Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Pimpin Komisi IV Konsultasi ke Kemendikbudristek

 

Merdekapost.com - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Pinto Jayanegara memimpin langsung Komisi IV DPRD Provinsi Jambi Konsultasi ke Direktirat Jendral (Dirjen) GTK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Republik Indonesia.

Konsultasi yang dilakukakn pada Selasa, (14/06/2022) itu diikuti oleh Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jambi, Fadly Sudria dan Anggota serta pendmping Komisi IV DPRD Provinsi Jambi.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jambi, Fadli Sudria mengatakan ada beberapa hal yang dibahas oleh pihaknya dalam konsultasi tersebut. Diantaranya ialah soal ketersedian tenaga pendidik di Provinsi Jambi.

“Konsultasi yang dilakukan ini sangat penting karena ada beberapa hal yang sangat dibutuhkan untuk kemajuan Provinsi Jambi,” katanya.

Selain itu, lanjut Fadly, tujuan konsultasi tersebut guna mencari solusi serta masukan dan informasi guna mewujudkan program merdeka belajar di Provinsi Jambi.

Fadly juga mengingatkan akan pentingnya kerjasama yang baik anatara Pemerintah dan DPRD agar pendidikan yang berkualitas di Provinsi Jambi dapat terwujud.

Dalam konsultasi tersebut, lanjut Fadly pihaknya juga membahas terkait dengan kekurangan tenaga pendidik, serta perlunya peningkatan kompetensi dari tenaga pendidik itu sendiri, serta isu pengangkatan tenaga PPPK untuk Guru. (adv)

DPRD Jambi Godok Ranperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

 

Merdekapost.com - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jambi sedang menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Ini disampaikan oleh Akmaluddin, Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Jambi usai mengikuti Rapat Paripurna Internal DPRD Provinsi Jambi, Kamis (2/6/2022).

“Iya, kita sedang godok di bapemperda untuk kita usulkan menjadi usulan Ranperda inisiatif dari Bapemperda,” jelas Akmaluddin.

Menurut Akmal momen hari lahir Pancasila di bulan Juni ini menjadi salah satu motivasi mereka untuk menggodok dan mengusulkan lahirnya Ranperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

“Ini kan masalah ideologi bangsa, jadi jangan sampai kita lupa mengaturnya, sementara daerah lain sudah punya (Ranperdanya, red),” tambah Akmal.

Hal senada disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto. Saat dihubungi melalui telepon selulernya Edi menyampaikan bahwa Ranperda ini penting untuk diinisiasi DPRD karena dapat menjadi jawaban terhadap permasalahan gempuran berbagai Ideologi Transnasional yang ingin menggantikan ideologi Pancasila dan mengancam keutuhan kesatuan bangsa.

“Kita tau kan seperti apa sekarang gempuran ideologi transnasional ke kita, misalnya ideologi kapitalis liberalis, sosial komunis, khilafah ala ISIS dan lain-lain, itu semua mengancam persatuan kita, tamengnya adalah Pancasila dan pemahaman wawasan kebangsaan yang benar,” jelas Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi ini.

Selain itu Edi juga menyampaikan bahwa penggodokan Ranperda ini juga untuk menjawab aspirasi masyarakat.

“Ada sekelompok masyarakat, ormas yang menemui saya, mereka minta agar Pendidikan Pancasila ini diatur dan harus ditanamkan sedini mungkin kepada generasi kita, jangan sampai kita abai,” pungkasnya. (adv)

Waka Pinto Pimpin BK DPRD Provinsi Jambi Study ke MKD DPR-RI

 

Merdekapost.com - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Pinto Jayanegara memimpin langsung Study Tour Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Jambi ke DPR-RI.

Study kali ini, kata Pinto, pihak BK DPRD Provinsi Jambi melakukan konsultasi ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR-RI. Study dilakukan pada Jum’at 20 Mei 2022.

