Prabowo Minta Kebut, RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas

Prabowo Minta Kebut, RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas.(ist)

 

Jakarta, Merdekapost.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kini telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. 

Hal tersebut terjadi setelah Baleg DPR menggelar Rapat Evaluasi Prolegnas 2025 bersama Menteri Hukum dan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU). 

"Terdapat tiga RUU yang diusulkan untuk masuk ke dalam perubahan kedua Prolegnas RUU prioritas 2025, yaitu satu RUU tentang Perampasan Aset," kata Ketua Baleg DPR Bob Hasan di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025). 

Selain tentang perampasan aset, dua RUU lainnya adalah RUU tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan RUU tentang Kawasan Industri. 

Baca juga: 

Kabar Pergantian Kapolri Berhembus Kencang, "Reformasi Polri Tidak Sekadar Ganti Kapolri"

Bob mengatakan, ketiga RUU itu tetap menjadi RUU inisiatif DPR sehingga tidak lagi perlu diperdebatkan.

"Jadi, perampasan aset tidak ada lagi perdebatan di pemerintah atau apa, tapi di DPR, dan itu masuk ke 2025," ujar Bob. 

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan, pemerintah setuju dengan usulan Baleg DPR agar RUU Perampasan Aset masuk Prolegnas Prioritas 2025. 

"Pemerintah setuju apa yang menjadi usul inisiatif DPR terkait tiga RUU tadi untuk masuk dalam evaluasi Prolegnas 2025," kata Supratman. 

Supratman kemudian berterima kasih kepada Baleg DPR RI karena memasukkan RUU itu dalam Prolegnas Prioritas 2025. Menurutnya, pemerintah sebenarnya sudah siap untuk mengusulkan RUU Perampasan Aset masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025. 

"Hari ini kita harus memberi apresiasi yang luar biasa kepada DPR karena memenuhi janji mengambil alih draf penyusunan RUU tentang Perampasan Aset. Nanti naskah akademik maupun materi RUU-nya boleh kita sharing nanti," ujar Supratman. 

Prabowo minta dikebut 

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan, surat presiden (surpres) rancangan undang-undang (RUU) Perampasan Aset sudah diajukan ke DPR pada era Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi). Tepatnya pada 2023, saat itu Mahfud MD merupakan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). 

"Seperti kita ketahui RUU ini kan sebenarnya sudah diajukan pada masa pemerintahan Pak Jokowi pada tahun 2023 yang lalu," ujar Yusril usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri dan Ketua Lembaga/Komisi di Kemenko Kumham Imigrasi, Senin (8/9/2025). 

"Dan dalam surat presiden juga sudah menunjuk pada waktu itu Menteri Menko Polhukam Pak Mahfud dan Menteri Pak Yasonna Laoly Menkumham pada waktu itu, untuk mewakili presiden membahas RUU ini. Hanya sampai sekarang RUU itu belum dibahas oleh DPR," sambungnya. 

Kini, Yusril mengungkap bahwa Presiden Prabowo Subianto ingin RUU Perampasan Aset segera dibahas oleh DPR. Permintaan untuk membahas RUU Perampasan Aset juga sudah disampaikan Prabowo kepada Ketua DPR Puan Maharani. Baca juga: Yusril: RUU Perampasan Aset Sudah Diajukan ke DPR Sejak Era Jokowi "Karena itu, Pak Prabowo menegaskan juga kepada Ibu Puan Maharani supaya DPR segera mengambil langkah membahas RUU ini," ujar Yusril. 

"Mudah-mudahan pada tahun yang akan datang ini sudah bisa diselesaikan," sambungnya. 

Hasil konsul Prabowo dan parpol Supratman menyebutkan, keputusan DPR RI mengusulkan RUU Perampasan Aset dalam Prolegnas Prioritas 2025 berdasarkan hasil perundingan Presiden Prabowo Subianto dengan pimpinan partai politik (parpol). 

Pilihan Redaksi: 

Mantan Ketua MA Sushila Karki Resmi Dilantik Jadi PM Sementara Nepal

Supratman mengatakan, kesepakatan DPR RI dan pemerintah agar RUU Perampasan Aset itu digodok tahun ini menjadi tanda bahwa pembicaraan Prabowo dengan pimpinan partai politik berlangsung baik. 

"Kan presiden sudah bertemu dengan ketum, ketua umum parpol. Dan yang kedua juga hari ini menandakan ada keputusan yang diambil, itu artinya pembicaraan ini sudah dilakukan secara baik ya," kata Supratman. 

Saat ini, pemerintah tinggal menunggu draf RUU Perampasan Aset yang disusun DPR RI karena menjadi inisiatif para anggota Dewan. 

Setelah menerima draf itu, presiden nantinya akan menyerahterimakan Surat Presiden (Surpres). Menurut dia, yang terpenting saat ini sudah terdapat keputusan politik antara pemerintah dan DPR bahwa RUU Perampasan Aset segera dibahas. 

"Kita tunggu proses politiknya itu ada di DPR sekarang sama Pak Ketua (Badan Legislatif)," ujar Supratman. 

(Aldie Prasetya / Sumber: Kompascom)

Kabar Pergantian Kapolri Berhembus Kencang, "Reformasi Polri Tidak Sekadar Ganti Kapolri"

JAKARTA, MERDEKAPOST - Presiden RI Prabowo Subianto berencana melakukan reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Perbaikan ini juga menjadi tuntutan publik. Namun, tidak hanya mengganti Kapolri sebagai pucuk pimpinan, reformasi juga diharapkan bisa membenahi tubuh institusi penegak hukum tersebut.

Kabar pergantian Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Rahardjo berembus kencang pada Jumat (12/9/2025) malam. Bahkan, dari isu yang beredar, sudah ada surat presiden ke DPR terkait dengan penggantian itu. Meski demikian, pimpinan DPR menyatakan belum menerima surat dimaksud hingga siang ini.

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhamad Isnur menyatakan, reformasi Polri memang menjadi agenda penting yang sesuai dengan tuntutan publik. Namun, itu tidak hanya dilakukan dengan pergantian Kapolri, tetapi juga perubahan yang memperhatikan peran kepolisian di tengah masyarakat. 

”Reformasi Polri seharusnya memang menjadi agenda penting dalam semangat Presiden. Namun, bukan sekadar pergantian Kapolri saja, tetapi ada beberapa poin yang harus diubah,” ungkapnya saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu (13/9/2025).

PHOTO: Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur (Ist)

Perubahan tersebut menyangkut peran Polri yang cenderung menjadi represif terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kondisi ini, lanjut Isnur, bisa dilihat dari cara aparat kepolisian dalam menghadapi massa unjuk rasa ataupun kerusuhan di publik.

Ia mencontohkan dua insiden besar ketika polisi bertindak represif, yakni saat unjuk rasa yang terjadi di Jakarta dan sejumlah kota di Indonesia yang terjadi sekitar akhir Agustus hingga awal September 2025. Sebagian besar aksi terkait tuntutan publik terhadap penyelenggaraan negara ini berujung bentrokan antara polisi dan masyarakat. Setidaknya 10 korban tewas dan banyak yang terluka dan ditangkap polisi.

Insiden kedua, tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 di Malang, juga terjadi karena bentrokan antara aparat kepolisian dan massa. Mereka adalah penonton laga sepak bola Arema FC kontra Persebaya Surabaya.

Polisi saat itu membubarkan massa dengan gas air mata. Sontak kekacauan terjadi dan membuat massa tidak terkendali, sementara akses keluar lapangan tidak memadai. Tragedi ini menewaskan 135 orang dan melukai lebih dari 500 orang.

Materi Infografik Tematis Setahun Tragedi Kanjuruhan

”Kepolisian menjadi brutal dan sadis dalam menangani demonstrasi. Jangan lagi ada kebrutalan, jangan lagi melakukan kekerasan. Standar operasional ini yang harus diperbaiki, diubah ya. Jangan sampai kepolisian melihat unjuk rasa seperti musuh yang harus dihabisi,” ucap Isnur.

Imparsialitas penyidik

Perubahan selanjutnya, ujar Isnur, adalah imparsialitas penyidik. Selama ini, banyak intervensi yang terjadi sehingga proses penyidikan menjadi tidak independen. Pemerasan hingga rekayasa kasus terjadi dan mencoreng wajah penegakan hukum di negeri ini.

