Pilkada 2024, Edminuddin Dianggap Potensial dan Punya Basis Massa yang Real

Edminuddin, SE, MH Ketua DPRD Kerinci

KERINCI | MERDEKAPOST.COM - Pilkada serentak  dipastikan digelar 2024 dan tahapannya bakal dimulai pada tahun 2023 nanti. Meskipun  masih cukup lama, Namun saat ini sudah mulai hangat diperbincangkan dikalangan elit hingga masyarakat.

Ada beberapa nama bakal calon kandidat yang sudah bermunculan, dianggap sebagai Figur yang digadang-gadang merupakan sosok yang layak untuk memperebutkan BH 01 DZ.

Edminuddin,SE,MH salah satu diantara beberapa nama yang dimaksud

Edminuddin saat ini merupakan Ketua DPRD Kabupaten Kerinci yang berasal dari Fraksi Gerindra, jika dilihat dari Track recordnya ini tidak bisa dipandang remeh. dirinya telah membuktikan keberhasilan dalam meraup suara masyarakat. 

Mantan ketua DPD Gerindra Kerinci ini telah berhasil duduk di DPRD Kerinci dua periode

Ini berarti figur Edminuddin memiliki pengaruh yang cukup signifikan di Dapilnya dan nama ini dianggap layak untuk maju dalam bursa pencalonan Bupati Kerinci 2024 mendatang.

Punya Basis Massa yang real

Salah seorang tokoh pemuda Kerinci, yang berasal dari kecamatan Tanco (Tanah Cugok) Ari Anggara, SH kepada media ini menyebutkan, bahwa figur Edminuddin  sangat layak untuk diperhitungkan.

Karena menurutnya, jika dilihat dari basis massanya, Edminuddin mempunyai kans yang kuat di dua dapil yaitu dapil 1 dan Dapil 2. 

Dikatakan Ari, Selain di wilayah Dapil II Kayu Aro, Sosok Edminuddin juga diketahui merupakan putra Tanah sekudung, tentu saja memiliki basis massa yang cukup signfikan di dua Dapil yaitu Dapil II (Kayu Aro) dan Dapil I (Siulak)". Ujarnya  

Analisa sementara, dikarenakan Bupati Adirozal sudah tidak bisa maju lagi pada 2024 nanti,ini berarti tidak ada calon incumbent. makanya peluang besar dimiliki oleh tokoh-tokoh atau para kandidat yang akan maju nanti. 

"Jika dilihat dari pengalaman politik beliau sudah tidak kita ragukan lagi, ketua DPRD Kerinci, anggota DPRD dua periode dan beliau pernah menjabat sebagai ketua Partai Gerindra Kabupaten Kerinci, beliau sedang berada di puncak karir politiknya saat ini". Kata Ari

Jadi, lanjut Ari, sekarang tinggal lagi keseriusan beliau dalam mengambil hati masyarakat, baik kayu aro maupun di siulak. dan beliau masih punya banyak waktu untuk turun ke tengah-tengah masyarakat, apalagi sekarang pak Edminuddin merupakan Ketua DPRD Kerinci, dengan demikian beliau bisa lebih leluasa untuk turun". pungkas Ari. 

Edminuddin, SE, MH Ketua DPRD Kerinci

Sementara itu, Edminuddin, kepada Merdekapost.com mengakui bahwa dirinya sudah mulai mempersiapkan diri untuk maju pada perhelatan akbar Pilkada Kerinci 2024 nanti, namun semuanya tergantung masyarakat juga nantinya. 

Dikatakannya, Insya Allah sejak beberapa tahun terakhir Saya sudah mulai mempersiapkan diri, sebab jika partai memerintahkan, maka dirinya mau tidak mau harus siap untuk maju.

"Kita aktif turun mendengarkan aspirasi masyarakat, semuanya berpulang kepada masyarakat, jika Saya direstui dan dikehendaki untuk maju, maka sebagai kader Partai tentunya Saya siap". ujarnya 

"Beberapa tahun belakangan ini saya sudah mulai bersosialisasi dan membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, biarkan masyarakat yang menilai". Ujar ketua DPRD Kerinci ini.

