Hasil Pleno Tingkat PPK, Suka-Hamdi Unggul 3 Persen

Selisih Suara 6.071 atau 3,87 Persen

MUARA TEBO, MP – Berdasarkan hasil pleno PPK yang digelar secara serentak hari Selasa (07/06), pasangan Sukandar-Hamdi berada diposisi teratas mengungguli lawan-lawannya yaitu Ridham-Eko dan Yopi-Sapto.

Berdasarkan hasil pleno tersebut pasangan Cabup-Cawabup Tebo yang diusung oleh Partai Golkar, PKS, PBR dan beberapa partai non parlemen ini unggul 3 persen diatas saingan kuatnya pasangan Yopi-Sri Sapto Eddy.

Suka-Hamdi berhasil mengumpulkan suara sebanyak 78.768 (50,06%), Ridham-Eko 5.890 (3,74 %) sementara Yopi-Sapto 72.697 (46,19 %) suara. Adapun selisih suara antara pasangan Suka-Hamdi dengan Yopi-Sapto adalah 6.071 atau sebesar 3,87 persen dari total surat suara sah 157.355.

Menyikapi hasil pleno PPK se Kabupaten Tebo ini, Sukandar selaku pemenang Pemilukada Kabupaten Tebo menyebutkan bahwa pihaknya ikhlas menerima hasil pleno tersebut dan menunggu hasil pleno KPUD Tebo yang akan digelar pada tanggal 10 Juni nanti.

“Kita menerima hasil ini dan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pemilihan ulang kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, dan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Tebo kami mengharapkan agar menjaga situasi yang kondusif ini hingga pada akhir tahapan pelaksanaan pemilukada ulang nantinya”

Sementara itu, kepada tim sukses dan simpatisan yang selama ini telah banyak berkorban baik moril maupun materil kami ucapkan terima kasih, mari kita jaga kemenangan ini dengan baik dan hindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pungkas Sukandar. (joe)

Sahlan : Besok Mulai Pleno di Tingkat PPK

"Pleno dilaksanakan Serentak di Seluruh Kecamatan"

MUARA TEBO, MP - Setelah selesai melakukan pleno di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), kini hasil pemungutan suara ulang pemilukada Tebo yang digelar 5 Juni kemaren akan diplenokan di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tebo menjadwalkan pleno di tingkat PPK akan digelar Selasa (7/6). Hal itu disampaikan oleh Ketua KPUD Tebo Sahlan Senin (6/6).

"Tadi ada PPK yang meminta menggelar pleno hari ini, tapi itu kami (KPUD) larang. Jadwal kita secara serentak pleno di PPK adalah besok," kata Sahlan.

Sahlan menegaskan supaya jangan terjadi gejolak di tingkat PPK pada pleno penghitungan suara di tingkat PPK nantinya. Dia mengaku telah meminta kepada pihak PPK untuk melakukan pleno sesuai dengan aturan yang ada.

"Kali ini kita tidak ingin ada PPK yang terlebih dahulu melakukan pleno," ucapnya. (joe)

Desk Pilkada Kesbangpolinmas Tebo, Suka-Hamdi Unggul 3 Persen

MUARA TEBO, MP - Hasil perhitungan akhir dari penghitungan cepat Desk Pilkada Kabupaten Tebo yang digelar oleh Badan Kesbangpolinmas, pasangan cabup/cawabup nomor urut 1 Sukandar-Hamdi (Suka-Hamdi) unggul tiga persen atas pasangan nomor urut 3, Yopi-Sapto.

Perolehan suara Suka-Hamdi 75.262 atau 49,5 persen sedangkan Yopi-Sapto urutan kedua dengan perolehan suara 71.090 atau sebesar 46,7 persen. Sementara pasangan nomor urut 2 berada di posisi ketiga dengan 5.747 suara atau 3,8 persen.

Dari data Desk Pilkada Kesbangpolinmas terakhir jumlah suara yang masuk 152.099 dari 207.598 mata pilih yang masuk DPT.

