Merdekapost.com

Pernah Viral, Kapal Pesiar 1,2 Milyar Terdampar Tak Pernah Karam

Kerinci, Merdekapost.com – Pernah viral pada tahun 2024, Kapal yang diberi nama “KERINCI SAKTI WISATA” yang sempat dijuluki para netizen sebagai kapal pesiar di danau kerinci Yang telah menghabiskan APBD Provinsi Jambi pada tahun 2023 dengan jumlah 1,2 M kini terbengkalai di danau kerinci.

Tepatnya di objek wisata pantai pasir panjang Tanjung Tanah, yang membuat rusak pemandangan mata yang memandang di danau kerinci.

Kapal wisata ini yang diresmikan langsung oleh Gubernur Jambi Al haris pada tahun 2024 kemarin, bertujuan untuk mendukung perekonomian dan meningkatkan para wisatawan berkunjung ke kabupaten kerinci tapi cuma bisa beroperasi berlayar cuma 1 Minggu.

Nilai Historis Dibalik Aura Magis Tari Nek Salih Indah Asal Belui

Kini kapal wisata yang dibanggakan dan di idam-idamkan oleh masyarakat kabupaten kerinci berdiam seperti mati suri di danau kerinci.

“Sungguh menyakitkan,Kapal wisata 1,2 M kebanggaan Kerinci kini justru terbengkalai, Kondisinya rusak parah, seperti beberapa tiang kapal pun tampak patah, kursi pun ada yang patah,besi palang kapal banyak yang sudah patah,kayu pun banyak sudah keropos akibat terendam air,hingga Air pun masuk ke dalam lantai kapal,” ungkap pengunjung, Senin (3/2/2025).

Kini, Minggu (25/10/2026), Kapal Kebanggaan masyarakat kabupaten kerinci hanya bisa mengingat, seperti mati suri di danau kerinci, pemandangan mata pun sudah tak jadi menarik untuk memandang Danau kerinci.(*)

Ini Dua Perusahaan di Jambi yang Kena Sanksi Kemenhut Terkait Karhutla

Tim Manggala Agni saat memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.(Ist)

JAMBI - Ini dua perusahaan di Jambi yang disanksi Kementerian Kehutanan (Kemenhut) karena kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Sanksi administrasi yang dijatuhkan berupa pembekuan izin dan/atau paksaan pemulihan ekosistem hutan.

Secara keseluruhan ada 32 perusahaan yang disanksi Kemenhut.

Dikutip dari laman Gakkum Kemenhut, dari 32 perusahaan terdapat 12.926,74 hektare area yang terbakar.

Sementara sanksi yang dijatuhkan berupa 19 perusahaan dikenai sanksi pembekuan disertai paksaan pemulihan ekosistem hutan, dengan luas areal terbakar mencapai 9.546,42 hektare.

Sementara 8 subjek hukum dikenai paksaan pemulihan ekosistem hutan dengan luas areal terbakar 2.211,19 hektare.

Sementara itu, 5 subjek hukum telah dikenai sanksi pencabutan izin.

Daftar 32 perusahaan yang disanksi:

- Jambi

2 perusahaan, yakni PT REI dan PT ALN.

PT ALN atau PT Alam Lestari Nusantara yang berlokasi di Kabupaten Sarolangun, Jambi.

Bisnis utama perusahaan adalah karet dengan pola Hutan Tanaman Industri (HTI) yang menggunakan areal bekas HPH (Hak Pengusahaan Hutan.

Sementara PT REI belum diketahui informasi perusahaannya.

- Sumatera Selatan

5 perusahaan, yakni PT BMH, PT BPP, PT SAN, PT RHM, dan PT BA.

- Kalimantan Barat

9 perusahaan, yakni PT MRU, PT WE, PT HKI, PT MPM, PT MPK, PT DAS, PT WSP, PT FI, dan PT WLJ.

- Kalimantan Selatan

5 perusahaan, yakni PT IIP, PT HRB, PT DI, PT PM, dan PT KT.

- Kalimantan Tengah

7 perusahaan, yakni PT PW, PT GPP, PT BHP, PT BWL, PT NES, PT DI, dan PT TI.

- Kalimantan Timur

3 perusahaan, yakni PT IITG, PT PSR, dan PT DPP.

- Kalimantan Utara

1 perusahaan, yakni PT RKR.

125 Subjek Hukum Diproses Pidana

Selain penegakan hukum administratif, Kemenhut juga menangani dugaan tindak pidana karhutla terhadap 125 subjek hukum, baik korporasi maupun perorangan.

Berdasarkan perkembangan penanganan perkara, sebanyak 44 subjek hukum masih berada dalam tahap penyelidikan, sedangkan 79 lainnya telah memasuki tahap penyidikan.

Dari perkara yang berada dalam tahap penyidikan tersebut, sebanyak 12 orang telah ditetapkan sebagai tersangka perorangan dan satu korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka.

Selain itu, dua subjek hukum berbentuk korporasi disebut telah mencapai tahap P-22, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menegaskan penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada pemadaman api.

Menurutnya, proses hukum harus terus dikembangkan untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran di kawasan konsesi.

“Penanganan kebakaran hutan harus menyentuh sampai pada pihak yang bertanggung jawab. Beriringan dengan giat pemadaman karhutla yang terus dilakukan saat ini, telah ditemukan dugaan pelanggaran perizinan,” ujar Januanto, Senin (19/10/2026).

Ia mengatakan, temuan dan alat bukti terus dikembangkan untuk menelusuri pihak yang memperoleh manfaat atau beneficial owner dari peristiwa kebakaran hutan di areal konsesi.

Menurut Januanto, selain sanksi administratif dan proses pidana, pemerintah juga membuka kemungkinan menuntut ganti kerugian atas kerusakan hutan apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya dasar pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan. (*)

Gubernur Al Haris Kerahkan 146 Personel Satgas Karhutla Jambi, Fokus Percepat Padamkan Api di Taman Nasional

Sebanyak 146 personel Satgas Karhutla dilepas Gubernur Jambi Al Haris di Posko Udara Ex VIP Room Bandara Lama, Minggu (18/10/2026), untuk mempercepat pemadaman kebakaran di kawasan taman nasional yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Operasi melibatkan unsur TNI, Polri, BPBD, Basarnas, dan Manggala Agni dengan dukungan transportasi udara.(iST)

MERDEKAPOST.COM | JAMBI - Gubernur Jambi Al Haris melepas keberangkatan Satuan Tugas (Satgas) Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Jambi Tahun 2026 untuk mempercepat penanganan kebakaran di kawasan taman nasional yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

Sebanyak 146 personel disiapkan untuk melaksanakan operasi pemadaman di sejumlah titik kebakaran.

Pemberangkatan satgas berlangsung di Posko Udara Ex VIP Room Bandara Lama, Minggu (18/10/2026).

Operasi ini melibatkan unsur TNI, Polri, BPBD, Basarnas, Manggala Agni, serta unsur terkait lainnya dengan dukungan transportasi udara dari TNI.

Gubernur Al Haris menegaska pengerahan personel melalui jalur udara menjadi langkah strategis untuk mempercepat penanganan kebakaran, terutama di kawasan hutan yang sulit dijangkau oleh tim darat.

“Alhamdulillah, kami berterima kasih kepada Panglima TNI yang telah mengirimkan pesawat untuk digunakan oleh tim satgas. Ada beberapa titik di kawasan taman nasional yang perlu segera kita tangani pemadamannya,” ujar Gubernur Al Haris

Ia menjelaskan, upaya penanganan melalui jalur darat selama beberapa hari terakhir mengalami kendala akibat kondisi medan.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jambi berkoordinasi dengan Panglima TNI dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mendapatkan dukungan udara.

Menurutnya, personel gabungan telah disiapkan bersama Korem dan Polda Jambi. Persiapan juga mencakup penyiapan titik pendaratan helikopter serta sumber air yang akan digunakan dalam operasi pemadaman.

Gubernur Al Haris menekankan penyelamatan kawasan taman nasional menjadi prioritas karena hutan memiliki fungsi penting sebagai penyangga lingkungan, penyerap karbon, dan habitat berbagai jenis satwa.

Kebakaran juga berpotensi mengancam masyarakat yang tinggal dan berkebun di sekitar kawasan hutan.

“Ini hutan negara yang harus kami selamatkan. Hutan merupakan paru-paru kita bersama, termasuk habitat berbagai satwa yang harus kami lindungi. Kami berharap pengerahan satgas ini dapat mempercepat pemadaman api,” tegasnya.

Ia juga meminta seluruh personel menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjaga kekompakan, serta mengikuti arahan pimpinan di lapangan.

Koordinasi lintas sektor dinilai penting agar operasi berjalan efektif dan keselamatan personel tetap terjaga.

Gubernur Al Haris mengingatkan meskipun kondisi karhutla di Jambi relatif terkendali, seluruh pihak tidak boleh lengah selama musim kemarau.

Pemerintah Provinsi Jambi tetap mengoptimalkan kesiapsiagaan melalui delapan posko penanganan karhutla dengan dukungan hampir 4.000 personel.

