Profil 10 Kandidat Pengganti Gibran sebagai Wapres Pendamping Prabowo

Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI, Kamis (12/11/2026). Kini, sedikitnya ada 10 nama yang mencuat sebagai kandidat penggantinya untuk mendampingi Presiden RI, Prabowo Subianto.(Adz) 

MERDEKAPOST.COM - Bursa calon pengganti Gibran Rakabuming Raka mulai menjadi sorotan setelah ia memutuskan mundur dari jabatan Wakil Presiden RI yang mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Sejumlah nama tokoh politik dan pejabat kabinet mulai diperbincangkan sebagai calon pengisi posisi orang nomor dua di pemerintahan.

Berdasarkan kalkulasi politik sejumlah pengamat, setidaknya ada 10 nama yang dinilai berpotensi masuk dalam bursa pengganti Gibran.

Menariknya, daftar tersebut tidak hanya diisi tokoh dari koalisi pemerintahan. Dua mantan pesaing Prabowo dalam Pilpres 2024 juga ikut disebut berpeluang menjadi calon wakil presiden.

Sebelumnya, kabar pengunduran diri Gibran mencuat setelah pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Selasa (10/11/2026).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sempat mengungkapkan bahwa Gibran menyampaikan keinginannya untuk mundur dalam pertemuan tersebut.

Setelah melalui sejumlah dinamika, Gibran akhirnya menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada MPR RI pada Kamis (12/11/2026).

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, Gibran hanya meminta agar proses pengunduran dirinya segera ditindaklanjuti.

Pengunduran diri tersebut terjadi di tengah polemik dokumen pendidikan Gibran, menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebelum surat pengunduran diri diserahkan, sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi telah mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk pemakzulan Gibran.

Usulan tersebut berkaitan dengan putusan MA mengenai surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran.

DPR juga menyatakan proses HMP tetap berjalan hingga pengunduran diri Gibran dinyatakan final secara konstitusional.

Rapat paripurna DPR untuk membahas usulan HMP tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/11/2026).

Daftar 10 Calon Pengganti Gibran di Bursa Wapres

Berikut 10 nama yang masuk dalam pembahasan sejumlah pengamat politik terkait peluang pengganti Gibran sebagai Wakil Presiden RI:

1. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi salah satu figur yang dinilai memiliki peluang cukup besar.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, menilai AHY mempunyai tingkat penerimaan publik yang relatif baik.

Selain faktor elektabilitas, AHY juga memiliki hubungan politik yang dekat dengan Prabowo.

Partai Demokrat merupakan bagian dari koalisi pemerintahan. Saat ini, AHY juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Pengalaman di pemerintahan, kepemimpinan partai, serta kedekatan dengan Prabowo menjadi sejumlah modal AHY untuk masuk dalam bursa calon RI-2.

Jamiluddin bahkan memprediksi Prabowo akan lebih mempertimbangkan AHY apabila harus memilih antara AHY dan Anies Baswedan.

Profil:

- Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Indonesia ke-3.

- Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia ke-15.

- Kepala Badan Pertanahan Nasional ke-12.

- Ketua Umum Partai Demokrat ke-5.

2. Anies Baswedan

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga masuk dalam analisis Jamiluddin Ritonga.

Anies dinilai memiliki penerimaan publik dan tren elektabilitas yang cukup baik.

Hal tersebut membuatnya berpotensi menjadi alternatif apabila Prabowo menginginkan sosok dengan daya tarik politik di luar lingkaran partai pemerintah.

Meski demikian, tantangan Anies adalah hubungan politiknya dengan Prabowo yang dinilai tidak sedekat AHY.

Anies sebelumnya merupakan salah satu pesaing Prabowo dalam Pilpres 2024.

Jika namanya benar-benar dipertimbangkan, penunjukan Anies dapat menjadi langkah rekonsiliasi politik sekaligus upaya memperluas dukungan terhadap pemerintahan.

Profil:

- Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2017–2022.

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia 2014–2016.

- Rektor Universitas Paramadina 2007–2015.

3. Puan Maharani

Ketua DPR RI sekaligus politikus senior PDI Perjuangan Puan Maharani juga masuk dalam kalkulasi politik calon pengganti Gibran.

Menurut Jamiluddin Ritonga, peluang Puan tidak hanya berkaitan dengan kapasitas politiknya, tetapi juga kemungkinan perubahan hubungan antara Prabowo dan PDIP.

Penunjukan Puan sebagai Wakil Presiden dinilai dapat menjadi jalan bagi Prabowo untuk merangkul PDIP secara lebih formal ke dalam pemerintahan.

Namun, skenario tersebut berpotensi membawa konsekuensi politik di parlemen.

Jamiluddin bahkan mengemukakan kemungkinan pertukaran posisi, yakni Puan menduduki kursi Wakil Presiden, sedangkan jabatan Ketua DPR diberikan kepada Gerindra.

Dalam skenario tersebut, Sufmi Dasco Ahmad disebut berpotensi menggantikan Puan sebagai Ketua DPR.

Meski demikian, kemungkinan tersebut masih sebatas analisis pengamat dan belum menjadi kesepakatan politik.

Profil:

- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (petahana).

- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia 2014–2019.

4. Sufmi Dasco Ahmad

Wakil Ketua DPR RI sekaligus politikus senior Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, juga masuk dalam daftar figur yang diperhitungkan.

