Ketum PP GP Ansor dan Gubernur Al Haris Resmikan BUMA, Siap Gerakkan Ekonomi Umat di Jambi

 

Merdekapost.com - Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., menghadiri kegiatan Launching Badan Usaha Milik Ansor (BUMA), penandatanganan hibah mesin digital printing, serta peresmian Kantor BUMA GP Ansor Jambi yang dirangkaikan dengan peringatan Harlah ke-92 GP Ansor, bertempat di Sekretariat GP Ansor Provinsi Jambi Telanaipura, Selasa (02/06/2026) malam.

Dalam sambutannya, Al Haris mengapresiasi langkah GP Ansor yang mulai serius membangun kemandirian ekonomi organisasi melalui berbagai unit usaha produktif. Menurutnya, kehadiran BUMA tidak hanya bertujuan mengejar keuntungan, tetapi juga menjadi wadah pendidikan kewirausahaan bagi kader muda.

"Saya bangga melihat GP Ansor sudah memiliki visi besar dalam membangun ekonomi umat. Ini bukan sekadar soal bisnis, tetapi bagaimana mendidik kader-kader muda menjadi wirausahawan yang berani menciptakan lapangan pekerjaan," ujar Al Haris.

Gubernur Al Haris menegaskan bahwa generasi muda tidak boleh hanya berorientasi menjadi tenaga honorer atau pencari kerja. Sebaliknya, mereka harus mulai melihat berbagai peluang usaha yang masih terbuka luas, mulai dari sektor perdagangan, pertanian, hingga distribusi kebutuhan pokok masyarakat.

Menurut Gubernur Al Haris, Provinsi Jambi memiliki potensi ekonomi yang besar yang dapat dimanfaatkan oleh kader-kader Ansor. Ia bahkan mendorong BUMA untuk menjalin kerja sama dengan Bulog dalam distribusi beras lokal Jambi serta membangun kemitraan dengan pondok pesantren sebagai pasar potensial.

"Kami siap mendukung. Kalau dikelola dengan serius dan totalitas, peluangnya sangat besar. Pondok pesantren membutuhkan beras, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya. Ini bisa menjadi ruang usaha yang menjanjikan bagi BUMA," katanya.

Gubernur Al Haris juga mengajak seluruh kader GP Ansor untuk membangkitkan ekonomi umat melalui usaha-usaha yang berkelanjutan. Ia menilai kehadiran BUMA merupakan bentuk ikhtiar nyata dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Saya mengapresiasi ide besar ini. Semoga BUMA menjadi amal jariyah yang manfaatnya dapat dirasakan umat dalam jangka panjang," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum PP GP Ansor, Addin Jauharuddin, menegaskan bahwa pembentukan BUMA merupakan bagian dari transformasi organisasi untuk memperkuat kemandirian ekonomi kader dan umat.

Menurut Addin, BUMA akan menjadi payung bagi seluruh aktivitas bisnis GP Ansor, baik yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), koperasi, maupun bentuk usaha lainnya sesuai kebutuhan daerah masing-masing.

"BUMA harus menjadi wahana pengembangan ekonomi kader dan umat. Jangan sampai hanya menjadi seremonial. Yang terpenting adalah keberlanjutan dan manfaatnya bagi kesejahteraan kader," ujarnya.

Ia berpesan agar kader Ansor tidak terlalu banyak berdiskusi tanpa tindakan nyata. Dalam dunia usaha, kata dia, keberanian untuk memulai menjadi faktor penting dalam mencapai keberhasilan.

"Kalau bicara bisnis, jangan terlalu banyak diskusi. Yang penting action. Bisnis tidak dimulai dari kebingungan, tetapi dari keyakinan dan keberanian untuk melangkah," tegasnya.

Addin juga menekankan pentingnya integritas, kejujuran, serta kemampuan membangun jejaring dalam mengembangkan usaha. Menurutnya, organisasi harus mampu mengintegrasikan berbagai potensi usaha kader menjadi kekuatan ekonomi bersama.