Berdasarkan data penanganan karhutla, sebanyak 146 personel disiapkan untuk mendukung operasi di tiga pos penanganan, yakni Pos Sungai Aur Tahura di Kabupaten Muaro Jambi, Pos Sungai Rengas, dan Pos Labuhan Pering.

Rinciannya, sebanyak 69 personel ditempatkan di Pos Sungai Aur Tahura, 37 personel di Pos Sungai Rengas, dan 40 personel di Pos Labuhan Pering.

Dukungan melalui jalur udara juga disiapkan untuk mempercepat mobilisasi personel menuju lokasi kebakaran.

Pada Pos Sungai Aur Tahura dan Pos Sungai Rengas, masing-masing disiapkan 30 personel udara yang terdiri atas unsur TNI, Polri, BPBD, dan Basarnas. Sementara itu, Pos Labuhan Pering mendapatkan dukungan 30 personel TNI melalui jalur udara.

Pengerahan tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya pemadaman di titik-titik yang sulit dijangkau sekaligus mencegah meluasnya kebakaran ke kawasan hutan lainnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolda Jambi Irjen Pol Widodo menekankan pentingnya kekompakan dan sinergi seluruh personel yang terlibat dalam operasi penanganan karhutla.

Ia meminta setiap tim memastikan kesiapan personel dan kondisi di lapangan sebelum melaksanakan tugas.

Menurutnya, keberhasilan pemadaman tidak hanya bergantung pada kekuatan personel, tetapi juga pada koordinasi yang baik antarlembaga.

Kapolda juga mendorong pelibatan masyarakat setempat dalam upaya penanganan kebakaran, sepanjang dilakukan secara aman dan sesuai arahan petugas.

“Kami harus kompak karena ini tanggung jawab bersama. Apabila ada masyarakat di sekitar lokasi, ajak mereka untuk ikut berperan dalam upaya mengatasi kebakaran. Dengan sinergi yang baik, penanganan akan lebih efektif,” ujarnya.

Melalui operasi gabungan ini, Pemerintah Provinsi Jambi bersama TNI, Polri, dan seluruh unsur terkait berharap kebakaran di kawasan taman nasional dapat segera dikendalikan, sehingga kerusakan lingkungan, ancaman terhadap satwa, serta dampak asap bagi masyarakat dapat diminimalkan.

Pemerintah Provinsi Jambi juga mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar dan segera melaporkan apabila menemukan titik api di kawasan hutan maupun lahan perkebunan.(aDZ)

Bank 9 Jambi Disorot, GPK Jambi Minta Gubernur Evaluasi Direksi dan Komisaris

JAMBI – Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) Provinsi Jambi meminta Gubernur Jambi bersama DPRD Provinsi Jambi memberikan kepastian kepada nasabah Bank Jambi yang hingga kini disebut masih terdampak persoalan layanan perbankan.

Ketua GPK Provinsi Jambi, Ade Mardhan, mengatakan pihaknya mempertanyakan penyelesaian persoalan yang sebelumnya disebut akan dituntaskan dalam waktu sekitar tiga bulan. Namun, menurut Ade, hingga kini sudah lebih dari enam bulan nasabah masih belum dapat menikmati sejumlah fasilitas perbankan, termasuk layanan mobile banking.

“Pada saat konferensi pers sekitar bulan dua atau bulan tiga yang lalu, komisaris, jajaran komisaris dan direksi Bank Jambi bersama Gubernur Jambi menyampaikan bahwasanya masalah banking ini akan selesai dalam jangka waktu tiga bulan. Namun nyatanya hari ini sudah enam bulan lebih, kita nasabah Bank Jambi belum juga bisa menikmati fasilitas m-banking,” ujar Ade Mardhan.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat nasabah yang menyimpan uang di Bank Jambi masih menghadapi keterbatasan dalam mengakses layanan perbankan.

Atas kondisi itu, GPK Jambi meminta Gubernur Jambi mengevaluasi jajaran direksi dan komisaris Bank Jambi. Ade bahkan meminta agar seluruh jajaran tersebut diganti apabila dinilai tidak mampu menyelesaikan persoalan yang terjadi.

“Kita minta Gubernur ganti seluruh jajaran direksi dan komisaris Bank Jambi karena tidak kompeten menyelesaikan masalah ini,” tegasnya.

Ade juga mempertanyakan secara terbuka persoalan yang menyebabkan sistem Bank Jambi dapat dibobol. Ia meminta agar kasus tersebut diungkap secara transparan, termasuk mengenai siapa pelaku dan berapa nilai kerugian yang sebenarnya terjadi.

“Ini jadi pertanyaan kita. Kita minta ini diungkap terang benderang. Siapa pelakunya, berapa kerugiannya, agar tidak ada fitnah, tidak ada klaim atau praduga di masyarakat,” katanya.

Selain persoalan layanan perbankan, GPK Jambi juga menyoroti pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha atau CSR yang berkaitan dengan Bank Jambi.

Ade menyebut Direktur Utama Bank Jambi ditunjuk sebagai pengelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha berdasarkan ketentuan yang disebutnya dituangkan dalam keputusan Gubernur dan diperkuat regulasi daerah.

Ia kemudian mempertanyakan informasi mengenai kerugian akibat serangan hacker yang disebut mencapai sekitar Rp143 miliar lebih. Menurut Ade, berdasarkan informasi yang diberitakan media, kerugian tersebut akan ditutup dari keuntungan Bank Jambi tahun 2025.

“Secara tidak langsung, Rp300 miliar keuntungan Bank Jambi hampir separuh dipakai untuk menutupi kerugian ini,” ujar Ade.

Persoalan tersebut, lanjutnya, juga perlu dikaitkan dengan transparansi pengelolaan CSR di Provinsi Jambi.

Ade menyoroti informasi mengenai dana CSR Provinsi Jambi yang disebut sekitar Rp1,9 miliar dan mempertanyakan apakah angka tersebut telah mencerminkan keseluruhan kontribusi perusahaan yang beroperasi atau berinvestasi di Jambi.

Ia mencontohkan, jika menggunakan asumsi 2 persen dari keuntungan Rp300 miliar, maka nilainya mencapai sekitar Rp6 miliar. Namun Ade menegaskan angka tersebut digunakan sebagai ilustrasi untuk mempertanyakan transparansi pengelolaan dana CSR.

“Nah pertanyaannya, untuk keseluruhan perusahaan yang berusaha atau berinvestasi di Jambi saja Rp1,9 miliar. Nah ini ada apa?” katanya.

Karena itu, GPK Jambi meminta DPRD Provinsi Jambi menjalankan fungsi pengawasan dan meminta penjelasan mengenai pengumpulan serta penggunaan dana CSR tersebut.

“Kita ini minta DPR tolong diselidiki. Ini memang bukan pemasukan negara, ini masuk dalam penerimaan negara bukan pajak. Tapi ini harus kita pantau. Fungsi pengawasan DPR harus jelas ini, ke mana uang CSR ini? Berapa yang terkumpul dan ke mana penggunaannya?” pungkas Ade Mardhan.(tim/sbr: sekatojambi)

Gubernur Al Haris Bersama Danrem 042/Gapu Patroli Udara Tinjau Karhutla di Tanjab Timur

Gubernur Al Haris Bersama Danrem 042/Gapu Patroli Udara Tinjau Karhutla di Tanjab Timur.(Adz)

JAMBI, MERDEKAPOST.COM - Gubernur Jambi Al Haris bersama Komandan Korem 042/Garuda Putih Brigjen TNI Nyamin, dan Tim Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) Provinsi Jambi melakukan patroli udara memantau langsung titik kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Tanjab Timur, Senin (21/09/2026.

Al Haris kepada wartawan mengatakan, peninjauan dilakukan di dua wilayah yang berdekatan, yakni kawasan Taman Nasional Berbak dan Sembilang, serta wilayah Ladang Peris, Sadu.

Menurut Al Haris, dari hasil pantauan udara, api masih terlihat aktif dan merayap di atas lahan gambut dengan cakupan yang cukup luas.

"Dua wilayah ini berdekatan dan kita melihat memang masih ada api di situ yang sedang merayap karena itu gambut ya, merayap terus kelihatan api masih ada cukup luas," ujarnya.

Al Haris mengakui penanganan di lokasi tersebut tidak mudah. Tim darat kesulitan menjangkau titik api karena harus melewati hutan belantara dengan akses yang sangat terbatas.

"Pasti itu sulit bagi tim kita untuk langsung ke sana untuk menjangkau titik lokasi itu. Pertama aksesnya karena belantara ya, hutan belantara sangat sulit akses untuk menuju ke lokasi itu. Kecuali waterbombing atau hujan," ucapnya.

Gubernur juga menyampaikan, untuk wilayah kedua di Desa Labuan Pering, upaya pemadaman sudah dilakukan masyarakat dengan membuat sekat bakar untuk membatasi api agar tidak merembet ke kebun milik warga.

