PDIP Siap Bantu PPP di MK, Hasto Sebut Jangan Sampai Partai Kabah Dihilangkan Sejarahnya

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengaku tak rela jika penyalahgunaan kekuasaan hingga menjegal PPP. (Foto TPN)

JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) memastikan mendukung penuh permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang bakal diajukan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 

PDIP bahkan siap membantu sejumlah data. "Kami juga memberikan dukungan terhadap upaya PPP di dalam melakukan gugatan di MK. Tidak hanya bantuan spirit tapi juga data-data yang diperlukan PPP," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Jakarta

Adapun hal itu dilakukan lantaran PPP berdasarkan hasil rekapitulasi nasional dinyatakan tidak lolos ambang batas parlementer, padahal partai berlambang kabah itu merupakan partai bersejarah yang selalu lolos parlemen sejak tahun 1971 silam. 

Baca Juga: PPP Gagal ke Senayan, Ini untuk Pertama Kali sejak Didirikan

Dia pun mengaku tak rela jika penyalahgunaan kekuasaan hingga menjegal partai berlambang kabah itu. "Jangan sampai partai Kabah ini dihilangkan sejarahnya hanya karena mendukung Ganjar-Mahfud, ini sudah kebangetan," tutupnya. 

Selain PPP, PDIP juga menjaga solidaritas terhadap partai pengusung Ganjar Mahfud lainnya seperti Partai Perindo dan Hanura. 

Sebab, tambah dia, ada pergerakan masif untuk menghambat suara pendukung Ganjar dan Mahfud. 

"Kami pernah menegaskan bahwa begitu masifnya operasi yang dilakukan untuk menghambat Ganjar-Mahfud dan kemudian suara-suara pendukung Ganjar-Mahfud, partai politik, semua dikecil-kecilkan," tutupnya. 

( Sumber: iNews.id | Editor: Aldie Prasetya | Merdekapost.com )

PPP Gagal ke Senayan, Ini untuk Pertama Kali sejak Didirikan

Partai Persatuan Pembangunan (PPP). (Dok PPP/Istimewa)

Jakarta, Merdekapost.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk pertama kalinya tidak lolos ke Senayan atau gagal melalui ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

KPU telah merampungkan hasil rekapitulasi pada Rabu (20/3/2024), dari hasil tersebut PPP hanya mendapatkan 5.878.777 suara (3,87%).

Merujuk pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, disebutkan syarat parpol untuk lolos parlemen harus memenuhi ambang batas parlemen minimal 4%. dengan demikian PPP kekurangan sekitar 0,13 persen lagi untuk lolos.

Baca Juga: Ini Daftar 8 Partai Politik yang Lolos ke Senayan Hasil Pemilu 2024

Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Meski begitu, PPP memiliki sejarah yang tak boleh dilupakan. Berikut ini profil PPP.

Profil Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Partai Persatuan Pembangunan (PPP). (Dok PPP/Istimewa)

PPP merupakan partai yang dibentuk di masa Orde Baru sebagai bagian kebijakan fusi partai. Fusi partai adalah ide Presiden Soeharto untuk merampingkan partai-partai yang punya satu ideologis serupa.

Baca Juga: Rekap Final KPU: Prabowo-Gibran Raih Suara Terbanyak, 96,2 Juta 

Merujuk pada website resmi, PPP didirikan pada tanggal 5 Januari 1973 yang merupakan hasil Fusi atau gabungan dari empat partai berbasis Islam yakni Partai Nahdhatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Perti.

Partai ini dipelopori oleh KH Idham Chalid (Ketua Umum PB NU), H.Mohammad Syafaat Mintaredja (Ketua Umum Parmusi), SH, Haji Anwar Tjokroaminoto ( Ketua Umum PSII), Haji Rusli Halil (Ketua Umum Perti), dan Haji Mayskur (Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di DPR). Dengan hasil gabungan dari partai-partai besar berbasis Islam, maka PPP telah memproklamirkan diri sebagai "Rumah Besar Umat Islam".

Sejak berkuasa, Presiden Soeharto memang tak ingin ada banyak partai di Indonesia. Dia belajar dari era demokrasi terpimpin masa Soekarno saat keberadaan banyak partai terbukti tidak efektif. Saat itu, partai-partai yang ada malah saling menjatuhkan satu sama lain, sehingga stabilitas politik terganggu dan kebijakan negara tak terwujud.

Alhasil, Soeharto ogah masalah itu terjadi saat dia berkuasa. Maka, lahirlah ide fusi atau penyederhanaan partai.

Namun, ide tersebut tak langsung terwujud saat Soeharto berkuasa. Pada Pemilu pertama Orde Baru tahun 1971, semua partai apapun ideologinya masih bertanding. KPU pun menetapkan organisasi masyarakat, Golongan Karya (Golkar), memenangi Pemilu.

Baca: Ini 10 Parpol yang Gagal Lolos ke Senayan: PPP, PSI, hingga Hanura 

Dalam perspektif pemerintah, kemenangan Golkar bukan berarti situasi bakal aman. Pasalnya, menurut Andre Feillard dalam NU vis a vis Negara (1999), di Senayan bakal ada banyak partai lain yang bisa mengganggu jalannya pemerintahan.

Atas dasar ini, pemerintah melakukan intervensi kepada partai-partai, termasuk partai Islam yang eksis sejak masa Soekarno dan mewakili kelompok Islam, antara lain:

Intervensi tersebut berupa ikut campur pemerintah mengatur sosok ketua umum partai dalam pemilihan terbuka. Pemerintah menempatkan orang kepercayaan untuk mensukseskan langkah fusi partai.

Singkat cerita, hasil dari intervensi itu sukses menggabungkan partai-partai Islam tersebut menjadi satu wadah bernama Kelompok Persatuan Pembangunan pada Oktober 1972. Penamaan ini juga diatur oleh Soeharto yang tak ingin kelompok partai Islam menggunakan nama "Islamis."

Kelompok Persatuan Pembangunan itulah yang kelak berubah jadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 5 Januari 1973. Selama Orde Baru berkuasa, PPP menjadi pilihan politik para tokoh Islam dan pendukungnya.

Selain PPP, kelompok lain yang terdampak fusi adalah golongan partai nasionalis, seperti Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) serta Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik. Mereka bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Beranjak dari sini, PDI, PPP dan Golongan Karya saling berebut suara di tiap pemilu Orde Baru. Tentu, kita mengetahui selama berulangkali Pemilu terselenggara, tetap saja pemenangnya Golkar, disusul PPP dan PDI.

Di era reformasi, suara PPP juga harus berjuang dengan sengit karena ketatnya persaingan antar partai. Suara PPP terus turun dari 11,33 juta pada pemilu 1999 atau 10,71% menjadi 6,32 juta pada pemilu 2019 atau 4,52%.

Banyaknya partai baru serta pergeseran ideologi dan tren elektoral membuat suara PPP turun. Puncaknya adalah pada 2024 di mana PPP tidak lolos ke parlemen karena suaranya di bawah threshold yang ditentukan.

Partai yang lahir pada 5 Januari 1973 merupakan salah satu partai politik yang ada di Indonesia. PPP merupakan hasil dari gabungan empat partai berbasis islam.

Partai politik yang tergabung adalah Partai Nahdlatul Ulama, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Islam Perti, dan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi).

Partai ini meresmikan diri sebagai “Rumah Besar Umat Islam” dengan menjadikan lambangnya yaitu Ka'bah sebagai asas Islam. Pada 1984 terjadi perubahan asas partai sesuai dengan keadaan partai politik yang berlaku saat itu.

Sayangnya, partai Rumah Besar Umat Islam yang sudah ada sejak 1971 tidak mendapatkan kesempatan untuk maju ke Senayan setelah menjalani serangkaian Pemilu 2024.(*)

Editor : Aldie Prasetya | Merdekapost.com 

Soal Suara PSI Naik Drastis di Sirekap, KPU Sebut Foto C Hasil Plano Rujukan Utama

Anggota KPU RI Idham Holik (tengah) saat memberikan keterangan di Gedung KPU RI, Jakarta, Jumat (1/3/2024). (DOC/ANTARA)

Merdekapost, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI turut menanggapi kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) di Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) DPR RI, seperti tertera dalam laman berikut https://pemilu2024.kpu.go.id/pilegdpr/hitung-suara, yang diperbincangkan oleh warganet dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut Anggota KPU RI Idham Holik, rujukan utama perolehan suara tetap berdasarkan foto dokumen formulir Model C.Hasil Plano, meskipun angka yang tertulis dalam laman KPU berbeda.

"Data perolehan suara yang terdapat dalam foto dokumen formulir Model C.Hasil Plano adalah sumber atau rujukan utamanya. Itu adalah data perolehan suara yang ditulis langsung oleh kpps (kelompok penyelenggara pemungutan suara) yang disaksikan langsung oleh saksi peserta pemilu dan pengawas tps (tempat pemungutan suara) serta dipantau langsung oleh pemantau terdaftar," kata Idham saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Minggu.

