Merdekapost.com

Lagi, KPK Gelar OTT, 14 Orang Ditangkap, Bupati Diangkut ke Gedung Merah Putih

OTT KPK di Sulut, 14 Orang Ditangkap, Bupati Sirajudin Lasena Sudah di Gedung Merah Putih.(mpc/KOMPAS)

MERDEKAPOST.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) hari ini, Senin (21/9/2026).

Lembaga antirasuah tersebut kabarnya menangkap Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Sirajudin Lasena, dalam operasi senyap ini.

Selain Bupati, 13 orang juga ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Sulawesi Utara.

KPK meringkus Bupati Bolmut Sirajudin Lasena beserta empat orang lainnya di Jakarta, sementara sembilan orang sisanya mereka tangkap di kawasan Sulawesi Utara dan Gorontalo.

Saat ini, tim sedang memeriksa Bupati Bolmut secara intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi kegiatan operasi senyap tersebut.

Ia menjelaskan bahwa pihaknya menemukan indikasi kuat penerimaan suap oleh penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolmut.

"Baik, terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan di wilayah Sulawesi Utara, confirm bahwa telah terjadi peristiwa tangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (21/9/2026).

Terseret Proyek Infrastruktur PUPR

Budi merinci sebaran lokasi penangkapan ke-14 orang tersebut.

KPK menangkap lima orang di Jakarta, delapan orang di wilayah Sulawesi Utara termasuk di Kabupaten Bolmut, dan satu orang menyusul tim amankan di Gorontalo.

Tim satgas tidak hanya menangkap bupati, tetapi juga menciduk sejumlah Kepala Dinas, Aparatur Sipil Negara (ASN), serta beberapa pihak swasta.

Mereka diduga menjalankan praktik korupsi atau transaksional yang bersinggungan langsung dengan proyek-proyek daerah.

"Untuk proyeknya di antaranya terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan di Dinas PUPR," ujar Budi menegaskan latar belakang kasus ini.

Sita Ratusan Juta Rupiah dan Ekspose Perkara

Dalam rangkaian penindakan ini, tim KPK menyita barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah.

Budi menyebutkan tim menemukan uang rupiah tersebut dari beberapa lokasi penangkapan yang tersebar di Jakarta, Sulawesi Utara, dan Gorontalo.

Tim KPK langsung membawa kelima orang yang tertangkap di Ibu Kota menuju Gedung Merah Putih untuk menjalani proses pemeriksaan secara mendalam.

Sementara itu, jajaran kepolisian di Polres maupun Polda setempat memfasilitasi proses permintaan keterangan awal bagi sembilan orang lainnya.

"Adapun para pihak yang diamankan dalam peristiwa ini, lima orang kemudian dilakukan pemeriksaan secara intensif masih di tahap penyelidikan. Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih," ucap Budi.

Ia menambahkan bahwa pimpinan KPK segera menggelar forum ekspose perkara pada malam ini guna menentukan status hukum seluruh pihak yang tertangkap.(Adz)

Dukung Perluasan Lahan Perkebunan Kopi di Kayu Aro, Monadi Bidik Kopi Kerinci Berkualitas

Merdekapost.com - Pemerintah Kabupaten Kerinci terus memperkuat pengembangan komoditas kopi sebagai salah satu sektor strategis untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.

Langkah tersebut ditandai dengan Tanam Perdana Kopi Arabika Tahun 2026 bersama masyarakat di Desa Jernih Jaya, Kecamatan Gunung Tujuh, Jumat (18/9/2026).

Program yang dilaksanakan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci itu merupakan bagian dari perluasan tanaman kopi Arabika dengan dukungan Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan.

Pada tahap pertama, penanaman dilakukan di lahan seluas 320 hektare, dari total bantuan perluasan tanaman kopi Arabika seluas 650 hektare pada 2026. Sebanyak 42 kelompok penerima manfaat turut mengikuti kegiatan tersebut secara virtual.

Kegiatan diawali arahan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Tri Widarto, S.Si., M.Sc., yang menekankan pentingnya pengembangan dan hilirisasi kopi yang dimulai dari sektor hulu.

Bupati Kerinci Monadi, S.Sos., M.Si., menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas dukungan tersebut. Menurutnya, program perluasan kopi bukan sekadar menambah luas perkebunan, tetapi merupakan investasi jangka panjang bagi peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat.

“Atas nama Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kerinci, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan,” ujar Monadi.

Monadi menilai Kerinci memiliki modal alam yang kuat untuk menghasilkan kopi berkualitas. Selain Arabika, Pemkab Kerinci juga mengembangkan Robusta dan Liberika.

Namun, Bupati menegaskan pengembangan kopi tidak boleh berhenti pada aktivitas menanam.

Pemkab Kerinci mendorong penguatan ekosistem kopi secara menyeluruh, mulai dari bibit berkualitas, budidaya, pemeliharaan, peningkatan kapasitas petani, pengendalian hama dan penyakit, produktivitas, pascapanen, peningkatan mutu, pemasaran hingga pengembangan produk olahan.

Dengan pola tersebut, komoditas kopi diharapkan tidak hanya menghasilkan biji kopi, tetapi juga menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Monadi juga menyampaikan aspirasi mengenai dukungan Dana Bagi Hasil (DBH) kopi untuk Kabupaten Kerinci sebagai salah satu upaya memperkuat pengembangan komoditas unggulan daerah.

Sementara itu, Dirjen Perkebunan Heru Tri Widarto menekankan bahwa kualitas produk dan kemampuan membaca pasar menjadi bagian penting dalam pengembangan kopi. Peluang pasar domestik maupun ekspor perlu dimanfaatkan dengan tetap memenuhi standar yang ditetapkan.

Monadi juga berpesan kepada kelompok penerima manfaat agar bantuan pemerintah dijaga dan dimanfaatkan sesuai ketentuan serta petunjuk teknis.

“Petani adalah salah satu kekuatan utama pembangunan Kabupaten Kerinci. Apabila petani sejahtera, ekonomi masyarakat bergerak. Apabila sektor pertanian dan perkebunan berkembang, maka perekonomian daerah juga akan semakin kuat,” tegasnya.

Melalui perluasan 650 hektare tanaman kopi Arabika, Pemkab Kerinci berharap produksi kopi berkualitas terus meningkat dan berdampak terhadap pendapatan petani serta perekonomian daerah.

Lebih jauh, pemerintah daerah ingin menjadikan kopi bukan hanya sebagai komoditas perkebunan, tetapi juga sebagai identitas, kebanggaan dan salah satu penggerak ekonomi Kabupaten Kerinci.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Kerinci Irwandri, S.E., M.M., unsur Forkopimda, perwakilan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, serta kelompok penerima manfaat bantuan perluasan kopi Arabika.

Dengan tanam perdana ini, Kerinci mulai memperkuat langkah membangun industri kopi terintegrasi dari hulu hingga hilir, dengan petani sebagai aktor utama penggerak ekonomi daerah.(Adz)

Terkendala Status Jalan Nasional, Pemkot dan DPRD Sungai Penuh Dorong Kemenhub Perbaiki Traffic Light

Terkendala Status Jalan Nasional, Pemkot dan DPRD Sungai Penuh Dorong Kemenhub Perbaiki Traffic Light.(adz)

Sungai Penuh | Merdekapost.com - Matinya lampu lalu lintas (traffic light) di sejumlah titik Kota Sungai Penuh menjadi perhatian pemerintah daerah dan DPRD.

Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut kelancaran arus kendaraan, tetapi juga berkaitan langsung dengan keselamatan pengguna jalan.

Ketua Komisi III DPRD Kota Sungai Penuh, Tole S. Hadiwarso, menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak dapat serta-merta melakukan perbaikan karena terbentur status kewenangan dan aset.

Menurutnya, seluruh lima titik traffic light di Kota Sungai Penuh berada pada ruas jalan berstatus jalan nasional. Karena itu, kewenangan pemeliharaan fasilitas lalu lintas tersebut berada pada pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan dan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD).

“Kami sangat memahami harapan masyarakat. Namun secara aturan hukum, Pemerintah Kota maupun DPRD tidak memiliki dasar untuk menganggarkan dana perbaikan pada aset yang tercatat milik pusat,” jelas Tole, Selasa (8/9/2026).

Koordinasi Sudah Dilakukan

Tole menegaskan, persoalan traffic light tersebut bukan berarti dibiarkan tanpa penanganan. DPRD bersama Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh telah melakukan komunikasi dengan pihak terkait sejak April 2025.

Koordinasi dilakukan bersama Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dan BPTD Wilayah II Jambi. Bahkan, pada 22 April 2025, tim teknis dari pemerintah pusat telah turun langsung ke Sungai Penuh untuk melakukan identifikasi terhadap kondisi dan kerusakan traffic light.

Langkah tersebut menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah untuk terus mendorong agar penanganan dapat segera direalisasikan.

Pemkot dan DPRD Diminta Terus Kawal

Komisi III DPRD Kota Sungai Penuh berharap Pemkot melalui dinas terkait tidak berhenti pada tahap koordinasi, tetapi terus mengawal perkembangan laporan tersebut hingga ke tingkat pusat.

Sebab, meskipun kewenangan perbaikan berada di pemerintah pusat, dampak dari matinya traffic light dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Sungai Penuh.

