MERDEKAPOST.COM

Hasil Survei Terbaru PKB Tembus 3 Besar, Jazilul: Berkat Do'a Para Ulama dan Kerja Keras Seluruh Kader

DR. Jazilul Fawaid Waketum DPP PKB (Ketua LPP DPP PKB). (Doc/Ig)

JAKARTA | Merdekapost.com - Hasil survei Litbang Kompas pada 27 Juli-7 Agustus 2023 menunjukkan, elektabilitas Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berada di posisi tiga besar, menyalip Partai Golkar dan Partai Demokrat.

Menurut hasil survei, partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar itu memperoleh elektabilitas sebesar 7,6 persen, naik 2,1 persen dibandingkan hasil survei pada Mei 2023.

"Elektabilitas PKB itu tercatat sebagai yang tertinggi diraih sejak survei pada Januari 2015," tulis Litbang Kompas, dikutip dari Harian Kompas edisi Kamis (24/8/2023).

Dengan pencapaian elektabilitas PKB yang berada pada posisi 3 besar, ini sekaligus membuktikan bahwa PKB telah mengokohkan diri menjadi salah satu partai besar, ini sangat penting terutama disaat-saat menjelang Pemilu 2024.

Berita Lainnya: Bertemu Ganjar, Gus Imin Menolak saat PKB Diajak Bergabung: "Saya Masih Bersama Pak Prabowo"

DR Jazilul Fawaid Waketum DPP PKB melalui akun Instagramnya menulis, berkat do'a para ulama dan kerja keras seluruh kader, insya Allah PKB akan terus membesar.

"Berkat do'a para ulama dan kerja keras kader"

"Hasil kerja yang terpotret dari survey Litbang Kompas ini menjadi pelecut bagi kita untuk semakin bekerja keras lagi mendekati rakyat. Semangat!" Tulisnya di akun resminya @jazilulfawaid_real.

Untuk diketahui, Perolehan elektabilitas PKB dalam survei ini menyalip Golkar dan Demokrat yang unggul pada survei sebelumnya. Berdasarkan survei pada Juli 2023, Partai Golkar berada di peringkat keempat dengan elektabilitas 7,2 persen, turun 0,1 persen dibandingkan hasil survei pada Mei 2023.

Sementara itu, Partai Demokrat yang sebelumnya berada di peringkat ketiga ke peringkat kelima karena elektabilitasnya turun dari 8 persen menjadi 7 persen.

Berita Terkait: Survei Litbang Kompas: PKB Tembus 3 Besar, Salip Golkar dan Demokrat

Selain PKB, elektabilitas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berada di posisi keenam juga menyalip Partai Nasdem yang duduk satu peringkat di bawahnya. Pada survei ini, PKS memperoleh elektabilitas 6,3 persen, naik signifikan dari 3,8 persen pada survei Mei 2023.

Sedangkan, elektabilitas Nasdem tercatat turun dari 6,3 persen pada Mei menjadi 5,9 persen pada Agustus. Adapun posisi dua teratas masih diisi oleh PDI Perjuangan dengan elektabilitas 24,4 persen diikuti Partai Gerindra 18,9 persen.

Berita Terkait Lainnya:

Survei Litbang Kompas: PDIP Unggul, Disusul Gerindra dan PKB

Partai-partai lainnya berada di bawah ambang batas parlemen 4 persen, yakni Partai Amanat Nasional (3,4 persen), Partai Persatuan Indonesia (3,4 persen), dan Partai persatuan Pembangunan (1,6 persen).

Metode ini menggunakan tingkat kepercayaan 95 persen, serta margin of error penelitian ±2,65 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Survei ini dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas. (Penulis: Heri Zaldi | Editor: Aldie Prasetya | Sumberdata: Kompas.com).

Soal Wacana Duet Ganjar-Anies, Ini Respons NasDem, PKS & Demokrat

Wacana duet Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menuai respons beragam dari Partai Demokrat, PKS, dan NasDem yang tergabung dalam Koalisi Perubahan. (doc/kumparan)

Jakarta, Merdekapost - Wacana duet Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menuai respons beragam dari Partai Demokrat, PKS, dan NasDem yang tergabung dalam Koalisi Perubahan.

Wacana duet Anies-Ganjar mulanya muncul dari Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang membayangkan Ganjar bersatu bersama Anies dalam memimpin Indonesia. Said menilai keduanya bisa menjadi sebuah kekuatan lantaran menurutnya mereka sama-sama merepresentasikan sosok calon pemimpin yang cerdas.

