Aksi Demo Warga Surabaya Turun ke Jalan Bertajuk #Indonesia Sekarat Berakhir Ricuh

Aksi Demo Warga Surabaya Turun ke Jalan Bertajuk #Indonesia Sekarat Berakhir Ricuh.(Ist)

Surabaya - Aksi demonstrasi bertajuk "Warga Surabaya Turun ke Jalan #IndonesiaSekarat" di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat, 26 Juni 2026, berujung ricuh pada sekitar pukul 18.30 WIB.

Sebelumnya, massa menggelar long march dan menyampaikan orasi sejak sekitar pukul 16.20 WIB. Situasi yang semula berlangsung kondusif berubah memanas setelah sekelompok orang diduga melakukan pelemparan botol dan benda lainnya ke arah kompleks Grahadi hingga merusak pagar sisi timur.

Kelompok tersebut juga terlihat merusak rangka pagar pembatas serta menyalakan dan melemparkan petasan ke arah aparat kepolisian yang berjaga di dalam kompleks Grahadi.

Di tengah kericuhan, tiga sepeda motor juga terlihat melawan arus lalu lintas dan berputar-putar di depan gerbang timur Grahadi sambil menggeber mesin.

Selama kejadian, petugas kepolisian beberapa kali mengimbau massa melalui pengeras suara agar tetap menyampaikan aspirasi secara tertib dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Menghadapi situasi tersebut, personel kepolisian memilih bertahan dengan menarik barisan ke belakang sambil berlindung di balik kendaraan taktis untuk mengamankan kawasan Grahadi.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfie Sulistiawan kemudian memberikan peringatan tegas kepada massa agar segera menghentikan aksi anarkis.

"Kami akan melayani aksi unjuk rasa, tolong hentikan atau kita akan melakukan tindakan tegas. Sekali lagi kami berikan kesempatan meninggalkan lokasi ini, atau kita melakukan langkah-langkah tegas terukur," tegasnya.

Hingga sekitar pukul 18.48 WIB, aksi pelemparan dilaporkan berhenti dan massa masih berkumpul di depan Gedung Grahadi.(Red)

Pasca Pengakuan Ketua BEM FH UBK Abdi cs Terima Rp20 Juta, Istana Selidiki Dugaan Dana Suap Aksi Mahasiswa

Pengakuan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK), Muhammad Abdimaludin, yang mengaku menerima uang Rp20 juta setelah aksi demonstrasi mahasiswa dan pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, memicu polemik baru.(Ist) 

MERDEKAPOST.COM - Pengakuan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK), Muhammad Abdimaludin, yang mengaku menerima uang Rp20 juta setelah aksi demonstrasi mahasiswa dan pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, memicu polemik baru.

Isu tersebut kini menjadi perhatian publik setelah pihak Istana Negara menyatakan akan menelusuri informasi yang beredar.

Wakil Menteri Sekretaris Negara, Bambang Eko Suhariyanto, mengaku belum mengikuti secara detail perkembangan kasus tersebut. Namun ia memastikan akan melakukan pengecekan lebih lanjut.

"Coba nanti saya monitor dulu ya. Saya enggak mengikuti yang kemarin berita terakhir itu. Nanti saya akan cek lagi ya," ujar Bambang kepada wartawan, Selasa (23/6/2026).

Pengakuan Terungkap dalam Forum Mahasiswa

Kasus ini mencuat setelah digelarnya forum mahasiswa UBK pada Senin (22/6/2026).

Dalam forum tersebut, Abdimaludin mengakui menerima dana Rp20 juta yang disebut berkaitan dengan aksi demonstrasi mahasiswa.

Menurut keterangan peserta forum, Na'ilah Panrita Hartono, Abdi menjelaskan bahwa dana tersebut diberikan dengan tujuan agar titik aksi mahasiswa dipindahkan dari kawasan Istana Negara ke Gedung DPR RI.

Namun rencana tersebut tidak pernah terlaksana karena mahasiswa tetap menggelar demonstrasi di sekitar Istana.

Pengakuan itu memicu kekecewaan di kalangan mahasiswa UBK yang menilai tindakan tersebut mencederai independensi gerakan mahasiswa.

Muncul Perbedaan Keterangan Soal Sumber Dana

Perdebatan semakin berkembang karena muncul perbedaan informasi mengenai asal-usul uang Rp20 juta tersebut.

Dalam penjelasan awal forum, dana disebut berasal dari seseorang yang meminta lokasi aksi dipindahkan.

Namun menjelang akhir forum, Abdimaludin menyebut uang tersebut berasal dari seorang oknum polisi bernama A'an.

Perbedaan keterangan itu membuat mahasiswa mendesak adanya investigasi menyeluruh agar sumber dana dan pihak yang terlibat dapat diungkap secara transparan.

Mahasiswa Tuntut Investigasi Independen

Sebagai respons atas kasus tersebut, mahasiswa UBK mengajukan sejumlah tuntutan kepada pihak kampus.

Mereka meminta pembentukan tim investigasi independen yang melibatkan unsur mahasiswa untuk mengusut dugaan penerimaan dana tersebut.

Selain itu, mahasiswa juga mendesak seluruh pihak yang menerima dana memberikan klarifikasi terbuka kepada publik.

Mereka bahkan meminta pengurus organisasi kemahasiswaan yang terbukti menerima aliran dana agar mengundurkan diri dari jabatannya.

Forum tersebut turut dihadiri jajaran kampus, mulai dari Wakil Rektor III, Dekan Fakultas Hukum, Ketua Program Studi, staf kemahasiswaan, hingga para dosen.

Daftar Nama Penerima Dana Rp20 Juta

Berdasarkan pengakuan yang disampaikan dalam forum mahasiswa, dana Rp20 juta tersebut dibagikan kepada tujuh orang dengan rincian sebagai berikut:

Muhammad Abdimaludin (Ketua BEM FH UBK): Rp6 juta

Rafli Maulana Akbar (Wakil Ketua BEM FH UBK): Rp2,5 juta

Pujiono (Ketua BEM FE UBK): Rp2 juta

Rafli Bastian (Wakil Ketua BEM FE UBK): Rp2 juta

Mubarak Fosamu (Mahasiswa UBK): Rp2,5 juta

Amiruddin Emon (Senior HMI): Rp2,5 juta

Syafruddin Eno (Senior HMI): Rp2,5 juta

Pengungkapan aliran dana tersebut semakin memicu pertanyaan mengenai independensi gerakan mahasiswa dan kemungkinan adanya intervensi terhadap aksi demonstrasi.

Prabowo Singgung Demo Bayaran Rp200 Ribu

Di tengah polemik tersebut, Presiden Prabowo Subianto turut menyinggung fenomena demonstrasi berbayar saat menghadiri Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo, Rabu (24/6/2026).

Prabowo mengaku mengetahui adanya peserta demonstrasi yang menerima bayaran namun tidak memahami substansi tuntutan yang mereka suarakan.

"Ditanya anak-anak demo, enggak ngerti. Mau demo apa? Kami dibayar Rp200 ribu," ujar Prabowo menirukan jawaban peserta aksi.

Presiden juga mengaku mengetahui pihak yang berada di balik pendanaan demonstrasi tersebut.

"Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo. Saya tahu itu," tegasnya.

Prabowo kemudian mengingatkan agar masyarakat tetap menjaga persatuan dan tidak mudah terpecah oleh kepentingan kelompok tertentu.

Menurutnya, kritik terhadap pemerintah merupakan hal yang wajar, namun harus dilakukan secara jujur dan tidak melalui praktik manipulasi massa.

Kasus dugaan aliran dana kepada pengurus BEM UBK kini menjadi sorotan luas karena dinilai menyangkut integritas gerakan mahasiswa, transparansi demokrasi, dan potensi intervensi terhadap kebebasan menyampaikan pendapat di ruang publik.(ADZ)

Prabowo Ungkap Ada Demo Bayaran, Massa Dibayar Rp200 Ribu: Hati-Hati! Saya Tahu Siapa yang Membiayai

Presiden Prabowo pidato pada saat membuka Pekan Nasional Petani dan Nelayan Andalan (PENAS KTNA) ke-17 di Provinsi Gorontalo, Rabu (24/6/2026). Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa intelijen pemerintah terus memantau pergerakan pihak tertentu yang sengaja mengorganisir massa sipil demi kepentingan politik sepihak.(Doc.Istimewa) 

MERDEKAPOST.COM - Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap adanya praktik mobilisasi massa berbayar dalam sejumlah aksi demonstrasi yang belakangan terjadi di Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat membuka Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (PENAS KTNA) XVII di Gorontalo, Rabu (24/6/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo mengaku mengetahui pihak-pihak yang diduga berada di balik pendanaan aksi demonstrasi tersebut. Ia pun memberikan peringatan agar praktik semacam itu dihentikan.

"Hati-hati lho. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, saya tahu itu," kata Prabowo.

