

Mereka yang di-PAW tersebut karena terlibat dalam kasus suap Ketok palu RAPBD 2017-2018 yang telah ditetapkan jadi tersangka oleh KPK.

Untuk itu, Edi Purwanto berpesan kepada mereka yang baru saja dilantik, agar menjaga citra dan marwah DPRD Provinsi Jambi yang kini telah terbangun dengan baik dan segera menyesuaikan diri dengan seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi.

"Harapan saya kepada Pak Andarno dan pak Ismed sama-sama kita jaga dan bangun kepercayaan publik terhadap DPRD yang sejauh ini sudah cukup baik di mata publik. Saya mengingatkan untuk kita belajar jangan melakukan hal yang sama, hal-hal yang inkonstitusional," tegasnya.

Baca Juga:

Gelar Silaturrahmi Dengan Kader, PKB Jambi Fokus Menangkan AMIN 

Wako Ahmadi Hadiri Paripurna PAW Anggota DPRD Kota Sungai Penuh 

Edi juga berharap agar setelah dilakukannya pengambilan sumpah jabatan untuk langsung bekerja dan menjalankan tugas-tugas menjadi anggota DPRD dengan menyerap aspirasi dan memperjuangkan apa yang menjadi keluhan di tengah-tengah masyarakat.

"Cepat menyesuaikan diri dan lakukan kerja-kerja politik dan jangan lupa konsekuensi nya. Saya ucapkan selamat, semoga menjadi Anggota DPRD Provinsi Jambi yang Inspiratif,"pungkasnya.(ald)

Pejabat Kemendagri Dikabarkan Bakal Jadi Pj Walikota Jambi, Siapa Dia?

Ilustrasi : Pj Walikota Jambi

JAMBI - Penjabat (Pj) Walikota Jambi kini tengah digodok di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). sejumlah nama mencuat sebagai calon Pj Walikota Jambi beberapa waktu lalu, ada dari pejabat Kota dan Provinsi Jambi.

Dari Kota Jambi muncul nama Sekda Riduwan, sementara dari pejabat provinsi Jambi ada nama Kemas Fuad dan John Eka Powa.

Baca Juga: 

Fadli Sudria Sebut Jambi Masih Kekurangan 1000 Tenaga Guru Honorer

Merdekapost.com – Aksi Demontrasi tenaga guru honorer di kantor DPRD Provinsi Jambi disambut langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jambi Dr. Fadli Sudria SE M. Hum. 

Soal tuntutan tenaga guru honorer di Provinsi Jambi ini pihak Komisi IV DPRD Provinsi Jambi sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan BKUDA Provinsi Jambi.

“Ada kabar gembira bagi tenaga guru honorer. Setelah hasil koordinasi kami bersama Dinas Pendidikan dan BKUDA Provinsi Jambi kita masih kekurangan tenaga honorer sebanyak 1000 tenaga guru,”kata Fadli Sudria. 

Fadli mengatakan berdasarkan data dari Dirjen pendidikan kebutuhan tenaga guru honorer di Provinsi Jambi diangka 5058. “Sementara guru honorer kita hari ini 4047. 

Artinya, lanjut Fadli,  kita masih kekurangan tenaga guru 1000 tenaga honorer dan bisa kita angkat P3K sebanyak seribu orang". tegas Fadli yang disambut tepuk tangan dari para guru honorer yang mengikuti aksi. 

Usai memberikan arahan didepan aksi masa Fadli Sudria tetap berkomitmen untuk selalu memperjuangkan nasib tenaga honorer di Provinsi Jambi. 

“Insya Allah harapan tenaga guru honorer di Provinsi Jambi akan terus kami suarakan. Baik dalam forum dengar pendapat ataupun dalam agenda lainnya yang berkaitan dengan isu tenaga honorer guru di Provinsi Jambi,”kata Fadli dihubungi secara terpisah. 

Dengan pengamanan petugas aksi demontrasi berjalan tertib dan setelah mendengar penjelasan dari Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jambi massa membubarkan diri dari halaman gedung DPRD Provinsi Jambi. 

(ADZ/Sumber: HANGTUAH.COM)

Fadli Sudria Dorong Perusahaan di Jambi Lakukan Program Transfer Skill ke Siswa

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jambi Dr. Fadli Sudria, M.Hum (doc/ist) 

JAMBI| MERDEKAPOST.COM - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jambi, Fadli Sudria mendorong adanya transfer skill dari perusahaan kepada para siswa sekolah terutama siswa SMK yang ada di Provinsi Jambi. 