Pernyataan tersebut Said lontarkan saat merespons sejumlah hasil lembaga survei yang menunjukkan elektabilitas Ganjar mulai kembali unggul. Meski demikian, Said mengatakan baik Prabowo dan Anies bukanlah kompetitor yang bisa diremehkan.

Demokrat konsisten dorong Anies

Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Putra Mahendra menyambut baik wacana untuk menduetkan Anies dan Ganjar di Pilpres 2024 mendatang.

Meski demikian Herzaky menegaskan Demokrat saat ini masih dalam posisi mengusung Anies sebagaimana yang telah disepakati di Koalisi Perubahan.

"Saat ini kami Demokrat bersama koalisi perubahan sudah memiliki jalan sendiri," ucap Herzaky kepada CNNIndonesia.com, Rabu (23/8).

Ia menyebut Demokrat masih memegang semangat perubahan untuk Indonesia ke depan. Oleh karena itu, Herzaky akan terus memperjuangkan Anies di kontestasi Pilpres 2024.

Namun, dia mengaku tak menutup peluang Anies bisa menemani Ganjar usai Pilpres 2024. Menurutnya, Koalisi Perubahan tak akan menutup pintu setiap kerja sama demi kebaikan negara.

"Hanya saja memang jika saat ini kita belum bersama, mungkin ke depannya. Bagaimanapun kan semangat koalisi perubahan ini ingin berkolaborasi dan sinergi dengan semua elemen bangsa untuk Indonesia yang lebih baik," kata dia.

PKS mau asal Ganjar Cawapres

Berbeda dengan Demokrat, PKS tetap membuka kemungkinan koalisi Anies dan Ganjar saat Pilpres 2024. Namun dengan syarat, Anies tetap menjadi capres di kontestasi politik 2024 mendatang.

"PKS tentu saja partai yang siap berkoalisi dengan partai yang memiliki visi yang sama dan siap mengusung perubahan, asal Anies jadi capres dan Ganjar menjadi wapres, sangat mungkin terjadi," kata Juru Bicara PKS Muhammad Iqbal saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (22/8).

Iqbal pun menyadari segala dinamika politik saat ini terutama persoalan koalisi masih sangat dinamis. Namun KPP yang saat ini mengusung Anies menurutnya akan tetap konsisten menjadikan Anies sebagai capres.

Dengan demikian, apabila nantinya PDIP menawarkan proposal untuk meminang Anies sebagai cawapres, Iqbal memastikan KPP akan menolaknya.

"Belum ada pembicaraan [proposal PDIP]. Tapi iya [akan ditolak jika Anies bukan capres]," ujarnya.

Satu suara dengan Iqbal, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid juga menyebut sah-sah saja apabila PDIP memiliki bayangan pasangan Ganjar dan Anies. Namun Hidayat memastikan ketiga partai KPP tetap berkomitmen mengusung Anies sebagai capres.

"PKS tidak tergoda untuk menjadikan Pak Anies hanya sebagai cawapres, kita menginginkan beliau sebagai capres untuk menghadirkan perubahan untuk bisa lebih baik," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8).

NasDem buka pintu

Di sisi lain, Ketua DPP Partai NasDem Effendi Choirie alias Gus Choi tak mempermasalahkan wacana duet tersebut. Ia menyebut bahwa tak ada yang salah dalam bayangan tersebut. Ia juga menegaskan NasDem menghargai semua gagasan dan ide yang positif asal untuk kebaikan bangsa dan negara.

"Membayangkan boleh saja, membayangkan tidak dilarang. NasDem selalu terbuka untuk bergandengan tangan dengan semua pihak untuk kepentingan bangsa. NasDem tidak pernah membatasi gagasan dan komunikasi, tidak menutup diri. NasDem tidak eksklusif," kata Gus Choi dilansir dari CNNIndonesia.com, Rabu (23/8).

"Bukan tidak apa-apa, tapi untuk kepentingan republik semua bisa diwacanakan dan dibicarakan," imbuhnya.

NasDem menurutnya terbuka dengan parpol atau pihak siapa saja. Ia pun mengungkit filosofi NasDem dalam berpolitik. Menurutnya dalam berpolitik, berbangsa, dan bernegara, semua orang adalah saudara dan memiliki tanggung jawab yang sama.

