MERDEKAPOST.COM

Pj. Gubernur Lakukan Peninjauan PSU Pilkada 2020 Provinsi Jambi

Merdekapost.com – Penjabat (Pj) Gubernur Jambi Dr. Hari Nur Cahya Murni. M.Si hadir menyaksikan dan melakukan peninjauan terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Jambi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 ke sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Provinsi Jambi, Kamis (27/05/2021).

Ikut serta dalam peninjauan tersebut Kapolda Irjend Pol A Rachmad Wibowo, Danrem 042 Gapu Brigjend TNI, m. Zulkifli, S.I.P, MM, Ketua KPU Provinsi Jambi M. Sibawahi, Ketua Banwaslu Provinsi Jambi, Sekda Provinsi Jambi H. Sudirman, Kepala Kesbangpol Provinsi Jambi M. Mukti, Plt.Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Raflis, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Varial Adhi Putra, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi Ir. Nurachmat Herlambang, Kasat Pol. PP Provinsi Jambi, Kepala Biro Pemerintahan Sekda Provinsi Jambi Rahmad Hidayat, Plt. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekda Provinsi Jambi Johansyah, Kepala Dinas Sosialdukcapil Arif Munandar.

Adapun titik pertama peninjauan TPS oleh Pj. Gubernur berserta rombongan adalah TPS 02 Sido Mukti Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dilanjutkan ke TPS 04 Kelurahan Pijoan di Kabupaten Muaro Jambi, usai peninjauan di TPS 04 Pijoan Pj. Gubernur berserta rombongan langsung menuju TPS 17 Desa Penerokan di Kabupaten Batanghari.

Kedatang Pj. Gubernur dan rombongan disambut para Bupati ditempat TPS masing masing, TPS 02 Disambut Bupati Tanjung Jabung Timur Romy Harianto,, TPS 04 disambut Bupati Muaro Jambi Hj. Masnah Busro dan TPS 17 disambut Bupati Batanghari M, Fadil.

Pj. Gubernur menyebutkan, Proses Pelaksanaan PSU di Tanjung Jabung Timur tepatnya di TPS 02 Sido Mukti Dendang , sudah berjalan dengan semestinya sesuai dengan amanat undang-undang yang diikuti serta dipantau oleh Banwaslu Kabupaten dan Provinsi Jambi dengan baik.

”Ini langkah yang baik menuju demokrasi yang baik pula, dengan berjalan aman, tertib dan sukses semoga mendapatkan pemimimpin yang dikehendaki rakyatnya.” ujarnya. (064)

Wabup Ami Taher Didampingi Sekda Asraf Pantau PSU di Kecamatan Bukit Kerman dan Gunung Raya

Merdekapost.com - Wakil Bupati Kerinci Ami Taher Didampingi Sekda Asraf Bersama aparat TNI-POLRI ikut memantau secara langsung jalannya pesta demokrasi Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pilgub Jambi di wilayah Kecamatan Bukit Kerman, tepat nya di TPS 01 Desa Pasar Kerman, Kamis (27/5/21) Sekitar jam 12.50 WIB.

Wabup Ami Taher menyampaikan, sejak PSU Pilgub Provinsi Jambi berjalan dari pagi tadi antusias pemilih meningkat, dan berjalan dengan baik, aman, dan lancar serta tetap dengan protokol kesehatan covid 19.

“Untuk penyelenggara tetap semangat dan patuhi protokol kesehatan Covid 19 selama PSU Pilgub Provinsi Jambi berlangsung,” kata Wabup.

Pantauan di lokasi, Wabup Ami Taher dan Sekda Asraf bukan hanya Pantau PSU di Kecamatan Bukit Kerman, rombongan lanjut pantau ke Kecamatan Gunung Raya. (064)

PSU di Batanghari, Bupati Fadhil Imbau Patuhi Prokes

Merdekpost.com - Dari beberapa Kabupaten di Provinsi Jambi, Batanghari merupakan salah satu Kabupaten yang mengikuti PSU Pilgub Jambi.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang ( PSU ) Pilgub Jambi yang jatuh pada Kamis tanggal 27 mei 2021, Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief berpesan Kepada warga yang mengikuti PSU agar menjaga Prokes.

” Kepada masyarakat yang mengikuti PSU nantinya agar menjaga Prokes, karena kesehatan itu nomor satu,” Pesannya. Rabu (26/05/2021).

Fadhil berharap, pelaksanaan PSU di 7 TPS nantinya berjalan sesuai aturan prokes yang sudah ditentukan dalam aturan yang berlaku.

” Cuci tangan, pakai masker dan jarak serta hindari kerumunan agar tidak melanggar prokes,” tambahnya.

Selain meminta warganya mematuhi prokes, Fadhil menginginkan pelaksanaan PSU di 7 TPS berjalan kondusif.

” Mari kita sama – sama menjaga prokes dan keamanan agar PSU 7 TPS di Batanghari berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala apapun,” Tutupnya. (064)

Tinjau Kesiapan PSU, Sekda Alpian Himbau Warga Ke TPS Tetap Patuhi Prokes Covid-19

Merdekapost.com - Walikota Sungai Penuh diwakili Pj. Sekda, Alpian meninjau persiapan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur Jambi dan Wakil Gubernur Jambi 2020 di Desa Dujung Sakti Kec. Koto Baru, Rabu (26/05).

Turut hadir Ketua DPRD, unsur Forkompimda, SKPD terkait serta Ketua Bawaslu dan Ketua KPU Kota Sungai Penuh.

Pj Sekda Alpian mengharapkan pelaksanaan PSU di TPS 01 Dujung Sakti pada Kamis (27/5) dapat berjalan jurdil, lancar, tertib dan aman, dan harus menerapkan Prokes.

“Semoga Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Dujung Sakti berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun dan tetap patuhi Prokes Covid -19 saat melaksanakan pencoblosan” kata Alpian.

