Menanam Pohon di Buku, Menebang Hutan di Realita

Menanam Pohon di Buku, Menebang Hutan di Realita

Dunia pendidikan kita hari ini sedang menghadapi paradoks yang cukup menyesakkan. Di satu sisi, kurikulum formal sudah mulai menyisipkan isu perubahan iklim dan keberlanjutan sebagai materi wajib, namun di sisi lain, realita di luar jendela kelas menunjukkan pemandangan yang bertolak belakang. Kita melihat sungai-sungai yang masih tersumbat plastik dan polusi udara yang mencekik kota-kota besar, seolah apa yang dipelajari di bangku sekolah hanya berhenti di lembar jawaban ujian tanpa pernah benar-benar mendarat dalam perilaku keseharian.

Masalah utama pendidikan lingkungan di Indonesia adalah kecenderungan kita yang terjebak pada literasi hafalan ketimbang internalisasi nilai. Berdasarkan data PISA, literasi sains siswa kita memang masih sering berada di bawah rata-rata global, yang dampaknya membuat kita gagap dalam menghubungkan teori ilmiah dengan krisis ekosistem yang nyata. Kita mungkin hafal definisi pemanasan global secara teks, tapi kita kehilangan kepekaan kritis untuk mempertanyakan mengapa pola konsumsi kita tetap destruktif. Pendidikan kita cenderung mengajarkan cara membuang sampah pada tempatnya, namun jarang sekali mengajak siswa untuk berpikir lebih jauh mengenai mengapa sampah tersebut harus diproduksi secara masif sejak awal.

Sisi kritis lainnya muncul ketika kita melihat kesenjangan antara narasi di ruang kelas dengan kebijakan publik di lapangan. Sangat sulit membangun kesadaran lingkungan yang kolektif jika anak-anak diajarkan mencintai pohon sementara mereka menyaksikan berita tentang deforestasi hutan primer yang terus berlangsung. Meski angka deforestasi sempat dilaporkan menurun, data dari Global Forest Watch tetap menunjukkan kehilangan tutupan pohon yang signifikan dalam dua dekade terakhir. Kontradiksi ini menciptakan sinisme di masyarakat; kesadaran lingkungan seolah-olah diposisikan sebagai beban moral individu, sementara pengawasan terhadap kerusakan ekologis skala besar oleh industri sering kali terasa tumpul.

Hal ini diperparah dengan krisis pengelolaan sampah yang belum menemui titik terang. Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) menunjukkan bahwa jutaan ton sampah kita setiap tahunnya tidak terkelola dengan baik, yang akhirnya menempatkan Indonesia dalam posisi yang memprihatinkan sebagai salah satu penyumbang plastik terbesar ke lautan. Di sini pendidikan lingkungan gagal karena kurangnya dukungan infrastruktur. Sekolah mungkin sudah mengajarkan pemilahan sampah, namun ketika sampah tersebut diangkut dan dicampur kembali di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), seluruh proses edukasi tersebut menjadi sia-sia dan kehilangan kredibilitasnya di mata generasi muda.

Refleksi ini terasa semakin mendalam tepat di Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2026 ini, yang mengusung tema "Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua." Jika kita bicara tentang "partisipasi semesta," maka keterlibatan kita tidak boleh lagi hanya sebatas upacara seremonial atau pameran kerajinan tangan dari barang bekas yang sering kali menjadi wajah proyek lingkungan di sekolah. Kita harus jujur bahwa pendidikan yang bermutu di tahun 2026 bukan lagi sekadar soal digitalisasi atau skor akademik, melainkan sejauh mana pendidikan mampu membentuk karakter yang resilien terhadap krisis iklim.

Tahun 2026, tantangan lingkungan kita bukan lagi prediksi masa depan, melainkan realitas harian yang mendesak—mulai dari ancaman krisis pangan akibat perubahan pola cuaca hingga target Net Zero Emission yang semakin dekat. Partisipasi semesta yang dimaksud haruslah menjadi gerakan akar rumput di mana sekolah berfungsi sebagai laboratorium hidup untuk solusi ekologis, bukan sekadar ruang kelas yang terkunci dari masalah sosial di sekitarnya.

Pada akhirnya, kita perlu mengubah paradigma agar pendidikan lingkungan tidak hanya menjadi "tempelan" kurikulum. Kita harus berani melirik kembali kearifan lokal masyarakat adat yang selama ini memiliki hubungan paling harmonis dengan alam tanpa perlu gelar formal. Kesadaran lingkungan yang sejati seharusnya lahir dari rasa empati dan keberanian untuk bersikap kritis terhadap sistem yang eksploitatif. Tanpa itu, peringatan Hardiknas tahun ini hanya akan menjadi pengulangan retorika. Kita tidak butuh lebih banyak penghafal jenis-jenis polutan; kita butuh generasi yang merasa sakit saat melihat alamnya dirusak dan memiliki daya untuk memperbaikinya.(*Randi Vitora)

Aktivis Kerinci Kritik Keras 'Lomba Selfie' Ala DLH di Tumpukan Sampah, Begini Klarifikasi Kadis LH

 

Aktivis Kerinci (Hitam Putih) Kritik Lomba Selfie Ala DLH di Tumpukan Sampah, Begini Klarifikasi Kadis LH.(Adz/Facebook Ant Black)

Kerinci, Merdekapost.com – Polemik terkait persoalan kebersihan di Kabupaten Kerinci kembali menjadi perbincangan publik. Setelah sebelumnya sorotan datang dari LSM PEDAS terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kerinci, kali ini kritik keras disampaikan oleh aktivis senior Kerinci, Zalmiyanto yang lebih dikenal dengan sapaan Anto Black.

