Merdekapost.com

Bukber dengan Media, Bupati M Syukur: Pers Pilar Demokrasi dan Tanpa Media Roda Pemerintahan Tak akan Seimbang

Foto: Bupati Merangin M Syukur saat memberikan kata sambutan saat gelar buka bersama puasa dengan insan pers (Dok. Istimewa)

Merangin, Merdekapost.com - Bupati Merangin M Syukur menegaskan peran penting pers sebagai salah satu pilar demokrasi yang memiliki fungsi strategis dalam mengawal jalannya pemerintahan serta memastikan kebijakan publik berjalan secara objektif dan transparan.

"Insan pers memiliki peran yang krusial sebagai salah satu pilar demokrasi yang menjaga keseimbangan roda pemerintahan," kata Syukur, Kamis (5/3/2026)

Pernyataan itu dikatakan oleh M Syukur dalam acara Buka Puasa Bersama Insan Pers Kabupaten Merangin, pada Rabu (4/3). Kegiatan itu berlangsung hangat di Pendopo Rumah Dinas Bupati. Acara tersebut turut dihadiri oleh Kadis Kominfo Ahmad Khoirudin beserta jajaran, Plt Kadis DPMPTSP Agus Salim Idris dan Kabag Umum Setda Merangin, Ari Aniko.

Foto: Bupati Merangin M Syukur saat saat gelar buka bersama puasa dengan insan pers (Dok. Istimewa)

Syukur menyatakan bahwa pemerintah membutuhkan masukan dan kritik membangun dari media agar pembangunan daerah tetap sasaran.

"Tanpa media, jalannya roda pemerintahan juga tidak akan seimbang. Kita sama-sama berjuang untuk pembangunan daerah tapi dengan cara yang berbeda. Saya berjuang melalui birokrasi dan anggaran, rekan-rekan melalui karya jurnalistik. Media adalah bagian dari pengawasan sekaligus dorongan bagi kami untuk memperbaiki kinerja," ujar Syukur.

Ia menjelaskan, melalui pemberitaan yang berimbang dan profesional, pers mampu menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Dengan demikian, berbagai program pembangunan maupun kebijakan yang diambil pemerintah dapat diketahui secara luas oleh publik.

Syukur juga menilai, kritik dan masukan yang disampaikan insan pers merupakan bagian dari proses demokrasi yang sehat. Pemerintah daerah, lanjutnya, sangat terbuka terhadap berbagai saran maupun kritik yang konstruktif demi kemajuan daerah.

"Pemerintah tentu membutuhkan dukungan dan pengawasan dari pers. Kritik yang disampaikan secara objektif justru menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Meski demikian, Syukur juga menitipkan pesan agar insan pers tetap mengedepankan prinsip Tabayyun (klarifikasi) sebelum mempublikasikan informasi, sesuai dengan kode etik jurnalistik.

"Harapan saya, cek dulu kebenarannya sesuai aturan atau tidak. Jangan langsung menghujat tanpa dasar. Jika informasi yang disampaikan akurat, masyarakat akan percaya dan semangat membacanya," tambahnya dengan nada akrab.

Secara transparan, dia memaparkan tantangan fiskal yang dihadapi Kabupaten Merangin. Ia mengungkapkan adanya pemotongan anggaran yang signifikan sejak ia menjabat.

"Tahun 2025 saja ada pemotongan hampir Rp 150 miliar, dan di 2026 ini sekitar Rp 240 miliar. Belanja pegawai kita sudah mencapai 60%, padahal standarnya 30%. Dengan 11.000 pegawai (PNS dan P3K), ruang gerak fiskal kita sempit, namun kita tetap berupaya kreatif agar pembangunan tetap berjalan," jelasnya.

Foto: Bupati Merangin M Syukur saat memberikan kata sambutan saat gelar buka bersama puasa dengan insan pers (Dok. Istimewa)

Di sisi lain, isu lingkungan masih menjadi sorotan utama. Bupati meminta bantuan media untuk mengedukasi masyarakat terkait penanganan sampah. Ia menyayangkan masih rendahnya kesadaran lingkungan, bahkan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Pak Presiden sudah menyatakan perang terhadap sampah. Kami di Merangin sudah menambah armada truk dan TPS. Namun, kendalanya adalah kesadaran. Masih ada oknum PNS yang buang sampah dari mobil dinas. Kita harus punya budaya malu-malu buang sampah sembarangan, malu terlambat kantor," tegas Syukur.

