Kades Desa Baru Jangkat Timur Resmi Dilaporkan ke Kejati Jambi, Mahasiswa Merangin Soroti Lemahnya Kinerja Inspektorat

Kades Desa Baru Jangkat Timur Dilaporkan ke Kejati Jambi

Merdekapost.com | Jambi, Dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta indikasi mark up dana desa di Desa Baru, Kecamatan Jangkat Timur, Kabupaten Merangin, kini resmi dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi oleh seorang mahasiswa asal Merangin, Provinsi Jambi. (14/10/2025).

Laporan tersebut disampaikan pada Senin (14/10/2025) sekitar pukul 14.13 WIB, dengan tanda terima resmi dari PTSP Kejati Jambi bernomor BAP/01/X/2025. Dalam laporan itu, mahasiswa tersebut menyoroti dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan desa yang diduga terjadi sejak 2019 hingga 2025.

Pelapor meminta Kejati Jambi untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi dan berkoordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Merangin serta BPK guna melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana desa di Desa Baru. Ia juga menyatakan keheranannya terhadap kinerja Inspektorat Merangin yang dinilai belum mengambil langkah tegas meski aduan masyarakat sudah berulang kali disampaikan.

“Kami heran kenapa Inspektorat seolah diam. Laporan dan keluhan masyarakat sudah sering muncul. Jika tidak ada tindakan nyata, publik berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi,” ujarnya.

Baca Juga : Diduga Terjadi KKN, Kejati Jambi Selidiki Mark Up Dana Desa Baru di Jangkat Timur

Mahasiswa tersebut juga menegaskan keprihatinannya apabila dugaan penyimpangan dibiarkan tanpa penanganan serius. Ia mengancam akan melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Agung (Kejagung) apabila Kejati Jambi dan Inspektorat tidak mengusutnya secara tuntas.

“Kalau Kejati Jambi dan Inspektorat tidak memproses secara serius, kami akan melaporkan langsung ke Kejagung. Ini harus jadi pelajaran—jangan sampai penyalahgunaan dana desa dibiarkan; harus ada efek jera bagi pelakunya,” tegasnya.

Ia menambahkan, laporan ini merupakan bentuk keprihatinan mahasiswa Merangin terhadap maraknya praktik KKN di tingkat desa, sekaligus dorongan agar pengelolaan dana publik dilakukan dengan transparan dan akuntabel, demi memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, Kejati Jambi telah memberikan tanda terima resmi dan menyatakan laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur. Pihak Inspektorat Kabupaten Merangin dan Kejati Jambi belum memberikan komentar resmi terkait laporan tersebut. (*)

Ketua Umum GMM Jambi: Pendidikan Adalah Hak, Bukan Privilege – Stop Pungli di Sekolah!

Ketua Umum GMM Aksi di Mapolda Jambi

Merdekapost.com | Jambi - Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Merangin (GMM) Jambi, Fadel Muhammad Sabirin, menegaskan pentingnya upaya konsisten dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, merata, dan relevan di Kabupaten Merangin. Ia menekankan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara, bukan sebuah keistimewaan (privilege), sehingga tidak boleh ada praktik pungutan liar (pungli) dalam dunia pendidikan.

“Keberhasilan pembangunan di sektor pendidikan merupakan tahapan krusial dalam proses pembangunan nasional. Karena itu, pendidikan yang bersih dari pungli adalah syarat mutlak untuk melahirkan generasi yang unggul dan berdaya saing,” ujar Fadel dalam keterangan tertulisnya, Jumat (11/7/2025).

Fadel juga mengutip pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, yang menyebutkan bahwa setidaknya ada tiga aspek utama yang harus diwujudkan dalam pendidikan nasional, yakni: kualitas pendidikan yang tinggi, aksesibilitas yang merata, dan relevansi dengan dinamika serta kebutuhan pembangunan.