Baca Juga: Ini Jawaban Jokowi Terkait: Suara PSI Meroket, Hak Angket, dan Isu Berlabuh ke Golkar

Idham menjelaskan data perolehan suara partai politik di Sirekap dapat diverifikasi langsung oleh setiap pengaksesnya, sebab Sirekap menampilkan foto formulir model C.Hasil Plano.

"Sampai saat ini sudah ada 65,81persen tps untuk Pemilu Anggota DPR yang datanya sudah diunggah ke Sirekap. Data tersebut menampilkan foto formulir Model C.Hasil Plano yang dapat dicek atau diverifikasi," ujarnya.

Sementara itu, Idham mengatakan bahwa lembaganya belum melaksanakan rekapitulasi nasional untuk suara dalam negeri. Ia menyebut bahwa KPU RI baru melakukan rekapitulasi nasional untuk suara luar negeri.

"Hasil resmi perolehan suara peserta pemilu berdasarkan rekapitulasi berjenjang dimulai dari ppk (panitia pemilihan kecamatan), kpu kabupaten/kota, kpu provinsi sampai dengan KPU RI," kata dia mengingatkan.

Baca Juga: Catat! Pilkada 2024 Tetap November, Ini Jadwal dan Tahapannya 

Sebelumnya, pengguna akun media sosial X, @overgassedmk12, mencuit soal perbedaan suara PSI di Sirekap dan foto dokumen formulir Model C.Hasil Plano pada Sabtu (2/3), pukul 16.11 WIB.

"Karena banyak yang nemu kejanggalan suara PSI, akhirnya aku nyoba nyari sendiri di sekitaran Daerah Istimewa Yogyakarta.

TPS 020 Wonosari, Wonosari, Gunungkidul, D.I.Y Web KPU: 31 C Hasil: 5"

Cuitan tersebut hingga Minggu pukul 16.40 WIB telah disukai 11 ribu akun, dikutip 5 ribu akun, dan mencapai impresi sebanyak 892,3 ribu tayangan.

Adapun berdasarkan laman https://pemilu2024.kpu.go.id/pilegdpr/hitung-suara pada pukul 16.40 WIB, PSI memperoleh 2.403.316 suara atau 3,13 persen di Pileg DPR RI.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (dpt) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Baca Juga: Bawaslu Kumpulkan Laporan Lonjakan Drastis Suara PSI, Beda Hasil pada Sirekap KPU dengan Foto C Plano

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Selanjutnya, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.(*)

Berita Menarik Lainnya:

Mahfud Tegaskan Bakal Gugat Hasil Pilpres ke MK, "Kita Punya Bukti Kuat"

Lonjakan Suara PSI di Sirekap, YLBHI Desak KPU Tak Terlibat Praktik Kecurangan Pemilu

Politikus dan Pengamat Politik Soroti Lonjakan Suara PSI di Sirekap KPU, Bisa Menggelembung Dalam Waktu 1x24 Jam?


Bawaslu Kumpulkan Laporan Lonjakan Drastis Suara PSI, Beda Hasil pada Sirekap KPU dengan Foto C Plano

Anggota Bawaslu Lolly Suhenty. (Ist)

Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sedang melakukan kompilasi laporan terkait perbedaan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dengan foto dokumen formulir Model C Plano.

Hal itu diungkapkan anggota Bawaslu Lolly Suhenty di gedung KPU, Jakarta, Senin (4/3/2024), seperti dilansir Antara.

"Saat ini kami masih menunggu dari bawah. Informasi yang masuk kepada kami banyak sehingga dalam konteks ini Bawaslu melakukan kompilasi seluruh masukan," ujarnya.

BACA JUGA: 

Lonjakan Suara PSI di Sirekap, YLBHI Desak KPU Tak Terlibat Praktik Kecurangan Pemilu

Politikus dan Pengamat Politik Soroti Lonjakan Suara PSI di Sirekap KPU, Bisa Menggelembung Dalam Waktu 1x24 Jam?

Bawaslu, menurut dia, telah berkoordinasi dengan jajaran di bawah untuk melakukan pencermatan terkait rekapitulasi berjenjang yang sedang berjalan saat ini.

"Kami langsung turunkan lagi ke bawah untuk dilakukan pencermatan baik yang di kabupaten/kota atau yang sudah masuk provinsi, termasuk kami sendiri melakukan kompilasi supaya nanti begitu rekap nasional kami punya dokumen untuk melihat lagi, mencermati lagi," ujarnya.

Lolly memastikan, Bawaslu akan terus melakukan koreksi, termasuk dari tingkat kecamatan apabila ada temuan kesalahan.

"Begitu di kecamatan ada kesalahan proses rekapnya, ya, di kabupaten. Begitu sampai ke atas sehingga kalau ada dugaan ini, itu, bagi Bawaslu yang harus kami lihat adalah dokumennya," tuturnya.

Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie menilai penambahan suara PSI dinilai wajar karena terjadi saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024.

Dia pun mengingatkan semua pihak agar tidak tendensius menyikapi penambahan suara tersebut.

"Penambahan termasuk pengurangan suara selama proses rekapitulasi adalah hal wajar. Yang tidak wajar adalah apabila ada pihak-pihak yang mencoba menggiring opini dengan mempertanyakan hal tersebut," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (2/3/2024).

Berita Menarik Lainnya:

Ini Jawaban Jokowi Terkait: Suara PSI Meroket, Hak Angket, dan Isu Berlabuh ke Golkar

Presiden Jokowi memberikan keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, pada Senin, 4 Maret 2024, sebelum berangkat ke Melbourne, Australia. (Doc Ist | Tempo.co.id) 

Jakarta | Merdekapost.Com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjawab pertanyaan awak media terkait suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang meroket di Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Jokowi juga menjawab pertanyaan soal hak angket dugaan kecurangan pemilihan umum atau Pemilu 2024 yang hendak digulirkan oleh kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Baca Juga:Lonjakan Suara PSI di Sirekap, YLBHI Desak KPU Tak Terlibat Praktik Kecurangan Pemilu

Selain itu, Jokowi turut merespons terkait isu dirinya bergabung ke Partai Golongan Karya (Golkar). Berikut jawaban Jokowi seperti dilansir dari Tempo.co.

Suara PSI meroket

Pada Jumat siang, 1 Maret 2024, PSI mendapat 3 persen suara nasional berdasarkan real count KPU. Data real count pada situs KPU pukul 12.00 WIB menunjukkan PSI mendapat 3,01 persen suara atau sekitar 2.300.600 ribu suara. Perolehan ini berdasarkan 540.351 dari total 823.236 Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau 65.64 persen suara masuk.

Dalam selang waktu 24 jam setelah lonjakan suara. PSI memperoleh suara 0,12 persen. Data Sirekap pada 2 Maret 2024 pukul 13.00 WIB, memperlihatkan suara PSI bertambah 98.869.

Baca Juga: Politikus dan Pengamat Politik Soroti Lonjakan Suara PSI di Sirekap KPU, Bisa Menggelembung Dalam Waktu 1x24 Jam?

Suara PSI bertambah dari 2.300.600 pada 1 Maret 2024 pukul 12.00 WIB menjadi 2.399.469 suara pada 2 Maret pukul 13.00 WIB atau sebanyak 3,13 persen.

Walhasil, meroketnya suara PSI yang dipimpin putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, memantik perhatian publik lantaran ditengarai adanya dugaan kecurangan dalam proses rekapitulasi suara. Jokowi mengatakan masalah kenaikan suara PSI merupakan urusan partai.

Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan atau M. Romahurmuziy curiga ada operasi yang dilakukan untuk meloloskan PSI dengan perolehan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen.

Menurut Romy, sapaan akrabnya, sebelum Pemilu 2024 dirinya sudah mendengar dugaan ada operasi pemenangan PSI yang dilakukan oleh aparat.

Baca Juga: Caleg Terpilih Belum Perlu Mundur Saat Maju Pilkada

“Dengan menarget kepada penyelenggara pemilu daerah agar PSI memperoleh 50 ribu suara di tiap kab/kota di Jawa, dan 20 ribu suara di tiap kab/kota di luar Jawa,” ujar dia dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, dikutip Senin, 4 Maret 2024. 

Berdasarkan informasi yang dia terima, operasi tersebut dilakukan dengan menggunakan dan membiayai jejaring ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin salah seorang menteri. Jejaring ormas itulah yang digunakan untuk mobilisasi suara PSI coblos gambar. 

Juru Bicara DPP PSI Sigit Widodo mengklaim lonjakan suara PSI adalah hal yang wajar. Sigit menyebut lonjakan suara ini masih di bawah perhitungan internal PSI.

“Bisa saja data dari wilayah yang pemilih PSI-nya besar baru mulai masuk, sehingga normal saja terjadi lonjakan dalam satu waktu,” kata Sigit kepada Tempo, Sabtu 2 Maret 2024.

Sebaliknya, kata Sigit, penurunan bisa terjadi saat data masuk dari wilayah yang pemilihnya sedikit. Ia menegaskan bahwa Sirekap adalah data real count, bukan sampling, sehingga data masuk memang tidak harus selalu proporsional.

