Yopi-Sapto Kutuk Black Campaign

• Jelang Pemilukada Ulang 5 Juni

JAMBI – Pasangan nomor urut tiga Yopi Muthalib-Sri Sapto Edi (Yopi-Sapto) mengutuk keras black campain (kampanye hitam) dalam bentuk selebaran dengan menyudutkan pasangan kandidat jelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) ulang Kabupaten Tebo 5 Juni mendatang. “Pemilukada adalah ajang menunjukkan program kepemimpinan seorang kandidat, bukan malahan menjadi ajang saling merusak citra dengan menyebarkan fitnah dan membongkar aib lawan politik.

Kita mengutuk perbuatan tersebut,” tegas Irwan Suhanto, Direktur Eksekutif Social and Political Strategic Center (SPACE) Yopi-Sapto, kemarin (22/5). Biasanya, dalam Pemilukada ulang, setelah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dikeluarkan, maka beberapa kandidat langsung saja melakukan kampanye hitam dengan cara menyebarkan pamflet, spanduk, dan lian-lain. “Masyarakat pemilih sebaiknya segera diinformasikan tentang kondisi faktual kenapa Pemilukada diulang, disinilah fungsi KPU dan aparat pemerintah daerah terkait,” katanya.

Kampanye hitam sebutnya, juga dapat dipergunakan sebagai alat mendakwa seorang kandidat dengan telah melakukan kecurangan. Bahkan, yang terburuk adalah dilakukannya praktik-praktik kontra propaganda seperti merusak rumah atau posko pemenangan sendiri. “Dan atau melakukan intimidasi sendiri dengan harapan agar pemilih menganggap mereka telah didzolimi oleh kandidat lain,” cetusnya.

Hal yang terburuk adalah ketika seorang kandidat atau tim pemenangannya membuat selebaran yang mengajak pemilih agar tidak memilih karena perkara suku, ras dan agama, dengan target pemilih marah pada kandidat lain karena dianggap melakukan kampanye berbau sentimen suku, ras dan agama.

“Dalam logika demokrasi modern maka praktik-praktik ini bukan saja menyesatkan, tetapi juga dapat menciptakan konflik horizontal. Kandidat yang gemar mengadu domba rakyatnya hanya untuk sekedar meraih suara sebanyak-banyaknya dan memenangkan Pemilukada jelas tidak layak dipilih. “Karena praktik ini pasti akan dimainkan kembali untuk melanggengkan kekuasaannya apabila terpilih. Walaupun demikian, saya masih yakin bahwa masih ada kandidat yang memiliki etika politik dan rakyat pemilih diyakini sudah cukup pintar dalam memilih pemimpinnya,” cetusnya lagi.

Untuk itu, kepada kandidat yang melakukan kampanye hitam untuk bisa membuktikan bahwa dirinya lebih layak dipilih rakyat ketimbang lawan-lawannya. Dengan catatan dilakukan dengan cara yang bersih dan beretika. “Saat mereka mencalonkan diri sudah berpikir tentang masa depan rakyatnya. Bukan hanya sekedar berpikir tentang kepentingan politik kekuasaan semata,” tukasnya. )joe

Tim Yopi-Sapto Mantapkan Saksi

TEBO, MP – Tim pemenangan pasangan Yopi Muthalib-Sri Sapto Edi (Yopi-Sapto) terus memantapkan saksi dan jaringan. Hal ini bertujuan untuk mendongkrak tingkat partisipasi masyarakat Tebo agar tetap memberikan hak pilihnya dalam Pemilukada ulang yang akan digelar tanggal 5 Juni nanti. “Konsentrasi tim kami saat ini lebih kepada bagaimana kami dapat mengelola saksi-saksi di semua tingkatan, baik TPS, PPS, PPK dan KPU,” kata Andri Mahyudi, Ketua Media Center tim Yopi-Sapto (25/5) lalu.

Pihaknya juga memprioritaskan agar lewat jaringan yang dimiliki, maka masyarakat tetap mempunyai hak pilih. “Tentunya dengan melakukan kontrol di masyarakat untuk melihat apakah mereka sudah terdaftar sebagai pemilih, memiliki kartu pemilih dan hal-hal lain yang berkaitan dengan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat agar kualitas Pemilukada kali ini lebih baik,” cetusnya.

