MERDEKAPOST.COM

Ketua DPRD Edi Purwanto Kunjungi Orang Rimba di Dusun Sungai Terab, Ini yang Dilakukannya

Merdekapost.com - Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, bersama Danrem 042/Garuda Putih Brigjen TNI Supriono, dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jambi Suti Masniari Nasution melakukan kunjungan ke lokasi Orang Rimba di Dusun Sungai Terab, Desa Jelutih, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batanghari, Senin (28/3/2022).

Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Menteri Sosial Tri Rismaharini pada 16 Maret lalu, dimana saat itu salah satu Temenggung Orang Rimba menyampaikan bahwa mereka membutuhkan sepeda motor sebagai alat transportasi.

“Waktu kunjungan Bu Menteri kemarin, Temenggung Ngelembo menyampaikan ke saya, saya tanya apa yang dibutuhkan, katanya butuh motor, waktu itu Temenggung minta 10, tapi kita kasih 2 dulu dak ? Ini dibawa oleh yang banyak sen (duit, red) ko,” kata Edi Purwanto sambil menunjuk kepada Kepala Perwakilan BI Jambi Suti Masniari Nasation.

Edi yang juga merupakan Ketua DPD PDI Perjuangan provinsi Jambi ini menyampaikan bahwa saat Presiden Jokowi datang melihat Suku Anak Dalam (SAD) adalah bukti bahwa Presiden memiliki komitmen yang besar untuk mendorong peradaban SAD yang berada di dalam hutan bisa memiliki masa depan yang sama seperti masyarakat pada umumnya.

“Itu tugas Bapak Temenggung bagaimana 20 tahun ke depan Gubernur Jambi bisa dari orang rimba (suku anak dalam, red), bupati juga, semuanya bisa, kami juga dari dusun, orang-orang dusun,” jelas Edi.

Sementara Danrem 042/Garuda Putih Brigjen TNI Supriono menyampaikan bahwa setelah sebulan menjadi Komandan Korem, dirinya belum pernah ke wilayah lain, kunjungan ke orang rimba ini menjadi wilayah kerja terjauhnya.

“Saya datang untuk menemui saudara-saudara saya, suku anak dalam, mudah-mudahan kehadiran saya ini bisa memberikan semangat bagi prajurit kami di lapangan,” jelas Supriono.

“Disini ada beberapa kodim, diantaranya adalah Kodim Jambi, yang membawahi kabupaten Batanghari, disana ada Danramil, babinsa, diantaranya 2 orang aktif mengajar (anak-anak orang rimba, red), pak Teguh, dan pak Giman, jadi anggota kita juga kita libatkan berperan aktif disini,” sambung Supriono.

Pada kesempatan yang sama Kepala Perwakilan Bank Indonesia provinsi Jambi, yang juga Ketua Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Provinsi Jambi,

Suti Masniari Nasution menyampaikan bahwa Bank Indonesia hadir dan turut berkontribusi dalam membantu memecahkan masalah sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat, antara lain melalui penyaluran bantuan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).

“Pada kesempatan ini, sebagai bentuk kepedulian kepada warga SAD Sungai Terab, Kantor Perwakilan Bank Indonesia provinsi Jambi menyerahkan bantuan 100 paket bahan pokok, alat tulis dan bingkisan untuk anak,” tutur Suti.

“Selain itu, Bank Indonesia bersinergi dengan BMPD provinsi Jambi juga memberikan bantuan berupa 2 unit motor trail untuk warga SAD Sungai Terab,” lanjut Suti.

Selain pemberian bantuan, ada juga pemberian penghargaan dari KKI Warsi kepada dua orang Babinsa, Teguh dan Giman. Kegiatan juga diisi dengan Edukasi Cinta, Bangga dan Paham Rupiah oleh Bank Indonesia.

Turut hadir dalam kegiatan kunjungan ke Orang Rimba ini, Sekwan DPRD Provinsi Jambi Amir Hasbi, Kadinsosdukcapil Provinsi Jambi Arif Munandar, Perwakilan Pemerintah Kabupaten Batanghari, Dandim Jambi Kolonel Sriyanto, Wakapolres Batanghari dan Robert dari KKI Warsi.

Hadir juga empat Temenggung Orang Rimba, Temenggung Ngelembo, Temenggung Ngelambu, Temenggung Nyenong, dan Temenggung Ngirang.(adv)

Ketua DPRD Edi Purwanto di Acara Musrembang RKPD Kota Jambi: Minta Pengendalian Banjir dan UMKM Prioritas

Merdekapost.com - Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Kota Jambi tahun 2023 di Hotel BW Luxury, Thehok, Kota Jambi, Rabu (23/3/2022).

Diantara permasalahan kota Jambi yang diungkapkan Walikota Jambi Syarif Fasha pada pertemuan tersebut adalah pembangunan fly over di kota Jambi untuk mengurai kemacetan.

Menanggapi hal itu, Edi Purwanto menjawab bahwa DPRD provinsi Jambi menampung aspirasi tersebut dan akan mengkaji tingkat kelayakan, kebutuhan dan skala prioritasnya.

“Tapi menurut kami yang lebih penting adalah masalah banjir, pembangunan jambi flood control terhenti, mohon dikaji lagi,” terang Edi.

Edi menambahkan bahwa butuh integrasi penanganan dan pengendalian permasalahan banjir di Kota Jambi yang melibatkan multi stakeholder dan beberapa pemerintah daerah.

Selanjutnya Edi menyampaikan, meskipun angka IPM kota Jambi cukup baik, namun angka kemiskinan dan pengangguran di provinsi Jambi relatif tinggi dibandingkan daerah lain di dalam provinsi Jambi. Maka,di tengah keterbatasan APBD Provinsi Jambi, Edi berharap pemberdayaan dan pengembangan UMKM menjadi salah satu program prioritas.