”Kedua, di bidang penyelidikan-penyidikan. Ini problem besar sekali. Banyak faktor yang terjadi, bisa dilihat dari kasus Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa. Seharusnya, kepolisian menjadi lebih independen dan mandiri. Ada lagi masalah no viral no justice. Seharusnya, tidak seperti itu,” katanya.

Perbaikan lainnya, kata Isnur, terkait dengan pengurangan kewenangan kepolisian. Dia menyoroti Polri yang masih mengurusi masalah pengurusan surat izin mengemudi (SIM) hingga jasa keamanan atau pam swakarsa.

”Bagaimana mengurangi kewenangan kepolisian yang teramat banyak, mulai dari mengurus SIM hingga pam swakarsa. Itu, kan, kepolisian jadi banyak berbisnis, ngurusin banyak uang dari masyarakat. Jadi, penting untuk mengevaluasi kewenangan-kewenangan tersebut,” ujarnya.

Akuntabilitas

Saat dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menekankan adanya akuntabilitas dalam reformasi Polri. Selama ini dia menilai pengawasan Polri yang demokratis sangat lemah dan nyaris tanpa kontrol yang kuat.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid.(ist)

”Dari mulai pengawasan internal melalui Divisi Propam dan Irwasum, pengawasan eksekutif tidak berjalan baik karena melebur ke dalam pengawasan yang seharusnya independen. Dari Kompolnas, pengawasan eksternal legislatif Komisi III DPR, hampir selalu berjalan penuh pujian,” paparnya.

Akuntabilitas yang lemah ini, lanjut Usman, juga bisa dilihat dari lemahnya Polri dalam memberikan sanksi atas penyimpangan profesi hingga pelanggaran hukum. ”Mulai dari korupsi hingga pelanggaran hak asasi manusia berupa pembunuhan di luar hukum, penyiksaan, dan lainnya,” kata Usman.

Pengawasan yang efektif justru datang dari masyarakat. Selain protes yang menyebabkan nilai kinerja kepolisian rendah di mata publik, kritik juga datang dari organisasi masyarakat sipil.

”Tentu saja saat ini merupakan momentum tepat untuk Polri berbenah. Namun, itu pun tidak akan cukup jika pemerintah dan DPR tidak ikut berbenah. Banyak dari praktik negatif kepolisian merupakan konsekuensi logis dari pilihan kebijakan otoriter pemerintah dan DPR,” kata Usman.(*) 

(Editor : Aldie Prasetyo / Sumber: Kompas.id)

Sebelum Didemo Gaji dan Tunjangan DPR RI Capai Rp230 juta, Kini jadi Segini!

MERDEKAPOST.COM - Perbandingan gaji dan tunjangan DPR RI sebelum dan sesudah demo yang tertuang dalam 17+8 Tuntutan Rakyat.

Terbaru, DPR RI menghapus tunjangan perumahan yang akanya Rp50 juta per bulan.

Keputusan penghapusan tunjangan rumah DPR RI ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (5/9/2025). 

“DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan untuk anggota DPR terhitung sejak 31 Agustus 2025,” ujar Dasco. 

Selain itu, DPR juga memberlakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri mulai 1 September 2025, kecuali untuk undangan resmi kenegaraan, serta memangkas berbagai fasilitas anggota DPR. 

Keputusan ini merupakan bagian dari 6 poin jawaban DPR terhadap desakan publik yang menuntut transparansi dan reformasi kelembagaan.

Berikut 6 Poin Jawaban DPR atas 17+8 Tuntutan Rakyat

Dalam rapat konsultasi pimpinan DPR dengan fraksi-fraksi, yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani, disepakati enam langkah konkret:

1. Menghentikan tunjangan perumahan anggota DPR sejak 31 Agustus 2025.

2. Moratorium kunjungan kerja luar negeri sejak 1 September 2025, kecuali undangan kenegaraan.

3. Pemangkasan tunjangan dan fasilitas, termasuk biaya listrik, telepon, komunikasi, dan transportasi.

4. Anggota DPR yang dinonaktifkan partai tidak lagi menerima hak keuangan.

5. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) diminta berkoordinasi dengan mahkamah partai terkait anggota DPR yang sedang diperiksa.

6. DPR memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam legislasi dan kebijakan.

Puan menegaskan, reformasi DPR akan dipimpin langsung olehnya.

“Saya sendiri yang akan memimpin reformasi DPR. Prinsipnya, kami DPR akan terus berbenah dan memperbaiki diri. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat pasti akan kami jadikan masukan yang membangun,” ujar Puan.

10 Orang Ikut Terciduk dalam OTT Wamenaker Noel Ebenezer

Jakarta, Merdekapost - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer alias Noel bersama 10 orang lainnya dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan di Jakarta, Kamis (21/8) dini hari.

"10 orang," ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi mengenai penangkapan tersebut melalui pesan tertulis, Kamis (21/8).

Fitroh belum bisa berbicara banyak mengenai operasi senyap tersebut. Dia hanya mengatakan giat yang dilakukan KPK berkaitan dengan dugaan pemerasan.

"Pemerasan," kata Fitroh.

Lihat Juga :

Noel Ebenezer Wamenaker, Anggota Kabinet Prabowo Pertama Ditangkap KPK, Kasus apa?

Hingga berita ini dipublish, Kementerian Ketenagakerjaan belum memberikan keterangan pers.

Wartawan sudah menghubungi Imanuel Ebenezer untuk mengonfirmasi hal tersebut, namun nomor telepon yang bersangkutan tidak bisa dihubungi.

(ald/cnnindonesia.com)

Noel Ebenezer Wamenaker, Anggota Kabinet Prabowo Pertama Ditangkap KPK, Kasus apa?

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (21/8)

Jakarta, Merdekapost - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (21/8).

Pria yang akrab disapa Noel tersebut diciduk di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta. Penangkapan Noel dibenarkan pimpinan KPK Fitroh Rohcahyanto.

"Benar," kata Fitroh saat ditanya soal KPK menjaring Noel.

Fitroh menyatakan Noel terseret kasus dugaan pemerasan. Namun, ia belum merinci kasus dan barang bukti dalam penangkapan Noel ini.

Noel yang juga Ketua Prabowo Mania 08, menjadi anggota kabinet Presiden Prabowo Subianto pertama yang ditangkap KPK.

Noel menjadi wakil menteri setelah ikut mendukung Prabowo pada Pilpres 2024 lalu. Ia sebelumnya pendukung Joko Widodo (Jokowi) dengan membentuk Jokowi Mania.

Noel sempat mendukung Ganjar Pranowo, lewat GP Mania. Namun, dukungan dia alihkan ke Prabowo setelah Jokowi memberi sinyal mendukung mantan Danjen Kopassus itu.

Noel dilantik menjadi wakil menteri ketenagakerjaan bersama sejumlah nama pada 21 Oktober lalu. Ia pun sudah bergabung ke Partai Gerindra.

Pelantikan para wakil menteri negara berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73/M Tahun 2024 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

(ald/Sumber: cnnindonesia.com)

Inilah Kebijakan Bupati Pati Sudewo yang Berujung Didemo dan Didesak Lengser

Merdekapost.com - Bupati Pati, Sudewo, menjadi sorotan belakangan ini. Sebab, massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menggelar demonstrasi pada hari ini, Rabu (13/8).

Ia didesak massa untuk mengundurkan diri dari jabatannya, buntut kebijakan yang menuai kontroversi. Selain itu, Sudewo juga sempat viral lantaran 'menantang' massa berjumlah besar untuk mendatangi dirinya.

Dirangkum detikJateng, berikut sederet kebijakan Sudewo yang dianggap tidak memihak publik, dan berujung dirinya didemo serta didesak untuk lengser.

1. PHK Honorer RSUD Pati

Sejumlah orang yang merupakan mantan tenaga honorer Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) RAA Soewondo Pati menyatakan bakal ikut demo pada Rabu. Sebab, mereka kehilangan pekerjaan akibat kebijakan bupati Sudewo.

Salah satu eks karyawan, Ruha, mengaku sudah 20 tahun dia mengabdi. Namun, dirinya kehilangan pekerjaan karena dalih efisiensi.