Namun, berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dari BPS dalam beberapa tahun terakhir, masih terdapat sekitar 4,2 juta Anak Tidak Sekolah (ATS) usia 6–18 tahun, yang terdiri dari anak yang tidak pernah sekolah dan anak yang putus sekolah. Data ini menjadi peringatan serius bagi seluruh pihak untuk lebih memperhatikan pendidikan di daerah.

“Target-target pembangunan di sektor pendidikan harus segera direspons dengan langkah konkret. Jangan biarkan pungli menjadi penghalang bagi anak-anak Merangin untuk mendapatkan pendidikan yang layak,” tegas Fadel.

GMM Jambi, lanjut Fadel, siap mengawal seluruh proses kebijakan dan program pendidikan, khususnya di Merangin. Ia juga memperingatkan keras kepada para kepala sekolah agar tidak melakukan pungli dalam bentuk apa pun.

“Jika terbukti ada kepala sekolah yang melakukan pungli, maka itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap hak anak-anak kita. Kami tidak akan tinggal diam, dan akan mendorong proses hukum berjalan. Ini peringatan bagi seluruh kepala sekolah di Kabupaten Merangin dan Provinsi Jambi,” tegasnya.

Fadel menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh pihak, baik pemerintah, tenaga pendidik, orang tua, dan organisasi masyarakat untuk bersama-sama menjaga integritas sektor pendidikan. Karena pendidikan adalah hak seluruh anak bangsa—bukan milik segelintir orang. (rdp)

Lion JT603 Gagal Lepas Landas di Bandara Sultan Thaha, GM Sebut Landasan Lendut karena Panas

Pesawat Lion JT603 Gagal Lepas Landas di Bandara Sultan Thaha, General Manager Bandara Sebut Landasan Lendut karena Panas. (ist/ant)

JAMBI - Bandara Sultan Thaha Jambi memanas oleh kepanikan massal yang terjadi pada Kamis siang, 10 April 2025. Lion Air JT603 gagal mengudara. Ratusan penumpang tertahan. Runway lumpuh. Jadwal penerbangan obrak abrik.

General Manager Bandara, Ardon Marbun, buru-buru ini angkat bicara. Katanya, landasan pacu mengalami lendutan akibat suhu panas ekstrem. “Landasan pacu mengalami lendutan akibat cuaca yang panas tadi sore,” ujar Ardon kepada wartawan.

Pernyataan itu sontak mengundang tanda tanya. Panas ekstrem? Di bulan April?, berdasarkan Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) seperti menyanggah. Suhu maksimum hari itu hanya 33,4 derajat Celsius, jauh dari ambang ekstrem diatas 36 derajat.

“Kalau ekstrem, kita kategorikan di atas 36 derajat. Ini masih tergolong normal,” kata Nabila, Kepala Tim Data dan Informasi BMKG Sultan Thaha Jambi, saat dihubungi, Jumat (11/4/25).

Lantas, jika bukan cuaca, apa penyebab sebenarnya?

Di antara penumpang yang ikut terdampak adalah Ivan Wirata, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi. Ia merasakan langsung ketegangan dan kekacauan siang itu.

“Alhamdulillah, kita selamat. Tapi ini jadi pelajaran penting. Jangan main aman-aman saja. Harus diusut tuntas,” kata Ivan, yang juga mantan Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi.

Ivan mengatakan pada konstruksi runway kualitas landasan pacu bandara tidak sembarangan, kontruksinya dapat dijamin. “Runway itu berbeda dengan jalan raya. Harus bebas genangan dan benar-benar datar. Tidak boleh ada lendutan sedikit pun,” katanya.

“Dalam perencanaan, semua itu dihitung. Daya tahan panas, beban pesawat, sistem drainase. Tidak ada yang lalai,” katanya.

Ivan mendesak agar Komisi V DPR RI turun tangan langsung untuk Investigasi nasional pada Senin, 14 April mendatang. Ia berharap KNKT dan Kementerian Perhubungan ikut terlibat.

“Komisi V membidangi infrastruktur dan transportasi. Ini harus jadi bahan evaluasi nasional,” tegasnya.