Hal ini menurut Fadli Sudria bertujuan agar siswa sekolah yang telah lulus dan akan bekerja nanti memiliki skill atau kemampuan untuk sehingga dapat diterima bekerja di perusahaan tersebut.

Ini juga sebagai dorongan agar perusahaan dapat mempekerjakan tenaga lokal. Adanya transfer skill kepada siswa mampu mengurangi pengangguran yang ada di Provinsi Jambi yang selama ini memang terkendala karena masing-masing individu yang tidak memiliki skill lebih didalam bekerja.

“selalu kita sampaikan agar perusahaan yang ada di Jambi ini mau menerima anak-anak kita yang memiliki skill,”ujarnya.

“Yang tidak punya life skill ini yang memang susah sebetulnya, maka kita minta ada upaya transfer knowledge dimana yang bekerja di sana bisa mentransfer ilmu yang mereka miliki di perusahaan,”tambahnya.

Fadli Sudria menyebut bahwa masih minim tenaga kerja lokal yang mampu bekerja pada satu perusahaan, jika adapun katanya tidak pada posisi yang cukup tinggi. Maka dirinya mendorong adanya upgrade skill dari seluruh putra putri Jambi. Disamping dirinya mendorong perusahaan membuat program transfer knowledge.

“Karena saat ini skill itu yang dibutuhkan, dan kebanyakan kendalanya adalah skill dari individu bekerja ini yang belum ada. Maka tadi kita dorong adanya upaya atau program transfer knowledge dari pekerja di satu perusahaan kepada siswa sekolah yang siap bekerja nantinya,”pungkasnya.(adz)

Soal Jalan Tol Jambi, Ketua DPRD Edi Purwanto: Juli Ini Komunikasi Lagi ke Kementerian

Merdekapost.com - Pembangunan jalan Tol di Provinsi Jambi mengalami kendala pada tahap pembebasan lahan. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, saat dikonfirmasi mengungkapkan bahwa dirinya akan melakukan tindak lanjut bersama Gubernur Jambi Al Haris.

“Saya akan tanya kepada eksekutif bagaimana prosesnya. Waktu itu ada kendala nya pembebasan jalan itu ayo sama-sama kita menghadap ke menteri PU,” katanya, Rabu, (29/6).

Ia menambahkan bahwa permasalahan ini akan menjadi perhatian khusus untuk segera diselesaikan.

“Kemarin sudah bicara kepada pak presiden, saya langsung bicara didepan pak gubernur ada juga kementerian PU insyaallah akan menjadi perhatian khusus,” ujarnya.

Dirinya optimis bahwa masalah ini segera teratasi dan jalan tol Sumatera Jambi-Riau ini maupun Jambi-Betung segera terwujud.

“Ya harus selesai lah kita optimis saja. Juli ini kami komunikasi lagi ke kementerian ya,” tambahnya.

Menurutnya kendala pada pembebasan lahan kemarin adalah lambatnya proses untuk mengeksekusi sehingga anggaran sejumlah 86 Miliar yang telah tersedia terancam ditarik kembali.

“Anggarannya kan sudah ada di kementerian kan, tapi karena lambatnya proses itu anggarannya ditarik kembali tapi kita minta jangan ditarik kembali,” tutupnya. (*)

Komisi IV Pertanyakan Keseriusan Dinas PDK Provinsi Jambi

 

Merdekapost.com - Rendahnya harga jual buah sawit saat ini membuat para petani sawit yang ada di Kabupaten Muaro Jambi menjerit.

Salah satunya adalah petani sawit yang berada di Kecamatan Bahar Grup, yang mayoritasnnya mengandalkan dari hasil perkebunan kelapa sawit.

Hal itu menurutnya tercermin dari progres pembangunan SMAN 14 Kota Jambi yang belum terselesaikan dengan baik.

“Persiapan PPDB berarti Diknas tidak siap dan asal bikin proyek aja,” katanya, dilansir Exposse.com, Sabtu, (18/06/2022).

Dari hasil peninjauan lapangan, Budi mengatakan gedung sekolah yang dibangun pada tahun 2021 itu masih belum layak untuk ditempati. Padahal, gedung tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya tampung siswa yang akan melanjutkan kejenjang menengah atas.

“Setelah kami cek di lapangan keramik belum dipasang, lampunya juga, dan semua belum ada,” ujarnya.

Sejauh ini, Budi Yako menilai Diknas Pendidikan Provinsi Jambi belum menunjukan program kerja yang baik untuk peningkatan kualitas pendidikan.

