Projo Bantah Sudah Nyatakan Dukungan ke Ganjar

Sekjen DPP Relawan Pro Jokowi (Projo), Handoko membantah telah menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 (CNN Indonesia)

Jakarta - Sekjen DPP Relawan Pro Jokowi (Projo), Handoko membantah telah melabuhkan dukungan kepada bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan Handoko merespons kabar kelompok Projo telah resmi mendukung Ganjar.

"Jadi Projo yang benar itu sampai sekarang itu tegak lurus sama Pak Jokowi, belum menentukan pilihan politik mau ke siapa capresnya," ujar Handoko kepada CNNIndonesia.com, Jumat (15/9) malam

Handoko juga mengatakan organisasi Projo sah ialah Projo diketuai Menkominfo, Budi Arie Setiadi.

Ia juga mengatakan saat ini Projo masih masih mengikuti arahan Presiden Joko Widodo yang belum memberi arahan.

"Kalau Projo yang bener itu ya memang sampai sekarang tegak lurus sama Pak Jokowi. Sampai sekarang kan perintahnya kan jelas, ojo kesusu, ojo grusa grusu," ungkapnya.

Handoko mengatakan Projo belum memikirkan langkah hukum terkait klaim Projo pimpinan Haposan Simorangkir.

"Nanti kami pikirkan apa yang perlu kita lakukan," ucapnya.

Soal Arahan Gus Yahya Tak Bawa PBNU ke Politik, Gus Imin : Setuju, PKB Dukung!

PKS pasang spanduk Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Kantor DPP PKS usai resmi berikan dukungan sebagai paslon.  Foto: kumparan

MERDEKAPOST - Bacawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sepakat dengan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf agar tidak membawa PBNU dalam ajang pilpres 2024. Ia menyebut PKB akan menjalankan hal tersebut.

"Setuju (tidak bawa PBNU) itu keputusan yang harus didukung PKB juga mendukung sikap itu," kata Cak Imin di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Jumat (15/9).

Dia pun mengaku tak masalah jika PBNU tidak memberikan dukungan kepadanya dan Anies Baswedan.

BACA JUGA: Gus Yahya: Saya Termasuk Pendiri PKB, Tapi Sebagai Ketum PBNU Tak Boleh Seret NU

"Ya demokrasi kan memberi kebebasan semua warga untuk menentukan pilihannya," tutup Ketum PKB itu.

Bacawapres dari Koalisi Perubahan, Muhaimin Iskandar, usai menunaikan salat Jumat di Masjid Al Fathu, Soreang, Kabupaten Bandung, Jumat (15/9/2023). Foto: kumparan

Sebelumnya, Gus Yahya memastikan, PKB memang dulu dibentuk oleh PBNU atas usulan dari berbagai tokoh. Tapi, setelah itu, PBNU tak punya kewajiban untuk turut campur urusan PKB.

"Nah, sudah dibuatkan, nah silakan partainya, PBNU ya tidak bisa lagi kemudian diharuskan untuk menyuapi partai yang dibentuk ini. Silakan jalan berkompetisi dengan yang lain secara rasional," kata Gus Yahya menjawab pertanyaan wartawan di gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (15/9).

Gus Yahya menegaskan hubungan PBNU dengan parpol lainnya tidak ada yang spesial. Artinya, semua partai sama kedekatannya dan jaraknya dengan PBNU.

"Hubungan dengan PKB memang tidak erat. Sama tidak eratnya PBNU dengan partai lain karena semuanya ini kita anggap sama," kata Gus Yahya.(adz)

Gus Yahya: Saya Termasuk Pendiri PKB, Tapi Sebagai Ketum PBNU Tak Boleh Seret NU

KH Yahya Cholil Staquf (Ketua PBNU)

MERDEKAPOST - Ketum , Yahya Cholil Staquf, menegaskan seluruh pengurus PBNU tak boleh mengatasnamakan lembaga jika ingin menunjukkan dukungan . Ia memberikan contoh, meski ia merupakan salah satu pendiri , namun ia tak bisa menyeret PBNU untuk ikut.