"Memang sudah ada upaya masyarakat untuk melakukan penyekatan membatasi wilayah lahan mereka, kebun mereka, sehingga insya Allah ini bisa bertahan, dengan catatan kalau anginnya tidak kencang, kalau kencang repot juga," jelasnya.

Al Haris menambahkan, pihak Pemprov sudah mengarahkan untuk dilakukan waterbombing hari ini di lokasi Labuan Pering agar api tidak sampai membakar kebun warga. Selain itu, pihaknya juga menunggu potensi hujan untuk melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

"Semoga kalau ada bintik-bintik hujan, teman-teman dari OMC bisa juga mengambil langkah-langkah OMC di lokasi itu," tambahnya.

Terkait luas lahan terbakar, Gubernur Al Haris menegaskan belum bisa merilis angka pasti karena kebakaran terjadi di dua wilayah provinsi, yakni Jambi dan Sumatera Selatan.

"Kita belum bisa koreksi berapa luasnya karena ini ada dua wilayah Jambi dan juga Sumsel. Tetapi kalau bicara api ya masih ada api yang hidup di situ, maka tim bekerja untuk menangani itu," sebutnya.

Menanggapi data luas lahan terbakar yang dirilis WALHI dan sejumlah LSM yang menyebut angkanya jauh lebih besar, Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa hal tersebut belum dilakukan penghitungan final.

"Kita belum menghitung, nanti akan terlihat. Ada hotspot, ada fire spot, ada tindakan kami di lapangan, di posko, ini semua kelihatan nanti pergerakannya. Kita akan hitung nanti setelah selesai semua padam, berapa total areal yang terbakar di wilayah Jambi," pungkasnya.(Adz)

Refleksi Moral: Antara Kritik Membangun Dan Ejekan Kotor

Merdekapost.com | Jambi — Mengkritik pemerintah bukanlah sebuah dosa. Justru kritik yang lahir dari data, argumentasi, dan kepedulian merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Kritik menjadi sehat ketika disampaikan dengan niat memperbaiki, bukan sekadar menjatuhkan.

Pemerintah yang kuat bukanlah pemerintah yang tidak pernah dikritik. Pemerintah yang kuat adalah pemerintah yang mampu mendengar kritik, mengevaluasi kekurangan, membuka ruang dialog, dan terus berupaya menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Dalam konteks pembangunan Provinsi Jambi, ikhtiar dan kerja Pemerintah Provinsi Jambi di bawah kepemimpinan Gubernur Jambi patut mendapatkan apresiasi. Tentu tidak semua kebijakan dapat berjalan sempurna dan masih terdapat berbagai persoalan yang harus dibenahi. Namun, keberanian untuk bekerja, mengambil keputusan, serta menghadapi berbagai tantangan daerah merupakan bagian dari tanggung jawab seorang pemimpin.

Karena itu, kritik dan ejekan harus ditempatkan pada ruang yang berbeda. Kritik menyampaikan masalah sekaligus menawarkan arah perbaikan. Sementara ejekan yang tidak berbasis fakta hanya akan memperkeruh ruang publik dan menjauhkan masyarakat dari substansi persoalan.

Kita membutuhkan budaya politik yang dewasa: boleh berbeda pandangan, boleh mengkritik, bahkan boleh menolak kebijakan, tetapi tetap menjunjung etika, data, dan martabat.

Jambi tidak membutuhkan kegaduhan yang tidak produktif. Jambi membutuhkan kritik yang berani, argumentatif, dan konstruktif agar setiap kebijakan pemerintah dapat terus diawasi sekaligus diperbaiki.

Kritik tetap diperlukan. Pemerintah tetap harus diawasi. Tetapi etika jangan pernah ditinggalkan.

Karena pada akhirnya, tujuan kita bukan memenangkan perdebatan, melainkan memastikan Jambi terus bergerak maju dan kepentingan masyarakat menjadi yang utama. (*)

Gubernur Al Haris Minta Aparat Usut dan Tangkap Pembakar Tahura Batang Hari!

Gubernur Jambi, Al Haris, ke lokasi karhutla di Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Thaha Syaifuddin, Kabupaten Batang Hari, Jumat (4/9/2026).(Ist)

MERDEKAPOST | MUARA BULIAN - Gubernur Jambi Al Haris meminta aparat penegak hukum mengusut dan menangkap pelaku pembakaran lahan setelah meninjau langsung karhutla di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Thaha Syaifuddin, Kabupaten Batang Hari, Jumat (4/9/2026).

Al Haris menilai pembakaran lahan secara sengaja tidak hanya memicu meluasnya kebakaran, tetapi juga menambah beban petugas serta menimbulkan dampak luas bagi masyarakat.

Dalam peninjauan tersebut, Al Haris didampingi Satgas Karhutla gabungan yang terdiri dari BPBD, TNI, Polri, Asisten I Pemkab Batang Hari, Damkar, Manggala Agni, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Dari hasil pemantauan di lapangan, Al Haris menyebut area yang terbakar merupakan lahan sawit yang ditanami masyarakat.

Menurut dia, api diduga berasal dari pembakaran di lahan kosong di sekitar kebun, kemudian merambat ke area perkebunan akibat tiupan angin kencang dan cuaca panas.

“Kami melihat lahan sawit masyarakat ini terbakar bukan dari sumber api di dalam lahan itu sendiri, melainkan dari area kosong di sekitarnya yang dibakar,” kata Al Haris.

“Karena angin kencang dan suhu panas, api dengan cepat menjalar ke kebun warga,” sambungnya.

Melihat kondisi tersebut, Al Haris meminta aparat penegak hukum menyelidiki sumber api dan menindak tegas pihak yang terbukti sengaja melakukan pembakaran.

Warga Sungai Penuh-Kerinci Tak Perlu Jauh, CT-Scan Segera Hadir di RSUD Mayjen HA Thalib

37 Tahun Gelap, Warga Rantau Limau Manis Tabir Ilir Akhirnya Dapat Listrik PLN, 'Terima Kasih Pak Bupati'

“Saya minta ini diselidiki. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan seenaknya sengaja membakar hutan atau lahan ini harus ditangkap dan diperiksa,” tegasnya.

Al Haris menekankan, dampak karhutla tidak hanya dirasakan di lokasi kebakaran, tetapi dapat meluas ke berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Selain menguras anggaran daerah dan tenaga petugas yang berjibaku melakukan pemadaman, kabut asap juga mengancam kesehatan masyarakat.

Kondisi tersebut juga berpotensi mengganggu aktivitas pendidikan anak-anak hingga berdampak terhadap perekonomian masyarakat.

Karena itu, Al Haris mengimbau masyarakat tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, terlebih di tengah kondisi cuaca panas dan angin kencang yang membuat api mudah meluas.

Ia meminta masyarakat ikut menjaga lingkungan dan segera melaporkan apabila menemukan aktivitas pembakaran lahan yang berpotensi memicu karhutla. (Aldie Prsaetyo / Sumber: Tribun Jambi)

Api Karhutla di Tahura Batang Hari Belum Padam Sepenuhnya, Pemadaman Darat-Udara Dikerahkan

Gubernur Jambi Al Haris kelokasi karhutla di Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Thaha Syaifuddin, Kabupaten Batang Hari, Jumat (4/9/2026). Al Haris memantau perkembangan penanganan karhutla.(iST)

MERDEKAPOST.COM | MUARA BULIAN - Hamparan lahan hitam bekas terbakar terlihat sejauh mata memandang saat Tribunjambi.com memasuki kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Thaha Syaifuddin, Kabupaten Batang Hari, Jumat (4/9/2026).

Aroma asap pekat masih terasa di udara, menjadi penanda bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) belum sepenuhnya berakhir.

Sesekali, embusan angin kencang menerbangkan remahan kayu dan sisa material terbakar dari permukaan lahan.

Debu dan serpihan beterbangan mengikuti arah angin hingga mengganggu jarak pandang di sekitar lokasi.

Bagi petugas yang berada di garis depan pemadaman, kondisi itu bukan sekadar persoalan jarak pandang.

Tiupan angin kencang menjadi salah satu tantangan utama karena berpotensi membuat bara api kembali menyala dan menyebarkan asap maupun material terbakar ke area lain.

kondisi karhutla di Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Thaha Syaifuddin, Kabupaten Batang Hari

KONDISI TAHURA TERBAKAR - Kondisi lokasi karhutla di Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Thaha Syaifuddin, Kabupaten Batang Hari, Jumat (4/9/2026).

Semakin masuk ke dalam kawasan Tahura Senami itu, jejak kebakaran terlihat semakin jelas.

Di sejumlah titik di sepanjang jalan yang dilalui, sisa-sisa api masih tampak membakar vegetasi di pinggir kawasan.

Asap tipis mengepul dari beberapa bagian lahan yang sebelumnya telah dilalap api.

Di tengah kondisi tersebut, petugas gabungan masih bertahan di lapangan.

Mereka terus menyisir kawasan dan melakukan proses pendinginan untuk memastikan bara yang tersisa benar-benar padam.

Pendinginan menjadi pekerjaan penting untuk mencegah api kembali membesar setelah permukaan lahan terlihat tidak lagi terbakar.