Diterangkannya, apabila ada masyarakat yang sampai saat ini belum juga terdaftar sebagai pemilih, maka segera menghubungi media center Yopi-Sapto atau mendatangi Ketua KPPS di wilayah masing-masing. “Kami juga atas nama pasangan Yopi-Sapto menghimbau masyarakat kabupaten Tebo agar menggunakan hak pilih sebaik-baiknya. Karena Pemilukada adalah pertaruhan besar masa depan kabupaten Tebo,” tegasnya.

Bagi para pendukung dan simpatisan pasangan Yopi-Sapto agar tetap tenang dan tertib menjaga kondisi Kabupaten Tebo. “Ini sesuai dengan karakter pasangan Yopi-Sapto yang memang tenang dan sejuk,” katanya.

Kepada masyarakat agar tidak terlalu berlebihan menanggapi muncul dan beredarnya selebaran gelap dan issu-issu yang cenderung meresahkan masyarakat. “Energi kita masih dibutuhkan pasca Pemilukada untuk bersama-sama membangun Tebo, jadi pergunakanlah dengan sangat efisien,” tukasnya. (ald)

MACET LAGI : Lebih kurang 24 Jam jalan Kerinci-Bangko tepatnya di Bedeng IV macet total,
ratusan kendaraan dari dan menuju Kerinci terpaksa menunggu alat berat Dinas PU Kabupaten Kerinci membersihkan tanah timbunan longsor Minggu 22/05. (doc/Heri/MP)

Said Agil Siradj: NU Bukan Tempat Karir Politik

Kediri - Ketua Umum PBNU terpilih KH Said Agil Siradj, membuktikan tekadnya untuk mengembalikan NU kepada khitahnya jauh dari dunia politik. Setiap kader dimintanya untuk legowo meninggalkan dunia politik, karena NU dianggapnya bukan sebagai tempat yang tepat untuk mengembangkannya.

Ini disampaikannya saat berkunjung ke kediaman pengasuh Ponpes Lirboyo KH Achmad Idris Marzuki, Rabu (7/4/2010) malam. Menurutnya, khitah NU dengan tegas telah menyebutkan larangan bagi setiap kadernya untuk berpolitik.

"Di khitah memang menyebut demikian. Seorang ketua I, baik itu ketua umum atau ketua cabang di daerah memang tidak diijinkan berkiprah di dunia politik, tidak diizinkan untuk dukung mendukung dan lain sebagainya," ungkap Said tegas.

Mengenai adanya sejumlah nama kader NU yang terlanjur memiliki jabatan atau akan mencalonkan diri, dengan tegas juga Said meminta mereka mengundurkan diri dari kepengurusan NU. "NU bukan karir politik. Jadi barang siapa yang ingin berkarir politik ada PKB,PPP, Demokrat, Golkar dan lain sebagainya. Jadi NU bukan karir politik," tegasnya.

Tekad mengembalikan NU ke khitah diakui bukan semata-mata karena desakan kalangan ulama, tapi merupakan keinginan seluruh warga nadhliyin yang memang menginginkannya sejak lama.

Terkait susunan kepengurusan PBNU yang akan diselingi orang-orang diluar faham ahlus sunnah wal jama'ah, Said enggan memberikan banyak komentar. Dia lebih memilih mengatakan jika kepengurusannya akan merangkul seluruh kalangan di NU, termasuk yang menjadi lawannya dalam pencalonan.

"Kalau ada yang meragukan ya silahkan saja, kita lihat saja nanti bagaimana kepengurusan saya. Yang jelas saya siap menggandeng seluruh elemen di NU ini, termasuk yang sampeyan tanyakan mengenak Pak Achmad Bagja," papar Said.

Terpisah, KH Achmad Idris Marzuki meminta seluruh warga nadhliyin, agar menerima keberadaan Said Agil Siradj sebagai Ketua PBNU yang baru. Menurutnya, memang tidak semua elemen di NU bisa menerima Said Agil dan KH Sahal Mahfudz sebagai Ketua dan Rais Aam PBNU terpilih.

"Bagi Pak Said, ini sejatinya bisa dijadikan momentum untuk membuktikan sejumlah tudingan miring itu. Jadi alangkap baiknya kita terima beliau dan kita berikan kesempatan bekerja," ujar Mbah Idris.

