Kades Desa Baru Jangkat Timur Resmi Dilaporkan ke Kejati Jambi, Mahasiswa Merangin Soroti Lemahnya Kinerja Inspektorat

Kades Desa Baru Jangkat Timur Dilaporkan ke Kejati Jambi

Merdekapost.com | Jambi, Dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta indikasi mark up dana desa di Desa Baru, Kecamatan Jangkat Timur, Kabupaten Merangin, kini resmi dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi oleh seorang mahasiswa asal Merangin, Provinsi Jambi. (14/10/2025).

Laporan tersebut disampaikan pada Senin (14/10/2025) sekitar pukul 14.13 WIB, dengan tanda terima resmi dari PTSP Kejati Jambi bernomor BAP/01/X/2025. Dalam laporan itu, mahasiswa tersebut menyoroti dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan desa yang diduga terjadi sejak 2019 hingga 2025.

Pelapor meminta Kejati Jambi untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi dan berkoordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Merangin serta BPK guna melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana desa di Desa Baru. Ia juga menyatakan keheranannya terhadap kinerja Inspektorat Merangin yang dinilai belum mengambil langkah tegas meski aduan masyarakat sudah berulang kali disampaikan.

“Kami heran kenapa Inspektorat seolah diam. Laporan dan keluhan masyarakat sudah sering muncul. Jika tidak ada tindakan nyata, publik berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi,” ujarnya.

Baca Juga : Diduga Terjadi KKN, Kejati Jambi Selidiki Mark Up Dana Desa Baru di Jangkat Timur

Mahasiswa tersebut juga menegaskan keprihatinannya apabila dugaan penyimpangan dibiarkan tanpa penanganan serius. Ia mengancam akan melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Agung (Kejagung) apabila Kejati Jambi dan Inspektorat tidak mengusutnya secara tuntas.

“Kalau Kejati Jambi dan Inspektorat tidak memproses secara serius, kami akan melaporkan langsung ke Kejagung. Ini harus jadi pelajaran—jangan sampai penyalahgunaan dana desa dibiarkan; harus ada efek jera bagi pelakunya,” tegasnya.

Ia menambahkan, laporan ini merupakan bentuk keprihatinan mahasiswa Merangin terhadap maraknya praktik KKN di tingkat desa, sekaligus dorongan agar pengelolaan dana publik dilakukan dengan transparan dan akuntabel, demi memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, Kejati Jambi telah memberikan tanda terima resmi dan menyatakan laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur. Pihak Inspektorat Kabupaten Merangin dan Kejati Jambi belum memberikan komentar resmi terkait laporan tersebut. (*)

DPP Gerindra Janji Evaluasi Kader Arogan, Usai Aksi Jilid II APMM Jambi

Aksi Jilid II APMM Jambi di Depan DPP Gerindra

Merdekapost.com | Jakarta – Aliansi Pemuda Mahasiswa Merangin (APMM) Jambi kembali menggelar Aksi Jilid II di depan Kantor DPP Partai Gerindra di Jakarta, Jumat (08/10/2025)

Dalam aksinya, massa menuntut pertanggungjawaban dan pemecatan terhadap salah satu kader Partai Gerindra yang menjabat sebagai Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Merangin, karena diduga bersikap arogan terhadap pejabat pemerintah daerah.

Tuntutan ini berawal dari insiden pada 12 Agustus 2025 lalu, saat rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 di Gedung DPRD Kabupaten Merangin mendadak terhenti.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, oknum Wakil Ketua II DPRD Merangin tersebut diduga mengancam salah satu anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Merangin dengan nada tinggi dan kata-kata kasar.

“Wakil rakyat dari kader Partai Gerindra ini malah menunjuk salah satu anggota TAPD Merangin dengan nada tinggi sambil mengancam, ‘Jon, kupecahkan kepalamu, Jon!’,” ujar Iqbal Dinata, Koordinator Aksi APMM Jambi, dalam orasinya.

Iqbal menjelaskan, ancaman itu ditujukan kepada Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Merangin yang hadir dalam rapat resmi tersebut.

Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya menciderai martabat lembaga DPRD, tetapi juga melukai kepercayaan masyarakat terhadap wakilnya di parlemen.

Dalam aksi di depan kantor pusat Gerindra itu, APMM Jambi menyerukan agar Ketua Umum DPP Partai Gerindra sekaligus Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan Ketua Harian DPP Gerindra, Bapak Sufmi Dasco Ahmad, segera menonaktifkan dan mencopot kader tersebut.

“Kami meminta DPP Gerindra bersikap tegas. Jangan biarkan kader arogan mencoreng nama besar partai. Kalau tidak ada tindakan, kami siap turun dengan massa yang lebih besar,” tegas Iqbal.

Iqbal yang juga mantan Presiden Mahasiswa UIN STS Jambi menegaskan, APMM akan terus mengawal kasus ini hingga ada keputusan resmi dari DPP Partai Gerindra.

Dari hasil aksi tersebut, perwakilan APMM diterima oleh pihak DPP Partai Gerindra. Dalam pertemuan itu, DPP berjanji akan mengevaluasi dan menindaklanjuti laporan APMM sesuai mekanisme partai.

“Kami sudah menyampaikan langsung kepada perwakilan DPP. Mereka berjanji akan menelusuri dan mengevaluasi kader yang bersangkutan,” kata Iqbal usai audiensi.

APMM menegaskan, gerakan ini bukan bentuk kebencian terhadap partai, melainkan dorongan moral agar Partai Gerindra tetap menjadi partai besar yang berpihak kepada rakyat.

“Aksi Jilid II ini adalah bentuk cinta kami terhadap tanah kelahiran Merangin dan harapan agar wakil rakyat bisa menjadi teladan, bukan menebar ancaman,” pungkas Iqbal. (*)

 

MAPABA PMII Rayon FTIK IAIN Kerinci Sukses Digelar

Foto Bersama Anggota Baru PMII.(mpc)

Merdekapost.com | Kerinci - Kegiatan Masa Penerimaan Anggota Baru (MAPABA) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kerinci-Sungai Penuh Rayon Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Kerinci resmi dan sukses digelar pada 4–5 Oktober 2025 di Islamic Center Kabupaten Kerinci. (05/10/2025)

Dengan mengusung tema “Merajut Solidaritas, Menguatkan Pergerakan”, kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai dasar ke-PMII-an kepada para calon kader baru serta mempererat semangat persaudaraan antar mahasiswa dalam bingkai pergerakan Islam yang moderat dan inklusif.

Selama dua hari pelaksanaan, para peserta mendapatkan berbagai materi tentang ke-PMII-an, keislaman, keindonesiaan, dan kepemimpinan. Kegiatan juga diisi dengan sesi diskusi, dinamika kelompok, dan refleksi malam yang menumbuhkan rasa solidaritas dan semangat perjuangan.