“Yang terpenting bagaimana kita bersama-sama mengawal ini agar segera ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang,” tegasnya.

Sinergi antara Pemkot, DPRD, Dishub Provinsi dan pemerintah pusat dinilai menjadi kunci untuk mempercepat perbaikan. Terlebih, traffic light bukan sekadar fasilitas pelengkap jalan, melainkan bagian penting dalam menjaga ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas.

Masyarakat pun berharap persoalan kewenangan tidak berujung pada lambannya penanganan. Sebab, ketika lampu lalu lintas tidak berfungsi, pengguna jalan lah yang secara langsung menghadapi risikonya.(Adz)

Kematian Brigadir EWS Tanjabtim Masih Didalami Polda Jambi, 5 Polisi Sudah Dipecat

Lima polisi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur jadi tersangka kematian Brigadir Eko Winarno Saputra, Senin (27/7/2026). Penyidikan kasus kematian anggota Polres Tanjung Jabung Timur Brigadir Eko Winarto Saputra (EWS), masih terus didalami Ditreskrimum Polda Jambi, Jumat (4/9/2026). (Ist)

JAMBI | MERDEKAPOST.COM - Penyidikan kasus kematian anggota Polres Tanjung Jabung Timur Brigadir Eko Winarto Saputra (EWS), masih terus didalami Ditreskrimum Polda Jambi.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jambi Kombes Pol Jimmy Christian Samma mengatakan penyidik masih melakukan pendalaman terhadap perkara tersebut.

"Lagi proses, pendalaman," kata Jimmy saat dihubungi Tribun Jambi, Jumat (4/9/2026).

Penyidik masih mendalami peran masing-masing dari enam tersangka yang telah ditetapkan dalam perkara kematian Brigadir EWS.

Enam tersangka tersebut terdiri atas lima anggota Polri dan satu warga sipil.

Sebelumnya, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi, mengumpulkan alat bukti, serta menggelar perkara sebelum meningkatkan penanganan kasus tersebut ke tahap penyidikan.

Masing-masing tersangka diduga memiliki peran dan keterlibatan berbeda dalam perkara tersebut.

Dalam proses penyidikan, Polda Jambi juga tidak menutup kemungkinan menerapkan pasal lain apabila ditemukan fakta hukum baru.

Untuk perkara pidananya, keenam tersangka dijerat Pasal 466 KUHP tentang penganiayaan juncto Pasal 21 KUHP terkait turut serta.

Lima Anggota Polri Sudah Dijatuhi PTDH

Di sisi lain, proses etik terhadap lima anggota Polri yang menjadi tersangka dalam perkara tersebut telah diputus.

Polda Jambi menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap kelima personel tersebut.

Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) digelar Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Jambi selama dua hari, yakni 6-7 Agustus 2026.

Sidang tersebut berlangsung di Ruang Sidang Bidpropam Polda Jambi.

Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan, lima personel yang dijatuhi sanksi PTDH yakni Brigadir UVS, Aiptu MA, Aipda EF, Bripka DHR, dan Bripda EBD.

Kelima personel dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri.

"Kelima anggota tersebut dinyatakan melakukan perbuatan tercela dan dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat," kata Erlan dalam keterangan pers, Jumat (7/8/2026) malam.

Meski proses etik terhadap lima anggota Polri telah diputus, proses penyidikan pidana terhadap keenam tersangka masih berjalan.

Penyidikan Mendapat Asistensi

Penanganan perkara kematian Brigadir EWS mendapat asistensi dari Itwasum Polri, Divpropam Polri, dan Bareskrim Polri.

Asistensi tersebut dilakukan untuk memastikan proses penyidikan berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Polda Jambi sebelumnya menyatakan perkembangan penanganan perkara akan disampaikan kepada publik.

Hingga Jumat (4/9/2026), Ditreskrimum Polda Jambi masih melakukan pendalaman terhadap perkara tersebut, termasuk peran masing-masing tersangka. ( ALDIE PRASETYO | Source: Tribun Jambi)

Gubernur Al Haris Minta Aparat Usut dan Tangkap Pembakar Tahura Batang Hari!

Gubernur Jambi, Al Haris, ke lokasi karhutla di Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Thaha Syaifuddin, Kabupaten Batang Hari, Jumat (4/9/2026).(Ist)

MERDEKAPOST | MUARA BULIAN - Gubernur Jambi Al Haris meminta aparat penegak hukum mengusut dan menangkap pelaku pembakaran lahan setelah meninjau langsung karhutla di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Thaha Syaifuddin, Kabupaten Batang Hari, Jumat (4/9/2026).

Al Haris menilai pembakaran lahan secara sengaja tidak hanya memicu meluasnya kebakaran, tetapi juga menambah beban petugas serta menimbulkan dampak luas bagi masyarakat.

Dalam peninjauan tersebut, Al Haris didampingi Satgas Karhutla gabungan yang terdiri dari BPBD, TNI, Polri, Asisten I Pemkab Batang Hari, Damkar, Manggala Agni, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Dari hasil pemantauan di lapangan, Al Haris menyebut area yang terbakar merupakan lahan sawit yang ditanami masyarakat.

Menurut dia, api diduga berasal dari pembakaran di lahan kosong di sekitar kebun, kemudian merambat ke area perkebunan akibat tiupan angin kencang dan cuaca panas.

“Kami melihat lahan sawit masyarakat ini terbakar bukan dari sumber api di dalam lahan itu sendiri, melainkan dari area kosong di sekitarnya yang dibakar,” kata Al Haris.

“Karena angin kencang dan suhu panas, api dengan cepat menjalar ke kebun warga,” sambungnya.

Melihat kondisi tersebut, Al Haris meminta aparat penegak hukum menyelidiki sumber api dan menindak tegas pihak yang terbukti sengaja melakukan pembakaran.

Warga Sungai Penuh-Kerinci Tak Perlu Jauh, CT-Scan Segera Hadir di RSUD Mayjen HA Thalib

37 Tahun Gelap, Warga Rantau Limau Manis Tabir Ilir Akhirnya Dapat Listrik PLN, 'Terima Kasih Pak Bupati'

“Saya minta ini diselidiki. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan seenaknya sengaja membakar hutan atau lahan ini harus ditangkap dan diperiksa,” tegasnya.

Al Haris menekankan, dampak karhutla tidak hanya dirasakan di lokasi kebakaran, tetapi dapat meluas ke berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Selain menguras anggaran daerah dan tenaga petugas yang berjibaku melakukan pemadaman, kabut asap juga mengancam kesehatan masyarakat.

Kondisi tersebut juga berpotensi mengganggu aktivitas pendidikan anak-anak hingga berdampak terhadap perekonomian masyarakat.

Karena itu, Al Haris mengimbau masyarakat tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, terlebih di tengah kondisi cuaca panas dan angin kencang yang membuat api mudah meluas.

Ia meminta masyarakat ikut menjaga lingkungan dan segera melaporkan apabila menemukan aktivitas pembakaran lahan yang berpotensi memicu karhutla. (Aldie Prsaetyo / Sumber: Tribun Jambi)

Gubernur Al Haris: Satu Kepala Daerah di Jambi Lamban Tangani Karhutla

Gubernur Jambi akan memberi peringatan pertama (SP1) terhadap kepala daerah di Jambi yang lamban dan tidak respons dalam menangani kebakaran hutan dan lahan, Rabu (2/9/2026).(Ist)

"Kalau ada di antara bupati yang lamban (penanganan karhutla), tidak respons, saya tidak segan memberikan SP1 kepada mereka. Ada satu (kepala daerah), itu rahasia."
Al Haris - Gubernur Jambi

MERDEKAPOST.COM, JAMBI - Gubernur Jambi Al Haris menegaskan akan memberikan surat peringatan pertama (SP1) kepada bupati atau wali kota yang dinilai lambat menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah masing-masing.

Pernyataan tersebut disampaikan Al Haris saat rapat koordinasi penanganan karhutla di Provinsi Jambi, Selasa (1/9/2026).

Ia membeberkan ada satu kepala daerah yang ia nilai lamban dalam menangani kebakaran hutan dan lahan.

"Kalau ada di antara bupati yang lamban (penanganan karhutla), tidak respons, saya tidak segan memberikan SP1 kepada mereka. Ada satu (kepala daerah), itu rahasia," kata Al Haris.

Al Haris meminta seluruh bupati dan wali kota di Provinsi Jambi ikut aktif dalam menangani karhutla di daerah masing-masing.

Menurutnya, persoalan karhutla saat ini menjadi salah satu perhatian Presiden Prabowo Subianto sehingga pemerintah daerah harus bergerak cepat.

"Kami ingin bupati atau wali kota sebagai Dansatgas di daerah masing-masing bekerja, ini atensi bapak presiden," ujarnya.

Al Haris yang juga menjabat sebagai Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Karhutla Provinsi Jambi tidak mengungkapkan nama kepala daerah yang dinilai kurang aktif dalam penanganan karhutla.

Ia menegaskan bahwa penanganan karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut keselamatan masyarakat.

Menurut Al Haris, hal tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh bupati dan wali kota di Provinsi Jambi.

