Hajat besar pemerintah akan melaksanakan Pilkada serentak 2015 secara otomatis akan berpengaruh pada konstalasi politik di masing-masing daerah yang melaksanakan Pilkada. Menyikapi kondisi tersebut semua pihak perlu hati-hati agar tidak muncul percikan yang berpotensi menjadi bibit konflik, baik antar pendukung, atau konflik atas provokasi pihak lain yang ingin menciptakan kegaduhan dalam Pilkada serentak.
Dilihat dari sisi waktu pelaksanaan Pilkada serentak tinggal menghitung bulan, yakni Desember 2015, kekhawatiran akan munculnya gangguan keamanan dalam pelaksanaan Pilkada merupakan sikap kehati-hatian yang patut dicermati. Kondisi tersebut tentu menjadi tantangan bagi semua pihak bagaimana bisa menciptakan situasi yang kondusif jelang maupun pasca pelaksanaan Pilkada serentak.
Munculnya kekhawatiran berbagai pihak sejak jauh-jauh hari, para pengamat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, penegak hukum, menghimbau kepada seluruh masyarakat agar menyikapi persoalan Pilkada secara dewasa. Dewasa dalam berpolitik, dewasa dalam bertindak dan dewasa dalam bersikap, sehingga tidak menjadi provokasi yang dapat memunculkan permasalahan baru dalam Pilkada.
Peserta Pilkada baik calon atau partai politik serta masyarakat pendukung pasangan hendaknya fokus pada apa bagaimana memenangkan pertarungan secara bersih jauh dari kata curang. Para politisi juga tidak perlu provokatif dalam bersikap, sehingga masyarakat mampu mencerna dan melihat permasalahan secara jernih yang muncul dalam Pilkada.
Faktor lain yang berpotensi dapat memicu konflik adalah terkait netralitas penyelenggara pemilu yang tidak profesional dan berintegritas. Kondisi tersebut perlu dijawab dengan profesionalitas para petugas dilapangan sehingga tidak memihak salah satu calon. Hal ini merupakan tantangan bagi para penyelenggara agar terus berintrospeksi diri dan bersikap profesional dalam menjalankan tugas-tugas dilapangan. Andil mereka sangat besar dalam menciptakan suksesnya Pilkada serentak.
Sedangkan disisi lain adalah keterlibatan Polri dan TNI yang dianggap tidak netral. Kekhawatiran TNI dan Polri tidak netral menjadi permasalahan yang patut kita renungkan. Banyak kasus dalam Pemilu atau Pilkada sebelumnya yang melibatkan oknum-oknum baik dari TNI maupun Polri. Mereka terkadang berperan ganda berdiri sebagai TNI/Polri sekaligus menjadi pendukung calon tertentu.
Fungsi pengamanan dan pengawalan mereka menjadi hambar karena memihak salah satu calon. Hal tersebut dapat memunculkan konflik panjang dan akan menjadi temuan yang bisa mengarah pada pelaksanaan pilkada diulang. Jika hal demikian terjadi makan potensi anggaran pelaksanaan pilkada membengkak tidak bisa dihindarkan.
Media massa juga memiliki peran yang sangat besar dalam menciptakan pilkada yang damai. Menjadi sebuah keharusan bahwa penting bagi media masa menyajikan informasi-informasi yang berimbang dalam pemberitaan Pilkada. Informasi-informasi yang disajikan sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik, sehingga masyarakat dapat menerima informasi secara utuh dan tidak provokatif.
Hal yang tidak perlu dilupakan oleh para penyelenggara pilkada adalah pemilih. Pemilih merupakan pemilik suara yang patut diperhatikan hak-hak secara maksimal dalam menggunakan suara di TPS. Satu suara pemilih memiliki arti yang sangat besar bagi pemenangan pasangan calon kepala daerah. Jika pemilik hak suara tidak diakomodir dengan baik, berpotensi memunculkan permasalahan baru. Disini akan menjadi pertaruhan bagi penyelenggara sehingga dapat mengkomodir semua pihak.
Agenda penting semua elemen masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2015 adalah meminimalisir potensi konflik sehingga pilkada berjalan aman dan kondusif. Dengan situasi yang demikian diharapkan dapat menghadirkan para pemimpin yang mampu membawa masyarakat memiliki kehidupan yang lebih baik. Suksesnya Pilkada serentak merupakan suksesnya semua masyarakat dalam menerapkan demokrasi.
(Hendriwan Angkasa, Tanah Sereal, Tambora, Jakarta)
.jpeg)
0 Comments:
Posting Komentar