Jokowi hanya menjawab singkat terkait meroketnya suara PSI. Dia hanya menyerahkan awak media media untuk bertanya ke PSI dan KPU.

Baca Juga: Caleg Terpilih Harus Mundur Saat Maju dalam Pilkada?

"Tanya ke partai (PSI), tanya ke Komisi Pemilihan Umum," kata eks Wali Kota Solo saat memberi keterangan di Lanud Halim Perdanakusuma pada Senin, 4 Maret 2024.

Hak angket

Rencana hak angket dugaan kecurangan pemilu awalnya digulirkan oleh Ganjar Pranowo. Usulan Ganjar itu disambut oleh para partai pendukung kubu calon Presiden dari Koalisi Perubahan Anies-Muhaimin, seperti Partai Kebangkitan Bangsa, Partai NasDem, dan Partai Keadilan Sejahtera.

Hak angket digadang-gadang dapat melakukan penyelidikan soal dugaan kecurangan pemilu penyelenggaraan pemilu, walau sejumlah pakar hukum menganggap hal itu tidak dapat mengubah hasil dari Pemilu 2024.

Jokowi sebelumnya mengaku tidak begitu mempermasalahkan rencana hak angket kecurangan Pemilu 2024 yang bergulir belakangan ini.

“Ya itu hak demokrasi, enggak apa-apa kan,” kata Jokowi ditemui usai Peringatan Hari Pers Nasional di Ancol, Jakarta Utara, pada Selasa, 20 Januari 2024.

Namun jawaban Kepala Negara itu hari ini agak berbeda. Dia mempersilakan pertanyaan tersebut diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR.

 “Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR,” kata Jokowi, Senin, 4 Maret 2024.

Isu berlabuh ke Partai Golkar

Majalah Tempo, edisi 26 Februari-3 Maret 2024, mewartakan bahwa petinggi Golkar dan dua petinggi partai koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menyebut Jokowi berencana menguasai Partai Golkar.

Jokowi disebut-sebut berencana memimpin gabungan partai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka secara langsung.

Informasi itu disampaikan oleh sejumlah petinggi partai pendukung Prabowo-Gibran yang ditemui Tempo. Tujuannya, mengawal pemerintahan Prabowo dan Gibran, putra sulung Jokowi, sampai 2029.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespons isu jika Jokowi merapat ke partainya merupakan hal yang baik.

“Baik, bagus-bagus saja,” kata Airlangga, yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin lalu.

Baca Juga: Mahfud Tegaskan Bakal Gugat Hasil Pilpres ke MK, "Kita Punya Bukti Kuat" 

Ketika ditanya soal perbincangan Jokowi masuk Golkar, Airlangga mengatakan Presiden Jokowi merupakan tokoh nasional milik semua partai.

Dia juga menegaskan hal yang sama soal status Jokowi di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. “(Beliau) dimiliki semua partai,” kata Airlangga.

Ketika hal ini dikonfirmasi langsung, Jokowi tidak menyangkal maupun membenarkan isu tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa dirinya setiap hari masuk Istana.

"Saya setiap hari masuk Istana," kata Jokowi ditemui di Mabes TNI, kawasan Cilangkap, Jakarta Timur, pada Rabu, 28 Februari 2024.

Hari ini, Senin, 4 Maret 2024, Jokowi kembali ditanyakan oleh awak media terkait isu dirinya berlabuh ke Partai Golkar setelah tidak menjabat sebagai kepala pemerintahan. Lantas, apa jawaban Jokowi?

Eks Gubernur Jakarta, yang ditemani Panglima TNI Agus Subiyanto hingga Kapolri Listyo Sigit Prabowo, sempat berhenti sejenak mendengar pertanyaan itu. Jokowi hanya melempar senyum. Sementara Menteri Sekretaris Negara Pratikno kemudian bilang, “Pensiun saja belum, ditanya gitu.”

Berita Lainnya: Maju Pilkada 2024, Legislator Mundur, Bupati Cuti

( Editor : Aldie Prasetya | Sumber : Tempo.co.id )

Lonjakan Suara PSI di Sirekap, YLBHI Desak KPU Tak Terlibat Praktik Kecurangan Pemilu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep saat melakukan pertemuan di kawasan Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 3 Februari 2024. Presiden Joko Widodo meyakini PSI bisa mendapatkan kursi di DPR RI pada Pemilu 2024. (DOC  | ANTARA ) 

Jakarta, Merdekapost - Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mengalami lonjakan suara yang cukup besar dalam perhitungan data Sirekap Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada periode 1-2 Maret 2024. Menanggapi hal itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendesak KPU untuk tetap profesional dan tidak terlibat dalam praktik kecurangan Pemilu.

Wakil Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Arif Maulana, yang juga tergabung dalam koalisi masyarakat sipil, menyatakan, KPU dan Bawaslu seharusnya menjaga marwah Pemilu dan bukan justru terlibat dalam permasalahan Pemilu. 

Baca Juga: Politikus dan Pengamat Politik Soroti Lonjakan Suara PSI di Sirekap KPU, Bisa Menggelembung Dalam Waktu 1x24 Jam?

"KPU harus profesional dan bertanggung jawab. Jangan jadi bagian masalah. Jangan sampai KPU malah terbukti jadi bagian dari praktik kecurangan Pemilu. Kalau sampai begitu ya rusak demokrasi kita," ujar Arif dalam keterangannya di Kantor KontraS, Jakarta Pusat, pada Senin, 4 Maret 2024. 

Adapun kenaikan suara PSI secara drastis terjadi dalam selang waktu 24 jam pada periode 1-2 Maret 2024. Partai berlambang mawar itu memperoleh tambahan suara 0,12 persen setelah data Sirekap menunjukan ledakan suara pada Jumat.

Data Sirekap pada pukul 13.00 WIB, 2 Maret 2024, memperlihatkan suara PSI bertambah 98.869 selang 24 jam. Suara PSI bertambah dari 2.300.600 pada 1 Maret 2024 pukul 12.00 WIB menjadi 2.399.469 suara pada 2 Maret pukul 13.00 WIB atau 3,13 persen.

Baca Juga: Caleg Terpilih Belum Perlu Mundur Saat Maju Pilkada

Arif juga menilai, praktik curang penggelembungan suara PSI ini tidak dapat dilepaskan dari dugaan intervensi Presiden Joko Widodo alias Jokowi. "Jokowi kan kampanye terang-terangan. Sementara dia bukan orang PSI, tidak pernah cuti. Saya kira praktik curang ini harus ditegakkan hukumnya," ucap dia.

Arif juga menyebut, pihaknya mendesak para anggota DPR agar menggunakan hak konstitusional mereka untuk membongkar kejahatan Pemilu dalam Pemilu 2024. Khususnya melalui penggunaan hak angket. "DPR harus menggunakan haknya untuk memproses hal ini," kata Arif.

Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Julius Ibrani, sebelumnya, mengungkap beberapa faktor yang menguatkan dugaan telah terjadi penggelembungan suara untuk PSI. Di antaranya adalah karena lonjakan suara itu terjadi saat data yang masuk di Sirekap KPU telah melewati 60 persen dari suara total.

Menurut Julius, fluktuasi data normalnya tidak terlalu tajam jika data yang masuk sudah melewati jumlah tertentu. Julius juga mencurigai faktor penghentian penghitungan suara manual di beberapa kecamatan dan penghentian Sirekap KPU yang dia sebut terjadi sejak 18 Februari 2024. “Sebab hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa Pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi,” kata dia.

Baca Juga: Maju Pilkada 2024, Legislator Mundur, Bupati Cuti

Adapun Juru Bicara DPP PSI Sigit Widodo mengklaim lonjakan suara PSI adalah hal yang wajar. Sigit menyebut lonjakan suara ini masih di bawah perhitungan internal PSI.

“Bisa saja data dari wilayah yang pemilih PSI-nya besar baru mulai masuk, sehingga normal saja terjadi lonjakan dalam satu waktu,” kata Sigit kepada Tempo, Sabtu 2 Maret 2024.

Sebaliknya, kata Sigit, penurunan bisa terjadi saat data masuk dari wilayah yang pemilihnya sedikit. Ia menegaskan bahwa Sirekap adalah data real count, bukan sampling, sehingga data masuk memang tidak harus selalu proporsional.

( Editor : Aldie Prasetya | Sumber : Tempo.co.id )

Rektor Nonaktif Universitas Pancasila: Saya Punya Istri dan Anak, Bisa Bayangkan Sedihnya Mereka?

Rektor Universitas Pancasila berinisial ETH (72) saat jumpa pers dengan wartawan di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (29 | 2 | 2024). (Ist)

Merdekapost.com | Jakarta - Rektor nonaktif Universitas Pancasila berinisial ETH (72) mengaku, tuduhan pelecehan sek|sual yang ditujukan kepada dirinya membuat keluarganya sedih. “Bapak dan ibu sekalian, saya punya keluarga. Saya punya istri dan anak-anak yang sudah besar. Bisa dibayangkan enggak betapa sedihnya mereka,” kata dia saat jumpa pers di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (29/2/2024) lalu. 