Terlebih, rapat koordinasi yang digelar membahas sejumlah langkah penanganan karhutla, mulai dari pencegahan, pemadaman hingga proses pendinginan setelah api berhasil dikendalikan.

"Kami lihat ada beberapa bupati yang hadir, yang lain mana, kecuali paripurna DPRD.

"Bicara kepentingan, ini rapat kemanusiaan, menyangkut manusia lebih tinggi yang lainnya," katanya.

5.102 Hotspot Terdeteksi di Jambi

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi yang dipaparkan dalam rapat koordinasi penanganan karhutla, luas lahan yang terbakar di Jambi mencapai 1.776,56 hektare.

Data tersebut dihimpun sejak 1 Januari hingga 29 Agustus 2026.

Dalam periode yang sama, tercatat sebanyak 5.102 titik panas atau hotspot terdeteksi di Provinsi Jambi.

Data hotspot tersebut merupakan hasil pemantauan satelit Terra-Aqua SNPP dan NOAA 20 sepanjang 1 Januari hingga 29 Agustus 2026.

Kabupaten Muaro Jambi menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak, yakni mencapai 817 titik.

Kemudian Sarolangun tercatat 703 hotspot dan Batang Hari sebanyak 693 titik.

Selanjutnya, Tanjung Jabung Barat memiliki 597 hotspot, Tanjung Jabung Timur 558 titik, Tebo 554 titik, Merangin 483 titik, Bungo 327 titik, Kerinci 247 titik dan Kota Jambi 123 titik.

Sementara itu, Kota Sungai Penuh tercatat tidak memiliki hotspot selama periode tersebut.

Untuk luasan lahan yang terbakar, Kabupaten Sarolangun menjadi daerah dengan angka tertinggi.

Luas karhutla di Sarolangun tercatat mencapai 473,64 hektare.

Posisi berikutnya ditempati Batang Hari dengan 374,50 hektare, Muaro Jambi 325 hektare dan Tanjung Jabung Barat 292,30 hektare.

Kemudian Tanjung Jabung Timur mencatat luas karhutla 189,63 hektare, Tebo 96,81 hektare, Bungo 14 hektare dan Merangin 10,3 hektare.

Sementara itu, Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh dan Kota Jambi tercatat nihil dalam data luasan karhutla tersebut.

11 Tersangka

Di ranah penegakan hukum, ada 11 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Terbaru, Satgas Karhutla Provinsi Jambi mengamankan seorang warga berinisial SG yang diduga membakar lahan di Simpang Bejo, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi.

SG diamankan saat Satgas Darat Karhutla melakukan patroli pada malam hari. Sebelumnya, tim menemukan titik api berdasarkan hasil pemantauan satelit.

Wadirreskrimsus Polda Jambi, AKBP Agung Basuki mengatakan, petugas langsung menuju lokasi setelah mendeteksi adanya titik api.

“Saat patroli anggota tim darat menemukan ada seorang berinisial SG sedang melaksanakan pembakaran lahan. Seketika itu juga Satgas segera mengamankan satu orang tersebut dan juga lengkap dengan barang buktinya,” kata Agung.

Dari lokasi pembakaran, petugas menemukan barang bukti berupa korek api. Polisi juga telah memasang status quo di lokasi untuk kepentingan penyelidikan.

Agung mengatakan, patroli malam kini lebih sering dilakukan karena pelaku pembakaran hutan dan lahan diduga mulai memilih waktu malam untuk menghindari pemantauan petugas.

Saat ini, SG telah diamankan dan menjalani pemeriksaan di Subdit 4 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi.

Agung menjelaskan, lahan yang dibakar SG merupakan lahan pribadi dan bukan berada di dalam konsesi perusahaan.

Berdasarkan hasil interogasi, pembakaran dilakukan untuk membuka lahan yang rencananya digunakan untuk penanaman.

“Lahan pribadi dan kita saat tim menemukan pada saat melakukan pembakaran, barang bukti yang kita temukan yaitu korek api,” ujarnya.

Petugas yang bergerak cepat berhasil mencegah api meluas ke area lainnya. Luas lahan yang sempat terbakar sekitar 600 meter persegi atau setengah hektare.

“Tim cepat untuk bergerak cepat sehingga belum sempat meluas. Yang sempat terbakar sekitar 600 meter persegi atau setengah hektar,” kata Agung.

Dengan tambahan satu laporan polisi dan satu tersangka tersebut, Polda Jambi bersama seluruh jajaran kini menangani 11 laporan polisi dengan 11 tersangka dalam kasus karhutla.

Dalam kasus tersebut, tersangka dijerat Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pasal 22 angka 24 Undang-Undang Nomor 6 tentang Cipta Kerja dan KUHP.

Ancaman hukuman dalam kasus tersebut mencapai 10 tahun penjara dan denda hingga Rp10 miliar.

Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi telah menetapkan 10 tersangka per 29 Agustus kemarin.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jambi Kombes Pol Taufik Nurmandia mengatakan, dari penyelidikan yang dilakukan, seluruh perkara tersebut melibatkan warga yang diduga membuka lahan dengan cara membakar.

“Sudah ada sepuluh berkas perkara dengan sepuluh tersangka perorangan yang ada di enam Polres,” kata Taufik di Jambi, Sabtu.

Dari enam Polres tersebut, Polres Tanjung Jabung Barat menangani perkara karhutla terbanyak. Terdapat lima perkara dengan empat tersangka.

Sementara itu, Polres Muaro Jambi menangani satu perkara dengan tersangka berinisial S, warga Rukam, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi.

S diduga membuka lahan dengan cara membakar. Akibatnya, lahan seluas sekitar lima hektare terbakar.

Dengan adanya SG, maka sudah ada dua tersangka di Kabupaten Muaro Jambi.

Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terdapat tersangka berinisial JS dan PS. Keduanya merupakan warga Muara Danau yang diduga membakar lahan seluas sekitar dua hektare.

Selain JS dan PS, polisi juga menetapkan F, warga Sumatera Utara, serta SS, warga Keritang, Provinsi Riau, sebagai tersangka.

Keduanya diduga melakukan pembakaran lahan dengan luas sekitar satu hektare.

Selanjutnya, Polres Tanjung Jabung Timur menetapkan S, warga Geragai, sebagai tersangka kasus karhutla.

S diduga membuka lahan perkebunan dengan cara membakar di wilayah Teluk Dawan.

Polres Tebo menangani dua perkara karhutla dengan tersangka H dan Y.

Keduanya merupakan warga Suo-Suo, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo. Mereka diduga membakar lahan seluas lebih dari satu hektare untuk membuka lahan perkebunan.

Sementara itu, Polres Sarolangun menetapkan B, warga Limun, sebagai tersangka.

Kemudian, Polres Merangin menetapkan AA, warga Bangko Barat, sebagai tersangka.

Keduanya diduga membuka lahan dengan cara membakar. Luas lahan yang terbakar masing-masing sekitar satu hektare.

“Dari sepuluh tersangka yang ditangani Polres-Polres tersebut, luas lahan yang mereka bakar totalnya 17,25 hektare dan semuanya membuka lahan untuk perkebunan pribadi,” ujar Taufik.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan sejumlah aturan terkait pembakaran lahan.

Mereka dikenakan ketentuan dalam UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.(*)

(Editor: Aldie Prasetyo | Source: Tribunjambi.com)

Wako Alfin Sambangi BNPB, Bawa Usulan Rehabilitasi Infrastruktur dan Penanganan Bencana

Wako Alfin Sambangi BNPB, Bawa Usulan Rehabilitasi Infrastruktur dan Penanganan Bencana.(Ist)

JAKARTA – Wali Kota Sungai Penuh Alfin, S.H., menyambangi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI di Jakarta, Kamis (03/09). Dalam kunjungan tersebut, Alfin membawa usulan dukungan rehabilitasi infrastruktur dan penanganan bencana untuk Kota Sungai Penuh.

Alfin menyampaikan langsung sejumlah kebutuhan tersebut kepada Direktur R.R Infrastruktur BNPB, Dr. Ir. Afrizal Posya, M.A., M.Si. Pertemuan itu membahas upaya pemerintah daerah mendapatkan dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat rehabilitasi infrastruktur sekaligus memperkuat penanganan bencana di Kota Sungai Penuh.

Alfin mengatakan, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur dan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai potensi bencana.

Menurutnya, dukungan BNPB sangat penting agar pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

“Kami berharap usulan rehabilitasi infrastruktur dan penanganan bencana ini mendapat dukungan BNPB. Ini penting untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kesiapsiagaan, serta memperkuat pelayanan kepada masyarakat,” ujar Alfin.

Dalam pertemuan tersebut, BNPB meminta Pemerintah Kota Sungai Penuh mengajukan usulan secara rutin setiap tahun. Langkah tersebut penting agar pemerintah daerah dapat menyampaikan kebutuhan penanganan infrastruktur dan kebencanaan secara berkelanjutan.

Pemkot Sungai Penuh terakhir kali mengajukan usulan kepada BNPB pada 2019. Karena itu, Alfin kembali membawa usulan terbaru dalam kunjungan tersebut sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah memperjuangkan dukungan pusat.