Peneliti Citra Institute, Efriza, menyebut Dasco sebagai salah satu tokoh yang berpotensi masuk bursa calon wakil presiden.

Dasco memiliki posisi strategis di Partai Gerindra dan dikenal dekat dengan Prabowo.

Pengalamannya dalam mengelola komunikasi politik di parlemen juga menjadi salah satu modal yang dimilikinya.

Jika Prabowo mengutamakan stabilitas pemerintahan serta koordinasi antara eksekutif dan legislatif, Dasco dapat menjadi salah satu pilihan dari lingkaran internal Gerindra.

Profil:

- Rektor Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (petahana).

- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

- Anggota DPR RI sejak 2014.

5. Zulkifli Hasan

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan juga disebut Efriza sebagai salah satu figur yang berpotensi menggantikan Gibran.

Zulkifli Hasan memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan dan politik nasional.

Selain memimpin PAN, ia kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan.

PAN sendiri merupakan salah satu partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo.

Dari sisi politik, penunjukan Zulkifli Hasan berpotensi memperkuat keterwakilan PAN dalam pemerintahan sekaligus menjaga keseimbangan dukungan partai-partai koalisi.

Profil:

- Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia sejak 2024.

- Menteri Perdagangan Indonesia 2022–2024.

- Menteri Kehutanan 2009–2014.

- Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2019–2022.

- Ketua Umum PAN.

6. Muhaimin Iskandar

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga masuk dalam daftar nama yang diperhitungkan sejumlah pengamat.

Cak Imin memiliki pengalaman panjang di panggung politik nasional. Ia juga pernah menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2024 mendampingi Anies Baswedan.

Selain memimpin PKB, Cak Imin memiliki basis dukungan politik melalui jaringan partainya.

Jika dipilih, penunjukannya berpotensi menjadi langkah Prabowo untuk memperkuat dukungan PKB sekaligus mengakomodasi kepentingan partai-partai dalam koalisi pemerintahan.

Nama Cak Imin turut disebut oleh peneliti Citra Institute Efriza dan pengamat politik Refly Harun.

Profil:

- Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejak 2024.

- Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2018–2019.

- Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2009–2014.

- Wakil Ketua DPR 2019–2024.

- Ketua Umum PKB.

7. Bahlil Lahadalia

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia juga masuk dalam perhitungan calon pengganti Gibran.

Bahlil merupakan salah satu tokoh penting dalam pemerintahan Prabowo. Ia menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus memimpin Partai Golkar.

Sebagai salah satu partai besar di parlemen, Golkar memiliki posisi strategis dalam mendukung pemerintahan.

Apabila Prabowo mempertimbangkan keseimbangan kekuatan partai-partai koalisi, Bahlil dapat menjadi salah satu alternatif.

Nama Bahlil disebut Efriza dan Refly Harun sebagai figur yang berpotensi masuk dalam bursa pengganti Gibran.

Profil:

- Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sejak 2026.

- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia.

- Ketua Umum Partai Golkar.

- Menteri Investasi Indonesia 2021–2024.

- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 2019–2024.

8. Mahfud MD

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD turut masuk dalam analisis Jamiluddin Ritonga.

Mahfud memiliki rekam jejak panjang di berbagai lembaga negara, mulai dari Mahkamah Konstitusi hingga kabinet pemerintahan.

Ia juga pernah mengikuti kontestasi Pilpres 2024 sebagai calon wakil presiden.

Di tengah persoalan hukum yang menjadi latar belakang pengunduran diri Gibran, Mahfud dinilai memiliki pengalaman kuat dalam bidang hukum dan ketatanegaraan.

Kehadirannya juga berpotensi menawarkan pendekatan yang lebih teknokratis dalam pemerintahan.

Namun, peluang Mahfud tetap bergantung pada kalkulasi politik Prabowo dan dukungan partai-partai di MPR.

Profil:

- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 2019–2024.

- Ketua Mahkamah Konstitusi 2008–2013.

- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 2004–2008.

- Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia 2001.

- Menteri Pertahanan 2000–2001.

9. Sugiono

Menteri Luar Negeri Sugiono juga disebut Jamiluddin Ritonga sebagai salah satu figur yang berpotensi dipertimbangkan untuk menggantikan Gibran.

Sugiono merupakan politikus Partai Gerindra yang memiliki kedekatan dengan Prabowo.

Pengalamannya dalam bidang diplomasi dan hubungan internasional dapat menjadi modal tersendiri apabila Prabowo menginginkan wakil presiden dari lingkaran internal pemerintahan.

Dari sisi politik, penunjukan Sugiono juga berpotensi memperkuat posisi Gerindra dalam pemerintahan tanpa harus melakukan negosiasi besar dengan partai koalisi lainnya.

Profil:

- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI sejak Oktober 2026.

- Menteri Luar Negeri Indonesia 2024–2026.

- Anggota DPR RI 2019–2024.

- Sekretaris Jenderal Partai Gerindra (petahana).

10. Pramono Anung

Nama mantan Sekretaris Kabinet sekaligus Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung turut muncul dalam pemberitaan Tirto terkait spekulasi calon pengganti Gibran.

Pramono memiliki pengalaman panjang di bidang pemerintahan maupun parlemen.

Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Kabinet pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan dikenal sebagai politikus senior PDIP.

Pengalaman tersebut dapat menjadi modal apabila Prabowo membutuhkan figur yang memahami tata kelola pemerintahan serta memiliki kemampuan berkomunikasi dengan berbagai kekuatan politik.