Meski demikian, Presiden menyebut dirinya tidak mempermasalahkan aksi demonstrasi selama dilakukan secara wajar dan berdasarkan aspirasi yang benar.

Prabowo bahkan menyinggung adanya peserta aksi yang disebut tidak memahami substansi tuntutan demonstrasi karena hanya ikut karena imbalan uang.

"Ditanya demo apa, tidak mengerti. Katanya dibayar Rp200 ribu. Ada yang begitu. Saya tidak mengerti," ujarnya.

Dugaan Demo Berbayar Jadi Sorotan

Pernyataan Prabowo muncul di tengah ramainya perbincangan mengenai dugaan adanya dana yang mengalir kepada peserta aksi unjuk rasa di Jakarta dalam beberapa waktu terakhir.

Salah satu yang menjadi perhatian publik adalah pengakuan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK), Muhammad Abdimaludin.

Abdi mengaku menerima uang sebesar Rp20 juta dari seseorang yang disebutnya sebagai oknum kepolisian. Dana tersebut, menurut pengakuannya, diberikan agar titik aksi mahasiswa dipindahkan dari kawasan Istana.

Abdi Maludin (BEM UBK) mengaku menerima uang sebesar Rp20 juta dari seseorang yang disebutnya sebagai oknum kepolisian.(ist)

"Uang itu dikasih supaya tidak turun aksi di Istana. Tapi kami tetap turun aksi," ujar Abdi dalam video yang beredar di media sosial.

Abdi menyebut uang tersebut diberikan oleh seseorang bernama Aan yang disebut berasal dari institusi kepolisian. Hingga kini belum ada penjelasan resmi terkait kebenaran klaim tersebut.

Emak-emak Pendukung MBG Akui Terima Uang dan Peralatan Masak

Sorotan juga mengarah pada aksi dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar sekelompok emak-emak di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2026).

Dalam aksi tersebut, sejumlah peserta terlihat membawa panci, wajan, poster dukungan, hingga bunga mawar.

Beberapa peserta demo dukung MBG mengaku menerima perlengkapan seperti wajan baru, makanan ringan, susu, buah-buahan, hingga uang saku.(Ist)

Beberapa peserta mengaku menerima perlengkapan seperti wajan baru, makanan ringan, susu, buah-buahan, hingga uang saku.

Yuyun, salah seorang peserta aksi, mengaku memperoleh uang sebesar Rp100 ribu.

"Ada ongkos buat jajan. Seratus ribu," katanya.

Meski demikian, Yuyun menyatakan dirinya mendukung program MBG karena merasakan manfaat langsung bagi anaknya yang menjadi penerima program tersebut.

MBG Jadi Perdebatan Nasional

Program Makan Bergizi Gratis belakangan menjadi polemik setelah muncul berbagai persoalan, mulai dari dugaan korupsi, keterlambatan distribusi, hingga dugaan perebutan proyek dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Sejumlah kelompok mahasiswa di berbagai daerah bahkan menggelar aksi demonstrasi yang mendesak pemerintah menghentikan program tersebut.

Di sisi lain, masih ada kelompok masyarakat yang secara terbuka menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan program unggulan pemerintahan Prabowo tersebut.

Pernyataan Presiden Prabowo mengenai dugaan demo berbayar pun menambah panas perdebatan publik terkait dinamika aksi demonstrasi dan polemik program MBG yang terus menjadi perhatian nasional.

Editor: Aldie Prasetya | Merdekapost.com

Mirip BEM Bersatu, Demo Tandingan Dukung MBG Muncul di Patung Kuda

Mirip BEM Bersatu, Demo Tandingan Dukung MBG Muncul di Patung Kuda. (FOTO: ILUSTRASI)

Belum habis rakyat mencerna kemunculan mendadak "Aliansi BEM Fakultas Bersatu" yang menggelar konferensi pers di Jakarta pada 16 Juni 2026, lengkapb dengan meja kayu estetik, mikrofon berjajar, wartawan diundang, dan suasana yang lebih mirip peluncuran startup dari perlawanan mahasiswa, tiba-tiba muncul episode berikutnya yang jauh lebih spektakuler.

Kalau kemarin yang turun gunung adalah mahasiswa misterius yang mendukung MBG sambil mengkritik mahasiswa lain, maka kali ini yang muncul adalah kekuatan lebih dahsyat.

Emak-emak.

Ya, emak-emak. Lawan seimbang diskon supermarket, dan makhluk yang jika sudah bergerak dalam jumlah besar bisa mengalahkan pasukan Mongol tanpa perlu mengangkat senjata.

Rabu, 17 Juni 2026, kawasan Patung Kuda mendadak berubah menjadi lautan putih. Koordinator lapangan mereka, Edi Marzuki dari Aliansi Masyarakat Jakarta Timur, mengklaim jumlah massa mencapai 10.000 orang.

Sepuluh ribu!

Jumlah yang kalau disuruh mengupas bawang secara serentak mungkin bisa membuat harga bawang nasional ambruk dalam satu sore.

Mereka datang sejak pukul 11.30 WIB. Bukan cuma ibu rumah tangga. Ada bapak-bapak, ada anak muda, semuanya seperti sedang syuting film kolosal berjudul The Avengers: Nasi Kotak Endgame.

Patung Kuda yang biasanya hanya berdiri gagah menyaksikan demonstrasi kemungkinan mulai mempertanyakan takdirnya sendiri. "Kenapa setiap minggu aku jadi saksi episode baru?" mungkin begitu pikirnya.

Massa membawa poster, spanduk, dan semangat yang level panasnya setara knalpot bus antarkota yang sedang menanjak. Tuntutan mereka juga jelas. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus lanjut. Koruptor dana MBG harus ditangkap. Kalau perlu dipenjara seumur hidup.

Terdengar sederhana. Tapi justru disitulah letak kejeniusan politik Indonesia.

Ketika sebagian mahasiswa meneriakkan kritik terhadap MBG karena berbagai persoalan tata kelola, dugaan korupsi, hingga kasus keracunan di sejumlah daerah, tiba-tiba muncul pasukan putih yang berkata, "Programnya lanjut saja. Yang korupsi tangkap."

Sesederhana itu. Logika tingkat dewa. Seperti mobil yang bannya copot lalu pemiliknya berkata, "Mobilnya jangan dihentikan. Ban yang bermasalah saja yang ditangkap."

Yang membuat netizen mulai garuk-garuk kepala adalah urutan kejadiannya. Baru kemarin muncul kelompok mahasiswa yang mendukung MBG. Hari ini muncul ribuan emak-emak yang mendukung MBG.

Besok siapa lagi? Persatuan Tukang Bakso Peduli MBG? Aliansi Ojol Cinta MBG? Forum Kucing Oren Nasional untuk Ketahanan Gizi?

Publik tentu tidak punya bukti apa-apa. Tetapi teori konspirasi berkembang lebih cepat dari promo e-commerce tanggal kembar.

Di media sosial, ada yang bercanda bahwa di sebuah ruang rahasia terdapat papan strategi raksasa bertuliskan:

Tahap 1: Mahasiswa demo.

Tahap 2: Keluarkan mahasiswa tandingan.

Tahap 3: Keluarkan emak-emak.

Tahap 4: Jika masih gagal, keluarkan seluruh penghuni grup WA keluarga.

Lucunya lagi, aksi ini berlangsung damai. Tidak ada ban terbakar. Tidak ada pagar tumbang. Tidak ada lemparan batu. Hanya ribuan orang berbaju putih yang rela berpanas-panasan demi mempertahankan program makan gratis. Katanya ribuan, lihat fotonya sepertinya tak nyampelah.

Sementara itu, rakyat biasa menonton dari rumah mulai mengalami kebingungan tingkat nasional. Mahasiswa mengaku mewakili rakyat. Mahasiswa lain juga mengaku mewakili rakyat. Emak-emak juga mengaku mewakili rakyat.

Semua mengaku suara rakyat. Yang tidak pernah muncul justru koruptornya. Mereka seperti karakter utama yang selalu disebut dalam setiap episode, tetapi tidak pernah terlihat wajahnya.

Begitulah Indonesia kembali menghadirkan pertunjukan politik paling absurd di muka bumi. Mahasiswa turun ke jalan. Mahasiswa lain turun ke konferensi pers. Emak-emak turun ke Patung Kuda.

Sementara koruptor di BGN baru lima tersangka dikerangkeng Kejagung. Padahal, menurut Sony, si malaikat yang tak pernah ngaku salah, ada 26-30 nama ikut bermain titik SPPG. Nama-nama itu sepakat bernyanyi "Kami Tak Kenal Sony". Padahal, bukti sudah terang benderang, baru lima jadi tersangka. Kasihan Haji Dadan yang ditunjuk jadi Ketua Persatuan Maling Anggaran Indonesia (PERMAI) sekarang kedinginan di jeruji. Nasibmu Pak Aji. 

