DPR Setujui RUU Reforma Agraria, Tani Merdeka Indonesia Dorong Kepastian Hak Atas Tanah Petani

Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir

Merdekapost.com | Jakarta - DPN Tani Merdeka Indonesia mengapresiasi keputusan DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.

Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir menilai keputusan tersebut menjadi langkah penting bagi petani yang masih menghadapi konflik pertanahan dan ketidakpastian hak atas lahan.

"Kami menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad DPR RI dan semua fraksi di DPR RI dengan langkah cepat menyetujui RUU Reforma Agraria. Bagi petani, kepastian hak atas tanah sangat penting karena masih banyak persoalan agraria yang belum selesai. RUU ini benar-benar memberi perlindungan kepada petani," kata Don Muzakir, di Jakarta, pada Rabu, 9 September 2026.

Don Muzakir mengatakan konflik pertanahan yang berlangsung lama dapat merugikan petani. Status lahan yang tidak jelas juga membuat masyarakat kesulitan mengembangkan usaha karena masih dibayangi sengketa.

"RUU Reforma Agraria dapat menjadi instrumen untuk menyelesaikan konflik agraria struktural. Aturan tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari tanah," ucap Don Muzakir.

Draf RUU tersebut menempatkan sejumlah kelompok sebagai subjek reforma agraria. Mereka mencakup petani gurem, petani penggarap, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, serta masyarakat miskin yang termarjinalkan.

Don Muzakir menilai kelompok tersebut perlu mendapat perhatian karena tanah menjadi bagian penting dari sumber penghasilan mereka.

"Jangan sampai petani yang sudah lama menggarap tanah justru tidak memiliki kepastian hukum. Petani harus mendapatkan hak dan perlindungan yang jelas agar bisa bekerja dengan tenang dan mengembangkan lahannya," ujar Don Muzakir.

Salah satu materi yang mendapat perhatian Tani Merdeka Indonesia ialah penataan, pengendalian, serta pembatasan penguasaan dan pemilikan tanah.

Draf RUU mengatur batas minimum dan maksimum penguasaan serta pemilikan tanah. Prosesnya mencakup identifikasi, inventarisasi, verifikasi, hingga pengukuran ulang objek reforma agraria.

"Pembatasan penguasaan tanah menjadi poin penting. Jangan sampai tanah hanya dikuasai oleh segelintir pihak, sementara petani yang membutuhkan lahan justru semakin sulit mendapatkannya," kata Don Muzakir.

Menurut Don Muzakir, ketentuan tersebut penting untuk mencegah penguasaan lahan yang terlalu terkonsentrasi. Penataan tanah diharapkan memberi ruang yang lebih besar kepada masyarakat yang memang membutuhkan lahan untuk kehidupan dan usaha.

Draf RUU Pengaturan Reforma Agraria terdiri atas 16 bab dan 70 pasal. Materinya mencakup penguasaan dan pemilikan tanah, redistribusi dan restitusi, legalitas hak atas tanah, pemberdayaan masyarakat, penyelesaian konflik, hingga kelembagaan reforma agraria.

Salah satu ketentuan penting ialah pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN). Lembaga tersebut akan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

BRAN akan menangani penyelenggaraan reforma agraria mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Tani Merdeka Indonesia menilai keberadaan lembaga khusus tersebut dapat memperkuat koordinasi dalam penyelesaian persoalan agraria yang melibatkan banyak sektor.

"BRAN ini harus benar-benar menjadi lembaga yang bekerja untuk menyelesaikan persoalan agraria secara terpadu. Jangan sampai petani harus berpindah-pindah dari satu instansi ke instansi lain hanya untuk mencari kepastian atas tanahnya," ujar Don Muzakir.

Draf RUU juga mengatur pembentukan Dewan Pengawas BRAN. Dewan tersebut berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Dewan Pengawas dibentuk untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas penyelenggaraan reforma agraria.