"Kalau saya sendiri di PHK per 1 Juli 2025. Saya bekerja di rumah sakit sudah 20 tahun di RSUD RAA Soewondo Pati," kata Ruha kepada wartawan ditemui di Posko Masyarakat Pati Bersatu di Alun-alun Pati, Minggu (10/8).

Menurutnya selain dirinya ada 220 orang lainnya yang terkena PHK tahun ini. Akibat PHK ini kata dia tidak ada pesangon hingga solusi.

"Kami tidak ada pesangon. Tanpa ada solusi apa pun," jelasnya.

"Saya terakhir dikasih pengarahan mohon maaf dan dikasih surat pemberhentian pas pemberhentian sampai 1 Juli 2025 ini," dia melanjutkan.

Oleh karena itu, dia bersama korban PHK menuntut kembali bisa bekerja di rumah sakit atau Bupati Sudewo turun dari jabatan.

"Kami dari PKH RSUD RAA Soewondo Pati ingin memberikan aspirasi tuntunan kami kembalikan pekerjaan kami atau turunkan Bupati," jelasnya.

2. PBB 250 Persen

Kebijakan lain yang membuat masyarakat Pati meradang adalah sempat dinaikkannya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen.

Mengutip dari laman resmi Humas Kabupaten Pati, Bupati Pati Sudewo beberapa waktu yang lalu menyepakati penyesuaian tarif PBB-P2 sebesar kurang-lebih 250%. Hal ini menyusul belum dilakukannya kenaikan PBB selama 14 tahun lamanya.

"Kami saat ini sedang berkoordinasi dengan para camat dan PASOPATI untuk membicarakan soal penyesuaian Pajak Bumi Bangunan (PBB). Telah disepakati bersama bahwa kesepakatannya itu sebesar ±250% karena PBB sudah lama tidak dinaikkan, 14 tahun tidak naik," ungkap Bupati Pati Sudewo dalam keterangan resminya.

Tak pelak, sejumlah warga pun mengeluh. Seperti yang diutarakan penduduk Kayen bernama Saputra Ahmad.

Gegara kenaikan tersebut, ia menerima tagihan sebesar Rp 1,3 juta. Padahal, tahun 2024 PBB yang ia bayarkan hanya Rp 179 ribu.

"Awalnya Rp 179 ribu, terus saya cek Rp 1,3 juta. Terus kemudian ini ada perbaiki menjadi Rp 600 ribu. Itu naik 250 persen lebih malahan," kata Saputra saat dihubungi lewat sambungan telepon, Kamis (7/8).

Kemudian pada Jumat (8/8), Sudewo dalam konferensi pers mengumumkan pembatalan kenaikan PBB 250 persen. Ia mencermati gejolak di masyarakat dampak kebijakan itu.

"Kami menyampaikan bahwa mencermati perkembangan situasi dari kondisi dan mengakomodir aspirasi yang berkembang saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB PP sebesar 250 persen saya batalkan," jelas Bupati Pati Sudewo saat konferensi pers di Pendopo Kabupaten Pati, Jumat (8/8).

Sudewo juga kemudian meminta maaf karena sempat 'menantang' rakyat untuk mendemo dirinya. Ia mengaku tidak ada maksud mengucapkan demikian.

Diketahui, video Bupati Pati Sudewo menantang massa untuk ramai-ramai berdatangan ini pun ramai di media sosial. Salah satunya diunggah akun TikTok @ekokuswanto09 beberapa waktu lalu. Pada unggahan itu Sudewo memberikan tanggapan terkait adanya wacana aksi demo penolakan kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen pada 13 Agustus 2025.

Pada video itu Sudewo mengaku tidak gentar apabila ada pendemo. Dia mengaku 5 ribu, bahkan 50 ribu tidak akan gentar. Menurutnya keputusan itu untuk memajukan masyarakat Kabupaten Pati.

"Siapa yang akan melakukan aksi, Yayak Gundul? Silakan lakukan, jangan hanya 5 ribu orang, 50 ribu orang suruh mengerahkan saya tidak akan gentar. Saya tidak akan merubah keputusan tetap maju dan saya instruksikan semua aparatur pemerintah Kabupaten Pati tidak boleh beginning apapun dengan Yayak Gundul. Silakan kalau ada pihak-pihak yang mau demo silakan. Saya tidak akan gentar, tidak akan mundur satu langkah," jelasnya seperti dikutip detikJateng.

"Yang saya lakukan adalah yang terbaik untuk pembangunan Kabupaten Pati. Yang terbaik untuk rakyat Kabupaten Pati," dia melanjutkan.

Dalam konferensi pers Kamis (7/8), dia menyatakan permintaan maaf.

"Saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas pernyataan saya 5 ribu silakan, 50 ribu massa silakan. Saya tidak menantang rakyat. Sama sekali tidak ada maksud menantang rakyat, mosok rakyat saya tantang," jelasnya kepada wartawan saat konferensi pers di Pendopo Kabupaten Pati.

3. Regrouping Sekolah

Koordinator Donasi Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istiyanto, mengatakan warga telanjur kecewa dengan kebijakan Bupati Pati Sudewo yang dinilai arogan. Seperti kebijakan lima hari sekolah, kemudian regrouping yang berdampak banyaknya guru honorer tidak bisa mengabdi.

"Terutama efek kebijakan Pak Sudewo itu seperti ada lima hari sekolah. Ada regrouping sekolah. Itu pasti ada dampaknya bagi guru honorer kalau ada dua sekolah menjadi satu pasti ada guru tidak bisa untuk mengabdi menjadi guru," kata Teguh kepada wartawan saat ditemui Selasa (12/8/2025).

Menurutnya aksi demo ini diperkirakan ada 100 ribu masa yang hadir. "Kalau diperkirakan ada 100 ribu massa. Karena kita itu dianggap mewakili mereka," ungkap dia.

Salah satu warga, Bambang, bersimpati dengan demo yang digelar. Ia pun berharap Sudewo mundur sebagai bupati.

"Dari nganter air mineral satu pikap. Karena empati dengan kondisi Pati. Karena Bupati Pati sewenang-wenang dengan rakyatnya," ujarnya, Senin (11/8).

"Harapannya Sudewo turun lengser karena sudah telanjur kecewa," dia melanjutkan.(*)

adz/Sumber: Detikcom 

Ini Alasan Prabowo Beri Abolisi Tom Lembong dan Amnesti ke Hasto

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pemberian abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong dan amnesti terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (MPC/ANTARA)

Jakarta, MP - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pemberian abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong dan amnesti terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Usul pemberian abolisi Tom dan amnesti kepada Hasto itu telah diserahkan dan disetujui DPR melalui rapat konsultasi DPR dan pemerintah, Kamis (31/7).

"Salah satu pertimbangan pada dua orang ini salah satunya kita ingin menjadi ada persatuan dan dalam rangka perayaan 17 Agustus," kata Supratman di kompleks parlemen.

Abolisi merupakan penghapusan proses hukum terhadap seseorang yang sedang menjalani proses hukum, mulai dari penyidikan, penyelidikan, atau penuntutan pidana.

Abolisi diberikan oleh Presiden dan membuat proses hukum dihentikan kepada terdakwa kasus pidana, seolah-olah tidak pernah terjadi alias namanya dibersihkan.

Lihat Juga :

Sekjend Gerindra Diganti, Prabowo Tunjuk Menlu Sugiono Gantikan Ahmad Muzani

Sementara, amnesti adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada sekelompok orang atas tindak pidana tertentu, terutama yang bersifat politik. Amnesti bisa diberikan sebelum atau sesudah ada putusan pengadilan, dan berlaku secara umum atau kolektif.

Sifat politik yang dimaksud umumnya menyangkut kekuasaan, negara, atau pemerintah. Misalnya kasus makar, pemberontakan, atau gerakan separatisme yang didasari ideologi politik tertentu.

Supratman mengakui bahwa dirinya yang mengusulkan abolisi atas kasus Tom Lembong dan amnesti terhadap Hasto. Selain Hasto, dia menyebutkan total ada 1.168 narapidana yang juga mendapat amensti.

"Presiden saat pertama kali minta [saya] jadi Menkum, beliau menyampaikan bahwa khususnya ada kasus-kasus yang terkait, karena ada beberapa nanti yang akan diberi amnesti," kata Supratman.