Sebelumnya, kalangan ulama memang banyak yang menuding Said Agil bukanlah orang NU sejati, karena terlalu mengakomodir kalangan diluar Ahlus Sunnah Wal Jama'ah, serta memiliki kedekatan lebih terhadap pemerintahan.(ald/d.com)

Tanggal 27 & 28 Mei Waktunya Kaum Muslimin Benahi Arah Kiblat

Posisi Matahari Tepat Diatas Ka'bah



Malang - Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Malang mengimbau kaum muslim untuk membenahi arah kiblat pada tanggal 27 dan 28 Mei 2011 mendatang. Pasalnya, tepat pukul 16.18 WIB, posisi matahari berada tepat di atas kabah.

Sekretaris PCNU Kabupaten Malang Abdul Mujib Syadzili menuturkan, matahari di dua hari itu berada di 20 derajat, 25 menit Lintang Utara dan 39 derajat, 50 menit Bujur Timur. Posisi itu persis di atas kabah, dan bisa menjadi acuan umat muslim untuk menentukan arah kiblat.

"Dua hari itu menjadi momen yang tepat memperbaiki arah kiblat kita. Di Saudi Arabia, posisi matahari terjadi saat pukul 12.18, sedangkan disini pukul 16.18 WIB," kata Mujib, kepada detiksurabaya.com, Rabu (25/5/2011).

Menurutnya, masih banyak masyarakat berpolemik tentang posisi kiblat. Arah barat dengan menggeser 25 derajat menjadi acuan selama ini. Dengan momen dua hari itu, masyarakat hanya melihat dimana posisi matahari untuk menjadi acuan menjalankan ibadah salat lima waktu. "Dimana posisi mataharinya, disitulah kabah berada," jelasnya.

Dia berdalih, posisi matahari ini diperoleh dari rukyah ulama NU. Dan diinformasikan kepada seluruh umat. "NU yang memiliki dan mengetahui posisi matahari tanggal itu tepat di atas kabah," bebernya.

Dia menambahkan, pada bulan berikutnya. Terjadi kembali momentum yang sama. Yakni Tanggal 15 dan 16 Juli 2011, pada pukul 16.27 WIB, posisi matahari kembali berada persis di atas kabah.

Masyarakat juga dapat menggunakan dimana posisi matahari waktu itu sebagai acuan arah kiblat. "Dua waktu itu, kesempatan untuk menentukan arah kiblat kita," ujarnya.(ald)

Normansyah : KAHMI Diharap Jadi Katalisator Perubahan

JAMBI- Sekjen Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) pusat, Normansyah Tanjung menyebutkan dalam upaya mendorong pembangunan daerah, pihaknya menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak untuk mensejahterakan rakyat. Selain itu, kata Tanjung, akan diwujudkan beasiswa studi ke luar negeri khusus bagi himpunan mahasiswa Islam dan alumni himpunan mahasiswa Islam. Dan tahun ini akan diberangkatkan antara 250 sampai 300 orang balajar ke luar negeri.

“Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla yang menginisiasi terbentuknya lembaga beasiswa ke luar negeri ini,” ujar Tanjung, dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) IV KAHMI, Sabtu (14/05).

Tanjung juga menyatakan harapannya, agar KAHMI bisa menjadi wadah katalisator perubahan kearah yang lebih baik. Sementara itu, Drs Nurman Yahim, dari Presidium KAHMI Jambi dalam sambutannya menyatakan, dalam Muswil IV KAHMI Jambi ini, digelar beberapa kegiatan, diantaranya pelatihan usaha, pengobatan gratis bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Jambi dan donor darah bekerjasama dengan Universitas Jambi dan Universitas Batanghari.

Nurman menghimbau seluruh kader KAHMI agar lebih peka dan lebih peduli lagi terhadap berbagai permasalahan dan kesulitan yang terjadi di tengah masyarakat, serta berkontribusi untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut.(ald/mjc

KAHMI Diminta Beri Masukan Konstruktif

JAMBI- Masukan dan kritikan yang konstruktif dalam membangun Provinsi Jambi sangat diperlukan guna mewujudkan program Jambi Emas tahun 2015.Masukan ini bisa diberikan oleh individu, kelompok maupun organisasi.

