Ratusan Baliho dan Spanduk Gus AMI Capres 2024 Menambah Semarak Idul Fitri di Kerinci

Ratusan baliho dan spanduk ucapan Selamat idul Fitri 1443H dari Gus Muhaimin menghiasi jalan-jalan di Kabupaten Kerinci. (adz)

KERINCI, MERDEKAPOST - Beberapa hari menjelang Idul fitri, pemandangan disepanjang jalan-jalan di Kabupaten Kerinci provinsi Jambi dihiasi dengan terpasangnya spanduk dan baliho-baliho ucapan Selamat idul Fitri dari Capres 2024 Gus Muhaimin Iskandar.

pantauan merdekapost.com, tidak hanya di tepi-tepi jalan utama saja, bahkan baliho dan spanduk Gus Ami juga terlihat telah terpasang sampai di pelosok-pelosok desa.

Seperti diungkapkan oleh Koordinator Relawan Milenial Gus Muhaimin 2024 Kerinci, Heri Zaldi, menurutnya, memang beberapa spanduk dan baleho Gus Muhaimin sengaja dipasang beberapa hari menjelang lebaran.

Dikatakannya, "Ratusan baliho dan spanduk Gus AMI sengaja kita pasang beberapa hari menjelang lebaran idul fitri di Kabupaten Kerinci, dan alhamdulillah sampai hari ini sudah terpasang di semua titik yang direncanakan".

Pemasangan baliho dan spanduk ucapan selamat idul fitri ini sekaligus dalam rangka untuk lebih mengenalkan lagi Ketum DPP PKB kepada masyarakat di Kabupaten Kerinci khususnya.

sementara itu, Arwiyanto,SE koordinator relawan milenial di dapil 1 menyebutkan, dirinya bersama para relawan telah memasang puluhan baliho dan spanduk di Dapil 1 yaitu kecamatan Gunung Kerinci, Siulak dan Siulak Mukai.

"Alhamdulillah beberapa hari menjelang hari raya, di dapil 1 sudah terpasang semua". Ujar Arwiyanto yang juga merupakan anggota DPRD Kerinci dari PKB ini.

"Baliho dan spanduk ucapan tersebut telah menghiasi jalan-jalan dan menambah semaraknya idul fitri di Kerinci", ujar Arwiyanto lagi.

spanduk ucapan selamat idul fitri Gus AMI yang terpasang di simpang Pasar Siulak Deras Gunung Kerinci. (adz)

Mensediar, S.Pd, koordinator relawan Gus AMI Dapil 3 juga menyampaikan hal senada, dirinya bersama para relawan di Dapil 3 juga telah memasang baliho dan spanduk yang sama.

"Iya, H-3 kemarin, kita telah menyelesaikan pemasangan baliho dan spanduk Gus AMI Capres 2024 di Dapil kita" ujarnya singkat.

spanduk ucapan selamat idul fitri Gus AMI yang terpasang di Siulak Mukai, Kerinci. (adz)

Di Kayu Aro dan sekitarnya (Dapil 2) juga nampak telah terpasang beberapa spanduk dan baliho yang serupa, yang mana untuk Dapil 2 ini di koordinir oleh Reno Efendy, ST.

Disebutkannya, "baliho dan spanduk Gus Muhaimin sudah terpasang semua, dan selain pemasangan spanduk baliho tersebut kita juga melaksanakan berbagi (santunan) untuk anak-anak yatim dan keluarga miskin disini" Ujar Reno singkat. (adz)   

Yusril Sebut Hanya Ada 3 Jalan untuk Menunda Pemilu 2024

Ketua tim hukum TKN, Yusril Ihza Mahendra (tengah) saat konferensi pers terkait putusan MK. Foto: Jamal Ramadhan. (kumparan)

Wacana penundaan  kembali mencuat. Wacana ini kembali muncul ke permukaan setelah Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) meminta Pemilu 2024 ditunda satu hingga dua tahun dengan alasan pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Pakar Hukum Tata Negara, , mengungkapkan setidaknya hanya ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk menunda Pemilu 2024. Yaitu dengan , Presiden Jokowi mengeluarkan Dekrit, dan menciptakan konvensi ketatanegaraan yang dalam pelaksanaannya diterima dalam praktik penyelenggaraan negara.

"Ketiga cara ini sebenarnya berkaitan dengan perubahan konstitusi, yang dilakukan secara normal menurut prosedur yang diatur dalam konstitusi itu sendiri, atau cara-cara tidak normal melalui sebuah revolusi hukum, dan terakhir ada perubahan diam-diam terhadap konstitus melalui praktik, tanpa mengubah sama sekali teks konstitusi yang berlaku," kata Yusril dalam keterangan tertulisnya, Minggu (27/2).

Ia juga menjelaskan, dasar paling kuat untuk memberikan legitimasi pada penundaan pemilu adalah perpanjangan sementara masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dengan cara melakukan amandemen UUD 1945. Jika hal ini dilakukan, Yusril mengatakan yang perlu diubah sebenarnya bukan mengubah pasal-pasal UUD 1945 yang ada sekarang secara harafiah, melainkan menambahkan pasal baru dalam UUD 1945 terkait dengan pemilihan umum.

"Pasal 22E UUD 1943 dapat ditambahkan pasal baru, yakni Pasal 22E ayat (7) yang berisi norma 'Dalam hal pelaksanaan pemilihan umum sekali dalam lima tahun sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (1) tidak dapat dilaksanakan karena terjadinya perang, pemberontakan, gangguan keamanan yang berdampak luas, bencana alam, dan wabah penyakit yang sulit diatasi, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang untuk menunda pelaksanaan pemilu sampai batas waktu tertentu'," jelasnya.