Diketahui pasca keluarnya keputusan Mahkamah Kontitusi (MK), pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tahun 2020 dilakukan Pemilihan Suara Ulang di 88 TPS yang tersebar di Muaro Jambi 59 TPS,Kerinci 7 TPS,Batanghari 7 TPS,Sungai Penuh 1 TPS dan Tanjung Jabung Timur 14. TPS.(Tinjau Kesiapan PSU,Sekda Alpian Himbau Warga Ke TPS Tetap Patuhi Prokes Covid-19. (064)

Wakil Bupati Kerinci Ami Taher Bersama TNI/Polri Pantau Lokasi PSU di TPS Pondok Beringin

Merdekapost.com - Sebanyak 7 TPS di Kabupaten Kerinci akan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi pada Kamis (27/5/2021). Tujuh TPS yang melaksanakan PSU itu berada di empat kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kerinci. Masing-masing PSU itu akan berlangsung di Kecamatan Danau Kerinci (Koto Tuo Ujung Pasir), Kecamatan Sitinjau Laut (Pondok Beringin), Kecamatan Bukit Kerman (Lolo Gedang, Lolo Hilir, Pasar Kerman), dan di Kecamatan Gunung Raya (Lempur Baru).

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Jambi ini ternyata mendapat sambutan antuasias dari berbagai kalangan. Tidak hanya pihak penyelenggara saja yang antuasias, pelaksanaan PSU ini mendapat sambutan antusias dari Kepala Desa Pondok Beringin berserta aparatur, BPD berserta anggota, Ninik Mamak, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Karang Taruna, dan BKMT.

Mereka kompak menyambut pelaksanaan PSU yang turut berlangsung di desanya dengan menggelar deklarasi bersama pencegahan Covid-19. Poin atau isi deklarasi itu mereka bacakan secara bersama-sama sebagai bentuk komitmen untuk menekan penyebaran Covid-19.

Wakil Bupati Kerinci Ami Taher bersama TNI/Polri yang turun melaksanakan pemantauan di TPS Pondok Beringin menyampaikan bahwa kesiapan matang penyelenggara dalam pemungutan suara ulang dipandang perlu demi terwujudnya tatanan pemilihan kepala daerah secara umum, sehingga apa-apa yang menjadi tujuan dan harapan pemerintah akan terlaksana dengan baik.

“ Demi suksesnya pelaksanaan pemilihan pemungutan suara ulang calon gubernur dan wakil gubernur Jambi, kami sudah mengecek kesiapan dan kepahaman KPPS itu sendiri, jangan sampai itu akan menjadi potensi kerawanan besok,” ujarnya

Ditambahkannya lagi, untuk logistik di tujuh TPS sedang dalam perjalanan karena pada Rabu (26/5/2021) pagi sudah dilaksanakan acara pelepasan di Kantor KPU.

“ Yang paling penting terutama kepada calon pemilih jangan lupa menjaga protokol kesehatan,” pintanya

Kapolres Kerinci AKBP Agung Wahyu Nugroho menyampaikan bahwa TNI/Polri telah siap mengawasal pelaksanakan PSU di wilayah teritorial Kerinci dan Sungai Penuh. Yaitu, tujuh TPS di Kabupaten Kerinci dan satu TPS di Kota Sungai Penuh.

“Dari Polres Kerinci dan Kodim sudah menyiapkan delapan personel di setiap TPS demi keamanan yang kondusif berdasarkan wilayah teritorial Kerinci dan Sungai Penuh,” katanya. (064)

Wabup Batanghari Dampingi Anggota DPR RI Salurkan Bantuan Sembako

Merdekapost.com - Wakil Bupati Batanghari H Bakhtiar SP mendampingi Anggota DPR RI Hasbi Ansori memberikan bantuan sembako kepada keluarga yang terkena wabah penyakit Covid-19.

Pemberian bantuan ini merupakan salah satu wajud kepedulian dan perhatian dari Pemkab Batanghari dan Anggota DPR RI dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) kepada warga yang terpapar penyakit Covid-19.

Turut hadir pada penyerahan Bantuan sembako di wilayah Kecamatan Muara Bulian Kepala Pelaksanaan Amir Hamzah, Perwakilan dari TNI dan Polri, serta tim dari Puskesmas Muara Bulian

Kepada awak media, Wakil Bupati H Bakhtiar mengatakan, dengan adanya bantuan ini semoga dapat meringankan beban perekonomian anggota keluarga yang terpapar Covid-19.

” Untuk di Kecamatan Muara Bulian ada 8 kepala keluarga yang mendapat bantuan sembako, yang terbagi masing-masing dua KK per Kelurahan,” Katanya. Selasa (25/05/2021).

Masih kata Wakil Bupati, Kehadiran Pemerintah ditengah – tengah masyarakat yang terpapar Covid-19 ini sangat perlu karena dapat membangkitkan kembali rasa yang selama ini tersisihkan dari masyarakat.

” Kami sangat berterima kasih kepada Anggota DPR RI yang telah membantu dan memberikan perhatian kepada anggota keluarga yang terpapar Virus Covid-19,” Tambah H Bakhtiar.

Ditempat yang sama, Anggota DPR RI Hasbi Ansori, berpesan kepada warga yang menerima sembako agar dapat menjaga kesehatan dan tetap tenang jika tekonfirmasi penyakit Covid-19 ini.

Selanjutnya, warga yang terkonfirmasi Covid-19 agar dapat menjaga diri dan tidak mendekati orang dilingkungan sekitar.

” Bantuan ini merupakan partisipasi kita untuk membantu kebutuhan sehari – hari bagi keluarga dari warga yang terpapar Covid-19, selama diisolasi,” Singkatnya. (064)

Pj.Gubernur Launching Tim Tanggap Insiden Siber Provinsi Jambi

Merdekapost.com - Pj.Gubernur Jambi Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si melaunching Tim Tanggap Insiden Siber Provinsi Jambi (JambiProv CISRT), Selasa (25/5/2021) bertempat di Ballroom SwissBelhotel.

Acara ini dihadiri oleh Kepala Dinas Kominfo, Ir. Nurachmat Herlambang,M.M.A, Sekda kabupaten/kota dan Kepala Dinas Kominfo kabupaten/kota. Acara ini juga dihadiri oleh Sekretaris Utama BSSN Sayhrul Mubarak, S.I.P,MM. Dalam kesempatan ini juga diisi dengan materi Peran dan Tantangan CSIRT Hari Ini yang dibawakan oleh Rudi Lumanto, PhD. Computer Security Insident Response Team (CSIRT) merupakan tim atau entitas dalam suatu lembaga yang menyediakan layanan dan dukungan kepada organisasi untuk mencegah, mengelola dan menanggapi insiden keamanan informasi.

