Hasan: Batal, Meskipun Pusat Menilai Bungo Paling Layak Dimekarkan

Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jambi, Hasan Ibrahim (doc/Ist)

JAMBI - Pemekaran Kabupaten Bungo yang telah diusulkan sejak masa kepemimpinan Bupati Bungo, Zulfikar Ahmad, dipastikan batal. Kepastian itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jambi, Hasan Ibrahim.

“(Usulan, red) pemekaran (Bungo, red) itu sudah dibatalkan. Itu sudah kita tanyakan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” ujar Hasan, Senin (11/1).

Batalnya pemekaran Bungo tentunya sangat disayangkan. Apalagi, kata Hasan, dari penilaian pusat, Bungo merupakan kabupaten di Provinsi Jambi yang paling layak utuk dimekarkan.

“Namun karena adanya persoalan, sehingga pemekaran terpaksa dibatalkan,” pungkasnya.

Lebih lanjut Hasan mengatakan, kedepannya syarat pemekaran wilayah akan lebih sulit lagi, dimana akan mengacu pada Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sebelumnya, pemekaran mengacu pada Undang-undang Nomor 32 tahun 2004.

“Kalau di Undang-Undang Nomor 32 syaratnya harus ada persetujuan pemerintah atau DPRD. Sedangkan di Undang-Undang Nomor 23 itu harus ada persetujuan bersama. Karena ada kejadian pemekaran daerah, ada kepala daerahnya setuju dewannya tidak, begitupun sebaliknya,” paparnya.

Selain persetujuan bersama, syarat pemekaran lainnya juga cukup rumit. Diantaranya, harus clean and clear masalah aset, yakni aset yang akan diserahkan ke daerah pemekaran harus ada dan sudah tuntas dilakukan. Kemudian masalah perizinannya juga harus ada, termasuk masalah pegawainya harus tuntas.

Ditambahkannya, persoalan lainnya seperti kabupaten induk yang akan dimekarkan harus menganggarkan dana untuk pemilihan kepala daerah pemekarannya. “Itu harus clear dulu baru bisa dimekarkan,” pungkasnya.


Metrojambi.com