“Provinsi Jambi baru saja menyetujui 5 multiyears, ada pembangunan jalan di Muaro Jambi, Tanjab Barat dan Sarolangun, ada juga Islamic Center dan stadion bertaraf internasional, dengan anggaran hampir 1,3 Triliun,” ujarnya.

Namun demikian Edi menyampaikan bahwa sebagai Ketua DPRD Provinsi dan anggota DPRD yang berasal dari Dapil Kota Jambi, dirinya akan memperjuangkan hal-hal yang menjadi aspirasi masyarakat kota Jambi.

“Intinya kami menampung dan akan kami kaji kembali,” pungkasnya.(adv)

Ketua DPRD Edi Purwanto Dampingi Mensos RI Sambangi Suci Penderita Cerebral Palsy

Merdekapost.com - Menteri Sosial RI Tri Rismaharini mengunjungi Suci remaja yang menderita Cerebral Palsy dan ibunya yang terkena luka bakar di Perumahan Aur Duri Kecamatan Penyengat Rendah, Kamis (17/3/2022).

Kunjungan ini dilakukan bersama dengan Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, Camat Telanaipura, dan Dinas Sosial Provinsi Jambi.

Sebelumnya beberapa hari lalu, Edi menyambangi Suci dan menampung keluhan sang Ibu Amelia. Edi pun langsung mengajak Mensos Risma untuk melihat langsung kondisi keluarga ini.

Dalam kunjungan Edi sebelumnya, sang ibu jika dari awal tidak mendapatkan apapun bantuan dari pemerintah. Bahkan, untuk berobat saja, Ibu Amelia dan anaknya Suci tidak memiliki BPJS Kesehatan. Mereka juga tidak menerima PKH dan bantuan lainnya.

Tri Rismaharini setelah mengecek keadaan warga ini menyebutkan bahwa dirinya ketika mendapat informasi seperti ini di daerah manapun pasti akan langsung turun ke lokasi. Nanti semuanya akan kita coba bantu urus.

“Termasuk BPJS, nanti akan kita bantu urus untuk ibu dan adek ini,” sebut Mantan Walikota Surabaya 2 periode ini.

Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto menyebutkan dari awal dirinya minta kepada pemerintah untuk bisa mendata dengan baik warga yang kekurangan. Hal ini dilakukan agar semua bentuk bantuan pemerintah bisa disebarkan secara keseluruhan.

“Kami juga bisa intervensi anggaran untuk bantuan kepada warga ini jika datanya jelas. Ini juga agar tidak ada lagi warga yang tidak mendapatkan bantuan seperti yang dialami ibu Amelia,” kata ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi ini. (Adv)

Pimpinan Komisi III DPRD Provinsi Jambi Serap Aspirasi Masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh

Merdekapost.com - Pimpinan Komisi III DPRD Provinsi Jambi Fadli Sudria S.E., M. Hum melaksanakan kegiatan reses di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh yang merupakan dapilnya.

Diawali sejak minggu kemaren hingga saat ini sejumlah lokasi berbeda Fadli Sudria disambut baik oleh sejumlah elemen masyarakat Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

Pada kegiatan reses Fadli Sudria kali ini cukup berbeda dari sebelumnya. Karena kegiatan tersebut menyentuh langsung dengan masyarakat, selain itu tampak keakraban bersama para tokoh-tokoh publik jelas terlihat.

“Di Masjid Al- Hikmah saya memberikan bantuan sebesar Rp.20 juta, di Gerimulyo tahun depan ada pembangunan Pansimas,” terang Fadli kepada awak media.

Usaha salon kecantikan juga tidak luput dari perhatian dari mantan anggota Polri ini. Di salon Mbakyu dilangsungkannya kegiatan pelatihan tatarias pengantin dan lain sebagainya.

“Untuk menunjang usaha Mbakyu juga ada sumbangan perlengkapan salon yang saya berikan mudah-mudahan kedepan dengan adanya pelatihan yang diberikan dapat bermanfaat bagi peserta dan bisa mengembangkan usaha baik secara pribadi maupun kelompok,”ungkap Fadli, Kamis, (17/03/2022).

Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi Jambi ini pun juga menyerap aspirasi rakyat. Seperti di Tanjung Tanah Kecamatan Danau Kerinci serta menggelar pertandingan sepak bola bersama sejumlah wartawan dan LSM yang ada di Kota Sungai Penuh maupun Kabupaten Kerinci.

“Tanjung Tanah ada bantuan bola kaki, bolla volley kostum olahraga, dan juga trofi disamping reses dengan pemuda Tanjung Tanah. Dan juga pembagian sound system untuk pengajian majelis taqlim di Desa Ujung Ladang,”ujarnya.

Kedepan ia berharap kepada semua lapisan masyarakat dan juga pemuda untuk menjaga kekompakan.

“Intinya menjaga kekompakan persatuan dan kesatuan tiga Desa Tanjung Tanah serta menjauhi narkoba,”tukas putra Tigo Luhah Tanah Sekudung Siulak Kerinci.

Zarman Efendi tokoh pemuda mengucapkan terimakasih kepada Fadli Sudria yang telah melaksanakan reses di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci.

“Mewakili teman -teman semuanya saya mengucapkan terimakasih kepada bapak Fadli Sudria yang telah melaksanakan reses. Yang lebih mengesankan lagi bagi saya adanya pertandingan persahabatan antara PB Pers,”kata Zarman Efendi.

Ia berharap kedepan talisilaturrahmi ini terus dijaga. “Semoga kedepan tali silaturrahmi ini terus terjaga mudah-mudahan dimomentum lain kita bisa bertemu lagi,”imbuhnya.

Dengan kegiatan reses ini, diharapkan semua aspirasi masyarakat menjadi bahan pertimbangan perencanaan pembangunan, agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. (adv)

Menjaga Sungai Batanghari, Ketua DPRD Edi Purwanto Tegaskan Tiga Hal Penting ini

Merdekapost.com - Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto mengungkapkan setidaknya ada 3 tiga pendekatan yang sangat penting dalam pengelolaan Sungai Batanghari agar terhindar dari pencemaran yang mengakibatkan kerusakan pada sungai tersebut.

