 |
| DPD Tani Merdeka Bungo menyoroti dan menyampaikan kritik keras terkait mandeknya program cetak sawah yang hingga kini tidak menunjukkan progres di Kabupaten Bungo.(ali/mpc) |
BUNGO, MERDEKAPOST.COM - DPD Tani Merdeka Bungo menyoroti dan menyampaikan kritik keras terkait mandeknya program cetak sawah yang hingga kini tidak menunjukkan progres di Kabupaten Bungo.
Program yang sejak awal dijanjikan sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan justru berubah menjadi proyek yang tidak jelas arah maupun hasilnya.
Cetak sawah di Kabupaten Bungo total seluas 261 hektare dengan perincian di Lubuk Kayu Aro (Ds Lubuk Kayu Aro : 109,78 ha) baru di kerjakan kisaran 18 hektare. Rantau Pandan (113,07 ha) baru di kerjakan 2 hektare, Ds Rambah : (39,11 Ha) yang dikelola Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPHP) Provinsi Jambi tahun 2025, kini berada di ujung kegagalan.
Baca Juga: KH Said Aqil Siroj: 5 Bahaya Besar Jika NU nekat jadi 'Penambang"
Minimnya progres, tidak adanya transparansi, lemahnya pengawasan, hingga sikap bungkam kontraktor menimbulkan gelombang kecurigaan publik terhadap pelaksanaan program bernilai puluhan miliar rupiah dengan target rampung akhir 2025, realisasi di lapangan justru memprihatinkan.
DPD Tani Merdeka Bungo menilai stagnasi ini bukan sekadar persoalan teknis. Ini adalah bukti adanya kelemahan struktural—mulai dari perencanaan, koordinasi, hingga akuntabilitas anggaran.
Sementara dana publik terus terserap, petani tidak menerima manfaat apa pun. Program cetak sawah yang seharusnya memperkuat basis produksi pangan justru menambah kebingungan dan ketidakpastian.
“Kami tidak bisa menerima proyek kosong yang hanya hidup di atas kertas.Petani Bungo menunggu hasil, Kami meminta Kementan mengevaluasi secara total program cetak sawah yang ada di bungo, Jangan biarkan anggaran terserap sementara progress sangat minim. Ini bukan sekadar kelalaian, ini kegagalan yang tidak boleh dibiarkan,” tegas Indra, Ketua DPD Tani Merdeka Bungo.
Baca Juga: Penemuan Mayat Pria 63 Tahun Membusuk di Rumah, Polisi Sebut Tidak Ada Tanda Kekerasan
DPD Tani Merdeka Bungo mendesak Kementerian Pertanian untuk melakukan evaluasi menyeluruh, membuka laporan penggunaan anggaran secara transparan, serta menindak semua pihak yang bertanggung jawab atas mandeknya program ini. Kami menolak program yang hanya indah dalam presentasi tetapi hampa di lapangan.
Ketua DPD Tani Merdeka Bungo menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak dapat dibangun dengan retorika. Petani membutuhkan tindakan nyata dan hasl nyata, bukan janji yang terus diulang tanpa realisasi. Kondisi ini makin memperkuat dugaan bahwa Proyek tidak dikelola profesional,Koordinasi antar instansi lemah, Pengawasan konsultan tidak berjalan, Perencanaan lokasi diragukan sejak awal. Proyek yang seharusnya meningkatkan swasembada malah dinilai berubah menjadi beban anggaran yang tidak menghasilkan.
“Kami meminta dengan sangat dengan kementan untuk mengevaluasi program cetak sawah di kab. Bungo” tutupnya.(Ali)