“Dinas berebut bikin proyek tidak punyo program yang terukur untuk kemajuan pendidikan,” tandasnya.

Sementara itu, hingga saat ini belum ada tanggapan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi terkait dengan persoalan tersebut. (*)

MoU dengan RS Nasional: Ketua Komisi IV Fadli Apresiasi Gubernur Jambi

 

Merdekapost.com - Ketua Komisi IV, DPRD Provinsi Jambi, Fadli Sudria, mengapresiasi langkah Gubernur Jambi, Al Haris, dalam meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat. Hal ini menyusul MoU yang dilakukan dengan 3 RS jejaring nasioanal.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Mattaher Provinsi Jambi dipersiapkan menjadi RS menangani kadiovaskuler (jantung, stroke dan kanker).

Fadli Sudria, menyambut baik langkah tersebut karena harapan Jambi akan punya RS pusat stroke, jantung dan kanker akan segara terwujud.

“kita sebagai wakil rakyat DPRD Provinsi Jambi sebagai mitra Komisi IV yaitu Dinas Kesehatan mengapresiasi langkah Gubernur Jambi, Al Haris dengan adanya MoU dengan 3 RS jejaring nasional (RS Pusat Otak Nasional, RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita serta RS Pusat Kanker Nasional Dharmais Jakarta) akan membantu masayrakat dipelosok untuk mendapat layanan kesehatan yang dimaksud”, katanya, kepada median dari lokasi acara MoU dirumah dinas Gubbernur Jambi, Jumat (17/6/2022) malam.

Iya mengatakan, Pemda hanya menyiapkan gedung semua alkes dan SDM yang biayanya besar dibantu dari pusat.

“Ini sangat luar biasa kerjama ini, agar bisa meningkatkan layanana kesehatan kepada masayarakat jambi, Komitmen 3 RS nasional, kalau ini (gedung) sudah siap berdiri pada 2023, semua peralatan segara di isi dan 2024 pelayanan sudah bisa dilaksankan, itu harapan kita”, imbuhnya.

Kesiapan Pemda, dinilai Fadli, sudah cukup matang dengan sudah adanya perencanaan, FS.

“saya tanyakan dengan direktur RSUD Raden Mattaher FS sudah, perencanaan sudah, tinggal lagi pembangunan”, tegasnya

Sanggupkah dalam waktu dekat? Fadli menyarankan, dengan waktu yang sangat singkat bisa kah Pemda menyiapkan gedung yang canggih itu dalam 3 bulan. “jangan ini menjadi temuan BPK,,kalau tidak bisa jangan dipaksakan,,awal 2023 segara ditander lebih awal (dini).”, tutupnya. (adv)

DPRD Jambi Desak Menteri ESDM dan Pemprov Tegakkan Aturan Tambang dan Angkutan Batubara

 

Merdekapost.com - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Pinto Jayanegara mendesak Dirjen Minerba dan Gubernur Jambi segera mencari solusi terkait pertambangan batubara dan angkutan batubara di Provinsi Jambi. Pemegang izin pertambangan batubara wajib mematuhi peraturan terkait ekspoitasi, angkutan, stockpile, pengelolaan lingkungan dan reklamasi galian eks penambangan.

Sebagaimana kita ketahui angkutan batubara dari mulut tambang sampai ke pelabuhan Talang Duku masih menggunakan jalan umum dengan muatan yang melebihi kapasitas. Kapasitas angkut normal truk 7,5 ton diberikan dispensasi sampai 14 ton, hampir 2x lipat. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab kemacetan di sepanjang jalan umum yang dilewati. Jumlah truk batubara berkisar 6000 unit. Jika diberangkatkan secara serentak beriringan dari Muara Tembesi ke pelabuhan Talang Duku melalui jalan negara Muara Tembesi-Muara Bulian dan jalan umum Muara Tembesi-Sridadi, Bajubang-Tempino-Talang Duku maka kemacetan akan selalu terjadi.

Saat ini sudah ada dua perusahaan yang mengangkut batubara dengan tongkang melalui jalur sungai Batanghari namun masih terkendala adanya pendangkalan di beberapa titik alur sungai, rambu-rambu yang belum lengkap dan terkendala air sungai batanghari surut dimusim kemarau.