Pertama, kata Edi adalah adat, pendekatan adat diperlukan guna memunculkan atau mengingat kembali kesadaran kolektif masyarakat tentang betapa pentingnya menjaga keasriaan dan kebersihan sungai batanghari.

Kedua, lanjut Edi adalah pendekatan politik. Ia menilai perlu adanyan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mengembalikan dan menjaga keasrian sungai terpanjang di sumatera tersebut.

“Terakhir adalah pendekatan hukum. Perlu adanya aturan yang mengikat untuk menjamin pengelolaan Sungai Batanghari,” kata Edi saat saat Rapat Koordinasi Kenduri Swarna Bhumi, bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin (14/03/2022).

Sementara itu, Wakil Gubernur Jambi, Drs. H. Abdullah Sani mengatakan Pemerintah Provinsi Jambi telah mencanangkan Gerakan Sungai Batanghari Bersih. Melalui event kenduri Swarnah bumi ini, Sani berharap dapat mengembalikan dan mewariskan kekayaan alam maupun budaya dari Sungai Batanghari.

“Kita berharap kegiatan kenduri Swarnabhumi menjadi upaya bersama untuk memajukan kebudayaan dan menjaga lingkungan sungai di daerah aliran Sungai Batanghari,” kata Sani.

Sani mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan kenduri Swara Bhumi yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

“Saya menyambut baik kegiatan Susur Budaya Melayu Jambi kerja sama antara Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek, Pemerintah Provinsi Jambi, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini,” ujar Sani.

Provinsi Jambi, lanjut Sani memiliki kebudayaan Melayu Jambi yang beraneka ragam yaitu meliputi upacara kepercayaan tradisional, sistem kemasyarakatan/kepemimpinan, sistem gotong royong, adat perkawinan, tradisi lisan, bahasa, pakaian, corak arsitektur bangunan, peralatan dan pertukangan, permainan, seni, ragam makanan dan minuman, hukum adat, pengobatan dan berbagai kreasi lainnya.

Sani mengharapkan, dari kenduri Swarna bhumi ini menjadi informasi baru sekaligus penelusuran bukti-bukti sejarah budaya Melayu Jambi, melalui konsep traveling budaya dari kacamata anak muda.

Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Hilman Farid,Ph.D mengatakan, kenduri ini bukan hanya kegiatan, namun merupakan gerakan kebudayaan untuk mengingatkan kembali ingatan masyarakat tentang pentingnya sungai dalam kehidupan sehingga harus meletakkan kebudayaan di hulu pembangunan.

Hilman Farid memaparkan, Pemerintah Provinsi Jambi dapat melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan pada kenduri Swarnabhumi ini, diantaranya adalah seminar, lokakarya, pagelaran, pameran, dan pemanfaatan media-media baru. Kenduri Swarnabhumi ini berupa kegiatan arung budaya dengan salah satu tujuannya adalah dapat lebih menjalin kesatuan antar Kabupaten dan Kota.

“Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada kenduri Swarnabhumi dapat menyesuaikan dan bersinergi dengan kegiatan Pemerintah Daerah. Komitmen dari setiap Pemerintah Daerah terhadap daerah aliran Sungai Batanghari sangat penting untuk menyukseskan kenduri Swarnabhumi,” kata Hilman Farid.

Sembilan Pemerintah Daerah DAS Batanghari yang hadir pada rapat koordinasi ini yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Muaro Jambi, Kota Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, dan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat menyatakan komitmen yang ditandai dengan penandatangan secara simbolis. (adv)

FGD Konflik Lahan, DPRD Jambi Ajak Para Pemangku Kepentingan Teken Komitmen Bersama

Merdekapost.com - Pansus Konflik Lahan DPRD provinsi Jambi terus bekerja secara marathon menjaring, mengumpulkan, memverifikasi dan mencari alternatif solusi atas berbagai kasus konflik lahan yang ada di provinsi Jambi.

Bagian dari kerja tersebut, pada Jum’at lalu (25/2/2022) Pansus menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk mendengar saran dan masukan dari berbagai pihak.

FGD yang digelar di lobi lantai 2 Gedung DPRD Provinsi Jambi tersebut diikuti oleh unsur forkopimda provinsi Jambi, beberapa OPD terkait, Badan Kesbangpol dan perwakilan pemeritahan kabupaten yang terdapat konflik lahan di daerahnya, Lembaga Adat, BEM, NGO, pihak kementerian dan DPR RI.

Dalam kegiatan yang dibuka oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani tersebut, hadir sebagai Narasumber Utama Ketua Komisi IV DPR RI Sudin, Sesditjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN RI Hasan Basri, Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat KLHK RI Muhammad Said, Kapolda Jambi Irjen. Pol. Rachmat Wibowo, Danrem 042/Gapu Brigjen TNI Supriono, Kajati Jambi Sapto Subroto, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jambi, dan Dr. Helmi dari kalangan akademisi.

Di awal acara, Ketua Pansus Wartono Triyan Kusumo menyampaikan bahwa pihaknya telah bekerja hampir 6 bulan dan telah menerima 105 aduan yang dikerucutkan menjadi 25 kasus untuk tindak lanjut penyelesaian karena terbatasnya waktu kerja.

Menurut Wartono, pihaknya kesulitan dalam memanggil perusahaan, karena perusahaan hanya mengirimkan utusan humas yang tidak dapat mengambil keputusan strategis.

“Semakin perusahaan tidak kooperatif, ini artinya sama saja dengan memelihara konflik lahan yang terjadi di provinsi Jambi, maka kami mohon support dari pak Kapolda, Pak Kajati, Pak Gubernur bagaimana upaya kita untuk menghadirkan perusahaan-perusahaan,” pinta politisi PDI Perjuangan ini.

Sementara, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto berharap agar Pansus Konflik Lahan dapat menghasilkan rekomendasi yang bersifat jangka panjang dan dapat dilaksanakan bersama.