Ketua Panitia, Aidil Fikra, mengungkapkan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan ini dengan sukses.

Baca Juga: Sangat Menginspirasi! Wisuda Bareng, Kakak Adik Asal Jambi Raih Gelar Doktor dan Peringkat 1 Terbaik UM

“Alhamdulillah, kegiatan MAPABA tahun ini berjalan lancar dan penuh semangat. Kami berterima kasih kepada seluruh panitia dan pihak yang telah membantu terlaksananya acara ini. Harapan kami, kader baru dapat memahami nilai dasar PMII dan terus berproses menjadi insan yang kritis, berakhlak, serta peduli terhadap lingkungan sosialnya,” ujar Aidil.

Sementara itu, Ketua Rayon FTIK IAIN Kerinci, Olga Saputra, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal untuk melahirkan kader-kader yang siap berjuang dalam bingkai pergerakan.

“MAPABA bukan hanya sekadar kegiatan seremonial, tetapi merupakan gerbang awal bagi mahasiswa untuk mengenal jati diri pergerakan. Mari kita rajut solidaritas antar kader dan bersama-sama menguatkan barisan pergerakan PMII di Kerinci-Sungai Penuh,” ungkap Olga.

Dengan selesainya kegiatan ini, puluhan peserta resmi menjadi bagian dari keluarga besar PMII Rayon FTIK IAIN Kerinci. Mereka diharapkan mampu membawa semangat dzikir, fikir, dan amal sholeh dalam setiap langkah perjuangan di kampus maupun di tengah masyarakat. (rdp)

APMM Jambi Gelar Aksi di DPP Gerindra, Desak Pemecatan Wakil Ketua II DPRD Merangin

Pemuda dan Mahasiswa Merangin Kepung DPP Gerindra, Tuntut Copot Kader Arogan

Merdekapost.com | Jakarta - Aliansi Pemuda Mahasiswa Merangin (APMM) Jambi mengelar Aksi Di Depan DPP Partai Gerindra menuntut pertanggungjawaban serta pemecatan salah satu kader Gerindra yang menjabat sebagai Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Merangin.

Tuntutan ini muncul menyusul insiden yang terjadi pada 12 Agustus 2025 lalu, saat rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) tahun 2026 di Gedung DPRD Kabupaten Merangin tiba-tiba terhenti.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Wakil Ketua II DPRD Merangin dari Fraksi Gerindra disebut-sebut menunjukkan sikap arogan dan mengancam salah satu anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Merangin.

“Wakil rakyat dari kader Partai Gerindra ini malah menunjuk salah satu anggota TAPD Merangin dengan nada tinggi sambil mengancam, ‘Jon, kupecahkan kepalak kau, Jon!’,” ujar Iqbal Dinata. Jumat (03-10-2025)

Koordinator Aksi APMM Jambi. “Sambil menunjuk ke anggota TAPD Merangin yang juga sebagai Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Merangin.”

Baca Juga: Polisi Tangkap 3 Nenek-nenek Pelaku 'Nyopet' di Toko Bawang

Sikap arogan ini memicu kemarahan publik. Iqbal menambahkan bahwa seorang wakil rakyat seharusnya menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, bukan malah menunjukkan sikap yang tidak terpuji. Kejadian ini membuat para pemuda dan mahasiswa Merangin sangat kecewa.

Iqbal Dinata, yang merupakan putra daerah Merangin sekaligus mantan Presiden Mahasiswa UIN STS Jambi, menegaskan bahwa APMM menantang Ketua Umum DPP Partai Gerindra yang juga Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, serta Ketua Harian DPP Gerindra, Bapak Sufmi Dasco Ahmad, untuk segera menonaktifkan dan mencopot kader tersebut. Dan Aksi Mengelar Aksi Jilid II Dengan Masa Yang Lebih Berlipat Lipat Ganda.Menurut Iqbal, tindakan ini penting sebagai bentuk penegasan bahwa Partai Gerindra tidak mentolerir sikap arogan kadernya terhadap rakyat. (*)

Kemenkop UKM Umumkan Hasil Seleksi Administrasi PMO Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Pengumuman Hasil Seleksi Adiministrasi PMO

Merdekapost.com | Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia (Kemenkop) resmi mengumumkan hasil seleksi administrasi untuk posisi Project Management Officer (PMO) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). 

Melansir akun Instagram resmi @kemenkop, Pengumuman ini dapat diakses melalui laman resmi Kemenkop di: https://kop.go.id/read/pengumuman-hasil-seleksi-administrasi-pmo atau dengan memindai QR code yang tertera pada pengumuman resmi. Selamat untuk Peserta yang Lolos Seleksi Administrasi Kemenkop menyampaikan selamat kepada seluruh peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi.

Tahap selanjutnya adalah tes yang akan dijadwalkan melalui Website Airlangga Assessment Center (AAC) di alamat: www.aac.unair.ac.id.

Jadwal Tes dan Persiapan Tes akan dilaksanakan pada: Selasa–Kamis, 16–18 September 2025 Peserta yang lolos seleksi diminta mempersiapkan: Identitas diri yang masih berlaku (KTP/SIM) Perlengkapan tes (Laptop dan HP) Koneksi internet yang stabil Informasi mengenai link Zoom untuk pelaksanaan tes akan diumumkan melalui website AAC: www.aac.unair.ac.id.

Program Project Management Officer (PMO) ini merupakan bagian dari upaya Kemenkop untuk memperkuat kapasitas kelembagaan koperasi desa/kelurahan di seluruh Indonesia. Melalui seleksi yang transparan, diharapkan akan lahir tenaga-tenaga profesional yang mampu mendukung pengembangan koperasi yang lebih mandiri dan modern.

PMO adalah posisi strategis yang akan membantu pelaksanaan pengawasan, tata kelola, dan monitoring pelaksanaan pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih.  Tujuannya agar program koperasi ini tidak hanya tumbuh secara kuantitas, tapi juga kuat secara manajemen, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat.  

PMO akan ditempatkan di setiap provinsi dan kabupaten, masing-masing dua orang. Dengan demikian, kebutuhan PMO untuk penempatan kabupaten sebanyak 1.104 orang. Sedangkan jumlah PMO di provinsi sebanyak 76 orang.  Masa kerja PMO hanya berlangsung 3 bulan, yakni Oktober-Desember 2025. PMO akan mendapat honor Rp 7 juta untuk penempatan di kabupaten dan Rp 8 juta penempatan provinsi. (rdp)

 

Ini Pesan Menkeu Sri Mulyani Setelah Rumahnya Dijarah Massa!

Jakarta, MP - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya angkat bicara usai kediamannya di kawasan Bintaro Sektor 3, Jakarta Selatan dijarah massa pada Minggu (31/8/2025) dini hari. 

Dalam pernyataannya di Instagram, Sri Mulyani menyampaikan rasa terima kasih atas doa dan dukungan publik, sekaligus menyerukan agar aspirasi masyarakat dapat disampaikan melalui cara-cara konstitusional, bukan dengan tindakan anarki.