Tani Merdeka Indonesia berharap pembahasan RUU tidak hanya berlangsung di ruang parlemen. Kelompok yang terdampak langsung persoalan agraria juga perlu mendapat ruang untuk menyampaikan kondisi di lapangan.

Petani, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, serta kelompok masyarakat lainnya menjadi pihak yang berkepentingan langsung terhadap aturan tersebut.

"Suara petani harus benar-benar didengar dalam pembahasan RUU ini. Ukurannya nanti bukan hanya bagus di dalam undang-undang, tetapi apakah petani mendapatkan kepastian tanah, konflik berkurang," kata Don Muzakir.

Don Muzakir meyakini pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto bersama DPR RI dapat menyelesaikan RUU tersebut dengan baik. Dia menilai pembahasan reforma agraria menjadi momentum yang memiliki arti khusus menjelang Hari Tani Nasional yang diperingati setiap 24 September. 

Sebelumnya diberitakan, Rapat Paripurna DPR RI menyetujui RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi RUU usul inisiatif DPR RI pada Selasa, 8 September 2026.

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

"Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah Rancangan Undang-Undang usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Pengaturan Reforma Agraria dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?" tanya Dasco. "Setuju," jawab anggota dewan.

Persetujuan tersebut diambil setelah Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyelesaikan penyusunan draf RUU Pengaturan Reforma Agraria sehari sebelumnya. (Kai)

Rakerwil I Tani Merdeka Provinsi Jambi: Satgas Pertegas Pengawasan Program Pertanian dan MBG

 

Don Muzakir Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia

Merdekapost.com | Jambi - Satuan Tugas (SATGAS) Tani Merdeka Provinsi Jambi menegaskan komitmennya untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan berbagai program pemerintah di sektor pertanian agar berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya para petani.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Kerja Wilayah (RAKERWIL) I Tani Merdeka Provinsi Jambi, yang menjadi momentum konsolidasi sekaligus penguatan peran organisasi dalam mengawal berbagai program yang berkaitan dengan kepentingan petani dan masyarakat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri dan diisi dengan diskusi bersama Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir. Dalam forum itu, berbagai hal strategis terkait penguatan organisasi, pengawasan program pertanian, serta keterlibatan Tani Merdeka dalam mengawal program pemerintah menjadi bagian dari pembahasan.

SATGAS Tani Merdeka Provinsi Jambi menilai pengawasan terhadap program pertanian merupakan bagian penting dari partisipasi masyarakat. Pengawasan diperlukan untuk memastikan setiap program yang ditujukan kepada petani benar-benar dilaksanakan sesuai aturan, transparan, dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan petani.

Pengawasan tersebut tidak hanya menyangkut pelaksanaan kegiatan di lapangan, tetapi juga mencakup proses penyaluran bantuan, ketepatan penerima manfaat, serta kesesuaian pelaksanaan program dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dalam arahannya, Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, juga menekankan agar seluruh jajaran Tani Merdeka di Provinsi Jambi turut mengambil peran dalam mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah Presiden Prabowo Subianto.

Don Muzakir meminta jajaran Tani Merdeka untuk aktif melakukan pemantauan di lapangan. Menurutnya, pengawasan harus dilakukan secara objektif dengan berpedoman pada fakta dan data, bukan berdasarkan asumsi.

Ia juga menegaskan bahwa apabila ditemukan dugaan pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan, maka harus ditempuh mekanisme pengaduan yang tepat melalui pihak atau instansi yang berwenang.

“Kalau ada kegiatan yang menyalahi aturan, laporkan segera,” tegas Don Muzakir.

Arahan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam RAKERWIL I Tani Merdeka Provinsi Jambi. Seluruh jajaran diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawalan secara profesional, objektif, dan bertanggung jawab, dengan tetap mengedepankan koordinasi serta komunikasi dengan pihak-pihak terkait.

SATGAS Tani Merdeka Provinsi Jambi menyatakan siap menjalankan amanah tersebut melalui pengawasan yang konstruktif dan berbasis data. Pengawasan diharapkan tidak hanya menjadi bentuk kontrol sosial, tetapi juga dapat menjadi bagian dari upaya bersama untuk mendorong perbaikan pelaksanaan program pemerintah.