Sebelumnya, Ketua PW GP Ansor Jambi, H. Habibi, menyampaikan bahwa pembentukan BUMA merupakan salah satu program prioritas organisasi dalam meningkatkan kesejahteraan kader.

Ia menjelaskan, sejumlah unit usaha telah mulai berjalan, di antaranya usaha digital printing, penyediaan sembako, hingga jasa angkutan logistik. Selain itu, GP Ansor Jambi juga tengah mempersiapkan toko kebutuhan pokok dan menjalin kerja sama dengan berbagai mitra usaha.

"Kami ingin mengubah paradigma bahwa Ansor tidak hanya bergerak di bidang sosial dan keagamaan, tetapi juga mampu membangun kekuatan ekonomi kader secara profesional," ujar Habibi.

Menurutnya, dukungan dari Pemerintah Provinsi Jambi, PP GP Ansor, para senior organisasi, serta berbagai pihak menjadi modal penting untuk memastikan BUMA berkembang menjadi badan usaha yang kuat dan berkelanjutan.

Launching BUMA, penandatanganan hibah mesin digital printing, dan peresmian kantor BUMA GP Ansor Jambi tersebut menjadi tonggak baru penguatan ekonomi kader Ansor di Provinsi Jambi. Diharapkan ke depan, BUMA mampu menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi generasi muda. (*)

Gubernur Al Haris Hadiri Rapat Paripurna DPRD: Dukung Penguatan Ranperda Inisiatif Dewan

 

Merdekapost.com - Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos. MH, menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi dengan agenda Penjelasan Pimpinan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD, bertempat di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Provinsi Jambi, Selasa (26/05/2026).

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafiz Fattah dan dihadiri unsur Forkopimda, para anggota dewan, serta kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

Dalam kesempatan tersebut, Pimpinan DPRD menyampaikan penjelasan resmi terkait latar belakang, urgensi, serta substansi Ranperda Inisiatif DPRD yang diajukan. Ranperda ini diharapkan menjadi landasan hukum yang memperkuat pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Gubernur Al Haris menyampaikan apresiasi atas inisiatif DPRD yang proaktif menghadirkan regulasi strategis bagi masyarakat Jambi. 

"Kami menyambut baik Ranperda Inisiatif DPRD ini. Pemerintah Provinsi Jambi siap bersinergi dan membahas bersama secara mendalam, agar produk hukum yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan ditengah Masyarakat," ujarnya. 

Lebih lanjut, Gubernur Al Haris menegaskan komitmen Pemprov Jambi untuk mengawal setiap tahapan pembahasan Ranperda bersama DPRD dan seluruh pemangku kepentingan. Hal ini penting agar regulasi yang disahkan nantinya implementatif, tidak tumpang tindih, serta memberikan kepastian hukum.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafiz Fattah menegaskan bahwa pihaknya akan mengusulkan peraturan daerah (Perda) baru yang dianggap mendesak dan sesuai dengan tata tertib DPRD serta kebutuhan nyata di lapangan.

Menurutnya, inisiatif itu lahir dari kajian fakta dan kondisi saat ini yang menuntut aturan lebih tegas untuk menjamin ketersediaan air bersih dan melindungi hak kekayaan intelektual perusahaan lokal.

“Proses pembahasan akan berjalan sesuai tata tertib DPRD. Kami menilai perda ini perlu diusulkan karena fakta di lapangan menunjukkan adanya kebutuhan mendesak, terutama terkait sumber daya air bersih dan perlindungan hak cipta bagi perusahaan yang berdiri di Provinsi Jambi,” katanya. 

Ia menambahkan bahwa rancangan perda akan diprioritaskan dalam agenda pembahasan, mengingat dampak langsungnya terhadap kesejahteraan warga dan iklim usaha daerah. “Poin-poin yang akan kita angkat bersifat padat dan prioritas, terutama yang mempunyai bobot paling tinggi terhadap perlindungan publik dan pelaku usaha,” ujarnya. 

