Gus Muhaimin Sebut Perubahan Sulit Digapai Tanpa Politik

Abdul Muhaimin Iskandar (Ketua Umum DPP PKB). (Doc: Ist)

MERDEKAPOST.COM | Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa pesantren merupakan satu-satunya lembaga pendidikan yang paling sukses di tengah pandemi COVID-19 yang mulai masuk Indonesia sejak awal 2020 yang lalu. 

“Alhamdulillah pesantren merupakan satu-satunya lembaga pendidikan yang paling sukses di dalam masa pandemi yang menimpa seluruh lembaga-lembaga pendidikan,” kata Gus Muhaimin, sapaan akrabnya, saat menghadiri Simaan Rutin Jumat Kliwon di Ponpes Darul Quran wal Irsyad Wonosari, Gunung Kidul, Jumat, 14 Januari 2022.

Dalam kegiatan yang juga dirangkai dengan Haul Almaghfurlah KH. Muhammad Munawir tersebut, Gus Muhaimin juga menyinggung perubahan yang begitu pesat di setiap lini kehidupan, termasuk model berdakwah.

Baca Juga Berita Lainnya:

 Gubernur Al Haris Berlakukan Rapor Subuh Bagi Siswa SMA/SMK

Wako Ahmadi Hadiri Kenduri Adat Desa Koto Pudung Tanah Kampung 

Menurut Gus Muhaimin, dalam kurun waktu 10-15 tahun yang lalu, konten dakwah di media sosial begitu ramai dan dikuasi oleh kelompok-kelompok penentang NKRI dan Pancasila seperti Wahabi. Namun saat ini jemaah Ahlussunnah Waljamaah Annahdliyyah sudah mampu turut serta meramaikan konten medsos.

“Saya masih ingat 10-15 tahun yang lalu dakwah islamiyah di dunia maya didominasi oleh kelompok-kelompok wahabi. Tapi alhamdulillah lima tahun terakhir ini kita berhasil mengejar dan insyaallah lebih unggul dibanding dakwah islamiyah yang lainnya,” tutur Gus Muhaimin.

Wakil Ketua DPR RI ini juga mengajak para santri untuk tidak antipati terhadap politik. Dia menyatakan tanpa peran di politik perubahan-perubahan yang diharapkan tentu akan disulit digapai. “Siapa yang tidak ikut dalam politik tidak akan ikut dalam menentukan perubahan,” ungkapnya.

Dikatakan Gus Muhaimin, perubahan yang begitu pesat memerlukan solusi yang tepat dan cepat juga. Pun demikian bagi kalangan santri di pesantren yang juga perlu bersiap diri menghadapi perubahan-perubahan tersebut.

Gus Muhaimin menyebut tiga tantangan yang harus segera dibenahi menghadapi perubahan. Pertama, Indonesia harus setara. Menurut Gus Muhaimin, sistem ekonomi Indonesia yang belum adil harus lekas dibenahi agar kesetaraan itu terwujud.

Baca Juga: Gubernur Al Haris Ingin Kembalikan Kejayaan Sepakbola Jambi 

Kedua, Indonesia profesional. Gus Muhaimin menjelaskan bahwa pada tahun 2030 mendatang jumlah angkatan muda di Indonesia diperkirakan akan meledak hampir 40 persen dari seluruh populasi.

Ketiga, Indonesia lestari di mana ekonomi Indonesia hanya bergantung pada beberapa aspek, antara lain tambang. Ini harus diubah bahwa kelestarian lingkungan harus menjadi prioritas pembangunan Indonesia.

“Indonesia diharapkan menjadi solusi kelestarian dan berkontribusi bagi keselamatan dunia, baik alamnya maupun peradabannya. Insyaallah Indonesia bersama santri dan juga ulama ahlussunnah waljamaah bisa menjadi alternatif bukan hanya bagi kita, tapi juga dunia,” tukas Gus Muhaimin.