Dengan adanya pengawalan tersebut, berbagai program yang menyentuh kepentingan petani dan masyarakat diharapkan dapat berjalan secara transparan, tepat sasaran, akuntabel, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

RAKERWIL I Tani Merdeka Provinsi Jambi pun diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi organisasi, menyatukan langkah seluruh jajaran, serta meningkatkan kontribusi Tani Merdeka dalam mengawal program-program pemerintah, khususnya di bidang pertanian dan program yang berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tani Merdeka Provinsi Jambi menegaskan, pengawasan bukan sekadar mengkritisi pelaksanaan program, tetapi juga menjadi upaya bersama untuk memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (kai)

Satu Barisan Menuju Kesejahteraan: Tani Merdeka Indonesia Siapkan Langkah Nyata Bangkitkan Petani Nusantara

MERDEKAPOST.COM - Semangat perjuangan mewujudkan kemandirian pangan dan kesejahteraan petani kian menggelora di seluruh pelosok Republik Indonesia. Momentum HUT Ke-81 Republik Indonesia menjadi pijakan krusial bagi jajaran pengurus Tani Merdeka Indonesia untuk memperkuat komitmen, menyatukan barisan, serta mengawal visi besar pertanian nasional dari pusat hingga ke daerah.

Sinergi kepemimpinan menjadi fondasi utama gerakan ini:

Sudaryono (Ketua Dewan Pembina Tani Merdeka Indonesia) menegaskan pentingnya pengawalan kebijakan strategis dan penyediaan akses sarana pertanian yang berkeadilan agar setiap jengkal tanah subur di Indonesia memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan para petani.

Don Muzakir (Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia) menyerukan konsolidasi total bagi seluruh pengurus di tingkat DPP, DPW, DPD, hingga ranting. Beliau menekankan bahwa perjuangan Tani Merdeka adalah perjuangan nyata di lapangan untuk memastikan petani tidak berjalan sendirian.

Candra Andika (Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Jambi) turut menyuarakan semangat dari daerah, siap menggerakkan roda organisasi lokal demi mewujudkan kedaulatan pangan regional yang tangguh dan berdampak langsung pada ekonomi warga.

Melalui kerja keras dan kolaborasi lintas wilayah, Tani Merdeka Indonesia optimistis dapat menjawab tantangan sektor pertanian modern, mulai dari peningkatan produktivitas hingga kepastian harga di tingkat petani.

Tani Merdeka, Indonesia Berjaya! Pertanian Maju, Rakyat Sejahtera.

(Adz/Merdekapost.com)

Presiden Prabowo Sapa 10 Ribu Massa Aksi Damai di GBK, Don Muzakir: Program Rakyat Harus Dijaga dan Dikawal

JAKARTA, MERDEKAPOST.COM – Sekitar 10 ribu peserta aksi damai berkumpul di depan Gedung TVRI, kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada Jumat, 14 Agustus 2026. Massa terdiri dari petani, pedagang, nelayan, serta sejumlah organisasi sayap Partai Gerindra.

Aksi tersebut digelar pada saat Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR dan DPD RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Massa menyampaikan dukungan terhadap sejumlah program pemerintah yang dinilai berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Peserta juga menyampaikan siap mengawal program pemerintah agar terus berjalan dan diawasi.

Orasi dilakukan secara bergantian selama sekitar tiga jam. Massa tetap bertahan hingga Presiden Prabowo keluar dari kompleks parlemen dan menyapa peserta aksi dari kendaraan yang ditumpanginya, Presiden Prabowo melampaikan tangan kepada massa aksi yang berbaris tertip sepanjang di depan Gedung TVRI.

Peserta membawa berbagai spanduk. Salah satu tulisan yang paling banyak terlihat adalah Jaga Prabowo, Jaga Indonesia. Ada pula spanduk yang menyerukan pemberantasan mafia anggaran dan oligarki.

Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, ikut menyampaikan orasi dalam aksi tersebut.

Don Muzakir mengatakan dukungan kepada pemerintah bukan berarti masyarakat menutup mata terhadap kekurangan. Menurut dia, kritik sesuai fakta dan data tetap diperlukan selama disampaikan secara bertanggung jawab.

"Di tengah derasnya kritik, demonstrasi, dan hoaks di ruang digital, kami menegaskan bahwa kritik adalah hak rakyat, tetapi fitnah, disinformasi, kekerasan, dan upaya memecah bangsa harus ditolak. Dukungan kami bukan cek kosong. Kami meminta program yang kurang tetap diperbaiki, yang menyimpang harus ditindak, yang korup harus dihukum. Tetapi program yang berpihak kepada rakyat dan cita-cita kedaulatan bangsa harus dijaga sampai tuntas," kata Don Muzakir dalam orasinya.

Menurut Don Muzakir, masyarakat perlu melihat program pemerintah secara lebih utuh. Program yang menyangkut pangan, pendidikan, nelayan, ekonomi desa, hingga pengembangan industri harus dikawal agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Lebih lanjut Don Muzakir mengatakan peserta aksi mendukung pemerintahan Presiden Prabowo yang lahir melalui proses konstitusional. Dukungan tersebut tetap disertai dengan sikap yang kritis terhadap kebijakan yang dianggap belum berjalan dengan baik.

"Kami mendukung pemerintahan Presiden Prabowo yang lahir dari proses konstitusional. Demonstrasi dan kritik harus dihormati, tetapi hoaks, provokasi, perusakan, dan kekerasan harus ditolak. Demokrasi harus kuat tanpa mengorbankan persatuan Indonesia," ujarnya.

Peserta aksi juga meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Perbedaan pandangan, kata Don, tidak seharusnya berujung pada perpecahan.

Selain itu program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program pemerintah yang mendapat perhatian massa aksi.

Don Muzakir mengatakan MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak. Program tersebut juga bisa membuka pasar bagi produk petani, peternak, nelayan, pedagang, dan UMKM.

"Makan Bergizi Gratis adalah investasi pada anak Indonesia sekaligus penggerak ekonomi lokal. Program ini harus diteruskan dengan tata kelola yang transparan, standar keamanan pangan yang ketat, dan keberpihakan kepada petani, peternak, nelayan, pedagang, dan UMKM," katanya.

Menurut Don Muzakir, pelaksanaan MBG tetap perlu diawasi. Pengadaan bahan pangan, kualitas makanan, distribusi, hingga penggunaan anggaran harus dilakukan secara terbuka dan tepat sasaran.

Sektor pangan juga menjadi perhatian dalam pernyataan sikap tersebut. Don Muzakir mengatakan swasembada pangan harus dibarengi dengan kebijakan yang membantu petani meningkatkan produksi.

Peserta aksi mendukung kemudahan akses pupuk, pembangunan irigasi, mekanisasi pertanian, harga panen yang menguntungkan, serta perlindungan bagi petani.

"Pangan adalah kedaulatan. Bangsa besar tidak boleh menggantungkan urusan makan rakyatnya kepada negara lain," ujar Don Muzakir.

Peserta aksi juga menyampaikan dukungan terhadap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program tersebut diharapkan tidak sekadar membentuk koperasi baru, tetapi benar-benar menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat desa.

1.061 KDMP Beroperasi Mei 2026

Sebanyak 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mulai beroperasi pada Mei 2026.

Don Muzakir mengatakan koperasi harus mampu memperpendek rantai pasok, membantu UMKM, memperbaiki distribusi kebutuhan pokok, dan meningkatkan posisi tawar masyarakat desa.

"Kami ingin koperasi menjadi pusat ekonomi rakyat. Koperasi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa," kata Don Muzakir.