Rapat paripurna diakhiri dengan penyerahan dokumen Ranperda Inisiatif DPRD dari Pimpinan Dewan kepada Gubernur Jambi untuk dipelajari dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. (*)

Kopi Kerinci Tembus Pasar Internasional, Pemprov Jambi Dorong Lewat Pelabuhan Daerah

Pemerintah Provinsi Jambi berharap ke depan ekspor komoditas unggulan daerah, termasuk kopi Kerinci, dapat dilakukan langsung melalui pelabuhan di Provinsi Jambi.(ist)

KERINCI, MERDEKAPOST.COM – Komoditas kopi asal Kabupaten Kerinci kembali menembus pasar internasional. 

Sebanyak 20 ton kopi Fine Robusta produksi petani Koperasi Agro Forestry, Desa Lempur, Kecamatan Gunung Raya, resmi diberangkatkan menuju Tiongkok.

Pelepasan ekspor kopi tersebut dihadiri Gubernur Jambi yang diwakili Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi, Ariansyah. Turut hadir Bupati Kerinci Monadi, perwakilan Bank Indonesia Wilayah Jambi, unsur Perhutanan Sosial, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Ariansyah menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia Wilayah Jambi yang selama ini aktif melakukan pembinaan terhadap petani kopi di Kerinci. Menurutnya, pendampingan tersebut memberi dampak nyata terhadap peningkatan produktivitas dan kualitas kopi petani.

Baca Juga:

Bupati Monadi Lepas Ekspor ke Tiongkok, Produk Unggulan Kerinci Ini Primadona Baru

“Kita mengapresiasi Bank Indonesia wilayah Jambi yang sudah membina para petani meningkatkan produktivitas dan kualitas yang dihasilkan,” kata Ariansyah.

Keberhasilan ekspor 20 ton kopi Fine Robusta ini menjadi bukti bahwa kopi asal Kerinci memiliki daya saing di pasar global. Produk kopi yang dihasilkan petani tidak hanya diterima di pasar lokal dan nasional, tetapi juga mulai masuk ke rantai perdagangan internasional.

Kolaborasi antara petani, koperasi, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan lembaga pendamping dinilai menjadi kunci penting dalam mendorong kopi Kerinci naik kelas. Dengan pembinaan yang berkelanjutan, kualitas produksi dapat terus ditingkatkan, mulai dari budidaya, pascapanen, pengolahan, hingga pemasaran.

Meski begitu, Ariansyah menyoroti satu hal penting. Proses ekspor kopi Kerinci saat ini masih dilakukan melalui Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara.

Pemerintah Provinsi Jambi berharap ke depan ekspor komoditas unggulan daerah, termasuk kopi Kerinci, dapat dilakukan langsung melalui pelabuhan di Provinsi Jambi. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat arus perdagangan daerah sekaligus menambah pendapatan asli daerah.

Baca Juga: Pelayanan Kesehatan di Kerinci Semakin Terjangkau, Melayani Pasien Pengguna BPJS dan Bisa Berobat Gratis

“Ke depannya kita harapkan mereka melakukan ekspor lewat pelabuhan Jambi sehingga dapat menambah PAD,” tambah Ariansyah.

Ekspor kopi Fine Robusta ini menjadi angin segar bagi petani kopi Kerinci. Selama ini, Kerinci dikenal sebagai salah satu sentra penghasil kopi berkualitas di Provinsi Jambi, dengan potensi besar untuk terus dikembangkan sebagai komoditas unggulan ekspor.

Keberangkatan 20 ton kopi ke Tiongkok juga memberi pesan penting: kopi Kerinci tidak lagi hanya menjadi kebanggaan lokal. Dari lereng-lereng pegunungan, hasil kerja petani kini bergerak menuju pasar dunia.(Adz)

Pemprov Hibahkan Lahan untuk Pembangunan KODAM Provinsi Jambi

Merdekapost.com - Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH menghibahkan tanah barang milik Pemerintah Provinsi Jambi kepada Komando Resort Militer 042/GAPU seluas 13,408 ha yang berlokasi di Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Jumat (22/5/2026). 