Sebagai bentuk apresiasi dan keterbukaan terhadap insan pers, Bupati berencana memfasilitasi Sekretariat Bersama bagi para jurnalis untuk memudahkan koordinasi dan diskusi ide pembangunan.

"Saya tidak pernah menutup diri. Silakan cari ruang di Kominfo untuk sekretariat bersama agar kita bisa sering berdiskusi. Terkadang ide teman-teman media lebih segar dibandingkan ide di OPD. Kami butuh itu untuk perencanaan program yang lebih matang," ungkapnya.

Selain itu, Syukur berharap insan pers dapat terus menjaga profesionalitas dalam menjalankan tugas jurnalistik, terutama dalam menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan peran tersebut, pers diharapkan dapat terus berkontribusi dalam memperkuat demokrasi serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.(Adz)

Gubernur Al Haris Gandeng Kepala Daerah se-Jambi Temui Menteri PKP, Perjuangkan Program Perumahan Rakyat

Temui Bang Arar (Maruarar Sirait) Menteri PKP, Gubernur Al Haris Beserta Kepala Daerah se-Jambi Perjuangkan Program Perumahan Rakyat.(Ist)

JAKARTA, MERDEKAPOST.COM - Gubernur Jambi Al Haris bergerak cepat memperjuangkan kebutuhan perumahan masyarakat dengan menemui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Jakarta, Senin (23/2/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Al Haris turut membawa seluruh Kepala Daerah (Kada)_ Bupati, wali kota, beserta jajaran dinas terkait se-Provinsi Jambi sebagai bentuk keseriusan daerah dalam mendukung program perumahan nasional.

Audiensi yang berlangsung di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman itu membahas kebutuhan mendesak akan hunian layak bagi masyarakat, termasuk program bedah rumah, penataan kawasan kumuh, hingga rumah subsidi.

“Kami hadir membawa puluhan ribu aspirasi rakyat Jambi yang merindukan rumah layak huni. Kami berharap program seperti BSPS, penataan kawasan kumuh, dan rumah subsidi bisa digelontorkan lebih masif ke Jambi, ” ujar Al Haris.

Ia menegaskan pemerintah daerah siap menyiapkan data akurat agar bantuan pusat tepat sasaran. Menurutnya, perumahan yang layak akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup, ekonomi keluarga, hingga pendidikan anak-anak.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait merespons positif langkah jemput bola yang dilakukan Pemprov Jambi. Ia menyebut pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto berkomitmen menghadirkan kebijakan yang memudahkan masyarakat memiliki rumah.

“Kita akan lakukan terobosan besar, termasuk usulan penurunan bunga menjadi 5 persen bagi jutaan nasabah, terutama masyarakat kecil dan ibu-ibu yang menjalankan usaha dari rumah, ” jelas Maruarar.

Dalam pertemuan itu, Kementerian PKP memaparkan sejumlah strategi yang akan menjadi fokus dukungan bagi daerah, antara lain Pemberdayaan ekonomi rumah tangga, agar rumah yang direnovasi juga menjadi ruang usaha produktif. Penataan kawasan kumuh, menjadi permukiman sehat dan tertata.

Program BSPS (Bedah Rumah) yang akan menyasar seluruh kabupaten/kota di Jambi. Penyederhanaan akses subsidi perumahan, termasuk KPR Tapak dan rusun bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Maruarar juga mengapresiasi kesiapan data yang dibawa rombongan Pemprov Jambi dan menyatakan rencana kunjungan balasan ke Jambi setelah Lebaran untuk meninjau langsung pelaksanaan program di lapangan.

“Kami akan hadir langsung untuk memastikan program ini berjalan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, ” pungkasnya.

Audiensi tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat Pemprov Jambi, di antaranya Kepala Dinas Kominfo, Kepala Bappeda, Plt. Kadis Perkimtan, Karo Kesra, Plt. Karo Adpim, serta Plt. Kepala Badan Penghubung.(*)

Pemkab Merangin Dorong Ekonomi Warga Melalui Pasar Bedug Ramadhan

Pemkab Merangin Dorong Ekonomi Warga Melalui Pasar Bedug Ramadhan.(ist)

MERANGIN, MERDEKAPOST.COM – Pemerintah Kabupaten Merangin membuka Pasar Bedug dan Bazar Ramadan 1447 Hijriah di Pasar Bawah Bangko, Kamis, 19 Februari 2026. Pembukaan dilakukan Bupati Merangin M. Syukur, di dampingi Wakil Bupati A. Khafidh dan Sekretaris Daerah Zulhifni.