"Salah satunya adalah kasus-kasus penghinaan presiden," imbuhnya.

Sebelumnya, Tom Lembong divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Sedangkan Hasto divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Pemberian amnesti, lanjut Supratman, juga diberikan kepada enam pelaku makar yang tanpa senjata di Papua. Selain itu, ada pula narapidana yang berusia lanjut hingga yang memiliki gangguan kejiwaan sehingga harus menjalani perawatan di luar.

Usai disetujui DPR, Presiden Prabowo Subianto selanjunya akan mengeluarkan Kepres yang akan mengesahkan keputusan abolisi dan amnesti tersebut.(*)

(adz/Sumber: cnnindonesia.com)

Desakan Semakin Keras, Rocky Gerung: Gibran Bisa Dimakzulkan secara Legal!

Desakan Semakin Keras, Rocky Gerung sebut Gibran Bisa Dimakzulkan secara Legal.(ist)

Jakarta – Pengamat politik Rocky Gerung kembali membuat pernyataan tajam yang memantik diskusi publik. Kali ini, ia menanggapi munculnya wacana pemakzulan terhadap Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai kontroversial. Menurut Rocky, desakan untuk memakzulkan Gibran merupakan bagian dari hak demokratis yang sah, selama ditempuh melalui jalur hukum dan konstitusi.

“Desakan untuk memakzulkan itu legal. Yang tidak legal adalah cawe-cawe kekuasaan, itu yang merusak sistem,” ujar Rocky dalam sebuah diskusi politik yang disiarkan pada Senin (29/4/2025).

Rocky menyatakan bahwa dalam negara demokrasi, rakyat memiliki hak penuh untuk menyuarakan ketidaksetujuan terhadap pejabat publik, termasuk mengajukan pemakzulan jika dirasa ada pelanggaran prinsip hukum atau etika. Ia menekankan bahwa yang perlu diawasi bukan desakannya, melainkan proses kekuasaan yang sarat kepentingan.

Baca Juga: Perang India vs Pakistan, Ancaman Nuklir Kian Membayangi Dunia, Ini Perbandingan Kekuatan Militernya

“Kalau ada pelanggaran hukum atau etika berat, pemakzulan itu sah sebagai instrumen politik. Tapi kalau kekuasaan yang menyusupi lembaga hukum untuk kepentingannya, itu yang harus dikecam,” tambahnya.

Seperti diketahui, Gibran maju sebagai cawapres usai Mahkamah Konstitusi mengubah aturan batas usia capres-cawapres dalam putusan yang dipimpin oleh Ketua MK saat itu, Anwar Usman—yang juga paman Gibran. Putusan itu memicu polemik luas dan membuat publik mempertanyakan independensi MK. Bahkan, Anwar Usman dinyatakan melanggar etik oleh Majelis Kehormatan MK, meskipun putusannya tetap berlaku.

Rocky Gerung menyebut fenomena ini sebagai contoh nyata “cawe-cawe kekuasaan” yang merusak kepercayaan terhadap demokrasi dan lembaga negara. “Kita harus bedakan antara proses hukum yang sah dan intervensi kekuasaan yang menodai proses itu. Demokrasi tak boleh dikendalikan oleh skenario elite,” kata Rocky.

Sementara itu, wacana pemakzulan terhadap Gibran muncul dari sejumlah kelompok masyarakat sipil yang menilai proses pencalonannya tidak legitimate secara moral dan prosedural. Namun, para ahli hukum tata negara menyebut bahwa pemakzulan terhadap wakil presiden baru bisa dilakukan bila telah resmi menjabat dan terbukti melakukan pelanggaran berat seperti korupsi, pengkhianatan terhadap negara, atau tindakan pidana lainnya.

Berita Lainnya:

Perlahan Gibran Mulai Tersingkir, Pengamat Ungkap Tanda Ini

Meski begitu, Rocky menilai bahwa kritik dan desakan tersebut tetap penting sebagai bentuk kontrol publik terhadap kekuasaan. Ia mengatakan, demokrasi tidak hanya diukur dari hasil pemilu, tapi dari proses yang jujur dan adil. “Boleh saja Gibran menang dalam kontestasi. Tapi kalau proses menuju kemenangan itu cacat, publik punya hak untuk mempertanyakannya,” tegas Rocky.

Ia juga menyoroti bahaya politik dinasti yang menurutnya semakin menguat di Indonesia. Rocky menyebut, jika proses demokrasi terus dikendalikan oleh elit kekuasaan yang saling berkelindan, maka rakyat hanya menjadi penonton dari permainan oligarki.

“Demokrasi harus dikembalikan ke rakyat, bukan dijadikan panggung keluarga penguasa. Kalau tidak dikritisi, lama-lama rakyat tak lagi percaya pada sistem,” pungkasnya.

Pernyataan Rocky Gerung ini kembali menggugah kesadaran publik untuk aktif menjaga integritas demokrasi. Di tengah banyaknya praktik “cawe-cawe” kekuasaan, suara kritis seperti Rocky menjadi penting sebagai pengingat bahwa demokrasi sejati hanya bisa hidup bila hukum, etika, dan keadilan ditegakkan secara konsisten.(adz/Sumber: Tribunnews.com))

Perlahan Gibran Mulai Tersingkir, Pengamat Ungkap Tanda Ini

Gibran Perlahan Mulai Tersingkir, Pengamat Ungkap Tanda Ini. (mpc | Ist)

JAKARTA | MERDEKAPOST - Dinamika hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini tengah menjadi sorotan publik.

Sejumlah pengamat menilai, peran Gibran perlahan dikerdilkan dalam pemerintahan Prabowo.

Pengamat politik Ray Rangkuti menyebut ada indikasi Presiden Prabowo mulai mengecilkan peran Gibran. "Program Lapor Mas Wapres tidak jelas," kata Ray, dikutip dari Tribunnews.com, Minggu (27/4/2025).

Ray menilai, minimnya kejelasan program itu menjadi tanda pertama Gibran mulai tersisih. Ia juga menyoroti ketidakhadiran Gibran mewakili Indonesia dalam pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan.

"Lazimnya, kalau presiden berhalangan, wakil presiden yang diutus. Ini bagian dari itu tadi, Pak Prabowo meminimalisasi peran Gibran di dalam pemerintahan," imbuhnya.

Menurut Ray, langkah ini berdampak serius pada masa depan politik Gibran. Dengan usia muda, seharusnya Gibran memiliki ruang lebih besar untuk membangun karier. Namun kini, ia dinilai harus mencari jalur lain untuk mempertahankan eksistensinya.

"Maka dibuatlah kerja-kerja yang memungkinkan Wapres Gibran tetap diperbincangkan. Salah satunya melalui video di YouTube," ungkap Ray.

Selain itu, Ray juga menyebut Gibran tidak lagi mengambil peran dalam program makan bergizi gratis serta belum mendapat penunjukan untuk memimpin wilayah aglomerasi Jabodetabek.

"Wapres Gibran belum juga ditunjuk oleh presiden untuk memimpin Jabodetabek," ujarnya menambahkan.

Ray menilai, rangkaian kejadian ini menunjukkan adanya proses eliminasi terhadap Gibran dalam lingkup pemerintahan Prabowo.

Desakan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI

Di sisi lain, tekanan terhadap posisi Gibran juga datang dari luar istana. Sebanyak 103 Jenderal, 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 Kolonel purnawirawan TNI menandatangani surat pernyataan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

Salah satu poin yang menarik perhatian adalah usulan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mencopot Wakil Presiden Gibran.

Selain itu, mereka juga mendorong kembali ke UUD 1945 versi asli dan menuntut penghentian proyek-proyek nasional yang dianggap merugikan rakyat serta lingkungan, seperti PSN PIK 2 dan Rempang.

Pernyataan sikap itu ditandatangani sejumlah tokoh purnawirawan, termasuk Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan. Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno juga tercatat sebagai pihak yang mengetahui dokumen tersebut.

Prabowo Tanggapi dengan Hati-hati

Menanggapi berbagai desakan itu, Presiden Prabowo memilih bersikap hati-hati. Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, mengatakan Prabowo menghormati pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

"Presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu," kata Wiranto, Kamis (24/4/2025), dikutip dari laman Sekretariat Kabinet.

