Aktivis Protes Keras, Rencana Anggaran 2020 Timpang, Tidak Mencerminkan Kerinci Berkeadilan

VIRAL : Bocor, Rekapitulasi Pembangunan Infrastruktur Dinas PUPR Kerinci Tahun 2020 bocor ketengah publik. Dinilai banyak ketimpangan dan belum ada keadilan. (Ist)

KERINCI, MP - Rekapitulasi Pembangunan Infrastruktur Dinas PUPR Kerinci tahun 2020 bocor ditengah publik. Bocornya selebaran Rekapitulasi rencana Pembangunan Infrastruktur tersebut, disampaikan oleh sumber kepada media wartawan, Dalam selebaran Rekapitulasi Pembangunan Infrastruktur tersebut,terdapat sejumlah catatan penting yang berupa pembagian pembangunan sejumlah proyek yang terbagi dalam 16 Kecamatan dalam Kabupaten Kerinci untuk tahun 2020.

Mirisnya, dalam catatan itu terkuak, Data jumlah anggaran Dinas PUPR Kerinci sejumlah 173,889,400,750,00 Miliar Rupiah, Jika dibandingkan sebaran anggaran  di 16 kecamatan, maka kecamatan Siulak justru mendapat anggaran yang paling dominan dan paling gemuk yakni 49,6 M, Kecamatan Siulak Mukai 4,9 M, Gunung Kerinci 16,1 M, Gunung Tujuh 1,1 M, Kayu Aro 5,1 M, Kayu Aro Barat 1,6 M.

Kemudian, Air Hangat 1,6M, Air Hangat Timur 1,5 M, Air Hangat Barat 8,6M, Depati Tujuh 39,4M, Keliling Danau 3,8M. Gunung Raya 6,1M, Batang Merangin 6,8M.

Sementara untuk Kecamatan Setinjau Laut 1,1M, Danau Kerinci 25M, dan Bukit Kerman 1,2 M.

Menyikapi hal tersebut, Para Aktivis senior memprotes kebijakan ini, mereka menilai bahwa Pembangunan Kerinci belum bisa dibilang Berkeadilan, karena pembagiannya tidak merata dan ini berpotensi menimbulkan masalah dikemudian hari.

LSM Seroja Salimin, mengatakan, bahwa serapan APBD tahun anggaran 2020 harus merata sehingga bisa dirasakan seluruh masyarakat Kabupaten Kerinci.

"Pembagian pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2020 harus merata pembagiannya di seluruh daerah Kabupaten Kerinci, jangan yang diprioritaskan hanya diwilayah bagian mudik saja". Tegasnya.

Dilanjutkannya, "Pemerintah harus adil, setiap Dapil harus ada pembangunan yang disesuaikan kebutuhan dan skala prioritas," ujarnya.

Adil menurut Salimin, bahwa program pemerintah harus berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat, luas wilayah dan jumlah penduduk.

"Kemudian, program 2020 harus berjalan sesuai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dengan memperhatikan Kerinci yang berkeadilan lanjutnya, kalau masih terjadi ketimpangan-ketimpangan seperti ini, maka Kerinci Berkeadilan jauh panggang daripada api, dan hanya janji-janji kampanye saja "ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kerinci Irwandri kepada media mengatakan, mengenai ketimpangan anggaran disetiap Kecamatan itu mungkin ada skala prioritas dari Bupati Kerinci Adirozal.

"Ya,mungkin ada skala prioritas dari Bupati Kerinci maka itu yang diutamakan. Namun untuk perubahan anggaran nantinya bisa dilaksanakan pada pembahasan APBDP Perubahan," Jelas Irwandri. (ald)