Suara PSI di Sirekap Melejit Drastis, Ada Perbedaan Hasil dibeberapa Provinsi Termasuk Jambi


MERDEKAPOST.COM | JAKARTA - Melonjaknya perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia alias PSI menuai perhatian publik. Hal itu, karena perolehan suara partai ini naik cukup besar dalam perhitungan data Sirekap Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada Jumat pekan lalu.

Dalam waktu sehari, anomali suara partai yang saat ini dipimpin oleh putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, bertambah 101.426 suara. Data Sirekap pada, Sabtu, 2 Maret pukul 14.00 WIB memperlihatkan suara PSI bertambah 0,12 persen dalam sehari.

Baca Juga: Lonjakan Suara PSI di Sirekap, YLBHI Desak KPU Tak Terlibat Praktik Kecurangan Pemilu

Sementara pada hari ini, Senin, 4 Maret pukul 13.00 WIB, suara PSI bertambah menjadi 2.404.282 suara. Jumlah tersebut berdasarkan jumlah penghitungan di 542.104 dari 823.236 tempat pemungutan suara (TPS) atau setara 65,85 persen.

Perolehan suara PSI disebut sejumlah kalangan tidak wajar. Dari sejumlah data Sirekap yang disajikan di website KPU, beberapa bukti anomali nampak terlihat. Bentuk anomali itu terjadi di beberapa provinsi, seperti Banten, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jambi, Jawa Tengah, hingga Kalimantan Selatan.

Di Banten, TPS 004 yang berlokasi di Kota Cilegon, Kec. Cibeber, Kel/Desa Bulakan, menunjukkan pelonjakan suara PSI. Dalam hasil formulir C1, partai berlogo bunga mawar ini hanya mendapat 1 suara. Sementara dalam data Sirekap, PSI mendapat 69 suara.

Baca Juga: Caleg Terpilih Belum Perlu Mundur Saat Maju Pilkada 

Di Jawa Barat, tepatnya di TPS 040, Kota Bogor, Kec. Bogor Utara, Kel/Desa Bantarjati, PSI mendapat 8 suara. Namun, data Sirekap menunjukkan partai tersebut memiliki 18 suara.

Kemudian, hasil form C1 salah satu TPS di Yogyakarta menunjukkan PSI tidak mendapat suara satu pun, tapi tercatat di Sirekap mendapat 27 suara. Hal ini terjadi di TPS 010, Kel/Desa Ngestirejo, Kec. Tanjungsari, Kota Gunungkidul, Prov. DIY.

Hal yang sama terjadi di Jambi, PSI tidak mendapat suara alias 0 di TPS 004, Kel/Desa Pelayang, Kec. Bathin II Pelayang, Kota Bungo, Prov Jambi. Tapi, data Sirekap mencatat PSI mendapat 36 suara.

Di Jawa Tengah, tepatnya di TPS 019 Kota Boyolali, Kec. Ngemplak, Kel/Desa Donohudan, PSI hanya mendapat 2 suara. Namun, pada akhirnya partai tersebut mendapat 27 suara di Sirekap.

Selain itu, kasus serupa terjadi di Kalimantan Selatan, tepatnya di TPS 011 Koya Banjar, Kec. Sungai Tabuk, Kel/Desa Sungai Tabuk Keramat. Pada hasil C1, PSI mendapat 10 suara. Sementara hasil Sirekap menunjukkan bahwa PSI mendapat 31 suara.

Adapun Juru Bicara DPP PSI Sigit Widodo mengklaim lonjakan suara PSI adalah hal yang wajar. Sigit menyebut lonjakan suara ini masih di bawah perhitungan internal PSI.

Berita Terkait : Politikus dan Pengamat Politik Soroti Lonjakan Suara PSI di Sirekap KPU, Bisa Menggelembung Dalam Waktu 1x24 Jam?

“Bisa saja data dari wilayah yang pemilih PSI-nya besar baru mulai masuk, sehingga normal saja terjadi lonjakan dalam satu waktu,” kata Sigit kepada Tempo. 

Sebaliknya, kata Sigit, penurunan bisa terjadi saat data masuk dari wilayah yang pemilihnya sedikit. Ia menegaskan bahwa Sirekap adalah data real count, bukan sampling, sehingga data masuk memang tidak harus selalu proporsional.

( Editor : Aldie Prasetya | Sumber : Tempo.co.id )

Lonjakan Suara PSI di Sirekap, YLBHI Desak KPU Tak Terlibat Praktik Kecurangan Pemilu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep saat melakukan pertemuan di kawasan Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 3 Februari 2024. Presiden Joko Widodo meyakini PSI bisa mendapatkan kursi di DPR RI pada Pemilu 2024. (DOC  | ANTARA ) 

Jakarta, Merdekapost - Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mengalami lonjakan suara yang cukup besar dalam perhitungan data Sirekap Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada periode 1-2 Maret 2024. Menanggapi hal itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendesak KPU untuk tetap profesional dan tidak terlibat dalam praktik kecurangan Pemilu.

Wakil Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Arif Maulana, yang juga tergabung dalam koalisi masyarakat sipil, menyatakan, KPU dan Bawaslu seharusnya menjaga marwah Pemilu dan bukan justru terlibat dalam permasalahan Pemilu. 

Baca Juga: Politikus dan Pengamat Politik Soroti Lonjakan Suara PSI di Sirekap KPU, Bisa Menggelembung Dalam Waktu 1x24 Jam?

"KPU harus profesional dan bertanggung jawab. Jangan jadi bagian masalah. Jangan sampai KPU malah terbukti jadi bagian dari praktik kecurangan Pemilu. Kalau sampai begitu ya rusak demokrasi kita," ujar Arif dalam keterangannya di Kantor KontraS, Jakarta Pusat, pada Senin, 4 Maret 2024. 

Adapun kenaikan suara PSI secara drastis terjadi dalam selang waktu 24 jam pada periode 1-2 Maret 2024. Partai berlambang mawar itu memperoleh tambahan suara 0,12 persen setelah data Sirekap menunjukan ledakan suara pada Jumat.

Data Sirekap pada pukul 13.00 WIB, 2 Maret 2024, memperlihatkan suara PSI bertambah 98.869 selang 24 jam. Suara PSI bertambah dari 2.300.600 pada 1 Maret 2024 pukul 12.00 WIB menjadi 2.399.469 suara pada 2 Maret pukul 13.00 WIB atau 3,13 persen.

Baca Juga: Caleg Terpilih Belum Perlu Mundur Saat Maju Pilkada

Arif juga menilai, praktik curang penggelembungan suara PSI ini tidak dapat dilepaskan dari dugaan intervensi Presiden Joko Widodo alias Jokowi. "Jokowi kan kampanye terang-terangan. Sementara dia bukan orang PSI, tidak pernah cuti. Saya kira praktik curang ini harus ditegakkan hukumnya," ucap dia.

Arif juga menyebut, pihaknya mendesak para anggota DPR agar menggunakan hak konstitusional mereka untuk membongkar kejahatan Pemilu dalam Pemilu 2024. Khususnya melalui penggunaan hak angket. "DPR harus menggunakan haknya untuk memproses hal ini," kata Arif.

Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Julius Ibrani, sebelumnya, mengungkap beberapa faktor yang menguatkan dugaan telah terjadi penggelembungan suara untuk PSI. Di antaranya adalah karena lonjakan suara itu terjadi saat data yang masuk di Sirekap KPU telah melewati 60 persen dari suara total.

Menurut Julius, fluktuasi data normalnya tidak terlalu tajam jika data yang masuk sudah melewati jumlah tertentu. Julius juga mencurigai faktor penghentian penghitungan suara manual di beberapa kecamatan dan penghentian Sirekap KPU yang dia sebut terjadi sejak 18 Februari 2024. “Sebab hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa Pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi,” kata dia.

Baca Juga: Maju Pilkada 2024, Legislator Mundur, Bupati Cuti

Adapun Juru Bicara DPP PSI Sigit Widodo mengklaim lonjakan suara PSI adalah hal yang wajar. Sigit menyebut lonjakan suara ini masih di bawah perhitungan internal PSI.

“Bisa saja data dari wilayah yang pemilih PSI-nya besar baru mulai masuk, sehingga normal saja terjadi lonjakan dalam satu waktu,” kata Sigit kepada Tempo, Sabtu 2 Maret 2024.