Namun, Wiranto menegaskan bahwa Prabowo tidak bisa secara spontan menanggapi usulan tersebut karena menyangkut isu-isu fundamental.

"Spontan menjawab tidak bisa. Karena apa? Yang pertama, beliau perlu mempelajari dulu isi dari statement itu," ujar Wiranto.

Menurut Wiranto, dalam kerangka trias politica, Presiden hanya bisa bertindak sesuai domain eksekutif. Usulan-usulan yang berada di ranah legislatif atau yudikatif tidak akan direspons secara langsung oleh Presiden.(ADZ/Tribun.com)

PSU di Bungo, Paslon 01 Dedi-Dayat Menang Tipis

Hasil PSU di Bungo, Paslon 01 Dedi-Dayat Menang Tipis (ist) 

Merdekapost, Bungo – Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 21 TPS mengubah peta kemenangan Pilkada Bungo. Pasangan calon nomor urut 1 Dedy Putra – Tri Wahyu Hidayat (Dedy-Dayat), berhasil membalikkan keadaan dan unggul tipis atas pasangan Jumiwan Aguza – Maidani.

Pada pemilihan awal lalu (Pilkada Serentak), Jumiwan-Maidani unggul dengan perolehan 95.906 suara, sementara Dedy-Dayat berada di posisi kedua dengan 94.782 suara. 

Namun, Mahkamah Konstitusi memutuskan digelarnya PSU di 21 TPS, dan suara dari TPS tersebut dinyatakan tidak sah. Total suara yang dianulir mencapai 6.616 suara.

Rinciannya:

Dedy-Dayat kehilangan 1.361 suara, sehingga suaranya menjadi 93.421

Jumiwan-Maidani kehilangan 5.255 suara, tersisa 90.651 suara

Pasca putusan MK ini, posisi Dedy-Dayat langsung berbalik unggul dengan selisih sekitar 2.770 suara.

Pada PSU yang digelar Sabtu (5/4/2025), hasilnya cukup signifikan:

Dedy-Dayat meraih 2.424 suara

Jumiwan-Maidani memperoleh 4.974 suara

Jika digabungkan, hasil akhir seluruh TPS (648 TPS) adalah:

Dedy-Dayat: 93.421 + 2.424 = 95.845 suara

Jumiwan-Maidani: 90.651 + 4.974 = 95.625 suara

Dengan demikian, Dedy-Dayat unggul 220 suara dari pasangan Jumiwan-Maidani.

Hasil perolehan suara sementara Kedua paslon setelah PSU. (ist) 

Sampai malam ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bungo belum memberikan pernyataan resmi terkait hasil final PSU ini. 

Kini masyarakat Bungo masih menanti pengumuman resmi dari KPU untuk mengetahui secara pasti siapa yang akan memimpin Kabupaten Bungo ke depan.(*)

HTK-Ezi Bergemuruh di Acara Penutupan Turnamen Bola Voli Tanggo Dirajo Kedepatian Semerap

MERDEKAPOST, KERINCI - Tafyani Bupati Kerinci Bergemuruh pada saat Paslon nomor urut 2 HTK-Ezi, menghadiri penutupan turnamen Volly Ball Tanggo Dirajo Kedepatian Semerap, desa Semerap, kecamatan Danau Kerinci Barat, pada Sabtu (16/11/2024) kemarin.

Turut hadir Ibu Rika Evawani istri dari H Tafyani Kasim ibu Lidia Istri dari Cawabup Ezi Kurniawan dan beberapa orang tokoh Kerinci dan tim Koalisi Pemenangan HTK-Ezi.

Kehadiran H Tafyani Kasim di acara penutupan Volly Ball disambut dengan teriakan masyarakat yang hadir "Hidup nomor 2, HTK Bupati Kerinci" tepat di saat HTK-Ezi mulai memasuki lapangan Voly Ball Semerap.

Baca Juga: Makin Mengerucut, Anak Jantan Anak Batino 3 Desa Seleman Siap Menangkan HTK-Ezi

Pertandingan Final putra antara KTDI vs GEBLORA dengan skor akhir 3-0 yang di menang kan oleh KTDI Jujun, sementara sebelumnya untuk putri berhasil ke final ialah Tim TRISA SPORT vs KOLTING, namun Tim Kolting berhasil dikalahkan oleh TRISA SPORT, dan Trisa Sport berhasil membawa trofi juara 1.

Dengan adanya turnamen-turnamen seperti ini H Tafyani Kasim berpesan kepada para pemain agar terus berlatih, terus berproses untuk meraih restasi yang lebih emilan lagi.

"Syukur saya ucapkan atas suksesnya pelaksanaan turnamen Bolla Volly ini yang dari awal hingga akhir penutupan berjalan lancar, saya berharap kedepan akan lebih banyak lagi antusias khususnya muda-mudi dalam mengembangkan bakat olahraga,”Ucap nya 

Baca Juga: Semangat Membara Jelang Pemilihan, 7 Desa Kedepatian Semerap Nyatakan Dukungan untuk HTK-Ezi

Acara dilanjutkan dengan penyerahan Trofi dan hadiah untuk juara I Tim TTDI Desa Jujun putra diserahkan oleh H.Tafyani Kasim Langsung , Juara II dimenangkan oleh Tim GEBLORA yang diserahkan oleh Ezi Kurniawan.

Sedangkan hadiah untuk kategori putri juara 1 dan 2 diserahkan oleh Ibu Rika Evawani dan Ibu Lidia yang mana beliau adalah istri dari Cabup dan Cawabup .

Untuk kategori pemain terbaik putra dimenangkan oleh MAHARDIKA dan untuk pemain terbaik putri dimenangkan oleh ALYA PRETTI CINTA.(*/adz)

Semangat Membara Jelang Pemilihan, 5 Desa Kedepatian Semerap Nyatakan Dukungan untuk HTK-Ezi

Beberapa Hari Jelang Pemilihan, Semangat Kerinci Bagian Hilir Makin Nyata untuk HTK-Ezi. (MPC)

KERINCI, MPC – Sikap dari masyarakat kabupaten Kerinci terutama Kerinci wilayah Hilir semakin mengerucut mengarahkan kepada Satu Calon Bupati, yakni ke pasangan Calon H Tafyani Kasim dan Ezi Kurniawan untuk Pilkada Kerinci.

Kini Lima Desa Semerap (Semerap, Koto Baru Semerap, Koto Patah Semerap, Koto Tengah Semerap, dan Pasar Semerap) dan 2 Desa Lempur Danau kecamatan Danau Kerinci Barat (DKB), mengarahkan dukungan untuk memilih Paslon nomor urut 2 HTK-Ezi. Karena sudah saatnya Putra Terbaik Kerinci wilayah Hilir yang memimpin Kerinci.

Pernyataan ini disampaikan tokoh masyarakat Semerap dan Lempur Danau yang dibacakan oleh Drs. Zulpani, Junaidi, Anwar S.E, Ibrahim, Ario, Azizah, pada Sabtu (16/11/2024).

Baca Juga: Rabu 20 November, Kampanye Akbar HTK-Ezi Gandeng Sederetan Artis Ternama

Adapun dalam pernyataan sikap yang secara tegas dan lantang disuarakan oleh tokoh tsb tidak lain karena menyadari dan melihat makin hari H Tafyani Kasim menjadi buah bibir masyarakat yang dikatakan salah satu Cabup paling diperhitungkan dalam Pilkada nanti.

Beberapa Point sikap dari Tokoh-tokoh yang mewakili 7 Desa yakni:

1. Mendukung sepenuh hati H.Tafyani Kasim dan Ezi Kurniawan Sebagai Cabup dan Cawabup 2024 – 2029 .

2. Menghimbau 7 Desa (Kedepatian Semerap dan Lempur Danau) untuk hanya Memilih Htk-Ezi .

3. Secara tegas dan berani tidak akan memilih Calon Wakil Bupati dari Kerinci Hilir.

Tepukan gemuruh saat pernyataan sikap tsb ditandatangani oleh H.Tafyani Kasim dan Ezi Kurniawan di waktu itu juga , adapun permintaan 7 desa tsb seandainya Htk-Ezi terpilih untuk memimpin Kerinci hanya ingin keadilan dan pemerataan pembangunan yang sebelum ini mereka sadari banyak nya ketimpangan.

