Merdekapost.com - Banyak sekolah kita yang menyatakan dirinya baik dan lengkap dari segala hal untuk mengejar akreditasi, padahal riil di lapangan, tidak seperti itu.
Akibatnya, sekolah yang seharusnya mendapatkan bantuan, malah tidak dapat. Kenyataan itu sangat disayangkan. Mengingat pedoman Kemendikbud memberikan bantuan anggaran pendidikan sumbernya dari Dapodik. Dari sana, pemerintah menjaring semua data terkait data kelembagaan dan kurikulum sekolah, data siswa, data guru dan karyawan, serta data sarana.
Tekait hal ini belum lama ini bupati Muhammad Fadhil Arief menuturkan agar pihak sekolah lebih jujur dalam melaporkan kondisi sekolah sesuai fakta dilapanganm
Fadhil menilai, Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang disajikan saat ini tidak sesuai dengan keadaan pada tiap sekolah. Fadhil menyarankan, perlunya updating pada data Dapodik.
“Para guru harus jujur dengan kondisi sekolah, kursinya rusak tapi masih dilaporkan baik, WC-nya tidak berfungsi lagi tapi masih dilaporkan baik,” kata Fadhil, minggu (18/7/2021).
Penyebab hal ini dikatakan Fadhil, para guru di Batanghari beranggapan bahwa data sarana dan prasarana berkaitan dengan uang sertifikasi.
“Ada presepsi yang salah, katanya laporan SAPRAS ini ada hubungannya dengan sertifikasi, padahal tidak ada kaitannya sama sekali,” tegas Fadhil.
Diketahui, besaran sertifikasi semua para guru ini tergantung dengan jumlah guru dan juga jumlah siswa pada tiap sekolahan masing-masing. (064)
.jpeg)
0 Comments:
Posting Komentar