Sebaliknya, kata Sigit, penurunan bisa terjadi saat data masuk dari wilayah yang pemilihnya sedikit. Ia menegaskan bahwa Sirekap adalah data real count, bukan sampling, sehingga data masuk memang tidak harus selalu proporsional.

( Editor : Aldie Prasetya | Sumber : Tempo.co.id )

Politikus dan Pengamat Politik Soroti Lonjakan Suara PSI di Sirekap KPU, Bisa Menggelembung Dalam Waktu 1x24 Jam?

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep saat melakukan pertemuan di kawasan Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 3 Februari 2024. Presiden Joko Widodo meyakini PSI bisa mendapatkan kursi di DPR RI pada Pemilu 2024. (DOC ANTARA FOTO)

JAKARTA - Sejumlah politikus dan pengamat politik menyoroti kenaikan secara drastis perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Pemilu 2024. Dalam selang waktu 24 jam pada periode 1-2 Maret 2024, data Sirekap Komisi Pemilihan Umum (KPU), PSI memperoleh tambahan suara 0,12 persen. Lonjakan tersebut dinilai ada upaya tertentu meloloskan PSI ke Senayan.

Lantas bagaimana tanggapan para politikus dan pengamat politik soal kenaikan secara drastis perolehan suara PSI di Pemilu 2024?

Adapun ledakan perolehan suara PSI terbilang drastis sebab data Sirekap memperlihatkan suara PSI bertambah 98.869 selang 24 jam. Suara PSI bertambah dari 2.300.600 pada 1 Maret 2024 pukul 12.00 WIB menjadi 2.399.469 suara pada 2 Maret pukul 13.00 WIB atau 3,13 persen. Hingga 3 Maret 2024 pukul 16.40 WIB, PSI memperoleh 2.403.316 suara atau 3,13 persen di Pileg DPR RI.

Tanggapan para politikus dan pengamat politik soal kenaikan secara drastis perolehan suara PSI:

1. Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M. Romahurmuziy

Ketua Majelis Pertimbangan PPP, M. Romahurmuziy, mengungkap dugaan adanya operasi meloloskan PSI dengan perolehan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar 4 persen. Menurut Romy, sapaan akrabnya, sebelum Pemilu 2024 dirinya mendengar dugaan ada ‘operasi pemenangan PSI’ yang dilakukan oleh aparat.

“Dengan menarget kepada penyelenggara pemilu daerah agar PSI memperoleh 50 ribu suara di tiap kab/kota di Jawa, dan 20 ribu suara di tiap kab/kota di luar Jawa,” ujar dia dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, dikutip Senin, 5 Maret 2024.

Berdasarkan informasi yang dia terima, operasi dilakukan menggunakan dan membiayai jejaring ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin salah seorang menteri. Jejaring ormas itulah yang digunakan untuk mobilisasi suara PSI coblos gambar. “Setidaknya itu yang saya dengar dari salah satu aktivisnya yang diberikan pembiayaan langsung oleh aparat sebelum Pemilu,” ujar dia.

Belakangan setelah pencoblosan, kata Romy, pihaknya mendapat informasi ada upaya pelolosan PSI dengan dua modus. Pertama, memindahkan suara partai yang jauh lebih kecil, yang jauh dari lolos PT kepada coblos gambar partai tersebut. Kedua, adalah memindahkan suara tidak sah menjadi coblos gambar partai tersebut.

2. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Chico Hakim

Menanggapi kenaikan suara PSI yang digugat, Politikus PDIP Chico Hakim yang juga Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, menduga adanya penggelembungan suara dengan mengambil suara dari partai lain, khususnya PPP.

“Naiknya secara signifikan suara PSI dan turunnya suara PPP semakin menegaskan bahwa ada penggelembungan suara dengan mengambil suara dari partai lain,” ujar Chico dalam keterangan resmi yang dikutip pada Sabtu, 2 Maret 2024.

Pihaknya menyebut, selama ini PPP selalu memperoleh hasil Pemilu di atas hasil survei. Alasannya, kata Chico, sebaran pemilih PPP berada di kantong-kantong Islam seluruh Indonesia. Ia membandingkan dengan PKB, yang juga dominan didukung umat Muslim. Menurut dia, PKB hanya terkonsentrasi di Jawa Timur. “Dan terbukti dari penghitungan suara sebelum hari-hari ini, suara PPP aman di atas 4 persen,” kata dia.

3. Politikus Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Michael Victor Sianipar

Politikus sekaligus juru bicara Partai Perindo, Michael Victor Sianipar, mengingatkan manipulasi suara pemilu merupakan tindak pidana. Hal ini disampaikan terkait adanya lonjakan suara PSI di Sirekap. Pihaknya menilai ada kejanggalan dan harus menjadi perhatian pihak berwenang.

“Saya perlu ingatkan kepada semua pihak bahwa manipulasi data hasil pemilihan itu adalah tindak pidana. Kejanggalan yang ramai dibahas publik harus menjadi perhatian khusus KPU, Bawaslu, dan penegak hukum,” kata Michael lewat keterangan tertulisnya, Sabtu, 2 Maret 2024.

Kejanggalan ledakan suara oleh partai tertentu, kata dia, berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pemilu yang adil. Menurut dia, apabila isu ini tidak dijawab, dapat mengikis legitimasi pemilu tahun ini. Pihaknya pun mendesak kejanggalan anomali suara itu diselidiki.

“Bisa dilihat apakah wajar atau ternyata terjadi kesalahan input,” kata Ketua DPP Perindo bidang Digital dan Ekonomi Kreatif ini.

4. Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Aditya Perdana

Pengamat politik dari UI, Aditya Perdana, menanggapi perolehan suara PSI yang melonjak cukup besar dalam perhitungan real count sementara KPU dalam beberapa hari ini. Aditya menilai fenomena tersebut bukan hal baru dalam Pemilu. Dalam Pemilu sebelumnya, kata dia, lazim mendengar kabar adanya operasi tertentu oleh sejumlah pihak.


“Kalau yang kayak-kayak gini bukan hal yang baru dari Pemilu. Pemilu sebelumnya juga kita sering mendengar cerita bahwa dalam proses rekapitulasi itu ada operasi-operasi yang dilakukan oleh banyak pihak,” ujar Aditya ketika dihubungi Tempo, Ahad, 3 Maret 2024

Menurut dia, melonjaknya perolehan suara suatu partai bukan hal yang istimewa, karena pergerakan tersebut biasa terjadi dan sering kali disebut sebagai adanya dugaan manipulasi yang terjadi di tingkat penyelenggara. Tapi, kata dia, data yang sesungguhnya juga harus dipastikan. Apakah benar terjadi kenaikan yang signifikan atau tidak.

“Karena itu yang paling penting, kalau terjadi beneran berarti betul ada operasi, ada transaksi,” tuturnya.

5. Peneliti Utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro

Peneliti Utama Politik BRIN, Siti Zuhro, ikut menanggapi perolehan suara PSI yang melonjak cukup besar dalam perhitungan data Sirekap KPU. Menurut dia, kejutan demi kejutan selama Pemilu 2024 ini terjadi silih berganti, mulai hasil Pilpres sampai hasil Pileg.

“Prinsipnya oke kalau kejutannya sifatnya positif, tapi kalau kejutannya justru menambah ketidakpercayaan publik, hal ini tentunya menambah beban publik,” ujar Siti ketika dihubungi Tempo, Ahad, 3 Maret 2024.

Beberapa pekan lalu, kata dia, para pimpinan lembaga survei mengatakan hasil rekap KPU tidak akan jauh berbeda dengan hasil quick count lembaga survei. Hasil Pileg versi quick count menunjukkan hanya ada 8 partai politik yang lolos ambang batas parlemen atau PT sebesar 4 persen. Namun, baru-baru ini PSI yang diprediksi tidak lolos justru menunjukkan angka di atas rata-rata quick count.

“Saat ini publik malah disuguhi tontonan yang berbeda,” kata dia.

6. Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Julius Ibrani

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menilai lonjakan suara yang dialami PSI dalam Sirekap tidak masuk akal. Mereka menduga ada usaha penggelembungan suara untuk memenuhi ambisi Presiden Joko Widodo alias Jokowi memenangkan partai yang dipimpin putra bungsunya, Kaesang Pengarep.