Namun, nama Pramono belum banyak dibahas dalam analisis kandidat jika dibandingkan dengan AHY, Puan, Anies, dan Dasco.

Profil:

- Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta sejak 2025.

- Sekretaris Kabinet 2015–2024.

- Wakil Ketua DPR RI 2009–2014.

- Anggota DPR RI 1999–2015.

Prabowo Berwenang Usul Dua Nama

Meski sejumlah nama mulai bermunculan, proses penggantian wakil presiden tidak dilakukan melalui pemilihan umum secara langsung.

Mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.

Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.

Pemilihan tersebut harus dilaksanakan paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.

Dengan mekanisme itu, Prabowo memiliki kewenangan untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR.

Selanjutnya, MPR akan memilih satu di antara dua calon tersebut untuk mengisi jabatan Wakil Presiden hingga berakhirnya masa pemerintahan periode 2024–2029.

Artinya, 10 nama yang saat ini beredar masih sebatas bursa atau spekulasi politik dan belum dapat disebut sebagai kandidat resmi.

Keputusan akhir akan bergantung pada pertimbangan Prabowo, komunikasi politik dengan partai-partai, serta proses pemilihan yang berlangsung di MPR.(*)

Ini Daftar Lengkap 120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Ajukan HMP Pemakzulan Gibran, Ada Dewan dari Jambi Juga?

Anggota DPR RI bersiap menyampaikan surat pengusulan HMP ke Pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).(Ant)

JAKARTA - Sebanyak 120 anggota DPR menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan dari delapan fraksi tersebut telah diserahkan kepada pimpinan DPR.

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan, jumlah pengusul dihitung berdasarkan surat yang telah ditandatangani masing-masing anggota.

“Berdasarkan penyampaian dari masing-masing pengusul, total yang mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang dari 8 fraksi yang ada,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11).

Fraksi PKS menjadi penyumbang pengusul terbanyak dengan 28 anggota. Berikutnya, Fraksi NasDem dengan 19 anggota. Fraksi PKB dan Demokrat masing-masing mengusulkan 18 anggota, disusul PDIP dengan 14 anggota.

Sementara Fraksi Golkar dan Gerindra masing-masing menyumbang 11 anggota. Adapun Fraksi PAN diwakili satu anggota.

Anggota DPR RI bersiap menyampaikan surat pengusulan HMP ke Pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Foto: Aditya Nugraha/kumparan

Berikut daftar lengkap 120 anggota DPR yang mengajukan HMP pemakzulan Gibran:

Fraksi PDIP — 14 Anggota

Harris Turino (A-208), Dapil Jawa Tengah IX

Bonnie Triyana (A-232), Dapil Banten I

I Wayan Sudirta (A-238), Dapil Bali

Andreas Eddy Susetyo (A-220), Dapil Jawa Timur V

Dede Indra Permana (A-210), Dapil Jawa Tengah X

Sturman Panjaitan (A-173), Dapil Kepulauan Riau

Selly A. Gantina (A-185), Dapil Jawa Barat VIII

TB Hasanuddin (A-186), Dapil Jawa Barat IX

Sofyan Tan (A-156), Dapil Sumatera Utara I

Ina Ammania (A-217), Dapil Jawa Timur VIII

I Nyoman Parta (A-263), Dapil Bali

Mufti Anam (A-215), Dapil Jawa Timur II

Edi Purwanto (A-165), Dapil Jambi

Adian Napitupulu (A-181), Kabupaten Bogor

Fraksi Golkar — 11 Anggota

1. Ahmad Doli Kurnia (A-272)

2. Ahmad Irawan (A-327)

3. Robert Joppy Kardinal (A-365)

4. Abraham Sridjaya (A-291)

5. Umbu Kabunang (A-343)

6. Hetifah Sjaifudian (A-352)

7. Bambang Patijaya (A-289)

8. Andhika Satya W (A-311)

9. Eric Hermawan (A-353)

10. Karmila Sari (A-278)

11. Atalia (A-291)

*Nama tambahan dalam daftar: Bias Layar dan Samsul Bahri Tiyong.

Fraksi NasDem — 19 Anggota

Sugeng Suparwoto

Muslim Ayub

Yoyok Riyo

Charles Meikyansah

Syarif Abdullah

Gulam Mahfud Sarom

Fauzi Amro

Habibur Rochman

Ujang Bey

Asep Wahyu

Tonny Tesar

Rajiv

Ananda Tohpati

Arif Rahman

Martin Manurung

Rudianto Lallo

Mori Hanafi

Nabil Husein

Amelia Anggraini

Fraksi PKB — 18 Anggota

Muhammad Khozin (A-45)

Rico Alviano (A-05)

A. Iman Sukri (A-50)

Abdullah (A-33)

Rina Sa'adah (A-25)

Daniel Johan (A-63)

Imas Aan Ubudiah (A-26)

Kaisar Abu Hanifah (A-38)

Indrajaya (A-68)

Eva Monalisa (A-31)

Fauqi Hapidekso (A-28)

Marwan Ja’far (A-30)

Usman Husein (A-62)

Ali Ahmad (A-47)

Jaelani (A-67)

Bertu Merlas (A-10)

Ratna Juwita (A-54)

Syamsu Rizal (A-65)

Fraksi PKS — 28 Anggota

Mardani Ali Sera (A-447)

Muhammad Kholid (A-458)

Rahmat Saleh (A-439)

Riyono (A-475)

