Gus Ami Instruksikan Seluruh Kader PKB Menjadi Teladan Dalam Penerapan Prokes Covid-19

   

Merdekapost.com - Ketua Umum PKB yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar mendesak pemerintah pusat dan daerah segera mengambil kebijakan "emergency" dengan pengetatan dan pembatasan mobilitas serta aktivitas warga untuk mencegah terus melonjaknya kasus positif dan kematian akibat COVID-19.

Tak hanya membatasi aktivitas masyarakat, ia juga meminta pemerintah pusat dan daerah meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kesehatan yang menangani pasien COVID-19.

"Mereka ini garda terdepan kita, pahlawan kesehatan yang harus dilindungi agar tetap bisa memberikan pelayanan terhadap pasien COVID-19," terang Gus Muhaimin dalam keterangan persnya yang diterima hari ini, Senin (28/6/2021).

Dia mengingatkan agar pola penyelesaian COVID-19 antara pemerintah pusat dan daerah yang tumpang-tindih di awal pandemi tak terulang, terutama di wilayah yang tingkat penyebarannya tinggi, seperti DKI Jakarta.

"Sekarang sebaiknya satu komando, jangan asal mengeluarkan kebijakan di masing-masing daerah tanpa ada koordinasi dengan pusat dan kalau pusat sudah instruksi, ya itu yang harus dijalankan," katanya.

Gus Muhaimin menuturkan, pada awal pandemi terjadi perbedaan data serta kebijakan yang disajikan pemerintah pusat dan daerah. Akibatnya, publik dibikin bingung dan sulit membedakan mana data dan kebijakan yang benar atau sebaliknya.

Ia menegaska hal semacam itu tak boleh terulang. Akrena menurutnya, penyampaian data penyebaran COVID-19 termasuk kebijakan untuk menanganinya harus seragam dan bersumber dari satu pintu.

“Termasuk juga periodenya. Kalau pusat menetapkan pengetatan selama 14 hari, daerah juga begitu sehingga semua kebijakan yang diambil bersama tidak hanya seiring seirama tetapi terkendali," tegasnya.

Diketahui, jumlah kasus virus Corona COVID-19 bertambah 21.342 pada Minggu (27/6/2021). Total kasus positif mencapai 2.115.304, sembuh 1.850.481, dan meninggal 57.138 jiwa. Kasus aktif tercatat sebanyak 207.685, jumlah spesimen yang diperiksa 98.904, dan suspek sebanyak 129.891 orang.

Sebelumnya, pada Sabtu (26/6/2021), tercatat total 2.093.693 kasus positif virus Corona COVID-19, sebanyak 1.842.457 pasien sembuh, dan 56.729 meninggal dunia.

Gus Ami juga menginstruksikan kepada seluruh Kader PKB di Indonesia harus menjadi teladan dalam penerapan protokol kesehatan (Prokes) secara ketat dan disiplin.

"Mencermati dan mengamati situasi serius pandemi covid-19 yang saat ini mengalami eskalasi tinggi, maka Saya Instruksikan kepada seluruh kader PKB di Indonesia agar Disiplin dalam menerapkan Prokes," ungkapnya. (red)

Cak Imin Minta Fraksi PKB Hentikan Pembahasan RUU Pemilu

Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin saat Harlah NU ke 95 menerima Kitab Tafsir dari Gus Yaqut Menteri Agama (Foto: Heri / Merdekapost)

MERDEKAPOST, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II Fraksi PKB Luqman Hakim menyebut Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) meminta fraksi PKB menghentikan pembahasan draf RUU Pemilu. 

Dia mengatakan Cak Imin ingin pelaksanaan pilkada diadakan tahun 2024 sesuai UU yang ada.

"Ketua Umum DPP PKB memerintahkan Fraksi PKB di DPR RI agar menghentikan pembahasan draft RUU Pemilu yang saat ini sedang berjalan dan mendukung pilkada serentak nasional sesuai UU 10/2016 yakni November 2024," kata Luqman dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (6/2).

"Sebagai anggota Fraksi PKB yang ditugaskan menjadi pimpinan Komisi II, tentu saya akan melaksanakan perintah Ketua Umum DPP PKB yang lebih mengutamakan kepentingan rakyat, bangsa dan negara di atas segalanya," lanjut dia.