Menurutnya, dengan penambahan ayat dalam Pasal 22E UUD 1945, maka tidak ada istilah perpanjangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dengan demikian, anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD berubah status menjadi anggota sementara sebelum diganti dengan anggota-anggota hasil pemilu.

Sementara jalan kedua adalah Jokowi mengeluarkan Dekrit menunda pelaksanaan pemilu dan sekaligus memperpanjang masa jabatan semua pejabat yang menurut UUD 1945 harus diisi dengan pemilu. Meski Dekrit bisa saja dilakukan, namun Yusril ragu Jokowi berani mengeluarkan Dekrit seperti yang dilakukan Bung Karno pada 5 Juli 1959 dan Gus Dur pada 2001 lalu.

Baca:Gus Muhaimin Sebut Banyak yang Setuju Pemilu 2024 Ditunda

"Pertanyaannya sekarang, apakah Presiden Jokowi akan memilih mengeluarkan Dekrit menunda pemilu dan memperpanjang jabatan semua penyelenggaraan negara termasuk dirinya, yang menurut UUD 1945 harus diisi melalui pemilu? Dugaan saya Presiden Jokowi tidak akan melakukan itu. Risiko politiknya terlalu besar. Sebagai tindakan revolusioner, tindakan itu jauh daripada matang. TNI dan Polri juga belum tentu akan mendukung, meski keputusan itu adalah keputusan Presiden sebagai Panglima Tertinggi. Lantas seperti itu akan jadi boomerang bagi Presiden Jokowi sendiri," tuturnya.

Sementara jalan ketiga adalah dengan menciptakan konvensi ketatanegaraan atau constitutional convention. Lewat langkah ini, perubahan tidak hanya dilakukan terhadap teks konstitusi, UUD 1945, melainkan dalam praktik penyelenggaraan negara.

"Dalam Pasal 22E UUD 1945 tegas diatur bahwa pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali untuk memilih DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD. Pasal 7 UUD 1945 mengatur bahwa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah lima tahun. Sesudah itu dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan lagi," ujarnya.

"Kedua pasal ini tidak diubah, tetapi dalam praktik pemilunya dilaksanakan misalnya tujuh tahun sekali. Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD dan dengan sendirinya MPR, dalam praktiknya juga dilaksanakan selama tujuh tahun," lanjutnya.

Dalam sejarah Indonesia, Yusril mengatakan jalan ini sudah pernah ditempuh pemerintah usai Indonesia merdeka, tepatnya lewat Maklumat Wakil Presiden No X tanggal 16 Oktober 1945. Lewat Maklumat Nomor X itu, sistem presidensial berubah menjadi parlementer.

"Sekarang zaman sudah berubah. Rakyat sudah lebih paham bagaimana penyelenggaraan negara dibanding zaman revolusi tahun 1945-1949. Ahli-ahli tambah banyak. Ada media sosial yang membuka peluang bagi siapa saja untuk mengkritik, ada MK yang bisa menguji UU dan mengadili sengketa kewenangan antar lembaga negara. Konvensi ketatanegaraan tentang penundaan pemilu sulit diciptakan, apalagi orang awam dengan mudah akan menganggap ada 'penyelewengan' terhadap UUD 1945," ujarnya.

"Presiden Jokowi tentu tidak dalam posisi untuk dapat menciptakan konvensi ketatanegaraan sebagaimana digagas Sjahrir dan dilaksanakan Wapres Mohammad Hatta tahun 1945 itu," pungkasnya.(hza)

Gus Muhaimin Sebut Banyak yang Setuju Pemilu 2024 Ditunda

Gus Muhaimin Wakil Ketua MPR-RI (Ketum DPP PKB) 

CIREBON - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menyebutkan bahwa banyak orang yang setuju dengan usulan dirinya agar pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ditunda satu hingga dua tahun.

Pernyataan tersebut mengacu pada analisa big data perbincangan yang ada di media sosial. Menurut Gus Muhaimin, dari 100 juta subjek akun di media sosial, sebanyak 60% mendukung penundaan pemilu dan 40% menolak. "Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam mengambil keputusan. Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, beralih pada big data," ujar Gus Muhaimin saat memberikan pengarahan pada acara Bimtek Fraksi PKB dan DPC PKB Se-Jawa Barat serta Orasi Politik Gus Muhaimin bertajuk Politik Kesejahteraan dan Kebahagiaan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (26/2/2022).

Menurut Gus Muhaimin, perubahan ini terjadi karena survei hanya memotret suara responden pada kisaran 1.200-1.500 orang saja sementara responden big data bisa mencapai 100 juta orang. "Pro kontra pilihan kebijakan ini akan terus terjadi seiring memanasnya kompetisi dan persaingan menuju 2024," tuturnya. 

Baca Juga: Pesona NU di Pilpres Luar Biasa, Gus Kautsar: Mendadak Ada Nahdliyin Naturalisasi

Wakil Ketua DPR ini mengakui bahwa temuan big data tersebut berbeda dengan temuan hasil survei yang kebanyakan menyatakan tidak setuju dengan wacana penundaan pemilu atau penambahan masa jabatan menjadi tiga periode. 

"Fakta politik survei terbaru kepuasan terhadap Pak Jokowi tinggi, 73 persen. Di atas 60 persen itu disebut tinggi. Tapi tidak berseiringan dengan persetujuan penundaan pemilu. Sekitar 60 persen tak setuju dan 40 persen mendukung," katanya.

