MERDEKAPOST.COM

Anies Tak Setuju DPR Dibubarkan: yang Harus Direformasi Adalah Orang-orang di dalamnya

Anies Baswedan Mantan Gubernur DKi Jakarta tegaskan Tak Setuju DPR Dibubarkan: yang Harus Direformasi Adalah Orang-orang di dalamnya.(mpc)

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022, Anies Baswedan, menegaskan pentingnya peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Hal itu disampaikannya saat menjawab pertanyaan seorang mahasiswa dalam sesi dialog di Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta.

Dalam sesi tanya jawab, Aril Akbar, mahasiswa dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP), bertanya tentang pandangan Anies terkait pernyataan almarhum Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), soal penghapusan DPR.

Aril mempertanyakan apakah penghapusan DPR bisa menjadi solusi untuk mengatasi kebingungan publik terhadap fungsi lembaga legislatif tersebut.

Menanggapi hal itu, Anies menegaskan bahwa DPR sebagai lembaga tetap sangat dibutuhkan dalam sistem demokrasi.

“Soal DPR, DPR itu adalah lembaga yang kita butuhkan,” ujar Anies seperti dikutip dari kanal YouTube resminya, Rabu (17/9/2025).

Anies menjelaskan bahwa DPR adalah lembaga tinggi negara yang memiliki tiga fungsi utama: legislasi (membuat undang-undang), anggaran (menyusun dan menyetujui APBN), serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Keberadaan DPR, menurutnya, bukan untuk dipertanyakan secara institusional, tetapi perlu dikritisi dari sisi kualitas individu yang duduk di dalamnya.

“Lembaganya kita butuhkan, tapi orangnya, kita butuh orang-orang yang berintegritas. Kita butuh orang-orang yang mementingkan kepentingan rakyat,” tegas mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Menurut Anies, permasalahan yang kerap muncul dalam lembaga DPR bukan berasal dari sistem atau lembaganya, tetapi dari kualitas sumber daya manusia yang mengisinya.

Ia menekankan bahwa anggota DPR harus memiliki kompetensi dan integritas tinggi, serta mengutamakan kepentingan rakyat, bukan individu atau partai.

“Jadi bukan lembaganya yang dipersoalkan, tapi orang-orang dalam lembaganya yang harus bisa lebih baik,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa tugas masyarakat adalah mendorong agar lembaga legislatif diisi oleh orang-orang yang benar-benar layak dan mampu memperjuangkan aspirasi publik.

“Kita harus membuat agar DPR kita menjadi DPR yang berintegritas, DPR yang dekat dengan rakyat. Jadi jawabannya bukan lembaganya yang ditiadakan, tapi orang-orangnya yang dilakukan reformasi, upgrading,” tegasnya.(*adz)

Ini Alasan Prabowo Beri Abolisi Tom Lembong dan Amnesti ke Hasto

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pemberian abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong dan amnesti terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (MPC/ANTARA)

Jakarta, MP - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pemberian abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong dan amnesti terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Usul pemberian abolisi Tom dan amnesti kepada Hasto itu telah diserahkan dan disetujui DPR melalui rapat konsultasi DPR dan pemerintah, Kamis (31/7).

"Salah satu pertimbangan pada dua orang ini salah satunya kita ingin menjadi ada persatuan dan dalam rangka perayaan 17 Agustus," kata Supratman di kompleks parlemen.

Abolisi merupakan penghapusan proses hukum terhadap seseorang yang sedang menjalani proses hukum, mulai dari penyidikan, penyelidikan, atau penuntutan pidana.

Abolisi diberikan oleh Presiden dan membuat proses hukum dihentikan kepada terdakwa kasus pidana, seolah-olah tidak pernah terjadi alias namanya dibersihkan.

Lihat Juga :

Sekjend Gerindra Diganti, Prabowo Tunjuk Menlu Sugiono Gantikan Ahmad Muzani

Sementara, amnesti adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada sekelompok orang atas tindak pidana tertentu, terutama yang bersifat politik. Amnesti bisa diberikan sebelum atau sesudah ada putusan pengadilan, dan berlaku secara umum atau kolektif.

Sifat politik yang dimaksud umumnya menyangkut kekuasaan, negara, atau pemerintah. Misalnya kasus makar, pemberontakan, atau gerakan separatisme yang didasari ideologi politik tertentu.

Supratman mengakui bahwa dirinya yang mengusulkan abolisi atas kasus Tom Lembong dan amnesti terhadap Hasto. Selain Hasto, dia menyebutkan total ada 1.168 narapidana yang juga mendapat amensti.

"Presiden saat pertama kali minta [saya] jadi Menkum, beliau menyampaikan bahwa khususnya ada kasus-kasus yang terkait, karena ada beberapa nanti yang akan diberi amnesti," kata Supratman.

"Salah satunya adalah kasus-kasus penghinaan presiden," imbuhnya.

Sebelumnya, Tom Lembong divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Sedangkan Hasto divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Pemberian amnesti, lanjut Supratman, juga diberikan kepada enam pelaku makar yang tanpa senjata di Papua. Selain itu, ada pula narapidana yang berusia lanjut hingga yang memiliki gangguan kejiwaan sehingga harus menjalani perawatan di luar.

Usai disetujui DPR, Presiden Prabowo Subianto selanjunya akan mengeluarkan Kepres yang akan mengesahkan keputusan abolisi dan amnesti tersebut.(*)

(adz/Sumber: cnnindonesia.com)

NasDem dan PKB Merapat ke Prabowo, Ini Kata Anies

Foto: Anies Baswedan

Jakarta - Partai NasDem dan PKB secara terang-terangan menyatakan merapat mendukung presiden terpilih Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana respons Anies Baswedan?

"Saya warga negara sekarang," kata Anies usai acara halalbihalal dengan relawan Koaliasi Perubahan di salah satu hotel di Surabaya, dilansir detikJatim, Senin (29/4/2024).

Anies menjawab santai saat ditanya apakah dirinya juga akan merapat ke Prabowo-Gibran. Anies menyebut saat ini tengah berkeliling melakukan silaturahmi.

"Sekarang saya jalanin dulu, keliling, silaturahmi. Itu saja sekarang," tambahnya.

Sementara dalam acara halalbihalal ini, Anies mengapresiasi relawan Koalisi Perubahan yang masih solid dan utuh usai Pilpres 2024.

"Hari ini di Surabaya ada halalbihalal yang diselenggarakan oleh teman-teman pejuang perubahan. Mereka berkumpul dari berbagai tempat di Jawa Timur, lalu mengundang, saya berjumpa semuanya. Suasananya guyub, suasananya persaudaraan yang kuat," kata Anies.(*)

Hasyim Asy'ari Sebut Saksi 01-03 Tak Berkualitas, PKB: Level KPU di Bawahnya

Foto: Jazilul Fawaid (detikcom)

Jakarta - Waketum PKB Jazilul Fawaid angkat bicara terkait pernyataan Ketua KPU, Hasyim Asy'ari yang menyimpulkan saksi tim Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 tak berkualitas. Jazilul mengatakan KPU tak punya tugas menilai kualitas saksi dalam sidang tersebut.

"Saya pikir bukan KPU yang punya tugas untuk menilai mensahkan orang tidak berkualitas," kata Jazilul Fawaid kepada wartawan di DPP PKB, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (6/4/2024).