Luqman menuturkan dalam pandangan Cak Imin, sebaiknya pembahasan RUU Pemilu tak dibahas terburu-buru serta membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Selain itu, kata dia, Cak Imin menuturkan pandemi corona menjadi hambatan pembahasan melibatkan publik.

Baca Juga: Sofyan Ali Terima SK Pengurus DPW PKB Jambi Periode 2021-2026

"(RUU Pemilu) harus diperbaiki dengan matang, tidak terburu-buru serta membutuhkan keterlibatan aktif semua elemen masyarakat sipil. Agar keinginan mulia memperbaiki UU pemilu dapat dihindarkan dari jebakan interest politik jangka pendek yang bersifat elitis, seperti yang sering terjadi pada pembahasan regulasi pemilu sebelumnya," ujar dia.

Dia menjabarkan ada sejumlah masalah dalam pemilu 2019 yang diinginkan Cak Imin agar diperhatikan dalam RUU pemilu. Hal tersebut termasuk banyaknya penyelenggara pemilu yang meninggal dunia pada pemilu 2019 akibat.

Lalu, praktik money politic pada pemilu 2019 yang makin massif. Selain itu, kata dia, UU Pemilu yang sudah ada gagal memberikan efektifitas pemerintahan.

"UU 7/2017 yang mengatur pemilu gagal mencapai tujuan memperkuat sistem presidensialisme dan penyederhanaan partai politik. Manuver Presiden Jokowi mengajak kubu Prabowo Subianto ke dalam koalisi pemerintah adalah upaya membangun efektivitas pemerintahan yang gagal dihasilkan pemilu," ujarnya.

Partisipasi politik perempuan juga dinilai perlu ditingkatkan.  Sebab, UU Pemilu yang ada dianggap juga belum mengatur kewajiban domisili caleg di daerah pemilihan. 

Luqman melanjutkan aturan pemilu 2019 belum memberi jaminan adanya persamaan beban pelayanan anggota DPR kepada rakyat yang diwakili secara berimbang. 

Kemudian, penggunaan sistem pemilu proporsional terbuka sejak pemilu 2009, perlu dievaluasi.

Terakhir, UU pemilu yang sudah ada belum memberi ruang bagi kemajuan teknologi untuk mempermudah pelaksanaan pemilu, terutama pada pemungutan dan penghitungan suara. (adz/kumparan.com)

Gus AMI: Darah Daging, Ruh, Akhlak, dan Perilaku PKB adalah Spirit Reformasi

MERDEKAPOST.COM - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar membuka secara resmi Muswil 15 DPW PKB pada Sabtu, 16 Januari 2021. Dalam amanahnya, Gus AMI mengingatkan bahwa PKB sebagai kekuatan politik strategis yang ikut mewarnai dan menentukan bangsa Indonesia adalah fakta yang terus terbukti dan nyata.

Menurut Gus AMI, para pendiri PKB adalah perintis lahirnya reformasi dan demokrasi. Ketika reformasi berhasil, era Orde Baru berganti wujud menjadi era demokrasi, para perintis demokrasi yang adalah kaum demokrat yang memiliki semangat kemanusiaan yang tinggi, kemudian berkumpul, berfikir bersama dengan NU menyusun sebuah partai yang menjadi alternatif bagi pengawal jalannya reformasi. Lalu 23 Juli 1998 dideklarasikanlah partai ini.

“Artinya PKB lahir dari spirit dan semangat reformasi sebelum dideklarasikannya era baru reformasi dan demokrasi hingga memulai tahapan baru era demokrasi dan era reformasi,” kata Gus AMI.

Catatan sejarah tersebut, kata Gus AMI, patut senantiasa diingatkan sehingga sejarah reformasi di Indonesia tidak boleh terpisahkan dari memori dan agenda politik PKB, era yang menjadi cita-cita di mana kemerdekaan berserikat, berorganisasi dan berkumpul telah dilaksanakan dengan baik.

“Demokrasi dan reformasi telah memberikan ruang yang luas bagi sleuruh warga negara untuk hadir dan mewarnai jalannya demokrasi dan politik. Posisi inilah yang kemudian PKB, darah dagingnya, ruhnya, spiritnya, akhlaknya, perilakunya adalah spirit reformasi,” tuturnya.

Wakil Ketua DPR RI menambahkan, spirit reformasi punya satu tujuan mutlak yang oleh Gus Dur selalu diistilahkan sebagai tujuan kemanusiaan. Bahkan partai yang merumuskan dan melahirkan reformasi ini meletakkan politik memiliki tujuan kemanusiaan.