“Alhamdulillah secara berani kami menyampaikan bahwa 7 Desa Kedepatian Semerap dan Lempur Danau untuk Suara H.Tafyani Kasim tidak akan kurang dari 90%,” Ucap Drs Zulpani.

“Namun ada point penting yang juga harus menjadi catatan Pak Htk dan Ezi, setelah menang nanti kami hanya ingin ada perubahan terutama untuk 7 Desa kami, untuk membantu pembangunan rumah adat kedepatian semerap dan pengadaan/renovasi irigasi di 7 desa Semerap/lempur danau,”Tegas nya

Berita Lainnya:

Monadi Terkesan Kurang Mendukung Pihak Swasta Ikut Membangun Kerinci

Makin Mengerucut, Anak Jantan Anak Batino 3 Desa Seleman Siap Menangkan HTK-Ezi

H Tafyani Kasim mengucapkan ribuan terima kasih setelah mendengar pernyataan sikap dan semangat dari tokoh-tokoh penting di 7 Desa ini.

“Alhamdulillah, ini sangat luar biasa, terima kasih banyak kepada semua kawan-kawan yang telah mau berjuang bersama dalam menuju Kerinci Impian, insya Allah kemenangan ini bukan kemenangan Htk-Ezi saja melainkan kemenangan kita bersama,”singkatnya.(adz)

Jargon Bolehlah "Pejuang Petani", Tapi Tak Punya Solusi Kongkrit Untuk Harga Hasil Pertanian

MERDEKAPOST, KERINCI – Menyebut dirinya sebagai pejuang Petani, Calon Bupati Kerinci, Monadi Justru belum memiliki solusi terkait permasalahan harga hasil pertanian.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Calon Bupati Kerinci, Monadi saat Debat Terbuka yang dilaksanakan KPUD Kerinci, saat dirinya ditanyakan soal harga pertanian di Kabupaten Kerinci.

“Kalau mahal itu karena permintaan meningkat, sedangkan produksi sedikit, sekaligus melaksanakan operasi pasar,” singkat Monadi.

Atas jawaban di Debat tersebut, masyarakat justru mempertanyakan komitmen Monadi dalam memperjuangkan kesejahteraan petani di Kerinci.

“Kalau soal pengelolaan pertanian pak Monadi okelah, masalahnya sekarang meski produksi pertanian tinggi tapi pemasaran sulit, itu sama saja bohong,”katanya.(**)

Main HP Bareng saat Debat, Monadi dan Morison ditindak KPU dan Bawaslu

Ketahuan Nimbrung Main HP Bareng saat Debat, Monadi dan Morison ditindak KPU dan Bawaslu. (mpc)

KERINCI, MPC – Calon Bupati Kerinci yang dikenal 3M Monadi ternyata juga ikut melanggar tata tertib Debat Kandidat, Selasa (12/11/2024) tadi malam. Dirinya tertangkap kamera ikut nimbrung bermain HP bersama wakilnya Murison saat debat sedang berlangsung.

Tangkapan kamera aksi curang pasangan calon pemimpin Kerinci ini juga viral di media sosial dan mendapat kecaman dari banyak netizen. Pasalnya, paslon nomor urut 3 ini telah menampilkan contoh yang tak mendidik dengan melakukan aksi curang di hadapan publik.

Padahal sebelum naik ke panggung, semua paslon sudah diperingatkan untuk tidak membawa HP.

BacaJuga: Tidak ada didalam Visi dan Misi, Paslon 3 Dinilai Tak Serius Libatkan Milenial dan Gen Z

“Sudah biasa curang dan melanggar aturan. Calon pemimpin yang memberikan contoh yang tidak baik, tidak layak dipilih,” ujar netizen.

Terkait pelanggaran tata tertib Debat Kandidat yang dilakukan Monadi-Murison KPU dan Bawaslu Kerinci langsung memberikan peringatan keras.

Bahkan setelah Debat Kandidat selesai, Ketua KPU Kabupaten Kerinci, Husni mengatakan pihaknya menyayangkan adanya Paslon yang tidak mentaati peraturan debat yang sudah diatur.

“Ya, memang segmen 1 sampai 4 kami kecolongan, ada Paslon yang membawa HP ketempat debat Kandidat, tapi itu langsung kami tindak lanjuti, yaitu mengumpulkan HP, kalau memang dibutuhkan semacam peringatan atau tindakan lainnya, kami akan tindak lanjuti, dan kami meminta pertimbangan Bawaslu nanti terhadap Paslon yang melanggar tata terbit debat kita malam ini,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kerinci, Tomi Akbar, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa setelah ada kejadian tersebut pihaknya langsung melakukan pencegahan terhadap Paslon yang bermain HP saat Debat berlangsung.

“HP yang terlihat dari Paslon tadi sebelum Bawaslu sudah memperingatkan untuk tidak membawa hp di sesi debat ini, namun pada debat tadi, terlihat ada Paslon yang bermain hp, Kita langsung membisikan pada KPU untuk menegur, setelah itu bersama kita melakukan pencegahan untuk di sesi selanjutnya tidak ada lagi, artinya langsung kita cegah dan Kita tindak,” terangnya. (***)

Monadi Terkesan Kurang Mendukung Pihak Swasta Ikut Membangun Kerinci

KERINCI, MPC – Pada Segmen 4 Debat Kandidat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci yang dilaksanakan di Gedung Putih Friya di Sebukar, pada Selasa Malam (12/11/2024), Calon Nomor urut 3 Monadi Terkesan Tidak suka adanya pihak swasta yang ikut membangun kabupaten Kerinci.

Hal tersebut disampaikan Calon Bupati Monadi setelah Cabup nomor urut 2 H Tafyani Kasim, yang menjawab pertanyaan Monadi.

Cabup H Tafyani Kasim, menjawab pertanyaan Monadi menyampaikan bahwa pemerintah tentu punya tupoksi yang diatur regulasi, tapi kita harus membuka diri, karena pemerintah tidak bisa berdiri sendiri tentu haru berkolaborasi dengan pihak swasta.

Baca Juga: Tidak ada didalam Visi dan Misi, Paslon 3 Dinilai Tak Serius Libatkan Milenial dan Gen Z

“Kami hadir disini bagaimana kita di Kerinci melibatkan swasta sesuai dengan Porsi masing-masing, sehingga kita bisa membuat ekonom terintegrasi, bagaimana kita buat SDM kita berdaya saing, sehingga pemuda, Milenial Gen Z keluar dari persoalan dan meningkatkan kesejahteraannya,”kata HTK dengan jelas dan pasti.

“Untuk mewujudkan itu semua bahwa Pemerintah harus bergandengan tangan dan pihak swasta, BUMD berkolaborasi provinsi dan pusat,”tambahnya.

Mendengar jawaban Cabup H Tafyani Kasim tersebut, Monadi sangat setuju.

“Saya setuju dengan pernyataan Paslon nomor urut 2 bahwa pemerintah sebagai pengendali dan membuat regulasi, itu salah satu tugas pokok,”katanya.

Namun, terkesan kurang setuju pihak swasta yang ikut membangun kabupaten Kerinci, karena dinilai sering tidak jalan. “Tetapi Apabila pengendali dilakukan pihak swasta atau pun kerjasama itu sering tidak berjalan, contohnya kita ada segar tidak jalan,”ucapnya.(***)

HTK-EZI Siap Paparkan Program Unggulan Pada Debat Malam ini

 

KERINCI, MERDEKAPOST– Debat calob Bupati dan Wakil Bupati Kerinci, yang difasilitasi KPU Kerinci digelar Selasa (12/11) di gedung Sebukar. Paslon HTK-EZI memastikan diri siap tampil maksimal.

Debat kandidat yang hanya satu kali ini, menjadi ajang bagi paslon menyampaikan program-program unggulan untuk pembangunan Kerinci kedepan, sesuai dengan visi dan misi yang dicanangkan.

“Kita tidak ingin jumawa. Yang pasti kita akan tampil maksimal dalam debat. Apa yang menjadi program prioritas kita, akan kita paparkan secara detail,” ungkap HTK.

BACA JUGA: Konsolidasi, Seluruh Kader Demokrat Kerinci Siap Berjuang Menangkan HTK-Ezi

Dia menambahkan, dengan adanya ajang debat kandidat ini, mudah-mudahan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kerinci, dapat menilai secara langsung program masing-masing kandidat.