"Bang, esok akan ada tandingan apalagi ni?"

"Nampaknya akan ada tandingan baru. Asal jangan coba-coba tandingi Koptagul, pahit wak!" Ups

(Rosadi Jamani/Ketua Satupena Kalbar)

Terbengkalai, 21.800 Motor Listrik MBG Tak Terpakai Usai Dadan Cs Diciduk Kejagung

Sebanyak 21.800 unit motor listrik berlogo Badan Gizi Nasional (BGN) kini menjadi perhatian publik setelah tiga mantan petinggi BGN, termasuk eks Kepala BGN Dadan Hindayana, ditetapkan sebagai tersangka. (Ist)

MERDEKAPOST.COM - Pengungkapan kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menyeret sorotan terhadap ribuan motor listrik yang sebelumnya disiapkan untuk mendukung operasional program tersebut.

Sebanyak 21.800 unit motor listrik berlogo Badan Gizi Nasional (BGN) kini menjadi perhatian publik setelah tiga mantan petinggi BGN, termasuk eks Kepala BGN Dadan Hindayana, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG.

Pengadaan kendaraan operasional tersebut disebut memiliki nilai anggaran fantastis, diperkirakan mencapai Rp915 miliar hingga Rp1,39 triliun.

Ribuan Motor Listrik Terlihat Menumpuk di Gudang

Pantauan di kawasan Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, menunjukkan ribuan motor listrik berwarna biru masih tersimpan di area gudang milik produsen Emmo Electric Mobility.

Kondisi di lokasi kini jauh berbeda dibanding beberapa bulan lalu. Jika sebelumnya kendaraan-kendaraan tersebut tersusun rapi di area penyimpanan samping gudang, kini jumlahnya terlihat semakin banyak hingga memenuhi halaman depan.

Deretan motor listrik itu tampak tidak beroperasi dan sebagian besar ditutupi jaring hitam untuk melindungi kendaraan dari panas maupun hujan.

Tak hanya motor listrik, sebuah truk kontainer milik PT Yasa Artha Tunggal (YAT) juga terlihat terparkir di area sekitar gudang.

Suasana Gudang Lengang

Saat didatangi pada Sabtu (6/6/2026), aktivitas di lokasi terpantau minim. Tidak terlihat adanya kegiatan distribusi maupun mobilitas kendaraan yang signifikan.

Meski gerbang gudang dalam kondisi terbuka, suasana di sekitar lokasi tampak sepi. Tidak terlihat pekerja maupun aktivitas operasional yang biasanya berlangsung di area tersebut.

Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola mengenai status ribuan motor listrik tersebut maupun kelanjutan distribusinya setelah kasus hukum yang menjerat sejumlah mantan petinggi BGN mencuat.

Warga Sebut Aktivitas Berkurang Saat Akhir Pekan

Seorang pedagang yang biasa berjualan di sekitar kawasan gudang mengatakan kondisi sepi tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh libur akhir pekan.

Menurutnya, pada hari kerja aktivitas di area gudang biasanya lebih ramai dibandingkan saat Sabtu dan Minggu.

"Kalau hari biasa ada aktivitas karyawan. Sabtu memang biasanya lebih sepi karena banyak yang libur," ujarnya.

Pengadaan Motor Listrik Ikut Disorot

Kasus dugaan korupsi MBG yang sedang ditangani aparat penegak hukum membuat sejumlah proyek pendukung program tersebut ikut menjadi perhatian, termasuk pengadaan kendaraan operasional.

Publik kini menunggu kejelasan mengenai nasib puluhan ribu motor listrik yang telah diproduksi tersebut, sekaligus menanti hasil penyelidikan terkait penggunaan anggaran dalam program MBG yang sebelumnya menjadi salah satu program prioritas pemerintah.

(Aldie Prasetya /Tribunnewsbogor)

Jumlah Cuan dan Markup Dadan cs yang Terungkap Sejauh Ini dalam Kasus Korupsi MBG

Foto: Mantan Boss BGN Dadan Hindayana ditahan Kejagung (Foto Doc detikcom)

Jakarta - Tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini telah ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung di kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kejagung mengungkap jumlah keuntungan dan markup anggaran yang dilakukan para tersangka hingga membuat negara merugi.

Ketiga tersangka ini mulai dari mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, serta dua mantan Wakil Kepala BGN, Sonny Sanjaya dan Lodewyk Pusung. Ketiganya telah resmi ditahan Kejagung mulai Rabu (3/6/2026).

Patgulipat Dadan cs di program MBG ini membuat ketiganya dijerat dengan pasal merugikan negara.

"Perkara tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara. Para tersangka disangka melanggar Pasal 603 dan 604 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP," kata Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi.

Dilansir dari detikcom, angka-angka yang muncul sejauh ini dari korupsi yang dilakukan Dadan cs. Angka ini merupakan jumlah keuntungan yang didapat hingga penggelembungan anggaran yang dilakukan para tersangka.

Cuan Miliaran Tiap Hari

Modus korupsi yang dilakukan Dadan cs ini berkaitan dengan intervensi dan pengaturan terhadap verifikasi pembentukan yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kejagung mengatakan MBG harusnya dikelola oleh yayasan pada setiap sekolah, namun pada praktiknya banyak yayasan yang justru terafiliasi dengan Dadan cs.

"Bahwa program MBG tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah, namun pada faktanya yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan merupakan yayasan dan dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG," kata Syarief dalam jumpa pers di gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (3/6/2026).

Baca Juga: Profil Irjen (Pol) Sony Sonjaya, Berpengalaman di Reskrim, Tumbang dan Ditahan Kejagung di Kasus MBG

Kejagung mengungkap Dadan, Sony, dan Lodewyk menggunakan pengaruh jabatannya di BGN dalam mengatur verifikasi pembentukan SPPG. Intervensi itu membuat SPPG yang diloloskan merupakan milik yayasan yang terafiliasi dengan tiga tersangka tersebut.

"Namun tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari tersangka," jelas Syarief.

Afiliasi ini membuat Dadan cs meraup keuntungan dari keberadaan SPPG tersebut. Nilainya mencapai miliaran rupiah tiap harinya.

Baca Juga: Profil Lodewyk Pusung Jenderal TNI Bintang 3, Eks Pangdam I/BB yang Ditahan Kasus Korupsi MBG

"Dan yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi di antaranya yang dimiliki Saudara DH, SS, dan Saudara LP," ujar Syarief.

Markup Sepatu hingga Motor Listrik

Selain modus afiliasi, Kejagung mengungkap Dadan cs melakukan markup pada anggaran terkait program MBG. Penggelembungan anggaran itu bahkan dilakukan pada barang dan jasa yang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Pengadaan yang di-markup ialah motor listrik berjumlah 21.801 unit. Kejagung mengatakan pengadaan itu dimasukkan Dadan cs padahal tidak dibutuhkan.

Selain motor listrik, penggelembungan harga juga dilakukan di pengadaan 32 ribu pasang sepatu di BGN. Nilai anggarannya mencapai Rp 1 triliun.

"Dalam penyusunan KAK (kerangka acuan kerja) pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan riil di lapangan dan adanya markup harga pengadaan sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG," ucap Syarief.

Baca Juga: Daftar Proyek yang Dikorupsi Eks Kepala BGN Dadan dan 2 Wakilnya terkait Tata Kelola MBG

Dadan dan kedua tersangka lain juga melakukan markup pada tablet dan televisi. Perbuatan tersebut berdampak pada kerugian keuangan negara.

"Pengadaan tablet sebanyak 31 ribu sekian yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup dan pengadaan televisi 75 inci sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dengan adanya markup harga," imbuhnya.

Kasus ini masih dalam pengusutan lebih lanjut oleh Kejagung. Pihak Kejagung masih mendalami aliran uang yang diterima para tersangka dan jumlah kerugian yang dialami negara akibat perbuatan Dadan cs.(*)

Profil Irjen (Pol) Sony Sonjaya, Berpengalaman di Reskrim, Tumbang dan Ditahan Kejagung di Kasus MBG

Tersangka dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya (Rompi pink) saat dikawal tim Kejagung berjalan memasuki mobil tahanan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (3/6/2026).(ANTARA Foto)

MERDEKAPOST.COM - Nama Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya tengah menjadi pusat perhatian publik.

 Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) ini resmi ditahan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Rabu 03 Juni 2026. 

Ia ditahan berkaitan dengan kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan BGN. 

Sebelum tersandung kasus di Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya memegang posisi strategis sebagai Wakil Kepala BGN yang membawahi bidang operasional teknis pemenuhan gizi nasional. 

Selain itu, ia juga memimpin Tim Verifikasi BGN yang bertanggung jawab atas validasi data penerima manfaat program prioritas pemerintah tersebut.​

Pria kelahiran Bandung, Jawa Barat, ini merupakan purnawirawan perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Sony adalah lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1991. 