"Sebagai pejabat negara saya disumpah untuk menjalankan UUD 1945 dan semua UU. Ini bukan ranah atau selera pribadi,"

"Apabila publik tidak puas dan hak konstitusi dilanggar UU - dapat dilakukan Judicial Review (sangat banyak) ke Mahkamah Konstitusi. Bila Pelaksanaan UU menyimpang dapat membawa perkara ke Pengadilan hingga ke Mahkamah Agung. Itu sistem demokrasi Indonesia yang beradab,"

"Mari kita jaga dan bangun Indonesia bersama, tidak dengan merusak, membakar, menjarah, memfitnah, pecah belah, kebencian, kesombongan, dan melukai dan mengkhianati perasaan publik,"

"Kami mohon maaf, pasti masih banyak sekali kekurangan. Bismillah, kami perbaiki menerus. Semoga Allah SWT memberkahi dan melindungi Indonesia. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia,"

(Adz/Sumer: Tribunnews)

Tiga Karya Lukisan Warga Binaan Lapas Kelas IIB Bangko Lolos Kurasi dan Tampil di Pameran "Temu Karya Perupa se-Provinsi Jambi"

Tiga Lukisan Binaan lapas IIB Bangko

Merdekapost.com | Merangin - Tiga karya lukisan hasil kreasi warga binaan Lapas Kelas IIB Bangko berhasil lolos proses kurasi dan ikut ambil bagian dalam ajang pameran seni rupa bertajuk “Temu Karya Perupa se-Provinsi Jambi” yang berlangsung di Taman Budaya Jambi pada tanggal 23 hingga 29 Juni 2025.

Pameran ini diikuti oleh 145 peserta dari berbagai kabupaten dan kota di seluruh Provinsi Jambi, menjadikannya salah satu ajang seni rupa terbesar di wilayah tersebut.

Dari tiga karya yang ditampilkan oleh warga binaan Lapas Bangko, masing-masing memiliki kekhasan dan karakter artistik yang kuat. Salah satunya menonjol dengan media kopi bubuk sebagai bahan utama, menghasilkan lukisan realis yang detail dan unik. Sementara dua karya lainnya menggunakan cat akrilik dengan pendekatan gaya surealis, mencerminkan imajinasi, ekspresi batin, dan pandangan filosofis dari para pembuatnya.

Kepala Lapas Kelas IIB Bangko, Heri, Amd.IP, SH, MH, menyampaikan rasa bangganya atas capaian ini. Menurutnya, partisipasi warga binaan dalam pameran ini merupakan bagian dari pembinaan positif yang mendorong pengembangan bakat dan kreativitas di dalam lapas.

“Ini adalah bentuk apresiasi terhadap seni yang dilakukan warga binaan. Kami terus memberikan ruang dan fasilitas agar mereka dapat mengekspresikan diri secara positif melalui karya seni. Partisipasi dalam ajang sebesar ini menunjukkan bahwa karya mereka diakui secara luas,” ungkap Kalapas Heri.

Pameran “Temu Karya Perupa” menjadi wadah pertemuan para seniman lintas latar belakang, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan. Diharapkan, kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang apresiasi seni, tetapi juga membangun harapan baru bagi para warga binaan dalam proses pembinaan dan reintegrasi sosial. (*)

Dugaan Pungli di Jembatan Kelok Sago, Kapolsek Batang Merangin Langsung Turun Ke Lokasi

Kapolsek Batang Merangin Siap Tindak Tegas Pungli di Jembatan Kelok Sago. (doc/ilustrasi)

KERINCI – Kepolisian Sektor Batang Merangin bergerak cepat menyikapi dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang terjadi di kawasan wisata Jembatan Kelok Sago, Desa Batang Merangin, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci.

Sorotan tajam datang dari kalangan mahasiswa, khususnya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Kerinci, yang menilai praktik tersebut mencoreng citra destinasi wisata unggulan di daerah itu.

Kapolsek Batang Merangin, IPTU Ahmad Muslikan, menegaskan pihaknya telah mengambil langkah persuasif dan preventif terhadap dugaan pungli tersebut. Melalui personel Pos Pelayanan Operasi Ketupat Batang Merangin, sejumlah warga yang diduga terlibat—termasuk Ketua Pemuda setempat bernama Juni dan beberapa anggotanya—telah dibawa ke pos untuk dibina dan diberi peringatan keras.

“Sudah kami beri imbauan dan peringatan. Ketua Pemuda atas nama Juni dan anggotanya telah kami bawa ke Posyan Ops Ketupat untuk pembinaan. Jika praktik pungli ini kembali terjadi, kami tidak akan segan mengambil tindakan tegas. Saat ini, aktivitas pungli tersebut sudah tidak lagi ditemukan di lokasi,” tegas Kapolsek, Minggu (6/4/2025).

Jembatan Kelok Sago kini menjadi ikon baru Kabupaten Kerinci. Selain berfungsi sebagai jalur penghubung strategis yang memperpendek waktu tempuh dari Muara Emat ke pusat Kerinci, jembatan ini juga menyuguhkan panorama alam yang memikat wisatawan (ist)

Keresahan publik sebelumnya mencuat setelah IMM Kerinci mengkritik keras adanya pungutan tak resmi kepada para pengunjung jembatan yang dibangun dengan anggaran mencapai Rp150 miliar itu. IMM menilai, ulah oknum yang menjadikan area tersebut sebagai sumber pendapatan pribadi, sangat merugikan masyarakat dan pariwisata daerah.

Rizki Afdol, Kepala Bidang Hikmah Pimpinan Cabang IMM Kerinci, menyatakan bahwa pungutan dengan dalih sukarela, keamanan, parkir, maupun kebersihan tetap tergolong sebagai pungli terselubung yang melanggar hukum.

“Ini jelas pungli. Meski dalihnya seikhlasnya, tetap tidak bisa dibenarkan karena ini adalah fasilitas publik, aset negara. Mereka tidak memiliki legalitas resmi untuk menarik biaya dari pengunjung. Itu melanggar hukum dan bisa dikenai sanksi pidana,” tegas Rizki.

Ia juga mengajak masyarakat untuk menolak segala bentuk pungutan ilegal serta mendesak aparat penegak hukum untuk turun langsung menangani persoalan ini.

“Jangan ada masyarakat yang membayar. Kami mendesak pihak kepolisian, baik Polres maupun Polda, segera turun tangan. Praktik semacam ini mencoreng citra pariwisata dan merusak kepercayaan publik terhadap pembangunan,” tambahnya.