Hamid Noor Yasin (A-465)

Nasir Jamil (A-436)

Sukamta (A-471)

Syahrul Aidi Maazat (A-442)

Kurniasih Mufidayati (A-450)

Netti Prasetiyani (A-460)

Ledia Hanifa (A-452)

Yanuar Arif Wibowo (A-468)

Gamal Albinsaid (A-474)

Johan Rosihan (A-479)

Abdul Hadi (A-480)

Junaidi Auly (A-446)

Reni Astuti (A-472)

Achmad Ru’yat (A-456)

Abdul Fikri Faqih (A-469)

Ghufron (A-435)

Slamet (A-455)

Rizal Bawazier (A-470)

Adang Darajatun (A-451)

Ahmad Heryawan (A-453)

Ateng Sutisna (A-461)

Izzuddin Alqassam Kasuba (A-480)

Muhammad Haris (A-464)

Askweni (A-444)

Fraksi PAN — 1 Anggota

Sarifuddin Sudding

Fraksi Demokrat — 18 Anggota

Benny K. Harman (A-569), Dapil Nusa Tenggara Timur

Hinca Panjaitan XIII (A-539), Dapil Sumatera Utara

H. T. Ibrahim (A-536), Dapil Aceh

Bambang Purwanto (A-571), Dapil Kalimantan Tengah

Anton S. Sukartono (A-551), Dapil Jawa Barat

Mulyadi (A-540), Dapil Sumatera Barat

Andi Muzakkir (A-575), Dapil Sulawesi Selatan

Wahyu Sanjaya (A-533), Dapil Sumatera Selatan

M. Lokot Nasution (A-537), Dapil Sumatera Utara

Nanang Samodra (A-568), Dapil Nusa Tenggara Barat

Marwan Cik Hasan (A-546), Dapil Lampung

E. Herman Khaeron (A-553), Dapil Jawa Barat

Lucy Kurniasari (A-559), Dapil Jawa Timur

Wastam (A-558), Dapil Jawa Tengah

Achmad (A-541), Dapil Riau

Dede Yusuf (A-549), Dapil Jawa Barat

Raja Faisal (A-554), Dapil Jawa Tengah

Iman Adinugraha (A-550), Dapil Jawa Barat

Fraksi Gerindra — 11 Anggota

Azis Subekti

Longki Djanggola

Rahmawati

Darori Wonodipuro

La Tinro La Tunrung

Endro Hermono

Abdul Wachid

Martin Tumbelaka

Muhammad Husni

Azikin Solthan

Bahtra Banong

(Editor: Aldie Prasetya / Source: Kumparan)

Setelah Kabar Pengunduran Diri Gibran, Massa Segel Gerbang Istana Wapres

Beredar Kabar Pengunduran Diri Gibran, Massa Segel Gerbang Istana Wapres: Sejumlah personel Paspampres dan aparat keamanan bersiaga di depan gerbang masuk Istana Wapres yang diperketat dengan menaikkan road blocker pembatas jalan. Aksi spontan yang diwarnai upaya penyegelan gerbang tersebut dipicu oleh beredarnya kabar permohonan pengunduran diri Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.(Doc: Istimewa) 

MERDEKAPOST.COM – Gerbang Kantor Sekretariat Wakil Presiden RI di Jalan Kebon Sirih Nomor 14, Gambir, Jakarta Pusat, menjadi sasaran aksi unjuk rasa massa dari Gerakan Indonesia Baru (GIB) pada Selasa (10/11/2026) sore. 

Aksi spontan yang diwarnai upaya penyegelan gerbang tersebut dipicu oleh beredarnya kabar permohonan pengunduran diri Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

Massa yang mendatangi lokasi menuntut pertanggungjawaban politik dan hukum dari Wapres Gibran atas dinamika yang berkembang. 

Percobaan massa untuk mengunci gerbang utama menggunakan rantai dan gembok berhasil digagalkan oleh personel Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), hingga berujung pada pengamanan berlapis di area sekretariat.

Paspampres Naikkan Hydraulic Road Blocker dan Perketat Akses

Pasca-insiden penyegelan yang berhasil dihalau, pengamanan di gerbang utama Kantor Sekretariat Wapres langsung ditingkatkan ke status siaga. 

Petugas mengaktifkan dan menaikkan hydraulic road blocker hidrolik bercorak kuning-hitam secara penuh untuk memblokir akses masuk kendaraan maupun pejalan kaki yang tidak berkepentingan.

Belasan personel keamanan dari unsur Paspampres bersafari hitam, petugas berpakaian kemeja taktis krem, hingga Polisi Militer (PM) baret biru bersiaga penuh mengawasi setiap pergerakan di luar perimeter pos penjagaan.

Plang Marmer Sekretariat Wapres Dipenuhi Poster Protes

Meski fisik gerbang gagal digembok, massa unjuk rasa sempat menempeli plang nama marmer hitam Kantor Sekretariat Wapres dengan puluhan poster protes bernada keras menggunakan lakban bening. 

Karton-karton berwarna-warni tersebut menutupi sebagian tulisan resmi instansi pemerintah tersebut.

(ADZ/IDN)

4 SUNGAI DI TNKS JADI SASARAN PETI! Siapa Pemodal dan Pemasok BBM Tambang Emas Ilegal?

 

Lubang menganga di sekitar kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) untuk aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI). 

JAMBI - Empat aliran sungai di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) wilayah Provinsi Jambi teridentifikasi menjadi lokasi aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI).