Pemadaman Darat dan Udara

Situasi di Tahura Sultan Thaha Syaifuddin juga menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jambi.

Gubernur Jambi, Al Haris, turun langsung ke lokasi untuk memantau perkembangan penanganan karhutla.

Pemerintah Kabupaten Batang Hari bersama tim satuan tugas juga terus menyiagakan personel di kawasan yang masih rawan terbakar.

Upaya pemadaman dilakukan secara paralel melalui jalur darat dan udara.

Di darat, sejumlah mobil pengangkut air disiagakan untuk memasok kebutuhan pemadaman dan pendinginan di lokasi yang dapat dijangkau petugas.

Sementara dari udara, helikopter water bombing dikerahkan untuk mengguyur titik-titik api yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

Deru baling-baling helikopter dari udara berpadu dengan aktivitas petugas di darat dalam upaya menjinakkan sisa-sisa kebakaran.

Di tengah hamparan lahan yang menghitam dan aroma asap yang masih menyengat, perjuangan memadamkan karhutla di Tahura Sultan Thaha Syaifuddin masih terus berlangsung.

Api mungkin tak lagi sebesar sebelumnya, tetapi bara yang tersisa tetap menjadi ancaman yang harus dituntaskan. (Tribun Jambi/Khusnul Khotimah)

(Editor: Aldie Prasetyo | Sumber: TribunJambi)

Gubernur Al Haris: Satu Kepala Daerah di Jambi Lamban Tangani Karhutla

Gubernur Jambi akan memberi peringatan pertama (SP1) terhadap kepala daerah di Jambi yang lamban dan tidak respons dalam menangani kebakaran hutan dan lahan, Rabu (2/9/2026).(Ist)

"Kalau ada di antara bupati yang lamban (penanganan karhutla), tidak respons, saya tidak segan memberikan SP1 kepada mereka. Ada satu (kepala daerah), itu rahasia."
Al Haris - Gubernur Jambi

MERDEKAPOST.COM, JAMBI - Gubernur Jambi Al Haris menegaskan akan memberikan surat peringatan pertama (SP1) kepada bupati atau wali kota yang dinilai lambat menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah masing-masing.

Pernyataan tersebut disampaikan Al Haris saat rapat koordinasi penanganan karhutla di Provinsi Jambi, Selasa (1/9/2026).

Ia membeberkan ada satu kepala daerah yang ia nilai lamban dalam menangani kebakaran hutan dan lahan.

"Kalau ada di antara bupati yang lamban (penanganan karhutla), tidak respons, saya tidak segan memberikan SP1 kepada mereka. Ada satu (kepala daerah), itu rahasia," kata Al Haris.

Al Haris meminta seluruh bupati dan wali kota di Provinsi Jambi ikut aktif dalam menangani karhutla di daerah masing-masing.

Menurutnya, persoalan karhutla saat ini menjadi salah satu perhatian Presiden Prabowo Subianto sehingga pemerintah daerah harus bergerak cepat.

"Kami ingin bupati atau wali kota sebagai Dansatgas di daerah masing-masing bekerja, ini atensi bapak presiden," ujarnya.

Al Haris yang juga menjabat sebagai Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Karhutla Provinsi Jambi tidak mengungkapkan nama kepala daerah yang dinilai kurang aktif dalam penanganan karhutla.

Ia menegaskan bahwa penanganan karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut keselamatan masyarakat.

Menurut Al Haris, hal tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh bupati dan wali kota di Provinsi Jambi.

Terlebih, rapat koordinasi yang digelar membahas sejumlah langkah penanganan karhutla, mulai dari pencegahan, pemadaman hingga proses pendinginan setelah api berhasil dikendalikan.

"Kami lihat ada beberapa bupati yang hadir, yang lain mana, kecuali paripurna DPRD.

"Bicara kepentingan, ini rapat kemanusiaan, menyangkut manusia lebih tinggi yang lainnya," katanya.

5.102 Hotspot Terdeteksi di Jambi

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi yang dipaparkan dalam rapat koordinasi penanganan karhutla, luas lahan yang terbakar di Jambi mencapai 1.776,56 hektare.

Data tersebut dihimpun sejak 1 Januari hingga 29 Agustus 2026.

Dalam periode yang sama, tercatat sebanyak 5.102 titik panas atau hotspot terdeteksi di Provinsi Jambi.

Data hotspot tersebut merupakan hasil pemantauan satelit Terra-Aqua SNPP dan NOAA 20 sepanjang 1 Januari hingga 29 Agustus 2026.

Kabupaten Muaro Jambi menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak, yakni mencapai 817 titik.

Kemudian Sarolangun tercatat 703 hotspot dan Batang Hari sebanyak 693 titik.

Selanjutnya, Tanjung Jabung Barat memiliki 597 hotspot, Tanjung Jabung Timur 558 titik, Tebo 554 titik, Merangin 483 titik, Bungo 327 titik, Kerinci 247 titik dan Kota Jambi 123 titik.

Sementara itu, Kota Sungai Penuh tercatat tidak memiliki hotspot selama periode tersebut.

Untuk luasan lahan yang terbakar, Kabupaten Sarolangun menjadi daerah dengan angka tertinggi.

Luas karhutla di Sarolangun tercatat mencapai 473,64 hektare.

Posisi berikutnya ditempati Batang Hari dengan 374,50 hektare, Muaro Jambi 325 hektare dan Tanjung Jabung Barat 292,30 hektare.

Kemudian Tanjung Jabung Timur mencatat luas karhutla 189,63 hektare, Tebo 96,81 hektare, Bungo 14 hektare dan Merangin 10,3 hektare.

Sementara itu, Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh dan Kota Jambi tercatat nihil dalam data luasan karhutla tersebut.

11 Tersangka

Di ranah penegakan hukum, ada 11 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Terbaru, Satgas Karhutla Provinsi Jambi mengamankan seorang warga berinisial SG yang diduga membakar lahan di Simpang Bejo, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi.

SG diamankan saat Satgas Darat Karhutla melakukan patroli pada malam hari. Sebelumnya, tim menemukan titik api berdasarkan hasil pemantauan satelit.

Wadirreskrimsus Polda Jambi, AKBP Agung Basuki mengatakan, petugas langsung menuju lokasi setelah mendeteksi adanya titik api.

“Saat patroli anggota tim darat menemukan ada seorang berinisial SG sedang melaksanakan pembakaran lahan. Seketika itu juga Satgas segera mengamankan satu orang tersebut dan juga lengkap dengan barang buktinya,” kata Agung.

Dari lokasi pembakaran, petugas menemukan barang bukti berupa korek api. Polisi juga telah memasang status quo di lokasi untuk kepentingan penyelidikan.

Agung mengatakan, patroli malam kini lebih sering dilakukan karena pelaku pembakaran hutan dan lahan diduga mulai memilih waktu malam untuk menghindari pemantauan petugas.

Saat ini, SG telah diamankan dan menjalani pemeriksaan di Subdit 4 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi.

Agung menjelaskan, lahan yang dibakar SG merupakan lahan pribadi dan bukan berada di dalam konsesi perusahaan.

Berdasarkan hasil interogasi, pembakaran dilakukan untuk membuka lahan yang rencananya digunakan untuk penanaman.

“Lahan pribadi dan kita saat tim menemukan pada saat melakukan pembakaran, barang bukti yang kita temukan yaitu korek api,” ujarnya.

Petugas yang bergerak cepat berhasil mencegah api meluas ke area lainnya. Luas lahan yang sempat terbakar sekitar 600 meter persegi atau setengah hektare.

“Tim cepat untuk bergerak cepat sehingga belum sempat meluas. Yang sempat terbakar sekitar 600 meter persegi atau setengah hektar,” kata Agung.

Dengan tambahan satu laporan polisi dan satu tersangka tersebut, Polda Jambi bersama seluruh jajaran kini menangani 11 laporan polisi dengan 11 tersangka dalam kasus karhutla.

Dalam kasus tersebut, tersangka dijerat Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pasal 22 angka 24 Undang-Undang Nomor 6 tentang Cipta Kerja dan KUHP.

Ancaman hukuman dalam kasus tersebut mencapai 10 tahun penjara dan denda hingga Rp10 miliar.

Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi telah menetapkan 10 tersangka per 29 Agustus kemarin.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jambi Kombes Pol Taufik Nurmandia mengatakan, dari penyelidikan yang dilakukan, seluruh perkara tersebut melibatkan warga yang diduga membuka lahan dengan cara membakar.

“Sudah ada sepuluh berkas perkara dengan sepuluh tersangka perorangan yang ada di enam Polres,” kata Taufik di Jambi, Sabtu.

Dari enam Polres tersebut, Polres Tanjung Jabung Barat menangani perkara karhutla terbanyak. Terdapat lima perkara dengan empat tersangka.

Sementara itu, Polres Muaro Jambi menangani satu perkara dengan tersangka berinisial S, warga Rukam, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi.

S diduga membuka lahan dengan cara membakar. Akibatnya, lahan seluas sekitar lima hektare terbakar.