Dalam sambutannya, M. Syukur mengatakan pasar Ramadan menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat, terutama menjelang Idul Fitri ketika kebutuhan meningkat. Ia menilai kegiatan ini dapat membantu pelaku usaha kecil dan menengah menambah pendapatan.

Bupati Merangin membuka Pasar Bedug dan Bazar Ramadan 1447 Hijriah di Pasar Bawah Bangko

Bupati juga mengimbau aparatur sipil negara dan jajaran organisasi perangkat daerah untuk berbelanja di lokasi bazar sebagai bentuk dukungan terhadap produk lokal. Ia menekankan pentingnya menjaga ketertiban, mengingat lokasi pasar berada di kawasan jalan umum.

Untuk mengantisipasi kepadatan, pemerintah daerah menginstruksikan Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja mengatur lalu lintas serta keamanan selama kegiatan berlangsung.

Sekda Merangin Zulhifni menyebut pemerintah akan melakukan evaluasi, terutama terkait potensi kemacetan. Koordinasi dengan kepolisian dan dinas terkait akan di perkuat guna memastikan kenyamanan pengunjung.

Sejumlah warga yang hadir menyambut positif pelaksanaan pasar bedug tahun ini. Mereka menilai penataan lebih rapi, dengan fasilitas parkir yang lebih tertib sehingga aktivitas belanja menjadi lebih nyaman.

Usai pembukaan, bupati bersama rombongan meninjau stan bazar dan berinteraksi dengan para pedagang.(*)

Didemo Warga, Kades Sungai Kapas Bangko Mundur

Kepala Desa Sungai Kapas, Saliman, mengundurkan diri setelah didemo warganya pada Selasa (17/2/2026).(adz/Instagram)

BANGKO | MERDEKAPOST.COM- Warga Desa Sungai Kapas, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, menggelar aksi menuntut kepala desa mundur dari jabatannya pada Selasa (17/2/2026).

Sebelumnya, warga sempat mengikuti musyawarah di aula Kantor Desa Sungai Kapas, namun pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan terkait persoalan anggaran desa.

Karena tidak ada titik temu, perwakilan warga bersama kepala desa difasilitasi pihak Polres Merangin untuk melakukan mediasi.

Setelah melalui proses mediasi yang berlangsung cukup lama, Kepala Desa Sungai Kapas akhirnya menyatakan kesediaannya untuk mengundurkan diri.

Kepala Desa Sungai Kapas, Saliman, menegaskan bahwa dirinya akan mengundurkan diri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Warga Desa Sungai Kapas yang saya cintai, saya tidak mau anak dan istri saya menjadi korban. Saya asli dari desa ini, berikut anak dan istri saya.

"Karena ini tuntutan dari masyarakat, karena kebersamaan saya dengan perangkat desa, ini adalah masalah administrasi, jadi pertanggungjawabannya ada pada kepala desa.

"Saya siap mengundurkan diri sesuai dengan peraturan yang berlaku," kata Suliman.

Ia menyebutkan delapan poin tuntutan warga Desa Sungai Kapas dalam aksi tersebut telah dijelaskan, dan dirinya siap mengikuti seluruh proses sesuai aturan yang berlaku.

"Alhamdulilah, tidak ada serupiah pun yang saya selewengkan. Karena masyarakat desa sudah tidak menghendaki saya untuk memimpin, makanya sampai hari ini saya juga tegar.

Bacaan Lainnya: Sambut Ramadhan dan Idul Fitri 1447H, In i Himbauan Kasat Reskrim Polres Kerinci

"Terkait yang dituduhkan itu, 700 juta, saya 50 juta aja belum pernah megang, karena semua kades tidak semua yang bisa menguasai administrasi," ungkap Suliman.

"Mudah mudahan ke depan, seluruh perangkat desa baik itu berasal dari masyarakat, selaku pembantu masyarakat, layanilah dengan baik, Insya Allah akan berjalan dengan baik.

"Untuk proses pengunduran diri, tentunya nanti Inspektorat dan Dinas PMD Merangin, akan melaksanakan tugasnya.

"Saya merasa tenang. Apa yang dituduhkan atas dugaan penyelewengan dana desa itu tidak benar. Tentunya nanti itu akan dibuktikan oleh pihak Kecamatan, Inspektorat, dan Dinas PMD," ungkap Saliman.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 40, kepala desa dapat diberhentikan karena meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri, atau diberhentikan.

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) ditetapkan oleh bupati atau wali kota.

Sementara itu, terkait dugaan penyelewengan anggaran dana desa, pihak kecamatan bersama Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) saat ini masih melakukan pendalaman atas dugaan maladministrasi dalam pengelolaan Dana Desa Sungai Kapas, Kecamatan Bangko.

