Merdekapost.com

Bupati Sarolangun Hurmin Lantik 20 Pejabat Administrator dan Pengawas, Ini Nama-namanya!

Bupati Sarolangun Hurmin Lantik 20 Pejabat Administrator dan Pengawas.(Ist)

Sarolangun – Bupati Sarolangun H. Hurmin kembali melakukan rotasi, mutasi dan promosi jabatan terhadap 20 orang pejabat Administrator dan Pengawas untuk menduduki jabatan di sejumlah Struktur Perangkat Daerah (PD) tersebut.

Adapun pelantikan pejabat tersebut berlangsung di Aula Kantor Bupati Sarolangun, Senin (09/03/2026).

Berikut daftar lengkap Pejabat yang Dipromosikan dan Rotasi Jabatannya :

1. Angga Wiraputra, S.IP, M.AP sebelumnya sebagai Sekretaris Dinas Dukcapil Sarolangun dilantik untuk menduduki jabatan baru sebagai Camat Mandiangin.

2. Arif Sulistiyono, SE sebelumnya menjabat Kabid PKA BKPSDM dilantik menduduki jabatan baru Kabag BPBJ Setda Sarolangun atau disebut Kabag ULP.

3. Fatra Hastian, ST, MM sebelumnya menjabat Tekhnis jalan Ahli Muda, di promosikan mendukuki jabatan Baru sebagai Kabid Bina Marga Dinas PUPR.

4. M. Aulia, ST, MH yang menjabat Kabid Bina Marga pindah tugas sebagai Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda.

5. Hanizar, S.Kom, jabatan lama sebagai Kepala Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan pada Dinas Dukcapil Sarolangun saat ini menduduki jabatan baru sebagai Sekretaris Dinas PMD Sarolangun.

6. Riyan Budi Utama sebelumnya menjabat Kabid Pemerintahan dan pembangunan manusia Bappeda Sarolangun dilantik mendukuki Jabatan baru sebagai Kabid IPK pada BKPSDM Sarolangun.

7. Muhammad Hasan sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Camat Mandiangin pindah tugas menduduki Jabatan baru sebagai Kabid PKA BKPSDM.

8. Harris faidillah yang sebelumnya menjabat sebagai Camat Mandiangin, dilantik sebagai Kabid PerUU Satpol PP.

9. Hairul Amin, S.Hi jabatan lama sebagai Kabid Perhubungan darat, kini menduduki jabatan baru sebagai Kabid Perlindungan Masyarakat Satpol PP.

10. Erry Harry Wibawa yang sebelumnya sebagai Kabid IPK BKPSDM, pindah ke Jabatan baru sebagai Kabid Tata Ruang dan Bina Kontruksi Dinas PUPR.

11. Guldi Afrianto, ST yang sebelumnya sebagai Kabid Bina Program Dinas PUPR, pindah tugas sebagai Kabid Perumahan Dinas Perkim.

12. Dendi Wahana, ST sebelumnya sebagai Kabid Perumahan Dinas Perkim kemudian di rotasi menjadi jabatan Baru sebagai Kabid SDA Dinas PUPR,

13. Lili, ST, M.Si yang jabatan lama sebagai Kabid SDA Dinas PUPR, dipindah tugaskan ke jabatan Baru sebagai Kabid Perhubungan Darat Dinas Perhubungan.

14. Dedi Agrawan Putra, SH, yang jabatan lama Kabid PerUU Satpol PP kini dilantik menduduki jabatan baru Kabid Perencanaan dan pengembangan pendapatan pajak BPPRD.

15. Landi Indriani yang sebelumnya Jabatan lama sebagai Kabid perencanaan dan pengembangan pendapatan pajak BPPRD dan dilantik sebagai jabatan Baru Kabid Transmigrasi Disnakertrans.

16. Thoriq Kurniawan sebelumnya sebagai Lurah Aur Gading, kini di promosikan sebagai Kabid PMPTK Disdikbud Sarolangun.

17. Hamdan, SH, MH yang jabatan lama Kabid Perlindungan Masyarakat Satpol PP, kini dilantik Jabatan baru sebagai Sekcam Mandiangin.

18. Ali Wardana yang jaatan lama Pengelolaan Ketertiban Kelurahan Aur Gading, kemudian dilantik untuk menduduki jabatan Baru Lurah Aur Gading.

19. Suhairi, Jabatan lama sebagai Kabid PMPTK Disdikbud Sarolangun kini menduduki Jabatan baru Kabid pengelolaan informasi administrasi kependudukan pada Dinas Dukcapil dan

20. Herjoni Edison, S.Kom Jabatan lama sebagai Kabag BPBJ, di rotasi menduduki Jabatan baru Sekretaris Dinas Dukcapil Sarolangun.(Adz)

Bupati Hurmin Lantik Ratusan Pejabat Pemkab Sarolangun

PELANTIKAN : Bupati Sarolangun H Hurmin didampingi Wabup Gerry Trisatwika,SE melakukan perombakan jabatan pada jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemkab Sarolangun, Rabu (04/03/2026) di Ruang Pola Kantor Bupati Sarolangun.

Sarolangun, Merdekapost.com - Pemerintah Kabupaten Sarolangun dibawah kepemimpinan Bupati Sarolangun H Hurmin dan Wakil Bupati Sarolangun Gerry Trisatwika, SE melakukan perombakan jabatan pada jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemkab Sarolangun, Rabu (04/03/2026) di Ruang Pola Kantor Bupati Sarolangun.

Sebanyak 142 Jabatan Administrator dan Pengawas mencakup Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Camat, Lurah, dan Kepala Seksi di berbagai OPD dilakukan perombakan dan pengisian jabatan yang kosong.

Dalam kegiatan itu, Bupati Sarolangun H Hurmin tampak memimpin langsung pembacaan naskah pelantikan yang diikuti 142 pejabat Admistrator dan Pengawas serta pengambilan sumpah jabatan dengan diakhiri penandatanganan berita acara pelantikan.

Kepala BKPSDM Sarolangun Linda Novita Herawati, SH, MH mengatakan bahwa pelantikan pejabat ini berdasarkan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor: 103/BKPSDM/2026 tentang pengangkatan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam/dari jabatan administrator, dan Pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Sarolangun.

Dari jumlah 142 pejabat yang dilantik, dan diambil sumpah jabatan hari ini, 137 pejabat hadir di ruang pelantikan, sedangkan 5 orang pejabat tidak bisa hadir di ruang acara pelantikan, dan pelantikan 5 pejabat tersebut dilakukan secara zoom atau secara daring.

"Ada lima orang dilantik secara zoom atau daring, karena pelantikan ini mendadak, ada yang sedang di luar kota, ada yang sedang sakit dan halangan lainnya,” katanya.

Linda Novita Herawati menegaskan bahwa tentunya pelantikan pejabat ini dalam rangka memperkuat birokrasi di awal tahun 2026 dan menjadi bukti komitmen pasangan Bupati Sarolangun dan Wakil Bupati Sarolangun Hurmin-Gerry dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, good government menuju Sarolangun maju 2025-2030.

