Bupati Kerinci, Monadi bersama Pihak Kepolisian dari Polda Jambi menjadi penengah konflik PLTA dengan Warga Pulau Pandan dan Karang Pandan.(Doc.Istimewa)
KERINCI, MERDEKAPOST.COM - Konflik antara PT Kerinci Merangin Hidro (KMH) dan warga sekitar terkait pembangunan pintu air (Regulating Weir) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Danau Kerinci akhirnya menemukan titik terang.
Kesepakatan dicapai dalam rapat koordinasi yang difasilitasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Kerinci dan Polda Jambi di Aula Hotel Grand Kerinci, Senin (11/8/2025).
Baca Juga: Bupati Monadi Serahkan Kursi Roda untuk Dahlia TKW Korban Penganiayaan di Malaysia
Rakor dipimpin Bupati Kerinci Monadi, dihadiri Karo Ops Polda Jambi Kombes Pol M. Edi Faryadi, Dir Intelkam Polda Jambi, Kapolres Kerinci, Kejari Sungai Penuh, Kodim 0417/Kerinci, serta perwakilan masyarakat Desa Pulau Pandan dan Karang Pandan.
Dalam berita acara, PT KMH menyatakan tiga komitmen utama:
1. Memberikan kompensasi Rp5 juta per kepala keluarga, disalurkan melalui Tim Terpadu paling lambat 19 Agustus 2025.
2. Menjamin perlindungan ekosistem selama pembangunan dan operasional pintu air.
3. Mengajak warga menjaga keamanan dan ketertiban demi kelancaran proyek.
Baca Juga: Bupati dan Sekda Kerinci Hadiri Kenduri Sko dan Resmikan Rumah Tanfidz Al Ikhlas Kemantan Kebalai
Bupati Kerinci, Monadi mengapresiasi langkah PT KMH yang memilih jalur dialog.
“Kami berharap kondisi tetap kondusif agar pembangunan PLTA berjalan lancar dan memberi manfaat bagi masyarakat, ” ujarnya.
Proyek PLTA Danau Kerinci digadang-gadang menjadi sumber energi bersih sekaligus penggerak ekonomi lokal. Selain memasok listrik berkelanjutan, proyek ini diharapkan membuka lapangan kerja dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
Pilihan Redaksi:
Timdu Bersama Polda Jambi Gelar Rakor Penanganan Konflik Sosial di Kerinci
Kesepakatan ini juga dinilai meredam kekhawatiran warga terkait dampak lingkungan. Dengan komitmen perlindungan ekosistem, masyarakat di sekitar Danau Kerinci dapat lebih tenang menyambut proses pembangunan.
Mediasi ini menjadi bukti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, perusahaan, dan masyarakat dalam menyelesaikan konflik secara damai. PT KMH optimistis pekerjaan lapangan dapat berjalan sesuai jadwal dan memberikan manfaat nyata bagi Kerinci dan sekitarnya.(Adz/adv)