"Filosofi NasDem, 'kalau kamu tidak suka jangan berlebihan, siapa tahu suatu saat yang tidak kamu sukai akan menjadi temanmu. Kalau mencintai juga jangan berlebihan, karena siapa tahu suatu saat yang kamu cintai menjadi musuhmu," kata dia.

Ia kemudian mewanti-wanti agar jangan ada pihak yang merasa paling nasionalis, merasa besar dan otomatis menang. Ia mengatakan fakta sejarah, banyak yang kecil bisa mengalahkan yang besar.

Oleh sebab itu, NasDem menyatakan mereka inklusif, percaya diri, dan selalu terbuka untuk bergandengan tangan dengan semua pihak.

Namun demikian, Gus Choi juga tidak membenarkan bahwa NasDem saat ini tak mempermasalahkan apabila Anies Baswedan menjadi cawapres bagi capres lain.

"Bukan begitu kesimpulannya [rela Anies menjadi cawapres]. Imajinasi orang tidak dilarang," tegas Gus Choi.

Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas terbaru, elektabilitas Ganjar berada di angka 24,9 persen, Prabowo Subianto 24,6 persen dan Anies Baswedan 12,7 persen.

Sementara dalam survei Indikator, Ganjar unggul dengan elektabilitas mencapai 35,2 persen. Sedangkan Prabowo di angka 33,2 persen dan Anies 23,9 persen.

Said menyebut PDIP tak merasa jemawa meskipun elektabilitas Ganjar mengungguli Anies dalam sejumlah survei. Ia malah menjadikan hasil survei itu sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki strategi pemenangan Ganjar.

Pun dengan Prabowo dan Ganjar yang saat ini masih bersaing tipis, bahkan dalam beberapa survei Ganjar tertinggal dari Prabowo apabila harus head to head.

( Adz/ CNN)

Pemilu 2024 Semakin Dekat, Ini Cara Cek Nama DPT dan TPS Secara Online

Jakarta - Dalam setiap tahapan pemilihan umum (Pemilu), hak memilih menjadi fondasi utama bagi sistem demokrasi. Bagaimana pun juga, untuk dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi ini, setiap warga negara harus memastikan bahwa mereka terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Apa Itu DPT?

DPT adalah daftar resmi yang berisi nama-nama Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk memberikan suara dalam pemilihan. DPT ini dikeluarkan oleh KPU berdasarkan data yang tercatat dalam e-KTP.

Pemilih dengan status DPT akan menerima formulir model A.4-KPU yang akan digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sesuai dengan domisilinya, dan hal ini ditetapkan oleh KPU/KIP di tingkat Kabupaten/Kota.

DPT merupakan pilar utama dalam menjalankan proses pemilihan umum. Ini adalah daftar resmi yang memuat informasi tentang warga negara yang memenuhi persyaratan untuk memberikan suara dalam pemilihan. DPT adalah wujud nyata partisipasi aktif warga negara dalam menentukan perwakilan dan arah kebijakan pemerintahan.

Dalam konteks Indonesia, DPT disusun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk terdaftar dalam DPT, dan proses pendaftarannya biasanya dilakukan secara otomatis melalui data kependudukan yang telah ada.

Namun, karena faktor administratif dan pemutakhiran data, masih mungkin terdapat ketidakakuratan dalam DPT. Oleh karena itu, penting bagi setiap warga negara untuk memeriksa status mereka dalam DPT sebelum pemilihan.

Cara Mengecek Status DPT

Mengecek status dalam DPT sekarang menjadi lebih mudah berkat teknologi. Terdapat beberapa cara yang dapat diambil.

Buka situs cekdptonline.kpu.go.id

Masukkan nomor induk kependudukan (NIK) yang terdiri dari 16 angka

Tekan “pencarian”

Data Anda sebagai pemilih pemilu 2024 akan muncul

Data yang tersaji pada laman hasil pencarian meliputi informasi seperti nama pemilih, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (NKK), serta lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Mengecek status DPT adalah langkah krusial dalam proses demokrasi. Ini memastikan bahwa hak setiap warga negara diakui dan dihormati dalam pemilihan umum.

Dengan memeriksa dan memastikan bahwa kita terdaftar dalam DPT, kita turut berkontribusi dalam menjaga integritas pemilihan dan menjalankan kewajiban sebagai warga negara yang berpartisipasi aktif dalam membentuk masa depan negara.