”Semoga dengan dilantiknya pejabat administrator dan pengawas ini dapat mendukung penuh program unggulan Bapak Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun menuju Sarolangun maju,” katanya.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Sarolangun Gerry Trisatwika, SE, Ketua TP PKK Sarolangun Ny Hj Risha Fitria Hurmin, Waka TP PKK Sarolangun Ny Ratna Shafira Nafitri Rolan, Wakapolres Kompol Aswindo Indriadi, Kajari Sarolangun Rolly Manampiring, SH, MH, Ketua PN Sarolangun Novarina Manurung, Danramil 420-04 Sarolangun Mayor Inf Abdul Aziz, Sekda Sarolangun Ir Muhammad Arief, RH, MUM.

Hadir juga para asisten dan Staf Ahli Bupati Sarolangun, Kepala Inspektorat Sarolangun Henriman, S.Sos beserta jajaran Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, jajaran BKPSDM Sarolangun dan ratusan pejabat yang dilantik.(*)

224 Milyar untuk 88 KM Batang Asai-Pelalawan, Gubernur Jambi Ingatkan Pengawasan Muatan Kendaraan

Gubernur Jambi, Al Haris tandatangani prasasti pembangunan jalan sepanjang 88 Km di Kabupaten Sarolangun, Jumat (27/2/2026).(Ist/Adz)

Sarolangun - Gubernur Jambi Al Haris mengingatkan pengawasan muatan kendaraan penting dilakukan agar jalan yang telah dibangun dengan anggaran besar tetap awet dalam jangka panjang.

"Jangan sampai lewat kendaraan 30 sampai 40 ton. Kalau tidak dijaga, sebentar saja jalan sepanjang 88 kilometer bisa hancur," kata Gubernur Jambi Al Haris seperti keterangan tertulis di Jambi, Sabtu.

Gubernur Jambi telah menandatangani prasasti peresmian jalan provinsi sepanjang 88 kilometer menghubungkan Kecamatan Pelalawan dengan Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, pada 27 Februari 2026.

Gubernur menegaskan, setelah pembangunan jalan tersebut rampung, tugas berikutnya memastikan pemeliharaan jalan tetap berjalan optimal, terutama pada titik-titik yang rawan terkikis.

Penandatanganan Prasasti Peresmian dilaksanakan di Masjid Jami’ Al Muhajirin, Pasar Gerabak, Desa Pekan Gedang, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, Jumat (27/02/2026).(Ist)

"Pembangunan jalan antar kecamatan ini upaya menuntaskan pekerjaan lama. Sebelumnya dilakukan bertahap, namun tak pernah benar-benar rampung secara menyeluruh. Alhamdulillah sekarang tugas," ujarnya.

Kehadiran gubernur di Batang Asai dalam rangkaian Safari Ramadhan 1447 Hijriah itu menjadi peristiwa bersejarah bagi masyarakat di daerah tersebut setelah puluhan tahun mendambakan akses jalan yang layak dan mulus.

Menurut Gubernur, Batang Asai memiliki sejarah panjang dalam melahirkan tokoh-tokoh penting Jambi bahkan nasional.

Untuk itu, menjadi wajar jika dirinya menghargai jasa tokoh-tokoh Jambi itu dengan membangun kampung halamannya.

Akses Kian Terbuka Manfaatkan Peluang Ekonomi

Dengan akses yang kini semakin terbuka, ia mendorong masyarakat Batang Asai untuk memanfaatkan peluang ekonomi, khususnya di sektor pertanian dan peternakan.

"Dulu orang ragu menanam karena takut busuk di jalan. Sekarang, jam empat subuh berangkat, masih bisa kejar pasar di Sarolangun. Tanam apa yang bisa dijual. Cabai, sayur, ternak ayam, semua laku," imbaunya.

Bupati Sarolangun, Hurmin menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Provinsi Jambi menggelontorkan dana mencapai Rp244,56 miliar dalam tiga tahun dalam membangun akses vital tersebut.

Dalam kesempatan itu, dia mengajak masyarakat turut menjaga dan merawat jalan tersebut melalui semangat gotong royong, termasuk membersihkan bahu jalan dan tidak membebani pemerintah semata.

"Luar biasa, dengan jalan ini saat musim hujan kami tidak lagi pusing memikirkan akses Batang Asai. Perjalanan yang dulu bisa berjam-jam, kini lebih kurang dua jam sudah sampai," ujarnya.(Adz)

Awal Tahun ini, Total Sudah 12 Nyawa Terenggut PETI di Sarolangun, Sementara Pemilik Kabur

FOTO - Polisi mengevakuasi korban tewas di penambangan emas tanpa izin (PETI) di Sarolangun. Ada delapan penambang tewas tertimbun reruntuhan tebing penambangan emas ilegal di Dusun Mengkadai, Desa Temenggung, Kecamatan Limun, Sarolangun pada Selasa (20/1/2026) lalu. Kini total sudah ada 12 orang tewas akibat PETI pada awal tahun 2025.(adz/FOTO: Tribunnews.com)

SAROLANGUN | MERDEKAPOST.COM - Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Sarolangun kembali menelan korban jiwa.

Peristiwa ini terjadi di lokasi tambang emas ilegal jenis dompeng darat yang berada di kawasan Km 18 Desa Teluk Kecimbung, Sungai Batu Putih Selembau, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun.

Dalam insiden tersebut, empat orang penambang dilaporkan meninggal dunia setelah tertimbun longsoran tanah. Kejadian tragis itu berlangsung pada Minggu (15/2/2026) sekitar pukul 12.30 WIB.

Usai menerima laporan, tim gabungan dari Polres Sarolangun dan Polsek Bathin VIII segera mendatangi lokasi kejadian atau tempat kejadian perkara (TKP).

Kasi Humas Polres Sarolangun membenarkan peristiwa tersebut melalui keterangan resmi yang disampaikan pada Jumat (20/02/26).

Ia menjelaskan, menindaklanjuti kejadian itu, Kapolsek Bathin VIII IPTU Erikurniawan bersama Kanit Tipidter IPDA Gagah Tegar Dwitama telah melakukan olah TKP di lokasi tambang.

Berdasarkan hasil keterangan saksi serta para pendulang yang berada di sekitar area kejadian, tercatat terdapat lima orang korban dalam musibah tersebut.

Bacaan Lainnya: Viral di Medsos, Konten Kreator Kerinci Keluhkan Pelayanan RSUD Mayjen H.A. Thalib Sungai Penuh

"Empat di antaranya dinyatakan meninggal dunia, sementara satu orang berhasil selamat dengan luka-luka," ujarnya.

Adapun identitas para korban meninggal dunia yakni Zai (31) warga Desa Karang Jaya, Musirawas Utara; Serli (26) warga Dusun Macang, Musirawas Utara; Agus (40) warga Bengkulu; serta Kadir (40) warga Aur Gading, Batanghari.

Sementara satu korban selamat diketahui bernama Raka alias Bocil (16), warga Bengkulu, yang mengalami luka memar.

Pasca kejadian, aparat kepolisian melakukan langkah hukum dengan mengamankan sejumlah peralatan yang diduga digunakan dalam aktivitas penambangan ilegal tersebut.

Selain itu, lokasi kejadian turut disegel dengan pemasangan spanduk penyelidikan oleh Sat Reskrim Polres Sarolangun guna mencegah adanya aktivitas lanjutan di area tambang.