Ketua PBHI Julius Ibrani yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil, menyatakan dugaan penggelembungan suara tersebut jika dibiarkan akan semakin mengurangi legitimasi Pemilu 2024. “Nyaris sempurnalah pembajakan Pemilu 2024 oleh rezim despotik ini untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya,” kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat, 2 Maret 2024.


Selain itu, Julius mencurigai faktor penghentian penghitungan suara manual di beberapa kecamatan dan penghentian Sirekap KPU yang dia sebut terjadi sejak 18 Februari 2024. “Sebab hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa Pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi,” kata dia.

7. Mantan anggota Komisi VI DPR, Roy Suryo

Mantan anggota Komisi VI DPR, Roy Suryo juga mengomentari lonjakan suara PSI di Pemilu 2024 yang terjadi pada periode penghitungan suara 1-2 Maret. Menurutnya, terdapat keanehan saat Sirekap KPU menunjukkan suara PSI bertambah 98.869 dalam selang 24 jam.

Roy mengatakan ledakan suara partai yang dipimpin Kaesang itu merupakan sebuah anomali. Dia pun menyatakan sangat wajar jika banyak pihak kemudian menjadi curiga. Dirinya menduga ada perpindahan suara yang dilakukan pihak tertentu. Bisa saja, kata dia, berasal dari suara tidak sah yang kemudian diberikan kepada PSI.

Dia memberi contoh kasus yang terjadi di beberapa TPS, di antaranya di daerah Cibeber, Banten dan Bendoharjo, Jawa Tengah. Roy menyampaikan, data Sirekap menunjukkan PSI dapat 69 suara di TPS 004 Bulakan Cibeber, Banten, sedangkan suara tidak sah hanya 1. Namun, dalam foto C-Hasil yang juga ada di Sirekap, yang tercatat justru sebaliknya.

“Jika dilihat dari foto C-Hasil yang diunggah, kondisi berbeda terlihat. Dalam foto C-Hasil, suara PSI faktanya tertulis 1 suara, sedangkan suara tidak sah 69,” ujar Roy.

8. Pendiri Lembaga Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujan

Pendiri Lembaga Survei SMRC, Saiful Mujani juga menanggapi lonjakan drastis suara PSI dalam waktu singkat. Pihaknya mengatakan bahwa tidak hanya PSI dan Partai Gelora yang mengalami peningkatan suara. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga mengalami hal yang sama. Kenaikan suara PSI yang oleh sebagian politikus dianggap tidak masuk akal, menurut dia, kemungkinan karena data yang masuk lewat Sirekap belum proporsional.

“Kalau sudah proporsional akan kembali normal kalau tidak ada intervensi,” ujarnya, Sabtu, 2 Maret 2024.

9. Dosen Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung (STEI ITB), Agung Harsoyo

Dosen STEI ITB, Agung Harsoyo, turut mempertanyakan lonjakan suara hasil Pemilu 2024 pada PSI yang belakangan diduga tidak wajar. Kenaikan jumlah suara secara drastis itu dinilai tidak lazim secara keilmuan. “Ketidaklaziman ini menurut saya harus diinvestigasi,” katanya saat dihubungi Tempo pada Ahad, 3 Maret 2024.

Menurut Agung, data hasil Pemilu berasal dari sekitar 800 ribu tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di wilayah Indonesia, serta di luar negeri. Pola dari pencoblosan surat suara cenderung random atau acak. Sehingga, kata dia, hasilnya sudah terlihat di masa awal perhitungan, sehingga kecil kemungkinan terjadi lonjakan yang tidak wajar atau anomali.

“Tiba-tiba di hari sekian melonjak. (Suara) itu ke mana aja kemarin?” kata Agung.

10. Program Manager Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil

Program Manager Perludem Fadli Ramadhanil ikut menanggapi perolehan suara PSI yang melonjak cukup besar dalam perhitungan data Sirekap KPU pada periode awal Maret ini. Fadil menyebut persoalan kenaikan atau penurunan suara memang menjadi salah satu tantangan dalam proses rekapitulasi suara secara berjenjang manual yang dilakukan oleh KPU

 “Nah problem kita kan memang dalam proses rekapitulasi ini berlangsung berjenjang dan waktu cukup lama,” ujar Fadli ketika dihubungi Tempo, Ahad, 3 Maret 2024.

Menurut Fadli, indikasi adanya kecurangan ini seharusnya dikawal oleh saksi-saksi peserta Pemilu. “Terutama yang paling penting dikawal oleh Bawaslu,” kata dia. Fadli menyebut hasil Pemilu paling murni adalah sertifikat hasil penghitungan C1 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 14 Februari lalu. “Jadi dokumen itu yang harusnya dijadikan dasar untuk mengontrol proses secara berjenjang,” kata dia.

( Editor : Aldie Prasetya | Sumber : Tempo.co.id )

Terbaru, Hasil Real Count KPU Suara AMIN Mandeg, di situs KawalPemilu kian Merangkak Naik

3 Capres RI 2024 (Anies Baswedan - Prabowo Subianto - Ganjar Pranowo)

MERDEKAPOST.COM - Inilah hasil perhitungan suara atau real count KPU Pilpres 2024 terbaru, Rabu (21/2/2024), Anis Baswedah merangkak naik.

Beda perolehan di situs KPU, perolehan suara Anies Baswedan ada penambahan di situs KawalPemilu.

Adapun penambahan perolehan suara Anies di KawalPemilu karena mulai terkumpulnya perhitungan suara di satu wilayah.

Sebagaimana diketahui, hingga kini KPU masih melakukan rekapitulasi suara.

Berdasarkan hasil real count KPU hari ini, Rabu (21/2/2024) per pukul 06.00 WIB, paslon 2 Prabowo-Gibran masih unggul dari dua paslon lainnya, yaitu Anies-Imin dan Ganjar-Mahfud.

Real count KPU Pilpres 2024 Prabowo-Gibran masih unggul dengan meraih suara 58.77 persen atau 58.553.479.

Kemudian Anies-Imin ada di posisi kedua dengan meraih suara 24.25 persen atau 24.158.706.

Kemudian paslon 3 Ganjar-Mahfud meraih suara 16.98 persen atau 16.914.478.

Untuk diketahui, real count KPU ini terambil berdasarkan rekapiltulasi suara progress 603651 dari 823236 TPS atau 73.33 persen.

Lebih lanjut, hasil real count Pilpres 2024 KPU tersebut ternyata berbeda dengan hasil perolehan suara ketiga paslon di situs KawalPemilu.

Di situs KawalPemilu, perolehan suara Anies perlahan naik.

Hal itu berbeda dengan hasil real count KPU di mana suara Anies mandeg di 24.25 persen.

Berdasarkan hasil perhitungan suara Anies Baswedan di situs KawalPemilu per hari ini Rabu (21/2/2024) pukul 06.00 WIB tercatat meraup suara 29.79 persen.

Selain itu, suara paslon Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud pun berbeda cukup signifikan.

Jika di KPU suara Prabowo-Gibran meraih 58.77 persen, di KawalPemilu meraih 53.94 persen.

Kemudian paslon 3 Ganjar-Mahfud di KPU meraih suara 16.98 persen, di situs KawalPemilu dengan suara 16.28 persen.

Sebagai informasi, KawalPemilu merupakan situs yang membuat tabulasi dari hasil rekapitulasi data scan dari formulir C1 untuk Pilpres 2024 yang didapat dari situs web KPU.

Tujuan situs ini untuk membuat rekapitulasi data Pemilu di Indonesia secara real count atau real time untuk membantu KPU dalam mengawal formulir C1.

Data tabulasi yang diunggah dan diperbarui pada server KawalPemilu setiap sepuluh menit.

Informasi lebih lengkap dapat diakses melaui laman KawalPemilu.org

Hasil suara di situs ini juga tidak dapat digunakan untuk menengukan hasil akhir Pilpres 2024.

Namun, hasil resmi rekapitulasi penghitungan suara Pilpres 2024 akan diumumkan KPU pada waktunya.

Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengumumkan real count atau hasil hitung suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dari seluruh TPS mulai Rabu (14/2/2024).