“Kami HTK-EZI sudah mempersiapkan diri dan materi apa yang nanti akan disampaikan dalam debat. Mohon doanya semoga debat nanti lancar,” ungkapnya.

Cawabup, Ezi Kurniawan, menambahkan dalam menghadapi debat kandidat, dia nemastikan kesiapannya. Secara umum visi dan misi sudah disampaikan setiap perhelatan kampanye.

BACA JUGA: 

“Di debat kandidat nanti, kita akan sama-sama mengupas visi dan misi masing-masing kandidat, tentu semuanya untuk pembangunan Kerinci kedepan,” ungkapnya.

Dia meyakini, program yang disiapkan HTK-EZI sangat tepat untuk Kabupaten Kerinci. Mulai dari sektor pemerintahan, pertanian, pendidikan, ekonomi, dan program kepemudaan, serta berbagai program lainnya.

“Semoga dengan debat nanti, masyarakat lebih yakin menentukan pilihan untuk nomor 2 HTK,-EZI,” terangnya.(ADZ)

Konsolidasi, Seluruh Kader Demokrat Kerinci Siap Berjuang Menangkan HTK-Ezi

Kerinci, Merdekapost - Kader partai Demokrat Kerinci solid. Semuanya bertekad untuk berjuang dan menangkan Cabup-Cawabup Kerinci nomor 2 Tafyani-Ezi di Pilkada Kerinci.

Hal ini sesuai dengan komitmen saat rapat konsolidasi Partai Demokrat yang dihadiri oleh DPP, DPD, DPC dan seluruh Kader Partai Demokrat untuk Pemenangan Pilkada Kerinci nomor urut 2 H Tafyani Kasim & Ezi Kurniawan, Minggu (10/11/2024).

Politisi Partai Demokrat Kerinci yang juga Sekjen Demokrat Arpan Kamil mengatakan rapat koordinasi dan konsolidasi pemenangan pasangan calon yang diusung partai Demokrat. Untuk calon Bupati dan wakil bupati Kerinci pasangan Tafyani-Ezi.

“iya dalam koordinasi dan konsolidasi pemenangan paslon yang diusung partai demokrat ini merupakan instruksi dari DPP Demokrat dilaksanakan se-Indonesia. Untuk kerinci komitmen kita  menangkan HTK-Ezi," katanya

Baca Juga: Bakar Semangat Pemuda Hilir, M Hanil : Tafyani Kasim Satu-satunya Calon yang Rangkul Pemuda

Ia menegaskan partai demokrat tidak main-main dalam hal ini, pihaknya akan bekerja habis-habisan untuk memenangkan paslon yang diusung.

Salah satunya, lanjut dia, mengumpulkan seluruh jajaran DPC dan DPAC se Kerinci termasuk barisan saksi yang akan bekerja membantu dilapangan untuk pemenangan di Kerinci.

Ia menjelaskan salah satu tujuannya yakni memastikan perahu hidup, bergerak dan berjalan untuk memenangkan paslon yang diusung Demokrat baik ditingkat provinsi jambi maupun Kerinci.

Sementara Calon wakil Bupati Kerinci Ezi Kurniawan menyampaikan terima kasih atas komitmen semua kader Demokrat untuk berjuang menangkan HTK-Ezi 

“terima kasih kepada seluruh kader Partai Demokrat yang hadir dalam rapat konsolidasi di Kerinci dan Partai Demokrat yang merupakan partai koalisi pengusung HTK-Ezi yang solid dan di setiap kampanye Partai Demokrat selalu mendampingi kami. Insya Allah kita bisa memenangkan kontestasi pilkada tahun ini,” katanya.

"Mudah mudahan dengan kekompakan kita bersama, kita akan mencapai tujuan yang kita inginkan yakni memenangkan Pilbup Kerinci pada 27 November 2024 mendatang," tegasnya. (*)

Buktikan Dukungan Militan dan Mengakar, HTK-Ezi Diarak Warga 4 Desa Tanjung Pauh Hilir Hingga ke Lokasi Kampanye

HTK-Ezi Diarak Warga 4 Desa Tanjung Pauh Hilir Hingga ke Lokasi Kampanye serta disambut dengan tari penyambutan dan atraksi pencak silat. (adz/mpc)

Kerinci, Merdekapost - Semangat warga empat Desa Tanjung Pauh Hilir, Pondok Siguang, Serumpun Pauh dan Desa Permai Baru, Kecamatan Danau Kerinci Barat dalam mendukung Paslon Cabup-Cawabup Nomor 2 HTK-Ezi pada kampanye, Sabtu (9/11/2024) semakin mengakar dan militan.

Kehadiran H Tafyani Kasim dan Ezi Kurniawan di Desa Tanjung Pauh Hilir langsung diarak ratusan masyarakat hingga sampai dilokasi disambut dengan atraksi pencak silat.

Dilokasi kampanye tampak sudah ramai lagi warga yang hadir. Warga sudah menunggu kehadiran satu-satunya Calon Bupati Kerinci dari wilayah hilir ini. tampak hadir sejumlah tokoh masyarakat Tanjung Pauh Hilir, Depati ninik mamak, alim ulama, kaum adat, pemuda serta masyarakat 4 Desa Tanjung Pauh. 

Baca Juga:Ada yang Kebakaran Jenggot, Gara-Gara Massa Pendukung HTK-EZI di Kayu Aro Membludak

Kampanye HTK-Ezi di Tanjung Pauh Hilir juga berlangsung semarak dengan penampilan grup sike rebana yang sudah populer dengan syair-syair indah nan memukau, sebagai bentuk dukungan untuk HTK-Ezi.

Drs.Maswardi selaku tokoh masyarakat empat desa Tanjung Pauh Hilir menyatakan keluhan warga empat desa di Tanjung Pauh Hilir. Mulai dari irigasi di pesawahan warga, hingga jalan Ampera Desa Tanjung Pauh Hilir yang sudah lama kondisi rusak. Untuk itu Maswardi berharap dengan Tafyani-Ezi nanti terpilih bisa merealisasikan permintaan warga tersebut.

"Sudah lama kami masyarakat 4 desa Tanjung Pauh mengeluhkan masalah irigasi pertanian, jalan Ampera yang rusak. dan pembangunan lainnya yang masih minim sekali. Untuk itu kami berharap pak HTK-Ezi nanti untuk membantu kami masyarakat 4 desa Tanjung Pauh Hilir," ujarnya.

Terkait dukungan masyarakat 4 desa Tanjung Pauh Hilir, Maswardi mengatakan,"Kami menyatakan dukungan penuh dan siap ikut memperjuangkan dan memenangkan Paslon nomor urut dua HTK-Ezi di 4 Desa Tanjung Pauh Hilir," tegasnya.

Baca Juga:Kombespol Purn H Sukman Tegaskan Dukungan untuk HTK-Ezi, Himbau Masyarakat Kerinci Pilih Nomor 2

Sementara itu, Cabup Kerinci H Tafyani Kasim menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada masyarakat 4 Desa Tanjung Pauh Hilir yang begitu semangat pada saat kampanye ini. 

"Kami memberikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya kepada masyarakat 4 Desa Tanjung Pauh atas sambutannya yang luar biasa ini," Ungkap Tafyani.

HTK juga mengatakan tekadnya bila nanti diamanahkan menjadi Bupati Kerinci maka akan membangun kerinci yang merata, adil dan lebih maju.(adz)

Terima Penghargaan Siddhakarya dari Kemnaker, Bukti HTK Sebagai Top Leader dalam Mengelola Perusahaan

KERINCI, MERDEKAPOST - Meski jarang terekspose, H Tafyani Kasim ternyata terus membuktikan diri sebagai Top Leader dalam mengelola sejumlah perusahaan miliknya. Bagaimana tidak, tahun 2024 ini perusahaan yang dipimpin olehnya kembali meraih penghargaan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI.

Kali ini, perusahan milik suami Rika Evawani ini  mendapatkan penghargaan Siddhakarya dari Kemnaker RI. Pernghargaan itu diberikan kepada PT Andalan Mitra Prestasi (AMP) milik Tafyanj Kasim atas keberhasilannya dalam peningkatan produktivitas.

