PPDI Kerinci Ancam Surati Mendagri

Aswardi : Lewat PTUN, juga Lapor Ombudsam

MERDEKAPOST.COM. KERINCI - Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Kerinci, terus mendesak Pemkab Kerinci merealisasikan PP 11 Tahun 2019.

Peraturan Pemerintah (PP) tersebut, mengamanahkan penganggaran Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa setara ASN golongan 2A.

"Alasan Pemkab Kerinci anggaran untuk Alokasi Dana Desa (ADD) tidak cukup. Tidak cukupnya kenapa? Aturannya jelas, 10 persen dari dana perimbangan itu minimal, berarti bukan tidak cukup," tegas Aswardi, Ketua PPDI Kabupaten Kerinci.

Sekretaris Desa Pungut Hilir yang sudah mengabdi sejak 12 tahun silam, menegaskan pihaknya akan menyurati Mendagri jika Pemkab Kerinci belum menyetarakan Siltap Kades dan Perangkat Desa setara ASN golongan 2A pada tahun 2021 nanti.

"Seharusnya sudah terealisasi tahun 2020, karena PP 11 itu diterbitkan 2019. Makanya kita mendesak, Pemkab Kerinci merealisasikan tahun 2021 ini," tegas Aswardi, yang juga dipercaya sebagai Sekretaris PPDI Provinsi Jambi.

Aswardi : Ketua PPDI Kabupaten Kerinci yang juga sebagai Sekretaris PPDI Provinsi Jambi 

Sekdes yang sebelumnya sudah malang melintang di dunia jurnalistik ini, berharap perjuangan PPDI ini mendapat dukungan dari Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (APDESI), yang mayoritas didalamnya Kepala Desa.

"Kita berharap perjuangan ini di dukung APDESI. Ini hak bersama, jadi harus kita perjuangnkan bersama-sama," himbau Aswardi.

Saat ini lanjut Aswardi, pihaknya masih menunggu kepastian apakah Peraturan Bupati (Perbup), berpihak kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa atau tidak.

"Kalau Perbup 2021 belum menyetarakan Siltap Kades dan Prades setara ASN golongan 2A, kita akan menyurati Menteri Dalam Negeri (Mendagri)," tegasnya.

Bahkan, pihaknya juga mengancam akan menempuh jalur hukum, membawa Pemkab Kerinci ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Juga akan mengadukan persoalan ini, kepada Ombudsman Indonesia perwakilan Provinsi Jambi.

"PP 11 tahun 2019 itu cukup jelas, kenapa lagi harus beralasan dana tidak cukup. Kita akan PTUN, dan lapor juga ke Ombudsamn," tutupnya.(rdp)

Pendamping Desa di jadikan P3K, Ini Penjelasan Abdul Halim Iskandar Kemendes

MERDEKAPOST.COM – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mewacanakan Pendamping Desa  akan diganti menjadi Pegawai Pemerintah berdasarkan Perjanjian Kerja (P3K).

Mendes PDTT Abdul halim iskandar mengatakan, saat ini, pihaknya sedang berjuang agar para Pendamping Desa bisa menjadi P3K yang kontrak kerjanya ‘Multiyears’ minimal 5 tahun.

Wacana ini akan pihaknya wujudkan, agar para Pendamping Desa bisa tenang dalam bekerja dan tidak syok jantung dalam setiap tahunnya lataran memikirkan perpajangan kontrak kerja yang kemungkinan diperpanjang atau tidak.

“Saya paham betul aspirasi dari para Pendamping Desa, sebab mereka ini anak-anak saya yang kesejahteraannya juga perlu diperhatikan,” kata Abdul Halim saat memberikan sambutan di acara silaturrahmi dengan Kepala Desa se-Kabupaten Pamekasan di Lapangan Desa Pegantenan, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan, Sabtu (1/8/2020).

Untuk saat ini, Abdul Halim hanya meminta kepada para Pendamping Desa di seluruh Indonesia agar membangun sinergitas yang semaksimal mungkin dengan para Kepala Desa.

Tujuannya agar tercapai pembangunan desa yang merata, makmur, adil dan bebas dari kemiskinan. (nek)

Berikan Semangat, Mendes Abdul Halim Iskandar Telpon Langsung Nina Pendamping Desa Korban Begal

Mendes, Abdul Halim Iskandar saat menelepon Nina Pendamping Desa Korban Begal (doc/ist)

MERDEKAPOST.COM - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menelepon Nina Nurlina (28), seorang Pendamping Desa di Kecamatan Singkut, Sorolangun, Jambi, yang menjadi korban begal saat bertugas.

Peristiwa itu terjadi pada Rabu 15 Juli 2020 kemarin sekitar pukul 13.25 WIB, saat itu Nina berada di Desa Argosari menuju Bukit Bumi Raya, dalam rangka bertugas mengawal menyaluran BLT Dana Desa tahap III.

"Saya Halim, bagaimana ceritanya," kata Abdul Halim atau yang biasa disapa Gus Menteri mengawali pembicaraan dengan Nina saat peristiwa begal, Kamis (16/07/2020).

Mendapat telepon dari Gus Menteri, Nina sedikit grogi menceritakan kronologi peristiwa begal yang menimpa dirinya.

Ia menuturkan, saat itu dirinya harus bertugas mengawal penyaluran BLT Dana Desa di desa Bukit Bumi Raya.

Karena jaraknya cukup jauh dan membutuhkan waktu kurang lebih satu jam, akhirnya Nina terpaksa memilih lewat jalan alternatif. Di lokasi yang cenderung sepi itu, Ia melihat pengendara motor Vixion berboncengan menoleh kanan kiri dan kebelakang.

Karena gelagatnya mencurigakan, akhirnya Nina panik kemudian bergegas putar arah dan terjatuh ke parit. Dua pria misterius itu mendekat dan satu diantaranya turun tapi bukan untuk menolong melainkan menodong menggunakan sebilah pisau.

"Posisi mukanya sudah di muka saya, jadi saya bilang ampun bang, ampun, ambil lah HP saya dan jangan apakan saya, setelah dia ambil tas saya dan motor saya," kata Nina.

Lebih lanjut, Gus Menteri menyarankan untuj segera membuat laporan ke polisi menyertakan barang bukti yang ada, sekaligus meminta dibuatkan sketsa gambar wajah pelaku mumpung masih ingat sekalipun agak samar.

"Minta dibuatkan sketsa biar menjadi petunjuk awal untuk polisi ya," kata mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur itu.

Wanita berusia 28 tahun itu mengaku masih ingat dengan jelas muka dan bentuk tubuh dari kedua pelaku tersebut, karena kebetulan saat pelaku melancarkan aksinya tidak menggunakan masker maupun helm.

"Sabar ya, mudah-mudahan mendapat ganti yang lebih dari Allah SWT. Apalagi dalam perjalanan untuk berbakti kepada masyarakat desa yang di dampingi. Salam untuk keluarga semua, salam untuk pendamping desa yang lain," kata Gus Menteri.

Usai menelpon Nina, Gus Menteri berharap ada aksi solidaritas berupa penggalangan bantuan untuk Nina, mengingat dia tertimpa musibah saat menjalankan tugas negara.

"Nina perlu diperhatikan dan dapat bantuan. Sebaiknya ada aksi solidaritas untuk itu," kata Gus Menteri.

Sementara itu, reaksi Gus Menteri menelpon Nina itu mendapat respons positif dari warganet yang rata-rata memuji perhatiannya kepada para Pendamping Desa. (red)