Acara tersebut turut dihadiri Pengasuh Ponpes Darul Quran wal Irsyad KH. A. Kharis Masduqi, Bupati Gunung Kidul Sunaryanta, Ketua DPW PKB DIY Agus Sulistiono, Ketua DPW PKB Jateng KH. Yusuf Chudlori, Stafsus Menteri Perdagangan Lukmanul Khakim, serta ratusan santri Ponpes Darul Quran wal Irsyad.(*) 

(Sumber: RADARBANGSA.COM | Editor: Heri ZA | MERDEKAPOST.COM 

Melihat Elektabilitas 3 Partai Besar yang Terancam Tak Lolos DPR di 5 Survei

Ilustrasi partai politik. (doc.kumparan)

Jelang Pemilu Serentak 2024, berbagai lembaga ramai merilis survei terkait capres-cawapres potensial hingga elektabilitas partai politik. Dari hasil sejumlah survei, sejumlah parpol seperti PPP, PAN, dan NasDem masih harus bekerja keras untuk lolos ke Senayan di 2024. 

Ambang batas parlemen (parliamentary threshold) terakhir masih di angka 4 persen. Namun, elektabilitas ketiga parpol tersebut tidak mencapai angka tersebut.

Padahal, PPP dan NasDem tergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintahan Jokowi-Ma’Ruf Amin, begitu pun PAN yang baru masuk ke jajaran koalisi tahun ini.

Lantas, seperti apa elektabilitas PPP, PAN, dan NasDem?

Indikator

Simulasi 18 nama Partai semi terbuka.  Foto: Dok. Indikator

Survei Indikator Politik yang dirilis awal Desember 2021 mengungkap PDIP masih menjadi parpol dengan elektabilitas tertinggi di November 2021. 

NasDem, PPP, dan PAN meraih suara tak sampai 4 persen. Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi menerangkan elektabilitas NasDem 3,7% dan PPP 2,7%. 

Sementara PAN yang belum lama bergabung ke parpol koalisi Jokowi mengalami penurunan elektabilitas. Sebanyak 2,2% responden memilih PAN pada Juli lalu, sementara di November 2021 hanya 1,7%.

Charta Politika

Lembaga survei Charta Politika mengadakan survei terkait elektabilitas parpol menjelang Pemilu 2024 pada 29 November-6 Desember. Puncak elektabilitas juga diduduki PDIP yang meraih 24,9%.

Dalam survei ini, NasDem berhasil melewati ambang batas parlemen meski tak terlalu signifikan yakni 4,3%. Sementara elektabilitas PPP dan PAN di bawah 2%, yakni masing-masing mendapat 1,4% dan 1,8%.

Populi Center

Populi Center mengadakan Survei Nasional Penanganan COVID-19, Evaluasi Pelayanan Publik, dan Dinamika Politik pada 1-9 Desember 2021. Menurut survei ini, NasDem, PPP, dan PAN masuk ke deretan partai politik yang mendapat persentase suara di bawah 4%.

Adapun sejumlah partai seperti Partai Ummat, PKPI, dan Partai Berkarya mendapat 0 suara. Sementara posisi atas diisi oleh PDIP (20,5%), Gerindra (13,1%), Demokrat (9,6%), Golkar (8,3%), PKB (8,2%), dan PKS (7%).

Sedangkan NasDem, PPP, dan PAN masih berada di bawah 4 persen.

“NasDem (3,9 persen), PPP (2,8 persen), PAN (1,7 persen), Perindo (1,2 persen), PSI (0,7 persen), Gelora (0,3 persen), PBB (0,3 persen), Hanura (0,3 persen), dan Garuda (0,3 persen). Tidak ada responden yang memilih partai Ummat, PKPI, dan Berkarya pada survei kali ini. Sisa angka masuk kategori tidak tahu/tidak jawab,” jelas Peneliti Populi Center Nurul Fatin dalam pemaparan hasil survei, Senin (20/12).