Sepanjang kariernya di Korps Bhayangkara, ia memiliki pengalaman yang sangat matang di bidang reserse kriminal. 

Sebelum memasuki masa purna tugas dengan pangkat terakhir Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol), jabatan terakhirnya di struktur Polri adalah Kabagrenopsnal Robinopsnal Bareskrim Polri.​

Kiprah Sony Sonjaya di Polda Aceh​

Bagi masyarakat Aceh, sosok Sony Sonjaya sudah tidak asing lagi. Ia tercatat pernah mengemban dua jabatan krusial secara berturut-turut di jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Aceh.​

Pada tahun 2020, Sony dipercaya menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Aceh. 

Setahun kemudian, pada 2021, ia bergeser posisi menjadi Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Aceh.​

Saat menakhodai Ditreskrimsus Polda Aceh, Sony memimpin penanganan sejumlah kasus korupsi besar yang menyedot perhatian warga publik. 

Salah satu kasus paling menonjol adalah dugaan korupsi beasiswa Pemerintah Aceh tahun anggaran 2017 senilai Rp22,3 miliar, yang dikelola melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh.​

Tersangka dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya (Rompi pink) saat dikawal tim Kejagung berjalan memasuki mobil tahanan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (3/6/2026).(ANTARA Foto)

Di bawah kepemimpinannya saat itu, Ditreskrimsus Polda Aceh berhasil mengamankan pengembalian dana beasiswa sebesar Rp1,15 miliar dari total kerugian negara. 

Kasus besar tersebut akhirnya berujung pada penetapan tujuh orang tersangka, yang melibatkan pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pelaksana teknis, hingga koordinator lapangan.​

Dicopot Presiden dari BGN dan Ditahan Kejagung​

Setelah pensiun dari Polri, Sony Sonjaya mendapatkan amanah baru di jajaran pemerintahan sipil sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional sejak September 2025.​

Namun, perjalanannya di BGN berakhir secara damatis. Hanya sehari setelah dicopot dari jabatannya oleh Presiden Prabowo Subianto, Sony Sonjaya ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan di Rumah Tahanan Kejagung setelah menjalani pemeriksaan intensif terkait tata kelola anggaran di Badan Gizi Nasional.(*)

(Aldie Prasetya / Sumber: pikiran-rakyat.com)

Profil Lodewyk Pusung Jenderal TNI Bintang 3, Eks Pangdam I/BB yang Ditahan Kasus Korupsi MBG

Eks Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung ditahan Kejagung.(Ist) 

Merdekapost.com - Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana serta dua mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung telah ditahan Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi tata kelola Makanan Bergizi Gratis (MBG). Lodewyk merupakan mantan Pangdam I/Bukit Barisan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Lodewyk Pusung lahir di Manado, Sulawesi Utara pada 27 September 1960. Dia merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1985.

Lodewyk berpengalaman di bidang infanteri. Dia purna tugas pada tahun 2018 dengan pangkat Mayjen TNI.

Jabatan terakhir yang diembannya adalah Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI.

Selama bertugas menjadi prajurit TNI, Lodewyk mengemban sejumlah jabatan strategis. Salah satunya adalah Pangdam I/BB pada tahun 2015-2017.

Lodewijk dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Kepala BGN di Istana Presiden, Jakarta Selasa (22/10/2024). Kemudian Lodewijk dicopot dari jabatannya pada Selasa (2/6/2026).

Berikut beberapa jabatan yang diemban Lodewyk selama berkarir di TNI:

Danton Yonif 507/Sikatan (1985)

Kasiaplat Deplat Rindam VI/Tpr (1996)

Danyonif 203/Arya Kemuning Kodam Jaya (1999)

Dandim 0505/Jakarta Timur Kodam Jaya (2001)

Asops Kasdam IX/Udayana (2005)

Dosen Sesko TNI (2009)

Danrem 142/Tatag Dam VII/Wrb (2010)

Ir Kostrad (2013)

Kasdam VI/Mulawarman (2014)

Pangdivif I/Kostrad (2015)

Pangdam I/BB (2015)

Asops Panglima TNI (2017)

Pendidikan Militer

Akmil (1985)

Suscarcab Inf (1985)

Selapa I/Inf (1989)

Diklapa II/Inf (1994)

Seskoad (1998)

Sesko TNI (2008)

Lemhanas (2013)

Sebelumnya diberitakan, Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana serta dua mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung telah ditahan Kejaksaan Agung. Ketiganya ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola MBG.

"Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis atau MBG pada Badan Gizi Nasional tahun 2025-2026," kata Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, dalam konferensi pers di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (3/6).

Dia mengatakan penyidikan dilakukan berdasarkan surat perintah tanggal 29 Mei 2026. Penetapan tersangka diawali pemeriksaan tiga orang tersebut sebagai saksi.

"Setelah melalui pemeriksaan tersebut, Saudara DH, SS, dan LP, sebagai saksi dan berdasarkan dua alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi dan LP selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis," ucap Syarief.(Adz/Antara)

Daftar Proyek yang Dikorupsi Eks Kepala BGN Dadan dan 2 Wakilnya terkait Tata Kelola MBG

Mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana mengenakan rompi merah muda saat dihadapkan ke awak media, Rabu (3/6/2026). Ia terjerat dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama mantan wakil kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung

Merdekapost.com - Tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketiganya yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana (DH), mantan Wakil Kepala BGN Letjen TNI (Purn) Lodwyk Pusung (LP) dan Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya (SS).

"Tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka," kata Direktur Penydidikan Jampidsus Syarief Sulaiman, Rabu (3/6/2026).

Ia menjelaskan, program MBG seharusnya dikelola yayasan-yayasan pada setiap sekolah lewat mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Namun pada faktanya, yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat BGN.

"Yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG. Namun tetap ditunjuk dengan cara pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari tersangka," ujar Syarief.

"Yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah tiap hari dan yayasan-yayasan tsb terafiliasi di antanya dimiliki oleh sdr DH, SS dan LP," sambungnya.

Ketiga tersangka itu diketahui melakukan melawan hukum terkait pengadaan barang dan jasa dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Saudara DH bersama-sama dengan saudara SS dan saudara LP dalam melakukan proses pengadaan baik barang dan jasa di BGN secara melawan hukum,” kata Syarief Sulaeman Nahdi.

Syarief mengatakan Dadan cs melalukan intervensi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga penyusunan KAK (Kerangka Acuan Kerja) pengadaan barang dan jasa pada BGN untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak disusun sesuai kebutuhan riil di lapangan.

“Adanya mark up harga pengadaan sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG,” ungkapnya.

Adapun pengadaan BGN yang dimaksud di antaranya:

-  Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar Rp 1 triliun.

- Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup.

- Pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup.

- Dan pengadaan televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dengan adanya markup harga. (*)

Presiden Prabowo Akan Rayakan Idul Adha di Prancis, Sudah Sumbang 1.098 Sapi Pakai APBN

Presiden Prabowo saat menghadiri Plenary Session bersama para pemimpin negara ASEAN lainnya untuk merumuskan arah dan tujuan strategis Konferensi Tingkat Tinggi ke-48 ASEAN. (Ist)

MERDEKAPOST.COM - Presiden Prabowo Subianto diperkirakan menjalani perayaan Idul Adha di Prancis, seiring tengah melakukan melakukan kunjungan kerja di sana pada Selasa, (26/5/2026). 

Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (26/5/2026).

"Bapak presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. nanti kita tunggu aja," kata Juri.

Meskipun demikian Juri tidak membeberkan mengenai agenda Presiden di Prancis. Hal itu kata dia akan disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono.

"Pak Menlu yang akan menjelaskan," katanya.

Sumbang 1.098 ekor Sapi Kurban

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyalurkan bantuan hewan kurban pada perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026. 

Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan jumlah sapi yang diserahkan pada Idul Adha kali ini yakni sebanyak 1.098 ekor sapi.

“Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1.447 Hijriah ini, Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban,” katanya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, (26/5/2026).

Sapi kurban tersebut diserahkan ke seluruh provinsi, kabupaten, dan kotamadya. Masing masing daerah akan menerima satu hingga dua ekor sapi tergantung bobot sapinya. Standar bobot sapi Presiden yakni 800 kilogram hingga 1,3 ton.

“Setiap daerah akan mendapatkan satu, sementara ada 46 daerah yang tidak ada sapi dengan bobot sebesar itu. Oleh karena itu ada yang mendapatkan dua sapi untuk 46 daerah.  Jadi sekali lagi, seluruh provinsi dan kabupaten-kota akan menerima 598 sapi,” katanya.

Tidak hanya diserahkan kepada daerah, Sapi Kurban Presiden juga diserahkan kepada lembaga-lembaga pendidikan,  pondok pesantren, kemudian juga kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama dengan jumlah sebanyak 500 sapi.