Editor : Aldie Prasetya | M. Fadhlan

PKB soal Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres: "Itu Bukan Kewenangan MK"

Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DR. Jazilul Fawaid

MERDEKAPOST.COM - Batas usia capres dan cawapres tengah digugat 3 kelompok pemohon ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ketentuan yang digugat yakni Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang berbunyi “Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden, adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.”

Gugatan ini mendapat isyarat positif dari DPR dan perwakilan pemerintah. Ini terlihat dari tanggapan DPR yang dibacakan anggota Komisi III Habiburokhman dalam persidangan Selasa (1/8) di MK.

Terkait hal itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengatakan, tidak ada kewenangan MK dalam memutus batas usia capres dan cawapres.

"Namun pandangan kami itu bukan wewenangnya MK. Saat itu wilayahnya DPR untuk memutuskan berdasarkan UU soal [batas] usia itu," kata Jazilul di Kantor DPP PKB, Selasa (1/8).

Meski begitu, Jazilul menegaskan, semua warga negara mempunyai hak untuk mengajukan judicial review terhadap undang-undang, termasuk soal batas usoa capres dan cawapres.

"Yang jelas, hak konstitusional warga negara kan untuk menyampaikan judicial review ke MK," ujarnya.

Wakil Ketua MPR RI itu menjelaskan, peta politik Pilpres 2024 akan berubah jika Mahkamah Konstitusi (MK) menerima gugatan batas usia capres dan cawapres menjadi 35 tahun.

"Ya kan jelas kalau usia batas seorang capres dan cawapres berubah itu [peta politik] akan berubah, dari pola kandidat yang ada juga akan berubah. Artinya memungkinkan siapa pun yang usianya 35 itu bisa. Kalau saat ini kan enggak ada," tandas dia.

Sebelumnya, DPR dan pemerintah mengisyaratkan sepakat usia minimal mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden menjadi 35 tahun. Sebagaimana tanggapan DPR yang dibacakan oleh anggota Komisi III Habiburokhman dan perwakilan pemerintah terkait permohonan judicial review yang diajukan oleh PSI, Partai Garuda, dan 5 kepala daerah kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam persidangan Selasa (1/8) di MK, Habiburokhman hadir secara daring. Ia mengatakan sikap MK mengenai gugatan terkait usia tidak bersifat absolut menjadi ranah pembuat undang-undang atau open legal policy. MK menyatakan bisa memutus mengenai masalah perubahan umur tersebut.

"Terdapat pergeseran pendirian MK dalam beberapa putusan terakhir yang semula open legal policy, menjadi masalah konstitusional dan norma," kata Habiburokhman.

Tiga permohonan

Gugatan soal usia tersebut didaftarkan dalam tiga permohonan, yaitu:

Perkara Nomor 29 dimohonkan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI): Anthony Winza Prabowo, Danik Eka Rahmaningtyas, Dedek Prayudi, dan Mikhail Gorbachev Dom.

Perkara Nomor 51 diajukan oleh Partai Garuda

Perkara Nomor 55 diajukan oleh lima kepala daerah, yaitu Erman Safar (Wali Kota Bukittinggi Periode 2021-2024), Pandu Kesuma Dewangsa (Wakil Bupati Lampung Selatan Periode 2021-2026), Emil Elestianto Dardak (Wakil Gubernur Jawa Timur Periode 2019-2024), Ahmad Muhdlor (Bupati Sidoarjo Periode 2021-2026), dan Muhammad Albarraa (Wakil Bupati Mojokerto Periode 2021-2026).

(HZA/kumparan)

Nyaleg, Adi Rozal Mengundurkan Diri dari Bupati Kerinci

Bupati Kerinci H Adirozal secara resmi telah mengajukan pengunduran dirinya dari Jabatan Bupati Kerinci. (ist)

Kerinci – Meskipun beberapa waktu terakhir ramai dibicarakan tentang keseriusan Bupati Kerinci H Adirozal untuk Nyaleg atau Mencalonkan diri sebagai salah satu Calon anggota DPR RI untuk Dapil Jambi, akhirnya Adirozal membuktikan keseriusannya untuk maju sebagai calon Anggota DPR RI periode 2024 – 2029 dengan telah diterimanya surat pengunduran dirinya sebagai Bupati Kerinci oleh Ketua DPRD Kerinci.

Pengunduran diri ini resmi setelah adanya surat tertulis yang diajukan Adirozal ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kerinci tertanggal 26 Juni 2023.