"Sedangkan pemilik lahan telah kami kantongi identitasnya, dan sedang kami buru," tutupnya.

Kali Kedua Tahun Ini

Insiden longsor yang memakan korban jiwa di area tambang emas ilegal ini bukan pertama kali terjadi dalam awal tahun 2026.

Pada Selasa, 20 Januari 2026 lalu, longsor mengakibatkan 12 orang jadi korban di Desa Temenggung--delapan tewas, empat luka-luka.

Peristiwa longsor sebelumnya terjadi di lokasi PETI Dusun Mengkadai, Desa Temenggung, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, menimbulkan korban jiwa.

Para penambang yang menggantungkan hidup dari kegiatan ilegal itu tertimbun material longsoran.

Korban meninggal dunia diketahui merupakan pekerja PETI dari sejumlah desa di wilayah Kabupaten Sarolangun, yakni Kandar (40), Tabri (46), dan Sila (22) warga Dusun Mengkadai; Oto (40) warga Desa Mensao; Iril (50) warga Desa Lubuk Sayak; Shirun (35) warga Desa Pulau Pandan; serta A dan KK.

Sementara itu, korban yang mengalami luka-luka berinisial IM, S, IS, dan P.

Usai kejadian, Polres Sarolangun langsung memasang garis polisi dan menutup lokasi tambang.

Di area tersebut juga terpasang papan bertuliskan, "Lokasi Ini Dalam Penyelidikan Unit Tipidter Sateskrim Sarolangun".

Kepala Desa Temengung, Supriadi, menjelaskan bahwa mayoritas korban merupakan penambang yang hanya bekerja atau menumpang di lokasi tersebut.

Supriadi menyebutkan bahwa aktivitas PETI di wilayah itu sudah berlangsung cukup lama.

Awalnya, penambangan dilakukan secara tradisional menggunakan dulang atau ayakan.

Namun seiring berjalannya waktu, metode penambangan berubah menjadi lebih modern tanpa diimbangi penerapan standar keselamatan yang memadai.

Ia juga mengakui bahwa kejadian longsor bukan pertama kali terjadi di lokasi tersebut, meskipun sebelumnya tidak menimbulkan korban sebanyak kali ini.

Pemerintah desa bersama aparat kepolisian dan TNI telah berulang kali melakukan sosialisasi, pemasangan spanduk, serta menyampaikan larangan terkait aktivitas PETI.

"Kami selalu mengingatkan masyarakat, baik lewat spanduk maupun dalam setiap kegiatan desa. Imbauan untuk menghentikan PETI sudah sering kami sampaikan," tegasnya.

Ke depan, pemerintah desa berencana mendorong reklamasi lahan bekas tambang dengan menanam kelapa sawit sebagai alternatif sumber mata pencaharian yang lebih aman.

"Kami berharap aktivitas pertambangan ini bisa berangsur dihentikan. Bekas tambang akan direklamasi dan ditanami sawit agar masyarakat punya penghasilan yang lebih aman,” ujarnya.

Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Erlan Munaji, menyampaikan kejadian diperkirakan berlangsung sekitar pukul 17.00 WIB saat wilayah tersebut diguyur hujan deras, namun aktivitas penambangan masih berlangsung.

Akibat curah hujan yang tinggi, struktur tanah mengalami pergeseran hingga memicu longsor dan menimbun para pekerja di area pertambangan.

"Dari informasi yang kita terima, saat itu hujan deras sehingga terjadi pegerakan tanah sehingga menimbun para pekerja di sana," jelasnya pada Rabu (21/1/2026) lalu

Pemilik Kabur

Meski pemilik PETI telah diketahui identitasnya, mereka kabur.

Di Desa Teluk Kecimbung, hingga nyaris sepekan, belum ada informasi lanjutan soral pemilik lahan PETI tersebut.

Pada kejadian sebelumnya juga, pemilik lahan di Desa Temenggun juga dilaporkan melarikan diri saat hendak diamankan oleh aparat kepolisian.

Kanit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Ditreskrimsus Polda Jambi, AKBP Hadi Handoko, beberapa waktu lalu mengatakan bahwa identitas pemilik lahan telah diketahui pihak kepolisian. Namun saat didatangi, yang bersangkutan tidak berada di rumah.

Pemilik lahan tersebut berinisial ID dan merupakan warga Kabupaten Sarolangun.

"Masih proses penyelidikan, pemiliki lahan sudah teridentifikasi. Namun kami masih mencari pemilik lahan karena saat kami datangi rumahnya, dia sudah meninggalkan rumah," jelas Hadi Handoko.

Ia menambahkan bahwa ID diduga menghilang sejak terjadinya peristiwa longsor yang merenggut delapan korban jiwa tersebut.

"(Dia menghilang) Sejak kejadian itu," sebutnya.

Mengenai dugaan keterlibatan pemilik lahan sebagai pemodal dalam aktivitas tambang ilegal tersebut, Hadi Handoko belum memberikan keterangan secara rinci.

Ia menegaskan, saat ini penyelidikan difokuskan untuk melacak keberadaan ID.

"Kita belum tau karena harus meminta keterangan langsung. Mohon doanya," kata dia.

( Editor: Aldie Prasetya | Sumber:Tribunjambi | Merdekapost)

Kejari Sarolangun Bongkar Mega Korupsi Pupuk dan SPJ Fiktif, Negara Dirugikan Rp 2,2 Miliar

Kejari Sarolangun Bongkar Mega Korupsi Pupuk dan SPJ Fiktif, Negara Dirugikan Rp 2,2 Miliar.(ist)

SAROLANGUN, MERDEKAPOST.COM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sarolangun berhasil membongkar dua kasus dugaan tindak pidana korupsi besar yang merugikan negara hingga miliaran rupiah.

Dua kasus tersebut melibatkan dugaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani, Jumat (12/12/2025).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sarolangun, Rolly Manampiring, mengungkapkan bahwa tim penyidik telah menetapkan satu tersangka, inisial DN, dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan anggaran tahun 2021 di DP3A.

Modus operandi yanb membuat laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif terkait penggunaan anggaran tahun 2021.

Kerugian Negara berdasarkan hasil penghitungan Inspektorat Provinsi Jambi, total kerugian negara mencapai Rp 346 juta lebih.

Status hukum tersangka DN telah ditahan selama 20 hari di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Sarolangun.

Selain kasus di DP3A, Kejari Sarolangun juga menahan tersangka inisial HY atas dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan Sarolangun untuk tahun anggaran 2021-2022.

Kerugian Negara audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jambi menemukan kerugian negara yang jauh lebih besar, yakni mencapai Rp 1,9 miliar lebih.

Modus operandi Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Sarolangun, Bambang Harmoko, menjelaskan bahwa modus yang dilakukan HY adalah dengan membuat Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) fiktif dan formulir penebusan yang juga fiktif.

“Secara aturan, penyaluran pupuk ini RDKK dibuat oleh kelompok tani, cuma yang jadi permasalahan kelompok tani tidak pernah mengajukan kebutuhan RDKK,” ujar Bambang.

Status hukum tersangka HY juga telah ditahan di Rutan Kelas IIB Sarolangun selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan.