Gus Muhaimin menegaskan bahwa usulan penundaan pelaksanaan pemilu tersebut adalah atas inisiatif dirinya. "Itu ide saya untuk bagaimana agar momentum pertumbuhan ekonomi yang membaik ini tidak terganggu oleh pemilu. Semua tergantung presiden dan pemimpin partai-partai," katanya.

Gus Muhaimin tidak mempermasalahkan jika ada pihak-pihak yang menolak atas usulan tersebut. "Biasa, namanya usulan," ungkapnya.

Baca Juga: Kiai Kampung se Jember Dukung Gus Muhaimin Presiden 2024

Sejauh ini, selain Gus Muhaimin, sejumlah parpol lain juga sudah menyatakan setuju pemilu ditunda. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, misalnya, memastikan partainya akan setuju apabila jadwal Pemilihan Umum 2024 dipertimbangkan untuk diundur.

"PAN setuju bahwa pemilu perlu dipertimbangkan untuk diundur," katanya.

Begitu pula Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang juga memberikan sinyal kuat persetujuan usulan penundaan pemilu. "Kami akan bicarakan aspirasi ini dengan pemimpin partai politik yang lain, dan bagi kami, bagi Partai Golkar aspirasi rakyat adalah aspirasi partai, oleh karena kami akan terus menerima aspirasi rakyat dan tentu akan disalurkan," ujar Airlangga dalam kunjungan kerja di Siak, Kamis (24/2/2022). (*)

Melepas Jebakan Khittah, Kembali ke Spirit Walisongo; Saatnya NU Move On!


Ketum PBNU Said Aqil Siradj (kanan), Wapres (tengah) dan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (kiri). (doc/ist) 

Melepas Jebakan Khittah, Kembali ke Spirit Walisongo; Saatnya NU Move On !

Oleh: KH. Imam Jazuli, Lc. MA*

MERDEKAPOST.COM - Nahdlatul Ulama (NU) adalah ormas yang paling bangga mewarisi spirit dakwah Islamiah ala Walisongo. Setiap figur dari sembilan waliyullah menjadi road maps perjuangan membela agama, bangsa dan negara. Sementara itu tidak ada guideline yang tegas bagaimana menentukan posisi masing-masing para wali; siapa yang pertama dan siapa yang terakhir.

Generasi muda Nahdliyyin terpaksa menjadi terbelah. Mereka yang memilih jalur khittah menemukan pijakannya pada figur-figur anggota Walisongo yang tidak berada di pucuk kepemimpinan politik. Bagi golongan ini, NU sebagai sebuah organisasi modern lebih baik bergerak di ranah politik kebangsaan dari pada terjun ke ranah politik kekuasaan.

Warga Nahdliyyin yang lain memilih jalur tafsir yang berbeda. Mereka menemukan pijakan pemikirannya pada figur-figur waliyullah seperti Sunan Giri Kedaton yang pertama dan Sunan Gunung Jati yang terakhir. Atau, figur Raden Fattah yang melepas statusnya sebagai anggota Walisongo sebelum diangkat secara mufakat untuk menjadi Raja Demak. Kelompok Nahdliyyin ini memandang politik kekuasaan jauh lebih penting daripada politik kebangsaan.

Logo Nahdlatul Ulama

Perdebatan antara pendukung politik kebangsaan dan politik kekuasaan sudah pasti tidak akan selesai sampai kapanpun. Bahkan, Muktamar NU ke-34 di Lampung nanti tidak menjamin dua kubu ini sepakat satu suara tentang hermeneutika tafsir atas peran Walisongo. Sebab, figur para wali memang beragam sejak awal. Sejarah tidak bisa diubah, walaupun tafsir atas sejarah bisa terus berkembang.

Memang benar ada satu upaya yang mencoba untuk memadukan dua paradigma berpikir umat Islam di Nusantara kala itu. Misalnya Sultan Agung dari Mataram Islam melakukan profanisasi atas konsep teologis Manunggaling Kawulo-Gusti, yang semula bermakna spiritual (manusia dan Tuhan) menjadi politis (rakyat dan raja). Pengaruhnya berupa perubahan status seorang raja, yang sekaligus adalah waliyullah.

Konsep baru Sultan Agung Mataram Islam ini secara substansial tidak cukup baru, karena masih menyimpan aspek ortodoksi Islam Nusantara itu sendiri, yang bisa dirujuk pada figur Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, dan Raden Fatah. Tiga figur ini bukan saja waliyullah melainkan juga raja; bukan saja raja tetapi juga waliyullah. Raja dan Wali manunggal dalam satu figur.

Penyatuan konsep Raja dan Wali adalah konsep paling matang yang bisa kita nikmati sebagai warisan agung dari Mataram Islam. Hal ini harus terus dipertahankan sebagai wujud kecintaan kita pada bentuk interpretasi Islam versi Nusantara. Walaupun Islam Nusantara semacam ini juga mengandung sisi ortodoksi, yaitu sebuah pemahaman keislaman yang sudah eksis sejarah era Rasulullah dan Khalafaurrasyidin.

BACA JUGA: Potensi dan Peluang Duet Kyai Said - Cak Imin di Muktamar NU 

Warga Nahdliyyin tidak satupun yang akan menolak kenyataan sejarah bahwa Muhammad bin Abdullah adalah Utusan Allah sekaligus penguasa politik Madinah. Sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib adalah penguasa politik sekaligus sahabat terpilih yang dijamin masuk surga. Artinya, kombinasi agama dan politik kekuasaan bertahan sejak awal Islam sampai wujud terbarunya di Nusantara.