Jazilul menyebut justru KPU yang tak berkualitas. Menurutnya, gugatan sengketa Pilpres muncul akibat kinerja KPU yang tak menindaklanjuti aduan terkait pendaftaran cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka dan permasalahan perhitungan Sirekap.

"Jangan-jangan KPU-nya yang nggak berkualitas, karena KPU nggak berkualitas lihat semua nggak berkualitas. Justru kenapa timbul gugatan? Karena KPU tidak berkualitas kok sekarang saksi yang di ini. Kalau seluruh proses kemarin dari Sirekap dan lain-lain tidak ada masalah saya yakin tidak akan timbul gugatan, kalau soal Pak Gibran misalkan segera ditindak lanjuti oleh KPU juga tidak ada gugatan," ujarnya.

Lebih lanjut, Jazilul menyebut kualitas KPY justru di bawah kualitas saksi yang dihadirkan dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Dia mengatakan level kualitas KPU di bawah para saksi yang dihadirkan dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

"Jadi sebenernya kalau dilihat kualitas antara KPU dengan saksi kemarin, KPU di bawahnya itu, jadi nggak bisa itu orang di bawahnya menilai yang level di atasnya," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tidak tertarik mendengarkan saksi dan ahli yang diajukan tim Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Menurut dia, dapat disimpulkan saksi yang dihadirkan para pemohon tidak berkualitas.

"Sepemahaman kami, hakim-hakim tidak tertarik memeriksa saksi dan ahli lebih lanjut. Jadi bisa dikatakan saksi yang diajukan tidak berkualitas," kata Hasyim di usai persidangan di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) MK, Jakarta, Jumat (5/4).

Menurut UU Pemilu 7/2017, sengketa pemilu adalah gugatan hasil pemilu. Namun, menurut Hasyim, gugatan tim Anies dan Ganjar tidak fokus pada hasil perolehan suara.

"Membaca dan mempelajari pokok perkara pemohon 1 dan 3, di dalamnya kita tidak mendapati sama sekali dalil tentang selisih suara antara masing-masing paslon, juga tidak ada selisih suaranya di kabupaten mana," ujarnya.

Hasyim menjelaskan paslon yang menang dalam pilpres ialah mereka yang mendapat lebih dari 50 persen suara dengan distribusi minimal 20 persen suara di 20 provinsi. Sehingga keterangan saksi dan bukti yang dihadirkan para pemohon, Menurut Hasyim, tidak menguatkan dalil dalam gugatan mereka.

"Majelis hakim pasti akan mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan," imbuhnya.(*)

[ Sumber: detik.com || Editor: Aldie Prasetya || Merdekapost.com ]

Ini Daftar Saksi dan Ahli dari Timnas Amin yang Dihadirkan di Sidang MK

Foto : Hakim Suhartoyo saat sidang sengketa hasil Pilpres 2024, Senin (01/04/2024). [Doc/mahkamah konstitusi)

Merdekapost.com, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) memeriksa saksi dan ahli dari pemohon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 hari ini. Timnas AMIN mengungkap pihaknya membawa 19 orang yang terdiri dari 11 saksi dan 7 ahli.

Sidang digelar di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024). Sidang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo.

Tujuh hakim konstitusi lainnya yang ikut mengadili sidang ini ialah Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Y P Foekh, M Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, Enny Nurbaningsih, dan Arsul Sani.

Diawal sidang, dilakukan pengucapan sumpah untuk saksi dan ahli. Saksi yang dihadirkan dalam persidangan Timnas Amin antara lain:

1. Mirza Zulkarnain

2. Muh Fauzi

3. Anies Priyo Ashari

4. Andi Hermawan

5. Surya Dharma

6. Ahmad Huseiri

7. Mei Suci Rahayu

8. Surtono

9. Dr Arif Parta Widjaya

10. Amrin Harun (melalui zoom)

11. Admin Arman

Kemudian terdapat 7 ahli tang dihadirkan oleh Timnas Amin, antara lain:

1. Bambang Eka

2. Faisal Basri

3. Prof Ridwan

4. Fritz Adrison

5. Yudi Prayudi

6. Prof. Johan

7. Antoni Budiwan

"Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya," ucap para ahli.(*)

(adz/merdekapost.com/detik.com/mk)

Balas Saksi Ahli Kubu Anies, Yusril Sebut Kalau Jokowi Dukung Prabowo, Apa Masalahnya?

Foto: Sidang MK pada Senin (1/4/2024)-(ist)

Jakarta, Merdekapost.com - Ketua Tim Pembela Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra, mempertanyakan apa masalahnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung Prabowo-Gibran. Yusril menilai tidak ada yang salah jika Jokowi mendukung Prabowo-Gibran.

Hal itu disampaikan Yusril sebagai pihak terkait dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024).

Mulanya, Ahli Ekonomi UI yang dihadirkan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Vid Adrison, menjelaskan kunjungan yang dilakukan oleh Jokowi ke daerah-daerah selama periode Oktober 2023 hingga Februari 2024.

Vid mengatakan kunjungan yang dilakukan oleh Jokowi itu mendongkrak suara Prabowo-Gibran. Dia mengatakan suara Prabowo memiliki peningkatan usai Jokowi melakukan kunjungan-kunjungannya di sejumlah daerah, jika dibandingkan dengan Pemilu 2019.

"Ada kenaikan perolehan suara paslon 02 yang cukup besar jika dibandingkan dengan suara Prabowo pada Pilpres 2019 dengan rata-rata kenaikan 32 persen, minimum 6,3 (persen) maksimum 66,3 (persen)," katanya.

Vid mengatakan tidak ada bukti perolehan suara Prabowo di Pemilu 2019 berhubungan dengan suara di Pemilu 2024. Menurutnya, kunjungan Jokowi sangat efektif dalam meningkatkan suara Prabowo di Pemilu 2024.

"Ada bukti menunjukkan kunjungan Prabowo 2024 menurunkan perolehan suara Ganjar. Kunjungan Prabowo tidak berdampak pada suara Anies. Kunjungan Prabowo 2024 dan suara Jokowi itu semakin memperbesar kenaikan suara Prabowo," jelas dia.

Yusril lalu mendapat kesempatan bertanya ke ahli. Dia mempertanyakan hubungan dukungan Jokowi dengan kenaikan suara Prabowo. Sebab, menurutnya, pasangan calon lain juga didukung oleh tokoh-tokoh lain yang berpengaruh.

"Bahwa petahana, atau calon yang didukung oleh petahana akan mendapatkan suara lebih dibanding calon lain? Bagaimana ahli dapat menerangkan kekalahan Megawati dengan SBY, dan pilpres 2024?" tanya Yusril.

"Kalau memang kesimpulan ini berlaku, apakah hanya satu faktor kebetulan, Jokowi yang jadi presiden dan dia mendukung pasangan Prabowo-Gibran dan memperoleh suara lebih. Seandainya sekarang yang jadi presiden Jusuf Kalla, yang mendukung Anies-Muhaimin, berarti calon itu akan peroleh suara lebih di pilpres sekarang? Seandainya lagi, yang jadi presiden Megawati, maka Ganjar-Mahfud akan dapat suara lebih berdasarkan saudara, apa masalahnya persidangan sekarang ini dengan pendapat saudara itu? Ada sesuatu yang salah atau tidak?" sambung dia.