“Jadi untuk daerah tadi 598, untuk lembaga-lembaga sosial, lembaga keagaman, pondok pesantren, tokoh-tokoh sebanyak 500 sapi. Jadi semuanya 1.098 ekor sapi,” pungkasnya.

Habiskan Ratusan Miliar Beli Sapi Pakai Dana Banpres dari APBN

Presiden RI Prabowo Subianto membagikan 1.098 sapi kurban untuk setiap provinsi hingga kabupaten/kota di Indonesia dan lembaga-lembaga sosial.

Sumber anggaran pembelian sapi kurban itu berasal dana Bantuan Presiden (Banpres) bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro, mengungkapkan sumber anggaran pembelian sapi kurban Presiden Prabowo Subianto.

Untuk membeli semua sapi tersebut, dana yang dihabiskan mencapai ratusan miliar.

Juri pun mengatakan dana yang dipakai itu berasal dari Dana Bantuan Presiden (Banpres) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Sumber anggarannya dari APBN ya, melalui Anggaran Bantuan Presiden, Bantuan Kemasyarakatan Presiden," kata Juri dalam konferensi pers, Selasa (26/5/2026), dikutip dari YouTube Kompas TV.

SAPI KURBAN - Sapi kurban Presiden Indonesia, Prabowo Subianto untuk tingkat Provinsi jambi dengan bobot 800 Kg dibeli dari peternak lokal Jambi. (Ist)

Terkait dengan harga sapi, Juri mengatakan harganya bervariasi karena di setiap daerah berbeda-beda.

"Harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu memengaruhi harga sapi, jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah, kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak Rp100-an miliar," papar Juri.

Sapi-sapi yang dibagikan itu, kata Juri, juga merupakan sapi premium yang sudah memiliki sertifikat kesehatan.

"Jenis-jenis sapi yang menjadi kurban adalah jenis sapi premium ya, seperti Simental, Limousin, Peranakan Ongole, Brahman, Angus, Sapi Bali, FH (Friesian Holstein), Belgian Blue, dan Carolis." 

"Jadi ini sapi-sapi yang bukan saja bobotnya berat di atas 800 kilo, tapi juga sapi yang secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau memiliki surat keterangan kesehatan hewan, jadi sapi-sapi sehat," paparnya.

Sementara itu, terkait sumber sapi ini, Juri mengatakan berasal dari peternak lokal.

"Sumber-sumber sapi tadi semua berasal dari peternak lokal, sehingga diharapkan mereka dapat jadikan momentum untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas sapi karena mereka tahu setiap tahun Bapak Presiden akan meminta mereka untuk menyediakan sapi kurban," ucapnya.

Dibagikan ke 552 Daerah dan 500 Lembaga Sosial

Juri mengatakan bahwa sapi-sapi itu akan dibagikan ke setiap provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

"Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota," ungkap Juri.

Juri menjelaskan alasan 552 daerah menerima 598 sapi karena terdapat 46 daerah yang tidak memiliki sapi dengan ukuran sesuai standar sapi presiden.

SAPI KURBAN - Sapi kurban Presiden Indonesia, Prabowo Subianto untuk tingkat Provinsi Sumatera Utara (Sumut), kembali dibeli dari peternak Kota Binjai yang biasa dikenal dengan Bang Yanto (YT) Farm yang beralamat di Jalan Jamin Ginting, Lingkungan I, Tanah Seribu, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Kamis (21/5/2026).(Ist)

"Kenapa dari 552 daerah menerima 598 sapi, jadi sapinya lebih banyak dari jumlah daerah, karena ada 46 daerah yang tidak tersedia sapi dengan ukuran standar sapi presiden, standar bobot sapi presiden adalah 800 kilo sampai 1,3 ton dan setiap daerah akan mendapatkan satu," jelasnya.

"Sementara ada 46 daerah yang tidak ada sapi dengan bobot sebesar itu, oleh karena itu ada yang mendapatkan 2 sapi untuk 46 daerah. Sekali lagi, seluruh provinsi dan kabupaten/kota akan menerima 598 sapi," tambah Juri.

Selain dibagikan ke provinsi dan kabupaten/kota, sapi kurban presiden itu juga diserahkan kepada lembaga-lembaga sosial.

"Sapi Bapak Presiden akan diserahkan kepada lembaga-lembaga pendidikan, ada juga pondok pesantren, kemudian juga kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, sebanyak 500 sapi." 

"Jadi untuk daerah tadi 598, untuk lembaga-lembaga sosial, lembaga keagamaan, pondok pesantren, tokoh-tokoh sebanyak 500 sapi, jadi semuanya 1.098 ekor sapi," ucap Juri.

Dalam hal ini, Juri menjelaskan pihaknya melalui Sekretariat Negara bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan Dinas-dinas di daerah yang membidangi atau mengurusi peternakan dan kesehatan hewan.

Selain itu, Juri mengatakan, Asosiasi Peternak dan Penggemuk Sapi Indonesia (APPSI) turut dilibatkan.

"Sehingga dalam hal pemenuhan sejumlah 1.098 sapi ini bisa kami dapatkan dengan baik atas kerja sama dengan mereka, dengan penyedia hewan kurban dan dengan pihak-pihak yang memastikan seluruh hewan kurban ini memiliki kualifikasi atau syarat-syarat untuk menjadi sapi kurban," tuturnya.

Sapi-sapi yang dipilih tersebut, kata Juri, juga sudah sesuai syariat Islam untuk menjadi hewan kurban.

"Umurnya atau usianya sudah di atas 2 tahun dan jantan, serta tidak cacat. Sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik," ungkapnya.(Adz/Sbr:Tribun-Medan.com)

7 Tahun Dipelihara, Sapi Berbobot 836 Kg Milik Warga Jambi Dipilih Jadi Kurban Presiden Prabowo

Dipelihara selama 7 Tahun, Sapi Berbobot 836 Kg Milik Warga Jambi Dipilih Jadi hewan Kurban Presiden Prabowo.(Istimewa)

Jambi - Kebanggaan besar dirasakan pasangan peternak di Kota Jambi setelah sapi peliharaan mereka terpilih menjadi hewan kurban Presiden RI Prabowo Subianto pada Hari Raya Iduladha 2026.

Sapi jenis Brahman bernama Kucai itu memiliki bobot fantastis mencapai 836 kilogram. Hewan jumbo tersebut dipelihara oleh pasangan suami istri peternak di RT 10, Kelurahan Pinang Merah, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi.

Pemilik sapi, Ida, mengaku tidak menyangka sapi yang dirawat sejak kecil itu akhirnya dipilih sebagai hewan kurban Presiden RI.

Baca Juga: Semangat Idul Adha 1447 H, DPRD Batang Hari Dorong Penguatan Solidaritas dan Kepedulian Antarwarga

“Kami sangat bangga dan bersyukur. Kucai sudah kami rawat bertahun-tahun dan akhirnya dipercaya menjadi kurban Presiden,” ujarnya.

Kucai yang kini berusia sekitar tujuh tahun dikenal memiliki postur tubuh besar dan sehat. Setiap hari sapi tersebut diberi pakan rumput segar dan ampas kedelai agar kondisinya tetap prima.

Menariknya, sapi raksasa itu merupakan hasil inseminasi buatan atau kawin suntik yang dipelihara secara intensif hingga tumbuh dengan bobot mencapai hampir satu ton.

Wali Kota Jambi Maulana mengatakan meningkatnya kebutuhan hewan kurban setiap tahun harus dibarengi dengan pengawasan kesehatan hewan yang ketat.

“Seluruh hewan kurban yang masuk ke Kota Jambi harus dipastikan sehat dan layak dipotong,” tegasnya.(Adz/Merdekapost.com)

Sudah 11 Tahun SAD Jambi Menunggu Janji Lahan 2.500 Ha dari Jokowi yang Belum Ditepati

Joko Widodo, semasa menjadi Presiden RI, berdialog dengan warga Suku Anak Dalam di Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. (SETPRES) 

SAROLANGUN - Harapan masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) atau Orang Rimba di Kabupaten Sarolangun terhadap janji mantan Presiden RI Joko Widodo kian memudar.

Hingga kini, janji penyediaan lahan penghidupan seluas 2.500 hektare bagi komunitas adat tersebut belum juga terealisasi.

Sudah hampir 11 tahun berlalu sejak janji itu disampaikan Jokowi saat mengunjungi permukiman Orang Rimba di Sarolangun pada Jumat, 30 Oktober 2015.

Saat itu, Jokowi menjanjikan penyediaan lahan sebagai ruang hidup dan sumber mata pencaharian agar masyarakat SAD tidak lagi hidup berpindah-pindah di kawasan konflik.

Namun hingga 2026, janji tersebut belum juga terwujud dan masih sebatas proses administratif.

Baca Juga: Bupati Batang Hari Antar Keberangkatan 210 Jamaah Haji Menuju Tanah Suci

Kondisi itu membuat ratusan warga Orang Rimba terus hidup dalam keterbatasan, tanpa kepastian sumber penghidupan serta dibayangi konflik sosial yang berkepanjangan.