“Misalnya, seperti yang disampaikan pak Wartono tadi, setelah ini, kita bentuk satgas penanganan konflik lahan provinsi Jambi, anggotanya bisa diperluas, selain APH, juga melibatkan Anggota Dewan dan Lembaga Adat,” jelas Edi.

Karena menurut ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi ini, selain melalui pendekatan hukum, penyelesaian konflik lahan juga dapat dilakukan lewat pendekatan adat dan politik.

“Bisa juga nanti satgas buat sekretariat bersama. Memang rumah untuk penyelesaian konflik, jadi setiap ada demo ke DPRD bisa kita arahkan ke sana. Atau mungkin kita bisa bentuk UPTD penanganan konflik, sehingga pembiayaanya bisa kita optimalkan,” jelas Edi.

FGD ditutup dengan penandatanganan Komitmen Bersama Percepatan Penyelesaian Konflik Lahan Di Provinsi Jambi oleh para Narasumber, unsur Forkompimda dan para pemangku kepentingan lainnya.(Adv)

Turut Berduka, Ayahanda Ketua DPRD Jambi Edi Purwanto Wafat

Merdekapost.com - Kabar duka menyelimuti kelauarga besar Ketua DPRD Provnis Jambi Edi Purwanto, Ayahanda Pujimanto Bin Subali meninggal dunia, Jumat (18/2) siang sekitar pukul 12.20 WIB.

Setelah sebelumnya di rawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Mattaher.

Kasubag Humas DPRD Provinsi Jambi, H. Darmadi mengatakan, Ayahanda Ketua DPRD Provinsi Jambi, meninggal dunia dalam usia 66 tahun.

Almarhum sebelumnya juga pernah mendapat perawatan medis di Jakarta.

Saat ini, Kata Darmadi, jenazah almarhum di semayamkan di rumah duka, di Desa Maro Sebo (Gela) ,Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muarojambi dan akan dimakamkan di desa tersebut. (Adv)

Ketua DPRD Jambi Minta Diknas Cek Prokes di Sekolah

Merdekapost.com - Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto meminta kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk mengevaluasi kegiatan Pembelajaran Tatap Muka. Hal ini disampaikannya mengingat sejumlah siswa sekolah yang terkonfirmasi Positif Covid 19.

Ia meminta kepada Dinas Pendidikan untuk kembali mengecek kesiapan sekolah dalam melaksanakan Protokol Kesehatan. Edi meminta ini untuk dilakukan secara masif dan kontinu di sekolah-sekolah.

“Pembelajaran Tatap Muka harus di evaluasi. Kita melihat sudah ada sejumlah kasus positif Covid 19 di kalangan siswa sekolah. Kita minta kepada diknas untuk turun dan mengecek kembali prokesnya,” terangnya, Rabu (16/2/2022).

Lebih lanjut disampaikan oleh Edi Purwanto bahwa sekolah Diknas harus betul-betul melihat apakah sekolah masih menjalankan prokes pembelajaran seperti penggunaan masker, menjaga jarak yang aman terutama dalam proses pembelajaran.

Kemudian tempat cuci tangan beserta sabunnya ini jalan atau tidak. Kita minta Diknas sidak di seluruh sekolah terkait disiplin prokes. Jangan menyepelekan dengan kondisi yang ada, karena kalau sudah banyak kasus, dampaknya banyak,” tegasnya.

“Jadi kita minta bersama, khusus untuk disekolah, semua bersinergi. Prokes ini jadi syarat PTM, jadi jangan teledor, terapkan prokes. Diknas awasi, dengan kondisi jambi seperti saat ini Diknas harus evaluasi PTM,” pungkasnya. (adv)

Ketua DPRD Edi Soal SMA TT: Semoga Kepsek yang Baru Bekrja Dengan Baik

Merdekapost.com - Langkah Gubernur Jambi menggantikan Kepala Sekolah SMAN Titian Teras Jambi diapresiasi oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto.

Ia menyebut bahwa langkah cepat yang dilakukan oleh Gubernur Jambi ini juga langkah baik untuk mempercepat pembenahan pendidikan di SMAN Titian Teras Jambi.

Edi Purwanto menyebut bahwa apa yang menjadi pertimbangan Gubernur Jambi dalam mengganti kepala sekolah tentu sudah menjadi keputusan yang dipertimbangkan. Edi berharap bahwa ada pembenahan-pembenahan yang signifikan untuk SMAN Titian Teras Jambi.

"Kita mengapresiasi langkah cepat yang diambil Pak Gubernur. Tentu memang sudah menjadi pertimbangan-pertimbangan yang serius oleh Pak Gubernur dan pihak terkait lainnya,” kata Edi Purwanto, sabtu (12/02/2022).

Terhadap hal ini memang, kata Edi dirinya berharap yang dipilih oleh Gubernur Jambi untuk mengurus SMAN Titian Teras Jambi adalah orang yang mampu. Sehingga diharapkan memang, pergantian ini juga nantinya akan memberikan kualitas dan mutu pendidikan yang lebih baik di SMAN Titian Teras Jambi.

“Hanya saja untuk penggantinya benar-benar kita harapkan orang yang tepat. Sehingga SMAN Titian Teras Jambi ini kualitas pendidikannya jauh lebih baik,” pungkasnya. (ADV)

DPRD Minta Gubernur Jambi Evaluasi Kinerja Pejabat Teknis di Dinas Pendidikan

Merdekapost.com - DPRD Provinsi Jambi meminta Gubernur Jambi segera melakukan evaluasi kinerja pejabat teknis di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.Hal itu diungkapkan oleh Anggota DPRD Provinsi Jambi Budi Yako.

Dirinya berkomentar seperti itu melihat banyak persoalan gejolak pendidikan di Provinsi Jambi, terutama di SMAN Titian Teras Abdurachman Sayoety belum lama ini.

Kata Budi Yako, persoalan pendidikan di Jambi saat ini tidak hanya terjadi di sekolah Negeri SMA Titian Teras, namun dimungkinkan seluruh Kabupaten/Kota di Jambi.