Perolehan Suara :

1. Suka – Hamdi = 75.262 (49,5 %)

2. Ridham - Eko = 5.747 (3,8 %)

3. Yopi – Sapto = 71.090 (46,7 %)

(joe/satria)

Suka Hamdi Unggul Sementara Lima Persen

Cabup Sukandar beserta isteri saat mencoblos

MUARA TEBO, MP - Penghitungan suara Pemilukada Tebo masih berlangsung. Bedasarkan dari quick count Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang dilakukan di posko pasangan Suka-Hamdi, pasangan nomor urut 1 unggul lima persen dari pasangan nomor urut 3 Yopi-Sapto.

Dari data yang diperoleh dari quick count LSI ini dari 93,20 persen suara yang masuk, nomor urut 1 Suka-hamdi memperoleh suara sebanyak 50,33 persen. Nomor urut 2 Ridham-Eko memperoleh suara 3,90 persen.

Sedangkan pasangan nomor urut 3 Yopi-Sapto yang pada pemungutan suara pertama pada 10 Maret dulu unggul, mendapat suara sementara sebesar 45,77 persen.

Informasi yg berhasil dihimpun media ini melalui Tim Sukses Suka-Hamdi, bahwa kemungkinan pasangan Suka-Hamdi untuk menang sangat besar, kendati suara belum seratus persen masuk, sebab berdasarkan hitungan secara manual, untuk suara yang belum masuk tersebut tidak bisa mempengaruhi persentase perolehan suara sementara ini, paling hailnya nanti sekiatr itu-itu juga, ungkap Timses No 1 itu. (joe)

Suka-Hamdi Unggul Sementara

Yopi dan Sukandar terlihat akrab dan berpelukan beberapa waktu

sebelum Pemilukada Tebo di gelar (doc.mp2011)

Suara Rimbo Bujang Jadi Penentu Kemenangan

MUARA TEBO, MP – Pasangan Cabup-Cawabup H.Sukandar, S.Kom, M.Si dan Hamdi, S.Sos, MM Unggul sementara pada perhitungan cepat (Quict Count) hasil Pemilukada Ulang Kabupaten Tebo yang berlangsung Minggu (5/6).

Berdasarkan hasil perhitungan sementara desk Pilkada Kabupaten Tebo versi Pemkab Tebo, Versi Manual dan versi Kepolisian hampir tidak ada perbedaan yang signifikan.

Suka-Hamdi yang bernomor urut 2 ini berhasil meninggalkan pesaing ketatnya pasangan Yopi Muthalib-Sapto Eddy yang bernomor urut 3 dengan selisih suara sementara 6.489 suara atau unggul 4,15%.

Pasangan nomor urut 1 berhasil unggul di 5 TPS sementara pasangan Yopi-Sapto (no 3) berhasil unggul di 7 TPS, namun, suara di 5 TPS yang dimenangkan oleh Suka-Hamdi mengalami perbedaan yang cukup banyak, sedangkan kemenangan Yopi-Sapto di 7 Kecamatan tidak menunjukkan perbedaan yang mencolok kecuali di Kecamatan Tebo Ulu.

Jumlah suara Berdasarkan data desk pilkada Pemkab Tebo hingga pukul 17.00 WIB sebagai berikut : Suka-Hamdi (no urut 1) memperoleh suara 78.623 (50,25%), Ridham-Eko 5.735 (3,66%), sedangkan Yopi-Sapto (no urut 3) 72.134 (46,09%), terdapat selisih suara 6.489 antara Suka-Hamdi dengan Yopi-Sapto. Jumlah pemilih 156.492.

Sementara itu, berdasarkan data perhitungan manual, Suka – Hamdi memperoleh suara 76.915 (50.18%), Ridham-Eko 4.669 (3,05%) dan Yopi-Sapto 71.682 (46,77%), terdapat selisih suara antara Suka-Hamdi dengan Yopi-Sapto sebanyak 5.233 atau 3,41 %. Jumlah pemilih 153.266.

Kemudian, dari data pihak Kepolisian, Suka-Hamdi memperoleh suara 76.745 (50,04%), Ridham Eko 5.455 (3,55%) dan Yopi Sapto 71.150 (46,39%) suara. Selisih suara 5.595. dari total mata pilih 153.350 suara sah.

