 |
| Wako Alfin Ngamuk Saat Sidak! Parkir Festival Sungai Penuh Ditarik Rp10 Ribu, Perda Hanya Rp3 Ribu |
Sungai Penuh – Inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, terhadap pengelolaan parkir di kawasan Festival Kota Sungai Penuh, Selasa (10/11/2026) malam, diharapkan menjadi momentum awal untuk memperkuat penegakan peraturan daerah (Perda) maupun Peraturan Wali Kota (Perwako) secara konsisten.
Dalam sidak tersebut, Alfin terlihat menyampaikan keberatan setelah mendapati adanya pungutan parkir sebesar Rp5.000 untuk kendaraan roda dua dan Rp10.000 untuk kendaraan roda empat.
Lihat Video: Wako Alfin Ngamuk Parkir Tak Sesuai Perda
Di hadapan juru parkir maupun petugas dinas perhubungan dan Satpol PP, Alfin berulang kali mengingatkan bahwa tarif parkir yang berlaku adalah Rp2.000 untuk kendaraan roda dua dan Rp3.000 untuk kendaraan roda empat, sesuai ketentuan tarif yang berlaku di Kota Sungai Penuh.
Ketentuan pengelolaan parkir tepi jalan umum sendiri diatur melalui Perwako Sungai Penuh Nomor 54 Tahun 2026, yang berlaku sejak 28 Juli 2026. Sementara itu, tarif parkir juga mengacu pada Perda Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Sidak tersebut tentu menjadi perhatian publik. Namun, persoalan yang lebih penting bukan hanya menemukan adanya dugaan pungutan di luar ketentuan, melainkan bagaimana pemerintah memastikan aturan benar-benar dijalankan setelah kegiatan sidak selesai.
Jangan Berhenti pada Sidak, OPD Harus Bergerak
Selama ini, persoalan penegakan aturan di Kota Sungai Penuh kerap menjadi sorotan. Sejumlah persoalan ketertiban umum, penggunaan fasilitas publik, hingga pengelolaan parkir membutuhkan pengawasan dan tindakan nyata dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki kewenangan.
Beberapa media dalam sejumlah pemberitaan sebelumnya juga telah mengangkat persoalan lemahnya penertiban terhadap berbagai dugaan pelanggaran aturan di ruang publik.
Karena itu, sidak yang dilakukan Wali Kota diharapkan menjadi dorongan bagi OPD terkait, khususnya Dinas Perhubungan dan Satpol PP, untuk meningkatkan pengawasan serta memastikan setiap ketentuan dilaksanakan secara konsisten.
Penegakan aturan tidak boleh hanya terlihat ketika ada kegiatan besar, kunjungan pejabat, atau ketika persoalan menjadi perhatian masyarakat. Pengawasan harus berjalan rutin dan berlaku bagi siapa pun tanpa membedakan latar belakang maupun kepentingan.
Trotoar Juga Jangan Luput dari Penertiban
Selain persoalan parkir, Pemkot Sungai Penuh juga diharapkan memberikan perhatian serius terhadap penggunaan trotoar dan bahu jalan di kawasan pertokoan sekitar Pasar Sungai Penuh.
Sejumlah lokasi yang menjadi sorotan masyarakat adalah kawasan pertokoan di sekitar pasar yang diduga masih memanfaatkan trotoar maupun bahu jalan untuk aktivitas perdagangan dan penempatan barang.
Padahal, trotoar merupakan fasilitas publik yang diperuntukkan bagi pejalan kaki. Penggunaannya untuk kepentingan usaha tanpa izin dapat mengganggu hak masyarakat serta ketertiban lalu lintas.
Perda Kota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2024 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat juga menjadi salah satu dasar hukum yang perlu diperhatikan dalam penertiban pemanfaatan fasilitas umum.
OPD terkait diminta melakukan pemeriksaan di lapangan dan mengambil tindakan sesuai ketentuan apabila ditemukan pelanggaran.
Jangan sampai penertiban hanya menyasar pedagang kecil, sementara aktivitas usaha yang menggunakan fasilitas umum di kawasan pertokoan luput dari pengawasan.
Wibawa Pemerintah Dipertaruhkan
Penegakan aturan sejatinya bukan semata-mata persoalan memberikan sanksi. Lebih dari itu, penegakan aturan merupakan upaya menjaga ketertiban, keadilan, kenyamanan, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Apabila aturan dijalankan secara konsisten, masyarakat akan mengetahui batasan hak dan kewajibannya. Sebaliknya, jika pelanggaran dibiarkan tanpa tindak lanjut, dikhawatirkan akan muncul anggapan bahwa aturan dapat diabaikan.
Terlebih, Kota Sungai Penuh saat ini tengah berupaya meningkatkan kebersihan dan penataan kota dalam rangka penilaian Adipura. Upaya tersebut tentu membutuhkan kerja sama seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, OPD, pelaku usaha, hingga masyarakat.
Kebersihan dan keindahan kota tidak cukup hanya dengan kegiatan gotong royong atau membersihkan sampah. Ketertiban penggunaan fasilitas umum, pengelolaan parkir, serta kepatuhan terhadap aturan juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan kota yang bersih, rapi, dan nyaman.
Kini, masyarakat menantikan langkah nyata setelah sidak tersebut. Apakah akan diikuti dengan pengawasan rutin dan penegakan aturan secara menyeluruh, atau hanya menjadi perhatian sesaat selama Festival Kota Sungai Penuh berlangsung?
Momentum sudah ada. Tinggal bagaimana OPD terkait menerjemahkan arahan kepala daerah menjadi tindakan nyata di lapangan.
Sebab, wibawa pemerintah bukan hanya terlihat dari seberapa sering aturan disampaikan, tetapi juga dari seberapa konsisten aturan itu ditegakkan tanpa tebang pilih.(Red)
.png)
.png)