“Kemanusiaan adalah di atas politik, kemanusiaan adalah utama yang harus menjadi lokomotif tujuan perjalanan perjuangan politik kita,” katanya.

Saat negara mengalami masa sulit, imbuh Gus AMI, maka spirit kemanusiaan, humanisme, adalah nilai yang harus terus diingatkan dan aktualisasikan secara nyata dalam produk-produk politik PKB, baik di legislatif, maupun eksekutif, baik di tingkat pusat maupun di tingkat Provinsi dan Kab/Kota.

“Semua tujuan politik kita adalah mengedepankan tujuan utama, yaitu kemanusiaan. Spirit ini harus kita tanamkan terus agas sistem pembangunan kita tidak salah arah dan tidak eksploitatif terhadap masa depan kehidupan alam semesta kita,” tukas Gus AMI.

Untuk diketahui, Muswil yang digelar 16-17 Januari 2021 merupakan tahap kedua dari pelaksanaan Muswil serentak dan diikuti oleh 15 DPW PKB, yaitu Sumut, Sumbar, Kepri, Bengkulu, Babel, Bali, NTT, Kalsel, Kalteng, Kaltim, Gorontalo, Sulsel, Sulteng, Sulut dan Papua.

Selain dihadiri secara fisik oleh pengurus DPW PKB peserta Muswil, sejumlah tokoh daerah nampak pula hadir. Diantaranya Gubernur Bali, I Wayan Koster, Wagub Kaltim,Hadi Mulyadi, Wagub Kepulauan Riau, Isdianto, serta sejumlah tokoh lainnya. 

Sumber: radarbangsa.com

Nama Gus AMI Meroket, CEO Alvara: Potensial Untuk Bertarung di Pilpres


MERDEKAPOST.COM - CEO Alvara Research Center tidak terkejut nama Ketua Umum (Ketum) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus AMI masuk dalam daftar kandidat calon presiden (capres) potensial untuk bertarung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 berdasarkan polling online terbaru SINDOnews.


"Kalau kita lihat sampai hari ini, tokoh NU yang dan juga tokoh politik atau tokoh politik dari NU yang paling menonjol sampai hari ini ya Gus AMI, itu harus diakui. Belum ada satu tokoh NU yang semenonjol Gus AMI," ujar CEO Alvara, Hasanuddin Ali, Kamis (31/12/2020).

Polling untuk mencari Calon Presiden 2024 itu digelar digelar 24 November 2020 dengan total responden yang sukses terjaring hingga akhir Desember ini mencapai 3.244 orang.

Nama Gus AMI yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR itu merangsek keurutan teratas, tepatnya di posisi tiga setelah Gubernur Jawa tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Ganjar konsisten di urutan nomor satu dengan perolehan suara 37 persen. Sementara Anies Baswedan dipilih oleh 22% responden. Sementara Gus AMI merangsek ke posisi tiga besar dengan perolehan suara 11 persen, menggeser tokoh kuat lainnya yaitu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan perolehan suara survei 8 persen, dan politik muda yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 5 persen.

Sementara nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang sebelumnya menduduki posisi tiga, kali ini terlempar dari deretan top 5. Menteri Pertahanan ini berada di urutan enam dengan prosentase 4 persen.

Kata Hasanuddin, harus diakui bahwa hingga saat ini, representasi politik Nahdlatul Ulama (NU) ada di sosok Gus AMI. Di sisi lain, ungkap dia, dari nama-nama yang beredar di sejumlah survei, memang belum ada nama tokoh yang menonjol. Berbeda dengan ketika Pilpres 2019, dimana nama Joko Widodo (Jokowi) sebagai capres petahana saat itu sangat menonjol. Begitu pula nama Prabowo Subianto saat itu.

"Dari berbagai survei yang ada itu belum muncul nama-nama baru. Nama-nama yang lama masih sangat dominan, dan kalau kita lihat di antara nama-nama lama yang beredar itu belum ada yang sangat dominan. Nah, proses menuju 2024 itulah yang akan mengerucutkan nama-nama yang akan diusung oleh parpol menjadi capres," ucapnya. (064)

Sumber: PKB.ID

Copyright © MERDEKAPOST.COM. All rights reserved.
Redaksi | Pedoman Media Cyber | Network | Disclaimer | Sejarah Kerinci | Peta Situs