“Kami mengajak KAHMI baik secara individu maupun secara organisasi untuk memberikan masukan dan kritikan yang konstruktif dalam membangun Provinsi Jambi,” kata Gubernur Jambi Drs H Hasan Basri Agus MM (HBA) dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) IV Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sabtu (14/05).

Gubernur juga mengajak KAHMI untuk mendukung berbagai program pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi dalam mewujudkan visi Jambi Emas. Dengan diselenggarakannya Muswil ini, gubernur berharap agar menghasilkan gagasan yang bermanfaat, baik bagi internal KAHMI maupun bagi masyarakat di Provinsi Jambi.(ald/mjc)

Tiga Bupati Rebut Ketua KAHMI Jambi

F : Dari kiri ke kanan :

Usman Ermulan, Cek Endra, Madjid Mu'az

JAMBI - Musyawarah Wilayah (Muswil) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Provinsi Jambi yang digelar hari (14/5) bakal berlangsung seru. Betapa tidak, sejumlah alumni HMI yang kini duduk sebagai kepala daerah disejumlah kabupaten ikut meramaikan bursa ketua KAHMI ini.

Informasi yang dirangkum koran ini, sejumlah bupati yang merupakan alumi HMI di antaranya Bupati Tanjabbar Usman Ermulan, Bupati Tebo Madjid Muaz, dan Bupati Sarolangon Cek Endra. Tiga kepala daerah ini sama-sama memiliki peluang untuk menang. Usman Ermulan misalnya, selama menjabat bupati Tanjabbar, pada periode pertama sudah banyak memberikan kontribusi terhadap KAHMI dan kader HMI.

Baik yang ada di Jambi maupun di luar Jambi. Begitu juga dengan Madjid Muaz, yang dikenal dekat dengan para alumni se provinsi Jambi. Bahkan, dia juga dikenal dengan orang yang kental dengan ke-HMI-annya. Sedangkan Cek Endra, Bupati Sarolangun juga demikian, dia juga dikenal dengan orang yang loyal terhadap kader HMI.

Selain bupati, sejumlah pengusaha dan birokrat juga bakal banyak yang bakal ikut dalam bursa ketua KAHMI ini, salah satunya Direktur Bank BPD Hardani Rusli, yang sebelumnya sudah duduk sebagai presidium KAHMI. Sedangkan tokoh muda lainnya seperti Normal Yahya. Bunyamin, Ketua Panitia pelaksana Muswil KAHMI mengatakan, beberapa nama bupati memang disebut-sebut memiliki kans untuk masuk dalam bursa Ketua KAHMI.

“Mereka adalah alumni dan sudah banyak memberikan kontribusi baik bagi HMI maupun KAHMI sendiri. Tergantung pilihan anggota Muswil nantinya,” kata Bunyamin. Selain itu, tokoh perbankan seperti Hardani Rusli juga sudah tidak asing lagi. Mantan Ketua Umum HMI Cabang Jambi ini, kata Bunyamin, sudah sering duduk dalam anggota Presedium KAHMI. “Termasuk presidium sekarang Normal Yahya,” kata Bunyamin.

Meski demikian, peluang alumni muda juga tidak kalah. Sejumlah tokoh muda yang mendapatkan apresiasi di antaranya Gusrizal, anggota DPRD Provinsi Jambi, Yasir Arafat, Ketua KPU Provinsi Jambi, Ahmad Ja’far, anggota DPRD Kabupaten Tanjabbar. Selain itu juga ada nama yang lainnya, seperti Sanusi, Ketua KPU Batanghari, Fuad Mukhlis, Dosen Fakultas Pertanian Unja. Lalu, ada Subhan Mahmud, Ketua KPU Bungo.

Ia mengatakan, Muswil KAHMI merupakan ajang suksesi lima tahunan untuk memilih kepengurusan baru KAHMI. Bentuknya bisa presidium, bisa juga presidensil. Tergantung kesepakatan di Muswil nanti.

Selama ini memang bentuknya presidium, dimana ada lima anggota presidium KAHMI yang dipilih dan kemudian secara bergantian memimpin KAHMI. “Kalau presidensil lebih moderat. Satu orang langsung memimpin untuk lima tahun,” katanya.