Tak hanya sedih, ETH mengungkap, keluarga kecilnya juga malu jika dirinya diperlakukan seperti ini. Pasalnya, selama 13 tahun menjabat sebagai rektor Universitas Pancasila, baru kali ini harga dirinya dijatuhkan. 

“(Mereka) malu ayahnya diperlakukan seperti ini. Ini pembunuhan karakter,” tutur dia. 

ETH menduga, ada oknum yang sengaja melakukan ini terhadap dirinya. Terlebih pemilihan rektor Universitas Pancasila yang baru akan segera dilakukan dalam waktu dekat. 

“Memang saya cari-cari apa motif mereka sebetulnya. Tapi dugaan saya ini karena bertepatan dengan pemilihan rektor di Universitas Pancasila. Mereka pengin jadi rektor,” ungkap dia. 

ETH mengaku menderita karena adanya isu ini. Terlebih, ia dituduh telah melakukan pelecehan saat usianya tak lagi muda. 

“Yang paling menyedihkan adalah disaat usia saya yang sudah tidak muda, pengalaman ini muncul dan itu sungguh suatu penderitaan yang tidak bisa terbayangkan. Saya menderita karena tuduhan yang tidak mendasar,” imbuh dia. 

Sebagai informasi, Rektor nonaktif Universitas Pancasila, ETH, diduga melakukan pelecehan terhadap dua staf kampus, RZ dan DF. 

Dugaan pelecehan seksual yang dialami RZ terjadi setahun lalu, yaitu pada Februari 2023. Pada bulan yang sama saat RZ dimutasi ke pascasarjana Universitas Pancasila. 

Sementara, dugaan pelecehan seksual yang dialami DF terjadi sekitar Desember 2023. 

Kala itu, DF mengundurkan diri dari kampus lantaran ketakutan usai dilecehkan oleh sang rektor. Kuasa hukum korban, Amanda Manthovani menjelaskan bahwa kasus setahun lalu baru dilaporkan lantaran korban merasa ketakutan.


( Editor : Aldie Prasetya  |  Sumber: Kompas.com ) 

Jum’at Curhat Jelang Pemilu, Kapolsek Danau Kerinci Turun ke Desa Agung Kotim


MERDEKAPOST.COM – Bertempat di kantor Kepala Desa Agung Koto Iman (Kotim), Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci, Jumat (02/02/2024) BKTM Polsek Danau Kerinci bersama Kanit Binmas dan kanit patroli yang dipimpin Kapolsek Danau Kerinci melaksanakan kegiatan Jum'at curhat. 

Dalam kegiatan itu, Kapolsek Danau Kerinci Berkunjung dan mendengar langsung curhat dari Kades dan para staf Kades, BPD tentang permasalahan yang ada di Desa masing-masing terutama saat ini beberapa hari menjelang dilaksanakannya Pemilu.

Kapolsek Danau Kerinci AKP Edi Mardi Siswoyo, S.E.,M.M menyampaikan “Beberapa hari lagi dilaksanakannya Pemilu, kedatangan kami ke Desa Agung tersebut untuk mendengar saran dan masukan dari masyarakat terhadap Polsek Danau Kerinci, selain itu juga membahas permasalahan mengenai keamanan dan ketertiban yang ada di Desa tersebut “imbuhnya.

“Kami berharap kepada semua masyarakat di wilayah hukum Polsek Danau Kerinci agar bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di desanya masing-masing pada pemilu nanti, mari bersama-sama kita sukseskan pemilu 2024 agar aman, nyaman, tertib dan sukses”. Harapnya.

Terpisah, Kepala Desa Agung Koto Iman Rengki Andika, mengatakan, Kapolsek berserta anggota sering turun ke lapangan untuk mendengar aspirasi masyarakat, beliau (Kapolsek) sosok yang tidak asing lagi ditengah masyarakat karena kedekatannya.

“Alhamdullilah, Kapolsek dan anggotanya rajin turun ke lapangan dan selalu mendengarkan aspirasi masyarakat, beliau sosok yang tidak asing lagi bagi kami dan dekat sekali dengan masyarakat “kata Rengki. (hza)

Setelah UGM, Giliran UII Nyatakan Sikap, "Kenegarawanan Jokowi Memudar"

Sivitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) saat menyampaikan pernyataan sikap Indonesia Darurat Kenegarawanan. Pernyataan sikap ini digelar di depan Auditorium Prof. K.H. Abdul Kahar Muzakkir, Kampus Terpadu UII Jalan Kaliurang Km 14, Kabupaten Sleman.

YOGYAKARTA | MERDEKAPOST.com - Setelah Universitas Gadjah Mada, giliran sivitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) menyampaikan pernyataan sikap "Indonesia Darurat Kenegarawanan".

Diketahui sebelumnya, sivitas akademika UGM menyampaikan petisi Bulaksumur yang berisi keprihatinan terhadap tindakan sejumlah penyelenggaran di berbagai lini. Mereka menilai ada hal-hal menyimpang dari prinsip-prinsip moral, demokrasi, kerakyatan, serta keadilan sosial.

Pernyataan sikap sivitas akademika UII digelar di depan Auditorium Prof. K.H. Abdul Kahar Muzakkir, Kampus Terpadu UII Jalan Kaliurang Km 14, Kabupaten Sleman, Kamis (1/2/2024).

Pernyataan sikap tersebut, diikuti oleh para guru besar, dosen, mahasiswa dan para alumni UII. Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Prof Fathul Wahid membacakan pernyataan sikap "Indonesia Darurat Kenegarawanan".

Baca juga: Per 1 Februari 2024, Inilah Harga Resmi BBM Pertamina Seluruh Indonesia

"Dua pekan menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, perkembangan politik nasional kian menunjukkan tanpa rasa malu gejala praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan," ucap Fathul.

Dia menyebut kekuasaan digunakan untuk kepentingan politik praktis sekelompok golongan dengan mengerahkan sumber daya negara. Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran.

"Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo," tuturnya.

Indikator utamanya adalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023.

Fathul mengatakan putusan yang proses pengambilannya sarat dengan intervensi politik dinyatakan terbukti melanggar etika. Bahkan membuat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, diberhentikan dari jabatannya. 

Baca Juga: Akademisi UGM Sampaikan Petisi Bulaksumur, "Pemerintahan Era Jokowi Menyimpang"

"Gejala ini kian jelas ke permukaan saat Presiden Joko Widodo menyatakan ketidaknetralan institusi kepresidenan dengan membolehkan Presiden berkampanye dan berpihak," ucapnya.

Perkembangan termutakhir, distribusi bantuan sosial melalui pembagian beras dan bantuan langsung tunai (BLT) oleh Presidan Jokowi juga ditengarai sarat dengan kepentingan politik. 

Bansos dinilai diarahkan pada personalisasi penguatan dukungan terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu.

Menurutnya, mobilisasi aparatur negara untuk kepentingan dukungan terhadap pasangan calon tertentu adalah tindakan melanggar hukum sekaligus melanggar konstitusi.

Baca Juga:

JK: Jangan Lihat Survei, Optimisme Terlihat di Lapangan

Presiden Bagi Beras, JK: Malu Kita, Itu Tugas Camat

"Situasi di atas menjadi bukti, Indonesia sedang mengalami darurat kenegarawanan yang bisa berujung pada ambruknya sistem hukum dan demokrasi," ujarnya.

Fathul mengatakan sivitas akademika UII menyerukan agar Presiden Jokowi kembali menjadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan dengan tidak memanfaatkan institusi kepresidenan untuk memenuhi kepentingan politik keluarga.(red)

Presiden Bagi Beras, JK: Malu Kita, Itu Tugas Camat

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla di program Info A1. (ist) 

Merdekapost.com - Aksi Presiden Jokowi yang membagikan bansos atau beras Bulog belakangan ramai-ramai dikritik sejumlah pihak. Giat Jokowi yang juga kerap dihadiri menteri Koalisi Indonesia Maju pendukung Paslon 02 Prabowo-Gibran itu pun dinilai politisasi bansos.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mengatakan seharusnya bagi-bagi bansos bukan dilakukan presiden, melainkan menteri hingga camat.

"Kan malu kita," kata JK di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Kamis (1/2).

JK lalu menyinggung Jokowi yang sempat membagikan beras di depan Istana Kepresidenan Jakarta. Saat itu, Jokowi ditemani Erick Thohir bagi bansos kepada sopir ojol.

"Itu tugasnya Mensos, tugasnya camat," sambung dia. 

JK mengingatkan, presiden punya tugas kenegaraan yang lebih penting. Selain itu, ia menilai bansos juga efektif bila dibagikan lewat pos.

"Nanti melupakan tugas-tugas lebih penting. Waduh. Kita dipilih mimpin. (Tugasnya) lebih tinggi dari itu (bagi bansos). (Tugasnya) lihat dunia bagaimana, Indonesia bagaimana," tandas dia.

Presiden Joko Widodo menyaksikan penyerahan bantuan paket sembako bagi para pengemudi ojek daring atau ojol di sekitar Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 13 April 2023.(ist) 
Presiden Jokowi getol membagikan berbagai jenis bansos di berbagi daerah di Indonesia. Terakhir, Jokowi sepekan 'berkantor' di Jawa Tengah dan DIY. 

