Kerinci, Merdekapost.com – Dalam menciptakan situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polda Jambi, khususnya di Kabupaten Kerinci, Dit intelkam Polda Jambi gandeng Lembaga Adat Melayu (LAM) Kerinci serukan kedamaian di bhumi Sakti Alam Kerinci.
Majelis Permusyawaratan Adat (MPA) LAM Kerinci, Muhammad Aris (Depati Kepalo Sembah) saat pertemuan dengan dit intelkam Polda Jambi, yang bertempat di Gao coffee, Minggu (24/8) mengatakan, bahwa kisruh yang terjadi khususnya di wilayah Adat Depati Biang Sari tepatnya di Pulau Pandan dan Karang Pandan berihwal karena adanya hasutan di tengah masyarakat setempat.
“Kito yakin ado yang nak nyusut antau mecah timbo ngahu lubuk. Nak nangguk di ayi keruh” terangnya berseloka.
”jangan kito mbuh di umbuk pujuk serto dipecah belah” lanjutnya dengan dialeg Kerinci.
Baca Juga : Sempat Diblokir Warga, Jalan Kerinci–Jambi Kembali Normal, Ini Janji Bupati Dihadapan Warga Pulau Pandan!
Sementara itu Ketua LAM Kerinci, Mudium Hasan (Depati Situo) yang didampingi Sekjend LAM Kerinci, Safwandi, Dpt menyampaikan bahwa segala macam persoalan di Kerinci jika dilakukan dengan duduk busamo pasti yang keruh akan dapat dijernihkan.
Dirinya yakin masyarakat Kerinci sangat menjunjung tinggi nilai persaudaraan, baik sesama etnis maupun terhadap suku lain yang datang dari luar.
“Kemajemukan di Kerinci bukan baru, tapi sejak ratusan tahun lalu Kerinci sudah ada hubungan serta silsilah dengan suku yang datang dari luar Kerinci” sebutnya.
Baca Juga: Warga Pulau Pandan Blokir Akses Jalan Kerinci-Bangko, Tuntut Pembebasan 7 Warga yang Ditahan
Disisi lain, selama ini Polda Jambi juga melihat bahwa bumi Sakti Alam Kerinci sebagai Daerah yang hingga saat ini masih kental akan Adat, Budaya dan memegang teguh tradisi, lebih lagi soal kebersamaan antar masyarakat Kerinci tanpa membedakan suku ataupun etnis lain.
Hanya saja, senada dengan apa yang disampaikan oleh Depati Kepalo Sembah, M. Aris., Dpt., ada pihak-pihak yang mempropaganda masyarakat oleh maksud yang terselubung, sehingga keadaan menjadi kurang kondusif.
Pilihan Redaksi: Klarifikasi PLTA (KMH), Kompensasi 300 Juta Per KK itu Tidak Benar!
“Kita berharap masyarakat jangan mudah terprovokasi oleh isu yang tidak jelas kebenarannya, sehingga kita jadi terpecah belah”. Pungkasnya.(adz)