Survei Kolaboratif Politika Research and Consulting (PRC) dan Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI)

Survei Politika Research and Consulting (PRC) dan Parameter Politik Indonesia. Foto: Dok. PRC-PPI

Menurut survei kolaboratif PRC dan PPI yang digelar 12 November hingga 4 Desember 2021, PDIP tercatat menjadi parpol yang terbanyak dipilih masyarakat dalam Pemilu 2024 mendatang.

Posisi tersebut disusul dengan Gerindra dan Golkar yang masing-masing mendapatkan 13,3% dan 7,6% dukungan. Sementara PPP, PAN, dan NasDem bahkan tak sampai 3,5%.

“PDIP 19,2%, Gerindra 13,3%, Golkar 7,6%, PKB 6%, Demokrat 5,7%, PKS 5%, PPP 3,3%, NasDem, 3,1%, dan PAN 2%,” kata Direktur PPI Adi Prayitno dalam acara rilis survei nasional secara virtual, Senin (27/12).

SMRC

Survei Prospek Parpol dan Capres. Foto: SMRC

Hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) bertajuk Prospek Partai Politik dan Calon Presiden: Kecenderungan Perilaku Politik Pemilih Nasional menunjukkan elektabilitas PPP, PAN, dan NasDem lagi-lagi tak sampai 3,5% di Desember 2021.

Direktur Eksekutif SMRC, Sirojudin Abbas, menerangkan NasDem hanya mendapat dukungan publik sebesar 3,4% dan PPP 2,7%. Sedangkan PAN meraih 1,8%, turun dari hasil survei Maret 2020 yakni 2,3%.

“Ketiga partai ini tidak mengalami perubahan berarti dalam dua tahun terakhir. Pada survei Maret 2020, Nasdem didukung 3%. Sementara PPP dan PAN mendapatkan suara sekitar 2,4% dan 2,3% suara,” kata Sirojudin dalam paparan rilis survei, Selasa (28/12).(*)

Sumber: kumparan.com

Usai Terpilih, KH Yahya Cholil Staquf Bisikkan Ini ke Said Aqil Siradj

KH Yahya Cholil Staquf (kanan), Ketua PBNU Terpilih bersama KH Said Aqil Siradj

MERDEKAPOST.COM - Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) Tahun 2021 menghasilkan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2021-2026 yang baru yakni KH. Yahya Cholil Staquf atau biasa di panggil Gus Yahya.

Gus Yahya terpilih jadi Ketua PBNU dalam Muktamar NU Tahun 2021 di Lampung mengalahkan petahana Said Aqil Siradj dalam proses pemilihan Ketua Umum PBNU yang dilaksanakan Jumat pagi 24 Desember 2021.

Hasil Muktamar NU Lampung 2021 satu selain Gus Yahya terpilih jadi Ketua PBNU juga terpilih Rois Aam PBNU KH Miftachul Akhyar.

Baca Juga: Bersarung Hijau, Presiden Jokowi Terbang ke Lampung Buka Muktamar NU

Dikutip dari RRI.co.id, seusai pemilihan Gus Yahya mengucapkan terima kasih kepada Said Aqil Siradj yang telah membimbingnya.

"Yang paling awal saya haturkan terima kasih saya kepada guru saya, yang mendidik saya, menggembleng dan menguji saya tetapi juga membuka jalan utk saya dan membesarkan saya yaitu prof Dr KH Said Aqil Siradj," kata KH Yahya Cholil Staquf, sering disapa Gus Yahya itu di Gedung Serba Guna (GSG) Universitas Lampung, Jumat 24 Desember 2021.

Baca Juga: Muktamar NU, Gus Yahya Cholil Staquf Terpilih Jadi Ketum PBNU 2021-2026

Gus Yahya pun kembali memberi apresiasi kepada Said Aqil Siradj yang menyebutkan bahwa memang Said Aqil patut untuk dipuji.