Kemudian, lanjutnya, Sehubungan dengan sekarang kita berada di penghujung bulan Ramadhan dan menjelang Hari raya idul fitri, Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, dan selamat menyambut hari Raya idul fitri, atas nama pribadi, keluarga dan lembaga saya memohon maaf lahir dan batin kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kerinci" tutupnya. (adz)

DPRD Dukung Kebijakan Gubernur Jambi Larang ASN Mudik Pakai Mobnas

 

Merdekapost.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi mendukung kebijakan yang diambil oleh Gubernur Al Haris terkait pelarangan penggunaan kendaraan dinas bagi ASN saat mudik lebaran I’dul Fitri 1443 H.

Ketua Komisi l DPRD Provinsi Jambi Hapis Hasbiallah mengatakan kebijakan yang diambil oleh orang nomor satu di Provinsi Jambi itu sudah tepat. Kendaraan dinas diperuntukan untuk dinas, bukan unmenilai tindakan seperti itu sangat tepat dilakukan tuk keperluan pribadi.

“Mobil Dinas itu kan untuk keperluan dan kegiatan kedinasan. Jika digunakan untuk mudik lebaran tentu tidak dibenarkan. Karena itu bukan perjalanan kedinasan melainkan pribadi,” kata Hapis, Selasa (26/04/2022).

Sebagai Anggota DPRD Provinsi Jambi, Hapis mengharapkan larangan itu benar-benar diterapkan oleh Gubernur Al Haris. Larangan jangan hanya sebatas lisan saja, menurutnya harus ada surat edara yang disebarkan ke masing-masing OPD sebagai bentuk keseriusan. “Jika ada yang nekat gunakan segera di sangsi,” tegasnya.

Bagaimana-pun dalihnya, lanjut Hapis penggunaan mobil dinas untuk mudik lebaran itu tidak dibenarkan didalam aturan. Mobil dinas itu, ujarnya sebagai penunjang kinerja kedinasan bagi para ASN. “Saya sangat mendukung. Berikan sanksi pada ASN Pemprov Jambi yang nekat gunakan mobil dinas untuk mudik lebaran,” tandasnya. (adv)

Safari ke Batanghari, Edi Purwanto Cek Pembangunan Turap

 

Merdekapost.com -  Tidak hanya di Kota Jambi, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto juga menggelar safari Ramadhan di Kabupaten Batanghari. Bersama anggota DPRD provinsi Jambi Akmaluddin dan Sekretaris DRPD Provinsi Jambi Amir Hasbi, Edi melakukan safari di Desa Rambutan Masam, Kecamatan Muaro Tembesi, Batanghari, Sabtu (23/04/2022).

Safari diawali dengan dialog antara Edi Purwanto dengan para Kepala Desa sekecamatan Muaro Tembesi dan Tokoh Masyarakat di Balai Adat Desa Rambutan Masam. Hadir juga pada kesempatan tersebut Danramil, Camat Muaro Tembesi dan Ketua Lembaga Adat Kecamatan.

Diawal dialog, Akmaluddin sebagai Anggota DPRD dan putra Rambutan Masam mengucapkan terima kasih kepada Edi atas dukungannya dalam memasukkan berbagai usulan program yang merupakan aspirasi masyarakat ke dalam APBD.

“Jadi bapak ibu, walopun sudah sayo usulkan, tapi kalo idak diketuk palu dengan Mas Edi, dak akan terealisasi jugo, jadi terima kasih kami ucapkan atas dukungan dan perhatian pak Ketua DPRD selama ini,” ucap Akmal.

Dalam pertemuan tersebut, para Kepala Desa menyampaikan beberapa permasalahan yang ada di masyarakat Muara Tembesi, Rambutan Masam khususnya. Diantaranya permasalahan truk batu bara, infrastruktur dan situs cagar budaya Bujang Juaro.

Menyikapi permasalahan tersebut, Edi menyampaikan bahwa pemerintahan provinsi Jambi, khususnya DPRD provinsi Jambi terus berusaha mencari solusi terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

“Alhamdulillah kita sudah bentuk Pansus BOT dan Konflik Lahan, sebentar lagi selesai dan akan kita sampaikan beberapa rekomendasi penting kepada pemprov, tujuannya agar segala bentuk investasi dan pemanfaatan sumber daya alam Jambi harus berdampak pada kesejahteraan masyarakat, bukan malah bikin susah masyarakat, insya Allah terkait Batubara, kita juga berencana untuk buat Pansus, termasuk Sungai Batanghari,” jelas Edi.

