MERDEKAPOST.COM

Gawat! Ada Indikasi ASN Pemkab Tebo dan Muaro Jambi Terafiliasi Jaringan Teroris, Ini Penjelasannya

Pj Bupati Tebo, Vahrial Adhi Putra dan Kepala Kesbangpol Muaro Jambi, Kemas Ismail Azim. (Doc.Ist)

JAMBI - Empat orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemerintah Kabupaten Tebo di isukan terafiliasi dengan jaringan teroris.

Isu ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Hal ini disampaikan langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Tebo, Varial Adhi Putra, pada Senin, 15 Juli 2024 kemarin.

Varial mengungkapkan bahwa pihaknya baru saja menyelesaikan pertemuan yang membahas isu yang berkembang tersebut besama unsur terkait.

Pada pertemuan itu, kata dia, dilakukan sebagai respons terhadap isu yang diterima dari Densus 88 mengenai keterlibatan empat ASN pemkab Tebo tersebut masuk dalam jaringan teroris.

“Kami dapat informasikan dari Densus 88 bahwa ada empat ASN Pemkab Tebo yang terafiliasi teroris,” kata Pj Bupati Tebo Varial Adhi Putra.

“Keempat ASN tersebut sudah kita panggil untuk menjelaskan keterlibatan mereka dan langkah selanjutnya yang akan diambil,” kata Vahrial

Dari hasil pembicaraan dengan keempat ASN tersebut, mereka menyatakan kesiapan untuk berikrar setia kepada NKRI, namun kita akan terus memantau kelanjutan nya.

Ini merupakan langkah penting untuk menunjukkan komitmen keempat ASN tersebut terhadap negara dan membantah keterlibatan mereka dalam kegiatan terorisme.

Ikrar keempat ASN ini nantinya akan digabungkan dengan ikrar yang dilakukan di tingkat Provinsi, sehingga pelaksanaannya akan dilakukan secara serentak. “Ikrar NKRI nanti dilakukan secara serentak,” katanya.

Varial Adhi Putra menegaskan bahwa tindakan ini adalah upaya untuk memastikan bahwa ASN yang bertugas di Kabupaten Tebo benar-benar setia kepada negara dan tidak terlibat dalam kegiatan yang dapat merusak keamanan dan stabilitas.

"Kami ingin keempat ASN itu menunjukkan komitmen mereka kepada NKRI," pungkasnya.

Ternyata di Muaro Jambi Juga Ada, Ini Penjelasan Kesbangpol

Dua Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Muaro Jambi diduga terindikasi masuk dalam Organisasi Terlarang. Kedua ASN tersebut diketahui bekerja di Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi.

Kepala Kesbangpol Muaro Jambi, Kemas Ismail Azim saat dikonfirmasi mengatakan Kedua ASN yang diduga terafiliasi masuk dalam organisasi terlarang tersebut bekerja di Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muaro Jambi.

Lebih lanjut Kemas Ismail Azim menjelaskan kedua ASN tersebut diketahui masuk dalam organisasi terlarang saat Densus 88 anti teror melakukan penelusuran ke wilayah Kabupaten Muaro Jambi.

"Densus 88 sudah turun langsung ke tempat kita. Mereka mendatangi langsung ke tempat Dinas Dua orang tersebut bekerja dan menemui Kepala Dinas nya," ujarnya.

Kemas Ismail Azim mengatakan organisasi terlarang yang tersebut adalah NII (Negara Islam Indonesia) jaringan Panji Gumilang Pimpinan Pondok Pesantren Alzaitun.

"Saya ada mempertanyakan juga dengan Densus 88 terkait organisasi terlarang itu yang dimaksud itu, karna NII kan belum terdaftar di keputusan Presiden, yang masuk peraturan Presiden itu adalah HTI dan FPI. Ketika saya menanyakan kena NII ini dicari cari, mereka bilang karna sudah ada putusan dari pengadilan, hanya saja belum masukndalam keputusan Presiden tentang organisasi terlarang tersebut" jelasnya.

"Yang bertugas di Dinas Kesehatan sudah saya temui, saya tanya kenapa bisa masuk dalam organisasi NII, ibu itu mengakui bahwa anaknya memang sekolah di Pesantren tersebut, saya tanya ada tidak nyumbang untuk kegiatan NII ?, ibu itu mengaku tidak ada, dia hanya mengirimkan uang untuk keperluan sekolah anaknya dan menyumbang untuk pembangunan masjid. Itu yang dia sampaikan ke saya," ucap Kemas Ismail Azim.

Lebih jauh Kemas Ismail Azim menyampaikan jika nantinya benar kedua masuk dalam Organisasi terlarang maka langkah yang diambil adalah keduanya akan dibai'at kembali untuk setia kepada NKRI. Jika tidak mau, maka Sanksi terberatnya adalah bisa dipecat dari ASN.

"Yang dilakukan Densus88 saat ini sifatnya adalah pencegahan, bukan langsung penindakan," tandasnya.

Apakah ASN tersebut terafiiasi dengan jaringan teroris? Dirinya belum bisa memastikan.*

Editor : Fadlan / Sumber: Jambiindependent.co.id)

Selain Ahmadi-Fery, Ini 3 Pasangan Bacakada di Jambi yang Dapat Rekomendasi PKS

MERDEKAPOST.COM, JAMBI - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyerahkan surat keputusan (SK) rekomendasi untuk empat pasangan bakal calon kepala daerah (bacakada) di Provinsi Jambi, untuk maju Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak 2024, Senin (15/7/2024).

Empat bacakada yang mendapat rekomendasi, yaitu untuk Pilkada Merangin, Pilwako Sungai Penuh, Pilkada Tanjabtim dan Pilkada Tebo.

"InsyaAllah hari ini, Senin, 15 Juli 2024, penyerahan SK cabup-cawabup empat kabupaten," kata Mustaharuddin, Sekretaris DPW PKS Provinsi Jambi.

Di Pilkada Merangin, PKS resmi mengusung pasangan M Syukur-Abdul Khafidh Moein

Ketua DPW PKS Provinsi Jambi, Heru Kustanto, menyerahkan SK rekomendasi kepada Abdul Khafidh Moein.

Sementara M. Syukur tak dapat hadir karena ada acara keluarga di Merangin yang tak dapat ditinggalkan.

"Alhamdulillah dari proses yang kita sudah mulai dari bulan Mei hingga hari ini, kita sudah menyaring untuk Merangin bapak Syukur dan bapak Abdul Khafidh, dan hari ini kita serahkan SK dari DPP," kata Heru Kustanto, di kantor DPW PKS Provinsi Jambi.

Heru menjelaskan sejumlah pertimbangan yang diambil sehingga PKS menjatuhkan hati kepada pasangan Syukur-Khafidh.

Sampai saat ini, pasangan M Syukur-Abdul Khafidh Moein telah mengantongi SK dukungan empat partai politik, yaitu PAN, PKB, PKS dan NasDem untuk maju pemilihan.Total dari dukungan empat partai tersebut, Syukur-Khafid telah mengumpulkan 14 kursi DPRD Merangin dan sudah memenuhi syarat pendaftaran ke KPU.

"Alhamdulillah sampai saat ini PKS, PKB, PAN dan NasDem ini yang sudah ada di tangan," kata Khafidh.

Di Pilkada atau Pilwako Sungai Penuh, PKS mengusung pasangan Ahmadi Zubir dan Ferry Satria.

Petahana Ahmadi Zubir mendapat SK PKS karena menggandeng kader PKS yang merupakan Ketua DPD Sungai Penuh, Ferry Satria.

"InsyaAllah pada hari ini DPW PKS dapat amanah dari DPP PKS, menyerahkan SK kepada pasangan Ahmadi Zubir sebagai calon Wali Kota dan Ferry Satria sebagai calon wakil Wali Kota Sungai Penuh," kata Heru Kustanto.

Sementara itu, Ahmadi Zubir yang menerima SK bersama calon wakilnya Ferry Satria mengucapkan syukur atas SK rekomendasi yang diberikan oleh PKS. "Syukur kepada Allah SWT karena apa yang kami inginkan, apa yang kami idamkan Alhamdulillah sudah dikabulkan oleh Allah," ungkapnya.