Adalah kenyataan yang cukup sulit diterima dalam konteks mutakhir perkembangan kebangsaan kita hari ini untuk memisahkan Nahdlatul Ulama dari politik. Sebab, atmosfer politik hari ini adalah atmosfer demokrasi yang berbeda total dari demokrasi ala orde lama. Kepimpinan Soeharto memang sangat represif. Jika saat itu ada wacana khittah maka sangat rasional. Karena di bawah otoritarianisme hanya sentralisasi yang mungkin hidup. Kebebasan direpresi sedemikian mengerikan.

Konsep NU kembali ke Khittah, yakni meninggalkan politik kekuasaan dan memilih politik kebangsaan, hari ini tidak relevan. Hari ini bukan lagi zaman Orde Baru yang otoriter represif. Mempertahankan produk pemikiran yang tidak kontekstual adalah bentuk kejumudan yang logis. Karena konsekuensinya adalah menganggap era reformasi hari ini masih serupa dengan era orde baru Soeharto. Hanya dengan meninggalkan produk pemikiran era orde baru kita bisa sepenuhnya masuk ke era reformasi, termasuk meninggalkan Khittah itu sendiri.

Meninggalkan Khittah bukan berarti menyalahi jalan dakwah Islamiah ala Walisongo. Tetapi, kita sedang mencontoh beberapa figur Walisongo dengan meninggalkan figur yang lain. Kita mencontoh anggota Walisongo yang memilih jalur politik kekuasaan dengan meninggalkan anggota Walisongo lain yang memilih jalur politik kebangsaan. Ini modal konseptual yang perlu dibahas pada muktamar 34 nanti.

Ketum DPP PKB Muhaimin Iskandar (Gus AMI) bersama Ketum PBNU Kiyai Said Aqil Sirodj 

Dengan demikian, hemat penulis, PBNU yang baru harus lahir dari muktamar 34 nanti, yaitu berorientasi pada kekuasaan bukan sekedar kebangsaan, Kepemimpinan PBNU yang baru harus terlepas dari Jebakan Khittah yang secara nyata telah merugikan NU secara politik, Khittah adalah "masa lalu" dan saat ini NU membutuhkan masa depan, muktamar adalah momentum NU untuk move on bahkan NU membutuhkan kepemimpinan baru yaitu PBNU yang Ketua Umum Tanfidziah dipimpin oleh politisi ulung kader terbaik Nahdliyyin. Sedangkan Rais 'Amm dipimpin oleh ulama, keduannya menyatu sebagai kepemimpinan konsep era walisongo seperti Sunan Giri, Sunan Gunung Jati dan Raden Fatah. Tidak ada pilihan yang lebih baik, karena berdasarkan pengalaman NU paling mutakhir; ada upaya menjadikan warga Nahdliyyin sebagai objek politik kekuasaan bukan subjek politik kekuasaan. Wallahu a'lam bis shawab.

*Penulis adalah Alumni Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri; Alumni Universitas Al-Azhar, Mesir, Dept. Theology and Philosophy; Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Dept. Politic and Strategy; Alumni Universiti Malaya, Dept. International Strategic and Defence Studies; Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon; Wakil Ketua Pimpinan Pusat Rabithah Ma’ahid Islamiyah (Asosiasi Pondok Pesantren se-Indonesia); Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Periode 2010-2015.*

Ketum PKB: Jokowi Hebat, Indonesia Jadi Leader G20


Gus Muhaimin Ditetapkan Jadi Wakil Presiden Centrist Democrat International

Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) 

MERDEKAPOST.COM | JAKARTA - Centrist Democrat International (CDI) atau organisasi partai-partai berhaluan tengah dunia menetapkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar dipercaya menjabat sebagai Wakil Presiden mendampingi Presiden CDI Andres Pastrana Arango dari Kolumbia, pada Kamis (28/10/2021).

Penetapan jabatan tersebut dilakukan saat Sidang Umum Komite Eksekutif dan anggota CDI seluruh dunia secara hybrid di Stanhope Hotel Brussels, Belgia. 

Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) saat melakukan pertemuan secara virtual dengan para petinggi Partai Komunis China (CPC), Senin (25/10/2021).

Tentu saja saya berterimakasih atas kepercayaan para Komite Eksekutif CDI. Jabatan Wakil Presiden CDI merupakan sebuah kebanggaan bukan hanya bagi saya, tapi juga bagi PKB dan Indonesia,” kata Gus Muhaimin dalam keterangannya, Jumat (29/10/2021).

Gus Muhaimin menambahkan, jabatan yang disematkan kepadanya merupakan peluang yang bagus bagi PKB dan juga Indonesia untuk berkontribusi lebih nyata di CDI, baik dalam konteks hubungan Asia, politik global, demokrasi dan social justice. Terutama dalam konteks penanganan pandemi Covid-19.

“Perlu saya sampaikan Indonesia saat ini juga tengah berjuang merecovery ekonomi dan politik yang sempat mengalami stagnasi akibat pandemi,” ungkap Gus Muhaimin.

Baca juga:  PKB Targetkan Raih 100 Kursi di DPR RI Pada Pileg 2024

Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Kesejahteraan Masyarakat (Korkesra) tersebut ditetapkan menjadi Wakil Presiden bersama beberapa pimpinan partai politik dunia, antara lain perwakilan Belgia, Spanyol, Bosnia, Jerman, Kroasia, Kolumbia, Brazil, Maroko, Meksiko, Ekuador, Peru, Libanon, Kamboja, dan Filipina.

Sementara itu, Sekretaris Eksekutif CDI tetap dijabat oleh Antonio Lopez Isturiz White dari Spanyol. 

Sedangkan Koordinator CDI Kawasan Asia-Pasifik dijabat oleh Cesar Rosselo, Kawasan Afrika dijabat Alberto Ruiz Thiery, dan Kawasan Amerika Latin dijabat oleh Monica Valencia Campo. Mereka bertiga di bawah Direktur Regional CDI, Luis Blanco.