Mengenai pengurus KAHMI pusat yang hadir, ia mengatakan presidium KAHMI pusat akan hadir, yakni Viva Yoga Maulai. Dia ditemani Sekjen Nurmansyah Tanjung. Ia berharap pelaksanaan Muswil berjalan lancar. Selain itu, para alumni dan pengurus bisa hadir untuk memberikan kontribusi sehingga KAHMI ke depan bisa lebih baik eksistensinya di tengah masyarakat.

“Makanya kita sangat mengharapkan alumni HMI, baik yang duduk di birokrat, politik dan pengusaha bisa datang,” katanya. (ald)

Surat Suara Pemilukada Ulang Tebo Dicetak Pekan Depan

JAMBI - Pekan depan, logistik untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) ulang, kabupaten Tebo yang digelar pada tanggal 5 Juni akan datang, mulai dicetak. Mulai dari surat suara, formulir dan perlengkapan lainnya. “Sesuai dengan jadwal, logistik mulai dicetak pada tanggal 18 Mei. Baik itu surat suara, formulir dan perlengkapan lainnya,” ujar Subirman, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tebo, kemarin.

Waktu untuk percetakan ini, terangnya, akan memakan waktu selama satu Minggu. “Mungkin sekitar tanggal 27 Mei sudah selesai, kemudian lansung dibawa ke Tebo dengan pengawalan yang ketat sesuai dengan ketentuan.

Sekarang sudah ada anggota kita yang standby di Jakarta menunggu proses percetakan hingga selesai dan disitribusikan ke Tebo,” jelasnya. Untuk jumlah surat suara yang akan dicetak sesuai dengan jumlah DPT, yaitu sebanyak 207.598 ditambah 2,5 persen.

Saat ini, pihaknya masih melakukan pemantapan penyelenggara. Seperti Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

“Dalam waktu dekat kita akan melakukan Bintek untuk PPK, PPS dan KPPS. Namun Bintek untuk KPPS tidak berbarengan dengan PPK dan PPS, karena jumlah KPPS ini banyak,” katanya.

Sejauh ini, proses persiapan untuk pemungutan suara ulang berjalan lancar. “Sebelumnya sempat kita khawatirkan masalah anggaran, namun semuanya sudah berjalan. Untuk anggaran ada pemangkasan, yang kita ajukan sebanyak Rp 3,7 M, sedangkan yang dikabulkan sebanyak 3,3 M,” pungkasnya. (zie)

Yasir Arafat Ketua KAHMI Kota Jambi

"KAHMI Bukan Organisasi Politik"


Photo : Yasir Arafat

JAMBI - Ketua KPU Provinsi Jambi, M. Yasir Arafat, terpilih sebagai Ketua Korps Alumni HMI (KAHMI) Kota Jambi. Rencananya pelantikan akan digelar malam ini di Hotel Matahari. Kepada koran ini, Yasir mengatakan KAHMI Kota Jambi merupakan wadah silaturrahmi para alumni HMI terutama yang berdomisili di Kota Jambi.

“Kita berharap meski tidak lagi di HMI, namun para alumni tetap bisa menjalankan misi ke-HMI-an sehingga tetap bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat,” kata Yasir, kemarin.

Dia menegaskan, KAHMI bukanlah organisasi politik. Meski sejumlah kadernya banyak duduk di partai. Namun, di KAHMI alumni yang berasal dari berbagai profesi bisa duduk satu warna untuk memberikan kontribusi.

Dikatakannya, wajah KAHMI adalah berasal dari berbagai profesi. Mulai dari pengusaha, politisi hingga birokrat. Tentu lembaga KAHMI sifatnya hanya tempat berhimpun untuk menjalin silaturrahmi sehingga kontribusi pemikiraan dari beragam warna bisa memberikan dampak bagi masyarakat.

Soal alumni yang ikut ambil bagian dalam Pilwako, Yasir mengatakan itu sah-sah saja. Namun soal dukungan, tentu saja akan dibicarakan lebih lanjut. “Kalau itu nanti akan dibicarakan,” katanya.

Program ke depan, Yasir mengatakan yang menjadi fokus adalah bagaimana KAHMI bisa menjadi lembaga mandiri. Sehingga bisa mengurangi ketergantungan dengan pihak lain.