PKS memiliki 3 kursi DPRD. Pasangan itu hanya tinggal menunggu SK dari PDI Perjungan yang juga memiliki 3 kursi untuk bisa berlayar dan memenuhi syarat pendaftaran ke KPU.

Mengingat Ahmadi Zubir yang merupakan kader PDI Perjuangan, telah mendapatkan rekomendasi dan jaminan.

"Dari 25 kursi di DPRD, kita sudah ada 6 kursi, jadi kondisi sekarang ini insyaAllah sudah dan kita kelebihan satu kursi," tuturnya.

Di Pilkada Tanjab Timur, PKS resmi mengusung pasangan Dilla Hikmah Sari-Muslimin Tanja.

Dilla dan Muslimin hadir secara langsung untuk menerima SK dari Ketua DPW PKS Heru Kustanto.

Dilla mengucapkan terima kasih kepada PKS yang telah memberikan kepercayaan kepada dirinya dan juga Muslimin Tanja untuk maju di Pilbup Tanjabtim.

"Kami berterima kasih semoga bersama-sama nanti ke depan membangun Kabupaten Timur, bersama sama berjuang karena semua yang maju pasti memiliki niat yang baik," ujarnya.

Dengan dukungan PKS, maka Dilla Hich dan Muslimin Tanja telah mengantongi 4 kursi dari PKS 1 kursi dan NasDem 3 kursi. Masih kurang 2 kursi untuk memenuhi syarat pendaftaran ke KPU.

Dilla mengaku akan ada tiga partai lagi yang dalam waktu dekat akan memberikan SK, yaitu PDI Perjuangan, Gerindra dan Golkar.

"Selain PKS ada NasDem, ada PDIP, insyaallah juga menyusul Gerindra dan Golkar," ujarnya seusai menerima SK dari PKS.

Di Pilkada Tebo, PKS resmi mengusung Agus Rubiyanto.

"Hari ini kami menyampaikan Surat Keputusan (SK) dari DPP PKS memutuskan bapak Agus Rubiyanto sebagai bakal calon Bupati Tebo periode 2024-2029," kata Ketua DPW PKS Provinsi Jambi, Heru Kustanto.

SK dukungan diterima langsung Agus. "Alhamdulillah sore hari ini, saya atas nama Agus Rubiyanto, saya diberi mandat, amanah untuk maju sebagai calon bupati dari PKS, untuk memenangkan pilkada di Kabupaten Tebo," ucapnya.

SK ini hanya untuk calonbBupati saja, karena Agus Rubiyanto belum memiliki calon wakil yang akan mendampinginya. "Ada beberapa kandidat, sekitar 4-5 kandidat yang sudah komunikasi, sudah ketemu, tinggal pematangannya lagi untuk tahap selanjutnya," ungkapnya. (adz)

FBI Sebut Penembakan Trump Sebagai Upaya Pembunuhan, Motif Belum Terkuak

Kandidat presiden dari Partai Republik dan mantan Presiden AS Donald Trump dibantu oleh personel Dinas Rahasia AS setelah tembakan terdengar saat acara kampanye di Butler Farm Show di Butler, Pennsylvania, AS, (13/7/2024) waktu setempat. (Foto: REUTERS)

FBI bersama aparat penegak hukum setempat mengadakan konferensi pers usai insiden penembakan dalam kampanye Donald Trump di Pennsylvania, Sabtu (13/7).

Pada awal konferensi pers, petugas lapangan FBI Kevin Rojek membenarkan bahwa insiden tersebut dianggap sebagai upaya pembunuhan.

“Malam ini kami mengalami apa yang kami sebut sebagai upaya pembunuhan terhadap mantan presiden kami Donald J Trump,” katanya, seperti dikutip dari BBC.

“TKP masih aktif,” tambahnya, seraya menunjukkan bahwa mereka memiliki sejumlah agen di tempat kejadian untuk menyelidiki insiden tersebut.

Secret Service tak hadir dalam konferensi pers.

Dinas Rahasia bergerak melindungi mantan Presiden Donald Trump saat terjadi penembakan saat kampanye di Butler Farm Show di Butler, Pennsylvania, 13 Juli 2024. (Foto: Reuters)

FBI belum dapat memperoleh informasi lengkap mengenai identitas penyerang dan motifnya.

Penembak tidak membawa dokumen identitas apa pun, sehingga petugas menunggu data DNA dan biometrik untuk melakukan identifikasi.

Pelaku telah "diidentifikasi sementara", namun pihaknya tidak memberikan nama atau rincian identitas apa pun.

Polisi baru akan bisa merilis nama tersangka penembak dalam beberapa jam ke depan.

Dalam konferensi pers tersebut, FBI mengatakan penegak hukum tidak mengetahui ada seseorang di atap gedung dekat tempat kampanye Donald Trump sampai terjadi penembakan.

Namun, aparat mengaku telah menanggapi beberapa laporan aktivitas mencurigakan terkait kejadian di kampanye tersebut.

Ketiga korban dalam kampanye tersebut – dua terluka dan satu tewas – adalah laki-laki dewasa.(*)

Trump Terluka di Wajah dan Telinga Akibat Penembakan saat Kampanye

Penembakan terjadi di lokasi kampanye Calon Presiden AS Donald Trump di Pennsylvania, Minggu (13/7) (Foto: Reuters)

Donald Trump terluka akibat penembakan yang terjadi saat dirinya kampanye di Pennsylvania, pada Sabtu (13/7). Secret Service memastikan bahwa capres Republik itu selamat.

Laporan kantor berita Reuters, penembakan terjadi saat Trump mulai berpidato. Dentuman tembakan terdengar kencang sampai Trump harus merunduk dari podium.

Trump Ditembak saat Kampanye

Secret Service langsung bergerak begitu terjadi penembakan dalam kampanye Donald Trump di B utler Farm Show di Butler, Pennysilvania, Sabtu (13/7/2024). (Foto: Reuters)

Secret Service kemudian mengerubungi Trump untuk melakukan penjagaan. Trump lalu terlihat mengangkat tangan ke atas.

Secret Service memastikan sang Presiden ke-45 AS itu selamat. Akan tetapi beberapa media di AS melaporkan terlihat darah di wajah dan telinga.

"Saat ini Secret Service sedang menginvestigasi dan informasi selanjutnya akan disampaikan jika sudah tersedia," kata Secret Service seperti dikutip dari Reuters.

Media CNN menyebut, Trump terluka namun belum diketahui seberapa parah lukanya.(*)

Rotasi 4 Kajari di Jambi: Kerinci, Sarolangun, Muaro Jambi dan Tanjabbar

JAMBI – Mutasi di lingkungan Kejaksaan Agung (Kejagung) mengakibatkan sejumlah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di Provinsi Jambi mendapat promosi dan rotasi ke jabatan baru.

Dilansir dari Jambilink, Pergantian beberapa pejabat Kajari dan Pejabat dilingkungan Kajati Jambi ini merupakan bagian dari upaya untuk menyegarkan dan meningkatkan kinerja institusi di berbagai daerah.

Kajari Sungaipenuh: Antonius Despinola, S.H., M.H.

Antonius Despinola, yang telah menjabat sebagai Kajari Sungaipenuh, kini dipromosikan menjadi Kepala Subdirektorat Laporan dan Pengaduan Masyarakat pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Antonius dikenal sebagai sosok yang tegas dan berintegritas tinggi. Rotasi ini dilihat sebagai bentuk apresiasi atas kinerjanya yang gemilang di Sungaipenuh. “Saya berterima kasih atas kepercayaan ini dan akan terus bekerja keras untuk menjaga integritas di posisi baru saya,” ujarnya.

Kajari Muaro Jambi: Kamin, S.H., M.H.

Kamin, yang sebelumnya memimpin Kejari Muaro Jambi, dipromosikan menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur, Jawa Barat. Kamin membawa pengalaman dan keahlian yang luas dalam menangani berbagai kasus di Muaro Jambi. “Rotasi ini adalah kesempatan untuk menerapkan pengalaman saya di tempat baru. Saya berharap dapat memberikan kontribusi maksimal di Cianjur,” katanya.

Kajari Tanjung Jabung Barat: Marcelo Bellah, S.H., M.H.

