MERDEKAPOST.COM

Wabup Murison Hadiri Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI Bahas PNBP Pertanahan di Jambi

Wabup Murison Hadiri Kunker Komisi II DPR RI Bahas PNBP Pertanahan di Jambi, Senin (29/09/2025).(doc/mpc)

MERDEKAPOST | JAMBI – Wakil Bupati Kerinci, H. Murison, menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Jambi dalam rangka pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor pertanahan, bertempat di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin (29/9/2025).

Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jambi, Al Haris, itu dihadiri para bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi, Forkopimda, serta perwakilan Kanwil BPN. Dialog interaktif digelar untuk menampung aspirasi, kritik, dan masukan dari kepala daerah terkait permasalahan pertanahan yang dihadapi di wilayah masing-masing.

Gubernur Jambi Al Haris, menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Jambi Dalam Rangka Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Sektor Pertanahan pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026, bertempat di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin (29/09/2025) siang.

Baca Juga:Serius Tangani Masalah Sampah, Wako Alfin Rutin Cek Progres Pekerjaan di TPST RKE

Baca Juga:Ada Lahan Warga Rusak, Panitia Trail Adventure JELASAK Kami Siap Bertanggung Jawab!

Adapun anggota Komisi II DPR RI yang hadir diantaranya, Ketua M. Rifqinizamy Karsayuda, Muhammad Khozim (anggota), Esthon L. Foenay (anggota) dan Giri Ramadhan N. Kiemas (anggota) berserta pendamping lainnya. Dalam dialog ini Komisi II DPR RI tersebut menerima kritik dan saran yang dikeluhkan oleh para kepala daerah untuk dijadikan acuan penyelesaian permasalahan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Hari ini Komisi II DPR RI sudah hadir langsung ditengah kita sebagai bentuk perhatian terhadap Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen mendukung penuh upaya optimalisasi PNBP dari sektor pertanahan. Hari ini kepala daerah Bupati dan Wali Kota silahkan sampaikan apa persoalan yang terjadi didaerah masing-masing terkait pertanahan,” lanjutnya.

Baca Juga: Rutin Setiap Pagi Minggu, CFD Bukit Tengah Ruang Sehat dan Bugar Bersama Bupati Monadi

Dikatakan Gubernur Al Haris, atas nama Provinsi Jambi dirinya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI atas dukungan terhadap pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Jambi, baik penataan aset, penataan akses, maupun redistribusi tanah serta segala hal yang berkaitan dengan Reforma Agraria.

“Dan kami berharap agar Bapak dan Ibu dari Komisi II DPR RI terus mendukung Provinsi Jambi, terutama membantu mengatasi berbagai berbagai kendala dan tantangan yang kami hadapi, guna menyukseskan Reforma Agraria di Provinsi Jambi. Banyak permasalahan sengketa lahan di Provinsi Jambi, tapi secara perlahan terus diatasi,” kata Gubernur Al Haris.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan bahwa kunjungan kerja Spesifik Komisi II DPR RI dalam rangka pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor pertanahan dengan Gubernur Jambi, Forkopimda, Bupati/Walikota se-Provinsi Jambi, Kanwil BPN se Provinsi, dan pihak terkait membahas beberapa topik penting, seperti, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Baca Juga: Bupati Kerinci Turun Ke Tanco Cek Irigasi yang Tersumbat, Monadi: Dalam Minggu Ini Pihak Balai Akan Lakukan Perbaikan dan Pembersihan

“Komisi II DPR RI mungkin ingin mengetahui bagaimana pengelolaan PNBP di sektor pertanahan, termasuk pendapatan dari pajak bumi dan bangunan. Pembahasan tentang bagaimana pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mengelola lahan, termasuk pengawasan penggunaan lahan, sertifikasi tanah, dan penyelesaian sengketa tanah. Selain itu peran Kanwil BPN dalam menjalankan tugasnya mengelola data pertanahan, melakukan pengukuran dan pemetaan, serta menyelesaikan masalah pertanahan,” ujar Ketua Komisi II DPR RI tersebut.

“Pada intinya Komisi II DPR RI ingin mengetahui kemajuan yang telah dicapai dalam pengelolaan PNBP di sektor pertanahan, serta kendala-kendala yang dihadapi dan bagaimana solusinya. Dengan adanya pertemuan ini dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan PNBP di sektor pertanahan di Provinsi Jambi,” pungkas M. Rifqinizamy.

Baca Juga: Demi Menjaga Marwah Desa, Kades Koto Renah Nonaktifkan Sekdes 'EH' Terduga Pelaku Asusila Remaja Disabilita

Sementara itu, Wakil Bupati Kerinci H. Murison, yang turut hadir dalam kunjungan kerja tersebut, menyoroti persoalan agraria di Kabupaten Kerinci yang masih perlu perhatian serius, terutama terkait tumpang tindih lahan serta kepastian hukum atas tanah masyarakat.