Semua persoalan teknis pendidikan di Jambi hari ini tidak hanya terjadi di internal sekolah nya, bisa jadi juga dari pegawai teknis nya seperti para kabid-kabid SMAN di Dinas Pendidikan tersebut.

“Saya minta Gubernur Jambi juga melakukan penyegaran dan evaluasi kinerja pejabat teknis di Dinas Pendidikan tersebut. Terutama pada pejabat teknis nya yang sudah lama,” kata Budi Yako, kamis (10/02/2022).

Dirinya juga memaparkan, persoalan di SMAN Titian Teras Abdurachman Sayoety yang terjadi beberapa bulan ini adalah salah satu contoh nyata kinerja kepala bidang SMA Negeri di Dinas Pendidikan.

“Pak Gubernur harus evaluasi juga itu, atau dilakukan penyegaran. Kenapa masih dipertahankan,” tutupnya (Adv)

Ketua DPRD Edi Pastikan Pansus BOT dan Konflik Lahan Terus Berjalan

Merdekapost.com - Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto memastikan jika dua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Jambi yang dibentuk beberapa bulan yang lalu masih terus berjalan.

Sampai dengan saat ini, kata Edi Purwanto kedua pansus tersebut, baik pansus BOT DPRD Provinsi Jambi maupun pansus konflik lahan masih bekerja untuk nantinya menghasilkan rekomendasi. Pansus ini, sebut Edi untuk membantu pemerintah dalam memecahkan masalah yang bergulir di lapangan.

“Hasil pansus belum keluar, karena memang teman-teman DPRD sampai dengan hari ini juga masih berproses. Tentu harapan kita teman-teman DPRD yang sudah bekerja ini bisa menghasilkan win-win solution,” ungkapnya.

Edi menyebut bahwa selain persoalan BOT, Konflik lahan juga menjadi fokus di Pansus DPRD Provinsi Jambi untuk diselesaikan.“BOT, kemudian Konflik Lahan ini menjadi fokus serius kita. Insha allah, dengan teman-teman yang terus bekerja dalam waktu dekat hasil dari pansus ini keluar,” pungkasnya.

Sementara itu, agenda rapat pansus BOT DPRD Provinsi Jambi bersama dengan OPD terkait yang seyogyanya dilakukan Selasa 8 Februari 2022 batal dilaksanakan.Pansus yang semula dijadwalkan akan dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi itu terpaksa ditunda pada Senin 14 Februari 2022 mendatang lantaran Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi, Ir. Muhammad Fauzi berhalangan hadir.

“Kita tidak mau yang hadir itu asal ditunjuk, mewakili. Kita tidak mau karena statement ia adalah keputusan yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Makanya lebih bagus kita ambil keputusan untuk ditunda,” kata Ketua Pansus BOT DPRD Provinsi Jambi, Bustami Yahya, Selasa (08/02/2022).

Bustami juga menambahkan, bawa waktu yang tersisa untuk pansus tersebut bekerja tinggal sedikit. Untuk itu ia menargetkan bulan ini harus selesai. “Bulan ini harus clear, karena memang didalam aturan tidak disebutkan diperpanjang,” terang Bustami. (adv)

DPRD Minta RSUD Raden Mattaher Pikirkan Nasib Satpam

Merdekapost.com - SUD Raden Mataher Jambi bergejolak lagi. Satpam yang sudah belasan tahun mengabdi terancam kehilangan pekerjaan Ini setelah adanya kebijakan mengalihkan satpam dari tenaga honorer ke pihak ketiga (outsourcing).

Anggota DPRD Provinsi Jambi Komisi IV Bidang Kesehatan yang bermitra dengan Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Kamaludin Havis, dengan tegas meminta pihak Rumah Sakit tak sembarangan memberhentikan satpam yang telah lama bekerja di Rumah Sakit plat merah tersebut.

“Harus dilihat pengabdiannya belasan tahun, zalim pemerintah kalau memberhentikan orang yang belasan tahun mengabdi,” ucapnya.

Ia mengingatkan tempat kerja pemerintah bukan punya sekalangan orang saja. Ia mengharapkan jika honorer lama meminta dipindahkan ke bagian dalam harus difasilitasi pemerintah.

“Jangan sampai diberhentikan, karena dunia ini baru pulih dari Covid-19,” kata Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, selasa (25/01/2022).

Ia meminta pihak RSUD menggunakan pikiran, hati nurani dan agama.

“Jangan dunia saja dipikirkan. Pikirkan juga imbas kehidupan orang lain yang mencari nafkah,” tambahnya.

Havis menyebut ia tidak main-main dengan pernyataannya. Bahkan ia akan memanggil pihak rumah sakit jika memberhentikan sepihak atau tidak ada solusi terhadap nasib 31 satpam lama ini nantinya.

“Jika petinggi di sana merasa hebat keluarlah dari sana, jika tak bisa merangkul orang yang mau mencari kehidupan,” tegasnya. (adv)

Ketua DPRD Edi Purwanto Ikuti Rapat Kerjasama Bersama Mendagri Secara Virtual

Merdekapost.com - Ketua DPRD Provinsi, Edi Purwanto bersama Gubernur Jambi, Dr.H.Al Haris,S.Sos.,M.H.,mengikuti rapat kerjasama bersama Menteri Dalam Negeri RI, Ketua KPK RI, Kepala LKPP, dengan Kepala Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi secara virtual, bertempat di Ruang Video Conference Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin (24/01/2022).

Dalam rapat tersebut, Menteri Dalam Negeri RI, Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian., M.A., Ph.D. menyampaikankepada seluruh pemerintah daerah untuk memperkuat integritas guna mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi.

“Saya meminta kepada Pemerintah Daerah untuk lebih berintegritas lagi kedepannya, karena tingkat integritas Pemerintah Daerah saat ini masih rendah berada poin 69,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto mengatakan, penyelenggaraan rapat ini karena masih adanya celah dalam melakukan tindak korupsi pada Pemerintah Daerah.