Hasil Real Count KPU Pilpres 2024 di 6 Provinsi di Pulau Jawa, termasuk Jawa Barat hingga Jawa Timur, Rabu (21/2/2024)

Banten

Anies-Imin: 33.79 persen

Prabowo Gibran: 56.69 persen

Ganjar-Mahfud: 9.53 persen


DKI Jakarta

Anies-Imin: 40.73 persen

Prabowo Gibran: 41.66 persen

Ganjar-Mahfud: 17.6 persen.


Jawa Barat

Anies-Imin: 32.09 persen

Prabowo Gibran: 58.16 persen

Ganjar-Mahfud: 9.75 persen


Jawa Tengah

Anies-Imin: 12.68 persen

Prabowo Gibran: 52.88 persen

Ganjar-Mahfud: 34.44 persen


Daerah Istimewa Yogyakarta

Anies-Imin: 19.11 persen

Prabowo Gibran: 51 persen

Ganjar-Mahfud: 29.88 persen


Jawa Timur

Anies-Imin: 15.73 persen

Prabowo Gibran: 66.7 persen

Ganjar-Mahfud: 17.58 persen


Sumber: Tribun Jabar 

Kampanye Akbar AMIN di JIS: Open Gate Mulai Pukul 04.30 WIB

Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan kampanye di kawasan Lapangan Reformasi Deli Serdang, Kamis(1/2/2024). Foto: Dok. Istimewa

JAKARTA - Paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (AMIN) akan menggelar kampanye akbar di Jakarta International Stadium (JIS) pada Sabtu (10/2). Kampanye pamungkas bertajuk Kumpul Akbar Ber-1 Berani Berubah itu akan dimulai pukul 07.00-12.00 WIB.

Namun, bagi yang sudah memiliki e-ticket dapat datang lebih awal. Panitia memberlakukan open gate pukul 04.30 WIB.

Panitia menggunakan sistem tiket elektronik untuk masyarakat yang akan datang ke kampanye akbar tersebut. Tiket bisa didapat di situs GOERS secara gratis, tapi saat ini tiket untuk "stadium" sudah sold out dalam waktu singkat


"Open gate mulai 04.30, setelah pukul. 06.30 WIB tidak ada lagi prioritas bagi pemilik tiket elektronik," tulis syarat dan ketentuan dalam pembelian tiket elektronik seperti yang tertera di situs GOERS, dikutip Rabu (7/2). 


Syarat dan ketentuan tiket kampanye AMIN di JIS, 10 Februari 2024. Foto: Dok. Istimewa

Timses Anies mengeklaim sebanyak 3 juta orang akan menghadiri kampanye akbar yang digelar 10 Februari 2024 ini.

Dalam deskripsi acara tertulis, masyarakat yang akan datang disarankan mengenakan baju putih, membawa bendera Indonesia hingga beratribut AMIN.

Tiket kampanye AMIN di bagian stadium JIS 10 Februari 2024 sold out Foto: Dok. Istimewa

"Disarankan datang mengenakan baju putih, bendera Indonesia sebagai ikat kepala atau selendang, dan atribut AMIN," tulis deskripsi acara.

Pada hari yang sama kampanye akbar Prabowo-Gibran juga digelar di Gelora Bung Karno (GBK) pukul 13.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB.

Kedua stadion bertaraf internasional ini dipisahkan jarak sekitar 18 km.(*)

editor: Aldie Prasetya || Sumber: kumparan.com

Setelah UGM, Giliran UII Nyatakan Sikap, "Kenegarawanan Jokowi Memudar"

Sivitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) saat menyampaikan pernyataan sikap Indonesia Darurat Kenegarawanan. Pernyataan sikap ini digelar di depan Auditorium Prof. K.H. Abdul Kahar Muzakkir, Kampus Terpadu UII Jalan Kaliurang Km 14, Kabupaten Sleman.

YOGYAKARTA | MERDEKAPOST.com - Setelah Universitas Gadjah Mada, giliran sivitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) menyampaikan pernyataan sikap "Indonesia Darurat Kenegarawanan".

Diketahui sebelumnya, sivitas akademika UGM menyampaikan petisi Bulaksumur yang berisi keprihatinan terhadap tindakan sejumlah penyelenggaran di berbagai lini. Mereka menilai ada hal-hal menyimpang dari prinsip-prinsip moral, demokrasi, kerakyatan, serta keadilan sosial.

Pernyataan sikap sivitas akademika UII digelar di depan Auditorium Prof. K.H. Abdul Kahar Muzakkir, Kampus Terpadu UII Jalan Kaliurang Km 14, Kabupaten Sleman, Kamis (1/2/2024).

Pernyataan sikap tersebut, diikuti oleh para guru besar, dosen, mahasiswa dan para alumni UII. Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Prof Fathul Wahid membacakan pernyataan sikap "Indonesia Darurat Kenegarawanan".

Baca juga: Per 1 Februari 2024, Inilah Harga Resmi BBM Pertamina Seluruh Indonesia

"Dua pekan menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, perkembangan politik nasional kian menunjukkan tanpa rasa malu gejala praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan," ucap Fathul.

Dia menyebut kekuasaan digunakan untuk kepentingan politik praktis sekelompok golongan dengan mengerahkan sumber daya negara. Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran.

"Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo," tuturnya.

Indikator utamanya adalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023.

Fathul mengatakan putusan yang proses pengambilannya sarat dengan intervensi politik dinyatakan terbukti melanggar etika. Bahkan membuat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, diberhentikan dari jabatannya. 

Baca Juga: Akademisi UGM Sampaikan Petisi Bulaksumur, "Pemerintahan Era Jokowi Menyimpang"

"Gejala ini kian jelas ke permukaan saat Presiden Joko Widodo menyatakan ketidaknetralan institusi kepresidenan dengan membolehkan Presiden berkampanye dan berpihak," ucapnya.

Perkembangan termutakhir, distribusi bantuan sosial melalui pembagian beras dan bantuan langsung tunai (BLT) oleh Presidan Jokowi juga ditengarai sarat dengan kepentingan politik. 

Bansos dinilai diarahkan pada personalisasi penguatan dukungan terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu.

Menurutnya, mobilisasi aparatur negara untuk kepentingan dukungan terhadap pasangan calon tertentu adalah tindakan melanggar hukum sekaligus melanggar konstitusi.

Baca Juga:

JK: Jangan Lihat Survei, Optimisme Terlihat di Lapangan

Presiden Bagi Beras, JK: Malu Kita, Itu Tugas Camat

"Situasi di atas menjadi bukti, Indonesia sedang mengalami darurat kenegarawanan yang bisa berujung pada ambruknya sistem hukum dan demokrasi," ujarnya.

Fathul mengatakan sivitas akademika UII menyerukan agar Presiden Jokowi kembali menjadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan dengan tidak memanfaatkan institusi kepresidenan untuk memenuhi kepentingan politik keluarga.(red)

Akademisi UGM Sampaikan Petisi Bulaksumur, "Pemerintahan Era Jokowi Menyimpang"

Pembacaan Petisi Bulaksumur sebagai bentuk keprihatinan terhadap dinamika perpolitikan nasional dan pelanggaran prinsip demokrasi menjelang pemilu 2024. Petisi ini dibacakan oleh Guru Besar Fakultas Fakultas Psikologi, Prof. Drs. Koentjoro, Ph.D., didampingi oleh sejumlah puluhan Guru Besar, akademisi, alumni dan aktivis BEM KM UGM, Rabu (31/1) di Balairung Gedung Pusat UGM.

MERDEKAPOST.COM |  Sejumlah akademisi Universitas Gadjah Mada menyampaikan Petisi Bulaksumur sebagai bentuk keprihatinan terhadap dinamika perpolitikan nasional dan pelanggaran prinsip demokrasi menjelang pemilu 2024. Petisi ini dibacakan oleh Guru Besar Fakultas Fakultas Psikologi, Prof. Drs. Koentjoro, Ph.D., didampingi oleh sejumlah puluhan Guru Besar, akademisi, alumni dan aktivis BEM KM UGM, Rabu (31/1) di Balairung Gedung Pusat UGM.

Koentjoro mengatakan petisi dari civitas akademika Universitas Gadjah Mada disampaikan setelah mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional selama  beberapa waktu terakhir terhadap  tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat  yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan dan keadilan sosial.