Suka-Hamdi unggul di 5 kecamatan yaitu kecamatan rimbo bujang, rimbo ulu, rimbo ilir, tebo ilir dan tengah ilir sedangkan pasangan Yopi-Sapto unggul di 7 Kecamatan yaitu Kecamatan VII Koto, VII Koto Ilir, Tebo Ulu, Sumay, Serai Serumpun, Muara Tabir dan Tebo Tengah.

Data Desk Pilkada Kesbangpolinmas )Pemkab Tebo) :

1. Suka-Hamdi = 78.623 (50,24%)

2. Ridham-Eko= 5.735 (3,66%)

3. Yopi-Sapto = 72.134 (46,09%)

Data Perhitungan Cepat TJC Tebo :

1. Suka-Hamdi = 76.915 (50,18%)

2. Ridham-Eko= 4.669 (3,05%)

3. Yopi-Sapto = 71.682 (46,77%)

(joe)

Heboh, Photo Panas Syahrini Lagi Dugem....

PDIP Garap Dapil Dua, Demi Memenangkan Yopi-Sapto

MUARO TEBO – Bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kemenangan pasangan Calon Bupati (Cabup) dan Calon Wakil Bupati (Cawabup) nomor urut 3 Yopi Muthalib – Sri Sapto Edi (Yopi – Sapto) pada pemungutan suara ulang 5 Juni mendatang adalah harga mati. Ini diungkapkan oleh Ketua DPC PDIP Tebo, Wartono Triankusumo.

Dia mengatakan, sekarang ini PDIP dengan kekuatan penuh bersama partai koalisi pendukung pasangan Yopi – Sapto seperti Demokrat, PKPB, Hanura, Gerindra dan ditambah PKB yang terakhir telah menyatakan dukungan kepada Yopi – Sapto.

Koalisi ini sedang menggarap Daerah Pemilihan (Dapil) dua yang terdiri dari Kecamatan Rimbo Bujang, Rimbo Ulu dan Rimbo Ilir yang merupakan basis masa pasangan Cabup dan Cawabup nomor urut 1 Sukandar – Hamdi (Suka – Hamdi) yang diusung oleh Golkar, PKS, dan PBR.

“Kalau dalam Pemilukada 10 Maret lalu, kita akui untuk Dapil dua kita sedikit lemah. Berdasarkan evaluasi itu, kalau kemarin kita hanya kerahkan 70 persen kekuatan PDIP untuk garap dapil dua hanya mampu meraih 36 persen, sekarang ini PDIP dengan partai koalisi optimis bisa raih 50 persen suara dapil dua untuk Yopi – Sapto,” tukas Wartono kepada Posmetro Jambi, kemarin.

Salah satu alasannya, sebut ketua tim koalisi Yopi – Sapto ini, pasangan Yopi – Sapto mampu meraih target 50 persen suara di Dapil dua adalah pasangan Yopi – Sapto memenangkan Pemilukada Tebo yang lalu, meskipun akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

“Sebelumnya di Dapil dua ini, orang sudah yakin seratus persen Suka – Hamdi yang bakal menang. Namun pada kenyataannya tidak demikian, Kemenangan itu menjadi keuntungan bagi kita, urusan dibatalkan oleh MK itu urusan lain, yang jelas kemenangan itu sudah merusak dan menggangu psikologis massa Suka – Hamdi. Yang jelas sudah terbukti waktu itu, masyarakat menghendaki pasangan Yopi – Sapto menang,” katanya lagi.

Dengan bertambahnya dukungan dari Cabup nomor urut dua Ridham Priskap beserta PKB, memberikan kekuatan tersendiri bagi pasangan Yopi-Sapto, mengingat PKB yang sebagaian besar masanya adalah masa pesantren, diharapkan mampu meraup suara di pesantren yang ada di Rimbo Bujang untuk pasangan Yopi – Sapto.

“Kita optimis dari PKB mampu membulatkan suara massa di pesantren yang ada di Rimbo Bujang untuk mendukung dan memenangkan pasangan Yopi – Sapto. Begitu juga dengan bergabungnya Ridham dengan kita, untuk daerah aliran sungai Batanghari kita optimis akan mendongkrak perolehan suara kita. Khususnya di kecamatan Tengah Ilir dan Tebo Ilir, kita optimis bisa meraih 70 persen suara untuk aliran sungai Batanghari,” sebut wartono lagi.