Jokowi kerap ditemani sejumlah menteri, seperti Mendag Zulkifli Hasan saat membagikan bansos. Tapi tak ada lagi sosok Menteri Sosial Tri Rismaharini, padahal itu tupoksi kementeriannya.(hza)

Ratusan Emak- emak Siulak Mukai Siap Menangkan H Paizal Kadni


KERINCI - Dukungan terhadap calon Legislatif DPR RI nomor urut 4 dari PKB Dapil Jambi H Paizal Kadni terus mengalir.

Kali ini Ratusan emak-emak siulak mukai konsolidasi dan sepakat untuk menangkan H. Paizal Kadni, bertempat di rumah aspirasi H Paizal Kandi, Desa Dusun Baru Siulak, Kerinci selasa (23/1//2024).

Tokoh Perempuan Siulak Mulai, Lisnawati siap menyampaikan, bahwa bapak Paizal kadni adalah sosok yang agamis dan peduli dengan masyarakat Kerinci.

“Kita semua terharu dan bangga dengan sosok H Paizal kadni, yang berjuang untuk masyarakat Ibu, mari dukung penuh ke pak Paizal Kadni untuk duduk di senaya,” ucapnya.

Eka alumni PGRI sungai penuh satu angkatan 95 Paizal Kadni, mengatakan sesama alumni bangga dengan beliau, mari kita bersama berjuang dengan beliau, karena beliau adalah seorang pengusaha sukses yang telah membuka lapangan pekerjaan di kabupaten Kerinci dan siap mewakafkan diri berjuang untuk masyarakat kerinci di Senayan.

Tidak hanya itu, Joni Ferbrizal, alumni SMP negeri siulak angkatan 92 juga mengajak, bawah kami selaku teman sekolah sangat bangga dengan beliau, salah satu putra terbaik tanah sekudung kususnya kerinci umumnya yang harus kita dukung beliau telah menjadi pegusaha sukses dan berjuang untuk masyarakat.

“Kami sudah lama mengenal beliau, beliau orang yang baik menurut kami sangat wajar beliau mewakili kami duduk di DPR  RI” ujar Joni Febrizal. (Hza)

Mantapkan Pilihan, Relawan Paizal Kadni Bukit Kerman Gelar Bimtek Saksi

 

H Paizal Kadni bersama Emak-emak dan relawan HPK di Desa Keluru Bukit Kerman (ist)

Kerinci, Merdekapost.com - Bertempat di kediaman Ibu Ernely Djalil Desa Keluru Kecamatan Bukit Kerman, H. Paizal Kadni, SE menghadiri acara silaturahmi dengan ibu-ibu dan juga Relawan HPK dan sekaligus melaksanakan Bimtek Saksi Pemenangan dan pendataan relawan pemenangan HPK. 

Ibu Ernely yang merupakan salah seorang Caleg DPRD Kerinci dari Partai Kebangkitan Bangsa Dapil 5 sengaja mengundang H Paizal Kadni beserta relawan ke kediamannya di Keluru Kecamatan Bukit Kerman.

"Terima kasih Pak Haji Paizal yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di kediaman kami ini" Ujar Ernely.

Baca Juga: Para Relawan & Srikandi Kota Jambi Siap Hantarkan Paizal Kadni Menuju Senayan

Dalam sambutan singkatnya, H Paizal Kadni, kepada ibu-ibu dan Bapak-bapak serta relawan yang hadir mengucapkan terima kasih dan sangat berbangga bisa bersilaturrahmi secara langsung

"Saya secara pribadi mohon dukungannya, mohon bantuan dan do'anya sehubungan dengan niat saya maju sebagai salah satu calon anggota DPR RI dari Dapil Jambi dari Partai PKB Nomor urut empat". 

"Insya Allah, jika tuhan menghendaki, dan saya ditakdirkan duduk di Senayan, saya tidak akan lupa untuk memperjuangkan aspirasi dari ibu-ibu, kita harus bersatu demi untuk pembangunan Kerinci secara utuh dan Jambi secara umum" Pungkasnya.

Berita Lainnya: Emak-emak dari Kemantan Hilir Silaturrahmi dengan Paizal Kadni

Kemudian acara dilanjutkan dengan Pendataan relawan HPK dan Bimtek untuk saksi-saksi pemenangan H Paizal Kadni di Bukit Kerman yang di pimpin langsung oleh Konsultan pemenangan HPK Hanggara Irham.

"Alhamdulillah, kegiatan berjalan lancar, dan bimtek ini sengaja kita lakukan, selain untuk mengetahui keberadaan relawan dengan pendataan berbasis aplikasi, kita juga berharap agar mereka tahu dan paham dengan aplikasi pemenangan yang kita terapkan"

Bacaan Lainnya: 

Dukungan Semakin Mengalir, H Paizal Kadni Silaturrahmi dengan Warga Muak Bukit Kerman

Peduli Sesama, Relawan Paizal Kadni Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Tebo, Warga; Kami Tak Mengenal Beliau, Tapi Beliau Peduli dan Membantu Kami

"endingnya nanti, lanjut Hanggara, Relawan pemenangan HPK siap untuk mengikuti Pemilu 2024". Pungkasnya. (hza) 

Jubir AMIN: Anies-Cak Imin Dipersatukan Ulama, Gus Ipul Langgar Khitah NU

Paslon Capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, pada acara Deklarasi Dukungan Keluarga Besar HMI kepada Anies- Cak Imin, di Lippo Kuningan, Jakarta Selatan. [Foto: Ist]

Merdekapost.com - Juru Bicara Timnas Calon Presiden Anies Baswedan dan Calon Wakil Presiden Gus Muhaimin Iskandar atau AMIN bidang santri dan pesantren, Muhammad Husnil menyayangkan pernyataan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf Atau Gus Ipul agar tidak mendukung calon yang didukung oleh Abu Bakar Ba'asyir.

Selain menggunakan metode kampanye fear mongering dan menyebar disinformasi, pernyataan Saifullah Yusuf secara jelas telah melanggar prinsip khittah NU.

BACA JUGA: Profil KH Marzuki Mustamar yang Dicopot PBNU, Dia Tokoh NU yang Baiat Ustadz Hanan Attaki

“PBNU yang telah menggariskan diri sebagai jam’iyah diniyyah dan tak terlibat politik praktis, kini malah diseret ke dalam politik praktis oleh sekjennya langsung, Saifullah Yusuf,” kata Muhammad Husnil, Rabu 17 Januari 2024.

Mestinya, kata dia, Gus Ipul bijak dalam menyampaikan pesannya sebagai tokoh kedua tertinggi di PBNU setelah Ketua Umum, KH Yahya Cholil Staquf.

“Bila memang beliau terlibat dalam pemenangan salah satu calon presiden, sebaiknya mundur saja dari kepengurusan. Jangan sampai memanfaatkan posisinya sebagai Sekjen PBNU untuk kepentingan kampanye,” kata Husnil.

Memang tampak seperti netral, kata dia, tetapi sesungguhnya pernyataan itu untuk memberikan kampanye negatif terhadap salah satu paslon.

BERITA DUKA: Kabar Duka, Ulama Karismatik Buya Syakur Yasin dari Indramayu Meninggal Dunia  

“Jelas sekali bahwa yang dia maksud adalah pasangan Anies-Muhaimin. Padahal, pasangan Calon Presiden dan Calon Presiden Anies Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar ini dipersatukan oleh ulama-ulama khos NU, seperti Lora Kholil As’ad Syamsul Arifin, Mbah Thoifur Mawardi, Gus Badawi Kudus, Gus Munif Zuhri, atau Mbah Amin Cilacap,” ujar Husnil.

Jubir Timnas AMIN  bidang santri dan pesantren, Muhammad Husnil. [Foto: Dok/ Ist]

Husnil menyatakan bahwa Gus Ipul telah lupa terhadap sembilan pedoman berpolitik NU yang didasarkan pada khitah NU. 

“Pada poin ketujuh disebutkan bahwa ‘Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama, dengan dalih apa pun, tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah.’ Apa yang Gus Ipul katakan itu jelas-jelas mau memecah belah bangsa,” kata Husnil.

Husnil memastikan bahwa justru Anies dan Muhaiminlah yang benar-benar sesuai dengan kriteria NU sebagai seorang pemimpin.

“Kaidah ushul fiqh almuhafadhah alal qadimi ash-sholih wal akhdzu bil jadidi al-ashlah (mempertahankan yang lama dan mengambil yang baru yang lebih baik). Anies ketika di Jakarta itu justru meningkatkan program-program yang sudah dirintis gubernur-gubernur sebelumnya, seperti MRT atau Transjakarta dan membuat program baru yang lebih bagus, seperti memberikan beasiswa kepada santri dan siswa madrasah lewat KJP plus," tegasnya.