Kajari Rolly Manampiring menegaskan bahwa penahanan terhadap kedua tersangka ini merupakan langkah awal dalam proses hukum untuk memastikan pertanggungjawaban atas kerugian negara yang ditimbulkan. Pihak Kejaksaan berkomitmen untuk menuntaskan kedua perkara korupsi ini hingga ke meja hijau.(adz)

Tiga Nama Calon Sekda Sarolangun Diumumkan, Menunggu Pilihan Bupati Hurmin?

SAROLANGUN, MERDEKAPOST.COM – Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun memasuki babak akhir. Panitia seleksi resmi mengumumkan tiga besar kandidat dengan nilai tertinggi, sebagaimana tertuang dalam surat Nomor 015/Pansel.JPT-Sekda/Sarolangun/2025.

Pengumuman itu di rilis setelah Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan rekomendasi melalui surat Nomor 27352/R-AK.02.03/SD/K/2025 tertanggal 17 November 2025. Tiga nama yang melaju ke putaran final adalah figur-figur dengan rekam jejak kuat di birokrasi Jambi.

Pada posisi pertama, Ir. Muhamad Arief RH meraih skor 80,77. Saat ini Arief menjabat Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Merangin.

Pembobolan Rekening Nasabah, Rafina Eks Pegawai Bank Jambi Divonis 10 Tahun Penjara

Menyusul di urutan kedua, Riduan, S.STP., ME, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sarolangun, dengan nilai 79,98.

Sementara kursi ketiga di tempati Trianto, S.IP., ME, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Sarolangun, yang meraih skor 76,57.

Nurul, Sosok Wanita yang Ikut ke Permukiman SAD, Saat Penjemputan Bilqis

Ketiga nama itu kini berada di tangan Pejabat Pembina Kepegawaian, Bupati Sarolangun H. Hurmin. Sesuai regulasi, bupati memiliki ruang diskresi untuk menentukan satu nama yang akan menempati posisi strategis Sekda. Jabatan yang menjadi tulang punggung koordinasi pemerintahan dan pelayanan publik.

Dengan di rilisnya daftar tiga besar ini, proses seleksi memasuki tahap krusial. Publik Sarolangun menunggu arah keputusan Bupati Hurmin, yang di perkirakan akan mempertimbangkan kebutuhan strategis daerah, rekam kinerja, dan kompatibilitas calon dengan agenda pembangunan pemerintahannya. (Tim)

Monadi Pimpin Aksi 3 Kepala Daerah Tunggangi Motor Trail Jelajahi Alam Kerinci

Monadi Pimpin Aksi 3 Kepala Daerah Tunggangi Motor Trail Jelajahi Alam Kerinci, Bupati Kerinci, Bupati Tanjabtim Dillah Hikmah Sari dan Bupati Sarolangun H Hurmin. (adz/mpc)

Kerinci, Merdekapost.com - Awan tipis menggantung di langit Bukit Tengah, Jumat, (07/11/25). Dari halaman Kantor Bupati Kerinci, tiga kepala daerah tampak bersiap menyalakan motor trail mereka.

Helm terpasang, sarung tangan dikencangkan. Tak lama kemudian, raungan mesin terdengar serempak, menandai dimulainya petualangan menuju Tirai Embun Kayu Aro, di kaki Gunung Kerinci.

Tiga sosok itu adalah Bupati Kerinci Monadi, Bupati Sarolangun H. Hurmin, dan Bupati Tanjung Jabung Timur Dillah Hikmah Sari (Dilla Hich).

Mereka datang bukan untuk rapat atau seremoni, melainkan menikmati jalur tanah dan keindahan alam Kerinci lewat kegiatan trabas bersama.

Perjalanan menembus perbukitan dan perkebunan teh, diselimuti udara dingin yang menusuk. Sepanjang jalur, canda tawa terdengar, menandai suasana hangat di antara tiga kepala daerah yang tampak akrab.

Bupati Kerinci, Monadi, yang memimpin rombongan, menyebut kegiatan ini sebagai ajang silaturahmi sekaligus promosi wisata alam.

Trabas alam Kerinci bersama 3 Bupati.(adz)

“Kerinci bukan hanya indah untuk dilihat, tapi juga untuk dijelajahi. Jalur-jalur seperti ini punya potensi besar untuk wisata petualangan,” ujar Monadi di sela perjalanan.

Ia menambahkan, kegiatan seperti ini menjadi cara baru membangun komunikasi antar daerah tanpa sekat formalitas.

“Kadang sinergi itu tumbuh dari kebersamaan di lapangan. Kita saling berbagi cerita, ide, dan semangat membangun Jambi,” katanya.

Perjalanan berakhir di Tirai Embun, hamparan hijau yang diselimuti kabut tipis, tempat mereka beristirahat sambil menikmati kopi hangat. Dari wajah mereka tampak kelelahan bercampur puas. Sebuah perjalanan yang bukan sekadar hiburan, tapi juga simbol persahabatan antar kepala daerah di Provinsi Jambi.

Di tengah derasnya rutinitas birokrasi, perjumpaan sederhana seperti ini menjadi oase. Di jalur tanah yang basah dan di bawah kabut Kerinci yang lembut, tiga pemimpin daerah menemukan ruang untuk berdialog tanpa podium, membangun kesamaan visi tanpa protokol.

Dari alam yang senyap, mereka belajar bahwa membangun daerah tidak hanya soal kebijakan, tetapi juga tentang kedekatan dan kebersamaan manusia di baliknya.

Prabowo Siap Tanggung Utang Whoosh, Bagaimana Menkeu Purbaya?

Kerinci sendiri menyimpan lanskap alam yang jarang tanding, dari hamparan perkebunan teh tertinggi di Indonesia, danau vulkanik yang membiru, hingga jalur petualangan yang memeluk lereng Gunung Kerinci. Bagi Monadi, keindahan ini tak hanya anugerah, tapi juga peluang besar.

“Kerinci adalah mutiara yang perlu terus digosok,” dan jangan mati dulu sebelum e Kerinci". ujarnya suatu ketika, menandaskan keyakinannya bahwa pariwisata berbasis alam dan kearifan lokal bisa menjadi masa depan ekonomi baru bagi daerah berhawa sejuk itu.(adz)

Mentan Beri Perhatian dan Bantuan Lebih Besar untuk Daerah yang Bupatinya Hadir di Kerinci

Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, kunjungan kerja ke Kabupaten Kerinci. Rabu, 23 Juli 2025.(ist)

KERINCI, MERDEKAPOST - Kunjungan kerja Menteri Pertanian (Mentan) Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman ke Kabupaten Kerinci, Rabu (23/7/2025), tidak hanya menjadi ajang silaturahmi dan pemaparan potensi pertanian daerah, tetapi juga momen penyerahan bantuan strategis untuk lima kabupaten.

Menariknya, lima kepala daerah yang hadir langsung dalam acara tersebut mendapat bantuan pertanian dalam jumlah lebih besar dibandingkan daerah lainnya yang Bupatinya tidak hadir.

Hal ini disampaikan Mentan usai ikut menanam padi di Desa Tanjung Mudo, Kecamatan Sitinjau Laut, Kerinci.