Apakah dengan dikerahkannya kekuatan penuh untuk garap dapil dua yang disebut sebagai basis Suka – Hamdi justru akan melemahkan kekuatan Yopi – Sapto untuk daerah pinggiran aliran sungai Batanghari, Wartono hanya tertawa saja.

“Kita bukan menyerang basis massa Suka – Hamdi di Dapil dua, tapi kita hanya berupaya bagaimana Yopi – Sapto bisa menang untuk Pemilukada Bupati Tebo dan bisa meraih suara minimal 50 persen dari jumlah suara yang ada di Dapil dua itu.

Untuk aliran Batanghari juga menjadi prioritas utama kita dan kita optimis perolehan suara di sana juga akan mengalami peningkatan mencapai 70 persen. Sebab kita tidak ada pilihan lain kecuali Yopi – Sapto harus menang dalam pemungutan suara ulang nanti,” tegasnya.

Sementara itu perlu diketahui total suara keseluruhan yang berhasil diperoleh ketiga pasangan tersebut pada Pemilukada 10 Maret lalu, pasangan kandidat nomor urut 1 Suka-Hamdi memperoleh 74.436 suara, pasangan nomor urut dua Ridham-Eko mendulang 12.982 suara, dan terakhir pasangan kandidat nomor urut 3 Yopi-Sapto berhasil merebut 77.157 suara, dengan jumlah suara sah 164.575 suara dengan kemenangan Yopi – Sapto 2 ribu 770 suara atas pasangan Suka – Hamdi. (joe)

Kapolda Minta Semua Pihak Bisa Menahan Diri

Terkait Memanasnya Suhu Politik Menjelang Pemilukada Ulang

JAMBI – Tingginya suhu politik jelang Pilkada ulang di Kabupaten Tebo 5 Juni mendatang, mendapat sorotan dari Kapolda Jambi Brigjend Pol Bambang Suparsono.

Kapolda menghimbau agar semua pihak, baik calon yang akan bertarung dan para pendukung calon agar bisa menahan diri agar suasana di Kabupaten Tebo tetap kondusif.

‘’Mari kita bersama-sama menciptakan suasana yang aman dan damai. Ciptakan proses pemilihan umum yang jujur dan adil untuk memilih pemimpin Tebo periode lima tahun mendatang,’’ jelas Kapolda melalui Kabid Humas Polda Jambi AKBP Almansyah.

Selain itu, para Tokoh Masyarakat (Tomas), Tokoh Adat (Todat) dan semua masyarakat dihimbau untuk menjaga Kamtibmas di Kabupaten Tebo. ‘’ Pada hari H nanti, para pejabat utama, Pamen dan Pama Polda Jambi juga diturunkan hingga ke Polsek-polsek memantau pelaksanaan pesta demokrasi di Tebo,’’ tambah Almansyah.

Pilkada ulang ini sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) no 33/PHPU.D – IX/2011 yang mengabulkan permohonan pasangan Sukandar - Hamdi, untuk melaksanakan Pemilukada ulang di 668 TPS yang ada di 12 kecamatan dalam Kabupaten Tebo.

Gugatan ini diajukan pasangan Cabup dan Cawabup Sukandar – Hamdi (Suka – Hamdi) sebagai pemohon dan pasangan Cabup dan Cawabup Yopi Muthalib – Sri Sapto Edi (Yopi – Sapto) serta KPU Tebo sebagai pihak tergugat.

Pada Pilkada ulang ini, ada tiga pasangan yang akan bersaing, yaitu pasangan nomor urut 1 H Sukandar S Kom MSi dan Hamdi S.Sos MM, pasangan urut 2 H. Ridham Priskap SH, MH, MM, dan Eko Putra SH, M.Si dan pasangan ke 3 Yopi Muthalib BBA, MBA dan Ir H Sri Sapto Eddy MTP.