Kampung Nelayan Merah Putih juga masuk dalam perhatian peserta aksi. Don Muzakir mengatakan pembangunan kawasan nelayan harus memberi manfaat langsung kepada masyarakat pesisir.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang disampaikan dalam pernyataan sikap menyebut pembangunan 65 lokasi telah menyerap 17.550 tenaga kerja. Pemerintah juga merencanakan pembangunan di 1.269 lokasi pada 2026.

"Laut Indonesia harus menyejahterakan nelayan Indonesia," ujarnya.

Menurut Don Muzakir, penguatan ekonomi nelayan tidak cukup hanya melalui pembangunan infrastruktur. Nelayan juga membutuhkan akses terhadap sarana produksi, pasar, pengolahan hasil tangkapan, dan perlindungan usaha.

Pendidikan juga menjadi bagian dari tuntutan peserta aksi. Don Muzakir mengatakan anak dari keluarga petani, nelayan, buruh, dan pedagang harus mendapat kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan.

Sebanyak 166 Sekolah Rakyat disebut telah menjangkau 15.954 siswa. Pemerintah juga menargetkan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan pada 2026.

"Tidak boleh ada anak petani, nelayan, buruh, atau pedagang kehilangan masa depan hanya karena lahir dari keluarga miskin," kata Don Muzakir.

Menurut dia, peningkatan kualitas pendidikan menjadi bagian penting dalam memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.

Massa aksi juga menyampaikan dukungan terhadap hilirisasi sumber daya alam. Don mengatakan Indonesia harus mendapatkan nilai tambah dari kekayaan alam yang dimiliki.

"Kami mendukung hilirisasi agar sumber daya alam tidak terus dijual murah sebagai bahan mentah. Nilai tambah, industri, teknologi, lapangan kerja, dan penerimaan negara harus tumbuh di tanah air serta memberi manfaat nyata bagi daerah dan rakyat," ujarnya.

Don Muzakir menilai pembangunan industri harus tetap memperhatikan manfaat bagi masyarakat di daerah penghasil sumber daya alam.

Peserta aksi juga menyebutkan perdebatan mengenai kondisi ekonomi Indonesia. Don Muzakir mengatakan masyarakat perlu melihat data sebelum mengambil kesimpulan mengenai kondisi ekonomi nasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 tumbuh 5,61 persen. Investasi pada semester I 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun dan menyerap 1.448.862 tenaga kerja.

"Tantangan tetap ada, tetapi data menunjukkan Indonesia tidak kehilangan arah. Karena itu, masyarakat harus tetap kritis, tetapi jangan mudah percaya pada narasi yang hanya membangun rasa putus asa," kata Don Muzakir.

Aksi berlangsung tertib hingga Presiden Prabowo menyapa langsung peserta. Setelah Presiden meninggalkan kompleks parlemen, massa kemudian membubarkan diri secara bertahap.

Don Muzakir mengatakan aksi ini bentuk dukungan sekaligus pengingat agar pemerintah terus memperbaiki program yang belum berjalan maksimal.

"Kami mendukung program yang berpihak kepada rakyat, tetapi dukungan itu harus disertai pengawalan. Kalau ada yang kurang, kita sampaikan. Kalau ada yang salah, kita minta diperbaiki. Kalau ada penyimpangan, harus ditindak," ujar Don Muzakir.

Menurut dia, masyarakat memiliki peran untuk memastikan program pemerintah tidak hanya berhenti sebagai kebijakan di atas kertas, tetapi benar-benar sampai kepada petani, pedagang, nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat desa.(Adz/Merdekapost.com)

Wabup Bungo dan DPW Tani Merdeka Jambi Sambangi Kemensos

Wabup Bungo dan Tani Merdeka Jambi Sambangi Kemensos Komitmen Percepat Pembangunan Jambi, Bahas Sekolah Rakyat hingga Kampung Siaga  Bencana.(mpc)

JAKARTA - Ketua DPW Tani merdeka Provinsi Jambi Candra Andika, mendampingi Wakil Bupati Bungo Tri Wahyu Hidayat, melakukan konsultasi pembangunan ke Wakil Mentri kementerian sosial Agus Jabo Priyono pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian sosial di Jakarta, Kamis, (04/6/2026) 

Konsultasi tersebut membahas agenda pembangunan di Kabupaten Bungo serta beberapa program strategis yang bisa dilaksanakan di Kabupaten Bungo seperti sekolah Rakyat dan kampung siaga bencana. 