Marcelo Bellah mendapatkan promosi menjadi Kepala Subdirektorat Kepabeanan, Cukai, dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi, dan Ekseminasi Kejaksaan Agung Muda Bidang Pidana Khusus. Marcelo melihat mutasi ini sebagai tantangan baru untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang kepabeanan dan keuangan. “Ini adalah langkah maju dalam karier saya, dan saya siap menghadapi tantangan baru,” ujar Marcelo.

Kajari Sarolangun: Zulfikar Nasution, S.H., M.H.

Zulfikar Nasution dipromosikan menjadi Asisten Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Riau di Pekanbaru. Selama menjabat di Sarolangun, Zulfikar dikenal dengan komitmennya dalam menegakkan hukum dan keadilan. “Mutasi ini adalah peluang untuk memperluas cakupan kerja dan saya berkomitmen untuk menjaga standar tinggi di Riau,” kata Zulfikar.

Penggantian para Kajari ini juga mencakup penunjukan pejabat baru dengan latar belakang yang kuat dan kompetensi yang teruji. Misalnya, Sukma Djaya Negara, S.H., M.Hum., yang menggantikan Antonius Despinola, dikenal dengan kinerjanya sebagai Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang. Begitu pula dengan Heru Anggoro, S.H., M.H., yang menggantikan Kamin di Muaro Jambi, membawa pengalaman dari Kejaksaan Negeri Aceh Selatan.

Beberapa pejabat di lingkungan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi juga mendapat promosi jabatan baru.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jambi, Donny Haryono Setyawan, S.H., dipromosikan menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung di Bale Endah. Jabatan yang ditinggalkan Donny akan diisi oleh Yudi Prihastoro, S.H., M.H., yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur.

Selain itu, Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Jambi, Gloria Sinuhaji, S.H., M.H., diangkat menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto di Purwokerto. Gloria akan digantikan oleh Abdi Reza Fachlewi Junus, S.H., M.H., yang sebelumnya menjabat Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan di Bangil.

Mutasi ini didasarkan pada Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-IV-523/C/05/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan struktural PNS, yang ditetapkan pada tanggal 21 Mei 2024 dan ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan, Dr. Bambang Sugeng Rukmono.

Rotasi ini bukan hanya soal pergantian posisi, tetapi juga merupakan strategi untuk penyegaran dan peningkatan kinerja di lingkungan kejaksaan. Diharapkan, para pejabat yang baru dirotasi ini bisa membawa semangat baru dan inovasi dalam pelaksanaan tugas mereka.

“Kami yakin bahwa rotasi ini akan membawa manfaat besar dalam menjaga dan meningkatkan kinerja kejaksaan di berbagai daerah,” ujar Dr. Bambang Sugeng Rukmono, Jaksa Agung Muda Pembinaan.

Mutasi ini menunjukkan komitmen Kejagung untuk terus memperbaiki dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum di Indonesia, serta menjaga integritas dan profesionalisme dalam melayani masyarakat.(*)

Saling Unjuk Kekuatan, Darmadi dan Monadi Konvoi dan Kerahkan Massa Saat Daftar ke Partai

Monadi dan Darmadi sama-sama kerahkan massa dan simpatisan saat mendaftar di Partai Politik. (mpc)

MERDEKAPOST.COM, KERINCI – Tensi politik jelang Pilkada Kerinci 2024 mulai memanas. Dua bakal calon Bupati Kerinci dari Kerinci Mudik, Monadi Murasman dan Letkol (purn TNI) Darmadi saling unjuk 'kekuatan' simpatisan dan Massa Pendukung.

Hal itu mulai terlihat saat Pendaftaran Bacabup Monadi beberapa hari yang lalu, unjuk Massa dengan arak-arakan saat mengantar dirinya mendaftar ke PKB, Senin, 29 April lalu, Kemudian, Darmadi tak mau kalah, saat daftar ke Partai Nasdem pada Senin (06/05/2024), dirinya diantar ratusan mobil konvoi.

Berikutnya, Bacabup Monadi juga unjuk Massa saat mengantar dirinya saat mendaftar ke Partai Nasdem, PAN dan Gerindra pada Selasa (07/05/2024).

Kedua Bacabup yang berasal dari wilayah Siulak (Tanah Sekudung) ini pun menjadi perbincangan hangat masyarakat mulai dari Kedai kopi hingga group WhatsApp Kerinci.

Meski Satu Kursi, PKB Sungai Penuh Ramai Diincar Cawako

Buktikan Keseriusan Maju di Sungai Penuh, Alfin Resmi Daftar di 6 Parpol

“Kedua Bacabup Monadi dan Darmadi, saling memperlihatkan kekuatan massa, saat mendaftar, karena Kedua Bacalon ini sama-sama akan memperebutkan BH 1 DZ,”ujar salah seorang warga kabupaten Kerinci.

Menurut pemerhati Politik di Kerinci, Monadi dan Darmadi mulai unjuk kekuatan massa pendukung. Ini terlihat dari banyaknya iring-iringan massa saat mereka mendaftar di parpol.

“Saat mendaftar di parpol dengan diiringi Massa itu, saya kira keduanya sedang ingin unjuk kekuatan kepada publik, bakal calon manakah yang lebih banyak mendatangkan massa,” kata Hendri pemerhati politik Kerinci

Menurut dia, pendaftaran yang dilakukan oleh kedua bakal calon Bupati Kerinci dengan diiringi massa dengan tujuan membuktikan kandidat siapakah yang akan lebih mendapatkan daya tarik simpati parpol dan publik khususnya dibasis mereka. Apakah Monadi ataukah Darmadi.

“Tentu mata publik akan terpusat pada bakal calon yang mendaftar dengan membawa massa tersebut. Hal tersebut sangat menarik dan tentunya akan menjadi perhatian publik. Selain itu, hal tersebut akan menjadi daya tarik masyarakat utamanya yang belum menentukan pilihannya,”ujarnya.

Sementara itu, Pengamat Politik Jambi Dr Jafar Ahmad saat mintai analisanya dengan banyaknya massa yang mengantar Darmadi dan Monadi mengatakan bahwa, massa atau simpatisan yang mengantar Bacabup bisa menjadi salah satu Indikator dalam pemenangan.

“Ya, itu harus bisa menjadi salah satu Indikator dalam kontestasi Pilkada,”ujarnya.

Munculnya Dua kandidat dari wilayah Siulak ini yakni Darmadi dan Monadi tentunya akan membuat suara Siulak pada Pilkada Kerinci nanti akan terpecah.

“Mungkin akan terkosentrasi ke kedua kandidat pada Pilkada Nantinya,”kata Jafar Ahmad, yang merupakan Doktor jebolan dari Universitas Indonesia dan juga owner Idea institute ini.(hza)

Cori Siska Daftar di PKB, Heri : Satu-satunya Balon Bupati Kerinci dari Kaum Perempuan yang Mendaftar

Cori Siska diwakili Tim keluarga dan beberapa orang Srikandi "Cori Siska menuju Kerinci 2024" secara resmi mengambil formulir pendaftaran di DPC PKB Kerinci sebagai Calon Bupati Kerinci. Minggu,28 | 04 | 2024. [MPC]

Kerinci, Merdekapost.com - Cori Siska, S.PdI secara resmi mendaftarkan diri sebagai salah Calon Bupati Kerinci 2024 di Desk Pilkada (Panitia Penjaringan Cakada) PKB Kerinci Minggu, 28 | 04 | 2024.

Cori diwakili Tim keluarga dan beberapa orang Srikandi "Cori Siska menuju Kerinci 2024" secara resmi mengambil formulir pendaftaran di DPC PKB Kerinci sebagai Calon Bupati Kerinci.

Disampaikan perwakilan dari keluarga, Kharijin, dengan mendaftarnya Ibu Cori di PKB, maka ini salah satu bentuk keseriusan beliau untuk maju dalam Pilkada Kerinci 2024 ini, oleh karena itu Kami sangat berharap bisa mendapatkan dukungan dari PKB

"kami sangat mengharapkan dukungan dari PKB sehingga bisa bersama-sama dengan partai lainnya supaya bisa mencukupi syarat untuk mendaftar di KPU". Harapnya

Dilanjutkannya, selain di PKB, kita juga akan mendaftar di Partai lain, di PPP, PKS, Demokrat, PDI Perjuangan" Ujarnya.