BACA JUGA:JK: Jangan Lihat Survei, Optimisme Terlihat di Lapangan

“Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi  dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari Keluarga Besar Universitas Gadjah Mada. Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan dan pernyataan kontradiktif Presiden tentang  keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi,” katanya.

Koentjoro mengingatkan agar Presiden Joko Widodo sebagai alumni UGM, tetap berpegang pada jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai dengan standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah. “Hal itu demi melanjutkan estafet kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita luhur sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,” katanya.

BACA JUGA: Presiden Bagi Beras, JK: Malu Kita, Itu Tugas Camat

Sebelum petisi dibacakan, sejumlah akademisi menyampaikan orasi yang dikemas dalam mimbar akademik yang bertajuk Menjaga Kemurnian Demokrasi Indonesia. Beberapa akademisi yang menyampaikan orasinya diantaranya Mantan Rektor UGM periode 2002-2007 Prof. Dr. Sofian Effendi, MPIA.,  Mantan Rektor UGM periode 2017-2022 Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng., Guru Besar FKKMK UGM Prof.Yati Soenarto, Dosen Hukum Tata Negara FH UGM Dr. Zainal Arifin Mochtar, Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM Dr. Abdul Gaffar Karim serta Ketua BEM KM UGM Gielbran Muhammad Noor.

Panut Mulyono mengatakan pemilu sebagai bagian dari proses demokrasi yang dijalankan sekarang ini harus tetap memegang asas luber dan jurdil untuk memilih calon pemimpin di tingkat legislatif dan eksekutif. “Jika kita betul-betul melaksanakan asas pemilu dengan baik maka terpilih pemimpin yang legitimate yang betul-betul memikirkan rakyat dan bisa membawa kemajuan yang luar biasa,”katanya.

BACA JUGA: Kalau Prabowo-Gibran Menang yang Lain Diajak Kerjasama

Ia juga mengingatkan asas pemilu ini harus dijalankan oleh seluruh penyelenggara negara termasuk di kalangan TNI dan POLRI serta ASN untuk tidak berpihak pada paslon manapun, namun berpihak pada kepentingan bangas adan negara. “Kita ingin rakyat yang terdaftar sebagai pemilih saat datang ke TPS dengan hati riang dan gembira menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani,” tegasnya.

Sementara Abdul Gaffar Karim berpendapat  bahwa Indonesia dan Amerika Serikat sekarang ini sama-sama menganut sistem demokrasi, namun di Amerika pelaksanaan pemilu dianggap lebih demokratis dibandingkan di Indonesia. Menurutnya hal itu disebabkan di Amerika Serikat peran oposisi dan civil society jauh lebih kuat dalam mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan. “Demokrasi akan lebih baik jika ada oposisi dan civil society yang kuat, namun dalam sepuluh tahun terakhir oposisi kita justru hilang,” ujarnya.

Ia pun mengajak para peserta mimbar untuk mengembalikan lagi kekuatan civil society untuk menjadi penjaga demokrasi di tanah air. “Mari kita kembalikan civil society untuk mengawasi kekuasaan. Demokrasi bisa hidup jika rakyat bisa mengawasi dan mengawal,” katanya.(HZA/UGM)



JK: Jangan Lihat Survei, Optimisme Terlihat di Lapangan

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla

Merdekapost.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) enggan bergantung pada survei terkait peta pilpres jelang 14 Februari. Menurutnya, antusiasme masyarakat sesungguhnya dapat dilihat saat capres turun ke masyarakat, bukan lewat survei.

"Saya yakin orang sudah punya pilihan. Pilihan (terlihat) dari optimisme di lapangan. Jangan lihat survei, itu," kata JK di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Kamis (1/2).

"Sorry-lah, lihat di lapangan di Madura, Medan, Aceh, Makasar, itulah suara sebenernya masyarakat. Nanti debat terakhir akan terlihat lagi antusiasme masyarakat (sesungguhnya)," imbuh dia.

Terlebih, JK melihat ada potensi survei kerap direkayasa.

"Sebenernya ditambah lagi paling bahaya ini dipersiapkan untuk curang seperti itu angkanya," ujar JK.

Baca Juga:Presiden Bagi Beras, JK: Malu Kita, Itu Tugas Camat

Konpers Para Tokoh Bangsa menyerukan ketidaknetralan Presiden Jokowi di pilpres dan seruan mendukung Paslon 01 Anies-Muhaimin, dihadiri Din Syamsuddin hingga Jusuf Kalla di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Kamis (1/2). 

Hadir pada kesempatan yang sama, Guru Besar IPB Prof Didin S Damanhuri menambahkan, adanya narasi survei yang memetakan paslon tertentu akan lolos satu putaran merupakan penggiringan opini.

"Menurut saya desakan 1 putaran untuk paslon tertentu menang itu psywar masyarakat. Seolah memang itu didukung data empiris. Padahal kalau kita lihat lembaga survei di atas 50%, itu banyak akademisi katakan itu 'sur pay'," ujar Didin.

"Ragu berbasis desain netral dan imparsial. Kalau kredibel dia sebut biaya dari mana. Dan sampling tidak bias. Ada ahli katakan itu bisa direkayasa respondennya. Kesimpulannya, pernyataan menangkan 1 putaran, satu paslon tertentu, penggiringan opini, psy war," tandas dia.(hza)

Presiden Bagi Beras, JK: Malu Kita, Itu Tugas Camat

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla di program Info A1. (ist) 

Merdekapost.com - Aksi Presiden Jokowi yang membagikan bansos atau beras Bulog belakangan ramai-ramai dikritik sejumlah pihak. Giat Jokowi yang juga kerap dihadiri menteri Koalisi Indonesia Maju pendukung Paslon 02 Prabowo-Gibran itu pun dinilai politisasi bansos.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mengatakan seharusnya bagi-bagi bansos bukan dilakukan presiden, melainkan menteri hingga camat.

"Kan malu kita," kata JK di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Kamis (1/2).

JK lalu menyinggung Jokowi yang sempat membagikan beras di depan Istana Kepresidenan Jakarta. Saat itu, Jokowi ditemani Erick Thohir bagi bansos kepada sopir ojol.

"Itu tugasnya Mensos, tugasnya camat," sambung dia. 

JK mengingatkan, presiden punya tugas kenegaraan yang lebih penting. Selain itu, ia menilai bansos juga efektif bila dibagikan lewat pos.

"Nanti melupakan tugas-tugas lebih penting. Waduh. Kita dipilih mimpin. (Tugasnya) lebih tinggi dari itu (bagi bansos). (Tugasnya) lihat dunia bagaimana, Indonesia bagaimana," tandas dia.

Presiden Joko Widodo menyaksikan penyerahan bantuan paket sembako bagi para pengemudi ojek daring atau ojol di sekitar Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 13 April 2023.(ist) 
Presiden Jokowi getol membagikan berbagai jenis bansos di berbagi daerah di Indonesia. Terakhir, Jokowi sepekan 'berkantor' di Jawa Tengah dan DIY. 

Jokowi kerap ditemani sejumlah menteri, seperti Mendag Zulkifli Hasan saat membagikan bansos. Tapi tak ada lagi sosok Menteri Sosial Tri Rismaharini, padahal itu tupoksi kementeriannya.(hza)

JK Salut Polisi Cepat Menangkap Pengancam Tembak Anies

Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla di kediamannya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan (Foto: kumparan)

Merdekapost.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), berkomentar soal pengancam tembak capres 01 Anies Baswedan yang ditangkap polisi. JK pun mengapresiasi kerja cepat kepolisian dalam menangani hal ini.

Sebelumnya, terduga pelaku yang berinisial AWK (23) ditangkap di Jember, Jawa Timur, pada Sabtu (13/1) pagi. Kapolda Jatim, Irjen Imam Sugianto, mengatakan pelaku bisa dijerat Undang-undang ITE atas perbuatannya itu.

"Ya bagus lah," kata JK saat ditemui di Jakarta Pusat.

"Kita salut kepada polisi yang cepat menangkap," imbuh dia.

Baca Juga:Seorang Polisi Berpangkat Bripda Ditangkap Karena Diduga LGBT

Sementara itu, terduga pengancam penembakan Anies Baswedan lainnya melalui akun media sosial Instagram @rifanariansyah menyerahkan diri ke Polda Kalimantan Timur, Sabtu (13/1).