BNPB menyampaikan bahwa pihaknya akan mengupayakan pemenuhan usulan Pemerintah Kota Sungai Penuh. Namun, Pemkot harus melengkapi seluruh persyaratan dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Alfin berharap komunikasi dan koordinasi dengan BNPB terus berjalan. Ia juga berharap dukungan tersebut dapat membantu Kota Sungai Penuh mempercepat rehabilitasi infrastruktur dan meningkatkan kesiapan menghadapi bencana.

Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemkot Sungai Penuh untuk memperkuat pembangunan infrastruktur dan perlindungan masyarakat dari risiko bencana. (Adz)

Satu Barisan Menuju Kesejahteraan: Tani Merdeka Indonesia Siapkan Langkah Nyata Bangkitkan Petani Nusantara

MERDEKAPOST.COM - Semangat perjuangan mewujudkan kemandirian pangan dan kesejahteraan petani kian menggelora di seluruh pelosok Republik Indonesia. Momentum HUT Ke-81 Republik Indonesia menjadi pijakan krusial bagi jajaran pengurus Tani Merdeka Indonesia untuk memperkuat komitmen, menyatukan barisan, serta mengawal visi besar pertanian nasional dari pusat hingga ke daerah.

Sinergi kepemimpinan menjadi fondasi utama gerakan ini:

Sudaryono (Ketua Dewan Pembina Tani Merdeka Indonesia) menegaskan pentingnya pengawalan kebijakan strategis dan penyediaan akses sarana pertanian yang berkeadilan agar setiap jengkal tanah subur di Indonesia memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan para petani.

Don Muzakir (Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia) menyerukan konsolidasi total bagi seluruh pengurus di tingkat DPP, DPW, DPD, hingga ranting. Beliau menekankan bahwa perjuangan Tani Merdeka adalah perjuangan nyata di lapangan untuk memastikan petani tidak berjalan sendirian.

Candra Andika (Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Jambi) turut menyuarakan semangat dari daerah, siap menggerakkan roda organisasi lokal demi mewujudkan kedaulatan pangan regional yang tangguh dan berdampak langsung pada ekonomi warga.

Melalui kerja keras dan kolaborasi lintas wilayah, Tani Merdeka Indonesia optimistis dapat menjawab tantangan sektor pertanian modern, mulai dari peningkatan produktivitas hingga kepastian harga di tingkat petani.

Tani Merdeka, Indonesia Berjaya! Pertanian Maju, Rakyat Sejahtera.

(Adz/Merdekapost.com)

Presiden Prabowo Sapa 10 Ribu Massa Aksi Damai di GBK, Don Muzakir: Program Rakyat Harus Dijaga dan Dikawal

JAKARTA, MERDEKAPOST.COM – Sekitar 10 ribu peserta aksi damai berkumpul di depan Gedung TVRI, kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada Jumat, 14 Agustus 2026. Massa terdiri dari petani, pedagang, nelayan, serta sejumlah organisasi sayap Partai Gerindra.

Aksi tersebut digelar pada saat Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR dan DPD RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Massa menyampaikan dukungan terhadap sejumlah program pemerintah yang dinilai berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Peserta juga menyampaikan siap mengawal program pemerintah agar terus berjalan dan diawasi.

Orasi dilakukan secara bergantian selama sekitar tiga jam. Massa tetap bertahan hingga Presiden Prabowo keluar dari kompleks parlemen dan menyapa peserta aksi dari kendaraan yang ditumpanginya, Presiden Prabowo melampaikan tangan kepada massa aksi yang berbaris tertip sepanjang di depan Gedung TVRI.

Peserta membawa berbagai spanduk. Salah satu tulisan yang paling banyak terlihat adalah Jaga Prabowo, Jaga Indonesia. Ada pula spanduk yang menyerukan pemberantasan mafia anggaran dan oligarki.

Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, ikut menyampaikan orasi dalam aksi tersebut.

Don Muzakir mengatakan dukungan kepada pemerintah bukan berarti masyarakat menutup mata terhadap kekurangan. Menurut dia, kritik sesuai fakta dan data tetap diperlukan selama disampaikan secara bertanggung jawab.

"Di tengah derasnya kritik, demonstrasi, dan hoaks di ruang digital, kami menegaskan bahwa kritik adalah hak rakyat, tetapi fitnah, disinformasi, kekerasan, dan upaya memecah bangsa harus ditolak. Dukungan kami bukan cek kosong. Kami meminta program yang kurang tetap diperbaiki, yang menyimpang harus ditindak, yang korup harus dihukum. Tetapi program yang berpihak kepada rakyat dan cita-cita kedaulatan bangsa harus dijaga sampai tuntas," kata Don Muzakir dalam orasinya.

Menurut Don Muzakir, masyarakat perlu melihat program pemerintah secara lebih utuh. Program yang menyangkut pangan, pendidikan, nelayan, ekonomi desa, hingga pengembangan industri harus dikawal agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Lebih lanjut Don Muzakir mengatakan peserta aksi mendukung pemerintahan Presiden Prabowo yang lahir melalui proses konstitusional. Dukungan tersebut tetap disertai dengan sikap yang kritis terhadap kebijakan yang dianggap belum berjalan dengan baik.

"Kami mendukung pemerintahan Presiden Prabowo yang lahir dari proses konstitusional. Demonstrasi dan kritik harus dihormati, tetapi hoaks, provokasi, perusakan, dan kekerasan harus ditolak. Demokrasi harus kuat tanpa mengorbankan persatuan Indonesia," ujarnya.

Peserta aksi juga meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Perbedaan pandangan, kata Don, tidak seharusnya berujung pada perpecahan.

Selain itu program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program pemerintah yang mendapat perhatian massa aksi.

Don Muzakir mengatakan MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak. Program tersebut juga bisa membuka pasar bagi produk petani, peternak, nelayan, pedagang, dan UMKM.

"Makan Bergizi Gratis adalah investasi pada anak Indonesia sekaligus penggerak ekonomi lokal. Program ini harus diteruskan dengan tata kelola yang transparan, standar keamanan pangan yang ketat, dan keberpihakan kepada petani, peternak, nelayan, pedagang, dan UMKM," katanya.

Menurut Don Muzakir, pelaksanaan MBG tetap perlu diawasi. Pengadaan bahan pangan, kualitas makanan, distribusi, hingga penggunaan anggaran harus dilakukan secara terbuka dan tepat sasaran.

Sektor pangan juga menjadi perhatian dalam pernyataan sikap tersebut. Don Muzakir mengatakan swasembada pangan harus dibarengi dengan kebijakan yang membantu petani meningkatkan produksi.

Peserta aksi mendukung kemudahan akses pupuk, pembangunan irigasi, mekanisasi pertanian, harga panen yang menguntungkan, serta perlindungan bagi petani.

"Pangan adalah kedaulatan. Bangsa besar tidak boleh menggantungkan urusan makan rakyatnya kepada negara lain," ujar Don Muzakir.

Peserta aksi juga menyampaikan dukungan terhadap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program tersebut diharapkan tidak sekadar membentuk koperasi baru, tetapi benar-benar menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat desa.

1.061 KDMP Beroperasi Mei 2026

Sebanyak 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mulai beroperasi pada Mei 2026.

Don Muzakir mengatakan koperasi harus mampu memperpendek rantai pasok, membantu UMKM, memperbaiki distribusi kebutuhan pokok, dan meningkatkan posisi tawar masyarakat desa.

"Kami ingin koperasi menjadi pusat ekonomi rakyat. Koperasi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa," kata Don Muzakir.

Kampung Nelayan Merah Putih juga masuk dalam perhatian peserta aksi. Don Muzakir mengatakan pembangunan kawasan nelayan harus memberi manfaat langsung kepada masyarakat pesisir.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang disampaikan dalam pernyataan sikap menyebut pembangunan 65 lokasi telah menyerap 17.550 tenaga kerja. Pemerintah juga merencanakan pembangunan di 1.269 lokasi pada 2026.

"Laut Indonesia harus menyejahterakan nelayan Indonesia," ujarnya.

Menurut Don Muzakir, penguatan ekonomi nelayan tidak cukup hanya melalui pembangunan infrastruktur. Nelayan juga membutuhkan akses terhadap sarana produksi, pasar, pengolahan hasil tangkapan, dan perlindungan usaha.

Pendidikan juga menjadi bagian dari tuntutan peserta aksi. Don Muzakir mengatakan anak dari keluarga petani, nelayan, buruh, dan pedagang harus mendapat kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan.

Sebanyak 166 Sekolah Rakyat disebut telah menjangkau 15.954 siswa. Pemerintah juga menargetkan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan pada 2026.

"Tidak boleh ada anak petani, nelayan, buruh, atau pedagang kehilangan masa depan hanya karena lahir dari keluarga miskin," kata Don Muzakir.

Menurut dia, peningkatan kualitas pendidikan menjadi bagian penting dalam memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.

Massa aksi juga menyampaikan dukungan terhadap hilirisasi sumber daya alam. Don mengatakan Indonesia harus mendapatkan nilai tambah dari kekayaan alam yang dimiliki.

"Kami mendukung hilirisasi agar sumber daya alam tidak terus dijual murah sebagai bahan mentah. Nilai tambah, industri, teknologi, lapangan kerja, dan penerimaan negara harus tumbuh di tanah air serta memberi manfaat nyata bagi daerah dan rakyat," ujarnya.