Kehadiran Tani merdeka menjadi bagian dari sinergitas mendukung percepatan progam pemerintah pusat untuk daerah terutama kabupaten Bungo. 

Dalam pertemuan itu, Wamensos Agus Jabo Priyono menjelaskan sejumlah program yang dapat di dilaksanakan di kabupaten Bungo. Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah yang di jembatani Tani merdeka di harap mampu membawa sebanyak-banyaknya program pemerintah pusat ke Provinsi Jambi. 

Baca Juga:

Inilah Daftar Puluhan Pejabat Pemkab Muaro Jambi yang Dilantik Bupati BBS

Harga TBS Kelapa Sawit di Dharmasraya Sentuh Rp4.005 per Kilogram, Ini Rinciannya!

Wamensos Agus menyatakan dukungan Kemensos untuk memperkuat upaya pemerintah daerah dalam kesuksesan program nasional sehingga ke depan banyak program yang bisa di realisasikan di kabupaten Bungo seperti sekolah Rakyat, kampung siaga bencana dll. 

Sementara itu, Wakil Bupati Bungo Tri Wahyu Hidayat menyatakan apresiasinya atas pertemuan yang diinisiasi oleh Ketua Tani Merdeka Provinsi Jambi  Candra Andika. 

TEMUI WAMENSOS: Ketua DPW Tani merdeka Provinsi Jambi Candra Andika,Wakil Mentri sosial Agus Jabo Priyono dan Wakil Bupati Bungo Tri Wahyu Hidayat.(mpc) 

"adanya sinergitas dengan Tani merdeka harapannya program pemerintah pusat banyak masuk ke provinsi Jambi dan ini salah satu bentuk langkah yang baik bagi kami pemerintah daerah". Ujarnya. 

Pada kesempatan itu Wakil Bupati Bungo Tri Wahyu Hidayat juga menyampaikan potensi dan sejumlah kebutuhan pembangunan di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi

Pertemuan di Kantor kemensos ini menjadi ajang koordinasi langsung antara pemerintah pusat dan kabupaten. dan Melalui konsultasi tersebut arah program pembangunan diharapkan semakin memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(*)

DPW Tani Merdeka Jambi Audiensi dengan Wamentan RI, Bawa Aspirasi Petani ke Pusat

​DPW Tani Merdeka Jambi Temui Wamentan RI Sudaryono, Candra menyampaikan distribusi Pupuk, Modernisasi Pertanian dan Kesejahteraan Petani jadi Poin Utama aspirasi.(adz/mpc)

​JAKARTA, MERDEKAPOST.COM – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Tani Merdeka Indonesia Provinsi Jambi, Candra Andika, melakukan pertemuan strategis dengan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Republik Indonesia, Sudaryono, di Jakarta pada Rabu (04/02/2026). 

Pertemuan ini bertujuan untuk menyampaikan langsung berbagai kebutuhan mendesak dan aspirasi para petani di wilayah Provinsi Jambi.

​Dalam audiensinya, Candra Andika menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan organisasi petani di daerah guna memastikan program penguatan ketahanan pangan nasional berjalan tepat sasaran.

​Poin Utama Pertemuan

​Beberapa isu krusial yang dibahas dalam pertemuan tersebut meliputi:

​Distribusi Pupuk: Memastikan ketersediaan pupuk subsidi bagi petani di pelosok Jambi agar tidak terjadi kelangkaan saat musim tanam.

​Modernisasi Pertanian: Usulan bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) untuk meningkatkan produktivitas hasil panen.

​Kesejahteraan Petani: Dialog mengenai stabilisasi harga komoditas unggulan Jambi di tingkat petani.