Selain restrukturisasi Komite Eksekutif CDI, forum tersebut juga membahas perkembangan ragam persoalan yang terjadi di berbagai belahan dunia, tak terkecuali masalah pandemi Covid-19, ekonomi hijau dan transformasi digital.

Para pimpinan partai politik anggota CDI dari berbagai negara secara bergantian menyampaikan kondisi negara masing-masing di depan para pimpinan parpol lainnya. 

Di sisi lain, mereka juga membahas langkah antisipatif yang perlu dilakukan untuk mencari jalan keluar ragam persoalan tersebut. (Sumber: Tribunnews.com | HZA | merdekapost.com)

Tekankan Pentingnya Medsos, Gus AMI: Penentu Langkah PKB

Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar (Gus AMI) (foto : Radarbangsa)

MERDEKAPOST.COM | JAKARTA - Berkembangnya teknologi komunikasi yang semakin canggih menjadi tantangan bagi partai politik dalam berkomunikasi. Media sosial menawarkan manfaat bagi partai politik untuk melakukan komunikasi politik ke publik yang lebih luas.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan, manfaat tersebut juga turut dirasakan oleh PKB serta seluruh kadernya. Gus Muhaimin menyebut medsos sudah memberi kesempatan luas bagi PKB berperan aktif mengampanyekan politik rahmatan lil ‘alamain.

“Lima tahun terakhir sosial media betul-betul memberi kesempatan yang luas untuk kita mengambil peran sekaligus membawa pola pikir publik dan lainnya. Isi berita dan konten yang bagus menentukan langkah (PKB) kedepannya,” kata Gus Muhaimin saat menghadiri pelatihan jurnalistik yang digelar DKN Garda Bangsa secara virtual, Rabu, 29 September 2021.

Secara khusus Gus Muhaimin berpesan, semangat seluruh kader PKB, termasuk di dalamnya kader Garda Bangsa, untuk berperan lebih nyata dalam bidang publikasi atau bidang pemberitaan harus terus diperkuat.

Baca Juga: 

Peringati Hari Santri, Panglima Santri Gelar Lomba Karya Tulis Ilmiah dan Anugerah Santri Award

Dia menyoroti tiga hal yang perlu diperkuat oleh mereka di era saat ini. Pertama, meningkatkan kemampuan menulis para kader dalam menyampaikan informasi termasuk penyajiannya yang baik dan mengedukasi pembaca.

Kedua menurutnya, kemampuan mengisi atau membuat sebuah konten yang nantinya akan menjadi perhatian publik melalui media mainstream maupun media sosial yang mudah dilihat masyarakat luas.

“Dan yang ketiga, kemampuan memanage sosial media dan strategi media secara baik agar sebuah informasi dan konten menjadi hal menarik untuk publik,” ungkap Gus Muhaimin.

Gubernur Jambi Al Haris Gandeng KPK Berantas Korupsi

Kemampuan tersebut, lanjut Wakil Ketua DPR RI ini, wajib dipahami seluruh kader Garda Bangsa dalam mengawal perjuangan partai. Mereka harus memiliki sekaligus mengimplementasikan kemampuan menulis, mengisi konten dan juga memanage sebuah informasi secara bersamaan.

“Inilah yang harus dikuasai teman-teman Garda Bangsa untuk langkah perjuangan kedepannya. Saya menyambut baik pelatihan jurnalistik ini. Kemampuan jurnalistik merupakan kebutuhan yang dibutuhkan setiap hari dalam kehidupan. Sama seperti olahraga, makan, liburan dan lainnya. Saya mendukung penuh, teruslah tingkatkan kualitas dalam bidang ini,” tukas Gus Muhaimin.

Di kesempatan yang sama, Ketua Umum DKN Garda Bangsa, Tommy Kurniawan berkomitmen untuk mengembangkan kemampuan jurnalistik seluruh kader garda bangsa dari berbagai wilayah, salah satunya melalui media pelatihan jurnalistik. Menurut dia, seluruh kader harus mumpuni dan memahami proses dalam memfilter sebuah berita dan juga menjadikannya informasi yang baik untuk masyarakat.

“Kita ingin seluruh DKW memiliki team yang kuat dalam ilmu jurnalistik ini.Kader Garda Bangsa kami harapkan bisa berbuat masksimal dalam hal jurnalistik untuk masa depan perjuangan partai dan juga kebesaran organisasi bersama (Garda Bangsa),” kata Bro Tomkur. (Sumber : Radarbangsa | hza)


Gus AMI: Politik Kesejahteraan Jadi Solusi Atasi Krisis

Wakil Ketua DPR, Abdul Muhaimin Iskandar (Dok | DPR)

Merdekapost.com | Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya krisis di berbagai bidang. Salah satunya krisis ekonomi. Hal ini menjadi fakta yang dicarikan solusi yang integral dan mendasar.

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra, Abdul Muhaimin Iskandar  mengatakan, cara dan menajemen pembangunan saat ini tidak bisa dilakukan dengan cara biasa-biasa saja untuk mengatasi krisis ini.

Pria yang akrab disapa Gus AMI ini mengatakan, hampir 25 tahun Reformasi, pemerintah belum menemukan solusi strategi ekonomi yang tepat, siapapun presidennya, bahkan mungkin Presiden yang akan datang, Tahun 2024, bakalan tidak bisa mengatasi persoalan ekonomi yang sesuai konstitusi.