Afriadi Darmansyah Ketua Desk Pilkada DPC PKB Kerinci membenarkan bahwa Cori Siska telah mendaftar sebagai Balon Bupati Kerinci 2024 di Desk Pilkada PKB Kerinci.

"Iya, sore tadi sekitar pukul 16.00 WIB tim keluarga Ibu Cori datang ke kantor Bersama beberapa orang ibu-ibu tim srikandinya" Jelasnya

"Dijelaskan Afri, Sampai Saat ini sudah ada 7 orang yang mendaftar dan mengambil formulir di PKB".

Kemudian, lanjut Afri, mekanisme di PKB kali ini selain mendaftar langsung di DPC, kandidat atau calon juga bisa mendaftar secara online melalui sicakada.pkb.id.

Sementara itu, Heri Zaldi, Ketua DPC PKB Kerinci menambahkan bahwa setelah tahapan di tingkat DPC maka selanjutnya desk pilkada PKB Kerinci akan merekomendasikan ke DPW dan DPP.

Berita Terkait Lainnya:

Daftar di Penjaringan Cakada PKB Kerinci, Boy Edwar; Harapan Kami PKB Bisa Bersama Golkar

Juwanda Resmi Ambil Formulir Bakal Calon Bupati di DPC PKB Merangin

Barulah nantinya dilaksanakan Fit and proper test atau di PKB disebut UKK (Uji Kelayakan dan Kapatutan) dalam hal ini dilaksanakan di DPP PKB, dan baru setelah itu akan dikeluarkan rekomendasi.

"Dengan mendaftarnya Ibu Cori Siska, maka di PKB sampai sejauh ini hanya beliau yang merupakan Calon dari perwakilan kaum Perempuan". Ungkap Ketua DPC.

"Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Cori dan Tim atas kepercayaan beliau kepada kami, dan desk Pilkada PKB selanjutnya akan meneruskan berkas pendaftaran ini ke DPW dan DPP baik secara online maupun berkas soft copynya".Pungkas Ketua.(rud)

PDIP Siap Bantu PPP di MK, Hasto Sebut Jangan Sampai Partai Kabah Dihilangkan Sejarahnya

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengaku tak rela jika penyalahgunaan kekuasaan hingga menjegal PPP. (Foto TPN)

JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) memastikan mendukung penuh permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang bakal diajukan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

PDIP bahkan siap membantu sejumlah data. "Kami juga memberikan dukungan terhadap upaya PPP di dalam melakukan gugatan di MK. Tidak hanya bantuan spirit tapi juga data-data yang diperlukan PPP," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Jakarta

Adapun hal itu dilakukan lantaran PPP berdasarkan hasil rekapitulasi nasional dinyatakan tidak lolos ambang batas parlementer, padahal partai berlambang kabah itu merupakan partai bersejarah yang selalu lolos parlemen sejak tahun 1971 silam.

Dia pun mengaku tak rela jika penyalahgunaan kekuasaan hingga menjegal partai berlambang kabah itu. "Jangan sampai partai Kabah ini dihilangkan sejarahnya hanya karena mendukung Ganjar-Mahfud, ini sudah kebangetan," tutupnya.

Selain PPP, PDIP juga menjaga solidaritas terhadap partai pengusung Ganjar Mahfud lainnya seperti Partai Perindo dan Hanura.

Sebab, tambah dia, ada pergerakan masif untuk menghambat suara pendukung Ganjar dan Mahfud.

"Kami pernah menegaskan bahwa begitu masifnya operasi yang dilakukan untuk menghambat Ganjar-Mahfud dan kemudian suara-suara pendukung Ganjar-Mahfud, partai politik, semua dikecil-kecilkan," tutupnya.

( Sumber: iNews.id | Editor: Aldie Prasetya | Merdekapost.com )

PPP Gagal ke Senayan, Ini untuk Pertama Kali sejak Didirikan

Partai Persatuan Pembangunan (PPP). (Dok PPP/Istimewa)

Jakarta, Merdekapost.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk pertama kalinya tidak lolos ke Senayan atau gagal melalui ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

KPU telah merampungkan hasil rekapitulasi pada Rabu (20/3/2024), dari hasil tersebut PPP hanya mendapatkan 5.878.777 suara (3,87%).

Merujuk pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, disebutkan syarat parpol untuk lolos parlemen harus memenuhi ambang batas parlemen minimal 4%. dengan demikian PPP kekurangan sekitar 0,13 persen lagi untuk lolos.

Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Meski begitu, PPP memiliki sejarah yang tak boleh dilupakan. Berikut ini profil PPP.

Profil Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Partai Persatuan Pembangunan (PPP). (Dok PPP/Istimewa)

PPP merupakan partai yang dibentuk di masa Orde Baru sebagai bagian kebijakan fusi partai. Fusi partai adalah ide Presiden Soeharto untuk merampingkan partai-partai yang punya satu ideologis serupa.

Merujuk pada website resmi, PPP didirikan pada tanggal 5 Januari 1973 yang merupakan hasil Fusi atau gabungan dari empat partai berbasis Islam yakni Partai Nahdhatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Perti.

Partai ini dipelopori oleh KH Idham Chalid (Ketua Umum PB NU), H.Mohammad Syafaat Mintaredja (Ketua Umum Parmusi), SH, Haji Anwar Tjokroaminoto ( Ketua Umum PSII), Haji Rusli Halil (Ketua Umum Perti), dan Haji Mayskur (Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di DPR). Dengan hasil gabungan dari partai-partai besar berbasis Islam, maka PPP telah memproklamirkan diri sebagai "Rumah Besar Umat Islam".

Sejak berkuasa, Presiden Soeharto memang tak ingin ada banyak partai di Indonesia. Dia belajar dari era demokrasi terpimpin masa Soekarno saat keberadaan banyak partai terbukti tidak efektif. Saat itu, partai-partai yang ada malah saling menjatuhkan satu sama lain, sehingga stabilitas politik terganggu dan kebijakan negara tak terwujud.

Alhasil, Soeharto ogah masalah itu terjadi saat dia berkuasa. Maka, lahirlah ide fusi atau penyederhanaan partai.

Namun, ide tersebut tak langsung terwujud saat Soeharto berkuasa. Pada Pemilu pertama Orde Baru tahun 1971, semua partai apapun ideologinya masih bertanding. KPU pun menetapkan organisasi masyarakat, Golongan Karya (Golkar), memenangi Pemilu.

Baca: Ini 10 Parpol yang Gagal Lolos ke Senayan: PPP, PSI, hingga Hanura

Dalam perspektif pemerintah, kemenangan Golkar bukan berarti situasi bakal aman. Pasalnya, menurut Andre Feillard dalam NU vis a vis Negara (1999), di Senayan bakal ada banyak partai lain yang bisa mengganggu jalannya pemerintahan.

Atas dasar ini, pemerintah melakukan intervensi kepada partai-partai, termasuk partai Islam yang eksis sejak masa Soekarno dan mewakili kelompok Islam, antara lain:

Intervensi tersebut berupa ikut campur pemerintah mengatur sosok ketua umum partai dalam pemilihan terbuka. Pemerintah menempatkan orang kepercayaan untuk mensukseskan langkah fusi partai.

Singkat cerita, hasil dari intervensi itu sukses menggabungkan partai-partai Islam tersebut menjadi satu wadah bernama Kelompok Persatuan Pembangunan pada Oktober 1972. Penamaan ini juga diatur oleh Soeharto yang tak ingin kelompok partai Islam menggunakan nama "Islamis."

Kelompok Persatuan Pembangunan itulah yang kelak berubah jadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 5 Januari 1973. Selama Orde Baru berkuasa, PPP menjadi pilihan politik para tokoh Islam dan pendukungnya.

Selain PPP, kelompok lain yang terdampak fusi adalah golongan partai nasionalis, seperti Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) serta Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik. Mereka bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Beranjak dari sini, PDI, PPP dan Golongan Karya saling berebut suara di tiap pemilu Orde Baru. Tentu, kita mengetahui selama berulangkali Pemilu terselenggara, tetap saja pemenangnya Golkar, disusul PPP dan PDI.