“BK DPRD Provinsi Jambi, menanyakan tentang SOP penanganan pengaduan masyarakat terhadap anggota DPRD, Tata Tertib MKD, Tatacara Persidangan dan hal-hal lain menyangkut tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab MKD DPR RI,” kata Politis Golkar itu.

Dalam kesempatan itu, lanjut Pinto, Pimpinan MKD DPR-RI menyampaikan bahwa tugas MKD sangatlah strategis dalam rangka menjaga etika dan kehormatan seluruh anggota DPR-RI, khususnya dan nama baik serta marwah DPR RI sebagai lembaga tinggi negara pada umumnya.

“Pimpinan MKD DPR RI juga menyampaikan tentang pentingnya tatacara berpakaian anggota dewan,” tandasnya.

Selain Pinto, Study ini juga diikuti oleh Ketua BK DPRD Provinsi Jambi, Evi Suherman dan juga Anggota BK lainnya. (adv)

Masih Ada Temuan BPK, Ketua DPRD Edi Purwanto Minta Pemprov Segera Tindaklanjuti

 

Merdekapost.com - Pemerintah Provinsi Jambi kembali berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Tahun 2022 atas pemeriksaan laporan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2021, predikat WTP ini merupakan yang kesepuluh kalinya bagi Pemerintah Provinsi Jambi.

Hal ini telah mencerminkan Pemerintah Provinsi Jambi konsisten dalam menyajikan laporan keuangan, sehingga Gubernur Jambi, Al Haris bersama Pemerintah Provinsi Jambi berhasil mempertahankan opini WTP untuk kesekian kalinya.

Gubernur Jambi, Al Haris menyatakan, Pemerintah Provinsi Jambi kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-10 kali dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang menunjukan konsistensi Pemerintah Provinsi Jambi dalam menyajikan laporan keuangan Pemerintahan Daerah.

Hal tersebut disampaikan Al Haris pada Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi tentang Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021, bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor DPRD Provinsi Jambi, Selasa (24/05/2022)

“Alhamdulillah, tahun ini Pemerintah Provinsi Jambi kembali menerima Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021. Tentunya kita sangat bersyukur atas Predikat WTP ini, sembari berharap agar Predikat WTP ini juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pembangunan di Provinsi Jambi,” ujar Al Haris.

Dilain sisi Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto menyayangkan masih adanya beberapa temuan oleh BPK RI.

“Kita mengapresiasi pemerintah daerah bisa mempertahankan WTP. Terkait adanya 4 temuan (EBN, RSUD Raden Mataher, Dinas Kesehatan dan beberapa dinas teknis lainnya). Saya menyayangkan setiap tahun temuan demi temuan terulang,” tutur Edi.

Edi menegaskan bahawa Pemprov Jambi harus menindaklanjuti bulang waktu yg diberikan oleh BPK.

“Masalah EBN menarik untuk dicermati karena Pansus BOT DPRD juga telah memberikan Rekomendasi kepada Gubernur untuk perbaikan terhadap BOT2 yg ada. Besar harapan saya Pemerintah segera menindak lanjuti temuan BPK dan Pansus BOT DPRD Provinsi Jambi,” ungkap Edi.

Saya, Lanjut Edi, berharap dengan adanya temuan di RSUD Raden mataher terutama di BLUD ini menjadi PR Dirut kedepan. Rumah sakit selain mendorong pelayanan prima juga harus mengedapankan prinsip efektif, efisien dan akuntabel.

Terakhir, Edi minta rekan-rekan komisi untuk meningkatkan pengawasan terhadap program pemerintah daerah. (adv)

Ketua DPRD Provinsi Edi ke Pj Bupati: Semangat Reformasi Birokrasi Bebas Korupsi

 

Merdekapost.com - Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto menghadiri pelantikan 3 Penjabat (Pj) Bupati Tebo, Sarolangun dan Muaro Jambi berlangsung di rumah dinas Gubernur Jambi, Kawasan Ancol, Minggu (22/05/2022) siang.