Setelah dialog dan buka puasa bersama para kepala desa dan tokoh masyakarakat, Edi Purwanto berpindah ke Masjid Jami’ Nurul Huda untuk melakukan sholat Maghrib, Isya dan Tarawih berjamaah.

Usai sholat tarawih, Ketua DPD PDI Perjuangan ini diminta untuk menyampaikan taushiyah singkat. Dalam taushiyahnya, Edi menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa mulai dari tingkatan terkecil. Edi juga berharap agar masyarakat berhati-hati dalam menerima berbagai informasi, karena informasi yang salah dapat merugikan diri sendiri dan orang banyak.

“Jadi hati-hati bapak ibu, sekarang ini kadang kita basing kirim-kirim bae, ada berita bagikan, share, padahal belum tentu benar, padahal hoaks, hati-hati, karena Allah menegaskan dalam Al Quran agar kita tidak mengikuti sesuatu yang kita tidak paham tentang itu, karena pendengaran, penglihatan, dan hati kita akan dimintai tanggung jawab,” pesan Edi.

Di penghujung acara, Edi menyerahkan paket sembako kepada kaum dhu’afa yang berada di kawasan Rambutan Masam. Edi juga meninjau pembangunan turap yang berada di kawasan masjid. Edi berjanji akan menyampaikan proses penimbunan tanah yang belum selesai ke Dinas PUPR Provinsi Jambi. (adv)

Ketua DPRD Edi Purwanto Safari di Masjid Miftahurrahmah Jelutung

 

Merdekapost.com - Untuk menghidupkan malam-malam di Bulan Ramadhan 1443 Hijriah, juga dalam rangka mendengarkan dan melihat langsung berbagai kondisi dan permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kota Jambi khususnya, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto kembali melakukan safari Ramadhan. Kali ini, kegiatan safari dilakukan di Masjid Miftahurrahmah, Jelutung, Kota Jambi, Jumat (22/4/2022).

Dalam sambutannya, Edi mengapresiasi kegiatan dan kreatifitas yang dilakukan oleh Pemuda Remaja Masjid Miftahurrahmah. Bertepatan di saat yang sama, Remaja Masjid juga melakukan penutupan dan pengumuman pemenang lomba dari berbagai kegiatan yang digelar selama Ramadhan. Mulai dari lomba Tartil Quran, Tahfizh Quran, Azan, Peragaan Busana Muslim, sampai Tik Tok Ramadhan.

“Sebagian orang kan menganggap Tik Tok itu negatif, banyak mudhorotnya, tapi itu bagian dari kemajuan Teknologi Informasi juga, adek-adek Remaja Masjid sudah betul, tetap memanfaatkan kemajuan teknologi dengan hal-hal positif, ada lomba Tik Tok Ramadhan, keren itu, bagus,” puji Edi sambil mengacungkan jempolnya.

Edi juga memuji bacaan Quran anak-anak yang mengikuti lomba Tartil Quran. Menurut Edi anak-anak dan pemuda muslim wajib memahami kaidah tajwid dan cara membaca Al Quran dengan baik. Tujuannya untuk mempermudah memahami Al Quran dan dapat menjadi imam sholat yang baik.

“Makanya di DPD PDI Perjuangan, yang dipelopori Baitul Muslimin, kami buat program tahsinul quran, supaya bacaan Quran kita baik, apalagi kalo mau jadi imam, harus pas makhorijul hurufnya, Alhamdulillah bacaan adek-adek, yang kecil-kecil tadi, udah bagus-bagus,” jelas Edi.

Terkait kondisi Masjid Miftahurrahmah yang sedang dalam proses pembangunan, Edi mengajak seluruh jamaah dan para donatur untuk bergotong royong menyelesaikan tahapan pembangunan.

“Alhamdulillah, lewat APBD 2021, kita udah bantu 200 juta, untuk tahun ini nggak bisa di sini lagi, masih banyak masjid-masjid lain menunggu, sekarang kesempatan para donatur, masyarakat sekitar, dan kita semua memperbanyak tabungan akhirat,” pesan Edi.