“Solusi permanen permasalahan angkutan batubara adalah perusahaan-perusahaan batubara membuat konsorsium untuk membuat jalan khusus di beberapa jalur alternatif dari mulut tambang menuju pelabuhan Talangduku dan menuju dermaga privat di sepanjang hilir sungai Batanghari,” kata Pinto, Kamis (16/6/2022).

Pinto minta Dirjen Minerba Kementerian ESDM dan instansi terkait seperti Kemenhub, Kemen LHK dan Pemprov Jambi duduk bersama untuk segera memecahkan persoalan tambang dan angkutan batubara di Jambi.

“Kita menyambut baik langkah yang diambil Gubernur Jambi yang telah merintis pembangunan jakan khusus sepanjang 39Km dan langkah Ditlantas Polda Jambi serta Dirjen Minerba Kementerian ESDM yang telah menindak 25 perusahaan tambang batubara yang melanggar dengan pemberian sanksi penghentian operasional penambangan dan pengangkutan selama 60 hari,” ujarnya.

Pinto minta penegakan hukum oleh Polda Jambi terkait pelanggaran angkutan batubara dan sanksi oleh Kementerian ESDM terus barlanjut agar ada efek jera ke depannya. (adv)

Dewan Fraksi Partai Gerindra: Beasiswa Pemprov Harus Terbuka Bagi Seluruh Anak Jambi

 

Merdekapost.com - Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jambi Abun Yani, SH mengingatkan pemerintah Provinsi Jambi agar program beasiswa S1, S2 dan S3 yang dirancang dari APBD 2022 terbuka untuk seluruh anak Jambi.

Ditemui disela – sela rapat DPRD kemarin (16/6/2022) kemarin, figur yang mulai disebut – sebut calon kuat Bupati Muara Jambi itu mengatakan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dilakukan melalui program peningkatan kualitas pendidikan yang harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh pemerintah provinsi Jambi.

”Peningkatan kualitas pendidikan adalah keniscayaan yang harus dilaksanakan sungguh – sungguh oleh Pemprov, baik secara kualitas perencanaan, bobot anggaran dan ketepatan sasaran, ” ungkapnya.

Dalam hal ini menurut Abun, yang perlu menjadi perhatian pada APBD TA 2022 adalah realisasi program unggulan DUMISAKE berupa Jambi Cerdas dan Pintar, salah satunya bantuan biaya pendidikan bagi siswa SMA/SMK dan beasiswa bagi S1 dan S3 serta atlet berprestasi.

Namun dalam pengamatannya selaku wakil rakyat, Abun Yani menilai program tersebut belum memperlihatkan perkembangan pelaksanaan hingga semester pertama ini.

”Program beasiswa minim secara progres apalagi realisasi, banyak instrumen regulasi teknis yang lambat dikeluarkan, padahal ini penting untuk pijakan pelaksanaan beasiswa, ” ungkapnya.

Karena itu, Abun mengatakan pihaknya di dewan meminta TAPD bersama Perangkat Daerah terkait segera menuntaskan penyusunan peraturan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program tersebut.

”Beasiswa ini unggulan Dumisake, perlu disusun juklak dan juknis secara tepat dan cepat. Maka kami meminta kepada pemerintah provinsi Jambi agar penyelenggaraan bantuan biaya pendidikan dan beasiswa secara transparan, cepat dan sekaligus tepat sasaran pada masyarakat yang tidak mampu, ataupun bagi mereka yang berprestasi. Sehingga menjawab kebutuhan SDM daerah, ” imbuhnya memberi ulasan.

Karena sesuai dengan program prioritas pembangunan yang termaktub di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) TA 2022 sebagai turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Jambi periode tahun 2021-2026.

Apalagi dalam rapat evaluasi APBD semester I APBD TA 2022 antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi dengan TAPD serta perangkat daerah, permasalahan penyelenggaraan beasiswa menjadi salah satu pokok bahasan.

Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi meminta kepada TAPD untuk mencermati kembali dokumen RPJMD Periode 2021-2026 terkait peruntukan program beasiswa, khususnya bagi S3. Karena di dalam tabel hanya disebut Beasiswa S3 untuk kalangan PNS dan Dosen. Sedangkan dalam penjelasan di halaman yang sama juga diperuntukan untuk kalangan masyarakat umum.

Ketidaksinkronan ini menurutnya penting untuk dipastikan karena masyarakat sangat membutuhkan beasiswa tersebut. Tidak hanya untuk kalangan PNS maupun dosen. Beasiswa harus terbuka untuk semua kalangan, bagi seluruh orang Jambi secara kompetitip dan berkeadilan. (adv)

Komisi IV DPRD Provinsi Jambi Sidak ke Stadion Mini

 

Merdekapost.com - Ketua Komisi lV DPRD Provinsi Jambi, Fadli Sudria mengatakan fasilitas untuk atlit di Stadion Mini Jambi perlu mendapatkan perhatian khusus.