Dalam sambutannya Pj.Gubernur memberikan apresiasi terhadap Tim Fasilitasi Pembentukan CSIRT sektor Pemerintah dari Badan Siber dan Sandi Negara, yang telah membantu Tim Tanggap Insiden Siber Provinsi Jambi (JambiProv-CSIRT) dapat terbentuk. “Saya berharap kerja sama Provinsi Jambi dengan BSSN dapat berjalan dengan lebih baik dan intens sehingga kualitas SDM keamanan siber di Provinsi Jambi dapat ditingkatkan lagi” ujar Pj.Gubernur.

Disampaikan Pj.Gubernur bahwa kemajuan teknologi informasi telah berkembang semakin pesat. “Saat ini banyak hal dapat kita lakukan dengan mudah dan praktis tanpa banyak menghabiskan waktu, hanya dengan berbekal smartphone atau komputer, kita bisa menjadikannya sebagai sarana untuk media berkomunikasi, mencari informasi, bahkan sekarang telah banyak pula tersedia layanan-layanan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mempertimbangkan hal ini, pemerintah tentunya harus lebih adaptif untuk memanfaatkan fenomena perubahan dan perkembangan yang terjadi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Pusat mendorong untuk melakukan percepatan transformasi digital dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan maksud untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui sistem elektronik” katanya.

Dijelaskan Pj.Gubernur bahwa pandemi Covid-19 memberikan pukulan keras terhadap berbagai sektor kehidupan. "Namun kita harus tetap optimis karena tantangan ini telah membuka peluang bagi kita untuk melangkah kedepan, yaitu percepatan dalam transformasi digital pada sektor pemerintah, yang saat ini telah diterapkan dalam aktivitas kerja kita sehari-hari, dan bahkan sampai merambah ke dunia pendidikan yang mungkin sebelumnya tidak pernah terpikirkan oleh kita semua. Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, tiap-tiap pemerintah daerah diminta untuk melakukan antisipasi, persiapan, dan menyusun perencanaan yang matang untuk melakukan transformasi digital” katanya.

Pj.Gubernur menjelaskan dengan diterapkannya Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, terdapat sisi gelap yang mengintai sehingga akan menimbulkan sebuah tantangan baru yaitu munculnya ancaman terhadap kemanan sistem yang dimiliki.

“Oleh karena itu, saat ini adalah waktu yang tepat agar dibentuk sebuah tim yang akan bertugas untuk melakukan pengawasan keamanan siber terhadap sistem elektronik yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Tim ini, selain akan menjadi pengawas, juga akan melakukan penanggulangan dan pemulihan sehingga diharapkan insiden siber yang terjadi tidak akan pernah terulang kembali atau setidaknya dapat diminimalisir tingkat ancamannya” katanya.

Kepala Dinas Kominfo, Ir. Nurachmat Herlambang,M.M.A sekaligus sebagai Koordinator Tim Tanggap Insiden Siber Provinsi Jambi atau selanjutnya disebut dengan JambiProv-CSIRT dalam laporannya menyatakan bahwa tujuan dari dibentuknya Jambi Prov-CSIRT bertujuan untuk menjamin penerapan sistem elektronik di Provinsi Jambi dapat beroperasi secara terus menerus. Adapun Visi dari JambiProv-CSIRT adalah Terwujudnya Sistem Keamanan Informasi yang Aman dan Terpecaya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

“ Computer Security Incident Response Team sektor organisasi pemerintah atau disingkat CSIRT sektor organisasi pemerintah mulai diinisiasi pembentukannya oleh BSSN pada bulan maret 2019. Sehingga sebagai persiapan dukungan pembentukan dimaksud, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi mulai melakukan assessment maturitas penanganan insiden siber yang dinilai langsung oleh Tim dari BSSN, berdasarkan hasil assessment tersebut Provinsi Jambi bisa melakukan perbaikan dan berupaya memenuhi sarana dan prasarana pendukung sehingga dapat melakukan langkah-langkah persiapan untuk membentuk CSIRT di Provinsi Jambi”ujar Kadis.

Dijelaskan kembali oleh Kadis bahwa upaya percepatan pembentukan CSIRT dikuatkan pula oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dengan diterbitkannya Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, dimana disebutkan tentang rencana kerja pemerintah terkait dengan penguatan NSOC (National Security Operation Centre) dan Pembentukan 121 CSIRT pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.

“Lalu berdasarkan Surat Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor T.02.1/BSSN/D3/ PP.01.07/01/2021 Tanggal 5 Januari 2021 hal Persiapan Pembentukan CSIRT Tahun 2021, sebagaimana dalam pokok surat diterangkan kembali bahwa Provinsi Jambi masuk kedalam target pembentukan CSIRT pada Tahun 2021 ini. Oleh karena itu Gubernur Jambi telah menerbitkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 181/KEP.GUB/DISKOMINFO-5.2/2021 Tanggal 11 Februari 2021 tentang Pembentukan Computer Security Incident Response Team Provinsi Jambi (JAMBIPROV-CSIRT)” jelasnya. (064)

Pj.Gubernur Jambi Upayakan Lokasi Eks MTQ Menjadi Ajang Promosi dan Ekonomi Daerah

Merdekapost.com - Penjabat Gubernur Jambi Dr.Hari Nur Cahya Murni memimpin Rapat Pengelolaan Aset eks Arena MTQ bersama Bupati se Provinsi Jambi yang berlangsung virtual dari Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa (25/5/2021).

Dalam rapat tersebut Pj.Gubernur Jambi Dr.Hari Nur Cahya Murni didampingi Sekda Provinsi Jambi H.Sudirman, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Jambi Agus Sunaryo, Kepala Bakeuda Provinsi Jambi Agus Pirngadi, Plt.Kadis Budpar Provinsi Jambi Dr.Sri Purnama. Hadir secara virtual Bupati Merangin H.Alharis, Bupati Bungo H.Mashuri, Bupati Muaro Jambi Hj.Masnah, Wakil Bupati Sarolangun, Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Sekda Kota Jambi, Pj. Sekda Batang Hari, Wakil Bupati Tebo, Sekda Kerinci, Kadis Parbudpora Tanjabtim.