Polda Jambi sendiri bakal menambah personil pengamanan demi kelancaran dan keamanan pada saat pemungutan suara ulang. “Semua daerah kita anggap rawan, karena ini adalah pemungutan suara ulang dan kita perlu ekstra hati-hati dalam mengamankan pelaksanaannya nanti,” tukas Kabid Humas. (ald)

TOPPAN Menduga Proyek GNRHL Dishut Tebo Fiktif

MUARA TEBO, MP - LSM TOPPAN-RI DPD Tebo angkat bicara terkait proyek Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) tahun 2005/2006 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo yang diduga fiktif.

Direktur Eksekutif LSM TOPPAN-RI DPD Kabupaten Tebo M uchlisin Harahap Kamis (02/6) menyebutkan bahwa program ini menelan dana ± Rp. 500 juta untuk tiga kelompok tani Penampuian Indah Makmur yang berada didesa Muara Tabir Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo.

Sedangkan dalam kegiatan ini kelompok tani menyiapkan lahan seluas 90 Hektar yang rencananya akan ditanami karet sebanyak 90 ribu batang, durian 17 ribu batang dan duku 10 ribu batang.

Berdasarkan hasil investigasi LSM TOPPAN-RI ketiga kelompok tani yang diwakili oleh Gino,Yusak dan Lukman itu, mereka mengaku hanya menerima dana untuk penanaman saja sebesar 30 juta rupiah perkelompok tani dengan total jumlah untuk tiga kelompok tani ini sebesar Rp. 90 juta.

Untuk pengadaan bibit karet, durian dan duku para petani ketiga kelompok ini sama sekali tidak pernah menerima. M. Harahap menduga Pimpro pada waktu itu yang dijabat oleh Ir. Rahansi yang sekarang menjabat Kadis Pertanian Kabupaten Tebo telah melakukan penyimpangan dana GNRHL TA. 2005/2006 lalu dan konspirasi dengan Paiman yang juga merupakan salah satu staf camat dikecamatan tebo ilir. ungkapnya.

Kadis Pertanian Tebo Ir. Rahansi saat berusaha dikonfirmasi dikantornya sedang tidak berada ditempat begitu juga dihubungi via ponselnya tidak aktif.

Harahap menambahkan, “ada pun rincian anggaran dari 500 juta tersebut diantaranya biaya untuk tebang pancah dan imas sebesar Rp.17.000.000/Ha untuk lahan seluas 150 Ha, yaitu Rp. 255.000.000,- untuk saprodi atau obat-obatan dan lainnya Rp.1.600.000/Ha untuk lahan seluas 150 Ha berjumlah Rp. 240.000.000,- ditambah biaya administrasi sebesar Rp. 5.000.000,- sehingga Total anggaran dana ± Rp.500.000.000.-“ jelas Harahap.

Oleh karena itu, lanjutnya, Dinas kehutanan harus bertanggung jawab terkait program GNRHL Tahun anggaran 2005/2006 yang diduga fiktif dan gagal itu,”tegas Harahap. (her).

Warga Empat Desa Kembali Demo Ke DPRD Tebo

Terkait Sengketa Lahan dengan KUD Maju Bersama

MUARA TEBO, MP – Warga yang berasal dari empat Desa dalam kawasan Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo Selasa (31/5) kembali mendatangi DPRD Tebo dan menagih janji DPRD Tebo terkait penyelesaian sengeketa lahan antara warga empat desa dengan KUD Maju Bersama, dan sebelumnya warga juga telah pernah menggelar aksi serupa pada Selasa (24/5) yang lalu.

Ratusan Warga yang berasal dari Desa Napal Putih, Lubuk Benteng, Sekutur Jaya dan Desa Bukit Pemuatan Kecamatan Serai Serumpun itu datang ke Kantor DPRD Tebo yang terletak di Km.12 Jalan Lintas Tebo-Bungo sekitar pukul 11.00 WIB siang dengan mengendarai truk dan sebagian mengendarai motor.