”Ini karena kebutuhan ekonomi yang mendesak. Kebutuhan untuk mengatasi pengangguran dan keluar dari kesulitan ekonomi,” ujarnya saat memberikan pengarahan pada Diskusi Tematik Konferensi Nasional Reforma Agraria (KNRA) 2021 Solusi Gerakan Reforma Agraria Atasi Krisis Agraria secara virtual, Senin (13/9/2021).

Minta Dukungan Bangun Jambi, Gubernur Al Haris Undang Anggota DPRD Fraksi PKB Coffe Morning

Karena itu, menurut Gus Muhaimin, solusinya harus ada cara baru berupa kebijakan politik kesejahteraan yang harus menjadi prioritas. Juga politik lingkungan hidup dan politik ekonomi yang berbasis kekuatan nasional. Solusi-solusi itulah yang harus dipersiapkan untuk menjadikan 2024 sebagai era baru yang taat konstitusi seperti Pasal 33 UUD 1945 dan sesuai dengan UU Pokok Agraria.

Menurut Gus Muhaimin, diperlukan penegakan konstitusi sesuai Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, yakni demi tercapainya keadilan atas penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Juga Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 yang menandai perubahan kebijakan agraria dari corak kolonialisme ke corak nasionalisme. Yang lebih sesuai dengan karakter dan watak rakyat Indonesia. UUPA 1960 bertujuan untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

”Kalau UU Pokok Agraria 1966 dan Pasal 33 UUD 1945 sudah cukup, berarti agendanya penegakan konstitusi. Pelaksanaan secara disiplin, menggurai, membenahi selurut perangkat konstitusi, aturan-aturan pelaksanaan agar sesuai dengan UUD dan UU Pokok Agraria,” katanya.

Satgas Covid-19 Tak Beri Izin, Tour De Singkarak 2021 Resmi Dibatalkan

Selain itu, perlu ada perubahan paradigma atau cara pandang dan cara kelola serta manajemen pembangunan. Sebab, karena krisis yang terjadi saat ini, pemerintah, partai politik, dan berbagai pihak terkait belum menemukan paradigma pembangunan yang efektif.

”Kalau yang diperlukan adalah penegakan konstitusi, kenapa selama ini tidak bisa tegak. Ganti DPR, ganti presiden dari periode ke periode, penegakan UU Pokok Agraria tidak bisa jalan,” tuturnya.

Menurut Gus Muhaimin, ada banyak faktor. Pertama adalah sebuah pemahaman bahwa siapapun pemerintah hari ini tidak akan berdaya kepada pasar dan realitas ekonomi. Ketidakberdayaan itu karena secara refleks, siapapun pemerintah hari ini pasti akan tunduk kepada kekuatan ekonomi pasar karena ketidakberdayaan ekonomi nasional.

“Sehingga yang perlu diantisipasi adalah kita harus menyiapkan satu rangkaian langkah-langkah yang tepat agar kebijakan pemerintah, pengambilan strategi pemerintah, tidak benar-benar tunduk pada pasar akibat keadaan yang sulit,” katanya.

Gubernur Jambi Terima 2 Penghargaan Bidang Pertanian dari Wapres

Gus Muhaimin menuturkan, hal ini terjadi karena pemerintah dan kita semua belum menemukan konsep yang tepat dari cara mengantisipasi keadaan yang sulit. Sehingga semua pemerintahan, mulai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Jokowi menjadi pragmatis tunduk kepada pasar karena dua hal yang dikejar. Pertama jumlah pengangguran harus cepat teratasi, menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

”Kalau tidak itu, yang ditakuti pemerintah hanya satu, jumlah pengangguran tinggi sehingga bisa terjadi keresahan sosial, harga-harga naik dan menyebabkan emosi kemarahan masyarakat. Yang penting ekonomi tumbuh dulu, pengangguran teratasi, lupa terhadap substansi konstitusi karena tidak tahu solusinya,” urainya.(hza)

Gus Ami Instruksikan Seluruh Kader PKB Menjadi Teladan Dalam Penerapan Prokes Covid-19

   

Merdekapost.com - Ketua Umum PKB yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar mendesak pemerintah pusat dan daerah segera mengambil kebijakan "emergency" dengan pengetatan dan pembatasan mobilitas serta aktivitas warga untuk mencegah terus melonjaknya kasus positif dan kematian akibat COVID-19.

Tak hanya membatasi aktivitas masyarakat, ia juga meminta pemerintah pusat dan daerah meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kesehatan yang menangani pasien COVID-19.

"Mereka ini garda terdepan kita, pahlawan kesehatan yang harus dilindungi agar tetap bisa memberikan pelayanan terhadap pasien COVID-19," terang Gus Muhaimin dalam keterangan persnya yang diterima hari ini, Senin (28/6/2021).

Dia mengingatkan agar pola penyelesaian COVID-19 antara pemerintah pusat dan daerah yang tumpang-tindih di awal pandemi tak terulang, terutama di wilayah yang tingkat penyebarannya tinggi, seperti DKI Jakarta.

"Sekarang sebaiknya satu komando, jangan asal mengeluarkan kebijakan di masing-masing daerah tanpa ada koordinasi dengan pusat dan kalau pusat sudah instruksi, ya itu yang harus dijalankan," katanya.

Gus Muhaimin menuturkan, pada awal pandemi terjadi perbedaan data serta kebijakan yang disajikan pemerintah pusat dan daerah. Akibatnya, publik dibikin bingung dan sulit membedakan mana data dan kebijakan yang benar atau sebaliknya.

Ia menegaska hal semacam itu tak boleh terulang. Akrena menurutnya, penyampaian data penyebaran COVID-19 termasuk kebijakan untuk menanganinya harus seragam dan bersumber dari satu pintu.