Lima kepala daerah yang hadir berasal dari Kabupaten Kerinci, Merangin, Sarolangun, Tebo, dan Batanghari.

“Pemerintah pusat akan selalu memprioritaskan daerah yang kepala daerahnya aktif dan serius mendampingi petani. Kehadiran langsung menunjukkan komitmen. Karena itu, hari ini kami serahkan bantuan lebih besar kepada lima daerah yang bupatinya hadir,” ujar Mentan, disambut tepuk tangan hadirin.

Bantuan yang diserahkan mencakup alat dan mesin pertanian (alsintan), pupuk bersubsidi, bibit hortikultura unggul, hingga program pendampingan teknis untuk petani.

Sementara itu, daerah yang kepala daerahnya tidak hadir tetap mendapat bantuan, namun jumlahnya lebih terbatas.

Bupati Kerinci selaku tuan rumah menyampaikan terima kasih atas perhatian Kementerian Pertanian.

“Kami merasa bangga dan termotivasi. Komitmen kami jelas, yakni menjadikan sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi daerah,” ujarnya.(Aldie Prasetya | Ali | mpc)

Inilah 30 Nama Caleg DPRD Kabupaten Sarolangun Terpilih Periode 2024-2029

Inilah 30 Nama Caleg DPRD Kabupaten Sarolangun Terpilih Periode 2024-2029, sebagai berikut:

1. Tabroni (5.681 suara-Golkar dari Dapil 4).

2. Yusuf Helmi (3.554-dari Dapil 1).

3. Asrin Amer (3.481- partai PKN Dapil 1).

4. Ahmad Jani (3.357-PPP pada Dapil 4).

5. Sadam Hidayat (3.313-DEMOKRAT dapil 1).

6. Patimah (3.221-PPP Dapil 1).

7. M. Julian Donopan (3.141-GOLKAR Dapil 3).

8. Dody Arya Mustain (3.007-PAN dapil 3).

9. Ade Saputra (2.844-PAN dapil 1).

10. Akmal (2.774-Demokrat Dapil 3).

11. Nurdin (2.594-PPP Dapil 3).

12. Dedi Ifriyansyah (2.576-PAN dapil 4).

13. Sepriadi (2.533-PAN dapil 2).

14. Syahrial Gunawan (2.523-PDI-P dapil 3).

15. Rasidi (2.397-PDI-P Dapil 2).

16. M. Syaihu (2.387-PKB Dapil 3).

17. Cik Marleni (2.348-GOLKAR dapil 2).

18. Budi Handoko (2.337-PPP Dapil 2).

19. Muslimin (2.242-PKB Dapil 2).

20. Febi Bastian (2.2140-PKS dapil 3).

21. Abdul Basid (2.176-Gerindra-Dapil 1).

22. Subhan (2.203-Nasdem dapil 4).

23. H.Zulkifli YS (2.118-PKS dapil 1).

24. Fazin Hisabi (2.029-PPP dapil 2).

25. Siti Aisyah Harahap (1.927-PKS dapil 2).

26. Bambang Gunawan (1.906-Gerindra dapil 4).

27. Lina Sari Dewi (1.865-PDI-P Dapil 2).

28. Muhammad Fadlan Arafiqi (1.843-PKB Dapil 1).

29. Azhar Pulungan (1.418-Gerindra dapil 2).

30. Riki Anggriawan (1.253-PKB Dapil 3).

_________________________________________________________________Editor: Aldie Prasetya | Merdekapost.com )

Hadiri Pembukaan MTQ Ke - 52 di Sarolangun, Wako Ahmadi Beri Motivasi kepada Kafilah

Kafilah Kota Sungai Penuh saat pawai pembukaan MTQ Tingkat Provinsi Jambi ke 52 Sarolangun di lapangan Gunung Kembang, Kabupaten Sarolangun, Rabu malam (23/8/2023). (hms)

MERDEKAPOST, SAROLANGUN - Walikota Sungai Penuh Ahmadi Zubir bersama Ketua TP PKK Herlina Ahmadi menghadiri acara pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke 52 Tingkat Provinsi Jambi, di lapangan Gunung Kembang, Kabupaten Sarolangun, Rabu malam (23/8/2023).

MTQ Ke - 52 yang di gelar di Bumi Sepucuk Adat Serumpun Peseko Kabupaten Sarolangun ini dibuka langsung Gubernur Jambi Al Haris dengan tandai pemukulan bedug bersama Walikota/Bupati se-Provinsi Jambi.

Wako Ahmadi dan Ketua TP PKK, Ny. Herlina, Sekda Alpian bersama Ketua DW, Winda Rahayu serta Kemenag Kota Sungai Penuh menyambut langsung kafilah Kota Sungai Penuh saat melakukan defile pada acara pembukaan berlangsung.

Gubernur Jambi Al Haris saat membuka acara mengatakan, melalui pelaksanaan MTQ ini nantinya akan muncul generasi-generasi Qurani, SDM yang unggul, Kompetitif dan berkarakter islami.

"Menjadi terbaik itu penting, tapi yang lebih penting bagaimana menghidupkan kembali nilai-nilai qur'ani, dengan membaca, memahami dan mengamalkan isi terkandung dalam Alquran, " kata Alharis.

Usai mengikuti beberapa rangkaian, Wako Ahmadi bersama Sekda Alpian menyempatkan diri mengunjungi pemondokan kafilah Kota Sungai Penuh untuk memberikan motivasi.(adz)

Puluhan Sumur Minyak Ilegal di Sarolangun Disegel Polisi

Sumur Minyak Ilegal disegel oleh petugas. Foto: Ist

Merdekapost.com - Sekitar 30 sumur minyak ilegal (ilegal drilling) dilahan seluas kurang lebih 5 hektar dikawasan Lubuk Napal, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, disegel Tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimum) Polda Jambi dan Polres Sarolangun.

Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, AKBP M Santoso mengatakan bahwa pihaknya belum lama ini menemukan lokasi Ilegal Drilling.

“Dari keterangan beberapa saksi yang ditemukan di lokasi kejadian, dalam satu hari dari bisa dihasilkan 100 drum minyak mentah,”katanya, Senin (21/2).

Minyak mentah dari wilayah Lubuk Napal, kata Santoso, dijual ke wilayah Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan untuk diolah.

“Satu drum dijual Rp450 ribu hingga Rp600 ribu,”kata Santoso.

Saat ini pihaknya tengah mencari keberadaan Am dan Sd, yang diduga merupakan pemodal dan pemilik lahan.

“Saat ini kita sedang melakukan pencarian terhadap keduanya,”ujarnya.

Selain itu, sejumlah barang bukti turut diamankan. Diantaranya yakni sepeda motor untuk menarik sling, pipa untuk mengalirkan minyak, serta beberapa barang bukti lainnya.

“Tempat itu sudah kita pasang Police Line,”ungkapnya.

Pihaknya juga menegaskan bahwa akan terus melakukan pemberantasan terhadap aktivitas Ilegal Drilling di Jambi.

“Ini atensi pimpinan,”pungkasnya.