Pj.Gubernur Jambi Dr.Hari Nur Cahya Murni mengakui lokasi eks arena MTQ strategis untuk dimanfaatkan secara ekonomi sekaligus ajang promosi Provinsi Jambi melalui produk lokal unggulan dari masing-masing kabupaten/kota.

"Pemerintah Provinsi Jambi mendukung pemanfaatan bangunan dan lokasi tersebut," ujar Dr.Hari Nur Cahya Murni.

Dalam rapat tersebut Pj.Gubernur Jambi memberi arahan diantaranya adalah menyetujui untuk mengelola bersama aset yang ada, dan lima kabupaten/kota yang belum memiliki stand akan disediakan pada rencana pembangunan gedung di lahan 600m2. Dan pemerintah juga akan memanfaatkan hall untuk kegiatan seperti resepsi pernikahan.

Sementara Sekda H.Sudirman menyampaikan secara prinsip dari rapat tersebut bersepakat lokasi eks MTQ dikelola secara profesional dengan opsi model pengelolaan oleh provinsi, kerjasama kabupaten/kota atau pihak ketiga yang diharapkan menjadi ikon atau miniatur Provinsi Jambi. (064)

Wakil Bupati Batanghari Pimpin Rapat Hasil Penilaian Ombusmen

Merdekapost.com - Wakil Bupati Batanghari H Bakhtiar SP pimpin rapat penyampaikan hasil penilaian Ombusmen terhadap pelayanan publik yang berada di Kabupaten Batanghari.

Penyampaian hasil penilaian ini berpusat di ruang pola kecil kantor Bupati Batanghari pada Senin (24/05/2021), serta dihadiri Kepala OPD dan Instalasi terkait.

Dalam sambutannya Wakil Bupati menyampaikan bahwa standar pelayanan kepada masyarakat harus sesuai dengan prosedur dan juga harus maksimal.

” Komitmen terhadap pelayanan publik di setiap OPD seperti tempat kotak saran, kontak pengaduan, serta id-Card, dan tepat cuci tangan harus tersedia,” Ujarnya.

Selanjutnya, di Tahun 2021 ini Pemerintah Kabupaten Batanghari Batanghari juga akan merencanakan 2 Puskesmas lagi dalam memenuhi standar SOP.

” Untuk Puskesmas Muara Bulian sudah berwarna hijau dalam penilaian, dan tahun ini kita juga akan merencanakan 2 Puskesmas lagi yakni Puskesmas Durian Luncuk dan Puskesmas Muara Tembesi,” Tambah H Bakhtiar.

Masih kata H Bakhtiar, Sebelum bulan Juni di Tahun ini semua standar pelayanan publik di setiap OPD sudah terpenuhi dan mengarah ke penilaian berwarna hijau.

” Di masing -masing OPD terkait, seperti di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Duk Capil dan Puskesmas, dan instansi pelayanan publik lainnya,” Katanya.

Dirinya juga menghimbau, kepada seluruh OPD yang standar pelayanan publik nya masih bewarna merah dan kuning untuk segera memperbaiki, agar mengarah ke penilaian berwarna hijau.

“Untuk masing-masing OPD selaku pelayanan publik Baik secara Online maupun Offline, selalu berkomitmen agar penilaian standar mengarah ke warna hijau (lebih baik, Red),” Harapnya.

” Kita juga memerlukan SDM yang baik, cerdas dan berkualitas, serta berkomitmen dalam melayani masyarakat “.Tutup Wakil Bupati. (064)

PJ Sekda Kabupaten Batanghari Pimpin Rapat RPBD tahun 2021 – 2024

Merdekapost.com - Penjabat Sekertaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Batangahari pimpin rapat pembentukan Tim Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD) tahun 2021-2024.

Rapat tersebut dilaksanakan di ruang pola kecil kantor Bupati Batanghari dihadiri langsung PJ Sekda R M Mulawarmansyah, yang didampingi oleh Kepala Pelaksanaan BPBD Kabupaten Batanghari Amir Hamzah.

Hadir juga,Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Sumber Daya Alam Saipul SP, M. Si, Perwakilan dari unsur OPD dan Forkopimda Kabupaten Batanghari serta para tamu undangan lainnya. Senin (24/05/2021).

Dalam sambutannya, Pj Sekda menyampaikan, kepada semua lini yang tergabung dalam tim RPBD ini harus sigap dan selalu bersiaga dalam menghadapi bencana di daerah.

” Semua yang terbentuk dalam tim Penanggulangan Bencana Daerah agar bisa bergerak cepat sebagaimana yang diperintahkan oleh Bupati,” Kata Mulawarmansyah.

Dirinya juga menambahkan, guna dapat langsung memantau dilokasi hendaknya harus juga membentuk satu tim kecil yang berjumlah sekitar 6 sampai 8 orang.

” Sesuai dengan surat edaran Bupati Nomor 110 tahun 2020 pembentukan penyusunan tim penanggulangan Bencana Daerah ini juga di bentuk,” Tandasnya.

Ditempat yang sama, Kasubbag SDA mengatakan kalau pelaksanaan penyusunan RPBD ini harus benar-benar dibentuk dengan sebaik mungkin agar persoalan bencana kedepannya bisa dengan cepat terselesaikan.

” Saat ini kita dalam masa menghadapi wabah Corona dan juga mempersiapkan diri untuk mengantisipasi bencana Alam seperti banjir, maka kiranya saya berharap kepada kita semua untuk sama-sama membentuk atau menyusun tim Penanggulangan Bencana Daera dengan cepat dan tepat, ” Tutup Saipul. (064)

Pj. Gubernur Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Program Nasional dan Daerah

Merdekapost.com – Penjabat (Pj) Gubernur Jambi Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si menegaskan bahwa program pemerintah daerah harus sinkron dengan program pembangunan nasional. Hal ini ditegaskannya saat memimpin langsung Rapat Pembahasan Finalisasi Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 yang didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Propinsi Jambi H. Sudirman. SH, MH dan Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi Dr. Doni Iskandar, S.Sos, MT, bertempat Ruang Pola Kantor Gubernur, Senin (24/05/2021) Rapat ini dihadiri pula oleh Kepala OPD lingkup pemerintah Provinsi Jambi.

