New Normal, PKB Minta Pemerintah Serius Perhatikan 28 Ribu Pesantren

New Normal, PKB Minta Pemerintah Serius Perhatikan 28 Ribu PesantrenCak Imin didampingi Gus Yusuf Chudlori Ketua DPP PKB Bidang Pendidikan dan Pondok Pesantren (dok Radarbangsa/Labieb)

MERDEKAPOST.COM - Kebijakan pemerintah menerapkan pola hidup kenormalan baru (new normal) mendapat sorotan serius dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). PKB mendesak pemerintah serius memperhatikan kondisi puluhan ribu pesantren yang tentu juga bakal terimbas kebijakan tersebut.

Ketua DPP PKB Bidang Pendidikan dan Pondok Pesantren Yusuf Chudlori berujar, aspirasi tersebut terungkap saat Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar menggelar rapat virtual dengan pengurus DPP PKB dan dihadiri pula oleh Ketua Rabhithah Ma`ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU) Abdul Ghaffar Rozin.

Gus Yusuf juga menyatakan bahwa Cak Imin sudah berkomunikasi dengan sejumlah pimpinan Pondok Pesantren. Para pimpinan Ponpes menyatakan bahwa pendidikan di pesantren akan dimulai bulan Syawal ini, sehingga protokol Ne Normal mutlak diperlukan.

“Bahwa pondok pesantren akan mulai melaksanakan pendidikannya pada bulan Syawal ini. Tetapi keadaan masih belum kondusif. Protokol kesehatan di pondok juga masih perlu ditata,” papar Gus Yusuf.

Baca Juga: Sampaikan Amanah Gus Ami, DPC PKB Kerinci Distribusikan Sembako

Rencana dimulainya pendidikan di pondok pesantren itu, imbuhnya, berawal dari desakan para wali santri dan masyarakat kepada para kiai agar pesantren membuka kembali pendidikannya.

"Juga kekhawatiran akan kondisi santri akibat pengaruh buruk lingkungan, media sosial, dan televisi, akibat kontrol yang lemah," sebutnya.

Namun di sisi lain, lanjut Gus Yusuf, para kiai juga memandang persoalan dengan sangat bijak. Para kiai tidak ingin pesantren menjadi cluster baru covid-19. Terlebih kebijakan pemerintah belum memperbolehkan adanya kegiatan belajar mengajar di lembaga pendidikan.

Tercatat lebih dari 28.000 pesantren dengan 18 juta santri dan 1,5 juta pengajar serta jutaan masyarakat sekitar pesantren yang menggantungkan kehidupan ekonominya pada pesantren.

“Kondisi ini harus segera diantisipasi, ditangani dan dicarikan solusi oleh pemerintah pusat hingga daerah agar pesantren tidak mengalami kegamangan. Jika dibiarkan tanpa ada intervensi dan bantuan kongkrit dari pemerintah, pesantren dengan potensi sedemikian luar biasanya bagi perkembangan bangsa, bisa menjadi problem besar,” tegasnya.

Atas dasar itu, lanjut Gus Yusuf, kesiapan pesantren menjalankan kernormalan baru atau new normal harus betul-betul menjadi perhatian pemerintah. Karena sebagian besar kondisi sarana dan prasarana pesantren belum memenuhi standar kesehatan terlebih protokol covid-19.

Baca Juga: Cak Imin Bagikan 300 Ribu Paket Sembako dan Satu Juta Masker

Kebutuhan sarana prasarana itu meliputi, pusat kesehatan pesantren (Puskestren) beserta tenaga dan alat medis. MCK standar protokol covid -19, westafel portabel dan penyemprotan disinfektan.

"Termasuk APD (Alat Pelindung Diri), alat rapid test, hand sanitizer, dan masker. Kebutuhan penambahan lokal, ruang karantina, isolasi mandiri, ruang asrama, dan ruang kelas," terangnya.

Sumber : Radarbangsa.com / Editor : Heri Zaldi Alwi / Merdekapost.com