Dalam kesempatan ini ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi ini menyerahkan bingkisan Al Quran untuk pengurus masjid dan menyalurkan paket Sembako Ramadhan untuk kaum dhua’afa yang berada di sekitar lingkungan masjid.

Kegiatan Safari Ramadhan yang bertepatan dengan peringatan Nuzulul Quran ini ditutup dengan penyampaian taushiyah dari Ustadz Amin, Ketua Baitul Muslimin Indonesia Provinsi Jambi. (adv)

Komisi IV Hearing dengan Disnakertrans Provinsi Jambi

 

Merdekapost.com - Komisi IV DPRD Provinsi Jambi menggelar rapat bersama (Hearing) bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jambi.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jambi, Supriyono mengatakan rapat tersebut membahas Surat Edaran (SE) Menaker No 1/HK 04/IV/2022 tentang pelaksanaan pemberian THR 2022. Pihaknya, kata Supriyanto ingin memastikan hak pekerja dipenuhi termasuk pemberian Unjangan Hari Raya (THR).

“Akan kita kawal itu jika ada laporan dari masyarakat,” kata Supriyanto, Jumat (22/04/2022).

Selain itu, lanjut Suprianto dalam hearing itu mereka juga membahas tindak lanjut dari UU No 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta PP No 36 Tahun 2021.

Untuk diketahui, Kementerian tenaga kerja telah menerbitkan aturan mengenai pemberian THR yang wajib dikeluarkan oleh Pengusaha jelang perayaan hari raya I’dul Fitri 1443 H. Pedoman pemberian THR itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kemenaker No M/1/HK.04/IV/2022 tanggal 6 April 2022.

Didalam SE itu dijelaskan juknis penghitungan pembayaran THR bagi karyawan yang sudah bekerja lebih dari satu tahun, belum satu tahun, serta pekerja harian lepas. (adv)

Yusril Sebut Hanya Ada 3 Jalan untuk Menunda Pemilu 2024

Ketua tim hukum TKN, Yusril Ihza Mahendra (tengah) saat konferensi pers terkait putusan MK. Foto: Jamal Ramadhan. (kumparan)

Wacana penundaan  kembali mencuat. Wacana ini kembali muncul ke permukaan setelah Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) meminta Pemilu 2024 ditunda satu hingga dua tahun dengan alasan pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Pakar Hukum Tata Negara, , mengungkapkan setidaknya hanya ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk menunda Pemilu 2024. Yaitu dengan , Presiden Jokowi mengeluarkan Dekrit, dan menciptakan konvensi ketatanegaraan yang dalam pelaksanaannya diterima dalam praktik penyelenggaraan negara.

"Ketiga cara ini sebenarnya berkaitan dengan perubahan konstitusi, yang dilakukan secara normal menurut prosedur yang diatur dalam konstitusi itu sendiri, atau cara-cara tidak normal melalui sebuah revolusi hukum, dan terakhir ada perubahan diam-diam terhadap konstitus melalui praktik, tanpa mengubah sama sekali teks konstitusi yang berlaku," kata Yusril dalam keterangan tertulisnya, Minggu (27/2).

Ia juga menjelaskan, dasar paling kuat untuk memberikan legitimasi pada penundaan pemilu adalah perpanjangan sementara masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dengan cara melakukan amandemen UUD 1945. Jika hal ini dilakukan, Yusril mengatakan yang perlu diubah sebenarnya bukan mengubah pasal-pasal UUD 1945 yang ada sekarang secara harafiah, melainkan menambahkan pasal baru dalam UUD 1945 terkait dengan pemilihan umum.

"Pasal 22E UUD 1943 dapat ditambahkan pasal baru, yakni Pasal 22E ayat (7) yang berisi norma 'Dalam hal pelaksanaan pemilihan umum sekali dalam lima tahun sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (1) tidak dapat dilaksanakan karena terjadinya perang, pemberontakan, gangguan keamanan yang berdampak luas, bencana alam, dan wabah penyakit yang sulit diatasi, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang untuk menunda pelaksanaan pemilu sampai batas waktu tertentu'," jelasnya.

Menurutnya, dengan penambahan ayat dalam Pasal 22E UUD 1945, maka tidak ada istilah perpanjangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dengan demikian, anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD berubah status menjadi anggota sementara sebelum diganti dengan anggota-anggota hasil pemilu.