Kepala Bidang Humas Polda Kaltim Kombes Pol. Yusuf Sutejo (kiri) dan Kepala Subdit Siber Polda Kaltim Kompol Kadek Adi Budi saat memberikan keterangan pers terkait kasus pengancaman Anis di Kalimantan Timur, Senin (15/1/2024). (Foto: ANTARA)

"Setelah kami lakukan profiling terhadap akun itu, akhirnya Tim Subdit Siber Ditkrimsus Polda Kaltim menemukan terduga ini berinisial AN (22), warga Sangata, Kabupaten Kutai Timur," kata Kepala Bidang Humas Polda Kaltim, Kombes Pol. Yusuf Sutejo di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (15/1), sebagaimana diberitakan Antara.

"Kami menjelaskan situasi yang terjadi dan dengan sukarela terduga ini bersedia menyerahkan diri ke Polda Kaltim untuk diamankan," ujar Yusuf. (HZA)

Siap-Siap Pilpres Dua Putaran

Kala kubu Prabowo-Gibran sedang gencar-gencarnya mengampanyekan pilpres satu putaran, data berbagai lembaga survei justru menunjukkan sebaliknya: pilpres bakal dua putaran. Musababnya, hingga 14 Januari 2024 (sebulan sebelum hari H pencoblosan), elektabilitas Prabowo-Gibran meski tinggi masih berupaya mendekati 50%. Ini berbeda dengan Pilpres 2009. Dulu, sebulan sebelum pencoblosan, elektabilitas SBY-Boediono sudah 67%, dan mereka akhirnya menang satu putaran. 

***

Memandang sepanjang Jl. Mampang Prapatan Raya, Jakarta Selatan, bertebaran baliho Gerakan Sekali Putaran (GSP) bergambar foto artificial intelligence Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 2 di Pilpres 2024.

Beberapa baliho itu berisi pesan “Hemat Waktu, Hemat Biaya, Lebih Damai”. Pada bagian bawahnya tertera alamat markas kelompok GSP di Jl. Tegal Parang Selatan I No. 37, Mampang Prapatan, Jaksel, berikut nomor teleponnya. Kontak itu dulu salah nomor Muhammad Qodari, pendiri dan Direktur Eksekutif lembaga survei Indo Barometer. Kini, nama pengguna pada nomor itu bersalin menjadi GSP.

Sejak pertengahan Desember 2023, Qodari memang menginisiasi GSP guna mengkampanyekan Prabowo-Gibran menang pilpres sekali putaran. Menurutnya, ada 3 alasan untuk membentuk gerakan itu: efisiensi waktu, efektivitas biaya, dan stabilitas keamanan politik.

“Dengan terpilihnya presiden dan wakil presiden baru, maka para pengambil keputusan dan pelaku ekonomi sudah memiliki kepastian politik dari Februari 2024 dan tidak perlu menunggu sampai Juni 2024,” ujar Qodari dalam keterangan tertulisnya Desember 2023.

M Qodari, inisiator Gerakan Sekali Putaran (GSP). (Foto: kumparan)

Walau GSP baru muncul pertengahan Desember, Qodari sudah menggaungkan pilpres sekali putaran sejak awal November. Wacana itu ia lontarkan berbasis data survei lembaganya, Indo Barometer, pada 25–31 Oktober 2023, yang menangkap elektabilitas Prabowo-Gibran pada angka 34,2%, di atas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (18,3%) dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD (26,2%); sementara 21,3% responden ketika itu belum memutuskan pilihan atau merahasiakan pilihannya.

Qodari berasumsi, ketika suara 21,3% undecided voters itu tersebar ke tiap pasangan calon dengan distribusi suara tertinggi untuk paslon yang elektabilitasnya tertinggi (Prabowo-Gibran) dan distribusi suara terendah untuk paslon yang elektabilitasnya rendah, maka elektabilitas Prabowo-Gibran bisa mencapai 43,5%, tetap di atas Ganjar-Mahfud yang ditaksir 33,3% dan Anies-Muhaimin yang diprediksi 23,2%.

“Dengan data ini, bisa ada potensi pilpres satu putaran,” kata Qodari dalam sebuah diskusi di KAHMI Center, Jakarta Selatan, 10 November 2023.

Baliho Gerakan Sekali Putaran (GSP) di Tegal Parang, Jakarta Selata. (Foto: kumparan)

Kampanye satu putaran terus digaungkan kubu Prabowo-Gibran sejak sejumlah lembaga survei merilis kenaikan pesat elektabilitas mereka pada awal November 2023 sampai saat ini. Temuan sejumlah lembaga survei menunjukkan elektabilitas Prabowo-Gibran berada di rentang 39%-48%.

Bila melihat data tersebut, Prabowo-Gibran butuh 3–11% suara lagi untuk bisa menang satu putaran. Sesuai Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu, apabila pilpres diikuti lebih dari dua paslon, pemenangnya harus memperoleh suara lebih dari 50% dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi di lebih dari setengah dari total jumlah provinsi di Indonesia (minimal 20 dari 38 provinsi).

Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka dua paslon teratas akan bertarung lagi di putaran kedua.

Jalan Sehat Satu Putaran di Makassar, Sulawesi Selatan, 25 November 2023. Foto: ANTARA

Menurut Prabowo, pilpres cukup satu putaran untuk menghemat uang negara. Berdasarkan hitungan timnya, pilpres satu putaran bisa menghemat anggaran hingga Rp 27 triliun.

Meski demikian, Komisi Pemilihan Umum menyatakan bahwa anggaran pilpres telah tersedia Rp 76,6 triliun, dan jumlah itu sudah termasuk untuk putaran kedua. Kemenkeu dan Kemendagri pun sejak awal menegaskan ketersediaan dana Pilpres hingga putaran kedua.

“Kami sudah menyediakan dana cukup kok, tenang saja, termasuk kalau ada putaran kedua. Jadi [anggaran] sudah siap, tinggal [berdoa] semoga yang terbaik buat Indonesia,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata, 10 Oktober 2023.

Petugas melipat surat suara Pilpres 2024 di Gudang Sarinah, Jakarta Selatan). Foto: kumparan

Elektabilitas Prabowo-Gibran Sulit Tembus 50%

Sejumlah lembaga seperti Center for Strategic and International Studies (CSIS), Indikator Politik, dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) berpendapat bahwa keinginan pilpres satu putaran tidak mudah terealisasi. Penilaian itu didasarkan pada data elektabilitas paslon hasil survei masing-masing lembaga.

Peluang terbesar, menurut data tiga lembaga tersebut, adalah Pilpres 2024 berlangsung dua putaran.

Senior Fellow CSIS Philips J. Vermonte menyimpulkan, elektabilitas Prabowo-Gibran sulit mencapai 50% dalam rentang waktu jelang pencoblosan yang tinggal sebulan. Pencobolosan putaran pertama bakal berlangsung 14 Februari 2024.

Survei CSIS 13–18 Desember 2023 menunjukkan elektabilitas Prabowo-Gibran di angka 43,7%, diikuti Anies-Muhaimin (26,1%) dan Ganjar-Mahfud (19,4%). Angka 43,7% yang dikantongi Prabowo-Gibran itu, dinilai sudah optimal dan sulit menanjak kecuali terjadi peristiwa khusus yang dampaknya membuat paslon nomor 2 itu meraih simpati luar biasa banyak dalam waktu singkat.

“Kalau menggunakan data hari ini, bagi sebagian pihak yang mengatakan bisa satu putaran, itu agak berat. Asalkan salah satu kandidat di posisi 2 dan 3 tidak drop jauh sekali, [elektabilitas akan tetap di kisaran itu],” ujar Phillips dalam Info A1 kumparan, Selasa (2/1).

Debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, 7 Januari 2024. Foto: kumparan

Elektabilitas paslon, menurut CSIS, tak lepas dari faktor debat capres dan cawapres. Debat bisa memengaruhi keputusan sebagian pemilih yang membuat wacana pilpres satu putaran sulit terwujud.

Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes memaparkan hasil survei lembaganya yang menunjukkan, 49,8% responden mengaku menonton debat pertama calon presiden. Dari angka tersebut, sekitar 75,2% responden sudah mantap dengan pilihannya, namun 24,8% responden masih mungkin mengubah pilihan (swing voters).