Lahan Pemerintah Provinsi Jambi yang dihibahkan ini diperuntukkan untuk Pembangunan KODAM di Provinsi Jambi. Hadir langsung pada acara penyerahan nota perjanjian hibah daerah dan berita acara serah terima lahan yaitu Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol, Mayjen TNI Arief Gajah Mada, S.E., M.M., Danrem 042/Gapu Brigjen TNI Nyamin,S.I.P,M.M. 

Pada kesempatan ini Gubernur Al Haris juga memberikan hibah dengan total nilai Rp. 2,5 milyar untuk Pembangunan Bangunan Rumah Dinas Kasi Korem Garuda Putih Jambi senilai Rp. 2.350.000.000 dan Pengawasan Teknis Pembangunan Bangunan Rumah Dinas Kasi Korem Garuda Putih Jambi senilai Rp.150.000.000.

Dalam sambutan dan arahannya Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa bahwa proses hibah dan serah terima lahan ini telah dilaksanakan melalui tahapan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen untuk menjaga prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta kepentingan masyarakat luas.

“Dengan dibangunnya KODAM Jambi nanti, kita optimis bahwa peran strategis TNI di Provinsi Jambi akan semakin optimal. Tidak hanya dalam aspek pertahanan, tetapi juga dalam mendukung stabilitas sosial, ketahanan wilayah, serta pembangunan yang berkelanjutan. Keberadaan KODAM Jambi juga diharapkan memberikan multiplier effect yang positif. Pembangunan fasilitas militer tentu akan diikuti dengan pembangunan infrastruktur pendukung, peningkatan konektivitas wilayah, serta tumbuhnya aktivitas ekonomi baru di sekitar kawasan tersebut,” ujar Gubernur Al Haris.

Dikatakan Gubernur Al Haris, saat ini tugas pemerintah sekarang untuk mendukung kesiapan membangun KODAM, agar nanti pejabat TNI pusat tidak ragu-ragu ketika nanti memutuskan bahwa Jambi nanti layak menjadi KODAM. "Pemerintah sudah menyiapan lahan, sebagai masyarakat Jambi kita berharap Jambi menjadi KODAM, banyak hal tugas-tugas strategis Jambi layak dari mulai karhutla, konflik lahan dan lainnya. Oleh karena itu kami serahkan kepada Danrem dan ini menunjukan kesiapan kami pemerintah daerah dan kami sambut dengan sukacita,” kata Gubernur Al Haris.

Gubernur Al Haris berharap lahan yang telah diserahkan ini dapat segera dimanfaatkan secara optimal, dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terukur, serta pengawasan yang baik, sehingga pembangunan KODAM Jambi dapat berjalan lancar, tepat waktu, dan memberikan manfaat yang maksimal. "Kami memberikan lahan yang disebelahnya ada UNJA lalu di sini ada juga BKN disebelahnya. Mudah-mudahan bisa mempercepat proses, kami juga sudah mencari tanah alternatif pak Panglima, sebab kami menginginkan KODAM itu kelak posisinya itu di sekitar Mendalo yang merupakan daerah exit tol. Tahun ini juga sedang kami siapkan juga tol itu nyambung ke Merlung. Harapan kami nanti kita akan kolaborasi bersama-sama. Kami siap juga kolaborasi membangun apa yang bisa kita bangun nanti membantu persiapan kecepatan KODAM ini,” kata Gubernur Al Haris.

Sementara itu, dalam sambutannya Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol, Mayjen TNI Arief Gajah Mada, S.E., M.M memberikan apresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi. “Saya begitu kaget dari apa yang diberikan oleh pak Gubernur. Perhatiannya pada kODAM XX yang tiba-tiba memberikan hibah tanah 13 hektar yang cukup lumayan strategis tempatnya, depannya SPN kemudian saya lihat juga tanahnya juga cukup bagus cukup rata. Saya benar-benar berterima kasih banyak perhatiannya pak Gubernur Jambi kepada kami KODAM XX,” ungkap Pangdam.