​"Kami hadir untuk menjadi jembatan antara petani di Jambi dengan Kementerian Pertanian. Harapannya, kebijakan yang diambil di pusat bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh para petani kita di lapangan," ujar Candra Andika.

​Respon Wamentan

​Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menyambut baik inisiatif dan masukan yang disampaikan oleh DPW Tani Merdeka Jambi. Beliau menegaskan bahwa Kementerian Pertanian terus berkomitmen untuk mendukung penuh para pejuang pangan di daerah melalui program-program strategis yang berkelanjutan.

​Pertemuan yang berlangsung hangat ini diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai simbol komitmen kolaborasi antara Tani Merdeka Jambi dan Kementerian Pertanian RI dalam memajukan sektor agraris di Provinsi Jambi.(ali/adz)

Dorong UMKM Naik Kelas, DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Jambi Ajukan FKPUM Digelar di Jambi

Dorong UMKM Naik Kelas, DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Jambi Ajukan FKPUM Digelar di Jambi.(MPC)

JAMBI, MERDEKAPOST.COM - DPW tani merdeka Indonesia Prov Jambi dan Kementerian UMKM terus memperkuat komitmen mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui gelaran Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro” Dengan tema gebyar Tani untuk UMKM" Yang direncanakan Di Gor Kota Baru Jambi pada 26 april 2026.

Candra Andika S. IP, M.Tr. IP selaku Ketua DPW tani merdeka Indonesia Prov Jambi dalam pernyataannya menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi problematika UMKM dari hulu hingga hilir. “Inilah cara agar semua bisa berkoordinasi, berkolaborasi, cari jalan cepat, solusi efektif. Agar UMKM bangkit, naik kelas, dan maju bersama seluruh stakeholders yang ada,” terutama dalam sektor UMKM pertanian. 

Bacaan Lainnya: Irigasi Tersumbat, Petani Air Hangat Timur Terancam Gagal Panen!

Candra menekankan bahwa penguatan kapasitas UMKM harus dilakukan secara sistematis. Pertama, mendorong pelaku usaha untuk skill up atau meningkatkan kemampuan diri. Kedua, memastikan UMKM mampu naik kelas melalui berbagai pelatihan dan fasilitasi. Ia juga menekankan pentingnya infrastruktur, transportasi, dan pariwisata yang terintegrasi untuk memberi dampak langsung bagi UMKM. 

Tidak ada hari tanpa kolaborasi. UMKM telah terbukti menjadi tulang punggung dan solusi ekonomi rakyat. Karena itu, kita harus sungguh-sungguh membantu dan mendorong UMKM mengatasi seluruh masalah yang dihadapi,” tegasnya. 

Pada rencananya itu, Candra Andika juga menyampaikan harapannya terhadap rencana acara ini dimana Candra Andika menegaskan akan melibatkan beberapa kementerian untuk membangun UMKM Jambi agar naik kelas salah satunya selain Kementerian UMKN juga akan melibatkan kementerian Pertanian. Dimana insyaallah Wakil Menteri Pertanian yakni bapak Sudaryono selaku Ketua Pembina Tani Merdeka insyaallah juga akan hadir bersama Ketum Tani Merdeka Indonesia yakni Don Muzakir. 

Baca Juga: Merangin Masuk Daftar Prioritas Kemensos, Bupati M. Syukur Perjuangkan Program "Sekolah Rakyat"

Mari kita teruskan kolaborasi ini. Mari kita wujudkan kemajuan Jambi dengan sungguh-sungguh. Doakan pemimpin daerah kita selalu sukses dalam memajukan masyarakat,” tutup Candra . 