Sementara jalan kedua adalah Jokowi mengeluarkan Dekrit menunda pelaksanaan pemilu dan sekaligus memperpanjang masa jabatan semua pejabat yang menurut UUD 1945 harus diisi dengan pemilu. Meski Dekrit bisa saja dilakukan, namun Yusril ragu Jokowi berani mengeluarkan Dekrit seperti yang dilakukan Bung Karno pada 5 Juli 1959 dan Gus Dur pada 2001 lalu.

Baca:Gus Muhaimin Sebut Banyak yang Setuju Pemilu 2024 Ditunda

"Pertanyaannya sekarang, apakah Presiden Jokowi akan memilih mengeluarkan Dekrit menunda pemilu dan memperpanjang jabatan semua penyelenggaraan negara termasuk dirinya, yang menurut UUD 1945 harus diisi melalui pemilu? Dugaan saya Presiden Jokowi tidak akan melakukan itu. Risiko politiknya terlalu besar. Sebagai tindakan revolusioner, tindakan itu jauh daripada matang. TNI dan Polri juga belum tentu akan mendukung, meski keputusan itu adalah keputusan Presiden sebagai Panglima Tertinggi. Lantas seperti itu akan jadi boomerang bagi Presiden Jokowi sendiri," tuturnya.

Sementara jalan ketiga adalah dengan menciptakan konvensi ketatanegaraan atau constitutional convention. Lewat langkah ini, perubahan tidak hanya dilakukan terhadap teks konstitusi, UUD 1945, melainkan dalam praktik penyelenggaraan negara.

"Dalam Pasal 22E UUD 1945 tegas diatur bahwa pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali untuk memilih DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD. Pasal 7 UUD 1945 mengatur bahwa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah lima tahun. Sesudah itu dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan lagi," ujarnya.

"Kedua pasal ini tidak diubah, tetapi dalam praktik pemilunya dilaksanakan misalnya tujuh tahun sekali. Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD dan dengan sendirinya MPR, dalam praktiknya juga dilaksanakan selama tujuh tahun," lanjutnya.

Dalam sejarah Indonesia, Yusril mengatakan jalan ini sudah pernah ditempuh pemerintah usai Indonesia merdeka, tepatnya lewat Maklumat Wakil Presiden No X tanggal 16 Oktober 1945. Lewat Maklumat Nomor X itu, sistem presidensial berubah menjadi parlementer.

"Sekarang zaman sudah berubah. Rakyat sudah lebih paham bagaimana penyelenggaraan negara dibanding zaman revolusi tahun 1945-1949. Ahli-ahli tambah banyak. Ada media sosial yang membuka peluang bagi siapa saja untuk mengkritik, ada MK yang bisa menguji UU dan mengadili sengketa kewenangan antar lembaga negara. Konvensi ketatanegaraan tentang penundaan pemilu sulit diciptakan, apalagi orang awam dengan mudah akan menganggap ada 'penyelewengan' terhadap UUD 1945," ujarnya.

"Presiden Jokowi tentu tidak dalam posisi untuk dapat menciptakan konvensi ketatanegaraan sebagaimana digagas Sjahrir dan dilaksanakan Wapres Mohammad Hatta tahun 1945 itu," pungkasnya.(hza)

Gus Muhaimin Sebut Banyak yang Setuju Pemilu 2024 Ditunda

Gus Muhaimin Wakil Ketua MPR-RI (Ketum DPP PKB) 

CIREBON - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menyebutkan bahwa banyak orang yang setuju dengan usulan dirinya agar pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ditunda satu hingga dua tahun.

Pernyataan tersebut mengacu pada analisa big data perbincangan yang ada di media sosial. Menurut Gus Muhaimin, dari 100 juta subjek akun di media sosial, sebanyak 60% mendukung penundaan pemilu dan 40% menolak. "Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam mengambil keputusan. Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, beralih pada big data," ujar Gus Muhaimin saat memberikan pengarahan pada acara Bimtek Fraksi PKB dan DPC PKB Se-Jawa Barat serta Orasi Politik Gus Muhaimin bertajuk Politik Kesejahteraan dan Kebahagiaan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (26/2/2022).