Di era reformasi, suara PPP juga harus berjuang dengan sengit karena ketatnya persaingan antar partai. Suara PPP terus turun dari 11,33 juta pada pemilu 1999 atau 10,71% menjadi 6,32 juta pada pemilu 2019 atau 4,52%.

Banyaknya partai baru serta pergeseran ideologi dan tren elektoral membuat suara PPP turun. Puncaknya adalah pada 2024 di mana PPP tidak lolos ke parlemen karena suaranya di bawah threshold yang ditentukan.

Partai yang lahir pada 5 Januari 1973 merupakan salah satu partai politik yang ada di Indonesia. PPP merupakan hasil dari gabungan empat partai berbasis islam.

Partai politik yang tergabung adalah Partai Nahdlatul Ulama, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Islam Perti, dan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi).

Partai ini meresmikan diri sebagai “Rumah Besar Umat Islam” dengan menjadikan lambangnya yaitu Ka'bah sebagai asas Islam. Pada 1984 terjadi perubahan asas partai sesuai dengan keadaan partai politik yang berlaku saat itu.

Sayangnya, partai Rumah Besar Umat Islam yang sudah ada sejak 1971 tidak mendapatkan kesempatan untuk maju ke Senayan setelah menjalani serangkaian Pemilu 2024.(*)

Editor : Aldie Prasetya | Merdekapost.com

Soal Suara PSI Naik Drastis di Sirekap, KPU Sebut Foto C Hasil Plano Rujukan Utama

Anggota KPU RI Idham Holik (tengah) saat memberikan keterangan di Gedung KPU RI, Jakarta, Jumat (1/3/2024). (DOC/ANTARA)

Merdekapost, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI turut menanggapi kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) di Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) DPR RI, seperti tertera dalam laman berikut https://pemilu2024.kpu.go.id/pilegdpr/hitung-suara, yang diperbincangkan oleh warganet dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut Anggota KPU RI Idham Holik, rujukan utama perolehan suara tetap berdasarkan foto dokumen formulir Model C.Hasil Plano, meskipun angka yang tertulis dalam laman KPU berbeda.

"Data perolehan suara yang terdapat dalam foto dokumen formulir Model C.Hasil Plano adalah sumber atau rujukan utamanya. Itu adalah data perolehan suara yang ditulis langsung oleh kpps (kelompok penyelenggara pemungutan suara) yang disaksikan langsung oleh saksi peserta pemilu dan pengawas tps (tempat pemungutan suara) serta dipantau langsung oleh pemantau terdaftar," kata Idham saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Minggu.

Idham menjelaskan data perolehan suara partai politik di Sirekap dapat diverifikasi langsung oleh setiap pengaksesnya, sebab Sirekap menampilkan foto formulir model C.Hasil Plano.

"Sampai saat ini sudah ada 65,81persen tps untuk Pemilu Anggota DPR yang datanya sudah diunggah ke Sirekap. Data tersebut menampilkan foto formulir Model C.Hasil Plano yang dapat dicek atau diverifikasi," ujarnya.

Sementara itu, Idham mengatakan bahwa lembaganya belum melaksanakan rekapitulasi nasional untuk suara dalam negeri. Ia menyebut bahwa KPU RI baru melakukan rekapitulasi nasional untuk suara luar negeri.

"Hasil resmi perolehan suara peserta pemilu berdasarkan rekapitulasi berjenjang dimulai dari ppk (panitia pemilihan kecamatan), kpu kabupaten/kota, kpu provinsi sampai dengan KPU RI," kata dia mengingatkan.

Sebelumnya, pengguna akun media sosial X, @overgassedmk12, mencuit soal perbedaan suara PSI di Sirekap dan foto dokumen formulir Model C.Hasil Plano pada Sabtu (2/3), pukul 16.11 WIB.

"Karena banyak yang nemu kejanggalan suara PSI, akhirnya aku nyoba nyari sendiri di sekitaran Daerah Istimewa Yogyakarta.

TPS 020 Wonosari, Wonosari, Gunungkidul, D.I.Y Web KPU: 31 C Hasil: 5"

Cuitan tersebut hingga Minggu pukul 16.40 WIB telah disukai 11 ribu akun, dikutip 5 ribu akun, dan mencapai impresi sebanyak 892,3 ribu tayangan.

Adapun berdasarkan laman https://pemilu2024.kpu.go.id/pilegdpr/hitung-suara pada pukul 16.40 WIB, PSI memperoleh 2.403.316 suara atau 3,13 persen di Pileg DPR RI.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (dpt) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Selanjutnya, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.(*)

Berita Menarik Lainnya:

Mahfud Tegaskan Bakal Gugat Hasil Pilpres ke MK, "Kita Punya Bukti Kuat"

Lonjakan Suara PSI di Sirekap, YLBHI Desak KPU Tak Terlibat Praktik Kecurangan Pemilu

Politikus dan Pengamat Politik Soroti Lonjakan Suara PSI di Sirekap KPU, Bisa Menggelembung Dalam Waktu 1x24 Jam?

Bawaslu Kumpulkan Laporan Lonjakan Drastis Suara PSI, Beda Hasil pada Sirekap KPU dengan Foto C Plano

Anggota Bawaslu Lolly Suhenty. (Ist)

Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sedang melakukan kompilasi laporan terkait perbedaan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dengan foto dokumen formulir Model C Plano.

Hal itu diungkapkan anggota Bawaslu Lolly Suhenty di gedung KPU, Jakarta, Senin (4/3/2024), seperti dilansir Antara.

"Saat ini kami masih menunggu dari bawah. Informasi yang masuk kepada kami banyak sehingga dalam konteks ini Bawaslu melakukan kompilasi seluruh masukan," ujarnya.

Politikus dan Pengamat Politik Soroti Lonjakan Suara PSI di Sirekap KPU, Bisa Menggelembung Dalam Waktu 1x24 Jam?

Bawaslu, menurut dia, telah berkoordinasi dengan jajaran di bawah untuk melakukan pencermatan terkait rekapitulasi berjenjang yang sedang berjalan saat ini.

"Kami langsung turunkan lagi ke bawah untuk dilakukan pencermatan baik yang di kabupaten/kota atau yang sudah masuk provinsi, termasuk kami sendiri melakukan kompilasi supaya nanti begitu rekap nasional kami punya dokumen untuk melihat lagi, mencermati lagi," ujarnya.

Lolly memastikan, Bawaslu akan terus melakukan koreksi, termasuk dari tingkat kecamatan apabila ada temuan kesalahan.

"Begitu di kecamatan ada kesalahan proses rekapnya, ya, di kabupaten. Begitu sampai ke atas sehingga kalau ada dugaan ini, itu, bagi Bawaslu yang harus kami lihat adalah dokumennya," tuturnya.

Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie menilai penambahan suara PSI dinilai wajar karena terjadi saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024.

Dia pun mengingatkan semua pihak agar tidak tendensius menyikapi penambahan suara tersebut.

"Penambahan termasuk pengurangan suara selama proses rekapitulasi adalah hal wajar. Yang tidak wajar adalah apabila ada pihak-pihak yang mencoba menggiring opini dengan mempertanyakan hal tersebut," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (2/3/2024).

Berita Menarik Lainnya:

Ini Jawaban Jokowi Terkait: Suara PSI Meroket, Hak Angket, dan Isu Berlabuh ke Golkar

Presiden Jokowi memberikan keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, pada Senin, 4 Maret 2024, sebelum berangkat ke Melbourne, Australia. (Doc Ist | Tempo.co.id)

Jakarta | Merdekapost.Com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjawab pertanyaan awak media terkait suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang meroket di Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Jokowi juga menjawab pertanyaan soal hak angket dugaan kecurangan pemilihan umum atau Pemilu 2024 yang hendak digulirkan oleh kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Selain itu, Jokowi turut merespons terkait isu dirinya bergabung ke Partai Golongan Karya (Golkar). Berikut jawaban Jokowi seperti dilansir dari Tempo.co.