Vid pun mengatakan jika kunjungan Jokowi jelas berdampak kepada suara Prabowo. Dia kemudian membandingkan Pemilu 2014 yang tidak diikuti oleh petahana.

"Jadi ketika kita melihat bahwa SBY tidak mendukung Jokowi pada 2014 tapi hasilnya Jokowi menang, itulah fakta, tapi itu tidak bisa menegasikan anecdotal evidence, tidak bisa menegasikan efek dari petahana ya," ujarnya.

Vid mengatakan suara yang diperoleh oleh pasangan calon nomor urut 2 merupakan refleksi dari suara Jokowi di Pemilu 2019. Sebab, suara Prabowo saat 2019 jauh berbeda dengan suara di Pemilu 2024.

"Karena ada pandangan dari masyarakat bahwa 02 didukung oleh Presiden Jokowi. Hasilnya memang signifikan jadi ada unsur fanatisme," katanya.

(adz/detik.com/mahkamah konstitusi)

Anies-Gus Imin Jadi Paslon Pertama Gugat Pilpres 2024 ke MK

Tim Hukum AMIN saat menyampaikan laporan gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (21/3). [Doc ; Ist ]

Jakarta, Merdekapost.com - Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjadi yang pertama mendaftarkan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pendaftaran paslon tersebut resmi didaftarkan pada hari ini, Kamis (21/3).

Dilihat dari laman MK, pendaftaran tersebut diunggah pada pukul 09.02 WIB, dengan tanda terima nomor 01-01/AP3-PRES/Pan.MK/03/2024.

Gugatan tersebut terkategori dalam klasifikasi perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024, atas nama pemohon H. Anies Rasyid Baswedan dan H.A. Muhaimin Iskandar.

Wow, Eks Danjen Kopasus Pimpin Demo Tolak Hasil Pilpres 2024, Ini Profil Mayjen Purn TNI Sunarko

Sosok Mayjen TNI (Purn) Soenarko, mantan Danjen Kopassus yang memimpin aksi unjuk rasa atau demo hari ini untuk menolak hasil Pilpres 2024 atas dugaan kecurangan akan berlangsung di KPU, Senin (18/3/2024).(Doc/Ist)

JAKARTA, MERDEKAPOST - Sosok Mayjen TNI (Purn) Soenarko, mantan Danjen Kopassus yang memimpin aksi unjuk rasa atau demo hari ini untuk menolak hasil Pilpres 2024 atas dugaan kecurangan akan berlangsung hari ini di KPU, Senin (18/3/2024).

Soenarko menolak hasil Pilpres dari real count KPU yang menyatakan pasangan Prabowo-Gibran unggul telak.

Bahkan demo hari ini itu dipimpin sejumlah tokoh besar akan berlangsung juga di depan DPR/MPR.

Lalu seperti apa profil dan biodata Mayjen TNI (Purn) Soenarko?

Mayjen TNI (Purn) Soenarko merupakan mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus, dikenal sebagai loyalis Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 lalu.

Sayangnya, kala itu ia sempat tersandung kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal, hingga dituding sebagai pelaku makar.

Tidak cukup sampai disitu, Mayjen TNI (Purn) Soenarko yang disebut-sebut turut berjuang untuk Prabowo Subianto kala itu dituding terlibat dalam kerusuhan pada 22 Mei 2019.

Lalu, ia pun sempat ditahan petugas Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI di Rutan POM Guntur, Jakarta Selatan.

Atas penahanan itu, Panglima TNI yang kala itu dijabat oleh Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan kemudian mengajukan permohonan penangguhan penahanan ke Mabes Polri. Selanjutnya, Soenarko pun dibebaskan.

Setelah sekian lama tak ada kabarnya, kini Soenarko kembali tampil ke publik.

Mayjen TNI (Purn) Soenarko kemudian tercatat sebagai pendukung Anies Baswedan dalam Pemilu 2024. Di partai politik, Soenarko sekarang menjabat sebagai Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

PKS sendiri merupakan partai pengusung Anies Baswedan.

Mayjen TNI (Purn) Soenarko diketahui lahir di Medan, Sumatera Utara, pada 1 Desember 1953. Dia merupakan purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Darat.

Mayjen TNI Purn ini sebelumnya menduduki jabatan Danjen Kopassus.

Sepanjang kariernya, Soenarko memiliki pengalaman dan sepak terjang gemilang di militer.

Sebelum menduduki posisi tertingginya, Soenarko sudah terkenal di Aceh.

Diberitakan sebelumnya, ia pernah menjabat asisten operasi Kasdam Iskandar Muda pada 2002, lalu menjadi Danrem-11/SNJ, Danrem-22, Pamen Renhabesad, Pati Ahli Kasad Bidsosbud, dan Kasdif-1 Kostrad.

Pada 12 September 2007, ia menjadi Komandan Jenderal Pasukan Khusus (Kopassus) ke 22. Saat itu, Soenarko menggantikan Danjen Kopassus sebelumnya, yakni Mayjen TNI Rasyid Qurnuen Aquary.

Soenarko menjabat sampai 1 Juli 2008, lantas digantikan Mayjen TNI Pramono Edhie Wibowo.

Usai jadi Danjen Kopassus, Soenarko dianugerahi jabatan tinggi lainnya. Mayjen Soenarko menggantikan Pangdam Iskandar Muda sebelumnya, yakni Mayjen TNI Supiadin AS.

Pada 2009, tugas Soenarko sebagai Pangdam Iskandar Muda pun berakhi. Lalu, Soenarko menjabat sebagai Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri (Pussenif) pada 2009, menggantikan Mayjen TNI Nartono.

Selang setahun, pada 2010, Soenarko digantikan oleh Mayjen TNI Siswondo.

Terjun di Politik

Setelah karier militernya, Mayjen Soenarko pun terjun ke dunia politik.

Ia pernah menjadi anggota Partai Aceh (2012-2016).

Kemudian, bergabung bersama Partai Gerindra (2012-2016).

Lalu, Soenarko bergabung dengan Partai Nangroe Aceh, sejak 2017 sampai sekarang.

Riwayat Pendidikan

Berikut riwayat pendidikan Soenarko, dikutip dari Wikipedia.org:

Soenarko pernah mengenyam pendidikan di AKABRI (1978), kemudian Susarcabif (1978).

Ia juga pernah di Komando(1979), Diklapa-I (1985), dan Diklapa-II (1988).

Selanjutnya, di Seskoad (1995), Sesko TNI, lalu di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) tahun 2005.

Sebelumnya diberitakan, Mayjen TNI (Purn) Soenarko, mantan Danjen Kopassus pimpin aksi unjuk rasa (demo) tolak keunggulan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Soenarko yang dulu mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019 itu menolak hasil real count KPU.

Aksi demo atas dugaan kecurangan itu akan berlangsung hari ini di KPU, Senin (18/3/2024).

Aksi yang dipimpin para tokoh besar menyebutkan bahwa pada Pilpres 2024 terjadi banyak kecurangan.

Tak hanya di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, mereka juga akan menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR.

Mereka menyerukan soal dugaan kecurangan Pemilu 2024 untuk diusut.