"Saya sendiri misalnya, saya ini termasuk pendiri PKB. Bahkan sebelum dibicarakan di PBNU waktu itu, saya ikut serta memulai pembicaraan dengan sejumlah kiai," jelas Yahya dalam konferensi persnya, Jumat (15/9).

Saat itu, menurut Yahya, pembicaraan awal soal PKB bahkan dilakukan di rumahnya di Rembang, Jawa Tengah. Ia adalah bagian dari tim yang menyiapkan berbagai dokumen dan menyerahkannya ke PBNU agar digunakan untuk mendirikan partai.

"Saya enggak pernah keluar dari PKB sampai hari ini. Tapi sebagai ketum PBNU saya tidak boleh menyeret NU dalam PKB, partai lain, untuk dukung calon ini itu, karena tidak diperbolehkan oleh norma organisasi," tegasnya.

Ia menyebut, saat ini hubungan antara PBNU dengan PKB maupun partai lain sama saja. Tak ada hubungan yang spesial meski PKB lahir dari PBNU.

"PBNU tidak bisa lagi kemudian diharuskan untuk menyuapi partai yang dibentuk ini. Silakan jalan. Berkompetisi dengan yang lain secara rasional. Kami juga persilakan masyarakat untuk menilai partai yang ada secara rasional," tutupnya.(ADZ)

Soal Pengumuman Cawapres, Ini Jawaban Anies

Bacapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan menyinggung bakal calon wakil presiden yang akan mendampinginya di Pilpres 2024 mendatang. (doc/ist)

Jakarta, Merdekapostcom - Bakal calon presiden (Bacapres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan menyinggung soal bakal calon wakil presiden yang akan mendampinginya di Pilpres 2024 mendatang.

Dia mengaku akan mengumumkan calon wakil presiden ini ketika waktunya memang sudah tiba. Hal ini diungkap Anies setelah melakukan pertemuan dengan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Salim Segaf Al-Jufri di daerah Pejaten, Jakarta Selatan.

"Nanti, itu nanti saat waktunya sudah tiba," kata Anies saat ditanya wartawan perihal pendampingnya di Pilpres, Sabtu (26/8).

Hal sama juga diungkap oleh Salim Segaf yang menyebut urusan calon wakil presiden merupakan hak Anies untuk memilih dan mengumumkan. Hal ini juga sesuai dengan perjanjian yang dilakukan ketiga anggota partai koalisi KPP, yakni NasDem, PKS, dan Demokrat.

Lihat Juga :Hasil Survei Terbaru PKB Tembus 3 Besar, Jazilul: Berkat Do'a Para Ulama dan Kerja Keras Seluruh Kader

"Kaitan cawapres semua diserahkan ke capres. Tinggal nanti pak Anies, kita paham cari timing yang tepat untuk mengumumkan siapa yang pantas mendampingi beliau," kata Salim Segaf.

Lagi pula menurut Salim kriteria yang disuguhkan terkait cawapres ini juga sejalan dengan semua keinginan partai koalisi. Kriteria itu antara lain harus nasionalis dan religius, sepakat dengan keinginan Anies selaku capres, dan memiliki peluang besar untuk menang.

"Elektabilitasnya harus bisa mendongkrak suara pasangan (Anies selaku bacapres)," kata dia.

Dia juga menyebut dalam pertemuan antara dirinya dengan Anies pagi ini memang sama sekali tidak membahas soal cawapres. Pertemuan itu murni untuk mendiskusikan langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan ke depan.

"Enggak (bahas) semua diserahkan ke Pak Anies," kata dia.

Lihat Juga: Wacana Duet Ganjar-Anies, Pengamat: Demokrat Cenderung Hengkang

Terkait munculnya isu Ganjar-Anies untuk Pilpres 2024 nanti, Salim Segaf menyebut semua anggota partai tetap teguh untuk mengusung Anies sebagai Capres bukan Cawapres.