Sampai Jumat, 11 April 2025, aktivitas di Bandara Sultan Thaha sudah kembali normal. “Kemaren sudah berangkat semua, sampai tengah malam kita operasi untuk memberangkatkan semua pesawat,” ujar Ardon Marbun.

Namun, bayang-bayang ketidakpastian masih menggantung di landasan. Isu teknis belum juga menemukan titik terang. Di ruang publik, suara-suara kritis terus bermunculan.

“Kalau benar ada kerusakan runway yang dibiarkan, itu bentuk kelalaian. Kita bicara soal keselamatan nyawa manusia,” kata Danil Febriandi, aktivis mahasiswa Jambi.

Meski tak ada korban jiwa, insiden ini menjadi peringatan penting, “Keselamatan penerbangan bukan hanya soal teknologi canggih dan jadwal ketat. Tapi tentang infrastruktur dasar yang tak boleh cacat sedikit pun,” bebernya.(*)

Lalu lintas di Jembatan Bailey Bungo Terpantau Lancar

JAMBI – Arus lalu lintas di Desa Sirih Sekapur, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo Provinsi Jambi terpantau masih lancar.

Meskipun kendaraan antre panjang, namun Jembatan Bailey masih bisa dilewati pengendara roda 2 maupun roda 4 ke atas.

Petugas tim gabungan Polres Bungo terus melakukan pengaturan lalin sehingga tidak ada kelumpuhan di jalan tersebut.

Saat ini sistem buka tutup jalan dilakukan karena jembatan bailey ini hanya mampu menopang beban 20 ton.

Panjang jembatan bailey ini 30 meter dengan lebar 4,5 meter, hanya bisa dilewati satu kendaraan.

“Tidak ada kemacetan, jembatan buka tutup,” ujar Wakapolsek Jujuhan, IPTU Jhony 

Dikatakannya, personil Polres Bungo terus melakukan upaya pengaturan lalulintas di sekitar lokasi.

“1×24 jam pengaturan lalin,” ungkapnya singkat.

Dengan beroperasinya jalur ini maka menjelang idul fitri lalulintas dari Sumbar menuju Jambi via Muara Bungo dan sebaliknya dipastikan bisa lancar. semoga.(*)

Aksi Protes Warga Tanjung Jabung Terhadap Eksploitasi Migas

PetroChina di Demo, Rugikan Negara 60 Miliar

Merdekapost.com | Masa Aliansi Pemuda Pejuang Tangguh Rakyat (PETA) turun kejalan melakukan aksi unjuk rasa besar – besaran di depan kantor PT Petrochina Internasional Jabung Ltd pada, Kamis (30/1/2025).

Unjuk rasa yang dilakukan oleh PETA berkaitan dengan adanya temuan hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dimana dalam laporan tersebut mencuat terjadinya kerugian Negara senilai Rp 60,04 Miliar.

Masa aksi dalam tuntutannya meminta kepada pihak PT Petrochina untuk melakukan transparansi, evaluasi dalam perekrutan tenaga kerja serta mengungkap adanya dugaan korupsi.

Tak hanya itu, massa juga menyoroti jalur pipa minyak dan gas yang dinilai mengancam keselamatan warga. Mereka meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan untuk memastikan industri migas di Tanjab Timur tidak lagi menjadi ladang eksploitasi yang merugikan rakyat.

Kami hadir di sini bukan untuk mencari popularitas, tetapi untuk kepentingan masyarakat Tanjab Timur! Jika tuntutan kami tidak diakomodir, maka langit Petrochina akan membara!” teriak Edy Saripudin, orator aksi, di tengah sorakan massa.

Salah satu sorotan utama dalam aksi ini adalah instalasi pipa minyak dan gas yang terbentang di atas tanah dan melintasi permukiman warga. Massa menilai, kondisi ini tidak hanya melanggar regulasi, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat. 

“Pipa-pipa ini membentang melintasi desa dan area publik. Jika terjadi kebocoran atau ledakan, siapa yang bertanggung jawab? Apakah Petrochina peduli dengan nyawa masyarakat?” kata Edy.