Secara historis dan budaya, kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas merupakan ruang hidup masyarakat Orang Rimba.

Akan tetapi, kawasan yang kini berstatus taman nasional itu dinilai tidak lagi mampu menopang kehidupan mereka.

Hasil hutan seperti jernang, damar, rotan, manau hingga satwa buruan semakin sulit ditemukan dan tidak lagi memiliki nilai ekonomi yang memadai.

Temenggung Bepayung dari Desa Pematang Kabau, Sarolangun, mengatakan belum adanya kepastian lahan menjadi penyebab utama keresahan di tengah masyarakat SAD.

"Janji itu diucapkan langsung oleh Presiden (Jokowi) sejak 2015. Tapi sampai sekarang belum ada realisasi. Ini membuat warga hidup tidak tenang," ujarnya.

Menurutnya, dampak yang dirasakan masyarakat bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga hilangnya rasa percaya kepada pemerintah dan para pemimpin adat.

Baca Juga: Teridentifikasi! Tangis Pecah saat Serah Terima Peti 11 Jenazah Korban Tabrakan Truk vs Bus ALS Arah Jambi

“Sekarang warga mulai buruk sangka dan tidak percaya lagi. Kami hanya butuh kepastian lahan untuk hidup, bukan sekadar kunjungan atau janji,” tegasnya.

Situasi tersebut, kata dia, membuat posisi para temenggung semakin sulit karena masyarakat mulai sulit diarahkan dan emosi sosial mudah tersulut.

“Sejak itu masyarakat susah diatur. Mereka jadi beringas karena merasa dibohongi,” ungkapnya.

Saat kunjungan Jokowi ke Bukit Duabelas pada 2015 lalu, masyarakat SAD juga sempat meminta bantuan fasilitas dasar seperti listrik dan air bersih.

Kilas Balik Janji Jokowi

Kala itu, Temenggung Grip menyampaikan bahwa 15 unit rumah bantuan pemerintah yang dibangun sejak 2004 jarang ditempati karena tidak memiliki fasilitas pendukung.

“Tidak ada sumur, tidak ada penerangan. Untuk apa kami tempati?” ujarnya saat itu.

Dalam kunjungan tersebut, Jokowi disebut langsung memerintahkan para menteri terkait untuk menindaklanjuti berbagai permintaan masyarakat SAD.

Pada kesempatan yang sama, warga SAD juga menerima program Kartu Indonesia Sehat.

Sementara itu, Menteri Sosial saat itu, Khofifah Indar Parawansa, turut mengunjungi warga SAD yang dievakuasi akibat kabut asap.

Khofifah kala itu menjanjikan bantuan pemulihan kebun, pendidikan anak hingga perlindungan bagi komunitas adat terpencil.

Namun setelah lebih dari satu dekade berlalu, janji penyediaan lahan seluas 2.500 hektare yang dianggap penting bagi keberlangsungan hidup Orang Rimba masih belum terealisasi.

Bagi masyarakat SAD di Sarolangun, kata Temenggung Bepayung, janji tersebut kini menjadi simbol panjangnya kekecewaan terhadap negara yang dulu mereka yakini hadir, namun perlahan menghilang.(Adz/Sbr: TribunJambi.com)

Prabowo: MBG akan Kita Teruskan, tapi Kita Harus Tertibkan ke Dalam

Presiden Prabowo Subianto meninjau gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026) pagi. Ia menegaskan pemerintah akan terus melanjutkan program makan bergizi gratis atau MBG.(Istimewa) 

JAKARTA, MERDEKAPOST.COM - Presiden RI, Prabowo Subianto, menegaskan pemerintah akan terus melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri panen raya jagung dan peluncuran program ketahanan pangan bersama jajaran Polri dan TNI di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Prabowo mengatakan program MBG memiliki peran penting dan strategis bagi masa depan bangsa sehingga pelaksanaannya harus dikawal secara ketat.

Mantan Danjen Kopassus itu menegaskan tidak akan mentoleransi adanya penyalahgunaan wewenang maupun pengelolaan yang tidak transparan dalam pelaksanaan program tersebut.

Dia meminta seluruh pihak menjaga integritas selama program berjalan.

"MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam. Tidak boleh ada penyelewengan, karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat," ujar Prabowo.

Prabowo juga menjelaskan, keberhasilan program MBG nantinya akan terintegrasi dengan jaringan distribusi ekonomi kerakyatan di daerah.

Salah satu langkah yang disiapkan pemerintah yakni mengoptimalkan peran koperasi dan sektor produksi pangan lokal.

Menurut dia, program MBG akan disinergikan dengan Koperasi Merah Putih serta sektor perikanan dan pertanian di desa-desa.

Integrasi tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.

"Dengan Koperasi Merah Putih, MBG, desa nelayan, ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita, produksi pangan kita aman, aman karbohidrat, aman protein," tambah Prabowo.

Akui Masih Ada Masalah

Di sisi lain, Prabowo juga mengakui program MBG masih menghadapi banyak persoalan dalam pelaksanaannya.

Hal itu disampaikan saat menghadiri peresmian operasional 1.061 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada hari yang sama.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan tidak akan ragu mencopot pejabat yang terbukti melakukan penyimpangan dalam pengelolaan program MBG.

"MBG banyak masalah. Kita harus tertibkan. Manusia Indonesia, ya kita mengertilah ya. Penyakit kita harus kita berani hadapi.

"Harus kita berani bicarakan bahwa banyak di antara unsur-unsur pimpinan kita hatinya tidak kuat, integritasnya tidak kuat, imannya tidak kuat. Berurusan dengan uang, dia lupa," kata Presiden Prabowo.

Dia menambahkan, pemerintah akan melakukan pengawasan secara berkala terhadap jalannya program tersebut.

Prabowo menegaskan siap menindak siapa saja yang terbukti menyalahgunakan kewenangan.

"Tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan kita bersihkan kita copot dari jabatan," lanjut Prabowo.

Dia juga mengingatkan seluruh unsur pimpinan mulai dari menteri, gubernur, bupati, hingga kepala desa agar terus melakukan evaluasi diri dan menjaga integritas masing-masing.

"Semua koreksi diri. Ya, koreksi diri. Jaga diri kita masing-masing. Saling menegur, saling ingatkan. Saling ingatkan," tegasnya.(*)

Profil Singkat H Nuzran Joher, Anggota Ombudsman RI yang Dilantik Prabowo

SUNGAI PENUH – H Nuzran Joher menjabat sebagai anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2026–2031. Presiden Prabowo Subianto melantik Nuzran bersama jajaran anggota Ombudsman lainnya di Istana Negara, Jakarta, Jumat (10/4/2026) sore.

Nuzran berasal dari Desa Maliki Air, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, Jambi. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana dan membangun karakter disiplin, religius, serta pekerja keras sejak kecil.

Sejak sekolah, Nuzran aktif berorganisasi. Ia memimpin OSIS dan mengikuti berbagai kegiatan kepemudaan di daerahnya. Ia kemudian melanjutkan studi di IAIN Imam Bonjol Padang dan memperluas jaringan melalui organisasi kampus.

Di bangku kuliah, Nuzran aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Ia memimpin Senat Mahasiswa IAIN Padang pada 1997–1998. Ia kemudian masuk struktur nasional HMI dan menjabat Sekretaris Jenderal PB HMI pada 2002–2004.

Setelah masa aktivisme, Nuzran masuk dunia politik dan meraih kursi anggota DPD RI periode 2004-2009 dari daerah pemilihan Jambi. Ia memperjuangkan pembangunan daerah, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat di tingkat nasional.

Pria kelahiran Maliki Air, 28 Oktober 1973 itu juga aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Ia membina pendidikan Al-Qur’an dan terlibat dalam berbagai kegiatan sosial di Jambi dan Jakarta.

Kini Nuzran melanjutkan kiprah di tingkat nasional sebagai anggota Ombudsman RI. Ia membawa pengalaman panjang dari dunia aktivisme kampus, politik daerah, hingga pengawasan pelayanan publik.(Adz)

THR Pensiunan Sudah Cair, Gaji April Segera Ditransfer PT Taspen, Gaji 13 Cair bulan Juni

THR Pensiunan Sudah Cair, Gaji April PNS Segera Ditransfer PT Taspen, Gaji 13 Cair Juni.(Ilustrasi)

JAKARTA – Setelah pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) pada awal Maret 2026, para pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) kini bersiap menerima pembayaran gaji bulanan April 2026 yang akan disalurkan melalui PT Taspen.

Pembayaran THR bagi pensiunan sebelumnya mulai disalurkan sejak 5 Maret 2026 melalui kantor bayar pensiun masing-masing. Kebijakan ini merupakan bagian dari program pemerintah dalam memberikan dukungan finansial kepada aparatur negara yang telah memasuki masa pensiun.