Edi berharap ketiga penjabat Bupati tersebut dapat bekerja dengan baik.

“Saya berharap 3 Pj Bupati dapat menegakkan dan menjaga 4 pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika)”, Kata Edi.

Selain itu, Edi meminta Pj Bupati segera berkonsolidasi dengan OPD sampai ke tingkat Kades untuk membahas RPJMN, RPJMD Provinsi dan RPD sarolangun.

Evaluasi pejabat dengan sistem meritokrasi bukan kleptokrasi.

Lanjut Edi, perlu juga para Pj Bupati memperhatikan 7 indikator kesejahteraan Nasional ( Anggak Kemiskinan, Angka Pengangguran, Angka Kematiam Ibu Melahirkan, Angka kematian bayi, indeks pembangunan manusia, Pendapatan perkapita dan Gini Rasio).

“Semangat Reformasi birokrasi yg bebas dari korupsi”, tutupnya.

Untuk diketahui ketiga Penjabat Pj Bupati yang baru saja dilantik yaknu Hendrizal (Pj Bupati Sarolangun), Aspan (Pj Bupati Tebo) dan Bachyuni Deliansyah (Pj Bupati Muaro Jambi). (adv)

Ketua DPRD Edi Purwanto: Peserta Senam Cinta Tanah Air Pecahkan Rekor MURI

Merdekapost.com - Pemecah rekor MURI, peserta senam cinta tanah air (sicita) PDI-P Provinsi Jambi membludak penuhi lapangan Taman Remaja Kota Jambi, Jumat (20/5/22).

Senam sicita ini pertama kali dilakukan secara serentak seluruh pengurus PDI-P seluruh Indonesia dan termasuk Provinsi Jambi.

Ketua DPD PDI-P Provinsi Jambi Edi Purwanto sekaligus Ketua DPRD Provinsi Jambi mengatakan sangat apresiasi terhadap masyarakat Jambi yang turut meriahkan senam cinta tanah air ini.

“Alhamdulillah kita Jambi menjadi pemecah rekor MURI peserta senam cinta tanah air terbanyak kali ini. Insyaallah ke depannya akan kita laksanakan lagi,” kata Edi Purwanto.

Edi Purwanto juga mengatakan, senam cinta tanah air ini berbeda dengan senam pada umumnya.

Biasanya senam menggunakan lagu pada umumnya.

Tapi senam cinta tanah air ini menggunakan lagu kebangsaan Indonesia. (adv)

Soal Dumisake, Wakil Ketua DPRD Pinto Sarankan Gubernur Evaluasi Kinerja Kepala OPD

 

Merdekapost.com - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi Partai Golkar Pinto Jayanegara menyarankan Gubernur Jambi Al Haris harus mengevaluasi kerja kepala OPD.

Terutama pada pelaksanaan percepatan program Dumisake yang belum mampu menterjemahkan dan merealisasikan program kerjanya.

“Saya sarankan Gubernur Jambi harus evaluasi kerja kepala OPD-nya terkait program Dumisake tersebut,” sebut Pinto Jayanegara, jumat (20/05/2022.

Menurut Pinto, program Dumisake sebenarnya sudah berjalan. Hanya saja masing- masing OPD belum membuat laporan, sehingga realisasinya dianggap nol persen.

“Setelah kita cek, ada yang mengatakan (realisasi nol persen, itu tidak benar. Karena program sudah berjalan. Hanya saja barangkali laporan realisasinya yang belum masuk atau masih dalam proses,” ungkapnya.

Juklak dan juknis pelaksanaan Dumisake yang masih dalam proses pembahasan belum final, artinya mungkin itu yang menjadi penghambat. Ini harus dipercepat. (Adv)

DPRD Provinsi Jambi Minta Pemprov Serius Antisipasi Hepatitis Akut Misterius

 

Merdekapost.com - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Fraksi Golkar, Pinto Jayanegara, mengingatkan agar Pemprov Provinsi Jambi bergerak cepat atas surat ederan yang sudah dilayangkan Kemenkes RI ke Pemprov Jambi soal pencegahan dan atisipasi penyakit Hepatitis Akut Misterius.