Empat aliran sungai yang teridentifikasi sebagai lokasi aktivitas PETI yakni Sungai Penetai, Sungai Batang Maliki, Sungai Batang Masumai, dan Sungai Batang Tabir.

Temuan tersebut terungkap saat Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bersama TNI, Kejaksaan, Polri, serta Balai Besar TNKS, menyisir sejumlah titik di kawasan TNKS yang diduga menjadi lokasi tambang emas ilegal.

4 Aliran Sungai untuk PETI:

  1. Sungai Penetai
  2. Sungai Batang Maliki
  3. Sungai Batang Masumai
  4. Sungai Batang Tabir

Operasi di TNKS

Kabupaten Merangin: Desa Air Liki, Kecamatan Tabir Barat, dan  Desa Baru Pangkalan Jambu, Kecamatan Pangkalan Jambu.

Kabupaten Kerinci:wilayah Penetai, Desa Muara Hemat, Kecamatan Batang Merangin. 

Operasi penertiban dilakukan secara serentak dengan menyasar tiga lokasi awal di wilayah Kabupaten Kerinci dan Merangin.

Di Kabupaten Merangin, tim menyisir Desa Air Liki, Kecamatan Tabir Barat, dan  Desa Baru Pangkalan Jambu, Kecamatan Pangkalan Jambu.   Sementara di Kabupaten Kerinci, tim menyisir wilayah Penetai, Desa Muara Hemat, Kecamatan Batang Merangin. 

119,32 Hektare di Muara Hemat

Kamis (5/11), tim terpadu berpatroli di kawasan perbatasan Penetai, Desa Muara Emat, Kecamatan Batang Merangin, dengan Desa Birun, Kecamatan Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin.

Di kawasan Penetai, hasil analisis geospasial mengidentifikasi 119,32 hektare kawasan terdampak aktivitas pertambangan ilegal.

Foto: Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menyisir Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) wilayah Provinsi Jambi yang teridentifikasi sebagai tempat penambangan emas ilegal, Jumat (6/11/2026). (Dok. Satgas PKH)

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi, Naoly Wijaya, menyampaikan dalam pemeriksaan lapangan, tim tidak menemukan aktivitas penambangan emas ilegal yang sedang berlangsung.

"Tim memasang tiga papan larangan di sejumlah titik sebagai peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas terlarang di dalam kawasan hutan TNKS," kata Naoly.

Petugas juga membongkar dan membakar pondok-pondok yang berdasarkan hasil pemeriksaan digunakan sebagai sarana pendukung aktivitas PETI.

Penemuan Alat Berat di Lokasi

Sementara dalam penyisiran di kawasan TNKS dekat Desa Air Liki, Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin, tim menemukan lokasi penambangan di sepanjang aliran sungai serta alat berat yang telah digunakan dalam kegiatan tersebut.

Satgas PKH juga menelusuri lokasi yang diduga menjadi tempat penyembunyian alat berat. 

Tim terus mencari keberadaan alat berat di lokasi sasaran sekaligus memasang plang penguasaan kembali kawasan hutan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Identifikasi dilakukan berdasarkan foto hasil pemantauan drone dan laporan warga yang resah dengan maraknya penambangan ilegal.

Keluhan soal penambangan emas ilegal  telah lama dikeluhkan warga sekitar TNKS. 

Seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan, sungai yang dahulu jernih dan menjadi tempat mencari ikan kini berubah keruh warna seperti cokelat susu.

Menurutnya, sejak aktivitas tambang ilegal semakin marak, badan sungai mengalami kerusakan dan airnya tidak lagi dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari.

Warga pun mengkhawatirkan dugaan pencemaran merkuri serta dampaknya terhadap kesehatan.

Banyak Lubang Menganga Viral di Medsos

Sebelumnya, lubang-lubang tambang di Penetai Kerinci viral di media sosial.

Polda Jambi menyelidiki dugaan aktivitas PETI berskala besar di Sungai Penetai, wilayah tanah ulayat Depati Muaro Langkap, Tamiai, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci.

Penyelidikan itu menyusul viralnya video unggahan akun media sosial Goma Ondiya yang menyoroti dugaan aktivitas tambang emas ilegal di kawasan tersebut. Lokasi itu disebut-sebut berada di kawasan TNKS.

Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan, informasi yang beredar di media sosial menjadi perhatian kepolisian. Tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi menelusurinya.

“Tentunya ini sedang dilakukan proses penyelidikan oleh tim dari Direktorat Kriminal Khusus dan nanti akan kita sampaikan hasil proses penyelidikannya,” kata Erlan, Jumat (16/10) lalu.

Dalam video yang beredar, pengunggah menyoroti dugaan aktivitas PETI berskala besar di Sungai Penetai. Lokasi tersebut disebut berada di wilayah tanah ulayat Depati Muaro Langkap, Tamiai, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

Pengunggah juga menyinggung dugaan keterlibatan sejumlah oknum dalam aktivitas penambangan emas ilegal tersebut. Namun, dugaan itu masih perlu dibuktikan melalui proses penyelidikan aparat penegak hukum. 

Pemasok BBM dan Cukong

Operasi penertiban dilakukan kolaborasi Satgas PKH dengan Pemerintah Provinsi Jambi, Korem 042/Garuda Putih, Polda Jambi, Kejaksaan Tinggi Jambi, Balai Besar TNKS, serta pemerhati lingkungan hidup.