"Kami di PKS semakin berpegang teguh pada apa yang sudah diputuskan, sangat jelas keputusannya memberi mandat kepada Anies sebagai capres," jelasnya. (ald)

Hasil Survei Terbaru PKB Tembus 3 Besar, Jazilul: Berkat Do'a Para Ulama dan Kerja Keras Seluruh Kader

DR. Jazilul Fawaid Waketum DPP PKB (Ketua LPP DPP PKB). (Doc/Ig)

JAKARTA | Merdekapost.com - Hasil survei Litbang Kompas pada 27 Juli-7 Agustus 2023 menunjukkan, elektabilitas Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berada di posisi tiga besar, menyalip Partai Golkar dan Partai Demokrat. 

Menurut hasil survei, partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar itu memperoleh elektabilitas sebesar 7,6 persen, naik 2,1 persen dibandingkan hasil survei pada Mei 2023. 

"Elektabilitas PKB itu tercatat sebagai yang tertinggi diraih sejak survei pada Januari 2015," tulis Litbang Kompas, dikutip dari Harian Kompas edisi Kamis (24/8/2023). 

Dengan pencapaian elektabilitas PKB yang berada pada posisi 3 besar, ini sekaligus membuktikan bahwa PKB telah mengokohkan diri menjadi salah satu partai besar, ini sangat penting terutama disaat-saat menjelang Pemilu 2024.

Berita Lainnya: Bertemu Ganjar, Gus Imin Menolak saat PKB Diajak Bergabung: "Saya Masih Bersama Pak Prabowo"

DR Jazilul Fawaid Waketum DPP PKB melalui akun Instagramnya menulis, berkat do'a para ulama dan kerja keras seluruh kader, insya Allah PKB akan terus  membesar.

"Berkat do'a para ulama dan kerja keras kader"

"Hasil kerja yang terpotret dari survey Litbang Kompas ini menjadi pelecut bagi kita untuk semakin bekerja keras lagi mendekati rakyat. Semangat!" Tulisnya di akun resminya @jazilulfawaid_real. 

Untuk diketahui, Perolehan elektabilitas PKB dalam survei ini menyalip Golkar dan Demokrat yang unggul pada survei sebelumnya. Berdasarkan survei pada Juli 2023, Partai Golkar berada di peringkat keempat dengan elektabilitas 7,2 persen, turun 0,1 persen dibandingkan hasil survei pada Mei 2023.  

Sementara itu, Partai Demokrat yang sebelumnya berada di peringkat ketiga ke peringkat kelima karena elektabilitasnya turun dari 8 persen menjadi 7 persen. 

Berita Terkait: Survei Litbang Kompas: PKB Tembus 3 Besar, Salip Golkar dan Demokrat

Selain PKB, elektabilitas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berada di posisi keenam juga menyalip Partai Nasdem yang duduk satu peringkat di bawahnya. Pada survei ini, PKS memperoleh elektabilitas 6,3 persen, naik signifikan dari 3,8 persen pada survei Mei 2023. 

Sedangkan, elektabilitas Nasdem tercatat turun dari 6,3 persen pada Mei menjadi 5,9 persen pada Agustus. Adapun posisi dua teratas masih diisi oleh PDI Perjuangan dengan elektabilitas 24,4 persen diikuti Partai Gerindra 18,9 persen.

Berita Terkait Lainnya:

Survei Litbang Kompas: PDIP Unggul, Disusul Gerindra dan PKB

Partai-partai lainnya berada di bawah ambang batas parlemen 4 persen, yakni Partai Amanat Nasional (3,4 persen), Partai Persatuan Indonesia (3,4 persen), dan Partai persatuan Pembangunan (1,6 persen). 

Metode ini menggunakan tingkat kepercayaan 95 persen, serta margin of error penelitian ±2,65 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. 

Survei ini dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas. (Penulis: Heri Zaldi | Editor: Aldie Prasetya |  Sumberdata: Kompas.com).

Ternyata PKB Pernah Gertak Golkar & PAN Agar Tak Usulkan Cawapres, Ngotot Duetkan Prabowo Gus Imin

Ternyata bergabungnya PAN dan Partai Golkar dengan Partai Gerindra dan PKB tanpa mengusulkan nama Cawapres di Pilpres 2024 (doc |  ist  )

 JAKARTA | MERDEKAPOST.COM - Ternyata bergabungnya PAN dan Partai Golkar dengan Partai Gerindra dan PKB tanpa mengusulkan nama Cawapres di Pilpres 2024.