Sebelumnya, warga menyampaikan delapan tuntutan dalam aksi tersebut.

"Ada 8 poin tuntutan dari warga desa terkait transparasi penggunaan anggaran Dana Desa Sungai Kapas. Dari salah satu poin tuntutan yang diaspirasikan, tentang pembuatan embung desa.

"Kebetulan rumah saya dekat embung desa itu. Saya merasa dirugikan karena penggalian embung desa tersebut tepat di belakang rumah saya.

"Jarak antara pintu rumah belakang dengan embung desa itu hanya berjarak 1 meter, ya. Memang saya membangun rumah di lahan tanah pemerintah desa, tapi pemerintah desa tidak boleh semena-mena begitu dong.

"Saya memang orang yang gak punya, tapi saya sebagai warga harus dilindungi," kata warga Desa Sungai Kapas, Sinur Murni Simanjuntak kepada Tribun.

"Saya tidak setuju dengan pak Kades, saya meminta agar pak kades harus sekarang turun dari jabatannya," ungkap Sinur.

Warga lainnya, Nurhayati, menyampaikan bahwa aksi yang dilakukan warga Desa Sungai Kapas kali ini merupakan aksi damai untuk kedua kalinya.

"Yang pertama kemarin itu kami cuma menuntut laporan anggaran rumah tangga tahun 2025, harusnya kan Desember kemarin, sampai sekarang bulan Februari tidak ada penyampaian kepada masyarakat. Tidak transparan.

"Kenyataan hari ini pada pertemuan kedua, kepala desa tidak bisa membuktikan, jadi kami menuntut agar kepala desa mundur dari jabatannya," jelas Nurhayati.

"Kami sebagai masyarakat desa juga melihat kepala desa itu arogan, dalam proses penggantian pengurus desanya, seperti pengurus PKK, dan pengurus lainnya di desa semuanya diganti secara sepihak," tutup Nurhayati.

(Editor: Aldie Prasetya | Sumber: Tribunjambi.com)

Gerak Tanam Padi Perdana di Merangin, Al Haris Tegaskan Komitmen Ketahanan Pangan

Gerak Tanam Padi Perdana di Merangin, Al Haris Tegaskan Komitmen Ketahanan Pangan.(ist)

Merangin, Merdekapost.com - Gubernur Jambi Al Haris bersama Bupati dan Wakil Bupati Merangin melaksanakan gerak tanam padi perdana yang dirangkai dengan doa turun baumo di Desa Seling, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Jumat (6/2/2026) pagi.

Kegiatan ini menjadi simbol komitmen bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan, sekaligus mempertahankan lahan pertanian dari ancaman alih fungsi lahan.

Bacaan Lainnya:

Libatkan Ribuan Perseonil, Polda Jambi Gelar Aksi Korve Massal Serentak

Tanam Padi di Hiang, Bupati Monadi Tegaskan Komitmen Swasembada Benih

Jaga Lingkungan ASRI, Seluruh Polsek di jajaran Polres Kerinci Gelar Gotong royong serentak

Kehadiran langsung Gubernur Jambi di tengah masyarakat dan kelompok tani Desa Seling menegaskan bahwa sektor pertanian, khususnya pangan, masih menjadi fondasi penting dalam pembangunan daerah.

Tradisi turun baumo yang terus dipertahankan dinilai bukan sekadar ritual budaya, melainkan wujud kesadaran kolektif para petani untuk menjaga sawah tetap produktif dan berkelanjutan.

Bupati Merangin M Syukur Lantik 8 Pejabat Eselon II, Ini Daftar Namanya!

BANGKO - Bupati Merangin M Syukur melantik delapan pejabat hasil seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama tahun 2025. Pelantikan berlangsung di Aula Rumah Dinas Bupati Merangin, Jumat (30/1/2026).

Prosesi pelantikan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin Zulhifni, Asisten I Sukoso, seluruh kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin, serta perwakilan Forkopimda Merangin.

Pelantikan berlangsung khidmat, diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Dalam sambutannya, Bupati M Syukur menegaskan para pejabat yang dilantik merupakan hasil seleksi terbuka yang dilaksanakan secara ketat dan objektif, berdasarkan kompetensi serta kualitas masing-masing peserta.

“Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik hari ini akan memimpin OPD strategis dengan beban kerja yang berat, namun sangat menentukan keberlangsungan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Merangin,” ujar M Syukur.

Ia menjelaskan, OPD yang dipimpin para pejabat tersebut berperan langsung dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang meliputi sektor kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.