Mereka menuntut agar pemasangan jalur pipa minyak dan gas dikaji ulang sesuai dengan Permen ESDM No 32 Tahun 2021, yang mengatur tentang standar keselamatan jalur distribusi migas.

“Kami tidak ingin tragedi ledakan pipa minyak terjadi di Tanjab Timur! Petrochina harus segera menyesuaikan instalasi dengan standar yang berlaku sebelum terjadi bencana,” tegasnya.

Massa juga menyerukan pemeriksaan terhadap PT Petrochina terkait dugaan korupsi sebesar Rp 60,04 miliar yang ditemukan dalam audit BPK RI.

Mereka menuntut Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki kemungkinan adanya kongkalikong antara pihak perusahaan dengan oknum pejabat yang ikut bermain dalam kasus ini.

“Prabowo harus tegas! Kami butuh pemerintah yang berpihak pada rakyat, bukan membiarkan korporasi asing terus merampok sumber daya alam kita tanpa transparansi!” teriak massa.

Situasi sempat memanas ketika massa membakar ban bekas, memicu ketegangan dengan aparat kepolisian yang berjaga. Saling dorong antara demonstran dan aparat pun tak terhindarkan.

Namun, Kapolres Tanjab Timur, AKBP M Kuswicaksono, turun tangan untuk menenangkan situasi. Setelah suasana kondusif, aksi dilanjutkan dengan pembacaan fakta integritas, yang mereka minta untuk ditandatangani oleh perwakilan PT Petrochina.

Namun, pihak perusahaan menolak menandatangani dengan alasan perlu pembahasan lebih lanjut bersama Pemkab Tanjab Timur.

Massa mengajukan sembilan tuntutan, yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, DPR RI, serta Petrochina,

Berikut tuntutannya :

Meminta Bapak Presiden Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto dan DPR RI Segera :

1. Mendesak Kapolri Periksa dan Penjarakan Pihak Petrochina Ujung Jabung Ltd Yang Terlibat Korupsi 60,04 Miliyar Temuan BPK RI.
2. Bentuk Panitia Khusus untuk menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dan kejahatan lingkungan yang dilaksanakan oleh petrochina ujung jabung ltd.
3. Mendesak Petrochina ujung jabung Ltd Evaluasi Tenaga Kerja ltd dan mempriotaskan tenaga kerja lokal (25 Persen Tenaga Lokal.
4. Mendesak PetroChina Ujung Jabung Ltd mendistribusikan Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaaan sebesar 6 persen berdasar Perda 13 Tahun 2023 Tanjab Timur.
5. Mendesak PetroChina Ujung Jabung ltd berkontribusi dalam menciptakan Tenaga Ahli lokal dibidang pengelolaan Minyak dan gas Bumi.
6. Mendesak Petrochina ujung Ltd untuk melestarikan lingkungan akibat dari tambang minyak bumi dibumi Tanjab Timur.
7. Mendesak petrochina ujung jabung Ltd mengkaji ulang intalasi pipa minyak dan gas bumi yang berada didarat dan melalui sungai, danau,rawa sesuai Permen ESDM No 32 Tahun 2021.
8. Mendesak PetroChina Ujung Jabung ltd mengkaji ulang instalasi pipa minyak dan gas bumi yang berada dipermukaan tanah sesuai dengan peraturan pemerintah.
9. Mendesak pemerintah transparasi dalam penyaluran dana bagi hasil minyak dan gas bumi PetroChina Ujung Jabung Ltd

Dilajutnya, “Kami tidak akan diam! Jika Petrochina dan pemerintah tidak memberikan jawaban dalam waktu dekat, kami akan kembali dengan massa yang lebih besar. Ini adalah perjuangan untuk rakyat Tanjab Timur!” pungkas Edy Saripudin. (*)

Sri Rahayu, M.Pd Terpilih Aklamasi, Mengokohkan Peran Perempuan Muda Fatayat NU Jambi Periode 2025 - 2030

Sri Rahayu, M.Pd Ketua PW Fatayat NU Jambi 

Merdekapost.com | Kerinci - Konferensi Wilayah II Pengurus Wilayah (PW) Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Provinsi Jambi yang dilaksanakan di Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci pada Kamis, 4 Januari 2025, resmi menetapkan Sri Rahayu, M.Pd sebagai Ketua PW Fatayat NU Provinsi Jambi masa khidmat 2025-2030.