Pangdam juga menyampaikan bahwa hal ini akan dilaporkannya kepada pimpinan Angkatan Darat. “Setelah penandatanganan akan saya laporkan dan sesuai dengan rencana strategis dari TNI Angkatan Darat tahun 2027 nanti akan dikembangkan lagi 4 KODAM baru mungkin diantaranya di Jambi. Untuk perencanaan pengembangan ada juga beberapa proses langkah selanjutnya mungkin ada peninjauan, pengkajian yang kemudian nanti mungkin didiskusikan nanti segera akan diputuskan tanah ini akan dijadikan apa nanti kita tinggal tunggu keputusan dari Mabes Angkatan Darat. Semoga kita terus dapat bersinergi, bekerja sama untuk terus membangun jambi. Saya tetap mendampingi mendukung bapak Gubernur dalam pembangunan di wilayah dan kita menciptakan juga  stabilitas keamanan yang ada di wilayah sini tentunya juga mudah-mudahan kalaupun KODAM Jambi sudah terbentuk di sini,” kata Pangdam. (*)

Gubernur Al Haris: Tidak Boleh Ada Ruang untuk Narkoba di Jambi

 

Merdekapost.com - Gubernur Jambi Dr. Al Haris, S.Sos., MH., menghadiri kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus besar yang digelar di Mapolda Jambi, Kamis (21/05/2026) pagi. Kegiatan ini menjadi bentuk nyata komitmen bersama pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh elemen masyarakat dalam memerangi peredaran serta penyalahgunaan narkotika di Provinsi Jambi.

Dalam kegiatan itu, Polda Jambi memusnahkan barang bukti berupa 20 kilogram sabu, 20.237 butir ekstasi, serta 1.970 cartridge etomidate yang berhasil diamankan dari sejumlah pengungkapan kasus narkotika di wilayah Provinsi Jambi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolda Jambi Krisno H. Siregar, Kajati Jambi Sugeng Hariadi, unsur TNI, tokoh agama, tokoh masyarakat, Badan Narkotika Nasional, serta berbagai lembaga penegak hukum lainnya.

Selain pemusnahan barang bukti, kegiatan juga dirangkai dengan deklarasi Gerakan Jambi Anti Narkoba melalui penandatanganan komitmen bersama seluruh elemen masyarakat untuk memerangi peredaran narkotika di daerah ini.

Dalam sambutan dan arahannya, Gubernur Al Haris menegaskan bahwa perang melawan narkoba bukanlah persoalan yang mudah dan tidak bisa diselesaikan hanya melalui penindakan hukum semata. Menurutnya, dibutuhkan sinergi seluruh pihak untuk mempersempit ruang gerak peredaran narkotika di tengah masyarakat.

“Tidak boleh ada ruang untuk narkoba di mana saja. Benteng terakhir kita itu keluarga. Kalau keluarga kuat, maka penyalahgunaan narkoba bisa ditekan,” ujar Gubernur Al Haris.

Gubernur Al Haris mengatakan, pemberantasan narkoba harus dilakukan secara komprehensif dengan mengedepankan pendekatan pencegahan, pendidikan, rehabilitasi, serta pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, banyak pengguna narkoba yang kembali terjerumus setelah selesai menjalani hukuman penjara karena belum mendapatkan pendampingan dan rehabilitasi yang optimal.

“Kalau semuanya dipenjara, penjara tidak akan muat. Banyak yang keluar masuk lagi karena kembali memakai narkoba,” katanya.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Jambi mendukung pembangunan panti rehabilitasi narkoba yang representatif di Provinsi Jambi sebagai bagian dari upaya penanganan jangka panjang terhadap penyalahgunaan narkotika.

“Nanti kita coba rencanakan tahun 2027 membangun panti rehabilitasi. Selain direhabilitasi, mereka juga bisa diberikan edukasi dan kegiatan pertanian,” ujarnya.