Dalam surat tersebut tertulis bahwa Adirozal mengajukan pengunduran diri karena dirinya mencalonkan diri menjadi Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2024-2029.

Namun dalam surat tersebut tidak dituliskan Adirozal akan maju ke kursi DPR RI bersama Partai apa.

Kepastian pengunduran diri ini juga diakui oleh Ketua DPRD Kabupaten Kerinci Edminudin,SE

Aminudin menjelaskan bahwa surat pengajuan pengunduran diri Adirozal sudah diterima oleh DPRD.

“Sudah kita terima” ungkap Edminudin singkat.

Untuk diketahui, selain Bupati Adirozal, Wakilnya H AMi Taher dikabarkan juga bakal mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPR-RI. informasinya dari Partai PKS.(*)

Mendaftar Calon DPD RI Dapil Jambi, Edi Endra Didampingi Milenial

Edi Endra didampingi Milenial saat mendaftar Calon DPD RI Dapil Jambi. Foto: 064

Merdekapost.com - Edi Endra secara resmi mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dapil Provinsi Jambi pada pesta demokrasi pemilu 2024 yang akan datang.

Edi Endra menyerahkan langsung berkas persyaratan sebagai calon di dampingi dengan sejumlah Milenial dari bebagai daerah di Jambi. Tiba di kantor KPU Provinsi Jambi sekitar pukul 09.30 Wib Minggu (14/5/2023) pagi.

Pria yang dikenal sebagai “Anak Desa” ini sehari hari bekerja sebagai Koordinator Pendamping Desa Provinsi Jambi. Bisa dibilang pendatang baru pada kontestasi kursi DPD RI dapil Provinsi Jambi.

Namun pengalamannya dalam mendampingi masyarakat desa sudah tidak diragukan lagi. Karena itu kehadirannya sebagai calon wakil rakyat di legislatif diharapkan mampu membawa perubahan.

“Alhamdulillah semua berjalan lancari kami sudah mendaftarkan diri dan berkas diterima baik oleh Penyelenggara. Terimakasih atas layanan dari KPU dan Bawaslu berserta Jajarannya. Terimakasih kepada masyarakat Provinsi Jambi yang sudah memberikan kepercayaan kami maju pada pesta pemilu 2024 mendatang,” katanya usai menyerahkan persyarakat sebagai calon DPD RI.

Selain karena dorongan dari masyarakat, Edi Endra punya alasan sendiri untuk maju pada pemilu 2024. Pria 43 tahun ini melihat dari 1.414 Desa serta 171 kelurahan di Provinsi Jambi, dimana Pembangunan daerah pedesaan sama pentingnya dengan pembangunan perkotaan. Kedepan bagaimana desa yang kaya sumber daya alam sinergi dengan industrialisasi dan pusat pemasaran diperkotaan.

“Ini yang ingin kita perjuangkan, agar perhatian pemerintah juga bisa diarahakan ke Desa-Desa yang ada di Jambi lewat keterwakilan di DPD,” Katanya.

Edi Endra Juga merangkul kaum pemuda dan milineal tidak hanya di Desa dan Kota. Untuk ikut serta mendukung upaya kemandirian pemuda.

Tantangan kedepan kita akan menghadapi Demografi Bonus, dimana angkatan muda usia produktif dan berpendidikan sangat banyak. Sehingga dibutuhkan dukungan kebijakan terciptanya lapangan kerja baru dan dukungan bagi pelaku usaha.

“Untuk itu saya bertekad maju ke DPD RI memperjuangkan aspirasi masyarakat Jambi guna mendorong kebijakan dan program pemerintah pusat dan daerah agar terwujud percepatan dan pemerataan pembangunan dalam wadah NKRI.” pungkasnya. (064)

Resmi Daftar, PKB Kerinci Targetkan 6 Kursi

Pendaftaran PKB Kerinci ke KPU. Foto: 064

Merdekapost.com - DPC PKB Kabupaten Kerinci sudah melakukan pendaftaran Bacaleh ke KPU Kerinci, Sabtu (13/5/2023).

Dalam proses pendaftaran itu, hadir seluruh unsur pimpinan partai dan diterima oleh seluruh pimpinan KPU Kerinci.

"Tadi sudah selesai dan diterima oleh KPU. Kita daftarkan caleg lengkap diseluruh dapil," kata Ketua PKB Kerinci, Heri Zaldi.

