F : Para Anggota KORPRI saat upacara baru-baru ini
JAMBI, MP - Netralitas anggota Korpri perlu dijaga, demikian sambutan Gubernur Jambi Drs. H. Hasan Basri Agus, MM (HBA) yang disampaikan oleh Sekda Provinsi Jambi Ir. Syahrasaddin, M.Si, saat membuka Musyawarah Korp Anggota Pegawai Negeri Republik Indonesia (KORPRI) III Provinsi Jambi tahun 2011, Kamis (12/05).
Musyawarah dengan tema “Dengan Semangat Netralitas dan Profesionalitas, Korpri Mendukung Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan Publik, untuk Menuju Jambi Emas 2015” ini digelar di ruang pola Kantor Gubernur Jambi.
Disampaikan Gubernur, netralitas anggota Korpri perlu dijaga guna menjamin keutuhan, kekompakan dan persatuan. Dengan demikian diharapkan dapat menjadi aparat negara yang profesional, yang memusatkan seluruh tenaga, perhatian dan pikiran kepada tugas yang dibebankan kepadanya. ‘’Hal ini merupakan refleksi bahwa mereka merupakan abdi negara dan abdi masyarakat yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui bersama ujar Gubernur, beberapa dekade lalu, anggota Korpri secara tidak langsung telah diarahkan aspirasi politiknya, untuk mendukung salah satu kontestan pada pemilihan umum. Namun seiring dengan perkembangan zaman, maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan UU No.8 Th.1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
Dimana salah satu isi yang cukup fundamental yaitu anggota Korpri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan kata lain, anggota Korpri sebagai aparatur negara, dalam melaksanakan tugasnya sebagai abdi masyarakat, harus memberikan pelayanan secara adil dan merata.
Ditegaskan Gubernur, musyawarah Korpri ini, adalah wahana yang sangat strategis untuk dapat mengetahui seberapa besar pencapaian program dan kegiatan yang telah dilakukan, dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui kegiatan ini juga akan diketahui permasalahan apa saja yang menjadi hambatan dalam mencapai sasaran, sehingga pada musyawarah ini, dapat dicari soluinya. (ald)