PT Taspen menyampaikan bahwa penyaluran dana dilakukan secara bertahap langsung ke rekening penerima sehingga para pensiunan diimbau untuk memantau rekening masing-masing.

Besaran Gaji Mengacu Aturan Pemerintah

Besaran gaji pensiunan PNS yang diterima setiap bulan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 mengenai gaji pokok pensiunan aparatur sipil negara.

Secara umum, nominal gaji pensiun berbeda-beda tergantung golongan terakhir saat pegawai masih aktif bekerja.

Golongan I

Ia: Rp1.748.100 – Rp1.962.200

Ib: Rp1.748.100 – Rp2.077.300

Ic: Rp1.748.100 – Rp2.165.200

Id: Rp1.748.100 – Rp2.256.700

Golongan II

IIa: Rp1.748.100 – Rp2.833.900

IIb: Rp1.748.100 – Rp2.953.800

IIc: Rp1.748.100 – Rp3.078.700

IId: Rp1.748.100 – Rp3.208.800

Golongan III

IIIa: Rp1.748.100 – Rp3.558.800

IIIb: Rp1.748.100 – Rp3.709.200

IIIc: Rp1.748.100 – Rp3.866.100

IIId: Rp1.748.100 – Rp4.029.600

Golongan IV

IVa: Rp1.748.100 – Rp4.200.000

IVb: Rp1.748.100 – Rp4.377.800

IVc: Rp1.748.100 – Rp4.562.900

IVd: Rp1.748.100 – Rp4.755.900

IVe: Rp1.748.100 – Rp4.957.100

Gaji ke-13 Dijadwalkan Cair Juni

Selain THR dan gaji bulanan, pemerintah juga memastikan adanya tambahan penghasilan berupa gaji ke-13 bagi aparatur negara termasuk pensiunan.

Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2026 yang mengatur mekanisme pembayaran tunjangan aparatur negara.

Gaji ke-13 dijadwalkan mulai dicairkan pada Juni 2026, bertepatan dengan kebutuhan masyarakat menjelang tahun ajaran baru sekolah.

Dana Disalurkan Langsung ke Rekening

Dalam proses penyalurannya, pemerintah menggunakan sistem administrasi berbasis digital untuk mempermudah perhitungan serta memastikan transparansi pembayaran.

Bagi pensiunan PNS, penyaluran dana dilakukan melalui PT Taspen, sedangkan untuk pensiunan TNI dan Polri dilakukan oleh PT Asabri.

Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah berharap para pensiunan dapat lebih terbantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, terutama menjelang dan setelah perayaan Idul Fitri 2026.(Adz/mpc)

TNKS dalam Cengkeraman PETI, Aktivis HMI Kerinci: Kegagalan Sistemik!

TNKS dalam Cengkeraman PETI, Kader HMI Haziq Sebut Kegagalan Sistemik!

KERINCI – Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) kian meresahkan. Masyarakat menuding Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (BBTNKS) dan pemerintah daerah gagal total dalam menjalankan fungsi pengawasan, sehingga membiarkan kawasan konservasi dunia tersebut berubah menjadi “zona hukum abai”.

Kondisi sungai yang kian tercemar merkuri kini mengancam kehidupan warga di bagian hilir. Masyarakat menilai, maraknya aktivitas alat berat di zona inti tidak mungkin terjadi jika sistem penjagaan berjalan dengan ketat.

Kritik tajam muncul dari berbagai lapisan masyarakat yang merasakan dampak langsung. Mereka menilai regulasi yang ada saat ini hanyalah “formalitas kosong”. 

Logika sederhananya, mustahil “maling” bisa masuk dan membawa peralatan berat ke dalam “rumah” jika penjagaannya benar-benar ketat. Hal ini memicu dugaan kuat adanya praktik “main mata” antara pelaku PETI dengan oknum aparat maupun pemangku kebijakan.

Air sungai terlihat keruh dan menguning sebagai akibat dari adanya aktivitas PETI. (Adz)

“Ini bukan sekadar kegagalan teknis, tapi kegagalan kebijakan. Regulasi ada, tapi implementasinya nihil di lapangan,” ujar salah satu warga terdampak.

Muhammad Syazwan Haziq, Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), angkat bicara mengenai krisis ekologis dan penegakan hukum di TNKS. Ia menegaskan bahwa aparat penegak hukum (APH) tidak boleh hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.

“Kami mendesak aparat penegak hukum untuk tidak hanya menangkap buruh pekerja di lapangan yang mencari sesuap nasi, tetapi harus berani menyeret aktor intelektual dan pemodal besar di balik layar,” tegas Haziq

Baca Juga: Semakin Marak dan Berani, Aktivitas PETI di Kawasan Hutan TNKS Wilayah Penetai Tamiai Kerinci

Menurut Haziq, jika tidak ada tindakan konkret dan tegas dalam waktu dekat, TNKS akan kehilangan statusnya sebagai kawasan konservasi.

“Jangan sampai TNKS hanya tinggal nama di atas kertas. Kami menuntut akuntabilitas nyata, bukan sekadar seremonial patroli yang tidak membuahkan hasil. Jika pemodal tidak disentuh, maka aktivitas PETI ini akan terus langgeng karena mereka merasa kebal hukum,” tambahnya.

Masyarakat kini menunggu langkah nyata dari pemerintah pusat dan daerah. Tanpa tindakan tegas, Kerinci bukan lagi daerah yang asri, melainkan bom waktu bencana ekologis bagi generasi mendatang.(Adz/1pena.com))

Viral! Desa Berjo Bagi-bagi THR Total Rp723 Juta, Tiap KK Terima Rp 500 Ribu, Sumbernya?

Penyaluran bantuan pangan (THR) di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar

Karanganyar - Pemerintah Desa dan BUMDes Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar membagikan bantuan pangan, yang disebut warganya dengan uang Tunjangan Hari Raya (THR). Total sejumlah Rp 723 juta dibagikan untuk 1.446 kepala keluarga (KK).

"Itu agenda tiap tahun sudah terjadi dua kali. Tahun kemarin dan tahun ini. (Nominalnya) Rp 500 ribu per KK untuk 1.446 KK," kata Kades Berjo Dwi Haryanto saat dihubungi awak media, Selasa (3/3/2026).

Sumber Uang dari PAD Desa (Bumdes)

Uang yang diberikan berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), yang bersumber pada penghasil BUMDes yang ada di Desa Berjo. Desa ini juga memiliki objek wisata Air Terjun Jumog dan Telaga Madirda.

Bantuan yang diberikan ini secara administratif masuk dalam pos bantuan pangan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa.

Penyaluran bantuan pangan (THR) di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar

.(Ist)

"Hasil dari PAD yang masuknya APBDes. Memang APB Desa. Itu satu program dari desa, bantuan pangan untuk bantuan masyarakat, yang dianggap masyarakat THR karena diberikannya jelang Lebaran," jelasnya.

Pengelolaan Objek Wisata

Kemandirian finansial ini merupakan buah manis dari kesuksesan BUMDes Alam Berjo. Badan usaha milik desa tersebut berhasil mengoptimalkan potensi alam setempat menjadi mesin uang desa melalui pengelolaan dua destinasi wisata ikonik:

• Air Terjun Jumog: “Surga” tersembunyi yang selalu ramai wisatawan.
• Telaga Madirda: Destinasi wisata air dan kemah yang populer di Karanganyar.
• Lebih dari Sekadar THR

Program bagi-bagi uang tunai ini bertujuan memastikan seluruh warga dapat menyambut hari kemenangan tanpa terbebani lonjakan harga kebutuhan pokok. Menariknya, kesejahteraan di Desa Berjo tidak berhenti di momen Lebaran saja. Desa ini tercatat memiliki rapor hijau dalam program sosial lainnya, seperti:

• Beasiswa Pendidikan: Rp5 juta per mahasiswa untuk pemuda desa.
• Kesehatan: Layanan kesehatan gratis bagi warga.
• Filantropi: Bantuan khusus secara rutin bagi kelompok masyarakat rentan.

“Ini adalah bukti nyata kemandirian desa. Desa Berjo menunjukkan bahwa jika potensi lokal dikelola dengan jujur dan inovatif, kesejahteraan masyarakat akan meningkat secara otomatis,” ujar Bupati Karanganyar, Rober Christanto, saat memberikan apresiasi langsung.

Penyaluran bantuan pangan (THR) RP500 Ribu per KK di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar.(Ist)

Bantuan itu diberikan secara tunai di Balai Desa Berjo. Diketahui, mayoritas warga Desa Berjo adalah petani, sehingga diharapkan dengan pemberian bantuan ini dapat meringankan dan membantu masyarakat.