Beberapa saat mereka menggelar orasi di depan gedung DPRD Tebo dan selanjutnya perwakilan dari warga diundang kedalam ruangan untuk melakukan hearing atau dengar pendapat antara MT. Azri, SH selaku Pengelola KUD Maju Bersama yang mengaku memiliki izin pengelolaan lahan HTR dari pemerintah, hadir juga pada kesempatan itu dari Dinas Kehutanan, Perkebunan dan dan Dinas Koperasi Kabupaten Tebo.

Dalam hearing tersebut warga mempertanyakan legalitas pendirian KUD Maju Bersama yang dkelola oleh MT. Azri, karena, menurut warga, KUD Maju bersama terbentuk jauh setelah warga menggarap lahan hutan produksi itu untuk lahan perkebunan karet masyarakat, sementara Koperasi tersebut mengantongi izin pengelolaan HTR (Hutan Tanaman Rakyat) dari pemerintah.

Menurut warga, Kami telah membuat kebun sebelum adanya Koerasi Maju Bersama, dan setelah tanaman karet kami besar dan sudah mulai bisa disadap, koperasi masuk dan meminta agar kami bergabung dan jika kami tidak mau bergabung maka kami akan diadukan ke Pengadilan dan Kepolisian Karena kami dituduh menyerobot lahan koperasi, sebenarnya siapa yang menyerobot dan siapa yang diserobot, Ungkap H. Fakhruddin selaku perwakilan warga.

Permasalahan warga ini menjadi perhatian khusus dari komisi II yaitu Popriyanto dan Ansori, menurut komisi II ada yang janggal didalam izin koperasi tersebut, karena menurutnya, pemerintah btelah membuat kebijakan dengan program HTR (Hutan Tanaman Rakyat) untuk memecahkan permasalahan penggarapan Hutan Produksi di Kabupaten Tebo.

“Izin untuk HTR bisa diajukan secara perorangan maupun secara koperasi, tetapi kenapa masyarakat yang sudah lebih dulu menggarap lahan itu disuruh bergabung dengan koperasi?”. Kata Popriyanto.

Menurut mantan Ketua Komisi II ini, Sebelumnya masyarakat di Desa Napal Putih telah mengajukan izin penggarapan hutan tersebut menjadi HTR dengan bernaung dibawah Koperasi Maju Bersama, akan tetapi anehnya setelah itu muncul pula Koperasi yang juga menggunakan nama KUD Maju Bersama dengan pengurus yang berbeda dengan kelompok tani sedangkan lahannya sama, ini yang perlu dicari kejelasannya, siapa yang memiliki izin, siapa yang menyerobot dan siapa yang diserobot” ungkap Popri.

Ansori, selaku Ketua Komisi II juga menilai ada yang aneh dengan sengketa lahan tersebut, menurutnya, HTR adalah solusi yang diberikan pemerintah agar masyarakat tidak terjebak dalam persoalan hokum, sebab sebelumnya warga yang menggarap HP (Hutan Produksi) sering berbenturan dengan hukum.

Ditegaskannya, “Kita akan cek bersama kelapangan untuk melihat pemberian izin keperasi maju Bersama ini”.

Sementara itu, MT. Azri, SH selaku Ketua KUD Maju Bersama menyebutkan bahwa koperasi yang dipimpinnya memiliki izin dari pemerintah dan telah berbadan hukum.

Azri juga menjelaskan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatakan jika masyarakat masih menolak maka akan diselesaikan secara hokum. “KUD ini mempunyai izin dari Bupati setelah mendapat persetujuan dari pihak Provinsi, kalau masyarakat tidak mau bergabung, maka kita akan ketemu di pengadilan”. Ungkap Azri menantang.

Azri juga langsung meninggalkan ruang sidang setelah sebelumnya sempat berdebat dengan Popriyanto dari komisi II, pada akhirnya hearing memutuskan akan membentuk tim investigasi yang terdiri dari DPRD, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perindagkop, Kepolisian, Kejaksaan dan masyarakat.