Dari hasil peninjauan pihaknya, kata Fadli masih banyak sarana dan prasarana olahraga di stadion tersebut tidak memenuhi standar.

“Kita melihat memang masih ada kekurangan-kekurangan,” katanya saat melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak), Rabu (15/06/2022).

Diungkapkan Fadli, pihaknya sengaja sidak ke tempat tersebut guna melihat kondisi tempat pembinaan atlit-altit Jambi itu.

“Kita dapati juga tempat latihan yang masih satu ruangan dengan asrama ini kan tidak efektif,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi lV DPRD Provinsi Jambi, Budi Yako mengatakan sidak tersebut sudah lama terjadwal. Pihaknya banyaknya menerima laporan dari atlit yang mengeluhkan fasilitas di sana.

“Setelah kita cek di sana, memang melihat banyak fasilitas olahraga masing-masing cabor banyak tidak layak,” kata Budi Yako.

Dirinya berharap Pemerintah Provinsi Jambi dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga memiliki konsep yang baik untuk membina para atlit yang berjuang untuk Jambi.

“Mereka atlit dituntut terus untuk meningkatkan prestasinya. Kita berharap kedepannya harus betul diperhatikan,” tandasnya. (adv)

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Pimpin Komisi IV Konsultasi ke Kemendikbudristek

 

Merdekapost.com - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Pinto Jayanegara memimpin langsung Komisi IV DPRD Provinsi Jambi Konsultasi ke Direktirat Jendral (Dirjen) GTK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Republik Indonesia.

Konsultasi yang dilakukakn pada Selasa, (14/06/2022) itu diikuti oleh Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jambi, Fadly Sudria dan Anggota serta pendmping Komisi IV DPRD Provinsi Jambi.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jambi, Fadli Sudria mengatakan ada beberapa hal yang dibahas oleh pihaknya dalam konsultasi tersebut. Diantaranya ialah soal ketersedian tenaga pendidik di Provinsi Jambi.

“Konsultasi yang dilakukan ini sangat penting karena ada beberapa hal yang sangat dibutuhkan untuk kemajuan Provinsi Jambi,” katanya.

Selain itu, lanjut Fadly, tujuan konsultasi tersebut guna mencari solusi serta masukan dan informasi guna mewujudkan program merdeka belajar di Provinsi Jambi.

Fadly juga mengingatkan akan pentingnya kerjasama yang baik anatara Pemerintah dan DPRD agar pendidikan yang berkualitas di Provinsi Jambi dapat terwujud.

Dalam konsultasi tersebut, lanjut Fadly pihaknya juga membahas terkait dengan kekurangan tenaga pendidik, serta perlunya peningkatan kompetensi dari tenaga pendidik itu sendiri, serta isu pengangkatan tenaga PPPK untuk Guru. (adv)

DPRD Jambi Godok Ranperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

 

Merdekapost.com - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jambi sedang menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Ini disampaikan oleh Akmaluddin, Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Jambi usai mengikuti Rapat Paripurna Internal DPRD Provinsi Jambi, Kamis (2/6/2022).

“Iya, kita sedang godok di bapemperda untuk kita usulkan menjadi usulan Ranperda inisiatif dari Bapemperda,” jelas Akmaluddin.

Menurut Akmal momen hari lahir Pancasila di bulan Juni ini menjadi salah satu motivasi mereka untuk menggodok dan mengusulkan lahirnya Ranperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

“Ini kan masalah ideologi bangsa, jadi jangan sampai kita lupa mengaturnya, sementara daerah lain sudah punya (Ranperdanya, red),” tambah Akmal.

Hal senada disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto. Saat dihubungi melalui telepon selulernya Edi menyampaikan bahwa Ranperda ini penting untuk diinisiasi DPRD karena dapat menjadi jawaban terhadap permasalahan gempuran berbagai Ideologi Transnasional yang ingin menggantikan ideologi Pancasila dan mengancam keutuhan kesatuan bangsa.

“Kita tau kan seperti apa sekarang gempuran ideologi transnasional ke kita, misalnya ideologi kapitalis liberalis, sosial komunis, khilafah ala ISIS dan lain-lain, itu semua mengancam persatuan kita, tamengnya adalah Pancasila dan pemahaman wawasan kebangsaan yang benar,” jelas Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi ini.