Menurut Gus Muhaimin, perubahan ini terjadi karena survei hanya memotret suara responden pada kisaran 1.200-1.500 orang saja sementara responden big data bisa mencapai 100 juta orang. "Pro kontra pilihan kebijakan ini akan terus terjadi seiring memanasnya kompetisi dan persaingan menuju 2024," tuturnya. 

Baca Juga: Pesona NU di Pilpres Luar Biasa, Gus Kautsar: Mendadak Ada Nahdliyin Naturalisasi

Wakil Ketua DPR ini mengakui bahwa temuan big data tersebut berbeda dengan temuan hasil survei yang kebanyakan menyatakan tidak setuju dengan wacana penundaan pemilu atau penambahan masa jabatan menjadi tiga periode. 

"Fakta politik survei terbaru kepuasan terhadap Pak Jokowi tinggi, 73 persen. Di atas 60 persen itu disebut tinggi. Tapi tidak berseiringan dengan persetujuan penundaan pemilu. Sekitar 60 persen tak setuju dan 40 persen mendukung," katanya.

Gus Muhaimin menegaskan bahwa usulan penundaan pelaksanaan pemilu tersebut adalah atas inisiatif dirinya. "Itu ide saya untuk bagaimana agar momentum pertumbuhan ekonomi yang membaik ini tidak terganggu oleh pemilu. Semua tergantung presiden dan pemimpin partai-partai," katanya.

Gus Muhaimin tidak mempermasalahkan jika ada pihak-pihak yang menolak atas usulan tersebut. "Biasa, namanya usulan," ungkapnya.

Baca Juga: Kiai Kampung se Jember Dukung Gus Muhaimin Presiden 2024

Sejauh ini, selain Gus Muhaimin, sejumlah parpol lain juga sudah menyatakan setuju pemilu ditunda. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, misalnya, memastikan partainya akan setuju apabila jadwal Pemilihan Umum 2024 dipertimbangkan untuk diundur.

"PAN setuju bahwa pemilu perlu dipertimbangkan untuk diundur," katanya.

Begitu pula Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang juga memberikan sinyal kuat persetujuan usulan penundaan pemilu. "Kami akan bicarakan aspirasi ini dengan pemimpin partai politik yang lain, dan bagi kami, bagi Partai Golkar aspirasi rakyat adalah aspirasi partai, oleh karena kami akan terus menerima aspirasi rakyat dan tentu akan disalurkan," ujar Airlangga dalam kunjungan kerja di Siak, Kamis (24/2/2022). (*)

Jokowi Bolak-balik Tanya Pencapresan, Gus Muhaimin: Saya Jawab ”Good”

Presiden Joko Widodo bersama Gus Muhaimin. (ist)

JEMBER, MERDEKAPOST.COM – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) sangat aktif melakukan kerja-kerja politik dengan cara safari politik ke berbagai daerah di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir. Deklarasi dukungan agar Gus Muhaimin maju sebagai calon presiden (Capres) juga bermunculan setiap hari dari berbagai kalangan.   

Pergerakan Gus Muhaimin dalam upaya pencapresan ini ternyata dipantau serius oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kepala Negara bahkan cukup rajin menanyakan kondisi atau perkembangan di lapangan dari safari politik yang dilakukan Gus Muhaimin ke berbagai daerah di Tanah Air.  

”Saya terus, bolak balik ditanya sama Pak Presiden, Pak Jokowi, bolak balik ditanya gimana perkembangan? Perkembangan lapangan bagaimana? Saya bilang, ’good’ gitu aja. Buktinya apa? Datang sendiri ke Jember, lihat sendiri ke Malang, lihat Sidoarjo, lihat Surabaya,” ungkap Gus Muhaimin saat memberikan sambutan pada acara Silaturahim Gus Muhaimin dengan Kiai Kampung se-Jember di Pondok Pesantren Darul Arifin, Curah Kalong, Gambirono, Jember, Jawa Timur, Minggu (20/2/2022). 

Gus Muhaimin saat silaturrahim bersama para Kiyai-kiyai kampung di Jember. (hza)

Gus Muhaimin mengatakan dukungan dari berbagai kalangan terus bermunculan setiap hari. ”Tampaknya Pak Jokowi memonitor terus perkembangan (dukungan masyarakat). Jadi kalau nggak ada geliat kenaikan, ya saya malu sama Pak Jokowi ini buktinya (dukungan) mana,” kata Gus Muhaimin. 