“Tim ini akan bergerak setelah Pemilukada Ulang yang akan digelar minggu 5 Juni, karena akalau sekarang suasananya tidak pas, karena nanti ada pula yang mempolitisir”. Ungkap wartono Trian Kusumo selaku pimpinan hearing. >>>HER

Selebaran Provokasi Berbau SARA Beredar di Rimbo

MUARA TEBO – Semakin hari jelang digelarnya pemungutan suara ulang pada tanggal 5 juni mendatang, suhu dan suasana politik di Kabupaten Tebo semakin memanas, setelah aksi demo dikantor Camat Rimbo Bujang, selasa lalu warga menemukan selebaran yang bersifat provokatif terhadap warga Rimbo Bujang.

Selebaran kertas berwarna biru yang berjumlah ratusan dan berserakan disepanjang jalan mulai dari Kampus STIT Al Falah hingga Studio Radio BNM Rimbo Bujang yang berisikan antara lain " Maaf........., Kursi Bupati Tebo Tidak Untuk Orang Rimbo," dan selebaran yang satu lagi bertuliskan " Warga Trans (Pendatang) Tidak Layak Jadi Bupati,".

Hampir setiap warga yang lewat di lokasi, heran melihat selebaran yang berserakan dan memenuhi tepi jalan dan membuat penasaran warga untuk mengambil dan membacanya dan setelah dibaca selebaran tersebut dibuang dan ada juga selebaran tersebut dibawa oleh warga setelah dibaca. Tentunya, warga bingung dan bertanya – tanya apa maksud dan tujuan dengan orang yang membuat selebaran itu.

Yanto salah seorang warga jalan Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang mengaku resah dengan adanya selebaran tersebut, dan dirinya mengaku heran kenapa aparat penegak hukum tidak segera mengamankan selebaran yang meresahkan dan berbau sara itu dan terkesan sengaja dibiarkan masyarakat membacanya.

"Yang kita sayangkan kenapa aparat penegak hukum dan pemerintahan yang ada di Rimbo Bujang terkesan membiarkan dengan sengaja selebaran tersebut berserakan agar dibaca masyarakat yang lewat, bukan dipunguti dan diamankan," tukasnya.(ald)

Ketua PPK Tebo Tengah dan Seluruh PPS dipecat

MUARA TEBO - Rekomendasi Panwascam tentang kinerja PPK dan PPS yang menjadi catatan Panwas pada Pemilukada 10 Maret lalu ditindaklanjuti KPUD Tebo. Setelah dilakukan evaluasi, KPUD memberhentikan ketua PPK Tebo Tengah dan seluruh anggota PPS.

Diketahui, pada Pemilukada 10 Maret lalu PPK Tebo Tengah melakukan suatu kejanggalan. Kotak suara dari suara kecamatan Tebo Tengah menghilang dari kantor KPUD Tebo sebelum dilakukan pleno penghitungan suara. Saat ditemukan, kotak suara berada di ruangan Sekretaris KPUD dengan kondisi terbuka dan tidak di segel.

Kejadian tersebut dilaporkan oleh tim sukses suka-hamdi kepada Panwas. Menindaklanjuti laporan itu, Panwas dalam rapat pleno memutuskan terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan PPK Tebo Tengah. Selanjutnya Panwas merekomendasikan KPUD untuk menindaklanjuti soal itu.

“Kita telah menindaklanjuti rekomendasi Panwas dengan melakukan evaluasi terhadap seluruh PPK dan PPS. Dan bagi PPK dan PPS yang bermasalah telah kita berhentikan,” ungkap anggota KPUD Tebo, Subirman kepada Wartawan.

Selain PPK Tebo Tengah, KPUD Tebo juga mengganti seorang PPS di kecamatan Tebo Ulu. Diketahui pada 10 Maret lalu PPS di Teluk Kasai Rambahan melakukan pencoblosan beberapa surat suara. Kejadian ini juga menjadi rekomendasi Panwas.

Untuk mengisi kekosongan sejumlah posisi tersebut, kini KPUD Tebo telah membuka pendaftaran nama untuk calon ketua PPK Tebo Tengah yang baru dan juga PPS. (ald)

Diprediksi Angka Golput di Tebo Meningkat

Libur Panjang Akan Turut Mempengaruhi

MUARA TEBO - Jumlah pemilih tetap yang tidak menggunakan hak suaranya dalam Pemilukada Tebo pada 5 Juni 2011 mendatang diprediksi akan meningkat dari jumlah pilkada sebelumnya. Pasalnya, sosialisasi terkait kegiatan tersebut kepada masyarakat di daerah itu sangat minim, baik oleh KPU Kabupaten Tebo, maupun oleh masing-masing pasangan calon kepala daerah yang akan dipilih dalam pilkada itu.