Suara PSI meroket

Pada Jumat siang, 1 Maret 2024, PSI mendapat 3 persen suara nasional berdasarkan real count KPU. Data real count pada situs KPU pukul 12.00 WIB menunjukkan PSI mendapat 3,01 persen suara atau sekitar 2.300.600 ribu suara. Perolehan ini berdasarkan 540.351 dari total 823.236 Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau 65.64 persen suara masuk.

Dalam selang waktu 24 jam setelah lonjakan suara. PSI memperoleh suara 0,12 persen. Data Sirekap pada 2 Maret 2024 pukul 13.00 WIB, memperlihatkan suara PSI bertambah 98.869.

Suara PSI bertambah dari 2.300.600 pada 1 Maret 2024 pukul 12.00 WIB menjadi 2.399.469 suara pada 2 Maret pukul 13.00 WIB atau sebanyak 3,13 persen.

Walhasil, meroketnya suara PSI yang dipimpin putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, memantik perhatian publik lantaran ditengarai adanya dugaan kecurangan dalam proses rekapitulasi suara. Jokowi mengatakan masalah kenaikan suara PSI merupakan urusan partai.

Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan atau M. Romahurmuziy curiga ada operasi yang dilakukan untuk meloloskan PSI dengan perolehan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen.

Menurut Romy, sapaan akrabnya, sebelum Pemilu 2024 dirinya sudah mendengar dugaan ada operasi pemenangan PSI yang dilakukan oleh aparat.

“Dengan menarget kepada penyelenggara pemilu daerah agar PSI memperoleh 50 ribu suara di tiap kab/kota di Jawa, dan 20 ribu suara di tiap kab/kota di luar Jawa,” ujar dia dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, dikutip Senin, 4 Maret 2024.

Berdasarkan informasi yang dia terima, operasi tersebut dilakukan dengan menggunakan dan membiayai jejaring ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin salah seorang menteri. Jejaring ormas itulah yang digunakan untuk mobilisasi suara PSI coblos gambar.

Juru Bicara DPP PSI Sigit Widodo mengklaim lonjakan suara PSI adalah hal yang wajar. Sigit menyebut lonjakan suara ini masih di bawah perhitungan internal PSI.

“Bisa saja data dari wilayah yang pemilih PSI-nya besar baru mulai masuk, sehingga normal saja terjadi lonjakan dalam satu waktu,” kata Sigit kepada Tempo, Sabtu 2 Maret 2024.

Sebaliknya, kata Sigit, penurunan bisa terjadi saat data masuk dari wilayah yang pemilihnya sedikit. Ia menegaskan bahwa Sirekap adalah data real count, bukan sampling, sehingga data masuk memang tidak harus selalu proporsional.

Jokowi hanya menjawab singkat terkait meroketnya suara PSI. Dia hanya menyerahkan awak media media untuk bertanya ke PSI dan KPU.

"Tanya ke partai (PSI), tanya ke Komisi Pemilihan Umum," kata eks Wali Kota Solo saat memberi keterangan di Lanud Halim Perdanakusuma pada Senin, 4 Maret 2024.

Hak angket

Rencana hak angket dugaan kecurangan pemilu awalnya digulirkan oleh Ganjar Pranowo. Usulan Ganjar itu disambut oleh para partai pendukung kubu calon Presiden dari Koalisi Perubahan Anies-Muhaimin, seperti Partai Kebangkitan Bangsa, Partai NasDem, dan Partai Keadilan Sejahtera.

Hak angket digadang-gadang dapat melakukan penyelidikan soal dugaan kecurangan pemilu penyelenggaraan pemilu, walau sejumlah pakar hukum menganggap hal itu tidak dapat mengubah hasil dari Pemilu 2024.

Jokowi sebelumnya mengaku tidak begitu mempermasalahkan rencana hak angket kecurangan Pemilu 2024 yang bergulir belakangan ini.

“Ya itu hak demokrasi, enggak apa-apa kan,” kata Jokowi ditemui usai Peringatan Hari Pers Nasional di Ancol, Jakarta Utara, pada Selasa, 20 Januari 2024.

Namun jawaban Kepala Negara itu hari ini agak berbeda. Dia mempersilakan pertanyaan tersebut diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR.

“Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR,” kata Jokowi, Senin, 4 Maret 2024.

Isu berlabuh ke Partai Golkar

Majalah Tempo, edisi 26 Februari-3 Maret 2024, mewartakan bahwa petinggi Golkar dan dua petinggi partai koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menyebut Jokowi berencana menguasai Partai Golkar.

Jokowi disebut-sebut berencana memimpin gabungan partai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka secara langsung.

Informasi itu disampaikan oleh sejumlah petinggi partai pendukung Prabowo-Gibran yang ditemui Tempo. Tujuannya, mengawal pemerintahan Prabowo dan Gibran, putra sulung Jokowi, sampai 2029.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespons isu jika Jokowi merapat ke partainya merupakan hal yang baik.

“Baik, bagus-bagus saja,” kata Airlangga, yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin lalu.

Ketika ditanya soal perbincangan Jokowi masuk Golkar, Airlangga mengatakan Presiden Jokowi merupakan tokoh nasional milik semua partai.

Dia juga menegaskan hal yang sama soal status Jokowi di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. “(Beliau) dimiliki semua partai,” kata Airlangga.

Ketika hal ini dikonfirmasi langsung, Jokowi tidak menyangkal maupun membenarkan isu tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa dirinya setiap hari masuk Istana.

"Saya setiap hari masuk Istana," kata Jokowi ditemui di Mabes TNI, kawasan Cilangkap, Jakarta Timur, pada Rabu, 28 Februari 2024.

Hari ini, Senin, 4 Maret 2024, Jokowi kembali ditanyakan oleh awak media terkait isu dirinya berlabuh ke Partai Golkar setelah tidak menjabat sebagai kepala pemerintahan. Lantas, apa jawaban Jokowi?

Eks Gubernur Jakarta, yang ditemani Panglima TNI Agus Subiyanto hingga Kapolri Listyo Sigit Prabowo, sempat berhenti sejenak mendengar pertanyaan itu. Jokowi hanya melempar senyum. Sementara Menteri Sekretaris Negara Pratikno kemudian bilang, “Pensiun saja belum, ditanya gitu.”

Berita Lainnya: Maju Pilkada 2024, Legislator Mundur, Bupati Cuti

( Editor : Aldie Prasetya | Sumber : Tempo.co.id )

Lonjakan Suara PSI di Sirekap, YLBHI Desak KPU Tak Terlibat Praktik Kecurangan Pemilu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep saat melakukan pertemuan di kawasan Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 3 Februari 2024. Presiden Joko Widodo meyakini PSI bisa mendapatkan kursi di DPR RI pada Pemilu 2024. (DOC | ANTARA )

Jakarta, Merdekapost - Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mengalami lonjakan suara yang cukup besar dalam perhitungan data Sirekap Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada periode 1-2 Maret 2024. Menanggapi hal itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendesak KPU untuk tetap profesional dan tidak terlibat dalam praktik kecurangan Pemilu.

Wakil Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Arif Maulana, yang juga tergabung dalam koalisi masyarakat sipil, menyatakan, KPU dan Bawaslu seharusnya menjaga marwah Pemilu dan bukan justru terlibat dalam permasalahan Pemilu.

"KPU harus profesional dan bertanggung jawab. Jangan jadi bagian masalah. Jangan sampai KPU malah terbukti jadi bagian dari praktik kecurangan Pemilu. Kalau sampai begitu ya rusak demokrasi kita," ujar Arif dalam keterangannya di Kantor KontraS, Jakarta Pusat, pada Senin, 4 Maret 2024.

Adapun kenaikan suara PSI secara drastis terjadi dalam selang waktu 24 jam pada periode 1-2 Maret 2024. Partai berlambang mawar itu memperoleh tambahan suara 0,12 persen setelah data Sirekap menunjukan ledakan suara pada Jumat.

Data Sirekap pada pukul 13.00 WIB, 2 Maret 2024, memperlihatkan suara PSI bertambah 98.869 selang 24 jam. Suara PSI bertambah dari 2.300.600 pada 1 Maret 2024 pukul 12.00 WIB menjadi 2.399.469 suara pada 2 Maret pukul 13.00 WIB atau 3,13 persen.