Cucu salah satu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Bisri Syansuri ini mengatakan dirinya tidak menyangka antusias masyarakat, utamanya warga NU untuk mendukungnya maju sebagai capres 2024 luar biasa besar. 

”Saya tidak menyangka respons dan semangat kader-kader NU, kader muda di seluruh Jawa Timur, dan berbagai kabupaten dan provinsi di Indonesia sangat tinggi, terutama kaum muda yang menginginkan ada kader NU bisa memimpin negeri ini. Saya sangat terkejut karena ternyata motivasinya sangat tinggi, harapannya sagat kuat,” ungkapnya. 

Wakil Ketua DPR RI ini mengatakan, tingginya harapan dan impian warga NU untuk memiliki pemimpin dari kader NU sendiri, merupakan impian yang sudah lama terpendam sejak KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) diturunkan pada 2021 silam ketika baru dua tahun menjabat Presiden.

Gus Muhaimin saat silaturrahim bersama para Kiyai-kiyai kampung di Jember. (hza)

 ”Ini yang saya sebut sebagai silent hope, harapan yang selama ini terpendam dalam diam di hati santri-santri, kaum nahdliyin yang menginginkan kembalin ada kader NU memimpin negeri ini,” tuturnya. 

Gus Muhaimin mengatakan, dukungan yang begitu massif dari berbagai kalangan membuatnya semakin optimistis dalam melangkah menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. 

”Tentu dukungan ini membuat saya semakin yakin dan optimistis terutama di Jatim, kekuatan basis kita yang akan memberikan dukungan yang kuat kepada persiapan PKP, persiapan saya untuk menghadapi Pemilu 2024,” urainya. (hza)

Fasha Instruksikan Kader Nasdem Kota Sungai Penuh dan Kerinci Dukung Pemerintah

Syarif Fasha bersama Pengurus DPD Nasdem Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. (doc/ist) 

MERDEKAPOST.COM - Bertempat di DEJ Convention Hall Kota Sungai Penuh, Sabtu,(19/2) kemarin, Pengurus DPD Partai NasDem Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci periode 2021-2025 resmi di kukuhkan oleh Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Jambi Dr. Syarif Fasha.

Setelah pelantikan, dilanjutkan Rapat Kordinasi Daerah Partai NasDem bersama pengurus Partai Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci.

Acara Pengukuhan dan pelantikan partai Nasdem ini dihadiri oleh Ketua DPW Provinsi Jambi, Syarif Fasha, Walikota Sungai Penuh Ahmadi Zubir, Wakil Walikota Sungai Penuh, Alvia Santoni, pimpinan Dewan Kabupaten Kerinci Boy Edwar, Kepala Kesbangpol Kabupaten Kerinci yang mewakili Bupati Kerinci, ketua Bawaslu Kota Sungai Penuh, Ketua KPU Kota Sungai Penuh dan seluruh kader partai Nasdem Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai.

DPD Partai NasDem Kota Sungai Penuh diketuai oleh Dahkir Yahya (anggota DPRD Kota SUngai Penuh dari Nasdem), sedangkan DPD Partai Nasdem Kabupaten Kerinci diketuai oleh Edmon (Putra dari Mantan Bupati Kerinci H Murasman).

Baca Juga

: Sy Fasha Kukuhkan Pengurus DPD Partai NasDem Kota Sungaipenuh Periode 2021-2025  

Walikota Sungai Penuh Ahmadi Zubir, dalam sambutannya, berterima kasih telah melaksanakan Rakorda di wilayah kota sungai penuh, ini menjadi salah satu promosi untuk wilayah sungai penuh, dan selamat atas Kader partai Nasdem yang telah dilantik.

Dilanjutkan Ahmadi, Kalau membahas politik, Kota Sungai Penuh selalu menjadi pembicaraan, bahkan untuk politik kota sungai penuh menjadi terawan Indonesia, kenapa begitu, karena masyarakat kota Sungai Penuh membicarakan politik.

“Kami meminta kepada kader Nasdem Kota Sungai Penuh, untuk mengedepankan kecerdasan dalam berpolitik, supaya masyarakat kota sungai penuh dalam berpolitik bisa menjadi lebih bijak,”ujar Ahmadi Zubir.