Dengan adanya SG, maka sudah ada dua tersangka di Kabupaten Muaro Jambi.

Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terdapat tersangka berinisial JS dan PS. Keduanya merupakan warga Muara Danau yang diduga membakar lahan seluas sekitar dua hektare.

Selain JS dan PS, polisi juga menetapkan F, warga Sumatera Utara, serta SS, warga Keritang, Provinsi Riau, sebagai tersangka.

Keduanya diduga melakukan pembakaran lahan dengan luas sekitar satu hektare.

Selanjutnya, Polres Tanjung Jabung Timur menetapkan S, warga Geragai, sebagai tersangka kasus karhutla.

S diduga membuka lahan perkebunan dengan cara membakar di wilayah Teluk Dawan.

Polres Tebo menangani dua perkara karhutla dengan tersangka H dan Y.

Keduanya merupakan warga Suo-Suo, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo. Mereka diduga membakar lahan seluas lebih dari satu hektare untuk membuka lahan perkebunan.

Sementara itu, Polres Sarolangun menetapkan B, warga Limun, sebagai tersangka.

Kemudian, Polres Merangin menetapkan AA, warga Bangko Barat, sebagai tersangka.

Keduanya diduga membuka lahan dengan cara membakar. Luas lahan yang terbakar masing-masing sekitar satu hektare.

“Dari sepuluh tersangka yang ditangani Polres-Polres tersebut, luas lahan yang mereka bakar totalnya 17,25 hektare dan semuanya membuka lahan untuk perkebunan pribadi,” ujar Taufik.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan sejumlah aturan terkait pembakaran lahan.

Mereka dikenakan ketentuan dalam UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.(*)

(Editor: Aldie Prasetyo | Source: Tribunjambi.com)

Al Haris Ajak Mahasiswa Jadikan Budaya Jambi Jadi Kekuatan Ekonomi dan Identitas Daerah

Al Haris mengajak generasi muda, khususnya mahasiswa Universitas Jambi (UNJA), untuk tidak hanya menjaga budaya sebagai warisan leluhur, tetapi juga mengembangkannya menjadi kekuatan ekonomi kreatif dan identitas daerah.(Ist)

JAMBI – Gubernur Jambi Al Haris mengajak generasi muda, khususnya mahasiswa Universitas Jambi (UNJA), untuk tidak hanya menjaga budaya sebagai warisan leluhur, tetapi juga mengembangkannya menjadi kekuatan ekonomi kreatif dan identitas daerah di tengah persaingan global.

Pesan itu disampaikan Al Haris saat mendampingi Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon memberikan kuliah umum bertema “Pemajuan Kebudayaan dalam Perspektif Ekonomi Budaya” di Auditorium Graha Singadekane Kampus UNJA, Telanaipura, Jumat (31/7/2026).

Menurut Al Haris, Jambi memiliki modal budaya yang sangat kuat, mulai dari Kompleks Percandian Muaro Jambi, tradisi Melayu, hingga keberagaman budaya yang masih hidup di tengah masyarakat. Potensi tersebut dinilai dapat menjadi sumber inovasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah jika dikelola secara berkelanjutan.

“Kami di Provinsi Jambi berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menjaga dan mengembangkan kebudayaan. Kampus seperti UNJA menjadi rumah besar lahirnya pemikir-pemikir budaya yang mampu membawa Jambi dikenal lebih luas,” kata Al Haris.

Ia berharap mahasiswa tidak hanya mempelajari budaya di ruang kelas, tetapi juga mampu menghadirkan inovasi yang mengangkat nilai-nilai budaya lokal menjadi bagian dari pengembangan ekonomi kreatif.

Menurutnya, budaya tidak boleh dipandang sebagai peninggalan masa lalu semata, melainkan sebagai aset pembangunan yang mampu membuka peluang di sektor pariwisata, industri kreatif, hingga riset.

“Anak muda Jambi harus bangga dengan budayanya sendiri. Jangan sampai kita kalah mempromosikan budaya daerah. Budaya bisa menjadi energi pembangunan sekaligus memperkuat identitas daerah,” ujarnya.

Al Haris juga mengapresiasi perhatian Kementerian Kebudayaan terhadap Jambi melalui pelaksanaan kuliah umum tersebut. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat menjadi kunci untuk mempercepat upaya pelestarian sekaligus pemanfaatan budaya bagi kesejahteraan masyarakat.(Adz)

Bank Jambi Tunggu Hasil Audit Forensik, Sudirman: Fokus Benahi Sistem dan Tuntaskan Kerugian

TUNGGU HASIL AUDIT FORENSIK - Bank Jambi masih menunggu hasil audit forensik IBM untuk menentukan langkah penyelesaian kerugian akibat insiden siber yang mencapai lebih dari Rp144 miliar.(Ist)

JAMBI – Sekretaris Daerah Provinsi Jambi yang juga Komisaris Utama Bank Jambi, Sudirman, menanggapi penangkapan pelaku dugaan peretasan Bank Jambi oleh kepolisian.

Sudirman menegaskan pihaknya menghormati seluruh proses hukum yang saat ini tengah berjalan di Polda Jambi terkait insiden siber yang menimpa Bank Jambi.

Terkait kerugian yang ditimbulkan akibat insiden siber tersebut, yang mencapai lebih dari Rp144 miliar, Sudirman mengatakan Bank Jambi telah melakukan audit forensik yang melibatkan tim ahli dari IBM.

Saat ini, manajemen masih menunggu hasil akhir audit tersebut sebagai dasar untuk menentukan langkah strategis selanjutnya.

"Bank Jambi sudah melakukan audit forensik oleh IBM, hanya saja kita sedang menunggu hasil finalnya. Nanti hasil finalnya seperti apa, karena kita tidak mengejar dari pelaku tindak pidananya. Kita mengejar dari sistem yang diimplementasikan oleh Bank Jambi sebagai bentuk kerja sama dengan pihak vendor," ujarnya, Minggu (19/7/2026).

Menurut Sudirman, hasil audit forensik akan menjadi dasar untuk mengetahui secara menyeluruh kronologi kejadian, penyebab insiden, titik kelemahan sistem, serta pihak yang bertanggung jawab.

Karena itu, manajemen memilih tidak berspekulasi sebelum hasil resmi audit diterima.

Apabila hasil audit menunjukkan adanya kelalaian dari pihak vendor yang mengakibatkan kerugian tersebut, Bank Jambi akan mengacu pada ketentuan dalam perjanjian kerja sama yang telah disepakati.

Berdasarkan kontrak, penyelesaian kerugian akan diupayakan terlebih dahulu melalui jalur musyawarah. Namun, apabila tidak tercapai kesepakatan, Bank Jambi akan menempuh jalur hukum melalui gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi.

Sudirman juga menegaskan penangkapan tiga tersangka oleh kepolisian tidak serta-merta berkaitan dengan proses pengembalian kerugian yang dialami Bank Jambi.

"Tertangkapnya tiga orang itu sama sekali tidak berkorelasi dengan pengembalian uang. Kalau pidana kan tidak ada hubungannya dengan pengembalian. Pengembalian itu nanti muaranya pada musyawarah atau pada gugatan perdata," katanya.

Hingga saat ini, peluang untuk memulihkan sisa kerugian masih terbuka. Dari total kerugian sekitar Rp144 miliar, Bank Jambi sejauh ini telah berhasil mengamankan sekitar Rp18 miliar.

Sementara itu, terkait rincian hasil audit forensik maupun identitas vendor yang bekerja sama dengan Bank Jambi, Sudirman menyebut hal tersebut merupakan kewenangan jajaran direksi Bank Jambi untuk menyampaikannya.(*)

Gubernur Al Haris Apresiasi Polda Jambi ungkap Pembobol Bank Jambi

Gubernur Jambi Al Haris Apresiasi Polda Jambi atas penangkapan tersangka Peretas Bank Jambi.(Ist)

Jambi, Merdekapost.com – Pengungkapan kasus peretasan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Jambi mendapat apresiasi dari Gubernur Jambi Al Haris.

Ia menilai keberhasilan polisi menangkap para pelaku menjadi langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Bank Jambi.

“Alhamdulillah, kami mengapresiasi Polda Jambi yang telah bekerja keras mengungkap kasus ini. Masyarakat tentu menunggu kepastian hukum atas peristiwa yang sempat meresahkan para nasabah,” kata Al Haris, Selasa (14/7/2026).

Kasus yang sempat menjadi perhatian publik sejak Februari 2026 itu kini mulai menemui titik terang. Setelah hampir lima bulan melakukan penyelidikan, penyidik Direskrimsus Polda Jambi menangkap tiga orang yang diduga menjadi bagian dari jaringan peretasan.

3 Tersangka yang sudah diamankan Polda jambi. (Ist)

Ketiganya masing-masing berinisial DD (32), TAS (33), dan AA (35), warga Jawa Barat. Berdasarkan hasil penyidikan, mereka diduga memiliki peran berbeda dalam membantu aksi kejahatan siber yang menyasar rekening nasabah Bank Jambi.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi Kombes Pol Taufik Nurmandia mengungkapkan, jaringan tersebut dikendalikan oleh seseorang bernama Alcaz yang merupakan warga negara Bulgaria.