BACA JUGA: JK Salut Polisi Cepat Menangkap Pengancam Tembak Anies

"Gus Muhaimin itu mempertahankan dan membawa PKB sebagai salah satu partai besar di Indonesia dan membawa kontribusi konkret terhadap santri dan pesantren, seperti memperjuangkan Hari Santri dan UU Pesantren,” tegasnya.

Dibanding menyebarkan isu dan membawa PBNU ke dalam arena politik praktis, Husnil menyarankan kepada Gus Ipul untuk menguji secara langsung ketiga pasangan itu untuk melihat mana yang lebih pas dalam soal amaliah atau cara berpikir NU.

“Kalau mau menguji rekam jejak kinerja, Pak Anies dan Gus Muhaimin lebih siap dibanding siapa pun. Kalau mau menguji amaliah NU, silakan juga," ucapnya.

Wakil Walikota Solo: Sejumlah Perda Jalan di Tempat karena Nunggu Gibran

"Saya kira, kita sebagai Nahdliyin akan sangat senang sekali bila dibuka di publik bagaimana bacaan kunut Pak Prabowo, Mas Gibran, atau Pak Anies, dan Gus Muhaimin. Atau Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Atau bila dirasa masih kurang, bisa juga dilihat mana yang sekiranya bisa memimpin tahlil atau diminta untuk memimpin selawatan di hadapan publik," sambungnya.

"Pak Anies dan Gus Muhaimin sudah teruji di publik, tapi saya kira tidak akan keberatan bila ada forum khusus untuk menguji amaliah NU mereka berdua,” pungkasnya. (hza)

JK Salut Polisi Cepat Menangkap Pengancam Tembak Anies

Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla di kediamannya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan (Foto: kumparan)

Merdekapost.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), berkomentar soal pengancam tembak capres 01 Anies Baswedan yang ditangkap polisi. JK pun mengapresiasi kerja cepat kepolisian dalam menangani hal ini.

Sebelumnya, terduga pelaku yang berinisial AWK (23) ditangkap di Jember, Jawa Timur, pada Sabtu (13/1) pagi. Kapolda Jatim, Irjen Imam Sugianto, mengatakan pelaku bisa dijerat Undang-undang ITE atas perbuatannya itu.

"Ya bagus lah," kata JK saat ditemui di Jakarta Pusat.

"Kita salut kepada polisi yang cepat menangkap," imbuh dia.

Baca Juga:Seorang Polisi Berpangkat Bripda Ditangkap Karena Diduga LGBT

Sementara itu, terduga pengancam penembakan Anies Baswedan lainnya melalui akun media sosial Instagram @rifanariansyah menyerahkan diri ke Polda Kalimantan Timur, Sabtu (13/1).

Kepala Bidang Humas Polda Kaltim Kombes Pol. Yusuf Sutejo (kiri) dan Kepala Subdit Siber Polda Kaltim Kompol Kadek Adi Budi saat memberikan keterangan pers terkait kasus pengancaman Anis di Kalimantan Timur, Senin (15/1/2024). (Foto: ANTARA)

"Setelah kami lakukan profiling terhadap akun itu, akhirnya Tim Subdit Siber Ditkrimsus Polda Kaltim menemukan terduga ini berinisial AN (22), warga Sangata, Kabupaten Kutai Timur," kata Kepala Bidang Humas Polda Kaltim, Kombes Pol. Yusuf Sutejo di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (15/1), sebagaimana diberitakan Antara.

"Kami menjelaskan situasi yang terjadi dan dengan sukarela terduga ini bersedia menyerahkan diri ke Polda Kaltim untuk diamankan," ujar Yusuf. (HZA)

Siap-Siap Pilpres Dua Putaran

Kala kubu Prabowo-Gibran sedang gencar-gencarnya mengampanyekan pilpres satu putaran, data berbagai lembaga survei justru menunjukkan sebaliknya: pilpres bakal dua putaran. Musababnya, hingga 14 Januari 2024 (sebulan sebelum hari H pencoblosan), elektabilitas Prabowo-Gibran meski tinggi masih berupaya mendekati 50%. Ini berbeda dengan Pilpres 2009. Dulu, sebulan sebelum pencoblosan, elektabilitas SBY-Boediono sudah 67%, dan mereka akhirnya menang satu putaran. 

***

Memandang sepanjang Jl. Mampang Prapatan Raya, Jakarta Selatan, bertebaran baliho Gerakan Sekali Putaran (GSP) bergambar foto artificial intelligence Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 2 di Pilpres 2024.

Beberapa baliho itu berisi pesan “Hemat Waktu, Hemat Biaya, Lebih Damai”. Pada bagian bawahnya tertera alamat markas kelompok GSP di Jl. Tegal Parang Selatan I No. 37, Mampang Prapatan, Jaksel, berikut nomor teleponnya. Kontak itu dulu salah nomor Muhammad Qodari, pendiri dan Direktur Eksekutif lembaga survei Indo Barometer. Kini, nama pengguna pada nomor itu bersalin menjadi GSP.

Sejak pertengahan Desember 2023, Qodari memang menginisiasi GSP guna mengkampanyekan Prabowo-Gibran menang pilpres sekali putaran. Menurutnya, ada 3 alasan untuk membentuk gerakan itu: efisiensi waktu, efektivitas biaya, dan stabilitas keamanan politik.

“Dengan terpilihnya presiden dan wakil presiden baru, maka para pengambil keputusan dan pelaku ekonomi sudah memiliki kepastian politik dari Februari 2024 dan tidak perlu menunggu sampai Juni 2024,” ujar Qodari dalam keterangan tertulisnya Desember 2023.

M Qodari, inisiator Gerakan Sekali Putaran (GSP). (Foto: kumparan)

Walau GSP baru muncul pertengahan Desember, Qodari sudah menggaungkan pilpres sekali putaran sejak awal November. Wacana itu ia lontarkan berbasis data survei lembaganya, Indo Barometer, pada 25–31 Oktober 2023, yang menangkap elektabilitas Prabowo-Gibran pada angka 34,2%, di atas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (18,3%) dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD (26,2%); sementara 21,3% responden ketika itu belum memutuskan pilihan atau merahasiakan pilihannya.

Qodari berasumsi, ketika suara 21,3% undecided voters itu tersebar ke tiap pasangan calon dengan distribusi suara tertinggi untuk paslon yang elektabilitasnya tertinggi (Prabowo-Gibran) dan distribusi suara terendah untuk paslon yang elektabilitasnya rendah, maka elektabilitas Prabowo-Gibran bisa mencapai 43,5%, tetap di atas Ganjar-Mahfud yang ditaksir 33,3% dan Anies-Muhaimin yang diprediksi 23,2%.

“Dengan data ini, bisa ada potensi pilpres satu putaran,” kata Qodari dalam sebuah diskusi di KAHMI Center, Jakarta Selatan, 10 November 2023.

Baliho Gerakan Sekali Putaran (GSP) di Tegal Parang, Jakarta Selata. (Foto: kumparan)

Kampanye satu putaran terus digaungkan kubu Prabowo-Gibran sejak sejumlah lembaga survei merilis kenaikan pesat elektabilitas mereka pada awal November 2023 sampai saat ini. Temuan sejumlah lembaga survei menunjukkan elektabilitas Prabowo-Gibran berada di rentang 39%-48%.

Bila melihat data tersebut, Prabowo-Gibran butuh 3–11% suara lagi untuk bisa menang satu putaran. Sesuai Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu, apabila pilpres diikuti lebih dari dua paslon, pemenangnya harus memperoleh suara lebih dari 50% dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi di lebih dari setengah dari total jumlah provinsi di Indonesia (minimal 20 dari 38 provinsi).

Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka dua paslon teratas akan bertarung lagi di putaran kedua.

Jalan Sehat Satu Putaran di Makassar, Sulawesi Selatan, 25 November 2023. Foto: ANTARA

Menurut Prabowo, pilpres cukup satu putaran untuk menghemat uang negara. Berdasarkan hitungan timnya, pilpres satu putaran bisa menghemat anggaran hingga Rp 27 triliun.

Meski demikian, Komisi Pemilihan Umum menyatakan bahwa anggaran pilpres telah tersedia Rp 76,6 triliun, dan jumlah itu sudah termasuk untuk putaran kedua. Kemenkeu dan Kemendagri pun sejak awal menegaskan ketersediaan dana Pilpres hingga putaran kedua.

“Kami sudah menyediakan dana cukup kok, tenang saja, termasuk kalau ada putaran kedua. Jadi [anggaran] sudah siap, tinggal [berdoa] semoga yang terbaik buat Indonesia,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata, 10 Oktober 2023.

Petugas melipat surat suara Pilpres 2024 di Gudang Sarinah, Jakarta Selatan). Foto: kumparan

Elektabilitas Prabowo-Gibran Sulit Tembus 50%

Sejumlah lembaga seperti Center for Strategic and International Studies (CSIS), Indikator Politik, dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) berpendapat bahwa keinginan pilpres satu putaran tidak mudah terealisasi. Penilaian itu didasarkan pada data elektabilitas paslon hasil survei masing-masing lembaga.

Peluang terbesar, menurut data tiga lembaga tersebut, adalah Pilpres 2024 berlangsung dua putaran.