"Kalau ada yang patut dipuji, beliau yang harus dipuji. Terima kasih kepada teman-teman yang udah bekerja keras bersama-sama untuk mensukseskan muktamar ke 34 ini. Jajaran panitia, semua Ansor, Fatayat, IPNU, PBNI dan para pemimpin persidangan pak Nuh, pak Niam, pak Ilyas, saya ucapkan terima kasih," tambah Gus Yahya.

Gus Yahya juga meminta doa kepada warga NU agar dirinya selalu dipanjangkan umurnya agar dapat membangun NU bersama-sama.

KH Yahya Staquf dan KH Said Aqil Siradj

"Terima kasih kepada para muktamirin pengurus wilayah dan cabang di seluruh Indonesia yang telah menerima lamaran kerja saya. Namun lebih dari itu, terima kasih atas persetujuan dan kesepakatan bahwa kita akan bekerja bersama-sama sesudah ini," jelasnya.

Diketahui Gus Yahya telah memperoleh 337 suara. Sementara, KH Said Aqil Siradj telah memperoleh 210 suara dan satu suara tidak sah.

Sehingga, total suara yang masuk sebanyak 548 dari total 558 muktamirin yang menggunakan hak suara pada pemilihan.***

Sumber: rri.co.id

Muhaimin Iskandar: Dua Calon Ketum PBNU Sama-Sama Unggul

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Jakarta - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyebut kedua calon Ketua Umum PBNU merupakan kader terbaik yang dimiliki Nahdlatul Ulama (NU). 

Dua calon yang akan maju itu adalah Kiyai Said Aqil Siradj dan kiyai Yahya Cholil Staquf.

Kiyai Said Aqil Siradj dan Gus Yahya Cholil Staquf 

Baca Juga: KH Yahya Cholil Staquf Yakin Bisa Jadi Ketua Umum PBNU

"Ya dua-duanya adalah kader tebaik yang tentu tidak ada bedanya dua-duanya ini," ujar politikus yang akrab disapa Cak Imin ini di kantor DPP PKB.

Baca Juga: Melepas Jebakan Khittah, Kembali ke Spirit Walisongo; Saatnya NU Move On!

Cak Imin mengatakan Said Aqil dan Yahya sama-sama unggul sehingga biarkan muktamirin di Muktamar NU nanti  yang memilih.

"Silakan saja mana yang terbaik dari pilihan para muktamirin," kata dia.(*)

KH Yahya Cholil Staquf Yakin Bisa Jadi Ketua Umum PBNU

Khatib Aam PBNU Yahya Cholil Staquf Calon Ketua Umum PBNU

Jakarta - Yahya Cholil Staquf yakin bisa menjadi Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam muktamar ke-34 NU yang bakal diadakan di Lampung pada 22 Desember 2021. Keyakinan Katib Aam PBNU ini muncul setelah menemui langsung pimpinan cabang NU di daerah.

"Saya yakin (dipilih menjadi Ketum PBNU). Kalau berdasarkan penglihatan saya, mayoritas setuju," ujar Yahya di Jakarta Selatan, Minggu (19/12/2021).

Yahya mengaku sudah mendatangi langsung 474 cabang NU di berbagai daerah. Dari pertemuan tersebut dia merasa yakin dalam Muktamar NU nanti, dia akan terpilih dan menggantikan Said Aqil Siroj.

"Saya sudah bertemu 474 cabang, secara pribadi, saya paksakan diri bertemu langsung, saya berpikir enggak perlu bikin timses, lebih baik saya sendiri datang ke cabang. Saya tawarkan secara langsung, saya lihat, saya tahu bagaimana wajah yang setuju dan tidak setuju," kata dia.

Dia menyebut, jika nantinya terpilih memimpin salah satu organisasi Islam terbesar ini dirinya akan meneruskan visi dan misi almarhum Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Dia mengaku mengenal baik Gus Dur pada saat diberikan kesempatan menjadi juru bicara Gus Dur saat menjadi Presiden ke-4 RI.