Jembatan Kelok Sago. (doc/ist)

Jembatan Kelok Sago kini menjadi ikon baru Kabupaten Kerinci. Selain berfungsi sebagai jalur penghubung strategis yang memperpendek waktu tempuh dari Muara Emat ke pusat Kerinci, jembatan ini juga menyuguhkan panorama alam yang memikat wisatawan. Namun, praktik pungli dikhawatirkan menghambat pengembangan kawasan wisata berbasis infrastruktur.

Rizki menutup pernyataannya dengan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga fasilitas publik demi kemajuan daerah.

“Jangan sampai infrastruktur sebesar ini yang dibangun dengan uang rakyat justru dimanfaatkan secara ilegal oleh segelintir orang. Mari kita jaga bersama,” pungkasnya.

Masyarakat Desa Pentagen Laksanakan Tradisi Menjalang Pemimpin di Hari Lebaran Ketiga 1446 H

 

Masyarakat Desa Pentagen Laksanakan Tradisi Menjalang Pemimpin di Hari Lebaran Ketiga 1446 H

Merdekapot.com | Kerinci - Dalam suasana penuh kebersamaan dan tradisi yang telah diwariskan turun-temurun, masyarakat Desa Pentagen melaksanakan tradisi Menjalang Pemimpin pada hari ketiga Idul Fitri 1446 H. Acara ini menjadi momen yang sangat dinantikan oleh warga setempat sebagai bentuk penghormatan kepada pemimpin desa serta sebagai ajang silaturahmi antarwarga. (02/04/2025)

Tradisi ini diawali dengan keliling kampung oleh masyarakat dan pemimpin desa.

Setelah prosesi keliling kampung selesai, seluruh warga berkumpul di halaman Gedung Serbaguna Desa Pentagen untuk menyaksikan penampilan pendekar pencak silat asli dari Desa Pentagen. Atraksi pencak silat ini menjadi bagian penting dari tradisi, menunjukkan warisan budaya yang masih tetap lestari hingga saat ini. Pertunjukan ini juga disaksikan langsung oleh pemimpin desa dan menjadi kebanggaan bagi masyarakat setempat.

Setelah penampilan pencak silat, seluruh masyarakat memasuki Gedung Serbaguna untuk mendengarkan sambutan dan nasehat dari pemimpin desa. Dalam kesempatan tersebut, pemimpin desa menyampaikan pesan-pesan moral, kebersamaan, serta harapan untuk kemajuan Desa Pentagen ke depannya.

Sebagai bagian dari acara, masyarakat juga melakukan donasi untuk pembangunan Masjid Taqwa Pendung Talang Genting. Acara ini dipandu oleh Saudara Ahmadi, S.Sos., yang bertindak sebagai protokol, sementara panitia pelaksana berasal dari Karang Taruna Desa Pentagen. Pegawai Masjid Taqwa menyampaikan rasa terima kasih atas partisipasi warga, baik yang berdomisili di Desa Pentagen maupun yang berada di perantauan, atas kontribusi mereka dalam pembangunan masjid.

Di penghujung acara, panitia pelaksana menyampaikan ucapan terima kasih serta permohonan maaf kepada masyarakat dan pemimpin desa jika terdapat kesalahan selama kegiatan berlangsung.

Bagi masyarakat yang ingin turut serta dalam donasi pembangunan Masjid Taqwa, dapat menyalurkan bantuannya melalui rekening berikut:

Nomor Rekening: 5555-01-029591-53-9

Atas Nama: Masjid Taqwa Pendung Talang Genting

Semoga acara ini semakin mempererat persaudaraan antarwarga dan membawa keberkahan bagi Desa Pentagen. Selamat Idul Fitri 1446 H, mohon maaf lahir dan batin! (rdp)

Pemerintah Tunda Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024, Menuai Polemik dan Kekecewaan

Elva Novianti, Ketua Umum Bangun Bangsa Muda (BBM) 

Merdekapost.com | Jakarta, Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengumumkan penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024. Keputusan ini diambil sebagai langkah penyesuaian anggaran dan upaya menyeragamkan waktu pengangkatan ASN secara nasional. (12/03/2025)

Menteri PAN-RB menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memastikan tata kelola ASN yang lebih optimal, serta menghindari ketimpangan dalam distribusi pegawai di berbagai instansi. "Kami ingin memastikan bahwa proses pengangkatan ini berjalan dengan tertib dan sesuai dengan kebutuhan birokrasi yang efisien," ujar Menteri PAN-RB dalam konferensi pers.

Namun, keputusan ini mendapat kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin. Ia menilai penundaan tersebut tidak memiliki alasan yang kuat jika secara administratif telah rampung dan instansi terkait telah siap menggaji pegawai baru. “Jika proses administrasi hampir selesai dan instansi sudah siap, maka pengangkatan sebaiknya tetap dilakukan secara bertahap sesuai jadwal awal,” tegasnya.

1,3 Juta Calon ASN Jadi Korban Ketidakpastian

Keputusan pemerintah ini berdampak langsung pada 179 ribu CPNS dan 1,2 juta PPPK yang telah dinyatakan lulus seleksi. Mereka kini menghadapi ketidakpastian masa depan akibat kebijakan yang dinilai tidak adaptif dan minim mitigasi.

“Pemerintah seolah menutup mata dan telinga terhadap nasib jutaan calon ASN yang telah melalui proses seleksi ketat. Ini bukan sekadar penundaan, tapi bentuk pengingkaran komitmen,” ungkap Elva Novianti, Ketua Umum Bangun Bangsa Muda (BBM).

Menurutnya, aksi #SaveCASN yang mulai menggema di media sosial adalah bentuk protes atas kebijakan yang dianggap tidak adil. Beberapa alasan utama yang dikemukakan para calon ASN antara lain:

Kehilangan pekerjaan: Banyak calon ASN telah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya karena telah dinyatakan lulus seleksi.

Ketidakpastian masa depan: Penundaan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa keputusan bisa berubah sewaktu-waktu, termasuk kemungkinan hasil kelulusan yang tidak dihormati.

Kerugian finansial: Biaya yang telah dikeluarkan untuk mengikuti seleksi, mulai dari transportasi hingga administrasi, menjadi beban tambahan akibat ketidakpastian ini.

Kebijakan Bertentangan dengan UU ASN

Keputusan penundaan ini juga dinilai bertentangan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang mengatur bahwa pengangkatan ASN dapat dilakukan secara mandiri dan bertahap oleh instansi yang bersangkutan. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa pemerintah tidak memiliki strategi mitigasi sebelum menerapkan kebijakan tersebut.

Tuntutan: Segera Laksanakan Pengangkatan ASN Sesuai Jadwal Awal

BBM sebagai organisasi kepemudaan menekankan pentingnya pengangkatan ASN sesuai jadwal awal demi mendukung komitmen pemerintah dalam Astacita No. 7 (Pemberantasan Kemiskinan) dan No. 11 (Peluang Kerja yang Luas dan Berkeadilan).

