Giliran Bendahara dan Wakil Ketua DPC PKB Kerinci 'serang' Ketua DPC

Lambang Partai PKB (Bintang Sembilan)

Merdekapost.net, KERINCI – Kisruh internal DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kerinci terus berlanjut, bahkan semakin memanas dan melibatkan banyak pihak.

Kali ini, Bendahara Umum DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kerinci, Hudaya Fernando, SH menyebutkan bahwa pernyataan Ketua bahwa pertanggung jawaban anggaran akan dilaksanakan pada saat Muscab, artinya akan dibahas pada akhir masa jabatan kepengurusan yaitu pada tahun 2018, itu tidak bisa diterima dengan akal sehat, kemudian Ketua juga menyatakan bahwa selama dirinya tidak berada di Kerinci, organisasi tetap jalan karena ada Wakil Ketua dan Pengurus lainnya.

Menurut dia, pertanggung jawaban keuangan harus dilaksanakan setelah ada kegiatan atau program kerja yang berjalan, dan mutlak harus dilaksanakan dengan melaksanakan rapat dan evaluasi kepengurusan, kalau pertanggung jawaban program kerja selama kepengurusan memang betul akan dilaksanakan lima tahunan atau pada saat dilaksanakannya Muscab.

Dijelaskan Hudaya, “memang benar Program kerja selama kepemimpinan akan dipertanggungjawabkan pada saat Muscab, tapi kalau pertanggung jawaban keuangan harus dilakukan pada setiap pelaksanaan kegiatan atau program dan itu harus dilasksanakan pada saat rapat partai, baik rapat pengurus dewan tanfidz maupun rapat  gabungan lengkap tanfidz dan syuro, kenyataannya selama kepengurusan DPC PKB Kerinci sejak Maret tahun 2013, sampai sekarang rapat tersebut belum pernah dilaksanakan”. Ujar Hudaya.

“sesuai dengan undang-undang, untuk masalah keuangan, baik itu hibah dari pemerintah atau iuran anggota DPRD dari PKB, semuanya harus masuk ke rekening partai dan pencairannya harus ditanda tangani oleh Bendahara dan diketahui ketua dan tidak boleh diwakilkan, kemudian, lanjut Hudaya, pertanggung jawabannya juga demikian harus ada tanda tangan bendahara dan penggunaan dana tersebut harus berdasarkan program kerja yang disusun dan disahkan oleh pengurus partai, syuro dan tanfidz dan bukan atas kehendak pribadi seperti yang dilakukan oleh ketua selama ini” Tegas Hudaya.

“kita harus ingat bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dinegara kita ini bahwa fungsi bendahara itu adalah menerima, menyimpan, membukukan dan mengeluarkan dana untuk kegiatan atas persetujuan ketua dan kegiatan atau program tersebut harus disusun dan disetujui oleh pengurus partai”. Pungkas Hudaya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPC PKB Kabupaten Kerinci, Jaafar, menanggapi pernyataan ketua DPC PKB Kerinci Muntalia, yang menyatakan bahwa selama dirinya pindah domisili ke Jambi (Menjadi anggota DPRD Provinsi Jambi) kegiatan PKB Kerinci tetap berjalan dan pengurus tetap aktif karena walaupun dia tidak ada, wakil ketua kan ada di Kerinci.

Pernyataan ini dibantah keras oleh Jafar selaku Wakil Ketua, menurutnya selama dua tahun ini tidak pernah diadakan rapat kepengurusan lengkap, selain itu, pengurus juga sudah banyak yang tidak aktif dan ketua Dewan Syuro sudah lama mengundurkan diri bahkan dua dari wakil Dewan Syuro sudah meninggal dunia yaitu H. Japri dan H Syofyan.

Dikatakannya, “Bagaimana PKB Kerinci bisa eksis, rapat tidak pernah dilaksanakan, bahkan terhitung sudah sejak dua tahun lalu tidak pernah diadakan rapat lengkap, kantor saja tidak ada, barang-barang inventaris partai dibawa kerumah pribadi ketua”, ungkap Jafar.

Kemudian, ada beberapa pengurus inti yang di non aktifkan secara sepihak oleh ketua, ditambah lagi dengan mundurnya Ketua dewan Syuro dan beberapa orang dari pengurus inti, dan terakhir  dua diantara Wakil Ketua Dewan Syuro sudah meninggal dunia yaitu H Jafri dan H Syofyan, nah, kondisi ini hendaknya harus segera disikapi oleh DPW, jika dibiarkan maka PKB Kerinci akan hancur”. Pungkas Jafar. (pri)