Penghargaan ini diserahkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumbar Audy Joinaldy, mewakili Menteri Ketenagakerjaan RI pada Rabu (30/10/2024), di hotel Mercure.

Baca Juga: Viral Video Para TKI Kerinci di Malaysia Ajak Keluarga Pilih Nomor 2 HTK- Ezi

Penghargaan Siddhakarya diterima oleh Manajer Divisi Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) PT AMP, Zudarmi, mewakili H Tafyani Kasim. Penghargaan ini diberikan bersama 10 perusahaan lainnya dari 34 perusahaan lainnya yang dinilai atau audit oleh tim audit independen yang ditetapkan oleh Kemnaker RI bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.

H Tafyani Kasim, pimpinan PT AMP yang juga merupakan calon Bupati Kerinci ini dikonfirmasi awak media menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak sehingga PT AMP berhasil mendapat penghargaan Siddhakarya dari Kemnaker RI ini.

"Alhamdulillah suatu kebanggaan PT AMP mendapat penghargaan Siddhakarya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Zudarmi yang telah mewakili saya untuk menerima penghargaan ini. Tidak lupa ucapan bangga untuk semua jajaran keluarga besar PT. AMP atas kerjasama dalam memajukan perusahaan," katanya.

Baca Juga: Kampanye di Desa Keluru, Ketua Adat : Cabup Tafyani Lahir Disini, HTK-EZI Harga Mati!

"Kita terus berupaya untuk memberikan yang terbaik. Semoga perngahargaan ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus berkarya bagi negeri," ujarnya.

Seperti diketahui, PT. Andalan Mitra Prestasi (AMP) yang dimiliki oleh H Tafyani Kasim ini merupakan perusahaan penyedia dan penempatan jasa tenaga kerja dalam dan luar negeri, serta melakukan pelatihan dan uji kompetensi tenaga kerja.

Sejak berdiri pada tanggal 3 Juli 2000 dan diresmikan pada tanggal 29 Maret 2001 oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ri yang dihadiri oleh Dirjen Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Kemnaker Trans RI serta Duta Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur Malaysia dan Gubernur Sumatera Barat, PT AMP telah banyak memberikan kontribusi dan membantu masyarakat untuk berkerja ke luar negeri.

H Tafyani Kasim Pemilik PT. Andalan Mitra Prestasi (AMP) yang sering kali mendapatkan pengharagaan. (ist)

Saat ini PT AMP terdiri dari 5 divisi usaha yakni Divisi Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), Divisi Pengelolaan Tenaga Kerja Alih Daya (Outsourcing), Divisi Distributor, Divisi Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan Divisi Tour and Travel Umrah.

PT AMP ini juga telah memiliki kantor cabang di 22 Provinsi tersebar di wilayah Indonesi, Selain itu PT Andalan Mitra Prestasi juga telah memiliki group usaha antara lain :

1. PT Andalas Mitra Sejati

2. PT. Andalan Insani Tour & Travel

3. PT. Andalan Manpower Solusi

4. Andalan Mitra Prestasi Sdn.Bhd. (No 834679U) di Kuala Lumpur Malaysia. (mka)

Kampanye di Sungai Tutung, Darmadi Berkomitmen Perjuangkan Jalan Renah Pemetik

Kerinci, Merdekapost  - Dukungan dari berbagai lapisan masyarakat untuk Calon Bupati Kerinci Letkol (purn) Darmadi, SH dan Darifus SE, M.SI nomor urut 1, semakin menguat seiring mendekatnya Pilkada serentak yang bakal digelar pada 27 November 2024 mendatang.

Tokoh masyarakat 4 Sungai tutung Men Aprisal sebagi tokoh adat Rio menyatakan keyakinannya bahwa pasangan  Darmadi-Darifis adalah sosok pemimpin yang sangat di nantikan oleh masyarakat kerinci pasangan yang komplit.

Rekam Jejak Darmadi -Darifus sudah teruji, rekam jejak ini penting agar dapat membantu dalam menyeleksi Calon bupati dan Wakil bupati kerinci untuk kedepan dalam memajukan kabupaten kerinci.

Baca Juga: Santun Tapi Tegas, Darmadi: Masyarakat Jangan Mau Diintervensi

Kesepakatan tersebut muncul dalam kampanye terbatas dan pengukuhan Kordes wilayah empat sungai tutung untuk Tim pemenangan Darmadi-Darifus bertajuk “Kerinci Maju” yang di laksanakan oleh tim koordinator wilayah 4 desa Sungai tutung  bertempat  di gedung serba guna 4 desa Sungai tutung pada Rabu (06/11/2024).

Tokoh adat Rio mengatakan Kami siap memenangkan Darmadi-Darifus dengan mengedepankan cara yang santun dan beretika, merangkul semua pihak demi kerukunan bersama ia menghimbau sebagai pemilih, sebaiknya publik rajin menelusuri informasi rekam jejak calon pilihannya terlebih di era luasnya informasi teknologi sekarang.

Bapak Darifus SE,. M.Si kami nilai yang  selalu ada untuk masyarakat kerinci, Beliau sudah berkiprah menjadi birokrat serta birokrat senior sudah 33 tahun.

Menurut tokoh masyarakat desa Sungai Tutung itu “rekam jejak bakal calon bupati bisa dilihat mulai dari latar belakang, pendidikan, keluarga, aktivitas sosial dalam lingkungannya, dan kerja yang sudah dilakukan untuk orang banyak. Tak terkecuali, sebuah visi misi yang dibuat oleh pasangan Darmadi-Darifus

Darmadi-Darifus saat berorasi menyampaikan visi misinya. (mpc)

“Harapan kita kepada seluruh masyarakat Kerinci  dalam menggunakan hak pilih, tidak melihat karena ketampanannya, tetapi harus mampu menilai dan mencermati visi apa yang dibawa bakal calon ini untuk kemajuan negeri yang tercinta ini".

"Masyarakat harus cerdas dan cermat dalam memberikan penilaian kepada bakal calon pilihannya. Misalnya terkait visi misi bakal calon yang dapat merepresentasikan kebutuhan masyarakat kerinci untuk kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat kerinci". Tutupnya.

Sementara itu Cabup Kerinci Darmadi berpesan kepada seluruh Tim Kordes khususnya kecamatan Air Hangat Timur yang baru dikukuhkan agar selalu menjaga persatuan dan menghindari gesekan, provokasi,dari pihak Lain, Ia menekankan komitmen bahwa perjuangan Darmadi-Darifus bukan hanya untuk satu kelompok atau golongan tertentu, melainkan untuk seluruh masyarakat Kerinci.

Darmadi menyampaikan keprihatinannya terhadap jalan Pungut Mudik-Sungai Kuning, sangat penting untuk di perbaiki, mengingat jalan ini adalah jalan alternatif masyarakat dikalangan masyarakat disektor pertanian, ini membutuhkan penanganan yang  serius".Ujarnya

Baca Juga: Ribuan Warga Hadiri Tabligh Akbar Bersama Ustadz Das'ad Latif, Doakan Kemenangan Haris-Sani

"Saat ini kami melihat hal itu masih tergantung pada APBD, Keterbatasan anggaran seringkali menjadi penyebab usulan-usulan masyarakat tidak dapat terakomodir. Otonomi daerah yang berjalan sejak awal reformasi hingga kini masih menyimpan banyak persoalan, insyaallah bila kita terpilih nantinya, kita jemput bola ke pusat melalui kabinet Indonesia maju dalam pembangunan dan peningkatan jalan Renah pemetik". Ungkapnya. 

"oleh sebab itu kebersamaan kita semua sangat penting untuk memenangkan pasangan Darmadi-Darifus dalam Pilkda serentak pada 27 November 2024 mendatang" tutup Darmadi dengan penuh semangat.

Untuk di ketahui dewan perwakilan rakyat daerah DPRD kabupaten Irwandri dari Fraksi Partai Gerindra kerinci juga sudah melakukan  kunjungan dan monitoring  wilayah Renah Pemetik, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci.

 “Saya selaku Anggota DPRD yang masih aktif, sebelumnya  sempat perjuangkan jalan Renah Pemetik yang kondisinya memang cukup memprihatinkan sama-sama kita ketahui kondisi jalan di wilayah tersebut,”insyaAllah akan kita perjuangkan ujar  Irwandri.