Dalam poster-poster yang beredar di media sosial sejumlah tokoh menjadi motor penggerak demo ini.

Polres Jakarta Pusat telah mengonfirmasi adanya aksi demonstrasi di depan DPR pada Selasa besok.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Ipda Ruslan Basuki.

"Hari Selasa ada demo di DPR," ujarnya.

Soenarko mengonfirmasi rencana demo di depan kantor KPU RI.

"Insya Allah saya akan ikut turun dengan rakyat. Sesuai dengan kondisi yang ada. Rakyat dan termasuk saya di dalamnya merasa ditipu oleh pemerintah dalam pemilu ini," kata dia.

Dia mengatakan, salah satu kecurangan itu terjadi di KPU.

Menurut dia, KPU dikendalikan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. "KPU itu kembali ke Jokowi juga, kan. KPU itu operator," tutur dia.

Dia mencontohkan, terjadi perbedaan angka penghitungan suara sementara pada Sirekap.

Menurut dia, kecurangan Pemilu 2024 ini tampak jelas terlihat saat Sirekap menampilkan angka penghitungan suara.

Jumlah suara tiga pasangan ditampilkan dengan angka yang berbeda sangat signifikan. Kecurangan lain, dia mengatakan, diterangkan dalam film Dirty Vote.

"Ya, seperti itu kecurangan di buat dan tidak ada keterbukaan," tutur dia.(*)

[Sumber: Tribun.com | Editor: Aldie Prasetya]

Mahfud Tegaskan Bakal Gugat Hasil Pilpres ke MK, "Kita Punya Bukti Kuat"

Merdekapost.com | Jakarta - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD menyebut, pihaknya sudah siap untuk mengajukan gugatan hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurutnya, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD telah membentuk tim hukum untuk menangani urusan ini, termasuk menyiapkan berkas kelengkapan.

“Kalau kami sudah siap. TPN, kami, tim hukum kami, sudah siap, sudah lengkap. (Kalau) sekarang MK buka, kita langsung daftar,” kata Mahfud di Jakarta, dikutip dari Kompas TV, Jumat (1/3/2024).

Namun, kata Mahfud, saat ini tahapan Pilpres 2024 belum selesai. Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru memulai tahapan rekapitulasi suara tingkat nasional. Menurut jadwal, hasil rekapitulasi Pilpres 2024 ditetapkan paling lambat 35 hari setelah pemungutan suara atau 20 Maret 2024.

“Jadi jangan dibilang ‘Kok diam aja’. Enggak diam, memang menunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak, baru tiga hari sesudah itu sidang. Jadi jangan dibilang diam, kami bergerak terus,” ujarnya. (adz)

Gandeng Komunitas Digital, Gerbang Amin Luncurkan NFT For Presiden

NFT For Presiden

Merdekapost.com - Realawan yang tergabung dalam Gerbang AMIN meluncurkan sebuah karya digital Non Fungible Token (NFT) bergambar karakter raja-raja dari berbagai penjuru nusantara dengan wajah pasangan calon presiden dan wakil presiden Anis Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN).

Peluncuran itu dibarengkan dengan acara Webinar Dukung Perubahan bertema ‘’Dari Desa Bergerak untuk Ekonomi Digital Adil dan Merata’’, diselenggarakan Kamis, 8/2/2024. Acara yang digelar secara virtual itu diikuti berbagai komunitas pelaku NFT, web3, komunitas desa cerdas dari Aceh hingga Papua.

Tampil sebagai nara sumber Webinar Dukung Perubahan, Imam Nur Aziz Founder of Wakafpreneur, Farid Zuhri Expert Literasi Digital and Connectivity, Bahauddin Expert Smart Village Empowerment, Wildan Ramadhan NFT and Web3 Enthusiast, Sholalahuddin NFT Artis/Founder Desa Meta, Eko Joko S Founder Red Carpet dan Zoel Team Leader Community NFT.

NFT Artis Sholahuddin AA, mengapa pengambilan tema karakter raja-raja Nusantara untuk visualisasi karya digital, terispirasi dari debat capres episode terakhir ketika calon president Anis Baswedan mengutip sebuah filosofi Jawa yang digunakan para raja-raja dulu yakni berbunyi ‘’Sura Dira Jayaningrat Lebur Dening Pangastuti’’.

‘’Karya seni digital NFT For President AMIN adalah sebuah ekspresi seni dari para relawan yang menjadi agen perubahan. Terinspirasi dari closing steatment debat terakhir Capres Anis Baswedan, akhirnya kami mengambil tema Raja-raja Nusantara yang mengajarkan filosofi, etika moral peradaban zaman dahulu ke era sekarang ini,’’katanya.

Baca Juga : Didukung Kiai se-Jawa barat, Gus Imin: Saya Diminta Komitmen Jaga Etika Konstitusi

Filosofi para raja-raja zaman dahulu itu, lanjut Sholahuddin, dalam konteks politik bernegara dan berbangsa sangat relate dengan kondisi sekarang. Jika zaman dahulu Kerajaan-kerjaan di Nusantara melawan VOC, penjajahan Belanda dan Jepang, hari ini kolonialisme masuk melalui system dan regulasi yang menjadikan ketimpangan ekonomi.

Menurutnya, ada 1.111 NFT yang dirilis di marketplace dalam negeri NUSA NFT dan seluruh penjualan akan disumbangkan untuk kampanye cerdas pasangan AMIN.

Dia menjelaskan gambar Anis Baswedan yang menggunakan karakter raja-raja Nusantara, antara lain, karakter Sultan Agung Raja Matam Islam, Raden Fatah Raja Demak Bintoro, Raja Brawijaya V Kerajaan Majapahit, Sultan Malik Al Saleh Kerajaan Samudra Pasai. Sedangkan Gus Muhaimin menggunakan karakter para ulama ahlussunah wal jamaah, seperti Hadratus Syaih Hasyim As’ary, KH Wahab Hasbullah, KH Bisri Sansuri, para tokoh pendiri Nahdlatul Ulama dan pendiri bangsa ini.

Kornas Gerbang Amin, Farid Zuhri, mengatakan Webinar Dukung Perubahan adalah sebuah Gerakan yang memang diinisiasi oleh ralawan pendukung Anis Muhaimin khususnya yang bergerak dalam literasi digital di desa. Bentuk kampanye cerdas yang dilakukan untuk mendukung AMIN dan sekaligus mengedukasi masyarakat terkait literasi digital.

‘’Komunitas dan jaringan Gerbang AMIN dari Aceh hingga Papua dan komunitas-komunitas NFT, Web3 memiliki visi dan semangat sama sebagai agen perubahan, terlebih dalam proses ini adalah mendiskusikan dan membuat roadmap bagaimana masa depan ekonomi digital khususnya Web3,’’katanya.

Menurutnya, banyak model kampanye yang dilakukan seluruh paslon, tapi kami memilih model kampanye cerdas semart campaign. Mengampanyekan pasangan AMIN dalam bentuk digital berbasis blockchain dalam proses tersebut, tentu ada edukasi kepada masyarakat bagaimana tentang teknologi tersebut.