Sumber: Ampar.id

Gubernur Jambi serahkan Bantuan senilai 700 juta untuk Korban Kebakaran CNG Sarolangun

Merdekapost.com - Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris berkesempatan menyerahkan bantuan senilai 700 juta untuk korban kebakaran di Desa Tendah, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, Rabu (1/12/2021).

Gubernur Jambi didampingi oleh Bupati Sarolangun H. Cek Endra, Ketua beserta anggota DPRD Kabupaten Sarolangun, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jambi Hapis Hasbiallah, Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jambi, dan OPD terkait lainnya serta Anggota DPRD Kab. Sarolangun dari Dapil IV .

Dalam kesempatan ini, Gubernur Jambi menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan beliau mengunjungi lokasi kebakaran.

"Atas nama pribadi, saya memohon maaf yang sebesarnya kepada warga desa Tendah khususnya warga CNG atas keterlambatan saya mengunjungi lokasi kebakaran ini," ujar Al Haris

Beliau juga mengatakan Pemerintah Provinsi Jambi akan menyumbangkan dana sebesar 700 juta untuk korban kebakaran di desa Tendah.

"Kami dari Pemerintah Provinsi Jambi nantinya akan menyerahkan bantuan sebesar 700 juta dan beberapa kebutuhan mendasar lainnya untuk meringankan beban korban kebakaran di desa Tendah ini, dengan rincian 600 juta berasal dari Pemerintah Provinsi, 50 juta dari Baznas, dan 50 juta dari CSR Bank 9 Jambi, bantuan lainnya berupa beras dan kebutuhan rumah tangga lainnya." jelas Al Haris.

Gubernur juga menjelaskan, nantinya akan ada bantuan bedah rumah yang berasal dari Program Dumisake.

"Tahun 2022 ini Program Dumisake akan mulai berjalan, nantinya Camat Cermin Nan Gedang bisa mengalokasikan bantuan bedah rumah dari Program Dumisake untuk membantu korban kebakaran ini," tutupnya. (064)

Komitmen Iklim Presiden Cina Harus Segera Diterapkan dengan Mengevaluasi Proyek PLTU Batu Bara di Sumatera

Proyek PLTU batu bara di Sumatera saat ini yang sudah beroperasi ada 33 pembangkit dengan kapasitas sebesar 3.566,5 MW dan 16 pembangkit sebesar 4.450 MW yang sedang direncanakan RUPTL 2020-2029. Dari data tersebut, Cina mendominasi sebagai aktor utama pendana di balik PLTU tersebut.

Beberapa contoh nyata keberadaan PLTU batu bara yang sudah memberikan dampak buruk terhadap lingkungan yaitu Sumsel 1 di Sumatera Selatan, Nagan Raya di Aceh, Teluk Sepang di Bengkulu, Jambi 1 di Jambi, Pangkalan Susu di Sumatera Utara.

Sejak beroperasinya PLTU tersebut, tingkat kerusakan lingkungan dan dampak terhadap masyarakat mulai dirasakan.

Sumiati Surbekti selaku Direktur Srikandi Lestari mengatakan dampak PLTU batu bara Pangkalan Susu Sumatera Utara adalah menyempitnya ruang tangkap nelayan karena aktivitas angkutan batu bara melalui jalur laut yang menyebabkan turunnya pendapatan nelayan hingga 70%. Ditambah lagi dampak terhadap kesehatan, masyarakat banyak menderita gatal-gatal, paru hitam serta tingginya warga yang menderita ISPA akibat abu sisa pembakaran batu bara.

PLTU batu bara Teluk Sepang di Bengkulu telah membuang limbah cair ke laut tanpa izin dan menyebabkan kematian biota laut. Menggusur tanam tumbuh milik petani untuk tapak proyek, pengangkutan batu bara melanggar aturan dan ketidakpatuhan terhadap dokumen yang dibuatnya sendiri.

Indira Suryani, ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang juga menambahkan bahwa dampak PLTU batu bara juga dirasakan oleh warga di Sumatera Barat. Ada dua PLTU yang sudah beroperasi yaitu PLTU Ombilin dan PLTU Teluk Sirih. PLTU Ombilin yang berada di Desa Sijantang Koto, Kota Sawahlunto, sudah sejak lama menyemburkan abu racun FABA dalam jumlah yang mengerikan. Itu terjadi ketika alat penangkap abu rusak dan tidak diperbaiki hingga sekarang. Hal tersebut menyebabkan seluruh abu sisa pembakaran batu bara keluar dari cerobong dan menghujani warga dengan abu beracun.

Tidak hanya itu, Indira menyampaikan bahwa abu bawah sisa pembakaran (bottom ash) ditumpuk sampai membentuk gunung di dekat PLTU hingga mengalir ke sungai ketika hujan. Direktur LBH Padang menyatakan pemerintah Cina tidak mendanai proyek PLTU manapun baik di Indonesia maupun di muka bumi.

Begitu juga di Jambi. Hardi Yudha Direktur Lembaga Tiga Beradik mengatakan di PLTU Semaran Kabupaten Sarolangun sudah berdampak kepada kesehatan warga seperti batuk, sesak nafas bahkan penyakit kulit. Apalagi akan ada pendirian PLTU Jambi 1 dan 2 dengan kapasitas 2x300 MW yang akan berdampak buruk terhadap warga seperti kehilangan ruang hidup, kemiskinan jangka panjang, buruknya situasi lingkungan, konflik horizontal. Kami meyakini dampak PLTU batu bara relatif sama di setiap wilayah yang ada di Sumatera.

Pagi ini, Jejaring Sumatera Terang untuk Energi Bersih (StuEB) mendapatkan kabar baik bahwa Presiden Cina berjanji tidak akan membangun PLTU batu bara baru di luar negeri.

Presiden Xi Jinping menyampaikan komitmen tersebut dalam debat umum sidang ke-76 Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada 21 September 2021.

Ia menyatakan bahwa Cina akan berusaha untuk mencapai puncak emisi karbon dioksida yang dilepaskan sebelum tahun 2030 dan mencapai karbon netral sebelum tahun 2060 dengan cara meningkatkan dukungan untuk negara berkembang lainnya dalam mengembangkan energi hijau dan rendah karbon serta tidak akan membangun proyek PLTU batu bara baru di luar negeri.

Ali Akbar Ketua Kanopi Hijau Indonesia yang juga merupakan konsolidator gerakan Sumatera Terang untuk energi Bersih (STuEB) mengatakan bahwasanya komitmen Xi Jinping cukup memberi angin segar dalam rangka melawan krisis iklim global.

Petani kehilangan tanah, anak-anak terpapar abu, konflik horizontal, pencemaran sungai yang terjadi sebagai dampak langsung dari PLTU sumatera, dengan pernyataan ini dapat dikurangi. Namun tidak semerta-merta, pernyataan yang masih dalam bentuk komitmen ini akan direalisasikan. Untuk itu penting bagi kami di sumatera untuk menjaga komitmen ini sampai ke level operasional di lapangan.