Gubernur Al Haris menilai keberadaan pusat rehabilitasi yang memadai sangat penting untuk membantu para pengguna agar dapat pulih dan kembali produktif di tengah masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya peran keluarga, lingkungan, sekolah, tokoh agama, serta seluruh unsur masyarakat dalam membangun kesadaran kolektif bahaya narkoba.

Lebih lanjut, Gubernur Al Haris menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi beserta seluruh jajaran atas keberhasilan mengungkap kasus narkotika dalam jumlah besar tersebut.

“Saya apresiasi Pak Kapolda, Dirnarkoba dan seluruh jajaran. Mudah-mudahan dengan komitmen bersama, tingkat pemakai dan pengedar narkoba di Jambi semakin berkurang,” katanya.

Gubernur Al Haris juga mengingatkan bahwa persoalan narkoba di Provinsi Jambi harus menjadi perhatian serius bersama. Berdasarkan data Polda Jambi, persentase kasus narkoba pada tahun 2025 meningkat sebesar 13,95 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan perlunya langkah-langkah strategis yang dilakukan secara terpadu melalui sinergi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat.

Menurutnya, penanganan narkoba tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, namun juga harus menyentuh aspek sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

“Tentu ini bukan pekerjaan yang dapat diselesaikan hanya dengan penindakan. Penegakan hukum adalah bagian penting, tetapi bukan satu-satunya jawaban. Kita membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif yang menyentuh aspek pencegahan, pendidikan, rehabilitasi, serta pemberdayaan masyarakat,” pungkasnya. 

Sementara itu, Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar menegaskan bahwa perang melawan narkoba membutuhkan kekompakan dan komitmen seluruh pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh agama hingga masyarakat luas.

“Kehadiran seluruh unsur hari ini menunjukkan bahwa kita kompak menghadapi narkoba yang menjadi musuh bersama bangsa,” ujar Kapolda.

Kapolda juga mengingatkan masyarakat terkait maraknya peredaran etomidate yang kini mulai digunakan dalam cairan vape ilegal. Zat tersebut diketahui telah masuk dalam golongan narkotika berdasarkan aturan terbaru pemerintah dan menjadi ancaman baru yang perlu diwaspadai bersama.

“Etomidate ini menjadi tren baru dalam cairan vape ilegal dan harus kita waspadai bersama,” tegasnya. (*)

Pemprov Jambi Bantah Penerimaan ASN Jalur Titipan

Pemprov Jambi Bantah adanya isu Penerimaan ASN Jalur Titipan.(Ist)

MERDEKAPOST.COM - Beredar di media sosial Pemerintah Provinsi Jambi melakukan penerimaan PNS melalui jalur titipan. Dugaan meluluskan pegawai itu ramai, karena menyebut oknum tersebut dekat dengan pejabat untuk meyakinkan calon korban.

Pemprov Jambi membantah dugaan penerimaan PNS melalui jalur titipan tersebut. Pemprov juga memperingatkan masyarakat soal maraknya modus penipuan berkedok kedekatan dengan pejabat daerah untuk menjanjikan kelulusan rekrutmen ASN.

Dalam keterangannya, Pemprov Jambi menyebut narasi yang mengaitkan nama "Guru Jambi" dengan penerimaan pegawai melalui jalur tertentu tidak benar dan merupakan informasi bohong. Pemerintah menegaskan seluruh proses rekrutmen pegawai dilakukan sesuai aturan dan tidak bisa diintervensi pihak mana pun.

Baca Juga:

Tunggangi Motor Trail, Bupati Monadi Kembali Tinjau Perbaikan Jalan Renah Pemetik

Banjir Bandang di Lima Desa Tanjung Pauh Mudik, PUPR Kerinci Turun Tangan

"Pihak yang menggunakan nama Pemprov Jambi untuk menjanjikan kelulusan PNS atau rekrutmen lain dengan imbalan uang merupakan tindakan melawan hukum dan menjadi tanggung jawab pribadi oknum tersebut," ujar Anggota tim Kuasa Hukum Pemprov Jambi, Musri Nauli kepada wartawan, Rabu (20/5/2026)

Pemprov juga menyoroti praktik oknum yang mengaku dekat dengan pejabat daerah untuk meyakinkan calon korban. Modus itu disebut sering disertai penggunaan foto bersama pejabat sebagai alat untuk membangun kepercayaan.