“Bisa jadi jumlah golput atau pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya akan meningkat dari sebelumnya. Sebab sosialisasi pilkada pada 5 Juni itu oleh KPU, maupun masing-masing pasangan sangat minim,” terang Ketua KPU Kabupaten Tebo, Syahlan Arfan, Kamis (26/5).

Menurut Syahlan, minimnya sosialisasi Pilkada Tebo oleh KPU karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh KPU, sehingga sosialisasi tidak berjalan maksimal. Dan hal itu cukup mengkhawatirkannya sebagai penyelenggara pemilu di daerah tersebut, karena akan berimbas secara signifikan terhadap meningkatnya jumlah warga yang golput.

Dijelaskannya, warga yang golput bisa jadi bukan karena alasan politis, tapi mungkin saja karena kealpaan waktu dan tempat pencoblosan, sehingga mereka lupa untuk hadir di TPS pada saat Pemilukada Tebo minggu 5 juni nanti.

Syahlan juga menghimbau kepada masyarakat supaya tetap datang ke TPS untuk mencoblos kandidatnya pada 5 Juni mendatang.

Selain alasan yang dikemukakan oleh Sahlan, libur panjang bagi para PNS yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo yang dimulai pada hari Kamis (2/05) hingga Minggu (5/05) juga akan berpengaruh, karena rata-rata PNS Tebo jika ada libur panjang seperti ini maka mereka akan meninggalkan Tebo baik untuk berlibur maupun mengunjungi keluarga yang berada di daerah lain. Ungkap salah seorang Pengamat. (ald)

Polisi Tambah Personil Amankan Pilkada Ulang Tebo

Aparat Kepolisian Siap all out mengamankan Pemilukada

Ulang Tebo 5 Juni nanti

MUARA TEBO - Semakin memanasnya suhu politik di Tebo jelang pemungutan suara ulang pada 5 Juni mendatang, pihak kemananan siap All Out mengamankan situasi. Ini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai gesekan serta manuver atau konflik horizontal.

”Untuk mengantisipasi terjadinya konflik horizontal, maupun vertical Polres Tebo akan menambah jumlah personil dari personil yang ada pada Pemilukada 10 Maret lalu, bahkan dipastikan seluruh Polres kecuali Polres Kerinci akan mengirimkan Personelnya,” ujar Kapolres Tebo AKBP M Arifin SIk melalui Kabag OPS Kristian Adi Wibawa Kamis lalu.

Ditambahkan Kabag OPS, pada Pemilukada 10 Maret lalu, jumlah personil yang diturunkan untuk mengawal jalannya Pemilukada adalah sekitar 500 an personel yang terdiri dari Polres Tebo, dari Polda Jambi, dari Polres Batang Hari, dan Polres Bungo, namun untuk pemungutan suara ulang 5 Juni nanti jumlah personil keamanan dari kepolisian sekitar 1.000 personel pengamanan.

Menurutnya 1.000 personel itu pun baru tertulis, belum lagi personel bantuan dari Polda yang tidak masuk dalam hitungan penambahan personel, yang sifatnya mengawasi. Jika masuk dengan Linmas seluruh personel pengamanan berjumlah 2.336 pengamanan, terdiri dari 1.336 Linmas dan 1.000 personel kepolisian.

Sedangkan untuk keamanan dari pihak TNI, kata Kabag OPS Polres Tebo baru meminta bantuan sekitar Satu Satuan Setingkat Kompi (SSK) dari Kodim.

Ia menegaskan, Polres Tebo siap bahu membahu bersama masyarakat dan element masayarakat Tebo mengamankan Pemilukada ulang ini agar berjalan lancar dan bebas hambatan.

"Kapolres tidak menampik jika Pemilu ulang ini akan berlangsung panas dan rawan terjadi konflik," ujarnya. (her/ijc)