“Pembahasan rapat ini yang pertama adalah Pemerintah meminta kita untuk melihat potensi – potensi yang disinyalir bisa menjadi celah terjadinya korupsi di seluruh Indonesia, dan yang kedua adalah terkait dengan integritas, dan yang terakhir adalah tentang budaya kerja,” kata Edi usai mengikuti rapat tersebut.

Dijelaskan Edi, tiga hal tersebut yang harus diskusikan terus menerus untuk mencegah terjadinya korupsi.

“Sistem yang baik akan memperbaiki budaya kerja, dimana dengan sistem akan memperkecil kita bertemu dengan pihak ketiga. Semuanya nanti akan menggunakan sistem digitalisasi, sehingga siapapun pemenangnya itu yang akan melakukan pengerjaan, sehingga tidak ada lagi titipan titipan,” pungkas Edi. (adv)

Komisi IV DPRD Provinsi Jambi Sidak Pekerjaan DAK Fisik di Sarolangun

Merdekapost.com - Komisi IV DPRD Provinsi Jambi menemukan kejanggalan beberapa bangunan laboratorium kimia, fisika dan Unit Kesehatan Sekolah di SMAN 3, SMAN 5, dan SMAN 11 Kabupaten Sarolangun.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jambi Khairil sesuai melakukan tinjauan evaluasi terhadap pekerjaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus di

Dinas Pendidikan Provinsi Jambi ini. “Banyak kejanggalan pertama dari sisi fisik bangunan yang tak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Ada bangunan yang tak pakai tegel (keramik), lalu tak ada juga plafon,” ujarnya.

Disamping itu, dalam tinjauan pihaknya pada 19 Januari lalu ini, Komisi IV juga merasa aneh, di laboratorium tak dilengkapi dengan teralis jendela, padahal didalamnya terdapat peralatan yang mahal.

“Lalu juga instalasi listrik tak terpasang dengan baik. Banyak kejanggalan yang kita temukan, apalagi aparat penegak hukum sudah masuk,” akunya.

Khairil meminta kepada aparat hukum yang meninjau ini untuk ditindaklanjuti. Sehingga jadi shockterapi kedepan.

“Jangan sampai kontraktor bermain dan bisa mengakibatkan hal yang fatal. Lantaran sekolah ini kan untuk kemajuan anak didik,” terang Politisi partai Gerindra ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Varial Adhi Putra menyatakan sudah mendapatkan laporan dari tinjauan Dewan ini.

“Itu ada masa pemeliharaan kita tindak lanjuti dengan masa pemeliharaan apa yang jadi keluhan di teman-teman di DPRD, kita tindaklanjuti lagi nanti, kita juga belum melihat RAB,” sebutnya.

Ditanya apakah akan ditangani dengan anggaran lama atau baru, Varial menyebut akan mengevaluasi terlebih dahulu.

“Kita minta hitungan konsultan seperti apa. Apakah penyebabnya dana pekerjaannya kurang atau kekurangan (pekerjaan),” sampainya.

Dari penelusuran koran ini terlihat pekerjaan DAK Fisik ini terdiri dari tiga bagian. Yakni satu paket pekerjaan pembangunan konsolidasi laboratorium Kimia tiga SMAN dengan nilai Rp1,1 Miliar. Terpantau hanya laboratorium kimia saja yang tampak sudah lengkap memakai plafon dan berlantai keramik.

Sementara untuk pekerjaan lainnya tak nampak dilengkapi plafon dan keramik seperti untuk pembangunan konsolidasi Unit Kesehatan Sekolah dengan nilai Rp784 juta yang pekerjaannya dikontrak pada pada 19 Agustus yang dikerjakan 100 hari kalender.

Serta ada juga paket konsolidasi pembangunan labor Fisika untuk SMAN 3 dan SMAN 11 Sarolangun dengan nilai Rp745 juta. Serta bangunan laboratorium bahasa di dua sekolah ini dengan nilai anggaran Rp404 juta. Sementara itu saat dihubungi koran ini Kepala Bidang SMA Disdik Provinsi Jambi Misrinadi belum memberikan jawaban. (adv)

Waka DPRD Pinto Dampingi Kunker Menko Marves RI

Merdekapost.com - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Pinto Jayanegara, mengikuti kunjungan Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Kunjungan menteri Luhut tersebut terkait dengan acara Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Germas BBI) rabu (19/01/2022.

Pinto jayanegara mengatakan bahwa kegiatan ini adalah momentum yang sangat penting dan strategis bagi pembangun UMKM Jambi, “tidak hanya sebatas acara seremonial tapi bagaimana kita bisa mendorong produk UMKM Jambi baik ke pasar nasional, regional bahkan internasional,” kata Pinto.

Disela-sela kegiatan, Pinto juga berkesempatan mendampingi Menko Marves menikmati kopi dari Kabupaten Merangin.

Menko Marves Luhut Panjaitan menyatakan Germas BBI ini sangat penting guna memajukan produk UMKM unggulan secara bersama-sama. Kegiatan ini udah masuk tahun ke tiga kita laksanakan, UMKM sebagai andalan yang telah menjadi tulang punggung perekenomian Indonesia.

Luhut juga memuji beberapa kerajinan yang diproduksi oleh UMKM Jambi. Ia minta agar UMKM yang ada terus dieksplorasi agar lebih dikenal masyarakat Indonesia bahkan dunia.

“Tadi saya lihat batik Jambi cukup bagus,” Puji Luhut.

Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Jambi sebagai tuan rumah Germas BBI Tahun 2022 dengan harapan kedepan produk industri kecil Jambi akan lebih dikenal di tingkat nasional.