Dalam kesempatan tersebut Pj. Gubernur mengemukakan bahwa dengan tekad yang baik, OPD Provinsi Jambi diharapkan dapat terus berkoordinasi dan berkonsultasi agar antara program Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota terjadi sinkronisasi program yang menyentuh masyarakat. Menurut Pj. Gubernur terdapat beberapa tahapan penyusunan RKPD di masing-masing OPD. Mulai dari persiapan, penyusunan, konsultasi publik, penyusunan rancangan awal, penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

"RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan sebagai implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Di dalamnya berisi kerangka ekonomi, prioritas pembangunan, rencana kerja, dan anggaran yang digunakan dalam kurun waktu satu tahun untuk itu perlu pematangan yang mantap.” Ujar Pj. Gubernur.

Dikatakannya pula, Dokumen Rancangan RKPD di masing masing OPD tahun 2022, akan menjadi acuan oleh perangkat daerah untuk menyusun Rancangan Renja (Rencana Kerja) perangkat daerah, dengan demikian Rancangan Renja perangkat daerah harus mengacu kepada program prioritas yang tertuang dalam Rancangan RKPD tahun 2022.

“Tadi sudah kita perhatikan, mendengar dan mempertimbangkan berbagai masukan, tanggapan dan saran, perlu ada beberapa kesepakatan yang perlu di ubah/diperbaiki berdasarkan kesepakatan kita bersama, ada 7 poin yang diubah yaitu menyikapi pandemi Covid-19 perangkat daerah harus memiliki sense of crisis dalam menyusun kegiatan tahun 2022" ungkapnya.

Hal lain yang harus dilakukan adalah rasionalisasi perjalanan dinas sesuai dengan tugas dan fungsi, jumlah hari kerja, jumlah pegawai dan indeks perjalanan dinas.

Sedangkan yang perlu diperhatikan rasionalisasi terhadap ATK dan makan minum rapat dengan mengacu pola kerja new normal serta disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta kewenangan Pemerintah Provinsi.

Selanjutnya, yang menjadi penekanan Pj. Gubernur adalah pentingnya memprioritaskan program dan kegiatan yang merupakan kewenangan Provinsi dan fokus untuk menyelesaikan tujuan dan sasaran RPJMD serta masalah pelayanan dasar Provinsi Jambi yang belum terpenuhi. Poin selanjutnya adalah tentang standar harga ( SSH, HSPK dan ASB) yang berlaku umum hendaknya dapat digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi serta regulasi dimutakhirkan secara berkala oleh tim penyusun standar harga dan tidak perlu diusulkan oleh tiap Perangkat Daerah untuk menghindari duplikasi dengan stand berbeda.

“Standar harga tersebut juga harus tersedia pada n-1 tahun perencanaan. Agar dilakukan konvergensi program atau perangkat daerah untuk outcome yang sama dan mendukung major project nasional dengan menyiapkan readiness criteria seperti pembebasan lahan, dan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan. Disepakati bahwa hal hal yang terkait dengan bangunan gedung, perencanaannya disusun oleh masing masing perangkat daerah, sedangkan pembangunannya dilaksanakan oleh Dinas PUPR, yang selanjutnya pengelola aset dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku,” ungkapPj. Gubernur

Usai rapat pembahasan finalisasi Renja pada sesi wawancara Pj Gubernur menyampaikan, pada intinya bahwa rapat hari ini adalah mempersiapkan rencana kerja pada masing masing OPD pada tahun 2022.

“Dan kenapa ini perlu dilakukan, karena RPJMD kan sudah habis, pada saat ini kita dalam menunggu kepala daerah terpilih untuk dilantik. Kepala daerah yang baru dilantik setelah 6 bulan baru bisa menyusun RPJMD, untuk itu sekarang ini perlu kita menentukan sikap, untuk itu kita semua OPD dengan kerelaan membuat berbagai keputusan bersama untuk menentukan Jambi lebih baik kedepannya” pukasnya. (064)

Pemprov Jambi Susun Langkah Strategis Percepatan Serapan APBD 2021

Merdekapost.com – Penjabat (Pj) Gubernur Jambi Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi harus menyusun langkah strategis untuk meningkatkan percepatan serapan anggaran APBD Tahun 2021, yang dinilai masih sangat rendah, diangka 5,6% terhitung hingga pertengahan Triwulan ke II Tahun 2021 ini. Hal tersebut dikemukakannya saat memimpin Rapat Evaluasi Kegiatan Anggaran APBD Provinsi Jambi Triwulan II Tahun 2021, yang digelar Senin (24/5/2021) di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi.

Beliau memerintahkan kepada seluruh OPD Provinsi Jambi bekerja ekstra, mengejar ketertinggalan realisasi penggunaan Anggaran APBD Tahun 2021, yang sangat mempengaruhi penyusunan Anggaran APBD Tahun 2022 yang akan datang.

“Secara real tadi Pak Sekda sudah menyampaikan progres fisik itu dari 100% kita baru 5,6% ya, ini betul-betul jauh sekali karena sekarang sudah bulan ke lima, jadi lima per dua belas seharusnya kita sudah bisa maju, masih 94% lagi hanya dalam waktu tujuh bulan, kalau bapak ibu merasa tidak bisa dilaksanakan di 2021 ini akan menjadi Silva, dan ini akan menjadi evaluasi Ibu Menteri Keuangan, seperti dalam Surat Edaran Beliau mengatakan bahwa, pengalokasian anggaran 2022 akan sangat tergantung kepada realisali tahun berjalan, jadi kalau misalnya kita tidak mampu untuk merealisasikan, saya yakin jangankan 6,7, 4,5 saja saya ragu gitu, apakah bisa atau tidak, karena itu maka jangan terlalu optimis kita akan mengalokasikan 43% Up di tahun 2022 dari tahun 2021,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi H. Sudirman, S.H.,M.H. menjelaskan adanya penyesuaian penggunaan aplikasi keuangan yang baru, menjadi salah satu kendala yang mempengaruhi proses administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah Provinsi Jambi hingga Triwulan ke II Tahun 2021.