Dengan tema "Menguatkan Organisasi, Memberdayakan Kader untuk Perempuan Jambi Lebih Progresif", konferensi ini menjadi momen penting untuk mempererat solidaritas dan memperkuat peran perempuan muda NU di Jambi. Acara ini turut dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya Ketua Umum PP Fatayat NU, Bendahara Umum PP Fatayat NU, Ketua Fatayat NU Sumatera Barat Betri Murdiana, Pj Bupati Kerinci, Rektor IAIN Kerinci Dr. Asaari, M.Ag, serta perwakilan organisasi kepemudaan seperti GP Ansor, PMII, IPPNU, HMI, IMM, dan seluruh pengurus PC Fatayat NU se-Provinsi Jambi.

Sidang pleno berlangsung khidmat hingga seluruh Ketua Pimpinan Cabang Fatayat NU se-Jambi bersepakat menetapkan Sri Rahayu, M.Pd sebagai ketua terpilih secara aklamasi.

Dalam sambutannya, Sri Rahayu, M.Pd menegaskan pentingnya kerja sama dan penguatan organisasi untuk menciptakan kader-kader perempuan yang progresif dan mandiri. "Fatayat NU Jambi harus menjadi organisasi yang mampu mencetak kader-kader perempuan yang mampu merebut peluang di ruang publik dan bersinergi dengan berbagai pihak," ujarnya.

Ia juga menekankan misi organisasi, yakni "Mengokohkan organisasi, memberdayakan kader untuk perempuan Jambi yang progresif."

Ketua PP Fatayat NU, Hj. Margaret Aliyatul Maimunah, M.SS., M.Si, mengapresiasi perkembangan Fatayat NU, yang kini memiliki 37 cabang di seluruh Indonesia hingga ke luar negeri, seperti Arab Saudi dan Korea. Ia optimis di bawah kepemimpinan Sri Rahayu, Fatayat NU Jambi akan semakin maju dan berkontribusi nyata bagi perempuan Jambi.

Konferensi ini menjadi tonggak penting bagi Fatayat NU Jambi untuk memperkuat peran perempuan muda NU dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.(*)

Peserta Paduan Suara MTQ Ke-53 Tingkat Provinsi Jambi di Kerinci Keluhkan Ketidaksesuaian Pencairan Honor

Peserta Paduan Suara Mars MTQ Provinsi Jambi ke 53

Merdekapost.com | Kerinci – Peserta paduan suara yang tampil dalam acara Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-53 Tingkat Provinsi Jambi yang berlokasi di Dermaga Danau Kerinci Kabupaten Kerinci mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap ketidaksesuaian tanda terima uang saku yang diterima. Meskipun telah menjalani latihan intensif selama lebih dari satu bulan, tanda terima yang diberikan hanya mencatat kehadiran selama lima hari.

Menurut salah satu peserta, mereka merasa tidak dihargai atas usaha yang telah dilakukan dalam persiapan dan penampilan mereka.

“Kami telah berlatih setiap hari selama lebih dari satu bulan, tetapi tanda terima uang saku yang diberikan hanya untuk lima hari. Ini sangat tidak adil,” ujar salah satu peserta yang tidak ingin disebutkan namanya.

Selain ketidaksesuaian tersebut, para peserta juga mengeluhkan kesulitan dalam proses pencairan uang saku. Menurut mereka, prosedur yang rumit membuat pencairan uang saku menjadi terhambat, bahkan beberapa di antaranya belum menerima uang saku mereka hingga saat ini.

Para peserta berharap pihak penyelenggara MTQ dapat segera menindaklanjuti permasalahan ini dan memberikan solusi yang adil serta transparan.