Narahubung :

Olan Sahayu (Kanopi Hijau Indonesia) : 085832649417

Sumiati Surbekti (Srikandi Lestari) : 081237179660

Indira Suryani (LBH Padang) : 081374355712

Hardi Yuda (LTB) : 082379585728

Sumber :

https://estatements.unmeetings.org/estatements/10.0010/20210921/AT2JoAvm71nq/KaLk3d9ECB53_en.pdf

https://amp.cnn.com/cnn/2021/09/21/world/un-climate-change-speeches-intl/index.html

Demo di Kejagung, Massa Desak Jaksa Beberkan Peran Cek Endra Terkait Kasus IUP Batu Bara Sarolangun

Merdekapost.com – Massa yang tergabung dalam LSM Mappan, menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kejaksaan Agung, Senin (24/5/2021). Dalam aksi tersebut, massa menuntut pihak Kejagung segera menyampaikan hasil pemeriksaan Bupati Sarolangun, Cek Endra, terkait kasus IUP batu bara di Sarolangun.

Prabowo Hadi, Sekjen LSM Mappan mengatakan, agar hasil pemeriksaan Cek Endra segera diungkap ke publik. Karena hal itu, bukan sebuah rahasia.

Berikut video demo di Kejagung hari ini, Senin (24/5/2021) :

https://youtu.be/rdcjI4odbH8

“Kita mempertanyakan kapasitas dan kapabilitas Bupati Sarolangun diperiksa, sebagai saksi, kepala daerah atau ada kemungkinan saksi naik menjadi tersangka,” sebutnya, kepada pemayung.co (partner media ini).

Prabowo juga menyebutkan, pihaknya juga meminta agar Kepala Kejaksaan Agung RI melalui jaksa muda bidang tindak pidana khusus bukan hanya memanggil 3 orang saksi dari pihak swasta saja. Termasuk menetapkan 5 orang tersangka.

Namun, Kejagung juga diminta memeriksa pejabat dari dinas terkait dan Bupati Sarolangun yang diduga terlibat dengan kasus jual beli saham batu bara tersebut.

“Segera tuntaskan kasus ini, agar masyarakat segera tahu apa keterlibatan Bupati Sarolangun dalam kasus ini,” tegasnya.

Untuk diketahui, kasus IUP Batu bara dan jual beli saham di kabupaten Sarolangun seluas 400 hektar ini, diduga telah merugikan negara lewat PT Indonesia Coal Resources (ICR), anak perusahaan BUMN PT Aneka Tambang (Antam).

Kerugian negara ditaksir mencapai Rp 91 miliar.(*)

Sumber: Pemayung.co

Dinilai Kasus Besar 2017, Hari Ini Kejagung Akan Gelar Perkara Kasus IUP Batu Bara Sarolangun

Dinilai Kasus Besar 2017, Hari Ini Kejagung Akan Gelar Perkara Kasus IUP Batu Bara

Merdekapost.com – Kejaksaan Agung tampaknya tak main-main dalam menyidik dugaan kasus korupsi saat proses jual-beli saham Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batu Bara Sarolangun, Jambi. Hari ini, Kamis, 29 April 2021, Kejaksaan Agung akan melakukan gelar perkara terkait kasus tersebut.

"Kita majukan ekspose di Kamis (29/4) ini," kata Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung), Febrie Adriansyah seperti dilansir Alenia.id pada Kamis, 29 April 2021.

Febrie Adriansyah mengatakan, kasus IUP Batu Bara Sarolangun merupakan satu besar pada tahun 2017. Kasus itu adalah salah satu dari 16 kasus yang mangkrak dan menjadi pembahasan serius oleh Kejaksaan Agung.

Febrie menyebut, kasus tersebut telah diteliti kembali oleh penyidik, dan masih dianggap layak untuk dilanjutkan sampai ke tahap persidangan. Pasalnya, kasus itu menyebabkan kerugian negara cukup besar.

"Batu bara Antam (PT Antam) di Jambi memang termasuk tunggakan yang akan kami selesaikan," ucap Febrie.

Berliku dan Panjang

Kasus Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batu Bara di Sarolangun memang cukup panjang. Memakan waktu 12 tahun lebih atau satu setengah windu, sejak berita acara penyelidikan Satgasus P3TPK Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung dikeluarkan pada 19 September 2008 silam.

Saat itu, tim yang menyelidiki kasus tersebut diketuai oleh Lila Nasution SH MHum. Tim menyimpulkan bahwa telah ditemukan adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian izin Usaha Pertambangan (IUP) Bupati Sarolangun kepada PT Sarolangun Bara Prima, PT Tamarona Mas International dan PT Citra Toba Sukses Perkasa yang berhubungan dengan pengambilalihan IUP Batu Bara dengan cara membeli saham PT Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT Indonesia Coal Resources (anak perusahaan PT ANTAM Tbk) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp91,5 miliar.

Sehingga berdasarkan fakta perbuatan yang telah diuraikan di atas, Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Proses Pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batu Bara seluas 400 hektar di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi dari PT Citra Tobindo Sukses Perkasa kepada PT Indonesia Coal Resources (anak perusahaan PT ANTAM Tbk) telah memenuhi primer pasal 2 ayat (1) subsider pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada tahun 2008 itu pula, Cek Endra sebagai Bupati Sarolangun turut diperiksa oleh Tim dari Kejagung tersebut.

Pada 7 Januari 2019 barulah Kejaksaan Agung menetapkan 6 tersangka dalam kasus IUP batu bara tersebut. Adapun enam orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu yakni Matlawan Hasibuan selaku Komisaris PT Tamarona Mas Internasional,

BM selaku Direktur Utama PT Indonesia Coal Resources, MT selaku pemilik PT RGSR, Komisaris PT Citra Tobindo Sukses Perkasa, ATY selaku Direktur Operasi dan Pengembangan, AL selaku Direktur Utama PT Antam, dan HW selaku Senior Manager Corporate Strategic Development PT Antam.

Kasus ini baru dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum pada 24 Maret 2021 lalu. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Febrie Adriansyah mengatakan penyidik Kejagung sudah menggandeng tim audit lain untuk menghitung nilai kerugian negara, sebagai salah satu syarat untuk melimpahkan berkas perkara korupsi PT Antam ke JPU.

Menurutnya, penyidik sudah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak tiga tahun lalu untuk menghitung nilai kerugian negara, tetapi sampai saat ini belum ada laporan terkait nilai itu.

“Kemarin itu kan sudah mau tahap satu ya, tetapi penuntut umum minta agar disertakan kerugian negaranya menggunakan auditor lain tidak apa-apa di luar BPK dan BPKP,” katanya pada Rabu, 24 Maret 2021.

Febrie memastikan perkara tindak pidana korupsi PT Antam tersebut bakal dituntaskan secepatnya, sehingga tidak ada lagi perkara yang mangkrak di Kejagung. “Kami akan usahakan selesaikan tunggakan kasus secepatnya,” katanya. (*)

Kasus Korupsi Izin Batu Bara yang Seret CE, Ini Perkembangan Terbarunya

Ilustrasi Tambang Batu Bara

Merdekapost.com - Pada Kamis 22 April 2021 kemarin, tim jaksa penyidik Kejaksaan Agung kembali memeriksa tiga saksi pada kasus IUP (Izin Usaha Pertambangan) Batu Bara di Sarolangun, yang libatkan nama Cek Endra (CE) selaku Bupati Sarolangun.