Polda Jambi dan Kejati Jambi turut menggelar operasi imbangan untuk memperkuat penegakan hukum.

Satgas PKH juga memetakan pelaku di lapangan, pemasok bahan bakar minyak (BBM), serta pihak yang diduga membantu atau melindungi kegiatan penambangan ilegal.

Saat ditanya mengenai dugaan keterlibatan aparatur pemerintah sebagai beking, Wakil Komandan Satgas PKH menegaskan bahwa setiap pihak yang terbukti terlibat akan dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.

Penindakan, kata dia, dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk apabila ditemukan keterlibatan oknum Polri, TNI, maupun jaksa.

Ia juga meminta masyarakat yang memiliki informasi terkait aktivitas PETI agar melapor kepada Satgas PKH.

Operasi tersebut digelar atas perintah Menteri Pertahanan RI selaku Ketua Pengarah Satgas PKH dan mencakup seluruh kawasan TNKS di Provinsi Jambi.

PSatreskrim Polres Merangin mengungkap dua kasus dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) yang diduga akan digunakan untuk aktivitas penambangan emas tanpa izin alias PETI di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Jumat (6/11/2026).

Penertiban berlangsung tanpa tenggat waktu yang ditetapkan dan akan berlanjut hingga seluruh sasaran tuntas. 

BBM Ilegal Ribuan Liter untuk PETI

Satreskrim Polres Merangin mengungkap dua kasus dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) yang diduga akan digunakan untuk aktivitas penambangan emas tanpa izin alias PETI di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Jumat (6/11).

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan dua pria berinisial RP (34) dan AF (31), yang berasal dari Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan.

"Kasus pertama terungkap setelah polisi menerima informasi dari masyarakat mengenai dugaan pengangkutan BBM secara ilegal yang diperjualbelikan untuk kebutuhan aktivitas PETI," ujar Iptu Dimas Wahyu Dwiputra, Kasat Reskrim Polres Merangin, dalam konferensi pers di halaman Kantor Satreskrim Polres Merangin.

Ribuan Liter Solar untuk PETI

Informasi diterima polisi pada Senin (2/11/2026) sekitar pukul 10.00 WIB. 

Menindaklanjutinya, personel Satreskrim berpatroli di wilayah hukum Polres Merangin.

Saat patroli, petugas menemukan mobil suzuki carry pick up berwarna putih yang diduga mengangkut BBM jenis solar. 

Polisi kemudian menghentikan kendaraan tersebut dan memeriksa pengemudinya, RP (34).

“Berdasarkan informasi yang telah meresahkan masyarakat tersebut, personel kami melakukan patroli. Saat patroli, personel menemukan satu unit kendaraan mobil merek Carry pick up berwarna putih yang diduga mengangkut BBM jenis solar. Polisi langsung melakukan pemberhentian dan pemeriksaan terhadap kendaraan serta pengemudinya,” tutur Iptu Dimas Wahyu Dwiputra.

Dari pemeriksaan di lapangan, polisi menemukan satu tedmon berkapasitas 1.000 liter, dua drum yang masing-masing disebut berkapasitas 200 liter dan diduga berisi solar, serta satu drum kosong.

Saat diminta menunjukkan dokumen dan perizinan pengangkutan BBM, RP dan seorang lainnya yang berada di lokasi tidak dapat menunjukkan dokumen yang dipersyaratkan.

Polres Merangin menindak aktivitas PETI di DAS Merangin dan mengamankan dua ekskavator serta sejumlah peralatan tambang, sementara operator alat berat melarikan diri. (Foto Tribunjambi.com)

Polres Merangin menindak aktivitas PETI di DAS Merangin dan mengamankan dua ekskavator serta sejumlah peralatan tambang, sementara operator alat berat melarikan diri.

RP beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polres Merangin untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.

Kasus Kedua

Dalam pengungkapan kasus kedua, Satreskrim Polres Merangin mengamankan pria berinisial AF (31) bersama satu unit Suzuki Carry pick up berwarna silver.

Dari kendaraan tersebut, polisi menyita dua tedmon berkapasitas masing-masing 1.000 liter yang diduga berisi minyak tanah. 

Petugas juga menemukan empat drum berkapasitas masing-masing 200 liter, satu galon berkapasitas 30 liter yang diduga berisi minyak tanah, serta satu unit ponsel Infinix Hot 30i.

Barang bukti dalam kasus pertama meliputi satu unit suzuki carry pick up putih dengan nomor polisi BH 8307 FB, satu tedmon berkapasitas 1.000 liter, dua drum yang disebut berkapasitas masing-masing 250 liter, satu drum kosong, satu mesin pompa air, serta satu ponsel OPPO A18.

Sementara itu, barang bukti dalam kasus kedua berupa satu unit suzuki carry pick up silver dengan nomor polisi BG 8612 QA, dua tedmon berkapasitas masing-masing 1.000 liter, empat drum berkapasitas masing-masing 200 liter, satu galon berkapasitas 30 liter, serta satu ponsel.

BBM Pasokan PETI

Iptu Dimas mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polres Merangin menindak penyalahgunaan BBM yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas PETI alias penambangan emas ilegal.

Polres Merangin, lanjut Dimas, akan terus menindak dugaan aktivitas PETI maupun pendistribusian BBM yang disalahgunakan untuk kegiatan pertambangan ilegal.

Ia mengimbau masyarakat agar melaporkan kepada kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas PETI, pengangkutan BBM ilegal, atau penyaluran BBM dari SPBU yang diduga digunakan untuk kegiatan pertambangan tanpa izin.