“Termasuk juga periodenya. Kalau pusat menetapkan pengetatan selama 14 hari, daerah juga begitu sehingga semua kebijakan yang diambil bersama tidak hanya seiring seirama tetapi terkendali," tegasnya.

Diketahui, jumlah kasus virus Corona COVID-19 bertambah 21.342 pada Minggu (27/6/2021). Total kasus positif mencapai 2.115.304, sembuh 1.850.481, dan meninggal 57.138 jiwa. Kasus aktif tercatat sebanyak 207.685, jumlah spesimen yang diperiksa 98.904, dan suspek sebanyak 129.891 orang.

Sebelumnya, pada Sabtu (26/6/2021), tercatat total 2.093.693 kasus positif virus Corona COVID-19, sebanyak 1.842.457 pasien sembuh, dan 56.729 meninggal dunia.

Gus Ami juga menginstruksikan kepada seluruh Kader PKB di Indonesia harus menjadi teladan dalam penerapan protokol kesehatan (Prokes) secara ketat dan disiplin.

"Mencermati dan mengamati situasi serius pandemi covid-19 yang saat ini mengalami eskalasi tinggi, maka Saya Instruksikan kepada seluruh kader PKB di Indonesia agar Disiplin dalam menerapkan Prokes," ungkapnya. (red)

Cak Imin Minta Fraksi PKB Hentikan Pembahasan RUU Pemilu

Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin saat Harlah NU ke 95 menerima Kitab Tafsir dari Gus Yaqut Menteri Agama (Foto: Heri / Merdekapost)

MERDEKAPOST, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II Fraksi PKB Luqman Hakim menyebut Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) meminta fraksi PKB menghentikan pembahasan draf RUU Pemilu. 

Dia mengatakan Cak Imin ingin pelaksanaan pilkada diadakan tahun 2024 sesuai UU yang ada.

"Ketua Umum DPP PKB memerintahkan Fraksi PKB di DPR RI agar menghentikan pembahasan draft RUU Pemilu yang saat ini sedang berjalan dan mendukung pilkada serentak nasional sesuai UU 10/2016 yakni November 2024," kata Luqman dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (6/2).

"Sebagai anggota Fraksi PKB yang ditugaskan menjadi pimpinan Komisi II, tentu saya akan melaksanakan perintah Ketua Umum DPP PKB yang lebih mengutamakan kepentingan rakyat, bangsa dan negara di atas segalanya," lanjut dia.

Luqman menuturkan dalam pandangan Cak Imin, sebaiknya pembahasan RUU Pemilu tak dibahas terburu-buru serta membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Selain itu, kata dia, Cak Imin menuturkan pandemi corona menjadi hambatan pembahasan melibatkan publik.

Baca Juga: Sofyan Ali Terima SK Pengurus DPW PKB Jambi Periode 2021-2026

"(RUU Pemilu) harus diperbaiki dengan matang, tidak terburu-buru serta membutuhkan keterlibatan aktif semua elemen masyarakat sipil. Agar keinginan mulia memperbaiki UU pemilu dapat dihindarkan dari jebakan interest politik jangka pendek yang bersifat elitis, seperti yang sering terjadi pada pembahasan regulasi pemilu sebelumnya," ujar dia.

Dia menjabarkan ada sejumlah masalah dalam pemilu 2019 yang diinginkan Cak Imin agar diperhatikan dalam RUU pemilu. Hal tersebut termasuk banyaknya penyelenggara pemilu yang meninggal dunia pada pemilu 2019 akibat.

Lalu, praktik money politic pada pemilu 2019 yang makin massif. Selain itu, kata dia, UU Pemilu yang sudah ada gagal memberikan efektifitas pemerintahan.

"UU 7/2017 yang mengatur pemilu gagal mencapai tujuan memperkuat sistem presidensialisme dan penyederhanaan partai politik. Manuver Presiden Jokowi mengajak kubu Prabowo Subianto ke dalam koalisi pemerintah adalah upaya membangun efektivitas pemerintahan yang gagal dihasilkan pemilu," ujarnya.

Partisipasi politik perempuan juga dinilai perlu ditingkatkan.  Sebab, UU Pemilu yang ada dianggap juga belum mengatur kewajiban domisili caleg di daerah pemilihan. 

Luqman melanjutkan aturan pemilu 2019 belum memberi jaminan adanya persamaan beban pelayanan anggota DPR kepada rakyat yang diwakili secara berimbang. 

Kemudian, penggunaan sistem pemilu proporsional terbuka sejak pemilu 2009, perlu dievaluasi.

Terakhir, UU pemilu yang sudah ada belum memberi ruang bagi kemajuan teknologi untuk mempermudah pelaksanaan pemilu, terutama pada pemungutan dan penghitungan suara. (adz/kumparan.com)

Gus AMI: Darah Daging, Ruh, Akhlak, dan Perilaku PKB adalah Spirit Reformasi

MERDEKAPOST.COM - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar membuka secara resmi Muswil 15 DPW PKB pada Sabtu, 16 Januari 2021. Dalam amanahnya, Gus AMI mengingatkan bahwa PKB sebagai kekuatan politik strategis yang ikut mewarnai dan menentukan bangsa Indonesia adalah fakta yang terus terbukti dan nyata.

Menurut Gus AMI, para pendiri PKB adalah perintis lahirnya reformasi dan demokrasi. Ketika reformasi berhasil, era Orde Baru berganti wujud menjadi era demokrasi, para perintis demokrasi yang adalah kaum demokrat yang memiliki semangat kemanusiaan yang tinggi, kemudian berkumpul, berfikir bersama dengan NU menyusun sebuah partai yang menjadi alternatif bagi pengawal jalannya reformasi. Lalu 23 Juli 1998 dideklarasikanlah partai ini.