Kunjungan Menteri Luhut ini didampingi oleh Menteri ATR/BPN Syofyan Djalil, Menteri Perhubungan Karya Budi Sumardi, Wakil Menteri Perdagangan Jerri Sambuaga, Wakil Menteri BUMN Kartika Witjoatmijo , Kepala LKPP Azwar Anas dan Gubernur Jambi beserta Walikota dan Bupati Kabupaten. (adv)

Komisi IV DPRD Provinsi Jambi Rancang Pembiayaan Terstruktur untuk Ponpes

Merdekapost.com - Komisi IV DPRD Provinsi Jambi tengah merancang Peraturan Daerah (Perda) tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Ranperda tersebut bertujuan agar pondok-pondok pesantren dan madrasah bisa mendapat pembiayaan dari pemerintah daerah.

Dalam memperdalam Ranperda tersebut, Komisi IV DPRD Provinsi Jambi, menggelar hearing bersama Kementerian Agama Provinsi Jambi, di ruang Bamus DPRD Provinsi Jambi, Selasa (18/1/22).

Hearing dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jambi, M. Khairil didampingi Sekretaris Komisi IV Ririn Novianty serta anggota Komisi IV lainnya serta dihadiri Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jambi, Zoztafia serta Perwakilan Biro Kesra Setda Provinsi Jambi.

Khairil usai hearing mengatakan, Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren merupakan Ranperda inisiatif Komisi IV DPRD Provinsi Jambi. Dimana ranperda tersebut diharapkan dapat menjadi payung hukum dalam pembiayaan pondok pesantren maupun madrasah diniyah takmiliyah.

“Harapan kita ke depan sesuai program Gubernur Jambi salah satunya menuju Jambi Agamis, maka itu tentu membuat banyak pembiayaan untuk pesantren. Seperti dana BOS pesantren, beasiswa untuk anak pesantren, pembiayaan rumah tahfidz dan sebagainya. Nah itu harus ada payung hukum, namun bentuk bantuan masih didiskusikan,” kata Khairil.

Menurutnya jumlah pesantren di Jambi termasuk madrasah diniyah takmiliyah cukup banyak yang butuh perhatian. Dan selama ini katanya pemerintah bukan tidak perhatian, namun tidak ada payung hukum dalam hal pembiayaan.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat draf Ranperda tersebut akan selesai. Sehingga pembiayaan bisa kita gelontorkan melalui APBD,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jambi, Zoztafia menyambut baik Ranperda inisiatif Komisi IV DPRD Provinsi Jambi tersebut. Sebab selama ini memang kesulitan dalam pembiayaan untuk pondok-pondok pesantren maupun madrasah khususnya swasta.

Namun menurutnya, kekhawatiran akan pembiayaan dari APBD tersebut bisa dijawab dengan terbitnya Undang-undang No 18 tahun 2019 tentang Pesantren dan Peraturan Presiden No 82 tahun 2021 yang membolehkan pembiayaan pesantren itu dari pemerintah daerah.

“Nah ini yang disambut Pemprov Jambi dan DPRD dengan bentuk Ranperda ini. Landasannya sudah kuat dengan Undang-undang dan Perpres. Mudah-mudahan nanti bantuan pembiayaan lebih signifikan, sehingga ponpes bisa berpartisipasi secara signifikan dalam proses pendidikan di Provinsi Jambi,” kata Zoztafia. (adv)

Pansus Konflik Lahan DPRD Provinsi Jambi Akan Perjuangkan Hak SAD

Merdekapost.com - Pansus Konflik lahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi akan berusaha memperjuangkan hak-hak warga Suku Anak Dalam (SAD) Merangin dan Sarolangun Jambi. Senin (17/1/22).

“Pansus akan berada ditengah untuk menyelesaikan masalah ini,” kata Wartono saat mendengar keluhan warga SAD di Gedung DPRD Provinsi Jambi.

Ketua Pansus Konflik lahan, Wartono mengatakan bahwa selama ini warga SAD merasa keberadaan PT SAL membuat mereka susah untuk mencukupi kebutuhan. Sementara itu pemberian dari pihak perusahaan dirasakan belum terlalu memadai.

“Ibaratnya orang kelaparan nangis minta makan tapi dikasih permen,” sebutnya.

Sekretaris pansus, Ivan Wirata kuatir konflik ini akan terus berlanjut mengingat persoalan ini menyangkut hajat hidup mereka.

Sementara itu, salah satu anggota pansus, Sapoan Ansori menanyakan kapan izin HGU dari PT SAL itu berakhir. Jika pihak perusahaan mengajukan perpanjangan HGU disitu ada peluang untuk memberikan hak-hak warga SAD.

“Kalau memang HGU nya diperpanjang itu ada kewajiban 20 persen yang haris dikeluarkan pihak perusahaan,” kata Sapoan.

Sebelumnya, perwakilan warga SAD menjelaskan jika dulunya lahan ribuan hektar itu merupakan tempat mereka tempat tinggal mereka sekaligus sumber pencaharian mereka.

Namun, katanya, situasi berubah saat pemerintah memberikan ijin kepada PT SAL menggarap lahan yang menurut mereka adalah hutan ulayat mereka. Selain kehilangan hutan, mereka juga susah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Bagaimana kami mau makan kalau binatang buruan itu sudah tidak ada lagi. Bagaimana keberlangsungan anak cucu kami,” keluhnya.

Ia tidak memungkiri, selama ini pihak perusahaan memang memberikan bantuan. Namun pemberian itu dinilai tidak memadai.

“Kami diberi beras 10 kg juga gula setiap bulannya. Tapi apakah cukup,” tegasnya.

Untuk itu, dia berharap agar pemerintah dapat memberikan solusi dalam menyelesaikan persoalan yang sudah berlangsung cukup lama.

“Orang luar dikasih (bentuk plasma), kami yang tinggal dari nenek moyang kami tidak.

Sementara itu, Perwakilan Warsi yang ikut mendampingi warga SAD, Robert menuturkan jika pihak perusahaan pernah memberikan Konfensasi saat akan menggarap hutan yang dihuni SAD itu dulu.

Konpensasi katanya, berupa lahan seluas 2 hektar per KK, akan tetapi dari keseluruhan warga SAD yang ada di sana hanya 37 KK yang diberikan.