“DD berhubungan langsung dengan Alcaz,” ujar Taufik.

Menurut penyidik, DD bertugas mencari orang yang bersedia membuka rekening Bank Jambi dan rekening aset kripto. Tugas itu dijalankan bersama TAS hingga berhasil merekrut sekitar 45 orang.

Setiap rekening yang berhasil disiapkan dihargai Rp5 juta oleh Alcaz. Namun kepada pemilik rekening, pelaku hanya memberikan imbalan sekitar Rp1 juta hingga Rp1,5 juta.

Sementara AA bertugas mendokumentasikan seluruh identitas, data rekening, nomor telepon hingga kata sandi yang kemudian diserahkan kepada DD untuk diteruskan kepada Alcaz.

Penyidik menduga seluruh rekening dan data tersebut dimanfaatkan sebagai bagian dari skema kejahatan siber yang menyebabkan sejumlah nasabah Bank Jambi kehilangan saldo pada 22 Februari 2026.

Menanggapi perkembangan itu, Al Haris berharap proses hukum terus dikembangkan hingga seluruh jaringan, termasuk aktor intelektual yang berada di luar negeri, dapat diproses sesuai ketentuan hukum.

“Kami berharap pengusutan tidak berhenti pada pelaku yang sudah ditangkap. Jika memang masih ada jaringan lain, termasuk pengendalinya, tentu harus dikejar agar kasus seperti ini tidak kembali terjadi,” ujarnya.

Al Haris juga memastikan Pemerintah Provinsi Jambi akan terus mendukung langkah Bank Jambi dalam memperkuat sistem keamanan digital agar pelayanan kepada masyarakat semakin aman dan kejadian serupa tidak terulang.

“Keamanan sistem Bank Jambi harus terus diperkuat agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga dan kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” tegasnya.(Red)

5 Pejabat Eselon II Pemprov Jambi Dilantik Malam ini, Putra Kerinci Nasrul Dilantik sebagai Kadis Perkim

5 Pejabat Eselon II Pemprov Jambi Dilantik Gubernur Al Haris Malam ini, Bertemapt di Rumah Dinas Gubernur Jambi.(Adz)

JAMBI, MERDEKAPOST.COM – Gubernur Jambi Al Haris dijadwalkan melantik lima pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) Pemerintah Provinsi Jambi pada Kamis (16/7/2026) malam di rumah dinas gubernur. Pelantikan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil seleksi terbuka jabatan yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu.

Salah satu pejabat yang menjadi perhatian masyarakat adalah Nasrul, putra Kabupaten Kerinci, yang akan resmi mengemban amanah sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Jambi. Kepercayaan yang diberikan kepada Nasrul dinilai menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Kerinci karena salah satu putra daerah dipercaya menduduki jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

Tertunda, Ini Daftar 5 Pejabat di Pemprov Jambi yang akan Dilantik Gubernur Al Haris

Pelantikan lima pejabat tersebut awalnya dijadwalkan berlangsung pada Kamis pagi. Namun, agenda itu ditunda karena Gubernur Al Haris mendampingi kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Provinsi Jambi. Setelah agenda kenegaraan selesai, pelantikan dijadwalkan berlangsung pada Kamis malam.

Kelima pejabat yang akan dilantik merupakan peserta dengan nilai terbaik dalam seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama. Pengisian jabatan definitif ini diharapkan mampu memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Selain Nasrul, pejabat lain yang akan dilantik adalah M. Umar sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Bustanul Arifin sebagai Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi, drg. Iwan Hendrawan sebagai Direktur RSUD Raden Mattaher Jambi, serta Atma Jaya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Provinsi Jambi.

5 Pejabat Eselon II Pemprov Jambi yang dilantik.(Adz)

Pelantikan ini menandai berakhirnya proses seleksi terbuka yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi untuk mengisi sejumlah jabatan strategis. Dengan hadirnya pejabat definitif, diharapkan pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan optimal.

Bagi masyarakat Kerinci, pelantikan Nasrul menjadi momentum yang membanggakan. Kehadirannya sebagai kepala dinas di tingkat provinsi diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten dan kota di Jambi.

Masyarakat kini menantikan langkah awal para pejabat yang baru dilantik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di instansi masing-masing. Gubernur Al Haris juga diharapkan memberikan arahan agar seluruh pejabat bekerja secara profesional, berintegritas, serta berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Daftar 5 Pejabat yang Dilantik:

M. Umar – Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
Nasrul – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi.
Bustanul Arifin – Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi.
drg. Iwan Hendrawan – Direktur RSUD Raden Mattaher Jambi.
Atma Jaya – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Provinsi Jambi.(Red)

Tertunda, Ini Daftar 5 Pejabat di Pemprov Jambi yang akan Dilantik Gubernur Al Haris

Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris

JAMBI, MERDEKAPOST.COM - Daftar 5 pejabat di Pemerintah Provinsi Jambi yang akan dilantik Gubernur Al Haris hari ini.

Awalnya, pelantikan 5 pejabat pemenang lelang jabatan akan digelar pada Kamis (16/7/2026) pagi, namun urung dilakukan karena bersamaan dengan kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pelantikan dijadwalkan ulang pada Kamis malam di rumah dinas Gubernur Jambi di kawasan Pasar, Kota Jambi.

Pejabat yang akan dilantik merupakan peraih nilai tertinggi pada lelang jabatan yang digelar Pemprov Jambi beberapa waktu lalu.

Berikut daftar nama 5 pejabat Eselon II di Jambi yang akan dilantik:

1. M. Umar akan dilantik menjadi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

2. Nasrul akan dilantik menjadi Kepala Dinas Pemukiman Provinsi Jambi

3. Bustanul Arifin akan dilantik menjadi Kepala Biro Administrasi Pimpinan

4. drg Iwan Hendrawan akan dilantik menjadi Direktur RSUD Raden Mattaher

5. Atma Jaya akan dilantik menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Provinsi Jambi. (*)

Dampingi Wapres Gibran, Gubernur Al Haris Perjuangkan MRI Baru dan Tambahan Dokter Spesialis RSUD Raden Mattaher

Gubernur Jambi, Al Haris dampingi Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, melakukan kunjungan kerja ke RSUD Raden Mattaher Jambi, Kamis (16/7/2026).(mpc)

Jambi, Merdekapost.com – Gubernur Jambi, Al Haris dampingi Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, melakukan kunjungan kerja ke RSUD Raden Mattaher Jambi, Kamis (16/7/2026).

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Pusat memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terus mengalami peningkatan, baik dari sisi fasilitas maupun sumber daya manusia (SDM).

Setibanya di rumah sakit, Wapres Gibran langsung meninjau sejumlah ruang pelayanan. Ia menyapa pasien yang sedang berobatsekaligus berdialog dengan keluarga pasien, di RSUD Raden Mattaher Jambi.

Dalam kesempatan itu, Pemerintah Provinsi Jambi memanfaatkan kunjungan Wakil Presiden untuk menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak yang masih dihadapi RSUD Raden Mattaher. Salah satunya adalah pengadaan alat Magnetic Resonance Imaging (MRI) baru guna menggantikan alat lama yang telah beroperasi sejak tahun 2014.

"Kami menyampaikan bahwa MRI kita yang lama tahun 2014. Kita minta ada percepatan dari Kementerian Kesehatan, yang semula direncanakan tahun 2027, agar bisa didatangkan tahun ini," ujar Gubernur Jambi Al Haris melalui Direktur Utama RSUD Raden Mattaher Jambi, drg. Iwan Hendrawan.

Selain kebutuhan peralatan medis, Iwan Hendrawan juga menyoroti keterbatasan tenaga dokter spesialis, khususnya dokter jantung. Menurutnya, proses pendidikan dokter spesialis membutuhkan waktu cukup lama sehingga pelayanan masih terkendala oleh minimnya SDM.

"Untuk dokter jantung juga kami sampaikan, karena kalau yang sekolah harus menunggu dua tahun lagi. Ini memang persoalan SDM yang masih menjadi kendala," katanya.

Ia menambahkan, masih terdapat beberapa dokter spesialis yang belum tersedia di RSUD Raden Mattaher. Namun, kebutuhan tersebut diharapkan dapat dipenuhi melalui dukungan Kementerian Kesehatan.

Iwan Hendrawan menyebut, Wakil Presiden Gibran memberikan respons positif terhadap berbagai usulan yang disampaikan. Pemerintah Pusat, kata dia, siap membantu pemenuhan kebutuhan rumah sakit, mulai dari percepatan pengadaan alat kesehatan hingga penguatan layanan bedah yang selama ini masih memerlukan waktu tunggu cukup lama.