Don Muzakir menilai pembangunan industri harus tetap memperhatikan manfaat bagi masyarakat di daerah penghasil sumber daya alam.

Peserta aksi juga menyebutkan perdebatan mengenai kondisi ekonomi Indonesia. Don Muzakir mengatakan masyarakat perlu melihat data sebelum mengambil kesimpulan mengenai kondisi ekonomi nasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 tumbuh 5,61 persen. Investasi pada semester I 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun dan menyerap 1.448.862 tenaga kerja.

"Tantangan tetap ada, tetapi data menunjukkan Indonesia tidak kehilangan arah. Karena itu, masyarakat harus tetap kritis, tetapi jangan mudah percaya pada narasi yang hanya membangun rasa putus asa," kata Don Muzakir.

Aksi berlangsung tertib hingga Presiden Prabowo menyapa langsung peserta. Setelah Presiden meninggalkan kompleks parlemen, massa kemudian membubarkan diri secara bertahap.

Don Muzakir mengatakan aksi ini bentuk dukungan sekaligus pengingat agar pemerintah terus memperbaiki program yang belum berjalan maksimal.

"Kami mendukung program yang berpihak kepada rakyat, tetapi dukungan itu harus disertai pengawalan. Kalau ada yang kurang, kita sampaikan. Kalau ada yang salah, kita minta diperbaiki. Kalau ada penyimpangan, harus ditindak," ujar Don Muzakir.

Menurut dia, masyarakat memiliki peran untuk memastikan program pemerintah tidak hanya berhenti sebagai kebijakan di atas kertas, tetapi benar-benar sampai kepada petani, pedagang, nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat desa.(Adz/Merdekapost.com)

BGN Hentikan Permanen 833 Dapur MBG, Pelanggaran Sanitasi Jadi Sorotan

Kepala BGN Sudaryono (tengah), Gubernur Universitas RI Donny Ermawan Taufanto (kanan) dan Wakil Gubernur Universitas Yos Sunitiyoso (kanan) menyampaikan keterangan pers usai pelantikan pejabat baru di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026). Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono menjadi Kepala BGN menggantikan Nanik Sudaryati Deyang dan melantik Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas RI serta Yos Sunitiyoso sebagai Wakil Gubernur Universitas RI. (ANTARA FOTO).

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas untuk memperbaiki tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 833 dapur penyedia MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dihentikan operasionalnya secara permanen setelah ditemukan melakukan berbagai pelanggaran.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, penghentian tersebut di lakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG di sejumlah daerah. Kebijakan itu mulai diberlakukan pada Senin (27/7/2026).

“Kami telah menemukan adanya 833 dapur yang kami suspend per hari ini,” ujar Sudaryono saat memberikan keterangan di Kantor BGN, Jakarta Pusat.

Dapur MBG yang mendapatkan sanksi permanen tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Dari total 833 dapur yang di hentikan, sebanyak 98 dapur berada di kawasan Sumatera.

Sementara itu, sebanyak 311 dapur berada di wilayah Jawa dan Madura. Adapun 424 dapur lainnya tersebar dari Kalimantan hingga Papua.

Sudaryono memastikan, SPPG yang telah di hentikan secara permanen tidak akan kembali menerima kompensasi maupun pembayaran insentif dari pemerintah.

Menurutnya, kebijakan tersebut berbeda dengan penghentian sementara yang pernah di lakukan sebelumnya. Pada kebijakan lama, dapur yang di hentikan masih memungkinkan menerima pembayaran tertentu. Namun, untuk penghentian permanen kali ini, tidak ada lagi pembayaran karena terbukti melakukan pelanggaran.

“Kalau yang ini sudah di suspend tutup, tidak dibayar. Ini betul-betul adalah suspend karena pelanggaran,” tegasnya.

Hasil evaluasi BGN menemukan sejumlah persoalan yang menjadi penyebab penghentian operasional dapur MBG. Pelanggaran tersebut mayoritas berkaitan dengan standar kebersihan, sanitasi, kualitas makanan, hingga potensi risiko keracunan bagi penerima manfaat.

Selain itu, BGN juga menyoroti persoalan pengelolaan limbah melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang belum memenuhi standar.

“Terkait higienis, sanitasi, keracunan, kemudian kualitas yang tidak baik, tidak memenuhi standar yang kita inginkan. Kemudian IPAL-nya,” jelas Sudaryono.

BGN memastikan proses evaluasi terhadap pelaksanaan MBG akan terus di lakukan. Langkah tersebut bertujuan agar program unggulan pemerintah itu berjalan sesuai standar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Setelah dipercaya Presiden Prabowo Subianto memimpin BGN, Sudaryono juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat transparansi dalam pelaksanaan program MBG.

Menurutnya, masyarakat akan di berikan ruang untuk ikut melakukan pengawasan, terutama terkait menu serta kualitas makanan yang di bagikan kepada penerima manfaat.

“Kami membangun sebuah transparansi dan akan mengumumkan bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG ini, mengawasi makanan yang di bagi ini,” kata Sudaryono.(Adz/Sumber:Kompas)

Bupati Monadi Tuntaskan KPPD Lemhannas RI 2026, Perkuat Kualitas Kepemimpinan Strategis untuk Kemajuan Daerah

Bupati Kerinci, Monadi, S.Sos., M.Si., resmi menyelesaikan program Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan III Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (15–28 Juli 2026) ini diikuti oleh 25 kepala daerah terpilih dari seluruh Indonesia.(Ist)

JAKARTA – Bupati Kerinci, Monadi, S.Sos., M.Si., resmi menyelesaikan program Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan III Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) di Jakarta. Penutupan program ini menandai komitmen kuat jajaran kepala daerah dalam memperkuat kualitas kepemimpinan strategis demi percepatan pembangunan dan efisiensi birokrasi di wilayahnya.

Program bergengsi yang berlangsung pada 15–28 Juli 2026 ini diikuti oleh 25 kepala daerah terpilih dari seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi strategis antara Lemhannas RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) untuk membekali para pimpinan daerah dengan wawasan komprehensif.

Selama masa pendidikan intensif, Bupati Kerinci dibekali dengan berbagai materi krusial yang dirancang untuk menjawab tantangan disrupsi teknologi serta dinamika tata kelola pemerintahan. Materi utama tersebut mencakup penguatan wawasan kebangsaan, kepemimpinan strategis, tata kelola pemerintahan modern, hingga analisis praktik terbaik (best practices) kebijakan publik.

Penutupan program Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan III Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (15–28 Juli 2026) ini diikuti oleh 25 kepala daerah terpilih dari seluruh Indonesia.(Ist)

Bupati Kerinci, Monadi, menegaskan bahwa keikutsertaan dalam KPPD Lemhannas RI memberikan fondasi pemikiran yang erat kaitannya dengan tantangan riil pembangunan di daerah. Pembekalan mengenai geopolitik, ketahanan nasional, serta modernisasi birokrasi menjadi modal mendasar untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang inovatif, adaptif, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kerinci.

"Pembekalan yang kami terima di Lemhannas RI menjadi pijakan mendasar untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemahaman mengenai kepemimpinan strategis ini akan langsung diimplementasikan dalam berbagai program prioritas daerah," ujar Monadi dalam keterangan resminya.

Implementasi ilmu dan pemantapan kepemimpinan ini diharapkan menjadi stimulus baru untuk mewujudkan visi pembangunan Kerinci Berdaya Saing, Maju, dan Sejahtera. Penyalarasan antara kebijakan daerah yang adaptif dengan strategi pembangunan nasional tersebut juga dinilai menjadi kunci utama dalam mendukung tercapainya cita-cita Indonesia Emas 2045.(adv)

GAPEMBI Jambi Nyatakan Dukungan Penuh untuk Presiden Prabowo dan Kepala BGN Sudaryono Sukseskan Program MBG

GAPEMBI Jambi Nyatakan Dukungan Penuh untuk Presiden Prabowo dan Kepala BGN Sudaryono untuk Menyukseskan Program MBG.(Ist)

MERDEKAPOST.COM - Jambi, Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Gratis Indonesia (GAPEMBI) Provinsi Jambi secara resmi menyatakan komitmen dan dukungan penuh terhadap kesuksesan Program Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG)yang diinisiasi oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto.

Selain itu, GAPEMBI Provinsi Jambi juga memberikan apresiasi serta dukungan penuh kepada Bapak Sudaryono atas kepemimpinannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mengemban amanah besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan gizi anak bangsa.

Ketua GAPEMBI Provinsi Jambi menyampaikan bahwa para pelaku usaha yang tergabung dalam wadah GAPEMBI siap bersinergi secara aktif, profesional, dan berkelanjutan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) beserta jajaran pemerintah daerah di Provinsi Jambi. Sinergi ini bertujuan untuk memastikan rantai pasok, kualitas, serta distribusi makanan bergizi bagi anak-anak sekolah, santri, dan ibu hamil dapat berjalan tepat sasaran, higienis, dan memenuhi standar gizi yang ditetapkan.

“Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar pembagian makanan, tetapi merupakan investasi jangka panjang yang sangat strategis untuk mencetak Generasi Emas Indonesia 2045. GAPEMBI Provinsi Jambi siap berdiri di garda terdepan untuk mendukung penuh kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan gerak langkah kepemimpinan Kepala BGN, Bapak Sudaryono,” ujar Chandra Sekretaris GAPEMBI Provinsi Jambi.