“Kami mendesak pemerintah untuk tidak mengabaikan nasib para calon ASN. Penundaan ini harus segera dievaluasi, dan pengangkatan ASN harus dilakukan sesuai jadwal demi kepastian hukum dan keadilan sosial,” pungkas Elva Novianti.

Sementara itu, aksi protes dari para calon ASN terus berlangsung, baik di media sosial maupun dalam bentuk audiensi ke berbagai lembaga terkait. Ketidakpastian ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menegakkan aturan yang telah ditetapkan.

Apakah pemerintah akan mendengar aspirasi para calon ASN, atau tetap bergeming dengan kebijakan yang dinilai sepihak?. (rdp)

Kemenag Buka Pendaftaran Bantuan Masjid dan Musala 2025, Begini Caranya

Jakarta, Merdekapost — Kementerian Agama (Kemenag) membuka bantuan pembangunan dan rehabilitasi masjid/musala dan rintisan masjid/musala ramah tahun 2025, termasuk masjid ramah lingkungan. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Abu Rokhmad mengatakan, bantuan ini merupakan salah satu prioritas nasional dalam mendukung pengelolaan masjid dan musala yang lebih baik.

“Perawatan rumah ibadah menjadi program prioritas presiden dan wakil presiden. Bantuan ini diharapkan tidak hanya membantu pembangunan fisik dan sarana prasarana masjid dan musala, tetapi juga memperkuat fungsinya sebagai pusat kegiatan keagamaan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya di Jakarta, Kamis (6/3/25).

Dikatakan Abu, bantuan ini juga mengafirmasi arahan Menteri Agama terkait eco-theology sebagai implementasi spirit Deklarasi Istiqlal, yakni dengan bantuan operasional rintisan masjid ramah lingkungan. “Kami minta masjid dan musala menanam pohon dan memperbaiki sanitasinya,” tambah Abu.

Abu menjelaskan, tahun ini, Kemenag menyediakan bantuan dengan empat kategori nominal, yaitu Rp50 juta untuk pembangunan atau rehabilitasi masjid, Rp35 juta untuk pembangunan atau rehabilitasi musala, Rp15 juta untuk operasional rintisan masjid ramah, dan Rp10 juta untuk operasional rintisan musala ramah.

“Bantuan ini bersifat stimulan, artinya bukan untuk menanggung seluruh biaya pembangunan atau rehabilitasi, melainkan sebagai dorongan atau ajakan bagi jemaah dan masyarakat untuk ikut membangun dan meramahkan masjidnya,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Guru Besar UIN Walisongo Semarang itu menjelaskan, sejak 2024, Kemenag memperkenalkan konsep “Masjid Ramah”, yakni masjid dan musala yang mengedepankan nilai inklusivitas bagi anak, perempuan, penyandang disabilitas, serta lansia. Selain itu, konsep ini juga menekankan aspek keberlanjutan lingkungan, keragaman, serta keberpihakan pada kalangan duafa.

“Pada 2025, program ini tidak hanya melanjutkan skema yang sudah berjalan, tetapi juga memperkuat dukungan bagi pengelolaan masjid dan musala yang lebih profesional, transparan, dan berdampak luas bagi masyarakat sekitar,” ungkapnya.

Dihubungi terpisah, Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Kemenag, Arsad Hidayat mengatakan, untuk mendapatkan bantuan ini, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh masjid atau musala, yakni terdaftar di Sistem Informasi Masjid (SIMAS) Kemenag, memiliki rekening bank atas nama masjid atau musala; dan mengajukan proposal bantuan secara online melalui aplikasi PUSAKA atau laman https://simas.kemenag.go.id.

Arsad melanjutkan, pemohon melengkapi beberapa dokumen pendukung.

Dokumen pendukung yaitu:

- Surat rekomendasi dari Kemenag setempat (KUA Kecamatan, Kemenag kab/kota, atau Kanwil Kemenag provinsi);

- Fotokopi SK Pengurus;

- Rencana Anggaran Biaya (RAB);

- Foto kondisi bangunan;

- Fotokopi surat keterangan status tanah;

- Fotokopi buku rekening bank atas nama masjid/musala; dan

- Surat pernyataan kebenaran dokumen, bermaterai Rp10.000 yang ditandatangani ketua pengurus.

Jadwal Pendaftaran dan Proses Seleksi

Arsad menyebut, proses pengajuan bantuan ini dilakukan dalam beberapa tahap, sebagai berikut:

8-19 Maret – Penerimaan permohonan bantuan secara online

24 Maret – Penetapan calon penerima bantuan

25 Maret – Proses verifikasi hingga pencairan dana (bertahap)

Dikatakan Arsad, pengajuan bantuan ini dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi PUSAKA yang tersedia di Google Play Store dan App Store, atau melalui laman https://simas.kemenag.go.id.

“Bagi pengelola masjid dan musala yang membutuhkan referensi dokumen persyaratan, contohnya dapat dilihat di: bit.ly/Contoh-Dokumen-Persyaratan,” pungkasnya.(Adz/sumber: kemenag.go.id)

Sri Rahayu, M.Pd Terpilih Aklamasi, Mengokohkan Peran Perempuan Muda Fatayat NU Jambi Periode 2025 - 2030

Sri Rahayu, M.Pd Ketua PW Fatayat NU Jambi 

Merdekapost.com | Kerinci - Konferensi Wilayah II Pengurus Wilayah (PW) Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Provinsi Jambi yang dilaksanakan di Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci pada Kamis, 4 Januari 2025, resmi menetapkan Sri Rahayu, M.Pd sebagai Ketua PW Fatayat NU Provinsi Jambi masa khidmat 2025-2030.

Dengan tema "Menguatkan Organisasi, Memberdayakan Kader untuk Perempuan Jambi Lebih Progresif", konferensi ini menjadi momen penting untuk mempererat solidaritas dan memperkuat peran perempuan muda NU di Jambi. Acara ini turut dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya Ketua Umum PP Fatayat NU, Bendahara Umum PP Fatayat NU, Ketua Fatayat NU Sumatera Barat Betri Murdiana, Pj Bupati Kerinci, Rektor IAIN Kerinci Dr. Asaari, M.Ag, serta perwakilan organisasi kepemudaan seperti GP Ansor, PMII, IPPNU, HMI, IMM, dan seluruh pengurus PC Fatayat NU se-Provinsi Jambi.

Sidang pleno berlangsung khidmat hingga seluruh Ketua Pimpinan Cabang Fatayat NU se-Jambi bersepakat menetapkan Sri Rahayu, M.Pd sebagai ketua terpilih secara aklamasi.

Dalam sambutannya, Sri Rahayu, M.Pd menegaskan pentingnya kerja sama dan penguatan organisasi untuk menciptakan kader-kader perempuan yang progresif dan mandiri. "Fatayat NU Jambi harus menjadi organisasi yang mampu mencetak kader-kader perempuan yang mampu merebut peluang di ruang publik dan bersinergi dengan berbagai pihak," ujarnya.