“Ini yang akan menjadi fokus kita. Selain itu, program yang sifat menyentuh ke masyarakat baik dibidang, ekonomi, politik dan hokum,’’ tukasnya. (ald/mj)

BEM IAIN Segel DPRD Provinsi

Photo : Petugas DPRD Provinsi Jambi melepas kertas segel yang dipasang beberapa orang.




JAMBI–Merasa kecewa dengan tingkah laku anggota DPRD Provinsi Jambi, puluhan mahasiswa dari BEM IAIN STS Jambi, Jumat kemarin, menyegel ruang-ruang komisi DPRD Provinsi Jambi. Aksi ini dilakukan akibat tidak puas dengan kinerja dewan yang beberapa waktu belakangan ini selalu melakukan kunjungan kerja (Kunker) dan meninggalkan gedung DPRD sampai tak berpenghuni.

Tidak puas menyegel, sejumlah siswa mencoret-coret seluruh wajah DPRD yang terpampang dalam foto di dinding komisi. Mereka juga menempelkan tulisan-tulisan di pintu masuk setiap komisi. Tulisan itu misalnya Gedung DPRD Provisni Jambi disegel. Selain itu terdapat tulisan DPRD bukan wakil rakyat, DPRD mementingkan dirinya sendiri dan sebagainya.

Kejadian ini sontak saja mengundang reaksi keras dari anggota Satpol PP yang berjaga di gedung DPRD. Akibatnya, aksi perang mulut yang nyaris berujung bentrok terjadi sekitar pukul 10.00 WIB kemarin. Pol PP menilai aksi itu sudah berlebihan.

Presiden BEM IAIN STS Jambi, Awang Azhari yang memimpin aksi ini mengatakan, penyegelan ini karena DPRD sudah tidak mempunyai hati nurani lagi. Padahal mereka sudah disorot dan di-sweeping beberapa waktu lalu. ”Seperti yang kami katakan kemarin anggota dewan tidak punya malu. Bahkan mereka tidak pernah berada di kantor,” ujarnya.

Mereka juga merasa muak dengan alasan-alasan dewan untuk meninggalkan gedung. “Apapun alasannya DPRD lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada rakyat. Maka kami segel ruangan DPRD,” tegasnya.

Sebenarnya saat penyegelan kemarin ada beberapa anggota DPRD yang piket, yaitu Tajuddin Hasan, Sabaruddin dan Dillah Hikmah Sari. Sedangkan anggota dewan lainnya sedang mengikuti Orientasi Pendalaman Tugas Badan-badan Kelengkapan Dewan. Kegiatan wakil rakyat ini dilakukan di Hotel Orchard Jakarta mulai 12-15 Mei ini.

Sayangnya, anggota DPRD yang piket ini ketika aksi kemarin sedang berada di luar kantor. Bahkan Wakil Ketua DPRD Dillah Hikmah Sari saat dihubungi wartawan untuk dikonfirmasi pukul 10.45 WIB mengaku baru akan berangkat ke kantor.

“Tunggu di kantor, saya akan ke kantor,” katanya ketika dikonfirmasi. Dijelaskan Dillah, pada kunker kali ini sejumlah anggota DPRD ada yang tinggal untuk piket. Namun, jika beberapa hari lalu DPRD kosong ia beralasan karena ada agenda luar, seperti ke Kerinci terkait PLTA dan MTQ, maupun ke Bungo terkait Pilkada. (ald/mj)

Kafilah MTQ Dilepas Secara Resmi

KERINCI, MP – Enam hari sudah pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Provinsi Jambi digelar, semua cabang perlombaan juga telah selesai dilaksanakan. Panitia secara resmi telah melepas keberangkatan kafilah kembali ke daerahnya masing-masing, acara pelepasan kafilah pada hari ini (Kamis) bertempat di Dermaga Danau Kerinci.

Hal itu dikatakan Adli SH, Koordinator Bidang Penyambutan, Penerimaan dan Pelepasan Kafilah, saat dikonfirmasi wartawan kemarin. ‘’kafilah telah dilepas secara resmi untuk kembali kedaerahnya masing-masing, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya, yang bertempat di Dermaga Danau Kerinci,” sebutnya.