Rilis pers yang disampaikan Kejagung langsung di situs resminya kejaksaan.go.id link nya klik disini, dijelaskan bahwa Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung, memeriksa 3 saksi yang terkait Kasus Jual Beli Saham Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara di Kabupaten Sarolangun.

Ke tiga saksi itu ialah, HW selaku Staf Geomin PT Antam Tbk, EMDP selaku Unit Geomin PT Antam Tbk periode 2014-2017 dan K selaku Kepala Divisi Akuntansi dan Anggaran PT Antam Tbk periode 2012-2013.

Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberi keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana kasus jual beli Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara di Kabupaten Sarolangun.

Pemeriksaan saksi dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan tentang pencegahan penularan Covid-19, antara lain dengan memperhatikan jarak aman antara saksi diperiksa dengan Penyidik yang telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap.

"Serta bagi saksi wajib mengenakan masker dan selalu mencuci tangan menggunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah pemeriksaan," terang Kejagung lewat rilis persnya.

Untuk diketahui, sekian banyak saksi telah diperiksa atas kasus dugaan kongkalikong pembelian saham IUP Batu Bara di Sarolangun ini. Termasuk Cek Endra sendiri selaku Bupati Sarolangun kala itu.(*)

Dua Nama Penting dalam Pusaran Kasus Korupsi Batubara Sarolangun

Merdekapost.com - CE (Cek Endra) dan Matlawan Hasibuan (MH), terlibat pusaran kasus dugaan korupsi Izin Usaha Batubara (IUP) Batubara di Sarolangun, Rp 91,5 miliar. Perkembangan terbaru, kasus ini sudah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung pada Rabu 24 Maret 2021 lalu.

Dilansir laman Ampar.id, dalam perkara itu, tim penyidik Kejagung telah menemukan bukti ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT Antam saat membeli tambang di daerah Jambi.

Tim penyidik Kejagung juga telah menetapkan tersangka antara lain mantan Direktur Utama PT Antam berinisial AL, Direktur Utama PT Indonesia Coal Resources berinisial BM, Komisaris PT Citra Tobindo Sukses Perkara sekaligus Pemilik PT RGSR berinisial MT.

Tersangka lainnya adalah Direktur Operasi dan Pengembangan PT Antam berinisial ATY, Senior Manager Corporate Strategic Development PT Antam berinisial HW dan Komisaris PT Tamarona Mas Internasional berinisial MH.

Penelusuran Ampar.id, MH adalah inisial dari Matlawan Hasibuan. Ia merupakan Komisaris PT Tamarona Mas Internasional. Dan Matlawan, juga diketahui adalah salah seorang penyandang dana Cek Endra pada Pilgub Jambi 2020 lalu.

Dikonfirmasi Ampar.id, Matlawan Hasibuan enggan berkomentar. Ditelpon, Matlawan tak menolak menjawab via ponsel. Sementara, dikirimi pesan singkat, juga enggan berkomentar.

Terpisah, Bupati Sarolangun Cek Endra, juga enggan menanggapi konfirmasi dari Ampar.id. Dihubungi di nomor ponselnya 0811-74****, Cek Endra tak menyahut kontak media ini. Begitupun ketika dikirimi pesan singkat via whatsapp, CE juga tak merespon.

Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi izin tambang batubara ini, pada tahun 2008 lalu, negara ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp 9,5 miliar.(*)

Baca dari sumber langsung, Ampar.id

Kasus yang Seret Direktur PT Tamarona Mas Indonesia Segera Dilimpahkan ke JPU

Jambi|Merdekapost.com - Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah siap melakukan pelimpahan berkas perkara atau tahap satu terkait kasus tindak pidana korupsi PT Antam ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Febrie Adriansyah mengatakan penyidik Kejagung sudah menggandeng tim audit lain untuk menghitung nilai kerugian negara, sebagai salah satu syarat untuk melimpahkan berkas perkara korupsi PT Antam ke JPU.

"Kemarin itu kan sudah mau tahap satu ya, tetapi penuntut umum minta agar disertakan kerugian negaranya menggunakan auditor lain tidak apa-apa di luar BPK dan BPKP," tuturnya, Rabu (24/3/2021).

Febrie memastikan perkara tindak pidana korupsi PT Antam tersebut bakal dituntaskan secepatnya, sehingga tidak ada lagi perkara yang mangkrak di Kejagung.

"Kami akan usahakan selesaikan tunggakan kasus secepatnya," katanya.

Adapun dalam perkara tersebut, tim penyidik Kejagung telah menemukan bukti ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT Antam saat membeli tambang di daerah Jambi.

Sumber: Inilahjambi.com

Travel Ayu Alami Kecelakaan di Lintas Sarolangun-Merangin, Tidak Ada Korban Jiwa

Mobil Ayu Transport Alami Kecelakaan di Jalan Lintas Sarolangun - Merangin

Jambi, Merdekapost.com - Salah Satu mobil armada Ayu Transport jenis Toyota Hiace mengalami kecelakaan di jalan lintas Sarolangun-Bangko, Senin (18/1), sekira pukul 12:30 WIB dini hari.

Menurut Informasi yang berhasil dihimpun dari Sumber MSN, mobil yang jenis Hiace Silver Metalik bernomor plat BH 7053 RU ini bertabrakan dengan truk.

"Penumpang berjumlah tujuh orang, tidak ada korban jiwa" kata sumber yang enggan di sebutkan namanya, Senin (18/1) siang.

Sopir travel, lanjut sumber mengalami luka, "satu penumpang mengalami patah tulang dan terkena serpihan kaca, sementara enam penumpang lainnya mengalami luka ringan," ungkap dia.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa naas tersebut. "Semua korban yang mengalami luka dilarikan di salah satu Rumah Sakit di Bangko," pungkas sumber.

Saat di konfirmasi awak media, Direktur PT Ayu Transpor HUSRIL melalui WhatsApp sampai berita ini di turun kan belum ada balasan. (ald)

Belasan Rumah di Desa Pulau Pandan, Sarolangun Terancam Longsor ke Sungai

Satu bangunan yang berada di pinggir Sungai Batang Limun. Belasan rumah di Desa Pulau Pandan RT 04, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun terancam ambruk ke sungai Batang Limun. (adz)

SAROLANGUN, MERDEKAPOST.COM - Belasan rumah di Desa Pulau Pandan RT 04, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun terancam ambruk ke sungai Batang Limun.

Sebab, gerusan air dan tidak adanya penahan tebing. Kondisi tebing berangsur-angsur runtuh, sedikit demi sedikit.

Warga RT 04 Pulau Pandan yang berada di pinggir sungai Batang Limun cemas dan ketakutan.

"Sayo selaku warga yang Terancam rumah Sayo longsor kesungai berharap pemerintah khusus dinas PUPR kabupaten Sarolangun ataupun PUPR propinsi Jambi untuk segera menangapi dan membangun beronjong penahan tebing," kata Zulkarnain, warga RT 04 Kecamatan Limun Desa Pulau Pandan, Jum'at (27/11/2020).

Rumah Zulkarnain di Desa Pulau Pandan hanya berjarak tiga meter saja, dari bibir sungai, dan beberapa warga juga senasib dengannya.( hza/sumber: tribunnews.com)*