Baca Juga: Ketua TP PKK Sungai Penuh Buka Bimtek Posyandu, Fokus Tingkatkan Layanan Kesehatan Ibu dan Anak

Tim advokasi Pemprov Jambi juga menegaskan sistem rekrutmen ASN saat ini berjalan terbuka dan memiliki mekanisme ketat sehingga tidak dapat 'ditembus' melalui jalur belakang. Selain itu, masyarakat juga diingatkan bahwa memberikan uang kepada seseorang dengan tujuan diluluskan dalam proses rekrutmen sudah masuk kategori gratifikasi dan melanggar hukum.

"Atas nama Pemprov Jambi meminta masyarakat tidak mudah percaya terhadap pihak yang menawarkan kelulusan CPNS atau bentuk rekrutmen lainnya dengan meminta imbalan uang," ujar Musri.

"Masyarakat harus lebih bijak menyikapi informasi di media sosial dan memastikan kebenarannya sebelum mempercayai ataupun menyebarkannya," ungkapnya.(Ali/Red)

Gubernur Al Haris Buka UKW ke-13 di Jambi, Dorong Profesionalisme Wartawan

 

Merdekapost.com – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., secara resmi membuka kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) ke-13 yang diselenggarakan di Hotel Abadi Suite, Rabu (20/5/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas dan profesionalisme insan pers di Provinsi Jambi.

Dalam sambutan dan arahannya, Gubernur Al Haris menegaskan bahwa pelaksanaan UKW memiliki peran strategis dalam membentuk wartawan yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berintegritas. Ia menilai, profesi wartawan memiliki kontribusi besar dalam perjalanan bangsa, termasuk dalam memperjuangkan kemerdekaan.

“UKW ini bukan sekadar kegiatan formal, tetapi menjadi langkah penting untuk memperkuat kecintaan terhadap profesi serta menjunjung tinggi etika jurnalistik,” ujar Gubernur Al Haris.

Gubernur Al Haris berharap, melalui UKW, para wartawan dapat semakin profesional serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan daerah melalui penyajian informasi yang akurat dan berimbang. Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam mendukung pelaksanaan UKW secara berkelanjutan.

Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menyampaikan bahwa pelaksanaan UKW kali ini dilakukan secara mandiri dengan PWI Kota Jambi sebagai tuan rumah. Ia mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut berkat dukungan berbagai pihak melalui skema sponsor dan subsidi.

Munir juga menjelaskan bahwa program UKW gratis yang didukung oleh Polri terus digulirkan di berbagai daerah dengan target menjangkau 10 ribu wartawan. Setelah pelaksanaan di DKI Jakarta, program ini direncanakan akan berlanjut di Kota Medan.

“Wartawan yang telah mengikuti dan lulus UKW diharapkan menjadi garda terdepan dalam menjaga kode etik jurnalistik serta menyajikan informasi yang berimbang dan berbasis fakta,” katanya.

Ketua PWI Kota Jambi, Irwansyah, melaporkan bahwa UKW ke-13 diikuti oleh 22 wartawan dari berbagai platform media. Dari jumlah tersebut, 12 peserta mengikuti jenjang muda dan 10 peserta mengikuti jenjang utama.

Di sisi lain, Kapolda Jambi, Krisno H. Siregar, menyampaikan komitmennya terhadap keterbukaan informasi publik. Ia menilai, karya jurnalistik yang disusun berdasarkan data, pengetahuan, dan itikad baik akan menghasilkan informasi yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.