"Pak Wapres akan membantu apa yang kita butuhkan, termasuk bedah yang membutuhkan waktu lama," pungkasnya. (adz)

Unesco Segera Turun ke Geopark Merangin, Al Haris Minta Tambang Emas Ilegal Ditindak Tegas

GEOPARK: Aktivitas arung jeram di Geopark Merangin.(Ist)

JAMBI – Gubernur Jambi, Al Haris, meminta aparat penegak hukum mengambil langkah tegas terhadap aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), yang diduga mulai mendekati kawasan Taman Bumi (Geopark) Merangin.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga status Geopark Merangin menjelang proses revalidasi oleh UNESCO pada Agustus 2026.

Al Haris mengatakan, tim UNESCO dijadwalkan turun langsung ke Kabupaten Merangin untuk melakukan proses revalidasi sekaligus menilai kondisi kawasan Geopark Merangin.

Penilaian tersebut menjadi bagian penting dalam mempertahankan status Geopark Merangin sebagai UNESCO Global Geopark.

"Agustus nanti UNESCO akan turun ke lapangan untuk meninjau apakah situs Geopark itu masih terawat dan terpelihara dengan baik atau tidak. Tim dari Korea dan Prancis sudah memiliki jadwal untuk datang," kata Al Haris, Kamis (9/7).

Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, kondisi di sekitar kawasan Geopark mulai mengkhawatirkan.

Air di sejumlah lokasi dilaporkan sudah keruh akibat aktivitas tambang emas ilegal. Bahkan, aktivitas PETI disebut mulai mendekati kawasan situs Geopark.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Jambi telah meminta aparat kepolisian bersama instansi terkait untuk meningkatkan pengawasan sekaligus menindak para pelaku tambang ilegal yang beroperasi di sekitar kawasan tersebut.

"Saya mendapat informasi airnya sudah keruh, aktivitas PETI sudah banyak. Saya minta aparat, termasuk kepolisian, mengawal kawasan itu dan menindak para pelakunya," tegasnya.

Saat ditanya apakah aktivitas PETI telah masuk ke dalam kawasan Geopark, Al Haris tidak menjelaskan secara rinci.

Namun, ia mengakui telah menerima laporan bahwa aktivitas tambang ilegal sudah bergerak mendekati area yang menjadi bagian penting dari situs Geopark Merangin.

"Saya tidak bisa menyebut secara detail, tetapi informasinya aktivitas itu sudah sampai ke arah kawasan situs tersebut," ujarnya.

Bacaan Lainnya: Prabowo Minta Ferbrie Mengundurkan Diri dari Jampidsus: "Mundur dulu Baru Ditangkap!

Al Haris menambahkan, pengawasan terhadap kawasan Geopark akan dilakukan secara rutin melalui tim monitoring agar kondisi kawasan tetap terjaga menjelang proses penilaian UNESCO.

Ia mengingatkan, apabila UNESCO menilai kawasan Geopark Merangin tidak lagi terawat atau mengalami kerusakan akibat aktivitas masyarakat, termasuk pertambangan ilegal, maka status sebagai UNESCO Global Geopark dapat dicabut.

"Kalau situs itu dinilai tidak terpelihara, bahkan terganggu oleh aktivitas masyarakat, status Geopark dunia bisa dicabut. Itu tentu menjadi kerugian besar bagi Provinsi Jambi," pungkasnya.(Red)

Daftar 3 Besar Lelang 5 Jabatan Pemprov Jambi, Gubernur Akan Pilih yang Akan Dilantik

Jambi, Merdekapost.com - Daftar 3 besar peserta lelang jabatan di Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2026.

Pengumuman ini dikeluarkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi.

Pengumuman 3 peserta terbaik seleksi terbukla Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemprov Jambi ini bernomor 018/Pansel.JPT/Jambi/2026 dan mengacu pada Surat Rekomendasi Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: 33654/R-AK.02.03/SD/F/2026 tanggal 1 Juli 2026 hal Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Provinsi Jambi.

Berikut daftar nama 3 terbaik lelang 5 jabatan di Pemprov Jambi:

1. Direktur RSUD Raden Mattaher Jambi

drg. Iwan Hendrawan, MARS. (83,663)

NS. Aliyardi, S.Kep., M.M., M.K.M. (80,018)

Florensi Sihombing, SKM., M.Si. (79,155)

2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

H. Verry Ardiansyah, S.Sos., M.Si. (83,283)

Drs. Atma Jaya, M.Si. (83,028)

Drs. Amidy, M.Si. (82,783)

3. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

Nasrul, S.T., M.T. (81,928)

Desmarita, ST., M.Eng. (81,013)

Budi Saputra, S.IP. (79,768)

4. Kepala Dinas Pendidikan

M. Umar My. S.E., M.M. (81,543)

Hendri Yulianto, S.Pd. (80,413)

Hj. Euis Novitasari, S.E., M.M. (78,523)

5. Kepala Biro Administrasi Pimpinan

Bustanul Aripin, S.E., M.E. (81,053)

Padli Saleh, S.STP., M.Si (80,988)

Drs. Revo Anhar, M.Si. (80,643)

Pada pengumuman yang dikeluarkan, ketua panitia seleksi Sukamto Satoto memberi keternagan dapat direkomendasi.

Hasil seleksi ini akan diserahkan kepada Gubernur Jambi selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Peta

Nantinya Gubernur Jambi akan memilih satu nama yang akan dilantik untuk masing-masing jabatan. (*)

Gubernur Al Haris Imbau Putra Daerah Dokter Umum ikut Program PPDS Gratis

Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH bersama Bupati Monadi saat melakukan peletakan batu pertama pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bukit Tengah Kabupaten Kerinci.(Adz)

Kerinci, Merdekapost.com – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH, melakukan peletakan batu pertama pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bukit Tengah Kabupaten Kerinci, Minggu (05/07/2026). Kegiatan yang berlangsung di area Rumah Sakit Umum Bukit Tengah ini menandai dimulainya pengerjaan fisik proyek yang diharapkan meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Kerinci dan sekitarnya.

Gubernur Al Haris didampingi Bupati Kerinci Monadi, Wakil Bupati Kerinci Murison, Sekda Kerinci Zainal Efendi, SP, M.Si, Kepala Dinas Kesehatan Kerinci H. Hermendizal, SE, SKM, MM, dan unsur Forkopimda Kabupaten Kerinci, OPD Provinsi Jambi dan OPD Kabupaten Kerinci, camat dan tokoh masyarakat serta undangan lainnya.

Dalam sambutan dan arahannya, Gubernur Al Haris menyatakan bahwa pembangunan rumah sakit ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten Kerinci untuk memperkuat kapasitas fasilitas layanan kesehatan di daerah dan wilayah perbatasan.

“Pembangunan Rumah Sakit Bukit Tengah akan memperpendek akses layanan kesehatan, mengurangi rujukan ke luar daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan medis bagi masyarakat Kerinci,” ujar Gubernur Al Haris.

Gubernur Al Haris menceritakan proses panjang yang membawa proyek ini sampai pada tahap pembangunan. “Pada saat kami baru dilantik tahun lalu saya mengajak langsung Bupati dan perwakilan daerah bertemu Menteri Kesehatan untuk menyampaikan kebutuhan fasilitas kesehatan Kerinci. Alhamdulillah, setelah melalui proses, yang begitu panjang permintaan kami disetujui,” kata Gubernur.

Gubernur menjelaskan bahwa meskipun Kerinci merupakan daerah induk, layanan rumah sakit sebelumnya terdampak pemekaran sehingga sebagian fasilitas berada di Kota Sungai Penuh. Kehadiran RSUD Bukit Tengah diharapkan menutup kekurangan layanan tersebut. “Kita berharap proyek ini berjalan cepat, Juli kita mulai, Desember target selesai bersamaan dengan pengadaan alat kesehatan (alkes),” tambahnya.

Gubernur Al Haris menegaskan komitmen pemantauan agar proses pembangunan berjalan lancar tanpa hambatan dan menyatakan bahwa pemerintah provinsi akan membantu menutup kekurangan yang diperlukan sebagai wakil pusat di daerah. Selain fasilitas bangunan dan alat, Gubernur juga menyoroti pentingnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten. RSUD nantinya direncanakan memiliki layanan hemodialisis (cuci darah), pusat jantung, dan kemoterapi, sehingga diharapkan warga tidak perlu lagi berobat ke luar daerah seperti Sumatera Barat atau Kota Jambi.

Untuk ketersediaan dokter spesialis, Gubernur menyebut program PPDS (Pendidikan Dokter Spesialis) sebagai jalur untuk meningkatkan jumlah dan kualitas dokter di daerah. Gubernur optimis setelah fasilitas lengkap dan SDM terpenuhi, pelayanan kesehatan di Kerinci akan memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“ada 3 PPDS yang diprogramkan dari jambi yakni Anestesi, Bedah dan Paru, Kuliahnya dijambi bekerjasama dirumah sakit jambi, palingan ada Zoom, silakan kalo ada yang siap program ini gratis, ” Tutupnya.(Adz)

Ketika Adat, Pemimpin dan Harapan Bertemu di Kenduri Sko 5 Desa Tanjung Pauh Mudik

Kerinci - Langit cerah menaungi Lapangan Bola Kaki Bukit Pulai, Tanjung Pauh Mudik, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Minggu (5/7/2026) sore. Ribuan masyarakat memadati lokasi Kenduri Sko Lima Desa, sebuah perayaan adat yang hanya digelar sekali dalam lima tahun.