“Dalam rapat APBD ini, adapun data realisasi yang dihimpun oleh Biro Administrasi Pimpinan Daerah Setda Provinsi Jambi, diperoleh dari SIMDA sebagian dari Laporan Perkembangan Pelaksana Kegiatan (LPPK), yang dilaporkan secara manual oleh beberapa OPD, mengingat adanya kendala pada aplikasi LPPK online dalam rangka penyesuaian penyesuaian pada aplikasi SIPD,” terang Sekda.

Selanjutnya, Sekda Provinsi Jambi menyampaikan bahwa realisasi penggunaan anggaran APBD Tuhun 2021, baru terlaksana sebesar 57,5 milyar rupiah dari total APBD Belanja Langsung sebesar 1,02 Triliun rupiah, atau sekitar 5,60% dari 25% target realisasi anggaran yang ingin dicapai pada priode Triwulan ke II Tahun Anggaran 2021.

“realisasi APBD sampai dengan posisi pertanggal 30 April 2021, daya serap keuangan baru mencapai sebesar 57,5 milyar lebih atau 5,60%, dengan progres fisik yang kurang lebih sama yaitu 5,64%. Bila kita cermati dari total APBD Belanja Langsung sebesar 1,02 Triliun pada Tahun Anggara 2021, maka persentase capaian kemajuan APBD yang rata-rata berada dibawah 10%, masih sangat renda apabila diasumsikan dengan target awal Triwulan ke II yang seharusnya bisa dicapai diatas 25%,” ungkapnya. (064)

Wabup Kerinci Ami Taher Hadiri Wisuda Tahfidz Ponpes Darul Qur’an Pentagen

Merdekapost.com - Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Ir H.Ami Taher menghadiri acara Wisuda Tahfidz Qur’an dan Pelepasan Santri Kelas IX Ponpes Darul Qur’an Pentagen. Acara ini berlangsung di Ponpes Darul Qur’an Pentagen, Desa Pendung Talang Genting pada Senin (24/5/2021).

Wabup Ami Taher dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada para tahfisdz Qur’an baik 1 juz sampai 30 juz. Beliau juga menyampaikan ucapan terima kasi kepada para wali santri yang telah bekerja keras mendorong anak-anak didiknya lebih giat dalam menghafalan Al Qur’an.

Ami Taher mengatakan bahwa dalam wisuda Tahfidz Qur’an yang harus ditingkatkan itu adalah bacaan yang lebih sempurna. Kepada seluruh santri, Ami Taher turut berpesan agar lebih meningkatkan iman dan taqwa karena sekarang ini kita masih di timpa pendemi Covid-19.

” Kepada para wisudawan/i diharapkan untuk lebih menyempurnakan lagi bacaanya sehingga dapat menjadi Qori/Qoriah dan bisa mengharumkan nama Kerinci baik di tingkat provinsi maupun nasional,” ujarnya.

Sementara, Pimpinan Ponpes Darul Qur`an, Zakiar dalam sambutannya mengatakan kalau selama ini banyak orang beranggapan menghafal Al Qur’an bisa menjadi beban. Anggapan itu dinilai keliru karena yang sebenarnya menghafal Al Qur’an memiliki banyak manfaat. Salah satu manfaatnya adalah dapat meningkatkan prestasi belajar anak di sekolah.

“ Menghafal Al Qur’an atau biasa dikenal dengan tahfidz memiliki dua hal yang harus dipenuhi, yakni hafal dalam ingatan dan bisa mengucapkannya kembali diluar kepala tanpa membaca Al Qur’an atau catatan lain,” ujarnya.

Zakiar mengatakan, anak yang terbiasa dalam menghafal Al Quran maka secara tidak langsung anak tersebut akan lebih mampu berdisiplin dan mengatur waktu. Anak akan belajar tentang keseriusan dalam menjalani hidup.

“ Menghafal Al Quran mempunyai pengaruh yang baik dalam pengembangan ketrampilan dasar siswa sehingga bisa meningkatkan prestasi akademik mereka,” katanya. (064)

Tinjau Kelengkapan Logistik disetiap KPU, Bupati Fadhil sambut Pj Gubernur Jambi

Merdekapost.com - Demi memperlancar Pungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Provinsi Jambi, Pj Gubernur Hari Nur Cahya Murni tinjau kelengkapan logistik disetiap KPU yang menyelenggarakan.

Seperti halnya di Kabupaten lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kabupaten Batanghari juga termasuk dalam Rundown kunjungan Pj Gubernur. Kamis (20/05/2021).

Kedatangan Pj Gubernur Jambi ke KPU Kabupaten Batanghari ini langsung disambut oleh Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief, Ketua DPRD Anita Yasmin, Ketua KPU A Kadir dan Kapolres Batanghari AKBP Heru Ekwanto SIK.

Saat di wawancarai Pj gubernur Jambi menyampaikan ini merupakan agenda Pj Gubernur Jambi dalam mensukseskan Pungutan Suara Ulang (PSU) di Provinsi Jambi.

” Kita akan mempercepat perlengakapan logistik, termasuk alat pelindung diri (APD) dan harusnya sudah sampai, mungkin sore ini sampai ke Jambi,” Ujarnya.

Lanjut Pj Gubernur, seluruh daerah yang akan melaksanakan PSU diwilayah Provinsi jambi semuanya akan dikunjungi guna untuk memastikan kelengkapan logistiknya.

” Misalnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ada kekurangan logistik, pihaknya sudah melaporkan, di Kabupaten Muaro Jambi sudah diganti kekurangan, dan untuk di KPU Batanghari baru hari ini dilaporkan,” Tambahnya.

Masih kata Hari Nur Cahya Murni, dirinya ingin memastikan bersama para Bupati bahwa dalam pelaksanaan PSU nanti jangan sampai menimbulkan klaster baru Covid-19.

” Walaupun demikian kita diseluruh rumah sakit sudah menyiapkan tambahan untuk rumah isolasi, intinya kita antisipasi semuanya dan ada 400 sekian rumah isolasi termasuk beberapa kabupaten yang dilaporkan,” Terangnya.

” Dan untuk seluruh Satgas Covid-19 di kabupaten harus siap saat pelaksanaan PSU nanti, dokter dan perawat harus ada,” Tutup Hari Cahaya Murni.