Sebuah ekskavator tengah menggarap lahan untuk PETI di Bungo. (ist)

“Kami akan menindak secara tegas setiap aktivitas PETI serta aktivitas pendistribusian BBM yang disalahgunakan untuk aktivitas PETI sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku,” tegas Dimas.

Terancam Pasal Migas dan Penadahan

Atas perbuatannya, kedua terduga pelaku disebut akan dijerat Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Polisi juga menyebut Pasal 591 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dapat diterapkan apabila unsur tindak pidana penadahan terpenuhi. (Editor: Aldie Prasetya / Source: Tribun Jambi/dan Sumber lainnya)

Tiga Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo Ditahan di Rutan Mabes Polri

Polri mengumumkan tiga tersangka penyadapan Presiden RI Prabowo Subianto, Selasa (3/11/2026). Tiga tersangka itu yakni Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.(Ist) 

JAKARTA - Polri menetapkan tiga perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan akses ilegal atau penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Ketiga tersangka tersebut yakni Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Penetapan tersangka diumumkan Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Asep menjelaskan, penetapan ketiga orang tersebut dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian proses penyidikan.

“Berdasarkan hasil penyidikan, penyidik telah menetapkan terhadap 3 orang tersangka dengan inisial LSP,” kata Asep, Selasa (3/11/2026).

Penetapan tersangka diumumkan Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).(Ist)

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, ketiganya langsung ditahan di rumah tahanan (rutan) Mabes Polri.

"Terhadap tersangka, kita tahan di Rutan Mabes Polri," kata Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Asep menyebut, penyidik belum bisa mengungkap seluruh detail perkara tersebut karena proses penyidikan masih berlangsung.

Menurutnya, diperlukan waktu untuk membongkar fakta-fakta dalam kasus dugaan penyadapan tersebut.

"Ini adalah proses awal. Enggak mungkin kami dalam kurun waktu 24 jam menjelaskan dan membongkar semua," ucapnya.

Diduga Terlibat Penyadapan

Dalam perkara ini, ketiga tersangka diduga terlibat dalam praktik penyadapan tanpa prosedur terhadap Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyebut, ketiga tersangka masing-masing memiliki inisial LSP, ASN, dan EH.

Mereka adalah Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, mantan sekretaris pribadinya Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, serta Irjen Pol Eko Hadi Santoso yang menjabat sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.

“Terhadap para tersangka tersebut diduga melakukan penyadapan tanpa prosedural terhadap Presiden RI, pejabat negara tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM,” ucap dia.

Sementara itu, satu perwira tinggi Polri lainnya, yakni Irjen Slamet Uliandi, masih berstatus sebagai saksi.

Ia merupakan perwira tinggi Bareskrim Polri yang saat ini bertugas di luar struktur.

"Penyidik menetapkan tiga tersangka inisial LSP, ASN, EH dan satu orang saksi inisial SU," kata Asep di Bareskrim Polri.(Adz)

Profil dan Hubungan 3 Tersangka, Listyo Sigit dengan Ahrie Sonta dan Eko Hadi saat Dinas di Polri

Eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso, menjadi tersangka penyadapan ilegal Presiden Prabowo Subianto, Selasa (3/11/2026) malam.(Ist) 

MERDEKAPOST.COM - Eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso, menjadi tersangka penyadapan ilegal Presiden Prabowo Subianto, Selasa (3/11/2026) malam.

Polri menetapkan tiga tersangka penyadapan Presiden RI itu dalam konferensi pers.

Hubungan Listyo Sigit Prabowo dengan Ahrie Sonta Nasution dan Eko Hadi Santoso semasa dinas di Polri sangat dekat.

Hubungan Kedinasan Listyo Sigit dengan Ahrie Sonta Nasution 

Ahrie Sonta yang merupakan lulusan Akpol 2002 pernah menjadi Sekretaris Pribadi (Sekpri) saat Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri, sejak Februari 2021.

Sebelum menjadi Sekpri Kapolri, Ahrie pernah bertugas di Ditresnarkoba Polda Metro Jaya.

Dia pernah juga menjadi Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok.

Pada 23 Oktober 2024, Listyo mengumumkan Ahrie Sonta Nasution sebagai ajudan Presiden Prabowo dari unsur Polri setelah mengikuti seleksi bersama enam kandidat. 

Setelah bertugas sebagai ajudan Presiden Prabowo, Ahrie kembali ke lingkungan Polri dan mendapat promosi ke Divpropam pada 2025. 

Hubungan Kedinasan Listyo Sigit Prabowo dengan Eko Hadi Santoso

Di Polri, Eko Hadi Santoso pernah menjadi Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri (Dirtipidnarkoba). Saat itu, surat mutasi ditandatangani pada masa Listyo Sigit Prabowo menjabat Kapolri. 

Pada 12 Maret 2025, Listyo menerbitkan mutasi melalui Surat Telegram Nomor ST/488/III/KEP./2025.

Eko yang sebelumnya menjabat Pengembang Teknologi Informasi Kepolisian Utama Tingkat II Divisi TIK Polri ditunjuk menjadi Dirtipidnarkoba Bareskrim.

Sebelumnya, Eko pernah Kabagmon Robinopsnal Bareskrim pada 2020

Dua tahun sebelumnya, 2018, Eko juga pernah menjabat Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok.

Biodata Listyo Sigit Prabowo

Nama lengkap: Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.