Melalui unggahannya di media sosial, tokoh yang kerap dijuluki sebagai Pentolan Hitam Putih tersebut menilai respons DLH Kerinci terhadap persoalan sampah belum menyentuh akar permasalahan. Ia menyoroti munculnya kegiatan yang menampilkan lomba swafoto atau selfie di sekitar tumpukan sampah, sementara masyarakat justru menantikan langkah konkret untuk mengatasi persoalan kebersihan yang kian mengkhawatirkan.

Anto Black menyebut fenomena tersebut sebagai sebuah ironi. Menurutnya, ketika masyarakat membutuhkan solusi nyata dan cepat terhadap persoalan sampah, yang muncul justru kegiatan yang dianggap bersifat simbolik.

Baca Juga: Wako Alfin Luncurkan Rumah Singgah Lansia Juara di Sungai Penuh

“Dunia sudah terbalik. Dinas LH Kerinci lagi viral dengan lawakannya, sibuk mempertontonkan lomba selfie cantik di tumpukan sampah saat warga butuh solusi cepat,” tulisnya dalam unggahan tersebut.

Ia juga menilai bahwa persoalan sampah di Kerinci tidak akan pernah tuntas apabila daerah tersebut belum memiliki fasilitas pengolahan sampah yang memadai, seperti Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) atau Tempat Pemrosesan Sampah Akhir (TPSA).

Menurutnya, keberadaan fasilitas tersebut merupakan kunci utama dalam pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Tanpa infrastruktur yang jelas, berbagai program penanganan sampah dinilai hanya bersifat sementara.

Baca Juga: Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan 26 Orang Lainnya terjaring OTT KPK  

“Selagi tidak ada TPST atau TPSA, masalah sampah tidak akan selesai sampai kapan pun, sehebat apa pun teorinya,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti pola pengangkutan sampah yang dinilai masih kurang tertib. Ia mengingatkan agar armada pengangkut sampah dapat bekerja lebih profesional dan tidak menimbulkan persoalan baru, seperti sampah yang tercecer di sepanjang jalan.

Anto Black berharap pemerintah daerah dapat menangani persoalan sampah secara lebih serius dan terencana, sehingga tidak hanya menjadi sorotan publik, tetapi juga menghasilkan solusi nyata bagi masyarakat.

Tanggapan Kepala Dinas LH

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kerinci, Neneng Susanti, S.Hut., M.Si., memberikan klarifikasi terkait foto dirinya yang sempat ramai dibicarakan di media sosial. Dalam keterangannya kepada Media Andalas Group, ia menjelaskan bahwa foto tersebut diambil saat kegiatan survei dan identifikasi lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) liar.

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut dilakukan di sepanjang jalan nasional yang meliputi wilayah Gunung Kerinci, Kayu Aro hingga Bukit Kerman. Langkah tersebut merupakan bagian dari tahap awal program nasional “Asri” yang bertujuan memetakan titik-titik penumpukan sampah ilegal agar dapat segera ditangani.

“Identifikasi ini kami lakukan untuk melihat seberapa parah kondisi persampahan kita. Kami tidak hanya sekadar berfoto, tetapi sedang mencari solusi nyata agar persoalan ini tidak berlarut-larut,” ujarnya.

Baca Juga: Bantu Ringankan Beban Masyarakat, Polres Kerinci Gelar Gerakan Pangan Murah  

Sebagai tindak lanjut, sejak Jumat (13/3) pemerintah daerah telah menggerakkan Satgas Kebersihan Pra dan Pasca Idul Fitri. Kegiatan gotong royong massal dimulai dari wilayah Kayu Aro Barat dan Ujung Ladang, kemudian akan dilanjutkan ke Danau Kerinci Barat hingga wilayah Bukit Kerman.

Kegiatan tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah desa, tokoh adat, pemuda, hingga unsur TNI dan Polri.

Selain penanganan langsung di lapangan, DLH Kerinci juga tengah menyiapkan sejumlah langkah jangka panjang untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah. Di antaranya adalah program edukasi pemilahan sampah dari tingkat rumah tangga serta optimalisasi Instalasi Pengolahan Sampah Terpadu (IPST) yang direncanakan segera diresmikan oleh Bupati Kerinci.

Baca Juga: Wujud Kepedulian di Bulan Suci, Kapolres dan Wakapolres Kerinci Turun ke Jalan Berbagi Takjil

Tak hanya itu, pemerintah daerah Kerinci juga mengklaim telah memperoleh dukungan dari pemerintah pusat. Hasil audiensi dengan Menteri Lingkungan Hidup pada Februari lalu disebut menghasilkan komitmen bantuan sarana dan prasarana untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan penguatan fasilitas IPST di Kabupaten Kerinci.

Pemerintah daerah menegaskan bahwa persoalan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah, tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah saja. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan agar pengelolaan lingkungan di Kerinci dapat berjalan lebih baik dan berkelanjutan.(Adz)

Copyright © Merdekapost.com. All rights reserved.
Redaksi | Pedoman Media Cyber | Network | Disclaimer | Karir | Peta Situs