Setelah melakukan kunjungan di KPU Kabupaten Batanghari, Pj Gubernur Jambi beserta rombongan kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Kabupaten Kerinci. (064)

Sekda: Gunakan Teknologi Digital Sesuai Kegunaannya

Merdekapost.com – Sekretaris Daerah Provinsi Jambi H. Sudirman. SH, MH mengikuti Launching (Peluncuran) Indonesia Makin Cakap Digital 2021, Kebangkitan Digital dan Peluncuran Kelas Cakap Digital di 34 Provinsi dan 541 Kabupaten/kota di seluruh Indonesia, yang di Launcing Langsung oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo, dari Istana Merdeka, Sekda mengikuti secara Virtual dari ruang rapat Sekda Provinsi Jambi, Kamis (20/05/2021).

Turut dihadiri secara Virtual oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Johnny G Plate

Pada kesempatan ini Sekda yang didampingi Sekretaris Dinas Kominfo Provinsi Jambi Ahmad Muslih dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekda Provinsi jambi yang diwakili Kabag TU Sabrianto

Dalam sambutannya Presiden Joko Widodo menyampaikan, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-Konten negatif terus bermunculan, kejahatan di ruang digital terus meningkat. “ Hoaks, penipuan daring, perjudian, ekspolitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis dital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.” Ujar Jokowi

“Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif. isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas. Perbanyak UMKM on boarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.” Sambung Jokowi

Dikatakan Jokowi, Literasi digital adalah kerja besar, pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini.

“ Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif” Pungkas Jokowi.

Usai mengikuti Launcing Indonesia Makin Cakap Digital 2021 sekda mengemukakan, Kementerian Kominfo melaksanakan Launching Indonesia Makin Cakap Digital, yang dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo.

“pada saat ini dimana Dunia Maya (Digital) sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Kita harus terlibat langsung, ada dunia nyata dan ada dunia Maya dalam pemanfaatan digitalisasi teknologi, untuk itu kita harus mempunyai kecakapan, Keterampilan dan kepiawaian dalam mengunakan teknologi digital dalam yang sederhannya pemenfaatan teknologi, “ kata Sekda

Sekda ajak pengguna Digital untuk mengisi dengan konten-konten positif, kreatif yang mendidik serta bisa meningkatkan produktifitas masyarakat dalam peningkatan ekonomi bagi masyarakat.

Selain itu dunia pendidikan sangat penting memanfaatkan dunia maya dalam kepentingan pembelajaran , untuk peningkatan ekonomi kemasyarakat, untuk bisnis diperlukan sekali teknologi digital, apa lagi di pemerintahan sangat diperlukan teknologi digital.” Ujar Sekda.

Dikatakan Sekda, sesuai arahan Presiden dengan berkembangnya Teknologi Digitalisasi jangan ada pengunaan dan pemanfaatan digital yang tidak pada tempatnya.” Gunakan Teknologi Digital sesuai kegunaannya, jangan dipergunakan untuk Hoaks, fitnah, pencemaran nama baik.” Pungkas Sekda. (064)

Pj. Gubernur Jambi Desak Kepala Daerah Segera Selesaikan Soal Batas Wilayah

Merdekapost.com - Pj.Gubernur Jambi Dr. Hari Nur Cahya Murni menegaskan agar para Bupati dan semua pihak terait segera melakukan percepatan penyelesaian masalah batas wilayah di Provinsi Jambi. Pernyataan ini disampaikannya, Rabu (19/5) bertempat di ruang pola kantor gubernur.

Hadir pada kesempatan tersebut Sekda Provinsi Jambi H.Sudirman, SH,MH, para Bupati dari Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Batanghari, Tanjung Jabung Barat dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi. Dan hadir pula selaku Ketua Tim pencepatan penyelesaian penegasan batas daerah Kemendagri RI Drs. Arsan Latif, M.Si.

Dalam kesempatan ini Pj. Gubenur Jambi menyatakan bahwa akan banyak sekali manfaat dengan ditetapkannya batas daerah yaitu kejelasan cakupan wilayah administrasi pemerintahan, menciptakan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, kejelasan luas wilayah, kejelasan Pengaturan Tata Ruang, kejelasan administrasi Kependudukan, .Kejelasan daftar pemilih (Pemilu, Pilkada), Kejelasan administrasi pertanahan, dan kejelasan perizinan pengelolan Sumber Daya Alam. Serta penegasan batas daerah tidak menghapus hak atas tanah, kepemilikan aset, hak ulayat, dan hak adat pada masyarakat.

“Provinsi Jambi memiliki 21 segmen batas antar daerah dengan provinsi tetangga, yaitu: Batas Sumatera Barat – Jambi terdiri dari 6 segmen, statusnya semuanya sudah selesai dan sudah ada Permendagri, Batas Riau – Jambi 4 segmen semuanya sudah selesai dan sudah ada Permendagri, Batas Bengkulu – Jambi 4 segmen sudah selesai dan sudah ada Permendagri. Batas Jambi – Sumatera Selatan 7 segmen, semuanya sudah selesai dan sudah ada Permendagri Dengan demikian, semua segmen batas Provinsi Jambi dengan provinsi tetangga sudah selesai dan sudah ada Permendagrinya,” ujar Pj.Gubernur.

Sementara itu disampaikan oleh Pj.Gubernur segmen batas antar kabupaten/kota di Provinsi Jambi berdasarkan Rekapitulasi Jumlah Penyelesaian Segmen Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Per April 2021), di Provinsi Jambi ada 17 segmen batas kabupaten/kota, 12 segmen sudah selesai, 5 segmen belum selesai.

“Pada 2 November 2020, Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 17 angka 2, yang kemudian diturunkan dalam PP No.21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang ditetapkan 2 Februari 2021. Dalam PP No.21 Tahun 2021 tersebut dinyatakan bahwa batas daerah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri menjadi acuan dan diintegrasikan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota, yakni pada Pasal 64, Pasal 78 dan Pasal 87. Selanjutnya, PP No.43 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, lzin, dan/atau Hak Atas Tanah, ditetapkan 2 Februari 2021.