"Saya melihat ada momentum yang tepat untuk menghadirkan Gus Dur. Apa yang dulu digagas dan diperjuangkan Gus Dur sangat relevan dengan momentum hari-hari ini," kata dia.(*)

Sumber: liputan6.com

Melepas Jebakan Khittah, Kembali ke Spirit Walisongo; Saatnya NU Move On!


Ketum PBNU Said Aqil Siradj (kanan), Wapres (tengah) dan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (kiri). (doc/ist) 

Melepas Jebakan Khittah, Kembali ke Spirit Walisongo; Saatnya NU Move On !

Oleh: KH. Imam Jazuli, Lc. MA*

MERDEKAPOST.COM - Nahdlatul Ulama (NU) adalah ormas yang paling bangga mewarisi spirit dakwah Islamiah ala Walisongo. Setiap figur dari sembilan waliyullah menjadi road maps perjuangan membela agama, bangsa dan negara. Sementara itu tidak ada guideline yang tegas bagaimana menentukan posisi masing-masing para wali; siapa yang pertama dan siapa yang terakhir.

Generasi muda Nahdliyyin terpaksa menjadi terbelah. Mereka yang memilih jalur khittah menemukan pijakannya pada figur-figur anggota Walisongo yang tidak berada di pucuk kepemimpinan politik. Bagi golongan ini, NU sebagai sebuah organisasi modern lebih baik bergerak di ranah politik kebangsaan dari pada terjun ke ranah politik kekuasaan.

Warga Nahdliyyin yang lain memilih jalur tafsir yang berbeda. Mereka menemukan pijakan pemikirannya pada figur-figur waliyullah seperti Sunan Giri Kedaton yang pertama dan Sunan Gunung Jati yang terakhir. Atau, figur Raden Fattah yang melepas statusnya sebagai anggota Walisongo sebelum diangkat secara mufakat untuk menjadi Raja Demak. Kelompok Nahdliyyin ini memandang politik kekuasaan jauh lebih penting daripada politik kebangsaan.

Logo Nahdlatul Ulama

Perdebatan antara pendukung politik kebangsaan dan politik kekuasaan sudah pasti tidak akan selesai sampai kapanpun. Bahkan, Muktamar NU ke-34 di Lampung nanti tidak menjamin dua kubu ini sepakat satu suara tentang hermeneutika tafsir atas peran Walisongo. Sebab, figur para wali memang beragam sejak awal. Sejarah tidak bisa diubah, walaupun tafsir atas sejarah bisa terus berkembang.

Memang benar ada satu upaya yang mencoba untuk memadukan dua paradigma berpikir umat Islam di Nusantara kala itu. Misalnya Sultan Agung dari Mataram Islam melakukan profanisasi atas konsep teologis Manunggaling Kawulo-Gusti, yang semula bermakna spiritual (manusia dan Tuhan) menjadi politis (rakyat dan raja). Pengaruhnya berupa perubahan status seorang raja, yang sekaligus adalah waliyullah.

Konsep baru Sultan Agung Mataram Islam ini secara substansial tidak cukup baru, karena masih menyimpan aspek ortodoksi Islam Nusantara itu sendiri, yang bisa dirujuk pada figur Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, dan Raden Fatah. Tiga figur ini bukan saja waliyullah melainkan juga raja; bukan saja raja tetapi juga waliyullah. Raja dan Wali manunggal dalam satu figur.

Penyatuan konsep Raja dan Wali adalah konsep paling matang yang bisa kita nikmati sebagai warisan agung dari Mataram Islam. Hal ini harus terus dipertahankan sebagai wujud kecintaan kita pada bentuk interpretasi Islam versi Nusantara. Walaupun Islam Nusantara semacam ini juga mengandung sisi ortodoksi, yaitu sebuah pemahaman keislaman yang sudah eksis sejarah era Rasulullah dan Khalafaurrasyidin.