Ia menyebutkan, untuk keterwakilan perempuan sudah terpenuhi, begitupun untuk Caleg di setiap Dapil.

"Dengan semuanya itu, harapan kami menargetkan bisa dapat 6 kursi. Sebelumnya PKB Kerinci memperoleh 4 kursi di DPRD Kerinci," ungkapnya. (064)

Survei PolMark: Elektabilitas Cak Imin Tembus 5 Besar, Ungguli Sandiaga dan AHY

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Ist)

MERDEKAPOST - PolMark Research Center merilis riset terbarunya terkait elektabilitas figur bakal capres 2024.

Temuan survei PolMark melaporkan elektabilitas Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin tembus lima besar.

Founder PolMark, Eep Saefulloh Fatah menjelaskan survei yang dilakukan pihaknya untuk mengetahui peta kompetisi para kandidat dalam Pilpres 2024. Dia menyebut untuk elektabilitas posisi tiga besar masih didominasi tiga figur yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 22, persen, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto 17,4 persen, dan eks Gubernur DKI Anies Baswedan 13,9 persen.

"Menyusul kemudian Ridwan Kamil di posisi keempat dengan tingkat elektabilitas 5,2%,” kata Eep di Jakarta, Kamis, 30 Maret 2023.

Namun, menurut dia yang menarik munculnya nama Cak Imin di posisi lima besar dengan elektabilitas 4,8 persen.

Dia mengatakan tingkat elektabilitas Cak Imin mampu mengalahkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno 2 persen, Ketua DPR Puan Maharani 1,7 persen, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY 1,7 persen.

Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Photo : Twitter @cakimiNOW

Setelah AHY, ada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa 1,3 persen, eks Panglima TNI Andika Perkasa 1,1 persen, Menteri BUMN Erick Thohir 1 persen, eks Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriyawan 0,9 persen, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto 0,7 persen dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan 0,2 persen.

Eep bilang keberadaan Cak Imin di posisi lima besar menarik. Alasannya. karena selama ini, Wakil Ketua DPR itu selalu ada di posisi bawah. Bahkan, kata dia, Cak Imin juga kerap tak muncul di survei.

“Ini menarik karena selama ini di berbagai survei yang lain nama Cak Imin selalu di posisi bawah atau bahkan tidak muncul,” katanya. Pun, dia menambahkan jika dilihat dari wilayah-wilayah kunci di Pulau Jawa, tingkat elektabilitas capres masih dinominasi Ganjar, Anies, dan Prabowo. Namun, untuk Jawa Timur, nama Cak Imin melesat di tiga besar.

Jawa Timur yang juga basis PKB ini, elektabilitas Cak Imin mencapai 11,5 persen. Tapi, Cak Imin kalah dari Ganjar Pranowo 24 persen dan Prabowo Subianto 14,2 persen.

Tapi, menariknya Cak Imin mengalahkan Anies Baswedan yang berada di posisi empat besar. “Anies Baswedan di peringkat keempat dengan elektabilitas 6,5 persen, disusul Khofifah Indar Parawansa 5,8 persen, Ridwan Kamil 1,9 persen, AHY 1,8 persen, Puan Maharani 1,5 persen, Ahmad Heriyawan 1,3 persen, Erick Thohir 1,1 persen. Sedangkan nama lainnya masih di bawah 1 persen," katanya.

Eep Saefulloh Fatah, Founder PolMark (ist)

Eep menambahkan, selain menangkap tingkat elektabilitas capres, survei ini juga memotret isu prioritas bagi pemilih. Isu kemiskinan jadi yang paling banyak disorot para pemilih. Selain itu, dia mengatakan kenaikan harga sembako dan korupsi jadi dua masalah lain yang menarik perhatian pemilih. Survei PolMark dilakukan di 78 daerah pemilihan (dapil) se-Indonesia.

Di 78 Dapil ini diperebutkan 562 kursi atau 96,9 persen dari 580 kursi DPR RI periode 2024-2029. Survei dilakukan per 23 Januari 2023 hingga 19 Maret 2023 dengan melibatkan 62.480 responden.

Survei dilakukan dengan metode multistage random sampling. “Dengan jumlah responden yang begitu besar maka tingkat margin error data agregat ini kurang lebih hanya 0,4 persen," ujar Eep.(Adz)

(Adz | Sumber: VIVA.co.id | detik.com)