Dalam proses kampanye cerdas ini, lanjut dia, ,banyak ide gagasan dari komunitas-komunitas juga relawan bagaimana membuat model bisnis melalui NFT. Jadi NFT bukan hanya sekedar karya seni digital, tapi ada utilitinya antara lain bisa digunakan seperti lembaran saham untuk mendukung usaha produktif, fundrising, wakaf dan lain sebagainya.

H Imam Nur Aziz, Founder of Wakafpreneur, NFT For President AMIN bukan hanya sekedar sebuah project kampanye cerdas, tapi kedepan bisa tumbuh menjadi jaringan ekosistem ekonomi yang saling berjejaring. Bahkan kedepan bisa dikembangkan menjadi gamification sesuai dengan selera gen z. (*)

Didukung Kiai se-Jawa barat, Gus Imin: Saya Diminta Komitmen Jaga Etika Konstitusi

Foto: Cak Imin di Bandung (ist/detik.com)

Bandung - Kiai se-Jawa Barat menyatakan sikap dan maklumat mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (AMIN) di Sutan Raja Hotel, Soreang, Kabupaten Bandung. Cak Imin bersyukur menerima dukungan tersebut.

"Alhamdulilah ini Munajat singkatan dari majelis ulama pesantren nahdliyin Jawa Barat, di mana sudah memberikan seruan, ratusan pesantren yang memberikan seruan kepada alumni, orang tua santri, tetangga dan masyarakat untuk bersama-sama datang ke TPS 14 Februari memilih pasangan Anies-Muhaimin. Ini dukungan yang luar biasa," kata Cak Imin di Sutan Raja Hotel, Soreang, Kabupaten Bandung, Rabu (7/2/2024) malam.

Cak Imin mengaku diminta para kiai untuk komitmen menjaga etika konstitusi. Dia mengatakan para kiai juga nemintanya meneruskan perjuangan pendidikan di pesantren.

"Saya diminta berkomitmen menjaga etika konstitusi, meneruskan perjuangan pendidikan bagi pesantren dan madrasah dan itu bagian dri visi misi kami memang," ujarnya.

Lebih lanjut, Cak Imin optimis dapat meraih suara kemenangan di Jawa Barat. Dia menyebut dukungan dari para kiai dalam acara Munajat Majelis Ulama Pesantren Nahdliyin se-Jawa Barat bertajuk istighotsah kubro 1.111 kiai itu merupakan dukungan yang luar biasa untuk AMIN.

"Insyalaah Jawa Barat yakin sepenuhnya suara Anies-Muhaimin akan sangat unggul di Jawa Barat," ujarnya.

Seperti dilansir dari detik.com sebelumnya, para kiai se-Jabar memberikan deklarasi pernyataan sikap terhadap pemilu dan kondisi bangsa Indonesia. Perwakilan sejumlah kiai secara simbolis membacakan pernyataan sikap dan maklumat tersebut.

Pembacaan pernyataan sikap kiai se-Jawa Barat itu dibacakan oleh KH Abu Bakar dari Pondok Pesantren Al Masthuriyah. Sementara itu, Maklumat dibacakan oleh KH busyri muslim dari Yayasan Pondok Pesantren Al-Burdah.

"Kalau orang Jawa Barat bilang Gus tong hariwang keeng jangan khawatir, para kiai tidak akan membiarkan Gus Muhaimin berperang sendiri," kata KH Abu Bakar.

editor: Aldie Prasetya || merdekapost.com

Kampanye Akbar Ganjar Digelar di Depan Kantor Gibran

Capres Ganjar Pranowo menyampaikan pidato pada kampanye Konser Salam Metal di GBK, Sabtu (3/2/2024). (doc/ist)

MERDEKAPOST.com - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Paslon 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD bakal menggelar kampanye terbuka Pilpres 2024 bertema Hajatan Rakyat di Benteng Vastenburg, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (10/2).

Benteng Vastenburg lokasinya hanya 100 meter di depan kantor Wali Kota Solo yang artinya kantor Gibran Rakabuming Raka.

Kampanye tersebut akan dihadiri sejumlah tokoh kampanye nasional di antaranya Atikoh Ganjar, Alam Ganjar, Ketua TPN Arsjad Rasyid, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua DPP PDIP Puan Maharani, serta ketua partai koalisi Pilpres 2024.

Kampanye tersebut juga dimeriahkan artis, yakni NDX AKA, Mala Agatha, Lala Widy, dan Lady Rara. Selain itu, juga ada budayawan Butet Kartaredjasa dan Fitri Nganthi Wani yang merupakan putri dari aktivis Wiji Thukul korban penculikan 1998.

Ketua TPN Arsjad Rasyid mengatakan kampanye terakhir pilpres akan digelar di Kota Solo pada Sabtu (10/2). Mengawali kampanye, TPN menemui Gusti Mangkunegoro X dan Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa.

“Alhamdulillah kami diterima baik oleh Gusti Mangkunegoro X dan Wakil Wali Kota Solo sebagai tuan rumah,” ujar Arsjad dalam konferensi pers di Rumah Makan Ramaya, Solo, Rabu (6/2).

Arsjad mengatakan dalam kampanye ini sebagai bentuk menjaga demokrasi dalam ajaran rakyat. Kampanye ini berkonsep demokrasi bangsa yang sakral.

“Dari Surakarta rakyat dari berbagai unsur dan lapisan akan merapatkan barisan. Untuk mengantar presiden rakyat ke istana,” katanya.

Ketua TPN Arsjad Rasyid saat konferensi pers di Rumah Makan Ramaya, Solo, Rabu (6/2/2024). (ist)

Dia menjelaskan alasan memilih Solo karena di Kota Solo telah lahir pemimpin bangsa Presiden Jokowi yang habis masa kepemimpinan dan diteruskan Ganjar. Terlebih Ganjar selama ini dikenal berasal dari Semarang dan Jokowi Solo.

“Jadi nanti Ganjar setelah pesta rakyat Solo bersama-sama diantar naik Jeep dan Vespa dari Banteng Vastenburg sampai ke GT Klodran Karanganyar untuk naik mobil menuju Semarang. Ini simbol The Next President kita (Ganjar) menuju istana,” katanya.

Ketua Panitia Her Suprabu, menambahkan Hajatan Rakyat ini akan dimulai pukul 07.00 WIB dengan kirab 21 gerobak sapi yang dikuti Ganjar-Mahfud. Rute kirab dimulai dari Ngarsopuro Jalan Diponegoro menuju Jalan Slamet Riyadi, Jalan Jensud dan masuk ke Benteng Vastenburg.

“Kami melarang knalpot brong. Peserta harus tertib. Kampanye juga dimeriahkan 122 UMKM untuk dinikmati masyarakat umum,” pungkasnya.(*)

editor: Aldie Prasetya || Sumber: kumparan.com

Kampanye Akbar AMIN di JIS: Open Gate Mulai Pukul 04.30 WIB

Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan kampanye di kawasan Lapangan Reformasi Deli Serdang, Kamis(1/2/2024). Foto: Dok. Istimewa

JAKARTA - Paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (AMIN) akan menggelar kampanye akbar di Jakarta International Stadium (JIS) pada Sabtu (10/2). Kampanye pamungkas bertajuk Kumpul Akbar Ber-1 Berani Berubah itu akan dimulai pukul 07.00-12.00 WIB.