“Artinya PKB lahir dari spirit dan semangat reformasi sebelum dideklarasikannya era baru reformasi dan demokrasi hingga memulai tahapan baru era demokrasi dan era reformasi,” kata Gus AMI.

Catatan sejarah tersebut, kata Gus AMI, patut senantiasa diingatkan sehingga sejarah reformasi di Indonesia tidak boleh terpisahkan dari memori dan agenda politik PKB, era yang menjadi cita-cita di mana kemerdekaan berserikat, berorganisasi dan berkumpul telah dilaksanakan dengan baik.

“Demokrasi dan reformasi telah memberikan ruang yang luas bagi sleuruh warga negara untuk hadir dan mewarnai jalannya demokrasi dan politik. Posisi inilah yang kemudian PKB, darah dagingnya, ruhnya, spiritnya, akhlaknya, perilakunya adalah spirit reformasi,” tuturnya.

Wakil Ketua DPR RI menambahkan, spirit reformasi punya satu tujuan mutlak yang oleh Gus Dur selalu diistilahkan sebagai tujuan kemanusiaan. Bahkan partai yang merumuskan dan melahirkan reformasi ini meletakkan politik memiliki tujuan kemanusiaan.

“Kemanusiaan adalah di atas politik, kemanusiaan adalah utama yang harus menjadi lokomotif tujuan perjalanan perjuangan politik kita,” katanya.

Saat negara mengalami masa sulit, imbuh Gus AMI, maka spirit kemanusiaan, humanisme, adalah nilai yang harus terus diingatkan dan aktualisasikan secara nyata dalam produk-produk politik PKB, baik di legislatif, maupun eksekutif, baik di tingkat pusat maupun di tingkat Provinsi dan Kab/Kota.

“Semua tujuan politik kita adalah mengedepankan tujuan utama, yaitu kemanusiaan. Spirit ini harus kita tanamkan terus agas sistem pembangunan kita tidak salah arah dan tidak eksploitatif terhadap masa depan kehidupan alam semesta kita,” tukas Gus AMI.

Untuk diketahui, Muswil yang digelar 16-17 Januari 2021 merupakan tahap kedua dari pelaksanaan Muswil serentak dan diikuti oleh 15 DPW PKB, yaitu Sumut, Sumbar, Kepri, Bengkulu, Babel, Bali, NTT, Kalsel, Kalteng, Kaltim, Gorontalo, Sulsel, Sulteng, Sulut dan Papua.

Selain dihadiri secara fisik oleh pengurus DPW PKB peserta Muswil, sejumlah tokoh daerah nampak pula hadir. Diantaranya Gubernur Bali, I Wayan Koster, Wagub Kaltim,Hadi Mulyadi, Wagub Kepulauan Riau, Isdianto, serta sejumlah tokoh lainnya. 

Sumber: radarbangsa.com

Nama Gus AMI Meroket, CEO Alvara: Potensial Untuk Bertarung di Pilpres


MERDEKAPOST.COM - CEO Alvara Research Center tidak terkejut nama Ketua Umum (Ketum) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus AMI masuk dalam daftar kandidat calon presiden (capres) potensial untuk bertarung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 berdasarkan polling online terbaru SINDOnews.


"Kalau kita lihat sampai hari ini, tokoh NU yang dan juga tokoh politik atau tokoh politik dari NU yang paling menonjol sampai hari ini ya Gus AMI, itu harus diakui. Belum ada satu tokoh NU yang semenonjol Gus AMI," ujar CEO Alvara, Hasanuddin Ali, Kamis (31/12/2020).

Polling untuk mencari Calon Presiden 2024 itu digelar digelar 24 November 2020 dengan total responden yang sukses terjaring hingga akhir Desember ini mencapai 3.244 orang.

Nama Gus AMI yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR itu merangsek keurutan teratas, tepatnya di posisi tiga setelah Gubernur Jawa tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Ganjar konsisten di urutan nomor satu dengan perolehan suara 37 persen. Sementara Anies Baswedan dipilih oleh 22% responden. Sementara Gus AMI merangsek ke posisi tiga besar dengan perolehan suara 11 persen, menggeser tokoh kuat lainnya yaitu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan perolehan suara survei 8 persen, dan politik muda yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 5 persen.

Sementara nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang sebelumnya menduduki posisi tiga, kali ini terlempar dari deretan top 5. Menteri Pertahanan ini berada di urutan enam dengan prosentase 4 persen.

Kata Hasanuddin, harus diakui bahwa hingga saat ini, representasi politik Nahdlatul Ulama (NU) ada di sosok Gus AMI. Di sisi lain, ungkap dia, dari nama-nama yang beredar di sejumlah survei, memang belum ada nama tokoh yang menonjol. Berbeda dengan ketika Pilpres 2019, dimana nama Joko Widodo (Jokowi) sebagai capres petahana saat itu sangat menonjol. Begitu pula nama Prabowo Subianto saat itu.

"Dari berbagai survei yang ada itu belum muncul nama-nama baru. Nama-nama yang lama masih sangat dominan, dan kalau kita lihat di antara nama-nama lama yang beredar itu belum ada yang sangat dominan. Nah, proses menuju 2024 itulah yang akan mengerucutkan nama-nama yang akan diusung oleh parpol menjadi capres," ucapnya. (064)

Sumber: PKB.ID

Copyright © MERDEKAPOST.COM. All rights reserved.
Redaksi | Pedoman Media Cyber | Network | Disclaimer | Sejarah Kerinci | Peta Situs