Secara rinci, 10,2% responden baru akan menentukan pilihan pada hari pencoblosan, 5,8% responden setelah menonton debat perdana, 4,8% responden seminggu sebelum pemilihan, dan 4% sisanya sebulan sebelum pemilihan.

“Debat bisa menyebabkan penggerusan dukungan pemilih pada kandidat yang sudah mereka pilih sebelum debat berlangsung, atau bisa juga memoderasi atau mengoreksi pilihan seseorang,” ujar Arya dalam keterangannya.

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan juga menganggap peluang pilpres dua putaran lebih besar dibanding satu putaran. Survei LSI pada 3–5 Desember 2023 menunjukkan, elektabilitas Prabowo-Gibran di angka 45,6%, Ganjar-Mahfud 23,8%, dan Anies-Muhaimin 22,3%. Sementara 8,3% sisanya ialah suara responden yang tidak menjawab (undecided voters).

Apabila merujuk pada data LSI itu, Prabowo-Gibran butuh sekitar 6% untuk merealisasikan satu putaran. Sumber pertama yang bisa menambal kekurangan itu adalah 8,3% suara undecided voters. Padahal, dalam kalkulasi rasional, sulit untuk mengambil seluruh suara undecided voters. Lumrahnya, suara di kelompok ini terbagi rata ke masing-masing paslon.

Skenario kedua, Prabowo-Gibran mengambil suara dari pemilih Ganjar-Mahfud. Namun, upaya ini juga tidak mudah lantaran mayoritas pemilih Ganjar-Mahfud merupakan pendukung PDIP yang sangat loyal. Dengan demikian, dua sumber suara yang diharapkan dapat mengerek elektabilitas Prabowo-Gibran dalam waktu singkat sama-sama sulit diraih.

Di sisi lain, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dengan berbagai strategi kampanyenya justru bisa menggerus basis suara Prabowo-Gibran, sebab—berdasarkan data LSI—mayoritas pemilih AMIN (39,3%) merupakan pemilih Prabowo di Pilpres 2019.

Stagnasi Elektabilitas Prabowo-Gibran Jadi Peluang Bagi Paslon Lain

Peneliti Indikator Politik Bawono Kumoro menilai, kepastian pilpres berlangsung satu atau dua putaran bergantung pada hasil survei terbaru yang akan dirilis dalam waktu dekat—kurang dari sebulan sebelum hari pencoblosan.

Sejauh ini, hasil survei Indikator menunjukkan elektabilitas Prabowo-Gibran di angka 45,8% pada akhir November 2023, dan naik sedikit menjadi 46,7% pada akhir Desember 2023. Kenaikan tipis 0,9% selama sebulan itu memperlihatkan bahwa elektabilitas Prabowo-Gibran relatif stagnan.

“Andaikan angka pada survei berikutnya tidak jauh berbeda dari 45–46%, berarti sulit mengatakan bahwa pilpres akan selesai dalam satu putaran. Mungkin [elektabilitas paslon] 02 sudah stagnan, mentok,” ujar Bawono di kawasan Senopati, Jaksel, Selasa (9/1).

Ia memandang, stagnasi elektabilitas Prabowo-Gibran disebabkan oleh lompatan suara mereka yang terjadi lebih dulu dibanding dua paslon lain. Berdasarkan catatan Indikator, elektabilitas Prabowo pada Oktober 2023, sebelum berpasangan dengan Gibran, ialah 37%. Angka itu lalu melesat menjadi 45,8% dalam survei pada akhir November 2023, ketika Prabowo telah resmi menggandeng Gibran sebagai cawapres.

Kenaikan itu berasal dari pemilih Jokowi yang non-PDIP di Pipres 2019. Rekaman data Indikator menunjukkan, dari 55,5% suara Jokowi pada Pilpres 2019, 31,5% di antaranya merupakan pemilih non-PDIP. Nah, 53,6% dari 31,5% suara non-PDIP tersebut kini beralih ke Prabowo-Gibran.

“Limpahan suara pemilih Jokowi yang lari ke Pak Prabowo sudah maksimal. Kalau [angka pada] hasil survei berikutnya enggak jauh beda, maka dengan sisa waktu 30 hari, rasa-rasanya sulit pilpres satu putaran.” - Bawono Kumoro, Indikator Politik


Anies Baswedan berorasi di hadapan relawan di Cipondoh, Tangerang, 2 Desember 2023. Foto: ANTARA FOTO

Bawono menganalisis, tren stagnan Prabowo-Gibran bisa dimanfaatkan paslon AMIN dan Ganjar-Mahfud untuk memaksimalkan upaya melaju ke putaran kedua.

Ganjar-Mahfud bisa mencoba menarik kembali basis pemilih Jokowi—khususnya yang dari PDIP—ke kubu mereka. Saat ini, menurut Indikator, ada 20,6% pemilih Jokowi dari PDIP yang terpincut Prabowo-Gibran.

Adapun AMIN bisa mencoba meyakinkan pemilih Prabowo yang anti-Jokowi pada Pilpres 2019 agar kini pun tetap setia pada agenda perubahan.

Sesungguhnya wacana pilpres satu putaran bukan kali ini saja terjadi. Pada Pilpres 2009, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono juga mengampanyekan satu putaran walau pilpres diikuti tiga paslon. Kala itu, SBY-Boediono bersaing dengan Megawati-Prabowo dan Jusuf Kalla-Wiranto.

Namun, elektabilitas calon terkuat pada Pilpres 2009 berbeda dengan saat ini. Merujuk pada survei LSI, tiga bulan sebelum masa kampanye Pemilu 2009, elektabilitas SBY-Boediono sudah di atas 50%, tepatnya 59%. Elektabilitas pasangan itu bahkan pernah menyentuh angka 75% ketika disurvei.

Sebulan sebelum pencoblosan, elektabilitas SBY-Boediono naik lagi menjadi 67%, jauh di atas Mega-Pro (16%) dan JK-Win (8%). Beberapa hari sebelum pencoblosan, angkanya ialah 63% untuk SBY-Boediono, 21% untuk Mega-Pro, dan 11% untuk JK-Win.

Pada akhirnya, dalam penghitungan resmi KPU, SBY-Boediono meraih 60,80% suara, Mega-Pro 26,79%, dan JK-Win 12,41%. Raupan suara itu tak berbeda jauh dengan hasil survei elektabilitas paslon sebelum hari H pencoblosan.

SBY dan Boediono saat Pilpres 2009 Foto: AFP

“Ketika itu hasil survei menunjukkan SBY-Boediono sudah di atas 50%, jadi tinggal dikampanyekan, digaungkan [lebih kencang]. Kalau sekarang ini kan [Prabowo-Gibran] belum [50%],” ucap Bawono.

Dari realitas itu, menurut pengamat politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing, wacana satu putaran adalah prematur dan menabrak teori peluang.

Namun, Jubir TKN Prabowo-Gibran, Hasan Nasbi, menepis anggapan elektabilitas jagoannya stagnan. Ia menyebut bahwa pada beberapa survei, elektabilitas Prabowo-Gibran masih cenderung naik. Bahkan, merujuk pada hasil survei Ipsos periode 27 Desember 2023–5 Januari 2024, Hasan makin yakin Prabowo-Gibran bisa menang 1satu putaran

Survei Ipsos mencatat elektabilitas Prabowo-Gibran 48,05%, AMIN 21,80%, dan Ganjar-Mahfud 18,35%; sedangkan sisanya yang 11,80% adalah suara responden yang tidak menjawab.

“Kami berusaha seoptimal mungkin menyederhanakan kompetisi biar selesai lebih cepat; biar kita bisa melanjutkan hidup lebih cepat; masyarakat tidak terus-menerus dalam ketegangan,” kata pendiri lembaga survei Cyrus Network itu.

Sekretariat Gerakan Sekali Putaran (GSP) di Tegal Parang, Jakarta Selatan. Foto:  kumparan

Dugaan “Operasi Cipta Kondisi” di Balik Gerakan Satu Putaran

Keyakinan menang satu putaran di kubu Prabowo-Gibran diduga tim AMIN dan Ganjar-Mahfud sebagai upaya cipta kondisi opini publik.

Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Ammarsjah Purba, menduga ada 2 alasan yang melatarbelakangi masifnya narasi satu putaran dengan memanfaatkan survei. Pertama, ia menilai kampanye satu putaran sebagai strategi efek ikut-ikutan (bandwagon effect).

“Mencoba memengaruhi pemilih. Masyarakat umum suka ikut yang menang. Kalau digembar-gemborkan menang, maka swing voters akan pindah ke kereta yang menuju kemenangan,” kata Ammarsjah, Kamis (11/1).

Kedua, ia menduga ada operasi menggunakan survei untuk menjustifikasi pilpres satu putaran. Padahal, bisa saja satu putaran itu diwarnai dengan kecurangan.

“Lembaga survei ‘dipaksa’ mengejar supaya [elektabilitas Prabowo-Gibran] bisa sampai 51%. Ada upaya memaksakan satu putaran. Saya melihat ada kecenderungan ke sana, tapi semoga tidak,” ucapnya.

Ia melanjutkan, proses survei bukan tak mungkin diam-diam diintervensi, misalnya bila responden yang disurvei telah di-treatment dengan bansos sebelum survei; atau petugas survei yang mendatangi rumah warga “dipaksa” didampingi aparat selama proses pengambilan data.

Konsolidasi TPN Ganjar-Mahfud di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat, 30 Desember 2023. Foto: Annisa Thahira Madina/kumparan

Ammarsjah sendiri lebih percaya pada hasil survei internal TPN yang dirilis akhir Desember 2023. Dari survei itu, elektabilitas Prabowo-Gibran maksimal di angka 41,1%, sedangkan Ganjar-Mahfud 37% dan AMIN 21,7%.

Ammarsjah mengumpamakan elektabilitas Prabowo-Gibran seperti “harga saham yang sudah mentok dan overvalue.”

Senada, Jubir Timnas AMIN Muhammad Iqbal menyatakan, hasil survei internal mereka menemukan elektabilitas Prabowo-Gibran tak lebih dari 40%, sedangkan AMIN di kisaran 30%. Dari data itu, Iqbal memandang narasi satu putaran merupakan propaganda kubu Prabowo-Gibran untuk menutupi kekhawatiran mereka atas pilpres dua putaran.

“Kalau yakin satu putaran, tidak perlu berkoar-koar, cukup bekerja,” ujarnya.

Philips Vermonte yang juga Ketua Umum Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPI) mengatakan, memang bisa saja survei dipakai untuk menggiring opini. Namun, jika terlalu banyak survei yang dijadikan alat untuk memperkuat narasi tertentu, maka hasilnya akan kontraproduktif.

Hasil survei Starpoll soal elektabilitas capres-cawapres yang dirilis 4 Januari 2024. Foto: Starpoll

Sinyal Kuat Koalisi Anies dan Ganjar

Kampanye satu putaran juga disinyalir sebagai upaya Prabowo-Gibran menghindari berhadapan dengan gabungan kekuatan AMIN dan Ganjar-Mahfud di putaran kedua. Terlebih, kubu 1 dan 3 sudah sama-sama terbuka melempar kode koalisi.

“Secara psikologis, [menghadapi Anies plus Ganjar] memang mengerikan buat 02… sehingga lebih baik selesai satu putaran ketimbang lanjut putaran kedua di mana kemungkinan rival-rivalnya bersatu,” kata Bawono dari Indikator Politik.

Meski demikian, Bawono maupun Djayadi memandang potensi koalisi kubu Anies dan Ganjar memiliki tantangan tersendiri. Di tingkat elite partai, kunci koalisi ada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum NasDem Surya Paloh. Padahal, hubungan politik Mega dan Paloh tak begitu baik sejak 2019.

Terakhir kali ada elite PDIP yang menemui Paloh bukanlah Megawati sendiri, melainkan putrinya, Puan Maharani, pada Agustus 2022 di NasDem Tower, Jakarta Pusat. Kini pun, menurut sumber, kemungkinan akan ada pertemuan Surya dan Puan terkait penjajakan koalisi putaran dua.

Puan Maharani dan Surya Paloh bertemu di NasDem Tower, 22 Agustus 2022. Foto: kumparan

Tantangan lain bagi kubu 1 dan 3 di tingkat elite, menurut Djayadi, adalah fakta sejarah bahwa PKS belum pernah sekalipun berkoalisi dengan PDIP dalam pilpres. Namun, bukan tak mungkin itu terjadi, seperti PKS dan PKB yang baru kali ini berkoalisi mengusung AMIN.

Pun begitu, bila AMIN tak lolos ke putaran dua, PKB dan PKS bisa saja tak merapat ke Ganjar, tapi justru ke Prabowo dengan pertimbangan historis.

“Jadi, tidak semudah itu bersekutu di tingkat elite. Terlalu complicated. Apalagi kalau sudah keluar hasil pileg dan tersisa second round pilpres, partai-partai [yang capres-cawapresnya tersingkir di putaran pertama] sepertinya sudah enggak terlalu bernafsu. Yang penting sudah dapat kursi parlemen,” kata Bawono.

Jika pun terjadi kesepakatan di tingkat elite, suara pemilih bisa berbeda dengan elite. CSIS menemukan kesolidan pemilih partai pendukung paslon 1 terhadap AMIN ada di kisaran 59,3%, dan kesolidan pemilih partai pendukung paslon 3 terhadap Ganjar-Mahfud di angka 56,7%. Tingkat kesolidan tertinggi ada pada paslon 2 di angka 71,1%.

Jadi, ujar Djayadi, kesepakatan elite partai di putaran dua bakal menghadapi tantangan secara ideologis dan emosional di akar rumput.

Capres Prabowo Subianto menghadiri acara Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran di Lampung, Kamis (11/1). Foto: Dok. Istimewa

Pemilih Ganjar-Mahfud secara ideologis lebih dekat dengan pemilih Prabowo-Gibran. Dalam simulasi survei LSI, jika Ganjar-Mahfud tak lolos putaran kedua, separuh basisnya (50,1%) akan pindah ke Prabowo, sedangkan 25,3% pindah ke Anies.

Pemilih Anies yang cenderung anti-Jokowi dan anti-PDIP juga secara emosional lebih dekat ke Prabowo. Simulasi LSI memproyeksikan basis suara Anies akan lebih banyak yang pindah ke Prabowo (46,2%), sementara yang pindah ke Ganjar 20,4%; dan sisanya (33,4%) belum menentukan pilihan.

“Untuk memenangi pertarungan melawan Prabowo, kubu 1 dan 3 di tingkat akar rumput harus bersatu 90–100%. Kalau hanya 50%, tidak cukup untuk menang.”

- Djayadi Hanan, LSI

Menanggapi soal tantangan koalisi kubu 1 dan 3 di putaran dua, Ammarsjah menyebut ada titik temu antar kedua paslon, baik di tingkat elite maupun akar rumput. Meski PDIP dan PKS belum pernah bersekutu, namun di kubu AMIN ada PKB dan NasDem yang pernah bersama-sama PDIP selama 10 tahun terakhir.

“Proposal awal NasDem itu Ganjar-Anies, tapi ditolak Pak Jokowi. Bukan Bu Megawati yang enggak mau Anies,” tegas Ammarsjah.

Sementara di akar rumput, Ammarsjah memandang pendukung Ganjar-Mahfud dan AMIN sama-sama pemilih rasional. Mereka bakal mendukung paslon yang mengusung kampanye substantif, bukan gimik semata.

Calon presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo berbincang dengan capres nomor 01 Anies Baswedan saat debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Kompleks GBK, Jakarta Pusat, Minggu (7/1/2024). Foto: kumparan

Di sisi Timnas AMIN, segala tantangan bukan berarti menghambat rencana koalisi kedua kubu.

“Kami meyakini kepentingan nasional adalah salah satu tujuan utama,” ucap Iqbal.

Tidak perlu memaksakan satu putaran. Jangan sampai karena ambisi satu putaran, lalu ada pemaksaan. Biarkan saja pemilu berlangsung secara natural... Djayadi Hanan (LSI)


(Editor : Aldie Prasetya  | Sumber : Kumparan.com) 

Berita Terpopuler

Copyright © MERDEKAPOST.COM. All rights reserved.
Redaksi | Pedoman Media Cyber | Network | Disclaimer | Karir | Peta Situs