Tempat, tanggal lahir: Ambon, Maluku, 5 Mei 1969

Usia: 57 tahun (per November 2026)

Pendidikan kepolisian: Akademi Kepolisian (Akpol) 1991

Pangkat terakhir di Polri: Jenderal Polisi

Jabatan saat ini: Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia

Mulai menjabat KSP: 1 Oktober 2026

Masa jabatan sebagai Kapolri: 27 Januari 2021–1 Oktober 2026

Biodata Ahrie Sonta Nasution

Nama lengkap: Irjen Pol Dr. Ahrie Sonta Nasution

Tempat lahir: Bandung, Jawa Barat

Tanggal lahir: 2 April 1981

Angkatan: Akademi Kepolisian (Akpol) 2002

Pangkat: Inspektur Jenderal Polisi (Irjen)

Jabatan: Kepala Divisi Hukum Polri

Pendidikan: Doktor Ilmu Kepolisian

Biodata Eko Hadi Santoso

Nama: Irjen Pol Eko Hadi Santoso

Pangkat: Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol)

Pendidikan kepolisian: Akademi Kepolisian (Akpol) 1999

Pendidikan menengah: SMA Taruna Nusantara angkatan keempat, 1996

Bidang penugasan: Reserse, antiteror, dan narkotika

Jabatan terakhir yang diberitakan: Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.(Adz/Source: Tribunnews)

Polri Tetapkan Listyo Sigit Prabowo Tersangka Penyadapan

Mantan Kapolri yang kini jabat KSP, Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo tersangka 

JAKARTA, Merdekapost.com - Listyo Sigit Prabowo ditetapkan sebagai tersangka, Selasa (3/11/2026) malam.

Polri menetapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Penetapan mantan Kapolri Listyo Sigit sebagai tersangka diumumkan oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam jumpa pers di Mabes Polri. 

“Berdasarkan hasil penyidikan, penyidik telah menetapkan tersangka dengan inisial LSP (Listyo Sigit Prabowo),” kata Asep, dikutip dari Tribunnews.com. 

Bukan hanya itu, polisi menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka, yakni Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso. 

“Terhadap para tersangka tersebut diduga melakukan penyadapan tanpa prosedural terhadap Presiden RI, pejabat negara tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM,” ujarnya. 

Editor: Aldie Prasetya / Sumber: Tribunnews

PETI di Penetai Jadi Sorotan! LSM PEDAS Dampingi Tim Gabungan, Siap Bongkar Mata Rantai Tambang Ilegal

KERINCI — Maraknya aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Penatai, termasuk kawasan Panetai Serpih, menjadi perhatian serius Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) PEDAS. Sebagai bentuk dukungan terhadap penegakan hukum, LSM PEDAS mendampingi tim gabungan dalam kegiatan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) awal sebagai persiapan operasi penertiban PETI di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin.

Tim gabungan yang melibatkan unsur GAKUM Polhut, TNI, dan Polres tersebut melakukan penelusuran untuk menghimpun informasi, mengidentifikasi titik-titik aktivitas PETI, serta mendalami pihak-pihak yang diduga terlibat dalam operasional pertambangan ilegal.

Dalam penelusuran tersebut, tim menyusuri sungai selama kurang lebih 12 jam, mulai dari Muara Panetai hingga Batu Reben. Hasil penelusuran menunjukkan adanya puluhan titik yang menjadi perhatian dan memerlukan pendalaman lebih lanjut.

Ketua LSM PEDAS, Afiarman, menegaskan bahwa pemberantasan PETI tidak boleh hanya menyasar pekerja di lapangan, tetapi harus menelusuri seluruh mata rantai, mulai dari pemilik atau pengendali alat berat, pemodal, hingga pihak-pihak yang diduga memasok bahan bakar minyak (BBM).

“Perjalanan selama kurang lebih 12 jam menyusuri sungai dari Muara Panetai hingga Batu Reben menunjukkan luasnya wilayah yang perlu ditelusuri. Ada puluhan titik yang menjadi perhatian. Persoalan ini tidak bisa ditangani setengah-setengah. Aparat harus menelusuri siapa pemodalnya, siapa pemilik alat beratnya, dan siapa yang mendukung operasionalnya. Jika hanya pekerja yang ditindak, PETI berpotensi kembali beroperasi,” tegas Afiarman.

Ia menambahkan, Pulbaket merupakan langkah awal yang penting untuk memastikan operasi penertiban berjalan terarah dan berdasarkan informasi yang akurat. Karena itu, hasil penelusuran harus ditindaklanjuti dengan langkah konkret dan penegakan hukum yang konsisten.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Mukhtasin selaku Kepala Resort Muara Imat. LSM PEDAS berharap sinergi aparat penegak hukum, TNI, Polri, GAKUM Polhut, dan unsur terkait dapat mengungkap jaringan pendukung PETI serta menekan aktivitas pertambangan ilegal di wilayah tersebut.

“Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Jika ingin benar-benar memutus mata rantai PETI, bongkar seluruh jaringannya, bukan sekadar menghentikan aktivitas penambangan untuk sementara,” tutup Efiarman.

LSM PEDAS menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penegakan hukum terhadap praktik PETI serta mendorong penindakan yang tegas, adil, profesional, dan berkelanjutan di Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin.(Red)

Copyright © Merdekapost.com. All rights reserved.
Redaksi | Pedoman Media Cyber | Network | Disclaimer | Karir | Peta Situs