BACA JUGA: Potensi dan Peluang Duet Kyai Said - Cak Imin di Muktamar NU 

Warga Nahdliyyin tidak satupun yang akan menolak kenyataan sejarah bahwa Muhammad bin Abdullah adalah Utusan Allah sekaligus penguasa politik Madinah. Sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib adalah penguasa politik sekaligus sahabat terpilih yang dijamin masuk surga. Artinya, kombinasi agama dan politik kekuasaan bertahan sejak awal Islam sampai wujud terbarunya di Nusantara.

Adalah kenyataan yang cukup sulit diterima dalam konteks mutakhir perkembangan kebangsaan kita hari ini untuk memisahkan Nahdlatul Ulama dari politik. Sebab, atmosfer politik hari ini adalah atmosfer demokrasi yang berbeda total dari demokrasi ala orde lama. Kepimpinan Soeharto memang sangat represif. Jika saat itu ada wacana khittah maka sangat rasional. Karena di bawah otoritarianisme hanya sentralisasi yang mungkin hidup. Kebebasan direpresi sedemikian mengerikan.

Konsep NU kembali ke Khittah, yakni meninggalkan politik kekuasaan dan memilih politik kebangsaan, hari ini tidak relevan. Hari ini bukan lagi zaman Orde Baru yang otoriter represif. Mempertahankan produk pemikiran yang tidak kontekstual adalah bentuk kejumudan yang logis. Karena konsekuensinya adalah menganggap era reformasi hari ini masih serupa dengan era orde baru Soeharto. Hanya dengan meninggalkan produk pemikiran era orde baru kita bisa sepenuhnya masuk ke era reformasi, termasuk meninggalkan Khittah itu sendiri.

Meninggalkan Khittah bukan berarti menyalahi jalan dakwah Islamiah ala Walisongo. Tetapi, kita sedang mencontoh beberapa figur Walisongo dengan meninggalkan figur yang lain. Kita mencontoh anggota Walisongo yang memilih jalur politik kekuasaan dengan meninggalkan anggota Walisongo lain yang memilih jalur politik kebangsaan. Ini modal konseptual yang perlu dibahas pada muktamar 34 nanti.

Ketum DPP PKB Muhaimin Iskandar (Gus AMI) bersama Ketum PBNU Kiyai Said Aqil Sirodj 

Dengan demikian, hemat penulis, PBNU yang baru harus lahir dari muktamar 34 nanti, yaitu berorientasi pada kekuasaan bukan sekedar kebangsaan, Kepemimpinan PBNU yang baru harus terlepas dari Jebakan Khittah yang secara nyata telah merugikan NU secara politik, Khittah adalah "masa lalu" dan saat ini NU membutuhkan masa depan, muktamar adalah momentum NU untuk move on bahkan NU membutuhkan kepemimpinan baru yaitu PBNU yang Ketua Umum Tanfidziah dipimpin oleh politisi ulung kader terbaik Nahdliyyin. Sedangkan Rais 'Amm dipimpin oleh ulama, keduannya menyatu sebagai kepemimpinan konsep era walisongo seperti Sunan Giri, Sunan Gunung Jati dan Raden Fatah. Tidak ada pilihan yang lebih baik, karena berdasarkan pengalaman NU paling mutakhir; ada upaya menjadikan warga Nahdliyyin sebagai objek politik kekuasaan bukan subjek politik kekuasaan. Wallahu a'lam bis shawab.