Arif juga menilai, praktik curang penggelembungan suara PSI ini tidak dapat dilepaskan dari dugaan intervensi Presiden Joko Widodo alias Jokowi. "Jokowi kan kampanye terang-terangan. Sementara dia bukan orang PSI, tidak pernah cuti. Saya kira praktik curang ini harus ditegakkan hukumnya," ucap dia.

Arif juga menyebut, pihaknya mendesak para anggota DPR agar menggunakan hak konstitusional mereka untuk membongkar kejahatan Pemilu dalam Pemilu 2024. Khususnya melalui penggunaan hak angket. "DPR harus menggunakan haknya untuk memproses hal ini," kata Arif.

Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Julius Ibrani, sebelumnya, mengungkap beberapa faktor yang menguatkan dugaan telah terjadi penggelembungan suara untuk PSI. Di antaranya adalah karena lonjakan suara itu terjadi saat data yang masuk di Sirekap KPU telah melewati 60 persen dari suara total.

Menurut Julius, fluktuasi data normalnya tidak terlalu tajam jika data yang masuk sudah melewati jumlah tertentu. Julius juga mencurigai faktor penghentian penghitungan suara manual di beberapa kecamatan dan penghentian Sirekap KPU yang dia sebut terjadi sejak 18 Februari 2024. “Sebab hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa Pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi,” kata dia.

Adapun Juru Bicara DPP PSI Sigit Widodo mengklaim lonjakan suara PSI adalah hal yang wajar. Sigit menyebut lonjakan suara ini masih di bawah perhitungan internal PSI.

“Bisa saja data dari wilayah yang pemilih PSI-nya besar baru mulai masuk, sehingga normal saja terjadi lonjakan dalam satu waktu,” kata Sigit kepada Tempo, Sabtu 2 Maret 2024.

( Editor : Aldie Prasetya | Sumber : Tempo.co.id )

Rektor Nonaktif Universitas Pancasila: Saya Punya Istri dan Anak, Bisa Bayangkan Sedihnya Mereka?

Rektor Universitas Pancasila berinisial ETH (72) saat jumpa pers dengan wartawan di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (29 | 2 | 2024). (Ist)

Merdekapost.com | Jakarta - Rektor nonaktif Universitas Pancasila berinisial ETH (72) mengaku, tuduhan pelecehan sek|sual yang ditujukan kepada dirinya membuat keluarganya sedih. “Bapak dan ibu sekalian, saya punya keluarga. Saya punya istri dan anak-anak yang sudah besar. Bisa dibayangkan enggak betapa sedihnya mereka,” kata dia saat jumpa pers di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (29/2/2024) lalu.

Tak hanya sedih, ETH mengungkap, keluarga kecilnya juga malu jika dirinya diperlakukan seperti ini. Pasalnya, selama 13 tahun menjabat sebagai rektor Universitas Pancasila, baru kali ini harga dirinya dijatuhkan.

“(Mereka) malu ayahnya diperlakukan seperti ini. Ini pembunuhan karakter,” tutur dia.

ETH menduga, ada oknum yang sengaja melakukan ini terhadap dirinya. Terlebih pemilihan rektor Universitas Pancasila yang baru akan segera dilakukan dalam waktu dekat.

“Memang saya cari-cari apa motif mereka sebetulnya. Tapi dugaan saya ini karena bertepatan dengan pemilihan rektor di Universitas Pancasila. Mereka pengin jadi rektor,” ungkap dia.

ETH mengaku menderita karena adanya isu ini. Terlebih, ia dituduh telah melakukan pelecehan saat usianya tak lagi muda.

“Yang paling menyedihkan adalah disaat usia saya yang sudah tidak muda, pengalaman ini muncul dan itu sungguh suatu penderitaan yang tidak bisa terbayangkan. Saya menderita karena tuduhan yang tidak mendasar,” imbuh dia.

Sebagai informasi, Rektor nonaktif Universitas Pancasila, ETH, diduga melakukan pelecehan terhadap dua staf kampus, RZ dan DF.

Dugaan pelecehan seksual yang dialami RZ terjadi setahun lalu, yaitu pada Februari 2023. Pada bulan yang sama saat RZ dimutasi ke pascasarjana Universitas Pancasila.

Sementara, dugaan pelecehan seksual yang dialami DF terjadi sekitar Desember 2023.

Kala itu, DF mengundurkan diri dari kampus lantaran ketakutan usai dilecehkan oleh sang rektor. Kuasa hukum korban, Amanda Manthovani menjelaskan bahwa kasus setahun lalu baru dilaporkan lantaran korban merasa ketakutan.

( Editor : Aldie Prasetya | Sumber: Kompas.com )

Jum’at Curhat Jelang Pemilu, Kapolsek Danau Kerinci Turun ke Desa Agung Kotim

MERDEKAPOST.COM – Bertempat di kantor Kepala Desa Agung Koto Iman (Kotim), Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci, Jumat (02/02/2024) BKTM Polsek Danau Kerinci bersama Kanit Binmas dan kanit patroli yang dipimpin Kapolsek Danau Kerinci melaksanakan kegiatan Jum'at curhat.

Dalam kegiatan itu, Kapolsek Danau Kerinci Berkunjung dan mendengar langsung curhat dari Kades dan para staf Kades, BPD tentang permasalahan yang ada di Desa masing-masing terutama saat ini beberapa hari menjelang dilaksanakannya Pemilu.

Kapolsek Danau Kerinci AKP Edi Mardi Siswoyo, S.E.,M.M menyampaikan “Beberapa hari lagi dilaksanakannya Pemilu, kedatangan kami ke Desa Agung tersebut untuk mendengar saran dan masukan dari masyarakat terhadap Polsek Danau Kerinci, selain itu juga membahas permasalahan mengenai keamanan dan ketertiban yang ada di Desa tersebut “imbuhnya.

“Kami berharap kepada semua masyarakat di wilayah hukum Polsek Danau Kerinci agar bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di desanya masing-masing pada pemilu nanti, mari bersama-sama kita sukseskan pemilu 2024 agar aman, nyaman, tertib dan sukses”. Harapnya.

Terpisah, Kepala Desa Agung Koto Iman Rengki Andika, mengatakan, Kapolsek berserta anggota sering turun ke lapangan untuk mendengar aspirasi masyarakat, beliau (Kapolsek) sosok yang tidak asing lagi ditengah masyarakat karena kedekatannya.

“Alhamdullilah, Kapolsek dan anggotanya rajin turun ke lapangan dan selalu mendengarkan aspirasi masyarakat, beliau sosok yang tidak asing lagi bagi kami dan dekat sekali dengan masyarakat “kata Rengki. (hza)

Setelah UGM, Giliran UII Nyatakan Sikap, "Kenegarawanan Jokowi Memudar"

Sivitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) saat menyampaikan pernyataan sikap Indonesia Darurat Kenegarawanan. Pernyataan sikap ini digelar di depan Auditorium Prof. K.H. Abdul Kahar Muzakkir, Kampus Terpadu UII Jalan Kaliurang Km 14, Kabupaten Sleman.

YOGYAKARTA | MERDEKAPOST.com - Setelah Universitas Gadjah Mada, giliran sivitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) menyampaikan pernyataan sikap "Indonesia Darurat Kenegarawanan".

Diketahui sebelumnya, sivitas akademika UGM menyampaikan petisi Bulaksumur yang berisi keprihatinan terhadap tindakan sejumlah penyelenggaran di berbagai lini. Mereka menilai ada hal-hal menyimpang dari prinsip-prinsip moral, demokrasi, kerakyatan, serta keadilan sosial.

Pernyataan sikap sivitas akademika UII digelar di depan Auditorium Prof. K.H. Abdul Kahar Muzakkir, Kampus Terpadu UII Jalan Kaliurang Km 14, Kabupaten Sleman, Kamis (1/2/2024).

Pernyataan sikap tersebut, diikuti oleh para guru besar, dosen, mahasiswa dan para alumni UII. Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Prof Fathul Wahid membacakan pernyataan sikap "Indonesia Darurat Kenegarawanan".

"Dua pekan menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, perkembangan politik nasional kian menunjukkan tanpa rasa malu gejala praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan," ucap Fathul.