Melalui sinergi ini, GAPEMBI Provinsi Jambi berharap pelaksanaan program MBG di daerah dapat memberikan multiplier effect (dampak ganda) bagi perekonomian lokal. Hal ini mencakup pelibatan UMKM pangan lokal, petani, peternak, serta penyedia jasa boga di Provinsi Jambi sebagai bagian dari ekosistem penyediaan makanan bergizi.

GAPEMBI Provinsi Jambi berkomitmen untuk mengawal program ini dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan mengutamakan mutu terbaik demi masa depan anak-anak Indonesia, khususnya di Provinsi Jambi.(red)

Rekam Jejak Anak Petani 'Sudaryono", Kader Gerindra dan Asisten Prabowo yang Resmi Pimpin BGN

Sudaryono Kepala BGN yang akan dilantik Presiden Prabowo hari ini, Rabu (22/7/2026), Dinamika kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) memasuki babak baru dengan kabar akan dilantiknya Sudaryono menjadi Kepala BGN mengantikan Nanik S Deyang yang sebelumnya mengundurkan diri.

MERDEKAPOST.COM – Dinamika kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) memasuki babak baru dengan kabar akan dilantiknya Sudaryono menjadi Kepala BGN mengantikan Nanik S Deyang yang sebelumnya mengundurkan diri.

Pihak Istana Kepresidenan mengonfirmasi Presiden RI, Prabowo Subianto telah menunjuk politisi Partai Gerindra sekaligus Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI, Sudaryono, untuk menduduki posisi Kepala BGN.

Untuk diketahui, Nanik Sudaryanti Deyang yang resmi mengundurkan diri pada Rabu (22/7/2026) pagi karena alasan kesehatan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menegaskan prosesi pelantikan dilangsungkan di Istana Negara pada Rabu sore pukul 15.00 WIB.

Istana juga memastikan Sudaryono akan fokus penuh pada amanah barunya.

“Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala selaku Kepala BGN adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

“Rencana dilantik hari ini. Tidak rangkap jabatan,” tegas Prasetyo menambahkan bahwa jabatan Wamentan akan dilepas secara penuh.

Penunjukan kader utama Gerindra ini selaras dengan isyarat yang sempat dibocorkan Nanik S Deyang saat mengumumkan pengunduran dirinya untuk jalani perawatan medis ke luar negeri.

“Insyallah pengganti saya adalah "adik saya" dimana saya bisa menjewer kalau misalnya terjadi hal-hal yg menyimpang,” tulis Nanik dalam unggahan media sosialnya.

Di tengah pro-kontra program strategis Makan Bergizi Gratis (MBG) serta bayang-bayang dugaan kasus korupsi yang sempat menjerat mantan Kepala BGN terdahulu Dadan Hindayana, rekam jejak Sudaryono di ranah politik, akademis, dan korporasi menjadi sorotan utama publik.

Akar Keluarga Petani hingga Lulusan Terbaik

Lahir di Grobogan, Jawa Tengah pada 23 Januari 1985, Sudaryono tumbuh sebagai anak tunggal dari keluarga petani di Dukuh Mangunrejo, Desa Tambirejo, Kecamatan Toroh.

Sejak kecil, ia terbiasa memanggul jerami dari sawah untuk pakan sapi ternak guna membantu kedua orang tuanya.

Latar belakang sederhana tersebut memicu semangat belajarnya. Sudaryono menempuh pendidikan di SMA Taruna Nusantara (2000–2003) dan meraih predikat lulusan terbaik.

Capaian itu mengantarkannya meraih beasiswa Teknik Mesin di Akademi Pertahanan Jepang (National Defense Academy of Japan) hingga lulus pada 2009.

Ia kemudian meraih gelar Master of Business Administration (S2) dari Swiss German University (2015–2018) dan menyandang gelar Doktoral (S3) di bidang Keuangan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) pada kurun waktu 2020–2023.

Kedekatan Khusus dengan Prabowo dan Kiprah Politik di Partai Gerindra

Adapun rekam jejak karier politik Sudaryono tidak lepas dari lingkaran terdekat Presiden Prabowo Subianto.

Sepulangnya dari studi di Jepang pada tahun 2010, ia langsung dipercaya menjadi asisten pribadi (aspri) Prabowo selama lima tahun berturut-turut.

Di struktur Partai Gerindra, Sudaryono pernah mengemban amanah sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (2020–2025) dan hingga kini memegang posisi strategis sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah.

Nama Sudaryono bahkan sempat santer digadang-gadang maju pada Pilkada Jawa Tengah 2024 sebelum akhirnya batal diluncurkan.

Selain aktif di Partai Gerindra, ia memimpin sejumlah organisasi sayap dan kepemudaan, antara lain:

- Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI)

- Ketua Dewan Pembina Pedagang Pejuang Indonesia Raya (PAPERA)

- Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)

- Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia (TMI)

Sepak Terjang Korporasi dan Jabatan Publik

Sebelum masuk ke jajaran birokrasi, rekam jejak profesional Sudaryono membentang di dunia usaha.

Ia memulai karier sebagai Corporate Secretary di Nusantara Energy (2014), lalu dipercaya menjadi CEO Garuda TV (2018), CEO PT Nusantara Telematics System (2019), serta Chairman PT Sahabat Sejati Sejahtera Farma (2020).

Di bawah kepemimpinannya, Garuda TV memperluas jangkauan nasional serta meluncurkan program edukasi Garuda TV Education untuk membantu ratusan sekolah di Indonesia.

Karier publiknya melesat saat Presiden Joko Widodo melantiknya sebagai Wakil Menteri Pertanian RI pada 18 Juli 2024.

Selanjutnya, ia juga dipercaya menduduki posisi Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia sejak 16 Juni 2025 menggantikan Darmin Nasution, sebelum akhirnya dilantik Presiden Prabowo memimpin Badan Gizi Nasional.(*)

Editor: Aldie Prasetya | Source: Berbagai Sumber

Breaking News! Prabowo Resmi Lantik Sudaryono Jadi Kepala BGN

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Dia menggantikan Nanik S Deyang yang mundur dari jabatannya karena harus menjalani perawatan medis di luar negeri.

Prabowo mengucapkan sumpah jabatan dan pelantikan yang diikuti Sudaryono. Dia meminta Kepala BGN yang baru menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja sebaik-baiknya, dan penuh rasa tanggung jawab.

Sebelumnya, Sudaryono tiba dengan mengenakan jas lengkap dan dasi biru. Dia didampingi sang istri beserta keluarganya. Saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Sudaryono meladeni sesi wawancara bersama awak media.

Berita Lainnya: BREAKING NEWS! Kepala BGN Nanik S Deyang Tiba-Tiba Mundur, Sudah Pamit ke Presiden sebut Ingin Fokus Berobat

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN atas berbagai dasar dan pertimbangan. "Selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program MBG.

Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas, dan mengonsep bagaimana teknis pelaksanaan MBG," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Sudaryono sebagai Wamentan selama ini memiliki kegiatan yang tidak lepas dari program MBG. "Itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian karena bagaimana pun sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan menjadi dalam bentuk MBG untuk para penerima manfaat," ujarnya.(red)

BREAKING NEWS! Kepala BGN Nanik S Deyang Tiba-Tiba Mundur, Sudah Pamit ke Presiden sebut Ingin Fokus Berobat

Nanik S Deyang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Pamit dengan Prabowo sebut Ingin fokus berobat.(Adz/Ist)

MERDEKAPOST.COM - Keputusan ini diambil karena ia harus menjalani pengobatan penyakit jantung dan telah berpamitan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Hari ini Ibu Nanik Deyang berpamitan kepada Presiden Prabowo untuk menjalani pengobatan jantung sekaligus mengundurkan diri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional," tulis Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analis Kebijakan Dirgayuza Setiawan dalam akun Instagram resminya dikutip, Rabu (22/7/2026).

Sementara itu dalam unggahan di akun Facebook-nya, Nanik mengaku berat hati meninggalkan jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan meminta maaf kepada Presiden Prabowo.

“Saya sampaikan ke presiden juga dengan beribu maaf sepertinya saya harus mundur sebagai Kepala BGN, demi kesehatan saya, dan karena presiden prihatin dan kasihan dengan saya, presiden menyetujui, namun saya diminta tetap ikut mengawasi BGN. Kemungkinan presiden akan membentuk dewan pengawas di mana saya disuruh menjadi ketua dewan pengawasnya (kalau mencereweti kayaknya masih bisa yang penting tidak berhubungan dengan pegang uang, sumpah trauma akut,” tulis Nanik.

Nanik juga menambahkan tetap mendukung program unggulan Presiden Prabowo tersebut.

“Saya tetap berjuang dan mendukung Pak Presiden yang saat ini sangat keras berupaya memperbaiki kehidupan rakyat Indonesia. 14 tahun ikut beliau, saya tahu persis program MBG bukan untuk tujuan politis seperti yang dituduhkan orang, tapi sebagai program untuk benar-benar intervensi gizi anak-anak agar tumbuh menjadi generasi emas dan juga untuk menjaga kesehatan mereka,” tambahnya.