Baca Juga:  Wako Ahmadi Himbau Kader Parpol Tingkatkan Peran Bangun Daerah

“Mari kita sama-sama (red-Nasdem Kota Sungai Penuh) wujudkan daerah kota Sungai Penuh yang teraman dalam pilkada nanti”. harap Wako.

Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Jambi, Syarif Fasha, dalam sambutannya, Partai Politik adalah sebagai muatan tempat menampung aspirasi masyarakat, jadi mari bangun Partai Nasdem untuk perubahan dan corong masyarakat.

Sementara itu, Syarif Fasha, juga menginstruksikan kepada kader Nasdem Kota Sungai Penuh untuk mendukung pemerintahan Kota Sungai Penuh, tanpa kecuali. Ingatkan dan sampaikan kepada Pak Walikota Sungai Penuh jika ada keluhan masyarakat.

“Untuk seluruh Kader Partai Nasdem Kota Sungai Penuh untuk mendukung pemerintahan Walikota Ahmadi Zubir dan Wakil Walikota Alvia Santoni tanpa kecuali,,”instruksi Syarif Fasha.

Sy Fasha didampingi Walikota Sungai Penuh saat menyerahkan bantuan kursi roda. (ist)

Ditambahkannya lagi, Kepada seluruh jajaran DPD Partai Nasdem Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh untuk bersatu berjuang menangkan Pemilu legislatif ditahun 2024.

“2024, seluruh jajaran DPD Partai Nasdem Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh bersatu berjuang memenangkan pemilu legislatif,” kata Fasha.

“Partai Nasdem adalah pendukung pemerintahan baik Kota Sungai Penuh maupun Kabupaten Kerinci,”tandasnya.

Diakhir Rakorda, DPW Partai Nasdem Provinsi Jambi serahkan bantuan berupa mobil ambulance untuk DPD Partai Nasdem Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, dan juga memberikan kursi roda untuk masyarakat.(hza)

Sy Fasha Kukuhkan Pengurus DPD Partai NasDem Kota Sungaipenuh Periode 2021-2025

Syarif Fasha saat melantik pengurus baru Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kota Sungai Penuh periode 2021-2025, Sabtu (19/2). (doc/ist)

Dahkir: "NasDem Partai Tampa Mahar"

SUNGAI PENUH, MERDEKAPOST.COM  – Struktur kepengurusan baru Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kota Sungai Penuh periode 2021-2025 resmi di lantik, Sabtu (19/2/2022) tadi.

Pelantikan Pengurus DPD Partai NasDem Kota Sungaipenuh dikukuhkan langsung oleh Ketua DPW Provinsi Jambi Kakak Syarif Fasha, bertempat di DEJ Convention Hall.

Setelah pelantikan, dilanjutkan Rapat Kordinasi Daerah Partai NasDem bersama pengurus Partai Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci.

Turut hadir, Walikota Sungaipenuh Ahmadi Zubir, Wawako Alvia Santoni, Sekretaris Kesbangpol Kota Sungaipenuh Dani Warman, Ketua Bawaslu Kota Sungaipenuh dan para pengurus partai lainnya.

Adapun yang dilantik, Ketua DPD Partai NasDem Kota Sungai Penuh, Dahkir Yahya SPd,MM Sekretaris Drs. Nasril Mukti dan Bendahara Novrianto Dahmunir.

Ketua DPD NasDem Kota Sungaipenuh dalam sambutannya menegaskan, seluruh kader NasDem Kota Sungaipenuh bertekad memenangkan partai NasDem 2024 nanti.

“Tahun 2024 Kota Sungaipenuh akan membiru, dibuktikan setiap kader mengikuti legislatif tanpa mahar. Mari bangkit,” ucap Dahkir Yahya, Bersatu Berjuang Menang.

Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Jambi Syarif Fasha Mengatakan NasDem sebagai partai politik adalah penyambung aspirasi masyarakat.

“Saya instruksikan kader Nasdem mendukung Pemerintah Kota Sungaipenuh, ” ungkap Walikota Jambi ini.

Fasha juga mengutarakan, NasDem nantinya menjadi pemenang Pemilu. Karena itu kepada seluruh jajaran DPD untuk bersatu, berjuang memenangkan kompetensi pada 2024, Bersatu, Berjuang Menang.(064)