Ia juga menekankan misi organisasi, yakni "Mengokohkan organisasi, memberdayakan kader untuk perempuan Jambi yang progresif."

Ketua PP Fatayat NU, Hj. Margaret Aliyatul Maimunah, M.SS., M.Si, mengapresiasi perkembangan Fatayat NU, yang kini memiliki 37 cabang di seluruh Indonesia hingga ke luar negeri, seperti Arab Saudi dan Korea. Ia optimis di bawah kepemimpinan Sri Rahayu, Fatayat NU Jambi akan semakin maju dan berkontribusi nyata bagi perempuan Jambi.

Konferensi ini menjadi tonggak penting bagi Fatayat NU Jambi untuk memperkuat peran perempuan muda NU dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.(*)

Konferwil PW Fatayat NU Provinsi Jambi ke-2 Sukses Digelar, Sri Rahayu Kembali Terpilih

Konferwil II Fatayat NU Provinsi Jambi

Merdekapost.com | Kerinci – Konferensi Wilayah (Konferwil) PW Fatayat NU Provinsi Jambi ke-2 berlangsung sukses di Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Dengan mengusung tema "Menguatkan Organisasi, Memberdayakan Kader untuk Perempuan Jambi Lebih Progresif", acara ini menjadi momentum penting dalam mempererat solidaritas perempuan muda Nahdlatul Ulama di Jambi. (04/01/25)

Ketua PW Fatayat NU Provinsi Jambi, Sri Rahayu, M.Pd, dalam sambutannya, menegaskan pentingnya kerja sama dan penguatan organisasi untuk menciptakan kader-kader perempuan yang progresif dan mandiri. Sementara itu, Ketua PP Fatayat NU, Hj. Margaret Aliyatul Maimunah, M.SS., M.Si, menyampaikan perkembangan luar biasa Fatayat NU di Indonesia yang kini telah memiliki 37 cabang, bahkan hingga di luar negeri seperti Arab Saudi dan Korea.

Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Ketua Fatayat NU Sumatera Barat Betri Murdiana, Pj Bupati Kerinci, Rektor IAIN Kerinci Dr. Asaari, M.Ag, serta perwakilan dari Polres Kerinci. Organisasi kepemudaan seperti GP Ansor, PMII, IPPNU, HMI, dan IMM Kerinci Sungai Penuh turut hadir bersama seluruh pengurus PC Fatayat se-Provinsi Jambi.

Penyerahan santunan ibu hamil dan anak stunting

Sebagai bentuk kepedulian sosial, Konferwil ini juga diisi dengan penyerahan santunan berupa paket untuk ibu hamil dan anak stunting. Kegiatan ini menjadi bukti nyata kontribusi Fatayat NU dalam memberdayakan perempuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhir acara, Sri Rahayu, M.Pd, terpilih kembali sebagai Ketua PW Fatayat NU Provinsi Jambi untuk periode 2025-2030. Keberlanjutan kepemimpinan ini diharapkan mampu membawa Fatayat NU Jambi semakin maju dan berkontribusi besar bagi perempuan di Provinsi Jambi.

Semangat progresif dan kolaborasi dalam Konferwil ini menjadi inspirasi bagi seluruh kader untuk terus berkiprah dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan kesejahteraan masyarakat.(rdp)

Prabowo Ketahui Hinaan Gus Miftah kepada Pedagang Es Teh, Tegur Melalui Mayor Teddy

Viral Gus Miftah Hina Pedagang Es Teh

Merdekapost.com | Nasional - Presiden Prabowo Subianto melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Teddy Indra Wijaya telah memberikan teguran resmi kepada Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan, Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah. Teguran ini terkait dengan pernyataan Gus Miftah yang dianggap menghina seorang pedagang es teh, Sunhaji, saat berdakwah di Magelang beberapa waktu lalu.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, dalam pernyataan videonya pada Rabu (4/12/2024), menyampaikan bahwa Presiden meminta Gus Miftah untuk segera meminta maaf secara langsung kepada Sunhaji.

"Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Sunhaji, yang sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin," ujar Hasan.

Hasan menambahkan bahwa Gus Miftah telah mendatangi Sunhaji di Desa Banyusari, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang, untuk meminta maaf secara langsung. Dalam video yang beredar, Sunhaji terlihat menerima permintaan maaf tersebut dengan baik.

"Kami berharap silaturahmi bisa kembali terjalin, keadaan kembali baik, dan hubungan kekeluargaan bisa tumbuh di antara mereka," tambah Hasan.

Sebelumnya, Gus Miftah telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas ucapannya yang dianggap merendahkan Sunhaji. Dia mengaku khilaf dan meminta maaf kepada masyarakat luas. Gus Miftah juga menjelaskan bahwa gaya berdakwahnya yang kerap diselingi candaan tidak dimaksudkan untuk menyakiti hati siapa pun.

"Saya meminta maaf atas kekhilafan saya yang mengeluarkan kalimat tidak pantas kepada tukang es teh yang sedang berjualan di lokasi dakwah. Saya juga ingin menemui langsung beliau untuk meminta maaf," ujarnya.

Gus Miftah juga mengakui telah mendapat teguran langsung dari Mayor Teddy Indra Wijaya. Teguran tersebut menjadi pengingat agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan pesan di depan publik.

Insiden ini diharapkan menjadi pelajaran bagi semua pihak, terutama tokoh publik, untuk lebih bijak dalam berucap dan menjaga perasaan masyarakat. (*)

Peserta Paduan Suara MTQ Ke-53 Tingkat Provinsi Jambi di Kerinci Keluhkan Ketidaksesuaian Pencairan Honor

Peserta Paduan Suara Mars MTQ Provinsi Jambi ke 53

Merdekapost.com | Kerinci – Peserta paduan suara yang tampil dalam acara Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-53 Tingkat Provinsi Jambi yang berlokasi di Dermaga Danau Kerinci Kabupaten Kerinci mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap ketidaksesuaian tanda terima uang saku yang diterima. Meskipun telah menjalani latihan intensif selama lebih dari satu bulan, tanda terima yang diberikan hanya mencatat kehadiran selama lima hari.

Menurut salah satu peserta, mereka merasa tidak dihargai atas usaha yang telah dilakukan dalam persiapan dan penampilan mereka.

“Kami telah berlatih setiap hari selama lebih dari satu bulan, tetapi tanda terima uang saku yang diberikan hanya untuk lima hari. Ini sangat tidak adil,” ujar salah satu peserta yang tidak ingin disebutkan namanya.

Selain ketidaksesuaian tersebut, para peserta juga mengeluhkan kesulitan dalam proses pencairan uang saku. Menurut mereka, prosedur yang rumit membuat pencairan uang saku menjadi terhambat, bahkan beberapa di antaranya belum menerima uang saku mereka hingga saat ini.

