 |
| Jalan Depan Gedung Nasional Rusak Parah, Warga bilang Jangan Dibiarkan Terlalu Lama.(adz/mpc) |
Sungai Penuh – Di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur yang digaungkan Pemerintah Kota Sungai Penuh, kondisi jalan di depan Gedung Nasional—tepat di kawasan rumah dinas Wakil Wali Kota, justru memunculkan sorotan. Ruas jalan yang menggunakan batu andesit itu kini terlihat rusak, bergelombang, dan sejumlah batunya dilaporkan terlepas.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, pekerjaan jalan tersebut telah dua kali dilakukan perbaikan. Namun hingga kini, permukaan jalan masih belum rata dan bahkan dinilai semakin memburuk. Kondisi itu dikhawatirkan membahayakan pengendara, terutama pada jam-jam sibuk ketika arus lalu lintas meningkat.
Baca Juga: Disdik Sungai Penuh Pindah ke Kantor Baru, Kantor Lama di Rusak, Dewan Kecam Pengrusakan Aset
“Kami hampir setiap hari melintas di sini. Jalannya makin parah, bergelombang dan batu andesit banyak yang lepas. Sangat berbahaya bagi pengendara,” ujar salah seorang warga yang ditemui di lokasi.
Warga berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret tanpa harus menunggu kondisi semakin parah. Menurut mereka, perbaikan jalan di kawasan strategis seharusnya menjadi prioritas demi keselamatan pengguna jalan.
Selain itu, masyarakat juga berharap fungsi pengawasan DPRD Kota Sungai Penuh dapat berjalan optimal dalam mengawal kualitas pekerjaan infrastruktur. “Jangan sampai persoalan seperti ini berlarut-larut. Keselamatan masyarakat harus diutamakan,” tambah warga tersebut.
Baca Juga: Jalan Provinsi Dikerok Tanpa Kejelasan, Warga Terancam Kecelakaan
Pantauan media di lapangan menunjukkan sejumlah titik permukaan jalan mengalami gelombang cukup tajam dan celah antar batu yang berpotensi menyebabkan kendaraan kehilangan keseimbangan, khususnya bagi pengendara roda dua.
Sementara itu, Ketua Umum LSM Petisi Sakti, Indra Wirawan, S.Pd., menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan tidak seharusnya menunggu viral atau sorotan publik.
“Pemerintah perlu lebih peka. Jalan rusak, apalagi berada di kawasan strategis, tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Kritik masyarakat ini adalah bentuk partisipasi publik agar pembangunan berjalan lebih baik dan tepat sasaran,” tegas Indra.
Baca Juga:
Wako Alfin Serahkan Sembako Ramadhan dan Bantuan Renovasi Rumah Baznaz
Hukum Adat Masuk KUHP Baru, LAM Jambi-Aparat Penegak Hukum Godok Aturan Perda
Ia juga menekankan pentingnya respons cepat dan transparan dari pemerintah daerah terhadap keluhan warga.
“Kalau segera diperbaiki dan dikomunikasikan dengan baik, masyarakat pasti mengapresiasi. Ini bukan soal lokasi pejabat, tetapi soal keselamatan dan kenyamanan bersama,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari dinas terkait mengenai rencana penanganan kerusakan jalan tersebut.(*)