Kisah dari lereng Gunung Lawu ini menjadi pengingat bagi desa-desa lain di Indonesia bahwa dengan pengelolaan BUMDes yang sehat, desa tidak lagi sekadar menjadi objek pembangunan, melainkan subjek yang mampu menyejahterakan warganya sendiri.(*)

(Adz/Kompas.com)

DPR Akan Panggil Menteri Bahlil, Buntut dari Sebut Stok BBM Habis 21 Hari yang Memicu Kekhawatiran Publik

 

Pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengenai stok bahan bakar minyak (BBM) nasional yang disebut hanya cukup untuk sekitar 21 hari menuai sorotan publik.(Ist)

JAKARTA - Pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengenai stok bahan bakar minyak (BBM) nasional yang disebut hanya cukup untuk sekitar 21 hari menuai sorotan publik.

Ucapan tersebut memicu kekhawatiran di tengah masyarakat, terutama karena disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik akibat konflik antara Iran dan Israel yang turut melibatkan Amerika Serikat.

Menanggapi polemik yang muncul, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berencana memanggil Bahlil untuk memberikan penjelasan resmi terkait pernyataan tersebut. Pemanggilan akan dilakukan setelah masa reses DPR berakhir.

Baca Juga: Tokoh Islam Apresiasi Surat Belasungkawa Prabowo atas Wafatnya Pemimpin Iran, Desak Bekukan Indonesia dari Keanggotaan BOP

Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Putri Zulkifli Hasan, mengatakan bahwa saat ini para anggota legislatif masih berada di daerah pemilihan masing-masing sehingga agenda pembahasan belum dapat dilakukan dalam waktu dekat.

“Kebetulan memang sekarang kan masa reses, sehingga para anggota masih di dapil masing-masing. Tapi nanti setelah dimulai masa persidangan, pasti akan segera diagendakan untuk membahas masalah ketahanan BBM ini,” kata Putri kepada wartawan, Jumat (6/3/2026).

Menurut Putri, isu mengenai stok BBM nasional yang hanya cukup untuk 21 hingga 25 hari memang sudah beredar dan menjadi perhatian pemerintah.

Baca juga: 

Iran Menolak Ajakan Mediasi Indonesia, Benarkah? Waspada Konten DFK!

Hal Tak Biasa 'Kompleks dan Rumit' dalam OTT KPK Bupati Pekalongan Fadia Arafiq

Karena itu, pemerintah disebut tengah menyiapkan berbagai langkah untuk memperkuat ketahanan energi nasional, salah satunya dengan memperbesar kapasitas penyimpanan atau storage BBM.

“Pak Menteri juga sudah menyampaikan bahwa arahan langsung dari Bapak Presiden itu storage kita nanti akan diperbesar. Memang sekarang storage kita itu hanya cukup untuk 21 sampai dengan 25 hari,” ujarnya.

Putri menambahkan, pemerintah juga sedang menjajaki rencana pembangunan fasilitas penyimpanan BBM berkapasitas lebih besar di wilayah Pulau Sumatera sebagai bagian dari strategi memperkuat cadangan energi nasional.

“Jadi ke depannya akan dibangun storage yang lebih besar, kemungkinan di Provinsi Sumatera sedang dijajaki dulu,” jelasnya.

Ia menilai momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat kemandirian energi Indonesia agar tidak terlalu bergantung pada pasokan dari luar negeri.

“Saya rasa ini momentum yang tepat, memang ketahanan energi dan swasembada energi itu menjadi sesuatu yang sangat penting agar kita bisa memiliki kecukupan energi di Indonesia,” tandas Putri.

Pertamina Pastikan Stok BBM Aman

Di sisi lain, pihak PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga memastikan bahwa pasokan BBM nasional saat ini masih berada dalam kondisi aman dan terkendali.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menjelaskan bahwa angka 21 hari yang beredar sebenarnya merupakan stok operasional yang memang secara normal dikelola dalam sistem logistik energi nasional.

Menurutnya, stok tersebut merupakan jumlah cadangan BBM yang disimpan di berbagai fasilitas penimbunan sebelum didistribusikan ke masyarakat.

“Stok sekitar 21 hari yang dikelola Pertamina Patra Niaga merupakan stok BBM yang secara normal selalu dijaga dalam sistem logistik energi nasional,” kata Roberth dalam keterangan resmi, Jumat (6/3/2026).

Pilihan Redaksi:

Patut Ditiru! Paket MBG di Jogja Dilengkapi dengan Label Gizi hingga Total Harganya

Ia menegaskan bahwa jumlah cadangan tersebut bersifat dinamis karena secara rutin terus diperbarui sesuai kebutuhan konsumsi energi masyarakat.

Pengisian kembali stok BBM dilakukan melalui produksi dari kilang dalam negeri maupun pengadaan impor yang sudah direncanakan jauh-jauh hari.

“Stok ini terus dilakukan top-up atau re-fill melalui produksi dari kilang domestik maupun pengadaan impor yang telah direncanakan sebelumnya. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan BBM,” jelasnya.

Dengan penjelasan tersebut, Pertamina memastikan distribusi BBM nasional tetap berjalan normal meskipun situasi geopolitik global sedang mengalami ketidakpastian.(Adz)

Tokoh Islam Apresiasi Surat Belasungkawa Prabowo atas Wafatnya Pemimpin Iran, Desak Bekukan Indonesia dari Keanggotaan BOP

Ketua Dewan Penasihat ICMI, Jimly Asshiddiqie, saat memberikan keterangan kepada media di sela agenda Buka Puasa Bersama di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3/2026). Jimly mendesak Pemerintah RI segera membekukan keanggotaan di Board of Peace (BoP) pasca-serangan AS-Israel ke Iran. 

JAKARTA - Sejumlah tokoh Islam menyampaikan apresiasi atas sikap Presiden RI Prabowo Subianto yang menyampaikan ucapan belasungkawa atas wafatnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khomeini.

Pernyataan tersebut dinilai mencerminkan sikap kemanusiaan serta kepedulian Indonesia terhadap dinamika geopolitik global saat ini.

Apresiasi ini disampaikan sejumlah tokoh Islam dan ulama menjelang dan usai acara buka puasa bersama Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Salah satu tokoh yang menyampaikan apresiasi tersebut adalah Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie.

Ia menilai langkah Prabowo menyampaikan belasungkawa kepada pemerintah dan rakyat Iran merupakan sikap yang tepat karena mencerminkan solidaritas sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim.

“Tepat sekali kemarin Presiden sudah menyampaikan turut berduka kepada seluruh rakyat Iran. Jadi, saya rasa kita sebagai negeri muslim terbesar, yang menganut Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, ini tidak bisa terima dengan pembunuhan biadab,” ujar Jimly.

Ia menambahkan bahwa sudah saatnya Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia di luar kawasan Asia Barat, memainkan peran lebih strategis untuk menjembatani konflik dan ketegangan di antara negara-negara Islam.

Para pemimpin organisasi Islam Indonesia saat berbuka bersama dengan Presiden Prabowo di Istana Negara. (Adz) 

Senada dengan itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyampaikan bahwa penyampaian belasungkawa oleh Prabowo merupakan sikap yang wajar dan manusiawi ketika terjadi peristiwa duka.

Namun menurutnya, yang tidak kalah penting adalah upaya nyata dari berbagai pihak untuk menghentikan kekerasan dan konflik bersenjata yang terus berlangsung.

“Kita tidak punya pilihan selain berjuang sekuat tenaga supaya damai. Berhenti perang, damai sekarang. Tidak ada alternatif lain. Karena kalau tidak begitu, tidak ada yang selamat. Kekerasaan ini harus dihentikan dengan cara apapun,” kata Gus Yahya.

Ia juga menekankan pentingnya memanfaatkan berbagai forum dan mekanisme kerja sama internasional yang dimiliki Indonesia untuk mendorong upaya perdamaian, termasuk keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) yang diinisiasi oleh Amerika Serikat (AS).

“Lihat, kita cari caranya memanfaatkan BoP untuk upaya perdamaian itu. Apapun yang sudah ada di tangan, mari kita gunakan. Kalau kita butuh menggali lubang, tidak ada sekop, kita gali pakai sendok,” imbuhnya.

Sebelumnya, pada Rabu (4/3/2026), Presiden Prabowo mengirimkan surat resmi belasungkawa kepada Presiden Iran Masoud Pezeshkian atas wafatnya pemimpin tertinggi Iran yang dilaporkan meninggal dunia akibat serangan militer AS dan Israel.

Surat tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Luar Negeri Sugiono kepada Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi di Jakarta sebagai bentuk penghormatan diplomatik dari pemerintah Indonesia.

Melalui langkah tersebut, pemerintah menyampaikan empati mendalam kepada pemerintah dan rakyat Iran atas kehilangan tokoh penting yang memiliki pengaruh besar dalam perjalanan politik dan kehidupan masyarakat Iran.

Langkah ini juga menegaskan komitmen Indonesia untuk terus menjaga hubungan persahabatan dan kerja sama yang baik antara kedua negara. (Adz)