*Penulis adalah Alumni Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri; Alumni Universitas Al-Azhar, Mesir, Dept. Theology and Philosophy; Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Dept. Politic and Strategy; Alumni Universiti Malaya, Dept. International Strategic and Defence Studies; Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon; Wakil Ketua Pimpinan Pusat Rabithah Ma’ahid Islamiyah (Asosiasi Pondok Pesantren se-Indonesia); Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Periode 2010-2015.*

Ketum PKB: Jokowi Hebat, Indonesia Jadi Leader G20


Potensi dan Peluang Duet Kyai Said - Cak Imin di Muktamar NU

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siradj (kedua kiri) bersama Wakil Ketua MPR sekaligus Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (ketiga kiri) dan para pejuang NU menghadiri acara Haul Para Pejuang NU di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (10/4/2019). Kegiatan tersebut merupakan kerja sama antara PBNU dan MPR RI yang bermaksud untuk mendoakan para pejuang NU yang telah wafat. (foto:Tribunnews) 

MERDEKAPOST.COM – Figur atau tokoh-tokoh yang pantas menduduki posisi nomor satu di Nahdlatul Ulama (NU) terus mengemuka meski mulai mengerucut pada dua calon Ketua Umum PBNU yakni KH. Said Aqil Siradj dan KH. Yahya Cholil Staquf.

Namun mengaca dari setiap muktamar jam’iyyah berlambang Bintang Sembilan ini selalu saja ada dinamika yang berkembang jelang pelaksanaan muktamar yang pada tahun ini akan digelar di Lampung pada 23-25 Desember mendatang.

Termasuk juga dinamika kemungkinan majunya figur tak terduga seperti Abdul Muhaimin Iskandar berduet dengan KH. Said Aqil Siradj. Hal ini bisa saja terjadi, Muhaimin yang juga dipanggil Cak Imin berada di posisi Rois Tanfidziyah dan Said Aqil di posisi Rois Syuriah.

Cak Imin yang saat ini sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bisa saja tiba-tiba memutar haluan merangsek masuk ke PBNU bila melihat skenario PKB yang dipimpinnya terganggu jika yang jadi Ketua Umum PBNU nantinya adalah Gus Yahya.

BACA JUGA: Gus Muhaimin Ditetapkan Jadi Wakil Presiden Centrist Democrat International

Meski NU selama ini secara tegas telah menyatakan memisahkan diri dari politik praktis namun harus diakui bahwa juga sel-sel PKB memiliki irisan yang kuat dengan NU. Bisa jadi juga Muktamar NU ke-34 kali ini jadi pintu dibukanya kembali pembahasan Khittah NU ketika para elite NU membahas bab politik dimana yang hadir di muktamar nanti beberapa anggota NU yang aktif di PKB.

Kenyataan ini bisa saja terjadi berdasarkan atas pernyataan Direktur Eksekutif Indostrategic, A. Khoirul Umam yang menilai bahwa salah satu faktor kemenangan calon ketua umum PBNU akan ditentukan oleh keberpihakan politik Abdul Muhaimin Iskandar lewat manuver sel-sel politik PKB di daerah.

Umam berpendapat memang sekilas ini tidak memiliki kaitan. Namun dalam kalkulasi politik praktis, perubahan status quo di elit PBNU ini bisa berimplikasi serius pada dominasi kepemimpinan dan stabilitas politik internal PKB

“Jika kita petakan, Kiai Yahya Cholil Staquf merupakan kakak kandung Menteri Agama Gus Yaqut, yang notabene berada di gerbong tersendiri dalam dinamika internal PKB. Jika Kiai Yahya menang di Muktamar NU nanti, maka hal itu berpotensi mengonsolidasikan kekuatan politik yang mengancam dominasi politik Cak Imin yang mampu bertahan sekitar 20 tahun di pucuk kepemimpinan PKB ”. katanya seperti dilansir Antara. 

Sementara itu, KH. Imam Jazuli, Pimpinan Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon, berpendapat berbeda. Antara PKB dan NU menurutnya seharusnya bersatu jika ingin menjadi sebuah kekuatan politik yang disegani.

“Saya kira sudah saatnya PKB dan NU bersatu lewat Muktamar ini. NU dan PKB akan sama-sama mendapatkan keuntungan dan menjadi kekuatan politik besar,” kata Kyai Imam.