Para peserta berharap pihak penyelenggara MTQ dapat segera menindaklanjuti permasalahan ini dan memberikan solusi yang adil serta transparan.

“Kami berharap ke depannya pihak penyelenggara dapat lebih memperhatikan kesejahteraan peserta, agar kami dapat fokus berlatih dan memberikan penampilan terbaik tanpa harus memikirkan hal-hal seperti ini,” tambahnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak penyelenggara MTQ ke-53 Tingkat Provinsi Jambi belum memberikan tanggapan resmi terkait keluhan ini. (*)

PW Fatayat NU Provinsi Jambi Sukses Gelar Latihan Kader Lanjutan Se-Sumatera Selama 3 Hari

PW Fatayat NU Jambi Gelar LKL se-Sematera

Merdekapost.com | Jambi, Pimpinan Wilayah (PW) Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Provinsi Jambi berhasil menyelenggarakan kegiatan Latihan Kader Lanjutan (LKL) tingkat regional se-Sumatera selama tiga hari berturut-turut. Acara yang berlangsung dari tanggal 4 hingga 6 Oktober ini dihadiri oleh 42 peserta dari berbagai provinsi di Pulau Sumatera, dengan tujuan memperkuat kompetensi kader perempuan dalam menjalankan peran strategis di organisasi maupun di masyarakat.

Ketua PW Fatayat NU Jambi, Sri Rahayu, yang akrab di sapa Mbak Ayu, dalam sambutannya menyatakan rasa bangga atas terselenggaranya kegiatan ini dengan sukses.

"Latihan Kader Lanjutan ini adalah momentum penting bagi pengembangan kader Fatayat NU di seluruh Sumatera. Kami berharap para peserta bisa mengimplementasikan ilmu dan pengalaman yang didapat selama pelatihan untuk memperkuat peran mereka di organisasi serta memberikan dampak positif bagi masyarakat," ujarnya.

Selama tiga hari pelaksanaan, para peserta mengikuti berbagai sesi pelatihan yang meliputi penguatan kepemimpinan, pemahaman keagamaan yang moderat, serta pembekalan dalam isu-isu sosial dan pemberdayaan perempuan. Berbagai narasumber ahli dari kalangan akademisi, tokoh NU, dan aktivis perempuan turut hadir untuk memberikan materi.

Para peserta juga diberi kesempatan untuk berdiskusi dan bertukar pengalaman, yang memperkuat solidaritas antar kader Fatayat NU di seluruh Sumatera.

"Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan wawasan dan keterampilan, tetapi juga membangun jaringan yang kuat antar sesama kader," ujar salah satu peserta dari Provinsi Jambi.

Kegiatan yang diisi dengan Fasilitator Nasional yaitu ketua bidang organisasi dan pengkaderan Sahabat Dewi dan Ketua lembaga percepatan pengkaderan sahabat Alimul Muniroh.

Dalam sambutan sekaligus pembukaan nya Sahabat Dewi menyampaikan rasa bangga terhadap Fatayat NU Jambi yang hari ini sudah mengambil peran serta mengisi ruang² sosial kemasyarakatan, kader Fatayat NU Jambi berperan dan melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan terhadap masyarakat yang membutuhkan, dimanapun dan kapanpun,

Visi Fatayat NU adalah menguat bersama, maju bersama untuk perempuan Indonesia dan peradaban dunia. (rdp)

Panwascam Kecamatan Pamenang Barat Buka Penerimaan PTPS untuk Pilkada 2024, Ini Syaratnya

Merdekapost.com | Merangin, Dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi serta Bupati dan Wakil Bupati Merangin tahun 2024, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Pamenang Barat membuka pendaftaran calon Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). PTPS nantinya akan bertugas di 29 TPS yang tersebar di 8 desa di Kecamatan Pamenang Barat.

Ketua Panwaslu Kecamatan Pamenang Barat, Sandiko Aji, S.Pd, yang juga Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Datin, menjelaskan bahwa proses rekrutmen Pengawas TPS dilakukan secara terbuka bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan. Proses seleksi meliputi tahapan administrasi dan tes wawancara. Rekrutmen ini dibuka mulai tanggal 12 hingga 28 September 2024.

Adapun tugas PTPS nantinya adalah mengawasi jalannya pemungutan suara serta rekapitulasi penghitungan suara di TPS masing-masing.

Persyaratan bagi calon Pengawas TPS:

1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Fotocopy KTP-el.

2. Berusia minimal 21 tahun.

3. Berpendidikan minimal SLTA dibuktikan dengan Fotocopy Ijazah dilegalisir 

4. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter atau Puskesmas setempat

5. Mengajukan surat pendaftaran, surat pernyataan bermeterai, Daftar Riwayat Hidup, serta pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar.

Rincian Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Pamenang Barat:

1. Desa Karang Anyar: 2 TPS

2. Desa Limbur Merangin: 4 TPS

3. Desa Mampun Baru: 4 TPS

4. Desa Papit: 2 TPS

5. Desa Pinang Merah: 7 TPS

6. Desa Pulau Tujuh: 4 TPS

7. Desa Simpang Limbur Merangin: 3 TPS

8. Desa Tanjung Lamin: 3 TPS

Berkas pendaftaran di serahkan ke Sekretariat Panwaslu Kec Pamenang Barat, jl Lintas Sumatera KM 17 Desa simpang Limbur Merangin (samping Kantor Camat Pamenang Barat, buka setiap hari mulai pukul 09.00 s/d 16.00 wib

Untuk Informasi lebih lanjut dapat hubungi Staf SDM: Chesa Cisilia 081289097932, Ansori: 082185931814

Untuk Pengumuman dan Format Formulir dapat di unduh melalui : https://drive.google.com/drive/folders/1ww0yi1yskwzVC9du_IJfKbCO5Tj5jDk6?usp=drive_link 

Dengan adanya rekrutmen ini, diharapkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu demi terciptanya pemilihan yang jujur, adil, dan transparan. (rdp)

Panwaslu Kecamatan Pamenang Selatan Rekrut Pengawas TPS untuk Pilkada Serentak 2024

Pengumuman Rekrutmen PTPS Kecamatan Pamenang Selatan 

 
Merdekapost.com | Merangin, Kecamatan Pamenang Selatan mulai mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin tahun 2024 dengan membuka rekrutmen Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Ketua Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Pamenang Selatan, Amat Yani, S.Pd.I, menjelaskan bahwa pengawas yang direkrut nantinya akan bertugas di seluruh TPS yang ada di wilayah tersebut.

"Setiap TPS nantinya akan ditugaskan satu Pengawas TPS untuk memastikan jalannya proses pemungutan suara berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku," kata Amat Yani.

Proses rekrutmen telah dimulai sejak 12 September 2024, dengan pendaftaran yang akan berakhir pada 28 September 2024. Amat Yani menjelaskan bahwa pendaftaran administrasi dapat dilakukan langsung di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Pamenang Selatan.