Pinto menyebutkan, bahwa penyakit ini sudah memakan korban jiwa pada pasien anak di Jakarta.

“Kita harus meningkatkan kewaspadaan, sebab WHO-pun sudah menetapkan meningkatnya kasus Hepatitis Akut ini sebagai kejadian luar biasa (KLB). Belajar dari pengalaman, jangan lagi meremehkan penyakit yang baru menyebar, apalagi kali ini sasarannya anak-anak,” kata Pinto Senin (09/05/2022).

Pinto pun mengatakan, peran Dinas Kesehatan Provinsi Jambi sangat penting dalam mengantisipasi kasus ini di Jambi, terlebih Surat Edaran nomor HK.02.02/C/2515/2022, Kementerian Kesehatan juga meminta peran aktif Pemerintah Daerah.

Strateginya, masih kata Pinto, Dinkes Provinsi harus gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat, menekan penyebaran dengan melibatkan himbauan, dan pencegahan sampai ke pelosok di Provinsin Jambi.

“Sosialisasi juga penting dilakukan sampai ke masyarakat. Bisa libatkan pengurus RT, RW, atau Kader PKK. Namun materi yang disebarkan harus dibuat sejelas mungkin, kita tentu tidak mau membuat panik masyarakat yang baru mau bebas dari pandemi COVID-19,” tegas Pinto Jayanegara yang juga Ketua Satgas COVID-19 DPRD Provinsi Jambi.

Untuk diketahui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan sebanyak tiga anak yang dirawat di RSUPN Dr. Ciptomangunkusumo Jakarta meninggal dunia diduga akibat hepatitis akut yang saat ini masih misterius.

Tiga pasien yang meninggal tersebut meninggal dengan rentang dua minggu terakhir hingga 30 April 2022.

Kemenkes mengatakan, masih melakukan investigasi terkait penyebab kejadian hepatitis akut tersebut melalui sejumlah pemeriksaan panel virus lengkap.

“Selama masa investigasi, kami mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan tetap tenang,” ujar Juru Bicara Kemenkes Dr. Siti Nadia Tirmizi dalam keterangan resmi, Ahad, 1 Mei 2022.

Badan Kesehatan Dunia (WHO) mencatat ada 169 kasus hepatitis akut yang tidak diketahui asalnya di 11 negara wilayah di Eropa dan Amerika per 21 April 2022.

Rinciannya, sebanyak 114 kasus hepatitis akut dilaporkan dari Inggris. Berikutnya, Spanyol dan Israel melaporkan masing-masing 13 kasus dan 12 kasus hepatitis akut.

Amerika Serikat tercatat memiliki sembilan kasus hepatitis akut. Diikuti oleh Denmark, Irlandia, dan Belanda dengan kasus hepatitis akut masing-masing sebanyak enam kasus, lima kasus, dan empat kasus.

Norwegia dan Prancis melaporkan masing-masing sebanyak dua kasus hepatitis akut. Sementara itu, Rumania dan Belgia masing-masing melaporkan sebanyak satu kasus hepatitis akut.

WHO menduga, salah satu penyebab infeksi Hepatitis Akut tersebut, yakni karena adenovirus. Adenovirus adalah kelompok besar virus yang dapat menginfeksi hewan dan manusia. Selain itu, WHO menyebut sebagai Adenovirus sebab mereka biasa berada di adenoids atau amandel.

Menurut laporan WHO, sebanyak 74 kasus dari total 169 kasus hepatitis terkonfirmasi disebabkan oleh Adenovirus. (adv)

Dewan Ingatkan Pemprov Jambi Jangan Berdiam Diri Soal Harga TBS Anjlok

 

Merdekapost.com - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Faisal Riza meminta Pemerintah Daerah Provinsi Jambi mengambil langkah terkait dengan anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di Jambi.