“Kami berharap ke depannya pihak penyelenggara dapat lebih memperhatikan kesejahteraan peserta, agar kami dapat fokus berlatih dan memberikan penampilan terbaik tanpa harus memikirkan hal-hal seperti ini,” tambahnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak penyelenggara MTQ ke-53 Tingkat Provinsi Jambi belum memberikan tanggapan resmi terkait keluhan ini. (*)

RKDD Desa Sungai Udang Berkolaborasi dengan Forum Film Merangin Adakan Pelatihan Fotografi dan Videografi dalam Program Kemendes PDTT

 

Pelatihan Fotografi dan Videografi Desa Sungai Udang

Merdekapost.com | Merangin, - Dalam rangka mendukung program pemberdayaan digital dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa), Ruang Komunitas Digital Desa (RKDD) Sungai Udang bekerja sama dengan Forum Film Merangin sukses menggelar pelatihan fotografi dan videografi. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan digital masyarakat desa, khususnya dalam memanfaatkan media visual untuk berbagai keperluan. (4/9/24)

Pelatihan yang  melibatkan peserta dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk pemuda, pelaku usaha kecil, dan pegiat komunitas lokal. Dengan dukungan penuh dari Kemendes PDTT, pelatihan ini menekankan pentingnya penguasaan teknologi digital di era modern, terutama dalam bidang visual yang semakin berperan penting dalam pemasaran dan komunikasi.

Kader Digital Desa Sungai Udang, Ibu Lika, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata dari komitmen desa dalam memajukan SDM lokal melalui pelatihan yang relevan dengan kebutuhan zaman.

"Dengan kolaborasi bersama Forum Film Merangin, kami berharap masyarakat Desa Sungai Udang dapat mengembangkan kemampuan mereka dalam fotografi dan videografi, yang bisa dimanfaatkan baik untuk keperluan pribadi maupun usaha," jelasnya.

Selama pelatihan, para peserta mendapatkan materi mulai dari dasar-dasar fotografi dan videografi, pengenalan peralatan, teknik pengambilan gambar, hingga editing dan pengolahan video. Para instruktur dari Forum Film Merangin, yang sudah berpengalaman dalam industri kreatif, memberikan bimbingan intensif agar para peserta dapat memahami dan menerapkan ilmu yang diperoleh dengan baik.

Baca Juga : RKDD Desa Tambang Emas Gelar Pelatihan Pengembangan Website, Layanan Online dan TTE Kepala Desa Bersama Dinas Kominfo Kabupaten Merangin

Tak hanya itu, kegiatan ini juga dilengkapi dengan sesi diskusi tentang cara memanfaatkan keterampilan fotografi dan videografi untuk mendukung promosi produk lokal, dokumentasi kegiatan desa, serta menciptakan konten kreatif yang dapat meningkatkan citra desa di mata publik.

Sekdes Sungai Udang, Bapak Maryono, yang hadir dalam pembukaan pelatihan ini, mengapresiasi upaya RKDD Sungai Udang  dalam mengadakan program yang sangat bermanfaat bagi masyarakat.

"Ini adalah langkah nyata untuk mempersiapkan masyarakat desa dalam menghadapi tantangan digitalisasi. Kami berharap keterampilan yang diperoleh dalam pelatihan ini dapat terus dikembangkan dan memberikan dampak positif bagi kemajuan desa," ungkapnya.

Pelatihan ini diakhiri dengan sesi praktik lapangan, di mana para peserta secara langsung menerapkan teknik-teknik yang telah dipelajari. Hasil karya mereka kemudian dipresentasikan dalam sebuah acara pameran yang dihadiri oleh warga desa serta tokoh masyarakat setempat.

Dengan suksesnya pelatihan ini, RKDD Sungai Udang berharap dapat terus mengadakan kegiatan serupa di masa mendatang, guna memperkuat kapasitas digital masyarakat desa dan mendukung program-program Kemendesa yang berfokus pada pembangunan dan pemberdayaan desa. (rdp)