Dia menyebut kekuasaan digunakan untuk kepentingan politik praktis sekelompok golongan dengan mengerahkan sumber daya negara. Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran.

"Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo," tuturnya.

Indikator utamanya adalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023.

Fathul mengatakan putusan yang proses pengambilannya sarat dengan intervensi politik dinyatakan terbukti melanggar etika. Bahkan membuat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, diberhentikan dari jabatannya.

"Gejala ini kian jelas ke permukaan saat Presiden Joko Widodo menyatakan ketidaknetralan institusi kepresidenan dengan membolehkan Presiden berkampanye dan berpihak," ucapnya.

Perkembangan termutakhir, distribusi bantuan sosial melalui pembagian beras dan bantuan langsung tunai (BLT) oleh Presidan Jokowi juga ditengarai sarat dengan kepentingan politik.

Bansos dinilai diarahkan pada personalisasi penguatan dukungan terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu.

Menurutnya, mobilisasi aparatur negara untuk kepentingan dukungan terhadap pasangan calon tertentu adalah tindakan melanggar hukum sekaligus melanggar konstitusi.

Presiden Bagi Beras, JK: Malu Kita, Itu Tugas Camat

"Situasi di atas menjadi bukti, Indonesia sedang mengalami darurat kenegarawanan yang bisa berujung pada ambruknya sistem hukum dan demokrasi," ujarnya.

Fathul mengatakan sivitas akademika UII menyerukan agar Presiden Jokowi kembali menjadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan dengan tidak memanfaatkan institusi kepresidenan untuk memenuhi kepentingan politik keluarga.(red)

Presiden Bagi Beras, JK: Malu Kita, Itu Tugas Camat

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla di program Info A1. (ist)

Merdekapost.com - Aksi Presiden Jokowi yang membagikan bansos atau beras Bulog belakangan ramai-ramai dikritik sejumlah pihak. Giat Jokowi yang juga kerap dihadiri menteri Koalisi Indonesia Maju pendukung Paslon 02 Prabowo-Gibran itu pun dinilai politisasi bansos.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mengatakan seharusnya bagi-bagi bansos bukan dilakukan presiden, melainkan menteri hingga camat.

"Kan malu kita," kata JK di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Kamis (1/2).

JK lalu menyinggung Jokowi yang sempat membagikan beras di depan Istana Kepresidenan Jakarta. Saat itu, Jokowi ditemani Erick Thohir bagi bansos kepada sopir ojol.

"Itu tugasnya Mensos, tugasnya camat," sambung dia.

JK mengingatkan, presiden punya tugas kenegaraan yang lebih penting. Selain itu, ia menilai bansos juga efektif bila dibagikan lewat pos.

"Nanti melupakan tugas-tugas lebih penting. Waduh. Kita dipilih mimpin. (Tugasnya) lebih tinggi dari itu (bagi bansos). (Tugasnya) lihat dunia bagaimana, Indonesia bagaimana," tandas dia.

Presiden Joko Widodo menyaksikan penyerahan bantuan paket sembako bagi para pengemudi ojek daring atau ojol di sekitar Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 13 April 2023.(ist)

Presiden Jokowi getol membagikan berbagai jenis bansos di berbagi daerah di Indonesia. Terakhir, Jokowi sepekan 'berkantor' di Jawa Tengah dan DIY.

Jokowi kerap ditemani sejumlah menteri, seperti Mendag Zulkifli Hasan saat membagikan bansos. Tapi tak ada lagi sosok Menteri Sosial Tri Rismaharini, padahal itu tupoksi kementeriannya.(hza)

Ratusan Emak- emak Siulak Mukai Siap Menangkan H Paizal Kadni

KERINCI - Dukungan terhadap calon Legislatif DPR RI nomor urut 4 dari PKB Dapil Jambi H Paizal Kadni terus mengalir.

Kali ini Ratusan emak-emak siulak mukai konsolidasi dan sepakat untuk menangkan H. Paizal Kadni, bertempat di rumah aspirasi H Paizal Kandi, Desa Dusun Baru Siulak, Kerinci selasa (23/1//2024).

Tokoh Perempuan Siulak Mulai, Lisnawati siap menyampaikan, bahwa bapak Paizal kadni adalah sosok yang agamis dan peduli dengan masyarakat Kerinci.

“Kita semua terharu dan bangga dengan sosok H Paizal kadni, yang berjuang untuk masyarakat Ibu, mari dukung penuh ke pak Paizal Kadni untuk duduk di senaya,” ucapnya.

Eka alumni PGRI sungai penuh satu angkatan 95 Paizal Kadni, mengatakan sesama alumni bangga dengan beliau, mari kita bersama berjuang dengan beliau, karena beliau adalah seorang pengusaha sukses yang telah membuka lapangan pekerjaan di kabupaten Kerinci dan siap mewakafkan diri berjuang untuk masyarakat kerinci di Senayan.

Tidak hanya itu, Joni Ferbrizal, alumni SMP negeri siulak angkatan 92 juga mengajak, bawah kami selaku teman sekolah sangat bangga dengan beliau, salah satu putra terbaik tanah sekudung kususnya kerinci umumnya yang harus kita dukung beliau telah menjadi pegusaha sukses dan berjuang untuk masyarakat.

“Kami sudah lama mengenal beliau, beliau orang yang baik menurut kami sangat wajar beliau mewakili kami duduk di DPR RI” ujar Joni Febrizal. (Hza)

Mantapkan Pilihan, Relawan Paizal Kadni Bukit Kerman Gelar Bimtek Saksi

H Paizal Kadni bersama Emak-emak dan relawan HPK di Desa Keluru Bukit Kerman (ist)

Kerinci, Merdekapost.com - Bertempat di kediaman Ibu Ernely Djalil Desa Keluru Kecamatan Bukit Kerman, H. Paizal Kadni, SE menghadiri acara silaturahmi dengan ibu-ibu dan juga Relawan HPK dan sekaligus melaksanakan Bimtek Saksi Pemenangan dan pendataan relawan pemenangan HPK.

Ibu Ernely yang merupakan salah seorang Caleg DPRD Kerinci dari Partai Kebangkitan Bangsa Dapil 5 sengaja mengundang H Paizal Kadni beserta relawan ke kediamannya di Keluru Kecamatan Bukit Kerman.

"Terima kasih Pak Haji Paizal yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di kediaman kami ini" Ujar Ernely.

Dalam sambutan singkatnya, H Paizal Kadni, kepada ibu-ibu dan Bapak-bapak serta relawan yang hadir mengucapkan terima kasih dan sangat berbangga bisa bersilaturrahmi secara langsung

"Saya secara pribadi mohon dukungannya, mohon bantuan dan do'anya sehubungan dengan niat saya maju sebagai salah satu calon anggota DPR RI dari Dapil Jambi dari Partai PKB Nomor urut empat".

"Insya Allah, jika tuhan menghendaki, dan saya ditakdirkan duduk di Senayan, saya tidak akan lupa untuk memperjuangkan aspirasi dari ibu-ibu, kita harus bersatu demi untuk pembangunan Kerinci secara utuh dan Jambi secara umum" Pungkasnya.

Berita Lainnya: Emak-emak dari Kemantan Hilir Silaturrahmi dengan Paizal Kadni

Kemudian acara dilanjutkan dengan Pendataan relawan HPK dan Bimtek untuk saksi-saksi pemenangan H Paizal Kadni di Bukit Kerman yang di pimpin langsung oleh Konsultan pemenangan HPK Hanggara Irham.

"Alhamdulillah, kegiatan berjalan lancar, dan bimtek ini sengaja kita lakukan, selain untuk mengetahui keberadaan relawan dengan pendataan berbasis aplikasi, kita juga berharap agar mereka tahu dan paham dengan aplikasi pemenangan yang kita terapkan"

Bacaan Lainnya:

Dukungan Semakin Mengalir, H Paizal Kadni Silaturrahmi dengan Warga Muak Bukit Kerman

Peduli Sesama, Relawan Paizal Kadni Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Tebo, Warga; Kami Tak Mengenal Beliau, Tapi Beliau Peduli dan Membantu Kami

"endingnya nanti, lanjut Hanggara, Relawan pemenangan HPK siap untuk mengikuti Pemilu 2024". Pungkasnya. (hza)