Menurut M Syukur, pelantikan ini bukan sekadar pemenuhan aturan administratif, melainkan bentuk kepercayaan yang harus dijawab dengan kinerja nyata.

“Setelah dilantik, saudara harus segera menyusun dan merealisasikan program-program kerja sesuai perjanjian kinerja yang telah ditandatangani,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya peran pejabat tinggi pratama dalam menentukan kualitas kinerja OPD.

“Tinggi rendahnya kinerja OPD sangat ditentukan oleh kepemimpinan dan kebijakan pejabat pimpinan tinggi pratama. Saya berharap kebijakan yang diambil mampu mengakselerasi pencapaian visi dan misi Merangin Baru 2030,” katanya.

Bupati juga mengingatkan agar para pejabat menghilangkan ego sektoral, membangun komunikasi yang efektif antarunit kerja, serta menciptakan sinergi untuk mencapai tujuan bersama.

Selain itu, M Syukur berpesan agar para kepala OPD menjadi pemimpin yang inspiratif, mampu memotivasi jajaran staf, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, serta menjunjung tinggi profesionalisme dan pelayanan prima kepada masyarakat.

“Saudara yang dilantik hari ini bukan karena paling hebat, melainkan karena mendapat kepercayaan. Jalankan prioritas Bupati dan Wakil Bupati, tingkatkan disiplin, pahami visi, misi, dan program kerja demi kepentingan masyarakat Kabupaten Merangin,” pungkasnya.

Daftar Nama Pejabat Merangin yang Dilantik

1. Risdiansyah, ST, MM, sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Risdiansyah sebelumnya penata kelola sistem dan teknologi informasi BKPADMD Tanjab Timur

2. Ermanto, SKM., M.Si, sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Ermanto sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Merangin

3. Ahmad Khoiruddin Agung Saputro, S.IP, sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Ahmad Khoiruddin sebelumnya menjabat Sekretaris BPPRD Kabupaten Merangin.

4. Daryanto, SP, sebagai Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan. Daryanto sebelumnya menjabat Kabag Perekonomian Setda Kabupaten Merangin.

5. Mujiburrahman, SP, sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Sebelumnya Mujiburahman menjabat Sekretaris Dinas TPH Kabupaten Merangin

6. Sibas A, S.S.T, sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sebelumnya Sibas menjadi Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setda Merangin.

7. dr. Irwan Kurniawan, sebagai Kepala Dinas Kesehatan. Sebelumnya dr Iwan menjabat Direktur RSUD Kolonel Abundjani Bangko

8. Dr. Misrinadi, S.Pd, MM, sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Misrinadi sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.(adz)

Merangin Masuk Daftar Prioritas Kemensos, Bupati M. Syukur Perjuangkan Program "Sekolah Rakyat"

Merangin Masuk Daftar Prioritas Kemensos, Bupati M. Syukur Perjuangkan Program "Sekolah Rakyat".(mpc)

JAKARTA, MERDEKAPOST.COM – Upaya Pemerintah Kabupaten Merangin dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) mendapat angin segar dari Pemerintah Pusat.

Bupati Merangin, M. Syukur, melakukan audiensi khusus dengan Menteri Sosial RI di Jakarta, Kamis (22/1) guna membahas percepatan program pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Dalam pertemuan tersebut, fokus utama pembicaraan adalah penerapan konsep Sekolah Rakyat.

Program ini dirancang untuk menjangkau anak-anak dari keluarga prasejahtera agar tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak tanpa terkendala biaya.

Menteri Sosial menyambut positif inisiatif yang dipaparkan oleh Bupati Merangin M. Syukur. Sebagai bentuk dukungan nyata, Kementerian Sosial (Kemensos) menetapkan Kabupaten Merangin sebagai salah satu daerah prioritas penerapan Sekolah Rakyat di Indonesia.

"Akses pendidikan itu sangat penting bagi seluruh lapisan masyarakat. Masih banyak anak-anak kita yang tidak sekolah dan putus sekolah. Maka dari itu, Sekolah Rakyat adalah solusi agar tidak ada lagi anak di Merangin yang putus sekolah hanya karena alasan ekonomi," ujar Bupati M. Syukur dalam keterangannya.

Program Sekolah Rakyat ini diharapkan membawa perubahan signifikan bagi masyarakat Merangin, di antaranya menekan angka putus sekolah, memberikan jaring pengaman bagi anak-anak di wilayah pelosok dan keluarga miskin, peningkatan kualitas SDM dan kemandirian ekonomi. (ADZ/Kominfo).