Ia mengatakan, pelepasan kafilah dipimpin langsung Wakil Gubernur Jambi, selaku Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Jambi didampingi Bupati dan Sekda Kerinci. Ia juga mengatakan, meski jadwal pelepasan tersebut telah ditetapkan pada Kamis pagi, namun ada beberapa daerah yang akan meninggalkan Kerinci pada Rabu malam setelah acara penutupan dilaksanakan.

‘’Ada beberapa daerah yang pulang setelah acara penutupan,” sebutnya lagi. Lebih lanjut ia mengatakan, segenap panitia dan Pemkab Kerinci berharap pada pelaksanaan MTQ di Kerinci tahun ini tidak meninggalkan citra negatif di mata para kafilah yang selama seminggu telah bertarung di Kota Sakti ini.

‘’Mudah-mudahan selama MTQ ini berlangsung tidak ada kenangan pahit yang dirasakan para kafilah dari luar Kabupaten Kerinci,” tukasnya. (skt)

Netralitas Anggota Korpri Perlu Dijaga

F : Para Anggota KORPRI saat upacara baru-baru ini

JAMBI, MP - Netralitas anggota Korpri perlu dijaga, demikian sambutan Gubernur Jambi Drs. H. Hasan Basri Agus, MM (HBA) yang disampaikan oleh Sekda Provinsi Jambi Ir. Syahrasaddin, M.Si, saat membuka Musyawarah Korp Anggota Pegawai Negeri Republik Indonesia (KORPRI) III Provinsi Jambi tahun 2011, Kamis (12/05).

Musyawarah dengan tema “Dengan Semangat Netralitas dan Profesionalitas, Korpri Mendukung Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan Publik, untuk Menuju Jambi Emas 2015” ini digelar di ruang pola Kantor Gubernur Jambi.

Disampaikan Gubernur, netralitas anggota Korpri perlu dijaga guna menjamin keutuhan, kekompakan dan persatuan. Dengan demikian diharapkan dapat menjadi aparat negara yang profesional, yang memusatkan seluruh tenaga, perhatian dan pikiran kepada tugas yang dibebankan kepadanya. ‘’Hal ini merupakan refleksi bahwa mereka merupakan abdi negara dan abdi masyarakat yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui bersama ujar Gubernur, beberapa dekade lalu, anggota Korpri secara tidak langsung telah diarahkan aspirasi politiknya, untuk mendukung salah satu kontestan pada pemilihan umum. Namun seiring dengan perkembangan zaman, maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan UU No.8 Th.1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Dimana salah satu isi yang cukup fundamental yaitu anggota Korpri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan kata lain, anggota Korpri sebagai aparatur negara, dalam melaksanakan tugasnya sebagai abdi masyarakat, harus memberikan pelayanan secara adil dan merata.

Ditegaskan Gubernur, musyawarah Korpri ini, adalah wahana yang sangat strategis untuk dapat mengetahui seberapa besar pencapaian program dan kegiatan yang telah dilakukan, dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui kegiatan ini juga akan diketahui permasalahan apa saja yang menjadi hambatan dalam mencapai sasaran, sehingga pada musyawarah ini, dapat dicari soluinya. (ald)

MK Tolak Gugatan Ahmadi Zubir

F : Ahmadi Zubir - Mushar Azhari

JAMBI, MP – Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menolak gugatan yang diajukan pasangan Ahmadi Zubir-Mushar Ashari terkait hasil Pleno KPU Kota Sungaipenuh dalam Pilkada putaran kedua di Sungaipenuh.

Putusan ini dibacakan majelis hakim MK, Rabu sore (11/05) sekitar pukul 18.05 WIB. Dengan keluarnya putasan ini, maka otomatis pasangan Asafri Jaya Bakri-Ardinal Salim yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh KPU Sungaipenuh sebagai pemenang Pilkada putaran kedua Sungaipenuh ini, tinggal menunggu pelantikan.

Anggota KPU Provinsi Jambi, Kasrianto SPd yang hadir di gedung MK, ketika dikonfirmasi membenarkan putusan MK yang menolak gugatan pasangan Ahmadi Zubir-Mushar Ashari. ‘’Kita berharap semua pihak bisa menerima putusan ini. Karena putusan MK ini bersifat final dan mengikat,’’ ujar Kasrianto. (ald)