Ketua PWI Provinsi Jambi, HR Ridwan Agus, turut mengapresiasi kehadiran Ketua Umum PWI Pusat dalam kegiatan tersebut. Ia berharap pelaksanaan UKW ke depan dapat diperluas hingga menjangkau seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jambi.

Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia di bidang jurnalistik serta mendorong terciptanya ekosistem pers yang profesional, independen, dan bertanggung jawab di Provinsi Jambi. (*)

PSM Resmi Dikukuhkan di Jambi, Gubernur Al Haris Dorong Pembinaan dan Event Kejuaraan

 

Merdekapost.com - Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S. Sos., MH menghadiri sekaligus memberikan keterangan pers pada acara Pengukuhan Pencak Silat Militer (PSM) Terpusat tingkat Pengprov, Pengcab dan Ranting wilayah Jambi Tahun 2026–2030 yang digelar di Lapangan Korem 042/Garuda Putih, Rabu (20/05/2026) siang.

Dalam sesi wawancaranya dengan rekan-rekan media, Gubernur Al Haris menegaskan bahwa dengan telah resminya kelembagaan PSM sebagai bagian dari Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI), maka pembinaan dan pengembangan atlet dapat dilakukan secara terstruktur.

“Karena sudah ada kelembagaannya dan resmi menjadi anggota IPSI, tentu akan kita fasilitasi dengan berbagai event dan kejuaraan. Bisa nanti Piala Pangdam, Piala Gubernur, atau kejuaraan lainnya. Anggota PSM yang terus bertambah ini tentu tidak hanya memiliki kemampuan bela diri, tetapi juga bisa berprestasi di berbagai ajang,” ujar Gubernur Al Haris.

Menurutnya, kehadiran PSM di bawah naungan IPSI menjadi kekuatan baru dalam pembinaan olahraga pencak silat khususnya di Provinsi Jambi. Selain memperkuat aspek kedisiplinan dan mental, para prajurit juga diharapkan mampu tampil sebagai atlet berprestasi di tingkat daerah, nasional, bahkan internasional.

Sementara itu, Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XX/ Tuanku Imam Bonjol, Arief Gajah Mada, dalam sambutannya menegaskan bahwa pencak silat bukan sekadar seni bela diri, melainkan warisan budaya bangsa yang sarat nilai-nilai luhur seperti disiplin, keberanian, kehormatan, dan pengendalian diri.

Menurut Pangdam, pencak silat militer merupakan kemampuan bela diri wajib bagi prajurit karena tidak hanya melatih fisik, tetapi juga membentuk mental disiplin dan naluri tempur. Dengan terbentuknya kepengurusan PSM di wilayah Jambi, diharapkan mampu menambah jumlah atlet pencak silat serta mendukung peningkatan prestasi olahraga di Provinsi Jambi.

“PSM tidak hanya memperkuat kemampuan prajurit, tetapi juga menjadi sarana pelestarian budaya bangsa yang telah mengakar di tengah masyarakat,” tegas Pangdam.

Sebelumnya, Ketua Umum PSM, Andri Amijaya Kusumah, menyampaikan apresiasi kepada Pangdam dan seluruh jajaran atas dukungan dalam pembentukan kepengurusan PSM hingga tingkat ranting di wilayah Jambi. Ia menjelaskan bahwa PSM lahir atas gagasan Kepala Staf Angkatan Darat sebagai wujud kecintaan TNI Angkatan Darat terhadap pencak silat serta komitmen untuk melestarikan dan mengembangkan pencak silat agar semakin mendunia.

“Pengukuhan ini diharapkan menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara TNI, Pemerintah Provinsi Jambi, IPSI, dan seluruh pemangku kepentingan dalam membina atlet serta melestarikan pencak silat sebagai identitas budaya bangsa,” kata Ketua Umum PSM. 

Dengan semangat kebersamaan dan disiplin, Pemerintah Provinsi Jambi mendukung penuh pengembangan Pencak Silat Militer sebagai bagian dari upaya peningkatan prestasi olahraga sekaligus penguatan karakter generasi bangsa. (*)