Sebab Prabowo Subianto disebut akan dipasangkan dengan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Hal itu berdasarkan keinginan dari PKB, meski dua partai politik baru bergabung.

Daniel Jonathan selaku Ketua DPP PKB mengakui bahwa keputusan mengenai siapa cawapres pendamping Prabowo Subianto masih akan dimusyawarahkan.

Namun dia menegaskan sejauh ini pemegang keputusan tetap berada di tangan Ketum Partai Gerindra dan Cak Imin.

Baca Juga: PPP Tegaskan Baru Akan Bersikap Jika Sandi Tak Jadi Cawapres Ganjar

"Ya dimusyawarahkan saja, tetapi kunci pemegang keputusan hanya dua, Pak Prabowo dan Cak Imin. Kita lihat saja," ujar Daniel seusai menghadiri sidang Tahunan MPR RI 2023 di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023), dilansir dari Tribunnews.com.

Anggota Komisi IV DPR RI ini pun meyakini jika Muhaimin Iskandar lah yang akan dipilih menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

"Sejauh ini PKB Optimis yah. Kenapa, karena Pak Prabowo selama ini dikenal sebagai seorang kesatria, sebagai seorang yang patriot yang selalu memegang komitmennya," ungkap Daniel.

Daniel menegaskan hal tersebut sesuai keputusan Muktamar PKB, bahwa wajah Muhaimin diperjuangkan untuk masuk dalam surat suara di Pilpres 2024.

Baca Juga: Ini Alasan PAN dan Golkar Dukung Prabowo Ketimbang Ganjar dan Anies

"Ya kalau itu posisi PKB, PKB hanya punya proposal tunggal (Cak Imin cawapres) karena itu menyangkut muktamar," kata Daniel.

Sebelumnya, elit PKB yang lain pernah mengultimatum Golkar dan PAN bahwa tidak boleh mengusul cawapres bila bergabung ke koalisi yang telah mereka bentuk bersama Gerindra sejak setahun yang lalu.

Prabowo - Muhaimin Iskandar

Hal itu ditegaskan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Syaiful Huda, seperti dilansir dari Tribunnews.com.

Dia mengatakan partainya tak menolak bila PAN dan Golkar bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang digagasnya bersama Gerindra.

Namun PKB memberikan syarat atau catatan untuk Golkar dan PAN, bahwa bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto tetap Muhaimin Iskandar, bukan dari usulan dua partai itu.

"Ya kira-kira begitu (tetap Cak Imin cawapres)," kata Huda di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/7/2023).

Huda juga menyebut partainya tak memaksa PAN dan Golkar gabung KKIR.

Mengingat PKB dan Gerindra berdua saja sudah memenuhi presidential threshold 20 persen syarat ambang batas mencalonkan capres-cawapres di Pilpres 2024.

"Jadi kalau mau jalan sendiri sebagai sesama partai ya oke, tapi kalau mau gabung ya dengan catatan tadi," ujarnya.

Baca Juga: Prabowo Didukung 5 Parpol, PDIP Respons "Kami Biasa Dikeroyok"

Dia menjelaskan bila PAN dan Golkar bergabung, maka pembagian jatahnya di luar cawapres.

"Artinya power sharingnya ya di luar cawapres," kata Huda.

Tak hanya dengan PAN dan Golkar, PKB juga memberikan syarat apabila PDI Perjuangan (PDIP) ingin mengajaknya bergabung mengusung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Syaiful Huda mengatakan syarat PKB dalam berkoalisi dengan PDIP lagi-lagi adalah Cak Imin harus jadi cawapres.

"Tergantung PDIP. Karena proposal kami tunggal, di mana pun koalisi, proposal kita tunggal Cak Imin sebagai cawapres," kata Huda. 

(HZA | Tribunnews.com | Editor: hza Merdekapost )