Selain itu Edi juga menyampaikan bahwa penggodokan Ranperda ini juga untuk menjawab aspirasi masyarakat.

“Ada sekelompok masyarakat, ormas yang menemui saya, mereka minta agar Pendidikan Pancasila ini diatur dan harus ditanamkan sedini mungkin kepada generasi kita, jangan sampai kita abai,” pungkasnya. (adv)

Waka Pinto Pimpin BK DPRD Provinsi Jambi Study ke MKD DPR-RI

 

Merdekapost.com - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Pinto Jayanegara memimpin langsung Study Tour Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Jambi ke DPR-RI.

Study kali ini, kata Pinto, pihak BK DPRD Provinsi Jambi melakukan konsultasi ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR-RI. Study dilakukan pada Jum’at 20 Mei 2022.

“BK DPRD Provinsi Jambi, menanyakan tentang SOP penanganan pengaduan masyarakat terhadap anggota DPRD, Tata Tertib MKD, Tatacara Persidangan dan hal-hal lain menyangkut tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab MKD DPR RI,” kata Politis Golkar itu.

Dalam kesempatan itu, lanjut Pinto, Pimpinan MKD DPR-RI menyampaikan bahwa tugas MKD sangatlah strategis dalam rangka menjaga etika dan kehormatan seluruh anggota DPR-RI, khususnya dan nama baik serta marwah DPR RI sebagai lembaga tinggi negara pada umumnya.

“Pimpinan MKD DPR RI juga menyampaikan tentang pentingnya tatacara berpakaian anggota dewan,” tandasnya.

Selain Pinto, Study ini juga diikuti oleh Ketua BK DPRD Provinsi Jambi, Evi Suherman dan juga Anggota BK lainnya. (adv)

Masih Ada Temuan BPK, Ketua DPRD Edi Purwanto Minta Pemprov Segera Tindaklanjuti

 

Merdekapost.com - Pemerintah Provinsi Jambi kembali berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Tahun 2022 atas pemeriksaan laporan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2021, predikat WTP ini merupakan yang kesepuluh kalinya bagi Pemerintah Provinsi Jambi.

Hal ini telah mencerminkan Pemerintah Provinsi Jambi konsisten dalam menyajikan laporan keuangan, sehingga Gubernur Jambi, Al Haris bersama Pemerintah Provinsi Jambi berhasil mempertahankan opini WTP untuk kesekian kalinya.

Gubernur Jambi, Al Haris menyatakan, Pemerintah Provinsi Jambi kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-10 kali dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang menunjukan konsistensi Pemerintah Provinsi Jambi dalam menyajikan laporan keuangan Pemerintahan Daerah.

Hal tersebut disampaikan Al Haris pada Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi tentang Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021, bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor DPRD Provinsi Jambi, Selasa (24/05/2022)

“Alhamdulillah, tahun ini Pemerintah Provinsi Jambi kembali menerima Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021. Tentunya kita sangat bersyukur atas Predikat WTP ini, sembari berharap agar Predikat WTP ini juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pembangunan di Provinsi Jambi,” ujar Al Haris.

Dilain sisi Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto menyayangkan masih adanya beberapa temuan oleh BPK RI.

“Kita mengapresiasi pemerintah daerah bisa mempertahankan WTP. Terkait adanya 4 temuan (EBN, RSUD Raden Mataher, Dinas Kesehatan dan beberapa dinas teknis lainnya). Saya menyayangkan setiap tahun temuan demi temuan terulang,” tutur Edi.

Edi menegaskan bahawa Pemprov Jambi harus menindaklanjuti bulang waktu yg diberikan oleh BPK.

“Masalah EBN menarik untuk dicermati karena Pansus BOT DPRD juga telah memberikan Rekomendasi kepada Gubernur untuk perbaikan terhadap BOT2 yg ada. Besar harapan saya Pemerintah segera menindak lanjuti temuan BPK dan Pansus BOT DPRD Provinsi Jambi,” ungkap Edi.

Saya, Lanjut Edi, berharap dengan adanya temuan di RSUD Raden mataher terutama di BLUD ini menjadi PR Dirut kedepan. Rumah sakit selain mendorong pelayanan prima juga harus mengedapankan prinsip efektif, efisien dan akuntabel.

Terakhir, Edi minta rekan-rekan komisi untuk meningkatkan pengawasan terhadap program pemerintah daerah. (adv)