“Dalam Pasal 64,78,87 PP No.21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang dan dalam Pasal 5 PP No.43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah, dalam Penyelesaian Batas daerah, Kemendagri Bersama Pemda selama 5 bulan (disertai Berita Acara Kesepakatan) melakukan: Penetapan Batas Daerah oleh Mendagri; Integrasi Batas daerah dengan tata ruang, Kawasan hutan, perizinan dan hak atas tanah; Penetapan batas daerah oleh Menteri Dalam Negeri menjadi acuan bagi penetapan RTRW dan RDT RDTR Digital wajib diintegrasikan ke dalam sistem Online Single Submission (OSS). Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota mengacu pada batas daerah yang telah ditetapkan oleh Kemendagri,” Jelasnya.

Dilanjutkan Pj bahwa dengan berbagai pertimbangan tersebut, maka penegasan batas daerah sangat penting, baik batas antar provinsi maupun batas kabupaten/kota dalam provinsi.

"Untuk itu, saya berharap dan meminta agar semua pihak terkait dalam penegasan batas daerah, khususnya batas kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi, dimana 5 segmen belum seselai, supaya bisa segera menyelesaikan percepatan penegasan batas daerah," ungkapnya. (oga)

Bupati Fadhil Hadiri Rapat Percepatan Penyelesaian Penegasan Batas Daerah

Merdekapost.com - Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief hadiri rapat percepatan penyelesaian penegasan batas daerah, antar Kabupaten dalam Provinsi Jambi.

Rapat tersebut berpusat di ruang pola kantor gubernur jambi yang di hadiri langsung oleh PJ Gubernur Provinsi Jambi Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si pada Rabu (19/05/21).

Hadir juga pada rapat yang diadakan secara tertutup tersebut tim percepatan batas daerah utusan kemendagri, para bupati dan tamu undangan lainnya.

Kementerian dalam negeri melalui tim percepatan penegasan batas daerah melaksanakan rapat percepatan guna penyelesaian terhadap 3 segmen batas daerah.

Diantaranya kabupaten batanghari dengan kabupaten muaro jambi, kabupaten muaro jambi dengan kabupaten tanjung jabung timur dan kabupaten tanjung timur dengan kabupaten tanjung jabung barat.

Usai rapat tertutup tim percepatan batas daerah utusan kemendagri mengambil keputusan dan menandatangani berita acara yang telah disepakati. (064)

Wabup Bakhtiar Hadiri Rapat Paripurna DPRD

Merdekpost.com - Wakil Bupati Batanghari H Bakhtiar menghadiri Rapat paripurna DPRD Kabupaten Batanghari bersama Pemkab Batang Hari, Selasa (18/05/2021).

Rapat paripurna DPRD Kabupaten Batanghari mengagendakan pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap nota pengantar LKPD tahun anggaran 2020 Kabupaten Batanghari di ruang pola gedung DPRD Kabupaten Batanghari.

Ikuti Rakor, Wawako Zulhelmi: Presiden Minta Pemkot Tekan Penyebaran Covid-19 Pasca Lebaran

Merdekapost.com - Wakil Walikota Sungai Penuh H.Zulhelmi dan Forkopimda mengikuti jalannya rapat koordinasi dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara virtual, Selasa (18/05).

Wakil Walikota Sungai Penuh H.Zulhemi mengatakan bahwa dalam rakor yang dihadiri oleh seluruh kepala daerah tersebut, Presiden Joko Widodo berpesan agar seluruh pemerintah daerah mengantisipasi lonjakan penyebaran Covid-19 pasca lebaran Idul Fitri 1442 H.

"Jadi pasca Lebaran Idul Fitri 1442 H, Bapak Presiden tidak ingin terjadi lonjakan angka Covid-19. Untuk itu secara bersama-sama pemerintah daerah akan berupaya menekan angka lonjakan Covid-19 tersebut,’’ ujar Wawako.

Wawako menambahkan, Presiden Jokowi juga minta kepala daerah mewaspadai potensi lonjakan kasus Covid-19 pasca lebaran, karena meski mudik dilarang faktanya ada 1,5 juta warga yang tetap nekat mudik.

‘’Hati-hati pasca lebaran. Betul-betul kita harus waspada karena berpotensi ada peningkatan kasus baru Covid. Meskipun kita mengeluarkan kebijakan larangan mudik, saya dapat data masih ada 1,5 juta orang yang mudik pada 6-17 Mei.’’ kata Jokowi.

Jokowi menegaskan semua rumah sakit harus disiapkan di semua daerah baik kabupaten/kota maupun ditingkat provinsi. Upaya testing, tracing dan treatmen juga harus terus digenjot.

‘’Kasus aktifnya Covid-19 akhir-akhir ini sudah ada penurunan, kita berharap tidak ada peningkatan. Tingkatkan testing dan tracing, kalau ketemu langsung ditreatmen. Ini harus benar-benar dilakukan, sebagai upaya kita untuk mengendalikan,’’ ucap Jokowi. (064)

Sidak Usai Libur Lebaran, Wabup dan Pj Sekda Kerinci Minta Pelayanan Pada Masyarakat Ditingkatkan

Merdekapost.com - Hari kedua kerja usai libur Hari Raya Idulfitri 1442 Hijriah, Wakil Bupati Kerinci Ami Taher bersama Penjabat (Pj) Sekda Kerinci Asraf dan Kepala BKPSDM Efrawadi, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Rumah Sakit Umum MHA Thalib Kerinci, Selasa (18/5/2021).

Sidak dilakukan untuk memastikan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kerinci tidak bolos kerja atau mudik Idul Fitri.

Asraf mengatakan dikhususkan pada OPD yang terkait dengan pelayanan masyarakat seperto RSU MHA Thalib Kerinci, Perizinan dan Dukcapil Kerinci.

"Dari hasil sidak ada beberapa ASN yang bolos atau tanpa keterangan tidak masuk kerja," kata Asraf.

Terhadap ASN yang ketahuan bolos tersebut, Asraf menagatakan akan diberiman sanksi pengurangan tunjangan penghasilan pegawai (TPP). "Kita minta kepada ASN untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meskipun pasca libur lebaran hari Raya Idul Fitri," pungkasnya.

Sementara itu, Wabup Kerinci Ami Taher saat dikonfirmasi mengatakan hanya ada beberapa ASN yang tidak masuk dengan alasan sakit.

"Sidak kami lalukan untuk melihat kondisi masing-masing OPD dan memberikan arahan terkait hal-hal yang perlu perbaikan baik dari segi pelayanan dan fisik," kata Ami Taher. (064)