Untuk itu menurut Kyai Imam ide menduetkan Cak Imin dengan Kyai Said sangat memungkinkan di PBNU. Cak Imin yang sudah malang melintang di dunia politik praktis menduduki posisi Tanfidziyah sementara Kyai Said yang lebih senior menempati posisi Rois Syuriah.

“Saya kira jika duet ini benar-benar terwujud akan sangat dahsyat dampaknya bagi warga Nahdliyyin meski akan ada resistensi terkait dengan khittoh NU. Tapi selama komunikasi politik terjalin dengan baik apapun bisa terjadi,” kata Kyai Imam. (Sumber : Tribunnews.com)

Gus Muhaimin Ditetapkan Jadi Wakil Presiden Centrist Democrat International

Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) 

MERDEKAPOST.COM | JAKARTA - Centrist Democrat International (CDI) atau organisasi partai-partai berhaluan tengah dunia menetapkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar dipercaya menjabat sebagai Wakil Presiden mendampingi Presiden CDI Andres Pastrana Arango dari Kolumbia, pada Kamis (28/10/2021).

Penetapan jabatan tersebut dilakukan saat Sidang Umum Komite Eksekutif dan anggota CDI seluruh dunia secara hybrid di Stanhope Hotel Brussels, Belgia. 

Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) saat melakukan pertemuan secara virtual dengan para petinggi Partai Komunis China (CPC), Senin (25/10/2021).

Tentu saja saya berterimakasih atas kepercayaan para Komite Eksekutif CDI. Jabatan Wakil Presiden CDI merupakan sebuah kebanggaan bukan hanya bagi saya, tapi juga bagi PKB dan Indonesia,” kata Gus Muhaimin dalam keterangannya, Jumat (29/10/2021).

Gus Muhaimin menambahkan, jabatan yang disematkan kepadanya merupakan peluang yang bagus bagi PKB dan juga Indonesia untuk berkontribusi lebih nyata di CDI, baik dalam konteks hubungan Asia, politik global, demokrasi dan social justice. Terutama dalam konteks penanganan pandemi Covid-19.

“Perlu saya sampaikan Indonesia saat ini juga tengah berjuang merecovery ekonomi dan politik yang sempat mengalami stagnasi akibat pandemi,” ungkap Gus Muhaimin.

Baca juga:  PKB Targetkan Raih 100 Kursi di DPR RI Pada Pileg 2024

Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Kesejahteraan Masyarakat (Korkesra) tersebut ditetapkan menjadi Wakil Presiden bersama beberapa pimpinan partai politik dunia, antara lain perwakilan Belgia, Spanyol, Bosnia, Jerman, Kroasia, Kolumbia, Brazil, Maroko, Meksiko, Ekuador, Peru, Libanon, Kamboja, dan Filipina.

Sementara itu, Sekretaris Eksekutif CDI tetap dijabat oleh Antonio Lopez Isturiz White dari Spanyol. 

Sedangkan Koordinator CDI Kawasan Asia-Pasifik dijabat oleh Cesar Rosselo, Kawasan Afrika dijabat Alberto Ruiz Thiery, dan Kawasan Amerika Latin dijabat oleh Monica Valencia Campo. Mereka bertiga di bawah Direktur Regional CDI, Luis Blanco.

Selain restrukturisasi Komite Eksekutif CDI, forum tersebut juga membahas perkembangan ragam persoalan yang terjadi di berbagai belahan dunia, tak terkecuali masalah pandemi Covid-19, ekonomi hijau dan transformasi digital.

Para pimpinan partai politik anggota CDI dari berbagai negara secara bergantian menyampaikan kondisi negara masing-masing di depan para pimpinan parpol lainnya. 

Di sisi lain, mereka juga membahas langkah antisipatif yang perlu dilakukan untuk mencari jalan keluar ragam persoalan tersebut. (Sumber: Tribunnews.com | HZA | merdekapost.com)

Copyright © MERDEKAPOST.COM. All rights reserved.
Redaksi | Pedoman Media Cyber | Network | Disclaimer | Sejarah Kerinci | Peta Situs