Pemerintah, kata Faisal harus mencari akar permasalahan serta cara untuk menyelamatkan petani sawit di Jambi. Praktek-praktek yang dapat merugikan petani harus diminimalisir sekecil mungkin.

“Kita menyarankan Pemerintah agar meminta seluruh perusahaan memberikan data produksi dan penjualan CPO-nya, tujuannya untuk dilakukan analisa jumlah produksi dan kebutuhan,” kata Faisal Riza, dilasir Jambi.tribunnews.com, Jum’at (29/04/2022).

Politisi Gerindra itu juga mengharapkan pihak perusahaan agar membeli TBS dengan harga yang wajar. “Dinas terkait juga harus mencegah atau meminimalisir praktik yang merugikan para petani sawit,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jambi, Muhammad Juber mengatakan anjloknya harga TBS Kelapa Sawit akan memberikan dampak buruk bagi perekonomian masyarakat Jambi.

Anjolknya harga TBS Kelapa Sawit jelang perayaan Hari raya I’dul Fitri 1443 H mendatang, kata Juber akan menimbulkan kegaduhan dan kerisauan ditengah masyarakat.

“Apalagi kita masyarakat jambi, sektor komiditi perkebunan yang menjadi unggulan, selain karet, kelapa dalam, pinang, kopi, termasuk sawit. Nah, kalau harga komoditi-komoditi ini turun, maka dapat dipastikan ekonomi masyarakat jatuh,”terangnya.

Ia menyebut bahwa jika tidak dilakukan langkah cepat maka dampak yang dirasakan oleh masyarakat akan semakin nyata. Ia mengharapkan Pemerintah tidak tinggal diam. Perlu ada aksi untuk menyelesaikan gejolak tersebut.

“Kegaduhan pasti timbul, kemiskinanpun akan meningkat. Kami minta langkah cepat penyelesaian ini,” pungkasnya.

Politisi Partai Golkar itu meminta Pemerintah duduk bersama dengan pelaku usaha guna membahas persoalan tersebut. Ia mengingatkan bahwa sudah ada regulasi yang mengatur tentang pedoman penetapan harga TBS Kelapa Sawit yaitu PERMENTAN NO. 01 tahun 2018.

Pemerintah juga diminta menerangkan soal surat edaran Dirjen Perkebunan terkait larangan ekspor ekspor CPO yang diduga menjadi pemicu anjloknya harga TBS Kelapa Sawit. (adv)

Libur Idul Fitri, DPRD ke Pemprov: Pelayanan kepada Masyarakat Jangan Terganggu

 

Merdekapost.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi berharap libur perayaan Hari raya I’dul Fitri 1443 H tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jambi, Fadli Sudria meminta kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) agar dapat memanfaatkan libur lebaran dengan baik dan benar. Jangan ada yang mengambil libur melebihi waktu yang ditetapkan sehingga berdampak pada pelayanan publik.

“Kita minta untuk ASN memahami kapan waktunya harus libur dan kapan harusnya masuk,” kata Politisi PAN itu, dilansir dari Kamis (28/04/2022).

Fadli mengingatkan bahwa kedisiplinan itu penting apa lagi bagi ASN. Dengan adanya kedisiplinan itu ia mengharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan normal termasuk pada saat perayaan Idul Fitri mendatang.

“ASN harus sadar kedisiplinan sehingga waktunya masuk tidak ada yang masih libur atau lain sebagainya sehingga tidak masuk kantor,” ungkapnya.

“Kita harapkan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal, sesuai dengan jadwalnya,” harap Fadli. (adv)

Berita Terpopuler

Copyright © MERDEKAPOST.COM. All rights reserved.
Redaksi | Pedoman Media Cyber | Network | Disclaimer | Karir | Peta Situs