“Itupun bukan pemberian akan tetapi hutang,” tegasnya.

Oleh karena tidak mampu bayar, lanjut Robert, akhirnya warga SAD menjual lahan tersebut.

Saat ini, lanjut Robert, Warga SAD bertahan dengan mendirikan tenda-tenda didalam lahan perusahaan yang dulunya adalah hutan mereka. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Ribet menyebutkan warga SAD mengambil buah sawit perusahaan yang jatuh untuk dijual.

“Namun mengambil brondol inilah yang sering menyebabkan konflik karena pihak perusahaan melarang,” sebutnya.

Robert mengaku sudah berusaha mencari jalan keluar untuk mengatasi persoalan tersebut. Namun sampai saat ini belum membuahkan hasil yang memuaskan.

“Kami sudah lapor pak Bupati, Pak Gubernur, BPN Pusat bahkan sampai ke Komnas HAM,” bebernya. (adv)

Dewan Kebut Pengesahan RAPBD Pemprov Jambi 2022

Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto. Foto: Istimewa

Merdekapost.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi kejar pengesahan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Provinsi Jambi 2022. Sampai saat ini tahapan sudah masuk ke pembahasan badan anggaran dewan.

Malah, saking ingin mengejar waktu, dewan provinsi mengadakan rapat-rapat pemantapan dengan OPD lingkup Pemprov Jambi. Dari pagi hingga malam hari, rapat-rapat diadakan maraton. Tak putus-putus.

Dijelaskan Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, target pengesahan APBD Provinsi Jambi 2022, sedang diupayakan terkejar. Itu demi kemajuan dan pembangunan Provinsi Jambi.

Menurut politisi muda ini, anggota dewan provinsi Jambi sangat serius dan murni membahas secara matang anggaran yang diajukan Pemprov Jambi.

"Kita harus ngebut, supaya target pengesahan terkejar dan Jambi bisa langsung dikebut pembangunannya," ungkap Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, belum lama ini.

Dengan disahkannya RAPBD Provinsi Jambi 2022, besar harapan wakil rakyat dan seluruh rakyat Jambi, semua program pemerintah provinsi Jambi bisa segera direalisasikan.

"Semoga terkejar. Kawan-kawan sekarang sedang mempercepat pembahasan, akhir bulan November ini kita harap bisa final," tutup Ketua DPD Partai PDI Provinsi Jambi ini,.

Terpisah, Akmaluddin, anggota DPRD Provinsi Jambi yang juga kader PDI P, menambahkan, semua komisi dan unsur di DPRD Provinsi Jambi, terus mengebut pembahasan APBD Provinsi Jambi.

"Alhamdulillah selesai. Kita berharap APBD 2022 segera disahkan dan segera direalisasikan Pemprov Jambi," tandasnya.

Ditambahkan Bang Akmal -sapaan akrab Akmaluddin-, pembahasan di komisi sudah selesai. Kini masih tahapan Banggar.

"Insya Allah tanggal 30 November 2021 paripurna pengesahan RAPBD 2022," tutupnya.(*)

Gubernur Al Haris Hadiri Rapat Penandatangan Kesepakatan Terhadap KUPA PPAS

Merdekapost.com - Gubernur Al Haris menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi dalam rangka Penandatanganan Nota kesepakatan bersama antara Pimpinan DPRD dengan Gubernur terhadap Rancangan KUPA PPAS Perubahan APBD Provinsi Jambi 2021 dan Penyampaian Tanggapan dan jawaban Fraksi2 atas pendapat Gubernur terhadap 3 Raperda inisiatif dan Pembentukan Pansus di Kantor DPRD Provinsi Jambi, Sabtu (18/09/2021).

"Kami sangat menyadari kinerja APBD memerlukan perhatian kita semua serta harus diselesaikan dengan tepat waktu, tepat sasaran dan berhasil terutama dalam rangka pemulihan ekonomi daerah serta penanganan dampak Covid-19," ujar Gubernur Al Haris.

"Menyikapi laporan Badan Anggaran dan keputusan DPRD tentunya akan menjadi landasan perubahan APBD Provinsi Jambi tahun 2021 dan menjadi acuan untuk menentukan langkah-langkah strategis kedepan dalam percepatan penanganan dampak Covid-19" Jelasnya.

"Dan Melalui kesempatan ini kami meminta kepada seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi untuk menyusun langkah strategis dalam menyelesaikan program kegiatan tahun 2021. Saya percaya bahwa hasil optimal kita dapatkan jikalau kita bersungguh-sungguh" tutupnya. (064)

Anggota Dewan Nyaris Baku Hantam Saat Rapat Paripurna, Edi Purwanto Sebut "Itu Dinamika"

Foto Anggota Dewan Cekcok Nyaris Baku Hantam Saat Rapat Paripurna, Edi Purwanto: Itu Dinamika

Merdekapost.com | JAMBI - Adu cekcok terjadi antara anggota dewan DPRD Provinsi Jambi, yaitu Ahmad Fauzi dan Kamaludin Havis saat rapat Paripurna yang digelar pada Senin (13/9/2021) sore.

Ketua DPRD, Edi Purwanto, menyatakan kedua pihak saat ini sudah berdamai. Menurutnya, ini merupakan bagian dari dinamika dalam penyampaian pendapat.

Baca Juga:

Minta Dukungan Bangun Jambi, Gubernur Al Haris Undang Anggota DPRD Fraksi PKB Coffe Morning

"Sudah biasa itu, cara pandang masing-masing orang kan berbeda. Itu bagian dari dinamika, tidak masalah sudah selesai itu, sudah ketawa-ketawa lagi," ungkapnya, usai rapat paripurna.

Ketika ditanya terkait adanya rencana penyertaan modal tambahan bagi Bank Jambi, Edi menjawab itu leading sector gubernur.

Ia pun meminta agar gubernur Jambi harus mengkaji itu dengan matang.