Mundurnya Nanik S Deyang ditengah situasi saat ini membuat publik bertanya-tanya, bagaimana nasib Program MBG kedepannya?.(*)

Sumber: Instagram/Dirgayuza Setiawan/Naniek Sudaryati Deyang

Sosok DR Advokat yang Jadi Tersangka Bareng Febrie Adriansyah, Ternyata Alumni UNJA Juga, Ini perannya!

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah memberikan keterangan saat konferensi pers di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (10/7/2026). Febrie Adriansyah (FA) ditetapkan polisi sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, suap, gratifikasi, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).(Ist)

MERDEKAPOST.COM - Febrie Adriansyah (FA), mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung ditetapkan polisi sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, suap, gratifikasi, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka ini diumumkan langsung oleh Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kakortastipidkor) Polri, Irjen Pol Totok Suharyanto, Sabtu (11/7/2026).

Tak sendiri, selain Febrie Adriansyah, Polri juga menetapkan satu sosok lainnya dalam kasus tersebut.

Ia berinisial DR.

"Berdasarkan gelar perkara, kita telah menetapkan dua tersangka saat ini, yaitu saudara DR," kata Totok dalam konferensi pers di Kejagung, Kebayoran Lama, Jakarta.

Lantas, siapakah sosok DR?

Sosok Don Ritto

Rupanya, DR adalah Don Ritto, seorang advokat dan konsultan hukum yang dikenal melalui firma hukumnya.

Don Ritto merupakan advokat sekaligus pendiri kantor Hukum DON RITTO & ASSOCIATES pada tanggal 29 Desember 1998 di Kota Jambi.

Sekitar tahun 2000 pindah ke Kota Bandung, hingga saat ini Kantor Hukum DON RITTO masih memberikan pelayan jasa advokat dan konsultan hukum.

Dikutip dari laman profil kantor DON RITTO & ASSOCIATES, kantor hukum tersebut memberikan layanan hukum secara non litigasi dan litigasi, baik dalam hukum keperdataan, hukum kepidanaan, hukum perburuhan dan hukum tata usaha negara, dan hukum perusahaan (corporate law).

Dalam memberikan pelayanan jasa hukum baik secara non litigasi maupun litigasi.

Kantor hukum itu mengklaim mengedepankan kepentingan klien, secara non litigasi yang dapat dilakukan melalui pendekatan persuasive, negosiasi, mediasi, hingga litigasi di Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pengadilan Negeri, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pengadilan Hubungan Industrial, hingga ke Proses Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Don Ritto merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Jambi (UNJA) angkatan 1989.

Berdasarkan informasi yang beredar, Don Ritto merupakan adik kelas Febrie Adriansyah di fakultas yang sama.

Jejak Karier Don Ritto

Rupanya, DR adalah Don Ritto, seorang advokat dan konsultan hukum yang dikenal melalui firma hukumnya.

Don Ritto merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Jambi (UNJA) angkatan 1989.

Berdasarkan informasi yang beredar, Don Ritto merupakan adik kelas Febrie Adriansyah di fakultas yang sama.

Don Ritto juga merupakan pemilik rumah di Gandaria Selatan, Jakarta.

emuan emas di rumah mewah di Sentul, Bogor, saat penggeledahan kasus korupsi PLN-Asabri-Krakatau Steel, Rabu (8/7/2026).

Rumah tersebut menjadi salah satu dari 13 lokasi yang digeledah Polri berkaitan dengan kasus dugaan korupsi di PT PLN, PT Asabri, dan Krakatau Steel.

Dari penggeledahan di rumah tersebut, polisi menemukan uang tunai sebesar Rp520 juta serta 133 ribu dollar AS atau setara Rp 216 juta.

Peran Don Ritto

Masih dalam konpers tersebut, Totok mengungkapkan, sosok DR melakukan tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

"Kita telah kenakan pasal 4 dan/atau pasal 5, juncto pasal 10 Undang-undang 8/2010 atau pasal 607 ayat 1 huruf b dan 1 huruf c di KUHP yang baru," tambah Totok.

Saat ini, sosok DR telah ditahan rutan Polda Metro Jaya sejak Jumat (10/7/2026) kemarin.

Polisi Sita Uang dari Rumah Don Ritto

Dikutip dari Tribunnews.com, penyidik gabungan dari Kortas Tipidkor Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menggeledah rumah milik DR di kawasan Gandaria, Cilandak, Jakarta Selatan.

Hal itu terkait proses hukum kasus mega korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan dugaan suap, korupsi, hingga TPPU pengadaan batu bara PLN untuk PLTU, PT Asabri, Krakatau Steel, serta PT CBS-KNI.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, mengungkapkan bahwa dari penggeledahan di rumah saksi DR, penyidik menyita barang bukti berupa uang tunai dalam dua mata uang berbeda.

"Di salah satu lokasi penggeledahan yakni rumah di daerah Cilandak, Jakarta Selatan, kami menemukan barang bukti berupa uang tunai Rp 520 juta dan 133 ribu dolar AS," ujar Budi dalam konferensi pers di Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Jumat (10/7/2026).

Pihak kepolisian sejauh ini belum memerinci sosok maupun peran saksi DR dalam pusaran perkara tersebut.

Namun, Budi memastikan bahwa penyidikan terus diperdalam dengan memeriksa orang-orang di sekitar saksi.

Duduk Perkara Kasus Febrie Adriansyah

Kasus yang menjerat Febrie Adriansyah bermula dari operasi penggeledahan yang dilakukan tim gabungan Polri di 13 lokasi berbeda di wilayah Jabodetabek sejak Rabu (8/7/2026).

Penggeledahan menyasar sejumlah tempat, mulai dari rumah pribadi Febrie, kantor, kafe, hingga money changer.

Operasi tersebut merupakan bagian dari penyidikan tiga perkara dugaan tindak pidana korupsi, yakni kasus blackout batu bara PLN, dugaan korupsi PT Asabri (Persero) dan PT Asuransi Jiwasraya, serta dugaan korupsi dalam penyelesaian utang PT Cakrawala Bintang Semesta (CBS) kepada PT Krakatau National Resources (KNI), anak usaha PT Krakatau Steel, pada periode 2020–2025.

Penyidikan bermula dari dua laporan polisi.

Laporan pertama terkait dugaan tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan oknum pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam penanganan perkara PT Asabri dan PT Asuransi Jiwasraya sepanjang 2020–2025.

Sementara laporan kedua berkaitan dengan dugaan korupsi dan/atau TPPU dalam proses penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI pada periode yang sama, yang juga diduga melibatkan pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah aset bernilai fantastis.

Di Kafe de'Clan Signature, Cipete, Jakarta Selatan, polisi menemukan uang tunai hampir Rp 67,2 miliar dalam pecahan rupiah, dolar Amerika Serikat, dan dolar Singapura.

Sementara itu, dari rumah pribadi Febrie di kawasan Sentul, Bogor, penyidik menyita brankas berisi 74 kilogram emas serta uang tunai dalam mata uang asing senilai sekitar Rp 476 miliar.

Seiring eskalasi penyidikan dan penggeledahan tersebut, Febrie Adriansyah mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Jampidsus, Sabtu (11/7/2026) dini hari.

Kediamannya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, juga sempat dijaga ketat oleh personel TNI sebelum situasi kembali kondusif.

Dalam kasus ini, Febrie jadi tersangka dan dijerat dengan Pasal 12 huruf i kecil, 12 huruf B besar tindak pidana korupsi dan Pasal 3, 4 TPPU atau sanksi KUHP yang lama 607 yang ayat 1 huruf a dan huruf b.

Penggeledahan 12 Lokasi

Dalam penyidikan tiga kasus korupsi ini, Kortas Tipidkor Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah melakukan penggeledahan di 12 lokasi.

Terbaru, polisi menggeledah sebuah ruko di Jalan Asem 2, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan pada Kamis (9/7/2026) malam hingga Jumat dini hari.

Polisi menyita sejumlah uang dollar Amerika Serikat dan Singapura di dalam brankas saat menggeledah restoran Perancis di Cipete, Jakarta Selatan. (Foto Dok Polisi/Kompas.com)

Sebelumnya, polisi juga menggeledah kafe d'Clan Signature dan Koin Money Changer di Cilandak, Jakarta Selatan.

Dari hasil penggeledahan, polisi menyita uang 3.130.000 Dollar Singapura, 889.965 Dollar AS, dan Rp 259.159.000. Totalnya mencapai hampir Rp 60 miliar.

Sejumlah dokumen dan barang elektronik juga disita polisi dari kafe tersebut.

"Uang yang kita sita 3.130.000 Dollar Singapura dalam bentuk Dollar Singapura, kemudian Dollar AS, dan uang tunai Rp 259.159.000. Kemudian kita konversi dalam bentuk Rupiah kira-kira hampir Ro 60 miliar. Ini di lokasi d'Clan," ungkap Kakortas Tipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto.

Barang bukti yang ditemukan itu berada di sebuah brankas tersembunyi di lantai dua kafe d'Clan.

Sementara itu, polisi turut menyita 16 mata uang asing yang nilainya mencapai Rp 7,2 miliar dari Koin Money Changer.