Namun, bagi yang sudah memiliki e-ticket dapat datang lebih awal. Panitia memberlakukan open gate pukul 04.30 WIB.

Panitia menggunakan sistem tiket elektronik untuk masyarakat yang akan datang ke kampanye akbar tersebut. Tiket bisa didapat di situs GOERS secara gratis, tapi saat ini tiket untuk "stadium" sudah sold out dalam waktu singkat

"Open gate mulai 04.30, setelah pukul. 06.30 WIB tidak ada lagi prioritas bagi pemilik tiket elektronik," tulis syarat dan ketentuan dalam pembelian tiket elektronik seperti yang tertera di situs GOERS, dikutip Rabu (7/2).

Syarat dan ketentuan tiket kampanye AMIN di JIS, 10 Februari 2024. Foto: Dok. Istimewa

Timses Anies mengeklaim sebanyak 3 juta orang akan menghadiri kampanye akbar yang digelar 10 Februari 2024 ini.

Dalam deskripsi acara tertulis, masyarakat yang akan datang disarankan mengenakan baju putih, membawa bendera Indonesia hingga beratribut AMIN.

Tiket kampanye AMIN di bagian stadium JIS 10 Februari 2024 sold out Foto: Dok. Istimewa

"Disarankan datang mengenakan baju putih, bendera Indonesia sebagai ikat kepala atau selendang, dan atribut AMIN," tulis deskripsi acara.

Pada hari yang sama kampanye akbar Prabowo-Gibran juga digelar di Gelora Bung Karno (GBK) pukul 13.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB.

Kedua stadion bertaraf internasional ini dipisahkan jarak sekitar 18 km.(*)

editor: Aldie Prasetya || Sumber: kumparan.com

Wow! Kalahkan Coldplay, 3,5 Juta Orang Antre Tiket Kampanye AMIN dalam Hitungan Menit

Capres-Cawapres 01, Anies-Muhaimin (AMIN) hadir bersama dalam acara kampanye akbar di Lapangan Desa Kalisapu, Slawi, Tegal, Jawa Tengah, Selasa (30/1/2024). Foto: Dok. Istimewa

JAKARTA - Pemesanan tiket kampanye akbar bersama pasangan calon nomor urut satu, Calon Presiden Anies Baswedan dan Calon Wakil Presiden Gus Muhaimin Iskandar atau AMIN dari Koalisi Perubahan telah dibuka Rabu, 7 Februari 2024 mulai pukul 11:11 WIB. Tiket bisa didapatkan melalui tautan di laman: goers.co/kumpulakbar.

Namun, dalam hitungan menit saat pemesanan tiket dibuka, ada sekitar 3,5 juta pengunjung yang ingin mendapatkan tiket.

“Dalam hitungan menit saat pemesanan tiket dibuka, ada sekitar 3,5 juta pengunjung, sehingga website harus menampung waiting list (daftar tunggu) yang berdurasi hingga 4 jam. Ini rekor melebihi saat penjualan tiket war atau konser lainnya,” ungkap Niki, co-founder Goers, Rabu 7 Februari 2024.

Sebagai perbandingan, dengan mengutip dari laman loketcom https://www.instagram.com/loketcom/p/CsbAOB6yXPl/, saat itu, ketika menangani konser Coldplay, loket.com hanya melayani 1,5 juta pemesan di sesi awal.

Sementara itu, antrean war tiket Kumpul Akbar Ber1 Berani Berubah yang bakal digelar pada Sabtu 10 Februari 2024 mulai pukul 07.00-12.00 WIB di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara membeludak: dalam hitungan menit sudah ada 3,5 juta simpatisan AMIN yang ingin memesan.

Di laman goers.co/kumpulakbar sendiri muncul pesan untuk mengantre hingga beberapa jam pada kebanyakan pemesan. “You are now in line. Thank you for your patience. Your estimated wait time is more than 4 hours. We are experiencing a high volume of traffic and using a virtual queue to limit the amount of users on the website at the same time (Anda sekarang berada dalam antrean.

Terima kasih untuk kesabarannya. Perkiraan waktu tunggu Anda adalah lebih dari 4 jam. Kami mengalami volume trafik yang tinggi dan menggunakan antrean virtual untuk membatasi jumlah pengguna pada laman di saat yang sama),” bunyi pesan di laman goers.co/kumpulakbar yang dialami oleh sebagian besar pemesan. (*)

editor: aldie prasetya || sumber: kumparan.com

Setelah UGM, Giliran UII Nyatakan Sikap, "Kenegarawanan Jokowi Memudar"

Sivitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) saat menyampaikan pernyataan sikap Indonesia Darurat Kenegarawanan. Pernyataan sikap ini digelar di depan Auditorium Prof. K.H. Abdul Kahar Muzakkir, Kampus Terpadu UII Jalan Kaliurang Km 14, Kabupaten Sleman.

YOGYAKARTA | MERDEKAPOST.com - Setelah Universitas Gadjah Mada, giliran sivitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) menyampaikan pernyataan sikap "Indonesia Darurat Kenegarawanan".

Diketahui sebelumnya, sivitas akademika UGM menyampaikan petisi Bulaksumur yang berisi keprihatinan terhadap tindakan sejumlah penyelenggaran di berbagai lini. Mereka menilai ada hal-hal menyimpang dari prinsip-prinsip moral, demokrasi, kerakyatan, serta keadilan sosial.

Pernyataan sikap sivitas akademika UII digelar di depan Auditorium Prof. K.H. Abdul Kahar Muzakkir, Kampus Terpadu UII Jalan Kaliurang Km 14, Kabupaten Sleman, Kamis (1/2/2024).

Pernyataan sikap tersebut, diikuti oleh para guru besar, dosen, mahasiswa dan para alumni UII. Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Prof Fathul Wahid membacakan pernyataan sikap "Indonesia Darurat Kenegarawanan".

"Dua pekan menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, perkembangan politik nasional kian menunjukkan tanpa rasa malu gejala praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan," ucap Fathul.

Dia menyebut kekuasaan digunakan untuk kepentingan politik praktis sekelompok golongan dengan mengerahkan sumber daya negara. Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran.

"Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo," tuturnya.

Indikator utamanya adalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023.

Fathul mengatakan putusan yang proses pengambilannya sarat dengan intervensi politik dinyatakan terbukti melanggar etika. Bahkan membuat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, diberhentikan dari jabatannya.

"Gejala ini kian jelas ke permukaan saat Presiden Joko Widodo menyatakan ketidaknetralan institusi kepresidenan dengan membolehkan Presiden berkampanye dan berpihak," ucapnya.

Perkembangan termutakhir, distribusi bantuan sosial melalui pembagian beras dan bantuan langsung tunai (BLT) oleh Presidan Jokowi juga ditengarai sarat dengan kepentingan politik.

Bansos dinilai diarahkan pada personalisasi penguatan dukungan terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu.

Menurutnya, mobilisasi aparatur negara untuk kepentingan dukungan terhadap pasangan calon tertentu adalah tindakan melanggar hukum sekaligus melanggar konstitusi.

Presiden Bagi Beras, JK: Malu Kita, Itu Tugas Camat

"Situasi di atas menjadi bukti, Indonesia sedang mengalami darurat kenegarawanan yang bisa berujung pada ambruknya sistem hukum dan demokrasi," ujarnya.