Momentum sakral ini bukan sekadar ajang berkumpulnya anak jantan dan anak batino yang pulang ke kampung halaman. Kenduri Sko juga menjadi ruang pertemuan antara masyarakat adat dan para pemimpin daerah. Tiga kepala daerah hadir langsung dalam perhelatan tersebut, yakni Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H. bergelar Datuk Mangkubumi Setio Alam bersama istri Hj. Hesnidar Haris, S.E. bergelar Karang Setio, Bupati Kerinci Monadi, S.Sos., M.Si., dan Wali Kota Sungai Penuh Alfin, S.H.

Turut hadir pula Ketua TP PKK Kabupaten Kerinci Novra Wenti Monadi, S.Pd., Ketua TP PKK Kota Sungai Penuh Sri Kartini Alfin, S.Kep., Ners., Wakil Bupati Kerinci, Wakil Wali Kota Sungai Penuh, Sekda Kabupaten Kerinci, Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, anggota DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Kerinci-Kota Sungai Penuh, jajaran OPD Provinsi Jambi dan Kabupaten Kerinci, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.

Baca Juga:Merinding! Langit nan Kelabu jadi saksi, Pengasungan Sko Menyatukan Ingatan pada Leluhur

Dalam sambutannya, Gubernur Al Haris menegaskan bahwa Kenduri Sko bukan sekadar perayaan budaya, melainkan momentum untuk merawat sejarah, adat istiadat, dan identitas masyarakat Kerinci.

“Hidup dengan sejarah panjang, budaya, kemudian juga adat istiadat yang hari ini kita kumpulkan di lima tahun sekali,” ujar Al Haris.

Menurutnya, tradisi yang berlangsung secara berkala ini menjadi kesempatan istimewa untuk menghidupkan kembali nilai-nilai leluhur agar tetap terjaga dan diwariskan kepada generasi mendatang.

Para Pemimpin Negeri saat berfoto bersama penari massal yang ikut mensukseskan acara Festival Kenduri Sko 5 Desa Tajung Pauh Mudik.(Ist)

Di tengah kemeriahan Kenduri Sko, masyarakat juga menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi, terutama ancaman banjir dan kondisi infrastruktur di Tanjung Pauh Mudik. Menanggapi hal itu, Gubernur Al Haris berjanji akan memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum dan instansi terkait untuk segera melakukan kajian serta menyusun langkah penanganan.

“Kalau tidak ada dana di daerah, kita akan mengajukan ke pusat. Kalau perlu, kami tangani secara bertahap dari anggaran provinsi. Meski pelan-pelan, insya Allah akan kami upayakan,” tegasnya.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Gubernur Al Haris juga menyerahkan bantuan dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Jambi sebesar Rp25 juta untuk lima desa di Tanjung Pauh Mudik.

Baca Juga: Perkuat Komitmen Lestarikan Budaya: Dari Tanah Mendapo Sunge Pnoh 4 Gelar Adat Kehormatan Dianugerahkan

Sementara itu, Bupati Kerinci Monadi mengajak masyarakat untuk terus menjaga pusat-pusat adat yang menjadi identitas dan kekuatan sosial masyarakat Kerinci.

“Adat lamo, pusako, dan tradisi turun-temurun yang diwariskan oleh nenek moyang merupakan identitas dan kekuatan sosial kita. Kita harus bersama-sama menjaganya agar nilai-nilai kearifan lokal tetap hidup dan diwariskan kepada generasi mendatang,” ujarnya.

Baca Juga: Lantunan Syair Tari Iyo-Iyo Lagu Pusako Hipnotis Ribuan Pengunjung pada Kenduri Sko Tanjung Pauh Mudik

Monadi juga mengapresiasi kekayaan ungkapan adat yang masih terpelihara di tengah masyarakat, mulai dari Iyo-Iyo, Nek Mamak, Depati, Kato Rajo, hingga Kato Melimpah, yang selama ini menjadi peneguh tata kehidupan adat di desa-desa.

Di sisi lain, ia mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan tantangan zaman. Perkembangan teknologi, katanya, menghadirkan kemudahan sekaligus ancaman, seperti maraknya judi online dan peredaran narkotika yang dapat merusak sendi keluarga dan kehidupan bermasyarakat.

“Kepada para orang tua, khususnya anak batino dan anak jantan di Tanjung Pauh, tunjukkan teladan yang baik. Ajarkan mereka kearifan lokal, disiplin, serta kemampuan menghadapi godaan teknologi,” pungkasnya.

Di bawah langit cerah Tanjung Pauh Mudik, Kenduri Sko Lima Desa kembali membuktikan dirinya bukan sekadar seremoni adat. Ia menjadi ruang pulang bagi ingatan kolektif, tempat bertemunya pemimpin dan masyarakat, sekaligus panggung untuk memastikan warisan leluhur tetap hidup di tengah arus perubahan zaman.(Adz)

Perkuat Komitmen Lestarikan Budaya: Dari Tanah Mendapo Sunge Pnoh 4 Gelar Adat Kehormatan Dianugerahkan

SUNGAI PENUH – Pemerintah Kota Sungai Penuh terus memperkuat pelestarian adat dan budaya sebagai bagian dari pembangunan daerah. Komitmen itu terlihat dalam pelaksanaan Kenduri Sko 6 Luhah Sungai Penuh di Tanah Mendapo, Sabtu (4/7/2026), dengan mengusung tema "Membudayakan Masyarakat Adat yang Beradab."

Prosesi adat berlangsung khidmat saat Lembaga Kerapatan Adat Enam Luhah Sungai Penuh menganugerahkan gelar kehormatan kepada sejumlah kepala daerah dan pimpinan pemerintahan sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi mereka dalam menjaga nilai-nilai adat serta membangun daerah.

4 Gelar adat Kehormatan:

Wali Kota Sungai Penuh Alfin, S.H. menerima gelar kehormatan adat Depati Susun Negroi Tanoh Sunge Pnoh.
Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh Alpian menerima gelar Depati Setyo Negroi Tanoh Sunge Pnoh.
Gubernur Jambi Al Haris menerima gelar Depati Amanah Negroi Tanoh Sunge Pnoh
Bupati Kerinci Monadi menerima gelar Depati Sinaro Bumi Sakti.

Penganugerahan gelar berlangsung secara sakral dengan mengikuti tata cara adat yang diwariskan secara turun-temurun. Gelar tersebut menjadi simbol penghormatan sekaligus amanah untuk menjaga kelestarian adat, memperkuat persatuan, dan mendorong pembangunan yang berpijak pada nilai-nilai budaya.

Wali Kota Alfin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan para pemangku adat. Menurutnya, gelar yang diterimanya merupakan amanah besar untuk terus menghidupkan nilai-nilai adat di tengah masyarakat.

Wali Kota Sungai Penuh Alfin, S.H. menerima gelar kehormatan adat Depati Susun Negroi Tanoh Sunge Pnoh.

"Gelar adat ini bukan sekadar penghormatan bagi pribadi saya, tetapi amanah untuk terus menjaga, merawat, dan melestarikan adat istiadat yang menjadi jati diri masyarakat Sungai Penuh. Pemerintah Kota Sungai Penuh akan terus bersinergi dengan lembaga adat dalam membangun daerah tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya yang diwariskan para leluhur," ujar Alfin.»

Alfin menegaskan pembangunan daerah harus berjalan seiring dengan pelestarian budaya. Menurutnya, adat merupakan fondasi yang membentuk karakter masyarakat sekaligus menjadi identitas Kota Sungai Penuh di tengah perkembangan zaman.

Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh Alpian menerima gelar Depati Setyo Negroi Tanoh Sunge Pnoh

Kenduri Sko 6 Luhah juga menampilkan beragam pertunjukan seni dan budaya tradisional yang menggambarkan kekayaan warisan leluhur masyarakat Sungai Penuh. Ribuan warga memadati lokasi kegiatan dan mengikuti seluruh rangkaian acara dengan antusias.

Gubernur Jambi Al Haris menerima gelar Depati Amanah Negroi Tanoh Sunge Pnoh

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Sungai Penuh Azhar Hamzah, Bupati Kerinci Monadi, Ketua dan Anggota DPRD Kota Sungai Penuh, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Sungai Penuh, para pemangku adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta ribuan masyarakat dari berbagai wilayah.

Bupati Kerinci Monadi menerima gelar Depati Sinaro Bumi Sakti.

Melalui Kenduri Sko 6 Luhah Sungai Penuh, Pemerintah Kota Sungai Penuh kembali menegaskan komitmennya menjadikan adat dan budaya sebagai pilar utama pembangunan daerah. Sinergi antara pemerintah, lembaga adat, dan masyarakat diharapkan terus memperkuat persatuan, menjaga warisan budaya, serta mewujudkan Sungai Penuh yang maju, berbudaya, dan tetap berakar pada nilai-nilai luhur.(*)