"Persyaratannya antara lain adalah warga Kecamatan Pamenang Selatan yang berusia minimal 21 tahun, serta tidak pernah terlibat dalam politik praktis. Setelah melengkapi berkas, berkas pendaftaran bisa di serahkan langsung ke sekretariat," tambahnya.

Rekrutmen Pengawas TPS ini diharapkan dapat membantu kelancaran proses Pilkada serentak, sekaligus menjaga netralitas dan integritas pemilu di tingkat TPS. Adapun persyaratanya sebagai berikut :

Persyaratan Umum:

1. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kecamatan Pemanang Selatan.
2. Berusia minimal 21 tahun pada saat pendaftaran.
3. Pendidikan minimal SMA atau sederajat.
4. Tidak menjadi anggota partai politik, tim kampanye, atau berafiliasi dengan peserta Pemilu.
5. Sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.
6. Tidak pernah dipidana penjara dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih.
7. Bersedia bekerja penuh waktu dan independen selama masa tugas.

Berkas Pendaftaran yang Diperlukan:

1. Fotokopi KTP.
2. Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir.
3. Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar.
4. Surat pernyataan tidak berafiliasi dengan partai politik atau peserta pemilu.
5. Surat keterangan sehat dari puskesmas atau rumah sakit setempat.

Waktu dan Tempat Pendaftaran:

• Pendaftaran dibuka mulai tanggal 12 hingga 28 September 2024.
• Berkas pendaftaran dapat diantarkan langsung ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan Pamenang Selatan, setiap hari kerja pukul 08.00-16.00 WIB.

Calon PTPS yang memenuhi persyaratan administrasi akan mengikuti tahapan seleksi berupa tes wawancara dan pelatihan teknis pengawasan TPS. Pengumuman selanjutnya melalui Akun Media Sosial Resmi dan papan pengumuman di Kantor Panwaslu Kecamatan Pamenang Selatan

Facebook : Panwascam Pamsel

Isntagram : panwascampamsel22

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Panwaslu Kecamatan Pemanang Selatan di nomor A. K Anwar : 0823 8006 2772, Ahmad Shodqul. A : 0822 8003 6660, Denok. W. Z : 0822 8173 0878

 

Pengumuman dan Formulir bisa download di link : https://drive.google.com/drive/folders/17nEQYIz0C1feY-XB77LtzmVwKMayEjLz?usp=sharing

PAC GP Ansor Kecamatan Tabir Adakan Pelatihan Kepemimpinan Dasar (PKD) II

Pelatihan Kepempinan Dasar ke II Kecamatam Tabir 

Merdekapost.com | Merangin, Pengurus Anak Cabang (PAC) Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Tabir kembali menggelar Pelatihan Kepemimpinan Dasar (PKD) II, yang berlangsung selama tiga hari di Pasar Rantau Panjang, Tabir. Kegiatan ini diikuti oleh 36 pemuda dari berbagai pemuda sekitarnya.(6/9/24)

Ketua PAC GP Ansor Kecamatan Tabir, Syaripudin, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan upaya berkelanjutan dari Gerakan Pemuda Ansor untuk mencetak kader pemuda yang memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, berintegritas, serta mampu berperan aktif di masyarakat. 

"Kami ingin melahirkan pemuda yang siap berjuang di garda terdepan dalam menjaga keutuhan NKRI dan mengamalkan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama'ah di tengah masyarakat," ujar Syaripudin.

PKD II ini mendapat dukungan penuh dari Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Merangin dan dihadiri oleh para tokoh masyarakat setempat. Materi pelatihan ke-NUan, Aswaja, serta wawasan kebangsaan dan keagamaan. Para peserta juga mendapatkan pembekalan tentang Pancasila, bela negara, dan sejarah Gerakan Pemuda Ansor.

Ketua panitia kegiatan, M. Nur, menyatakan bahwa pelatihan kali ini diadakan dengan semangat yang lebih besar, mengingat antusiasme peserta yang semakin tinggi dibandingkan dengan PKD pertama.

"Kami melihat semangat pemuda Ansor di Kecamatan Tabir terus meningkat. Melalui PKD ini, kami harapkan mereka bisa menjadi agen perubahan di masyarakat, menjaga ukhuwah Islamiyah, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah," kata M.Nur.

Kegiatan ini nantinya akan diakhiri dengan baiat anggota baru Gerakan Pemuda Ansor yang menandai resmi bergabungnya para peserta ke dalam barisan kader GP Ansor. (rdp)

RKDD Desa Sido Lego Adakan Pelatihan Jurnalistik untuk Warga, Narasumber Muhlisin

Pelatihan Jurnalistik

Merdekapost.com | Merangin, Dalam rangka meningkatkan keterampilan menulis dan literasi warga, Ruang Komunitas Digital Desa (RKDD) Desa Sido Lego menggelar kegiatan pelatihan jurnalistik. Acara ini menghadirkan Muhlisin, seorang jurnalis senior, sebagai narasumber utama untuk memberikan materi terkait dunia jurnalistik dan penulisan berita. 07/09/24

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar kepada warga Desa Sido Lego mengenai pentingnya jurnalistik dalam menyampaikan informasi yang benar dan akurat. Pelatihan yang berlangsung di Balai Desa ini dihadiri oleh perangkat desa, pemuda, dan berbagai elemen masyarakat yang antusias mengikuti setiap sesi.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Sido Lego, Bapak Ruslan, menyatakan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari upaya desa untuk menciptakan warga yang lebih melek informasi dan mampu menulis berita dengan baik.

"Kami berharap warga bisa menjadi lebih cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi, serta mampu menuliskan berita-berita yang bermanfaat untuk desa," ujar Pak Ruslan.

Muhlisin, sebagai pembicara, menyampaikan materi tentang dasar-dasar jurnalistik, mulai dari teknik wawancara, struktur penulisan berita, hingga pentingnya melakukan verifikasi fakta sebelum menyebarkan informasi. Ia juga memberikan beberapa contoh kasus hoaks dan bagaimana cara menghindarinya.

"Kunci utama dari jurnalistik adalah kebenaran dan tanggung jawab. Setiap berita yang kita tulis harus bisa dipertanggungjawabkan," tegas Muhlisin dalam sesi tersebut.

Para peserta diberi kesempatan untuk mempraktikkan ilmu yang telah mereka dapatkan dengan membuat berita singkat tentang kegiatan desa. Beberapa peserta juga aktif bertanya dan berdiskusi dengan Muhlisin mengenai pengalaman dan tantangan di dunia jurnalistik.

Acara ini mendapat respons positif dari warga yang merasa pelatihan ini sangat bermanfaat, terutama dalam menghadapi arus informasi yang begitu cepat di era digital. Diharapkan pelatihan ini dapat memberikan bekal bagi warga Desa Sido Lego dalam menciptakan karya jurnalistik yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. (rdp)