Fathul mengatakan sivitas akademika UII menyerukan agar Presiden Jokowi kembali menjadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan dengan tidak memanfaatkan institusi kepresidenan untuk memenuhi kepentingan politik keluarga.(red)

Akademisi UGM Sampaikan Petisi Bulaksumur, "Pemerintahan Era Jokowi Menyimpang"

Pembacaan Petisi Bulaksumur sebagai bentuk keprihatinan terhadap dinamika perpolitikan nasional dan pelanggaran prinsip demokrasi menjelang pemilu 2024. Petisi ini dibacakan oleh Guru Besar Fakultas Fakultas Psikologi, Prof. Drs. Koentjoro, Ph.D., didampingi oleh sejumlah puluhan Guru Besar, akademisi, alumni dan aktivis BEM KM UGM, Rabu (31/1) di Balairung Gedung Pusat UGM.

MERDEKAPOST.COM | Sejumlah akademisi Universitas Gadjah Mada menyampaikan Petisi Bulaksumur sebagai bentuk keprihatinan terhadap dinamika perpolitikan nasional dan pelanggaran prinsip demokrasi menjelang pemilu 2024. Petisi ini dibacakan oleh Guru Besar Fakultas Fakultas Psikologi, Prof. Drs. Koentjoro, Ph.D., didampingi oleh sejumlah puluhan Guru Besar, akademisi, alumni dan aktivis BEM KM UGM, Rabu (31/1) di Balairung Gedung Pusat UGM.

Koentjoro mengatakan petisi dari civitas akademika Universitas Gadjah Mada disampaikan setelah mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional selama beberapa waktu terakhir terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan dan keadilan sosial.

“Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari Keluarga Besar Universitas Gadjah Mada. Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan dan pernyataan kontradiktif Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi,” katanya.

Koentjoro mengingatkan agar Presiden Joko Widodo sebagai alumni UGM, tetap berpegang pada jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai dengan standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah. “Hal itu demi melanjutkan estafet kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita luhur sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,” katanya.

Sebelum petisi dibacakan, sejumlah akademisi menyampaikan orasi yang dikemas dalam mimbar akademik yang bertajuk Menjaga Kemurnian Demokrasi Indonesia. Beberapa akademisi yang menyampaikan orasinya diantaranya Mantan Rektor UGM periode 2002-2007 Prof. Dr. Sofian Effendi, MPIA., Mantan Rektor UGM periode 2017-2022 Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng., Guru Besar FKKMK UGM Prof.Yati Soenarto, Dosen Hukum Tata Negara FH UGM Dr. Zainal Arifin Mochtar, Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM Dr. Abdul Gaffar Karim serta Ketua BEM KM UGM Gielbran Muhammad Noor.

Panut Mulyono mengatakan pemilu sebagai bagian dari proses demokrasi yang dijalankan sekarang ini harus tetap memegang asas luber dan jurdil untuk memilih calon pemimpin di tingkat legislatif dan eksekutif. “Jika kita betul-betul melaksanakan asas pemilu dengan baik maka terpilih pemimpin yang legitimate yang betul-betul memikirkan rakyat dan bisa membawa kemajuan yang luar biasa,”katanya.

Ia juga mengingatkan asas pemilu ini harus dijalankan oleh seluruh penyelenggara negara termasuk di kalangan TNI dan POLRI serta ASN untuk tidak berpihak pada paslon manapun, namun berpihak pada kepentingan bangas adan negara. “Kita ingin rakyat yang terdaftar sebagai pemilih saat datang ke TPS dengan hati riang dan gembira menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani,” tegasnya.

Sementara Abdul Gaffar Karim berpendapat bahwa Indonesia dan Amerika Serikat sekarang ini sama-sama menganut sistem demokrasi, namun di Amerika pelaksanaan pemilu dianggap lebih demokratis dibandingkan di Indonesia. Menurutnya hal itu disebabkan di Amerika Serikat peran oposisi dan civil society jauh lebih kuat dalam mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan. “Demokrasi akan lebih baik jika ada oposisi dan civil society yang kuat, namun dalam sepuluh tahun terakhir oposisi kita justru hilang,” ujarnya.

Ia pun mengajak para peserta mimbar untuk mengembalikan lagi kekuatan civil society untuk menjadi penjaga demokrasi di tanah air. “Mari kita kembalikan civil society untuk mengawasi kekuasaan. Demokrasi bisa hidup jika rakyat bisa mengawasi dan mengawal,” katanya.(HZA/UGM)

Kalau Prabowo-Gibran Menang yang Lain Diajak Kerjasama

Merdekapost.com, Jakarta - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Gibran, Nusron Wahid menanggapi pernyataan Guntur Soekarno Putra yang menyebut nasib Presiden Joko Widodo bisa ditentukan nanti apabila Ganjar Mahfud terpilih jadi Presiden.

“Kalau Prabowo Gibran menang, semua tokoh yang saat ini berseberangan, termasuk Bu Mega, Pak Ganjar, Pak Mahfud, Mas Anies dan Gus Imin akan kita ajak rekonsiliasi. Tidak akan diapa-apain, justru kita akan ajak kerjasama membangun bangsa,” kata Nusron Wahid saat ditanya wartawan, Senin 29 Januari 2024.

Menurut Nusron, Pilpres ini hanyalah kompetisi dan setelahnya Indonesia harus bersatu kembali untuk membangun Indonesia secara bersama.

“Pak Prabowo dan Mas Gibran sadar, untuk membangun Indonesia tidak bisa sendirian, tapi butuh kebersamaan antar semua elemen bangsa. Apalagi di pihak sebelah, di partai sebelah, kan juga merupakan putra-putra terbaik bangsa.” lanjutnya. (mpc/vivacoid)

Abu Bakar Ba'asyir Titip Salam untuk Gus Ipul: Semoga Sehat Selalu

Abu Bakar Ba'asyir

Solo, Merdekapost.com - Pendiri pondok pesantren Al-Mukmin, Abu Bakar Ba'asyir menitipkan salam untuk Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Salam itu diungkapkan langsung oleh putra Abu Bakar Ba'asyir, yakni Abdul Rochim.

Abdul Rochim mengatakan, Abu Bakar Ba'asyir mengirimkan salam untuk Gus Ipul yang sempat membuat pernyataan agar tidak memilih paslon yang dipilih oleh Abu Bakar Ba'asyir.

"Dari Ustaz Abu Bakar Ba'asyir kirim salam buat Gus Ipul, Semoga sehat selalu," kata pria yang akrab disapa Iim itu kepada detikJateng, Rabu (17/1/2024).

Saat dihubungi, Iim mengaku bahwa dirinya sedang bersama dengan Abu Bakar Ba'asyir.

"Ini (kami) perjalanan pulang dari kunjungan pesantren di Lereng Gunung Lawu," ungkapnya.

Iim mengatakan bahwa sang ayah juga telah mengetahui mengenai rekaman yang viral di media sosial soal dukungan kepada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

"Ya beliau sudah saya beri tahu, rekamannya tersebar. Beliau biasa saja, yaudah," ungkapnya.

Ia mengatakan, Pilpres 2024 akan menjadi momen pertama Abu Bakar Ba'asyir mengikuti pencoblosan. Ia mengaku selama berada di Lapas Gunung Sindur, sang ayah tidak pernah memilih calon presiden.