Senior Fellow CSIS Philips J. Vermonte menyimpulkan, elektabilitas Prabowo-Gibran sulit mencapai 50% dalam rentang waktu jelang pencoblosan yang tinggal sebulan. Pencobolosan putaran pertama bakal berlangsung 14 Februari 2024.

Survei CSIS 13–18 Desember 2023 menunjukkan elektabilitas Prabowo-Gibran di angka 43,7%, diikuti Anies-Muhaimin (26,1%) dan Ganjar-Mahfud (19,4%). Angka 43,7% yang dikantongi Prabowo-Gibran itu, dinilai sudah optimal dan sulit menanjak kecuali terjadi peristiwa khusus yang dampaknya membuat paslon nomor 2 itu meraih simpati luar biasa banyak dalam waktu singkat.

“Kalau menggunakan data hari ini, bagi sebagian pihak yang mengatakan bisa satu putaran, itu agak berat. Asalkan salah satu kandidat di posisi 2 dan 3 tidak drop jauh sekali, [elektabilitas akan tetap di kisaran itu],” ujar Phillips dalam Info A1 kumparan, Selasa (2/1).

Debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, 7 Januari 2024. Foto: kumparan

Elektabilitas paslon, menurut CSIS, tak lepas dari faktor debat capres dan cawapres. Debat bisa memengaruhi keputusan sebagian pemilih yang membuat wacana pilpres satu putaran sulit terwujud.

Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes memaparkan hasil survei lembaganya yang menunjukkan, 49,8% responden mengaku menonton debat pertama calon presiden. Dari angka tersebut, sekitar 75,2% responden sudah mantap dengan pilihannya, namun 24,8% responden masih mungkin mengubah pilihan (swing voters).

Secara rinci, 10,2% responden baru akan menentukan pilihan pada hari pencoblosan, 5,8% responden setelah menonton debat perdana, 4,8% responden seminggu sebelum pemilihan, dan 4% sisanya sebulan sebelum pemilihan.

“Debat bisa menyebabkan penggerusan dukungan pemilih pada kandidat yang sudah mereka pilih sebelum debat berlangsung, atau bisa juga memoderasi atau mengoreksi pilihan seseorang,” ujar Arya dalam keterangannya.

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan juga menganggap peluang pilpres dua putaran lebih besar dibanding satu putaran. Survei LSI pada 3–5 Desember 2023 menunjukkan, elektabilitas Prabowo-Gibran di angka 45,6%, Ganjar-Mahfud 23,8%, dan Anies-Muhaimin 22,3%. Sementara 8,3% sisanya ialah suara responden yang tidak menjawab (undecided voters).

Apabila merujuk pada data LSI itu, Prabowo-Gibran butuh sekitar 6% untuk merealisasikan satu putaran. Sumber pertama yang bisa menambal kekurangan itu adalah 8,3% suara undecided voters. Padahal, dalam kalkulasi rasional, sulit untuk mengambil seluruh suara undecided voters. Lumrahnya, suara di kelompok ini terbagi rata ke masing-masing paslon.

Skenario kedua, Prabowo-Gibran mengambil suara dari pemilih Ganjar-Mahfud. Namun, upaya ini juga tidak mudah lantaran mayoritas pemilih Ganjar-Mahfud merupakan pendukung PDIP yang sangat loyal. Dengan demikian, dua sumber suara yang diharapkan dapat mengerek elektabilitas Prabowo-Gibran dalam waktu singkat sama-sama sulit diraih.

Di sisi lain, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dengan berbagai strategi kampanyenya justru bisa menggerus basis suara Prabowo-Gibran, sebab—berdasarkan data LSI—mayoritas pemilih AMIN (39,3%) merupakan pemilih Prabowo di Pilpres 2019.

Stagnasi Elektabilitas Prabowo-Gibran Jadi Peluang Bagi Paslon Lain

Peneliti Indikator Politik Bawono Kumoro menilai, kepastian pilpres berlangsung satu atau dua putaran bergantung pada hasil survei terbaru yang akan dirilis dalam waktu dekat—kurang dari sebulan sebelum hari pencoblosan.

Sejauh ini, hasil survei Indikator menunjukkan elektabilitas Prabowo-Gibran di angka 45,8% pada akhir November 2023, dan naik sedikit menjadi 46,7% pada akhir Desember 2023. Kenaikan tipis 0,9% selama sebulan itu memperlihatkan bahwa elektabilitas Prabowo-Gibran relatif stagnan.

“Andaikan angka pada survei berikutnya tidak jauh berbeda dari 45–46%, berarti sulit mengatakan bahwa pilpres akan selesai dalam satu putaran. Mungkin [elektabilitas paslon] 02 sudah stagnan, mentok,” ujar Bawono di kawasan Senopati, Jaksel, Selasa (9/1).

Ia memandang, stagnasi elektabilitas Prabowo-Gibran disebabkan oleh lompatan suara mereka yang terjadi lebih dulu dibanding dua paslon lain. Berdasarkan catatan Indikator, elektabilitas Prabowo pada Oktober 2023, sebelum berpasangan dengan Gibran, ialah 37%. Angka itu lalu melesat menjadi 45,8% dalam survei pada akhir November 2023, ketika Prabowo telah resmi menggandeng Gibran sebagai cawapres.

Kenaikan itu berasal dari pemilih Jokowi yang non-PDIP di Pipres 2019. Rekaman data Indikator menunjukkan, dari 55,5% suara Jokowi pada Pilpres 2019, 31,5% di antaranya merupakan pemilih non-PDIP. Nah, 53,6% dari 31,5% suara non-PDIP tersebut kini beralih ke Prabowo-Gibran.

“Limpahan suara pemilih Jokowi yang lari ke Pak Prabowo sudah maksimal. Kalau [angka pada] hasil survei berikutnya enggak jauh beda, maka dengan sisa waktu 30 hari, rasa-rasanya sulit pilpres satu putaran.” - Bawono Kumoro, Indikator Politik


Anies Baswedan berorasi di hadapan relawan di Cipondoh, Tangerang, 2 Desember 2023. Foto: ANTARA FOTO

Bawono menganalisis, tren stagnan Prabowo-Gibran bisa dimanfaatkan paslon AMIN dan Ganjar-Mahfud untuk memaksimalkan upaya melaju ke putaran kedua.

Ganjar-Mahfud bisa mencoba menarik kembali basis pemilih Jokowi—khususnya yang dari PDIP—ke kubu mereka. Saat ini, menurut Indikator, ada 20,6% pemilih Jokowi dari PDIP yang terpincut Prabowo-Gibran.

Adapun AMIN bisa mencoba meyakinkan pemilih Prabowo yang anti-Jokowi pada Pilpres 2019 agar kini pun tetap setia pada agenda perubahan.

Sesungguhnya wacana pilpres satu putaran bukan kali ini saja terjadi. Pada Pilpres 2009, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono juga mengampanyekan satu putaran walau pilpres diikuti tiga paslon. Kala itu, SBY-Boediono bersaing dengan Megawati-Prabowo dan Jusuf Kalla-Wiranto.

Namun, elektabilitas calon terkuat pada Pilpres 2009 berbeda dengan saat ini. Merujuk pada survei LSI, tiga bulan sebelum masa kampanye Pemilu 2009, elektabilitas SBY-Boediono sudah di atas 50%, tepatnya 59%. Elektabilitas pasangan itu bahkan pernah menyentuh angka 75% ketika disurvei.

Sebulan sebelum pencoblosan, elektabilitas SBY-Boediono naik lagi menjadi 67%, jauh di atas Mega-Pro (16%) dan JK-Win (8%). Beberapa hari sebelum pencoblosan, angkanya ialah 63% untuk SBY-Boediono, 21% untuk Mega-Pro, dan 11% untuk JK-Win.

Pada akhirnya, dalam penghitungan resmi KPU, SBY-Boediono meraih 60,80% suara, Mega-Pro 26,79%, dan JK-Win 12,41%. Raupan suara itu tak berbeda jauh dengan hasil survei elektabilitas paslon sebelum hari H pencoblosan.

SBY dan Boediono saat Pilpres 2009 Foto: AFP

“Ketika itu hasil survei menunjukkan SBY-Boediono sudah di atas 50%, jadi tinggal dikampanyekan, digaungkan [lebih kencang]. Kalau sekarang ini kan [Prabowo-Gibran] belum [50%],” ucap Bawono.

Dari realitas itu, menurut pengamat politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing, wacana satu putaran adalah prematur dan menabrak teori peluang.

Namun, Jubir TKN Prabowo-Gibran, Hasan Nasbi, menepis anggapan elektabilitas jagoannya stagnan. Ia menyebut bahwa pada beberapa survei, elektabilitas Prabowo-Gibran masih cenderung naik. Bahkan, merujuk pada hasil survei Ipsos periode 27 Desember 2023–5 Januari 2024, Hasan makin yakin Prabowo-Gibran bisa menang 1satu putaran

Survei Ipsos mencatat elektabilitas Prabowo-Gibran 48,05%, AMIN 21,80%, dan Ganjar-Mahfud 18,35%; sedangkan sisanya yang 11,80% adalah suara responden yang tidak menjawab.