Adapun penggeledahan juga dilakukan di sebuah rumah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Di lokasi tersebut, polisi menyita 74 Kg emas batangan dan uang yang totalnya mencapai Rp 476 miliar.

(Editor: Aldie Prasetya / Dari Berbagai Sumber)

Bentuk Komitmen dan Jaga Integritas, Febrie Mundur, Rudi Margono Ditunjuk sebagai Plt Jampidsus

JAKARTA - Jaksa Agung ST Burhanuddin resmi menunjuk Rudi Margono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) setelah menerima pengunduran diri Febrie Adriansyah, Sabtu (11/7/2026).

Penunjukan tersebut tertuang dalam Surat Perintah Jaksa Agung Nomor: PRINT-76/A/JA/07/2026 sebagai langkah untuk menjamin kelangsungan tugas dan fungsi Jampidsus hingga pejabat definitif ditetapkan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menegaskan pergantian kepemimpinan tidak akan memengaruhi proses penanganan perkara tindak pidana khusus. Seluruh penyidikan dan penuntutan tetap berjalan secara profesional, independen, dan sesuai ketentuan hukum.

Rekam Jejak Rudi Margono

Rudi Margono saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas). Ia memiliki pengalaman panjang di lingkungan Kejaksaan, di antaranya pernah menjadi Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jakarta, Wakil Kepala Kejati Nusa Tenggara Timur, Wakil Kepala Kejati Yogyakarta, Direktur pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, hingga Kepala Kejati Kepulauan Riau. Pada 2003, Rudi juga menjadi satu-satunya jaksa yang berhasil lolos ke enam besar seleksi Deputi Penindakan KPK.

Sementara itu, Febrie Adriansyah mengundurkan diri dari jabatan Jampidsus sebagai bentuk komitmen menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum di tengah proses hukum yang sedang dilakukan penyidik Polri.

Bacaan Lainnya: Praktisi Intelijen Menilai Kasus Korupsi yang Seret Nama Jampidsus Kental Nuansa Politis

Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas serta penanganan perkara tetap berjalan normal. Kejagung juga mengajak semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung terkait dugaan perkara korupsi pengadaan batu bara, ASABRI, dan Krakatau Steel, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.(Red)

Praktisi Intelijen Menilai Kasus Korupsi yang Seret Nama Jampidsus Kental Nuansa Politis

Merdekapost.com - Praktisi intelijen Kolonel (Purn), Sri Radjasa Chandra, menilai kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah kental nuansa politis.

Menurutnya, Polri terus mencari celah agar bisa menyeret Febrie demi melindungi kepentingan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.

Ia menyebut Febrie dianggap sebagai algojo yang paling beringas dalam menangani bermacam kasus rasuah kelas kakap. Oleh karena itu, Radjasa menduga Jokowi merasa terancam akan eksistensi Febrie.

Jokowi kata Radjasa, khawatir dengan pergeseran orientasi loyalitas Febrie kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Ketika dia berubah orientasi loyalitas ke Presiden Prabowo, ada kecemasan buat Jokowi. Dia (Febrie) punya informasi kasus. Tentunya Febrie jadi ancaman, apalagi Febrie getol tindakan yang merugikan oligarki," kata Sri dikutip dari Youtube Forum Keadilan TV pada Jumat, (10/7/2026).

Ia mengatakan, Febrie sempat menjadi andalan Jokowi dalam memberantas kasus-kasus rasuah di periode pemerintahannya.

Radjasa bercerita, Jokowi saat itu pernah menugaskan Febri untuk mengusut kasus pada PT. Asabri yang di dalamnya diduga ada kepentingan Airlangga Hartarto dan kasus PT. Jiwasraya yang diisukan lekat akan kepentingan Aburizal Bakrie.

"(Saat itu) Febrie tahu bahwa dia melakukan kriminalisasi demi kepentingan Jokowi (agar bisa) mengambil alih Golkar," kata dia.

Rentetan hal tersebut kata dia, yang membuat Jokowi ikut cemas ketika Febrie mulai menyasar kasus-kasus korupsi yang mengarah kepadanya. Semisal kasus korupsi yang menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim.

Meski begitu, Radjasa mengormati langkah hukum yang dilakukan kepolisian saat ini. Ia menilai penangkapan terhadap Febrie harus terealisasi jika memang terbukti ada tindakan melawan hukum.

"Bahkan kita kawal kalau menyangkut kejahatan. Cuma persoalannya ada kepentingan politik di balik semua ini," pungkasnya.

(Editor: Aldie Prasetya / Sumber : Suara.com)

Prabowo Minta Ferbrie Mengundurkan Diri dari Jampidsus: "Mundur dulu Baru Ditangkap!

Jakarta - Presiden Prabowo Subianto disebut meminta Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampidsus Febrie Adriansyah mengundurkan diri, serta secara jentelmen menghadapi kasus dugaan korupsi dirinya yang ditangani oleh Polri.

Berdasarkan informasi dari Sumber yang mengetahui hal itu kepada Suara.com, terdapat pertemuan di rumah dinas presiden, Widya Chandra, Jakarta, untuk membahas kasus Febrie Adriansyah, Kamis (9/7/2026) pagi.

“Ada usul agar Kejaksaan Agung memecat Febrie, tapi presiden menolak. Dia ingin yang bersangkutan mengundurkan diri saja agar tak memperkeruh suasana,” kata Sumber tersebut.

Dalam pertemuan itu juga, sempat dibahas sejumlah sosok Kejagung yang layak menggantikan Febrie Adriansyah yang tengah terbelit kasus pencucian uang hingga korupsi tersebut.

“Ada beberapa calon, seperti TTS dan K,” kata dia.

Sementara seorang Sumber lainnya mengungkapkan, Presiden Prabowo tak pernah menyarankan pemecatan.

“Pemecatan tak pernah disarankan. Semua pejabat yang bermasalah wajib mengundurkan diri, biar tetap ada reputasi. Seperti kasus BGN beberapa waktu lalu, mundur dulu baru ditangkap, sehingga tidak kisruh,” kata dia.

Diketahui, Sosok Febrie Adriansyah menamatkan pendidikannya mulai dari tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA) di SMAN 1 Kota Jambi.

Dia menamatkan perguruan tinggi di Jambi yaitu Fakultas Hukum Universitas Jambi. Kemudian meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Airlangga.(Red)

Kasus MBG Memanas, 7 Orang Jadi Tersangka saat Boss Baru BGN Nanik Belum Genap Sebulan Dilantik

Kasus MBG makin Memanas, 7 Orang ditetapkan Kejagung Jadi Tersangka.(Istimewa)

MERDEKAPOST.COM – Hampir satu bulan menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang dihadapkan pada tantangan besar untuk membenahi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah penyidikan dugaan korupsi yang sedang dilakukan Kejaksaan Agung.

Ya, Nanik dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 8 Juni 2026 menggantikan Dadan Hindayana. Dalam menjalankan tugasnya, ia didampingi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Eddy Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN.

Di tengah upaya memperluas pelaksanaan Program MBG, BGN juga menghadapi proses hukum yang tengah berjalan terkait dugaan penyimpangan pengadaan barang dan penunjukan mitra program.

Kejagung Tetapkan Tujuh Tersangka

Kejaksaan Agung hingga kini telah menetapkan tujuh tersangka dalam perkara dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis.

Mereka terdiri atas mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya, pihak swasta Asep Yusuf Somantri, Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal Andri Mulyono, Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review Glory Harimas Sihombing, serta Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan.

Menurut penyidik, para tersangka diduga memiliki peran yang berbeda-beda, mulai dari dugaan pengaturan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pengadaan barang, hingga dugaan penerimaan suap. Seluruh dugaan tersebut masih dalam proses pembuktian di pengadilan.

Dugaan Keterlibatan Nanik Masih Akan Didalami

Di sisi lain, Kejaksaan Agung juga menyatakan akan menelusuri keterangan mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya yang menyebut nama Nanik S. Deyang dalam pemeriksaan penyidik.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna menegaskan bahwa keterangan seorang saksi maupun tersangka tidak dapat langsung dijadikan dasar kesimpulan.

Menurutnya, penyidik akan mencocokkan seluruh keterangan dengan alat bukti lain sebelum menentukan langkah berikutnya.

"Kalau memang sepanjang itu ada nanti akan diklarifikasi. Apalagi kalau keterangan itu sangat diperlukan dalam rangka pengungkapan perkara ini," ujar Anang.

Hingga kini, Kejaksaan Agung belum menetapkan Nanik S. Deyang sebagai tersangka maupun mengumumkan adanya dugaan tindak pidana yang melibatkan Kepala BGN tersebut.

DPR Dorong Pembenahan Tata Kelola MBG

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai pergantian kepemimpinan BGN menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.

Menurut Yahya, terdapat tiga aspek yang perlu menjadi perhatian, yakni peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, penguatan standar operasional untuk menjamin keamanan pangan, serta peningkatan koordinasi dengan kementerian dan pemerintah daerah.

Ia berharap BGN mampu memperbaiki sistem pengawasan sehingga pelaksanaan Program MBG berjalan lebih efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sejauh ini, Nanik S. Deyang masih memimpin BGN di tengah proses penyidikan yang terus dilakukan Kejaksaan Agung terhadap dugaan korupsi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

(Aldie prasetya | merdekapost )