"Iya pertama. Selama ini kan berada di dalam penjara meski ada TPS beliau tidak bebas mengamati informasi program Capres tidak pernah, juga tidak bisa menilai, jadi lebih memilih tawakuf," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, dilansir detikNews, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meminta seluruh warga NU agar tak pilih paslon yang didukung Abu Bakar Ba'asyir. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto setuju dengan Gus Ipul.

"Iya itu setuju dengan gus Ipul. Top itu Gus Ipul," kata Hasto saat ditanya terkait pernyataan Gus Ipul usai jumpa pers di Media Center TPN Ganjar Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2024).

Gus Ipul sebelumnya mengingatkan kepada warga NU agar tak sembarangan pilih presiden di 2024. Dia juga menegaskan lagi agar tak pilih paslon yang didukung Abu Bakar Ba'asyir karena beberapa alasan.

"Pertama, saya berharap warga NU datang ke TPS pada tanggal 14 Februari itu untuk menggunakan hak pilihnya dalam rangka untuk memilih pemimpin Indonesia di masa yang akan datang," kata Gus Ipul saat mengawali pesannya kepada warga NU, dilansir detikJatim, Rabu (17/1/2024).

Lalu, Gus Ipul membeberkan alasannya mengapa meminta warga NU tak memilih paslon yang didukung Abu Bakar Ba'asyir.

"Nah, melihat rekaman Ustaz Abu Bakar Ba'asyir tentang alasan memilih presiden, itu menurut saya berbeda dengan cara kita warga NU sesuai para kiai untuk memilih seorang pemimpin," ungkap Gus Ipul.

Gus Ipul mengatakan, memang, warga NU merupakan umat Islam. Namun, muslim di Indonesia hidup berdampingan dengan agama lain. Untuk itu, Gus Ipul tak sependapat dengan pernyataan Abu Bakar Ba'asyir.(HZA)

Gus Salam Sentil Balik Gus Ipul: Dia Lupa Sedang Jabat Sekjen PBNU

Dewan Penasihat Timnas AMIN Abdusalam Shohib atau Gus Salam mengkritisi Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul (Dok. istimewa / arsip NU Jawa Timur)

Jakarta, Merdekapost.com - Anggota Dewan Penasihat Timnas Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Abdusalam Shohib atau Gus Salam menganggap Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memiliki syahwat politik yang tak tersalurkan dengan baik buntut pernyataannya meminta warga NU tak memilih calon yang didukung oleh Abu Bakar Ba'asyir dan Amien Rais di Pilpres 2024.

"Kalau saya jawabnya simpel, Gus Ipul syahwat politiknya 'kegedean' dan tidak tersalurkan dengan baik," kata Gus Salam ketika dikonfirmasi, Rabu (17/1).

Gus Salam melihat ada tindakan inkonsistensi dari Gus Ipul lewat pernyataannya tersebut. Gus Ipul, kata dia, sempat mewanti-wanti supaya struktur NU harus netral dan tak ikut-ikutan kontestasi politik.

"Hari ini dia ikut celometan terkait Pilpres, ini merupakan tindakan yang inkonsisten, mungkin dia sedang lupa diri dan amnesia kalau sedang menjabat Sekjen PBNU," kata dia.

Lihat Juga : Kabar Duka, Ulama Karismatik Buya Syakur Yasin dari Indramayu Meninggal Dunia

Pengasuh Pondok Pesantren Denanyar, Jombang ini menilai Gus Ipul justru sedang merendahkan NU lantaran mengedepankan politik partisan. Padahal, lanjutnya, NU sudah kembali pada Khitah NU 1926 yang disepakati pada Muktamar NU di Situbondo tahun 1984.

"Silakan pilih calon yang di dukung Gus Ipul, tapi ingat jagonya sering kalah, hehe," kata Gus Salam sambil berkelakar.

Sebelumnya Gus Ipul meminta seluruh warga NU menggunakan hak pilihnya di Pilpres 2024 dengan memilih calon yang sesuai dengan kaidah ke-NU-an.

Namun, secara spesifik ia meminta warga NU tak memilih paslon yang didukung oleh Abu Bakar Baasyir.

"Jangan kita mendukung pasangan yang didukung oleh orang-orang yang berseberangan dengan cara berpikirnya orang NU. Seperti calon yang didukung Abu Bakar Ba'asyir misalnya, apalagi ada Amien Raisnya juga," kata Gus Ipul melalui keterangannya, Selasa (16/1).

Lihat Juga: Profil KH Marzuki Mustamar yang Dicopot PBNU, Dia Tokoh NU yang Baiat Ustadz Hanan Attaki

"Kita harus waspada pada kelompok lain yang berseberangan dengan NU apalagi cuma diiming-iming posisi wakil presiden. Jangan mau pilih kelompok ini," kata dia.

Gus Ipul tidak menyebut secara gamblang siapa capres-cawapres yang didukung Abu Bakar Ba'asyir dan Amin Rais. Namun keduanya belakangan ini telah mendukung pasangan AMIN.(*)

*Aldie Prasetya | Sumber: CNN Indonesia

Anies dan Prabowo Jabat Tangan di Acara KPK

Pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) bersalaman dengan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. (Doc/CNBC)

Jakarta - Pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) bersalaman dengan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Momen tersebut terjadi usai Anies menyampaikan pidatonya dalam acara PAKU Integritas, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (17/1) malam.

Pantauan media, pasangan AMIN mendapatkan kesempatan pertama untuk menyampaikan pidatonya terkait komitmen terhadap pemberantasan korupsi di acara tersebut.

BACA JUGA:

Profil KH Marzuki Mustamar yang Dicopot PBNU, Dia Tokoh NU yang Baiat Ustadz Hanan Attaki

Jubir AMIN: Anies-Cak Imin Dipersatukan Ulama, Gus Ipul Langgar Khitah NU

Usai berpidato, Anies dan Cak Imin langsung menghampiri kursi Prabowo dan Gibran untuk bersalaman. Prabowo-Gibran yang awalnya duduk langsung berdiri dan bersalaman.

Kemudian Anies dan Cak Imin beranjak ke kursi pasangan nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk bersalaman.

Para pendukung AMIN yang hadir terlihat berdiri dan bertepuk tangan.

Sebelum acara dimulai, tampak Ganjar-Mahfud tak bersalaman dengan Prabowo-Gibran.

Pasangan Prabowo-Gibran hadir terlebih dulu pada acara tersebut. Kemudian disusul oleh Anies-Cak Imin yang langsung menempati tempat duduk masing-masing.

Berita Lainnya:

Kabar Duka, Ulama Karismatik Buya Syakur Yasin dari Indramayu Meninggal Dunia

Wakil Walikota Solo: Sejumlah Perda Jalan di Tempat karena Nunggu Gibran

Sebelumnya Anies dan Prabowo sempat tidak saling bersalaman setelah debat ketiga Pilpres 2024 pada 7 Januari lalu. Anies mengaku sempat mencari Prabowo untuk bersalaman, namun yang bersangkutan tak ada.

Sementara itu, Prabowo mengatakan tak menyalami Anies karena tak dihampiri. Menurutnya, Anies yang seharusnya datang menghampirinya.

(hza)