“Kami berusaha seoptimal mungkin menyederhanakan kompetisi biar selesai lebih cepat; biar kita bisa melanjutkan hidup lebih cepat; masyarakat tidak terus-menerus dalam ketegangan,” kata pendiri lembaga survei Cyrus Network itu.

Sekretariat Gerakan Sekali Putaran (GSP) di Tegal Parang, Jakarta Selatan. Foto:  kumparan

Dugaan “Operasi Cipta Kondisi” di Balik Gerakan Satu Putaran

Keyakinan menang satu putaran di kubu Prabowo-Gibran diduga tim AMIN dan Ganjar-Mahfud sebagai upaya cipta kondisi opini publik.

Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Ammarsjah Purba, menduga ada 2 alasan yang melatarbelakangi masifnya narasi satu putaran dengan memanfaatkan survei. Pertama, ia menilai kampanye satu putaran sebagai strategi efek ikut-ikutan (bandwagon effect).

“Mencoba memengaruhi pemilih. Masyarakat umum suka ikut yang menang. Kalau digembar-gemborkan menang, maka swing voters akan pindah ke kereta yang menuju kemenangan,” kata Ammarsjah, Kamis (11/1).

Kedua, ia menduga ada operasi menggunakan survei untuk menjustifikasi pilpres satu putaran. Padahal, bisa saja satu putaran itu diwarnai dengan kecurangan.

“Lembaga survei ‘dipaksa’ mengejar supaya [elektabilitas Prabowo-Gibran] bisa sampai 51%. Ada upaya memaksakan satu putaran. Saya melihat ada kecenderungan ke sana, tapi semoga tidak,” ucapnya.

Ia melanjutkan, proses survei bukan tak mungkin diam-diam diintervensi, misalnya bila responden yang disurvei telah di-treatment dengan bansos sebelum survei; atau petugas survei yang mendatangi rumah warga “dipaksa” didampingi aparat selama proses pengambilan data.

Konsolidasi TPN Ganjar-Mahfud di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat, 30 Desember 2023. Foto: Annisa Thahira Madina/kumparan

Ammarsjah sendiri lebih percaya pada hasil survei internal TPN yang dirilis akhir Desember 2023. Dari survei itu, elektabilitas Prabowo-Gibran maksimal di angka 41,1%, sedangkan Ganjar-Mahfud 37% dan AMIN 21,7%.

Ammarsjah mengumpamakan elektabilitas Prabowo-Gibran seperti “harga saham yang sudah mentok dan overvalue.”

Senada, Jubir Timnas AMIN Muhammad Iqbal menyatakan, hasil survei internal mereka menemukan elektabilitas Prabowo-Gibran tak lebih dari 40%, sedangkan AMIN di kisaran 30%. Dari data itu, Iqbal memandang narasi satu putaran merupakan propaganda kubu Prabowo-Gibran untuk menutupi kekhawatiran mereka atas pilpres dua putaran.

“Kalau yakin satu putaran, tidak perlu berkoar-koar, cukup bekerja,” ujarnya.

Philips Vermonte yang juga Ketua Umum Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPI) mengatakan, memang bisa saja survei dipakai untuk menggiring opini. Namun, jika terlalu banyak survei yang dijadikan alat untuk memperkuat narasi tertentu, maka hasilnya akan kontraproduktif.

Hasil survei Starpoll soal elektabilitas capres-cawapres yang dirilis 4 Januari 2024. Foto: Starpoll

Sinyal Kuat Koalisi Anies dan Ganjar

Kampanye satu putaran juga disinyalir sebagai upaya Prabowo-Gibran menghindari berhadapan dengan gabungan kekuatan AMIN dan Ganjar-Mahfud di putaran kedua. Terlebih, kubu 1 dan 3 sudah sama-sama terbuka melempar kode koalisi.

“Secara psikologis, [menghadapi Anies plus Ganjar] memang mengerikan buat 02… sehingga lebih baik selesai satu putaran ketimbang lanjut putaran kedua di mana kemungkinan rival-rivalnya bersatu,” kata Bawono dari Indikator Politik.

Meski demikian, Bawono maupun Djayadi memandang potensi koalisi kubu Anies dan Ganjar memiliki tantangan tersendiri. Di tingkat elite partai, kunci koalisi ada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum NasDem Surya Paloh. Padahal, hubungan politik Mega dan Paloh tak begitu baik sejak 2019.

Terakhir kali ada elite PDIP yang menemui Paloh bukanlah Megawati sendiri, melainkan putrinya, Puan Maharani, pada Agustus 2022 di NasDem Tower, Jakarta Pusat. Kini pun, menurut sumber, kemungkinan akan ada pertemuan Surya dan Puan terkait penjajakan koalisi putaran dua.

Puan Maharani dan Surya Paloh bertemu di NasDem Tower, 22 Agustus 2022. Foto: kumparan

Tantangan lain bagi kubu 1 dan 3 di tingkat elite, menurut Djayadi, adalah fakta sejarah bahwa PKS belum pernah sekalipun berkoalisi dengan PDIP dalam pilpres. Namun, bukan tak mungkin itu terjadi, seperti PKS dan PKB yang baru kali ini berkoalisi mengusung AMIN.

Pun begitu, bila AMIN tak lolos ke putaran dua, PKB dan PKS bisa saja tak merapat ke Ganjar, tapi justru ke Prabowo dengan pertimbangan historis.

“Jadi, tidak semudah itu bersekutu di tingkat elite. Terlalu complicated. Apalagi kalau sudah keluar hasil pileg dan tersisa second round pilpres, partai-partai [yang capres-cawapresnya tersingkir di putaran pertama] sepertinya sudah enggak terlalu bernafsu. Yang penting sudah dapat kursi parlemen,” kata Bawono.

Jika pun terjadi kesepakatan di tingkat elite, suara pemilih bisa berbeda dengan elite. CSIS menemukan kesolidan pemilih partai pendukung paslon 1 terhadap AMIN ada di kisaran 59,3%, dan kesolidan pemilih partai pendukung paslon 3 terhadap Ganjar-Mahfud di angka 56,7%. Tingkat kesolidan tertinggi ada pada paslon 2 di angka 71,1%.

Jadi, ujar Djayadi, kesepakatan elite partai di putaran dua bakal menghadapi tantangan secara ideologis dan emosional di akar rumput.

Capres Prabowo Subianto menghadiri acara Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran di Lampung, Kamis (11/1). Foto: Dok. Istimewa

Pemilih Ganjar-Mahfud secara ideologis lebih dekat dengan pemilih Prabowo-Gibran. Dalam simulasi survei LSI, jika Ganjar-Mahfud tak lolos putaran kedua, separuh basisnya (50,1%) akan pindah ke Prabowo, sedangkan 25,3% pindah ke Anies.

Pemilih Anies yang cenderung anti-Jokowi dan anti-PDIP juga secara emosional lebih dekat ke Prabowo. Simulasi LSI memproyeksikan basis suara Anies akan lebih banyak yang pindah ke Prabowo (46,2%), sementara yang pindah ke Ganjar 20,4%; dan sisanya (33,4%) belum menentukan pilihan.

“Untuk memenangi pertarungan melawan Prabowo, kubu 1 dan 3 di tingkat akar rumput harus bersatu 90–100%. Kalau hanya 50%, tidak cukup untuk menang.”

- Djayadi Hanan, LSI

Menanggapi soal tantangan koalisi kubu 1 dan 3 di putaran dua, Ammarsjah menyebut ada titik temu antar kedua paslon, baik di tingkat elite maupun akar rumput. Meski PDIP dan PKS belum pernah bersekutu, namun di kubu AMIN ada PKB dan NasDem yang pernah bersama-sama PDIP selama 10 tahun terakhir.

“Proposal awal NasDem itu Ganjar-Anies, tapi ditolak Pak Jokowi. Bukan Bu Megawati yang enggak mau Anies,” tegas Ammarsjah.

Sementara di akar rumput, Ammarsjah memandang pendukung Ganjar-Mahfud dan AMIN sama-sama pemilih rasional. Mereka bakal mendukung paslon yang mengusung kampanye substantif, bukan gimik semata.

Calon presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo berbincang dengan capres nomor 01 Anies Baswedan saat debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Kompleks GBK, Jakarta Pusat, Minggu (7/1/2024). Foto: kumparan

Di sisi Timnas AMIN, segala tantangan bukan berarti menghambat rencana koalisi kedua kubu.

“Kami meyakini kepentingan nasional adalah salah satu tujuan utama,” ucap Iqbal.

Tidak perlu memaksakan satu putaran. Jangan sampai karena ambisi satu putaran, lalu ada pemaksaan. Biarkan saja pemilu berlangsung secara natural... Djayadi Hanan (LSI)


(Editor : Aldie Prasetya  | Sumber : Kumparan.com) 





Berita Terpopuler

Copyright © MERDEKAPOST.COM. All rights reserved.
Redaksi | Pedoman Media Cyber | Network | Disclaimer | Karir | Peta Situs