Selanjutnya Candra juga menegaskan bawah rencana progam ini di jalankan tak lepas dari Peran dan Nasehat Wamen UMKM, Helvi Moraza, dimana beliau merupakan sosok yang inspiratif dan kolaboratif dimna beliau memberikan peluang anak-anak Jambi untuk bisa menyelenggarakan program ini.(Ali)

Cetak Sawah di Bungo Terancam Gagal, DPD Tani Merdeka Minta TPHP Provinsi Jambi Mengklarifikasi Dugaan Pelanggaran Prosedur

Bungo, Merdekapost.com – Dewan Pimpinan Daerah Tani Merdeka Kabupaten Bungo secara resmi menyampaikan surat keberatan, permintaan klarifikasi, dan desakan untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan program cetak sawah di Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2025 yang berada di bawah pengelolaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPHP) Provinsi Jambi.

​Desakan ini muncul menyusul adanya temuan DPD Tani Merdeka Bungo di lapangan terkait potensi kegagalan program yang ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan nasional tersebut.

​Realisasi Fisik Jauh dari Target, Program Terancam Gagal

​Ketua DPD Tani Merdeka Kabupaten Bungo, mengungkapkan kekhawatiran mendalam atas realisasi program di lapangan.

​Dalam surat resmi bernomor 02/DPD-TM/BGO/XB/2025 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian TPHP Provinsi Jambi, DPD Tani Merdeka Bungo menyoroti:

​Minimnya Realisasi: Dari target yang telah ditetapkan, realisasi fisik di lapangan saat ini dinilai sangat minim, bahkan di beberapa lokasi hanya mencapai kisaran kurang dari 10%. Disebutkan bahwa di salah satu lokasi, dari target 113,07 hektare, yang dikerjakan baru sekitar 2 hektare.

​Prosedur Lelang Bermasalah: Pelaksanaan program, khususnya proses survei, investigasi, dan desain (SID), seharusnya dilakukan sebelum proses lelang. Namun, DPD Tani Merdeka menduga prosedur lelang telah mendahului verifikasi teknis dan desain, sebuah pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

​Kinerja TPHP Provinsi Jambi Dipertanyakan: Organisasi petani ini menilai TPHP Provinsi Jambi tidak proaktif dalam melakukan pengawasan teknis dan pengendalian mutu pekerjaan, yang berpotensi menyebabkan program cetak sawah di Kabupaten Bungo terancam gagal total.

​Tuntutan Resmi DPD Tani Merdeka Bungo

​DPD Tani Merdeka Bungo mengajukan empat poin tuntutan utama sebagai upaya penyelamatan program dan akuntabilitas anggaran negara:

​Klarifikasi Resmi: DPD Tani Merdeka mendesak TPHP Provinsi Jambi memberikan klarifikasi tertulis secara resmi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan realisasi program cetak sawah 2025.

​Audit Teknis Menyeluruh: Mendesak TPHP Jambi untuk melakukan audit teknis secara menyeluruh, termasuk kaji ulang desain dan perencanaan teknis, serta audit yang berkaitan dengan dokumen pertanggungjawaban.

​Klarifikasi Prosedural: DPD Tani Merdeka meminta TPHP Provinsi Jambi mengklarifikasi dugaan adanya pelanggaran prosedur lelang yang mendahului verifikasi teknis SID di lapangan.

​Keterlibatan Petani: Mendesak agar organisasi tani dan petani setempat dilibatkan secara aktif dan bertanggung jawab dalam proses evaluasi dan penetapan langkah tindak lanjut perbaikan.

Baca Juga: BPC HIPMI Kerinci 2025-2028 Resmi Dilantik, Ini Jajaran Pengurusnya!

​"Kami tidak bisa menerima proyek yang hanya hidup di atas kertas. Petani Bungo menunggu hasil konkret," tegas perwakilan DPD Tani Merdeka. 

"Kami mendesak agar Kementerian Pertanian RI, Inspektorat Jenderal, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan pihak berwenang lainnya segera turun tangan untuk melakukan evaluasi dan audit menyeluruh."

​DPD Tani Merdeka berharap surat keberatan dan desakan evaluasi ini dapat menjadi momentum perbaikan untuk mencegah kerugian negara dan memastikan tercapainya target swasembada pangan di Jambi, khususnya di Kabupaten Bungo.(adz/ali)