“Kami menyambut baik langkah Komisi II DPR RI yang datang langsung mendengar persoalan di daerah. Di Kerinci, masih banyak warga yang menunggu kepastian sertifikasi tanah. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung peningkatan PNBP di sektor pertanahan,” ungkap Murison.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, BPN, dan pemerintah pusat dalam mempercepat penyelesaian konflik agraria. Kunjungan kerja ini diharapkan tidak hanya menjadi forum dialog, tetapi juga menghasilkan solusi nyata dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PNBP sektor pertanahan di Provinsi Jambi.(adz)

Langkah Kreatif Lurah Pasar Sungai Penuh Melarang Buang Sampah di Sungai!

Lurah Sungai Penuh, Wiwin Septiadi, saat memasang papan larangan membuang sampah di kawasan Sungai Bungkal.(adz)

Sungai Penuh, Merdekapost.com - Lurah Pasar Sungai Penuh Wiwin Septiadi lakukan langkah kreatif dengan memasang papan larangan membuang sampah di sungai dengan menggunakan bahasa khas Sungai Penuh.

Langkah ini adalah untuk menjaga kebersihan dan membuat lingkungan tetap asri di Kota Sungai penuh serta sebagai upaya pencegahan banjir yang selalu menghantui masyarakat apalagi dimusim hujan.

”Kita mengingatkan masyarakat untuk tidak membuang sampah di Jembatan Sungai Bungkal ini, karena ini adalah pusat Kota yang harus kita jaga bersama keindahannya”,ujar Lurah Wiwin.

Selain itu Wiwin Septiadi bersama anggota kelurahan juga melakukan penambalan jalan berlobang. Mereka melakukan perbaikan karena jalan itu sering menyebabkan warga kecelakaan saat melintas.

“Kami tidak ingin ada lagi masyarakat yang mengalami kecelakaan. Jalan harus aman dilalui semua orang,” kata Lurah Wiwin Septiadi.

Perangkat kelurahan bergotong royong memperbaiki jalan yang rusak. Masyarakat menyambut baik langkah cepat lurah menjaga lingkungan dan infrastruktur. Warga berharap pemerintah terus memperhatikan kondisi jalan dan kebersihan sungai.

Kegiatan yang dilakukan lurah pasar sungai penuh beserta anggota ini patut di contoh, Semoga menjadi siar kebaikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.(adz)

Info Pemadaman Listrik Hari Sabtu, Ini Wilayah yang Terdampak

Pemadaman Listrik di Kerinci dan Sungai Penuh pada Hari Sabtu, Ini beberapa Wilayah yang Terdampak.(mpc/ilustrasi)

Kerinci, Merdekapost.com – PT PLN (Persero) ULP Sungai Penuh mengumumkan akan melakukan pemadaman listrik sementara pada Sabtu, 20 September 2025.

Pemadaman ini dilakukan sehubungan dengan kegiatan pemeliharaan jaringan guna meningkatkan keandalan sistem kelistrikan di wilayah Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh.

Berdasarkan informasi resmi yang disampaikan PLN, pemadaman akan berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 12.00 WIB.

Adapun lokasi yang terdampak meliputi:

Jalan Depati Parbo Desa Kumun, Desa Tanjung Pauh Hilir, Desa Tanjung Pauh Mudik, Desa Semerap, Desa Pulau Tengah, Desa Jujun, Desa Muak, Desa Lempur Danau, Desa Lolo, Desa Kebun Baru, Desa Lempur, dan sekitarnya.

Manajer ULP PLN Sungai Penuh, Eko Pitono, Kamis (18/9/2025), membenarkan adanya jadwal pemadaman listrik tersebut. “Insyaa Allah sesuai jadwal, pemeliharaan akan dilaksanakan demi menjaga keandalan pasokan listrik bagi pelanggan,” ujarnya.

PLN juga menyampaikan bahwa jadwal pemadaman dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan kondisi di lapangan.

“Kami mohon maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan,”ungkapnya.(adz)

Alokasi Guru Tak Relevan dengan Rombel, Sekelumit Polemik Penempatan Guru PPPK di Sungai Penuh

Alokasi Guru Tak Relevan dengan Rombel, Sekelumit Polemik Penempatan Guru PPPK di Sungaipenuh. (Doc.Ilustrasi Guru PPPK)

SINGAI PENUH, Merdekapost.com – Pengangkatan guru honorer menjadi PPPK menjadi angin segar untuk kepastian status kepegawaian. Namun dibalik itu, penempatan guru PPPK di sekolah-sekolah justru memicu polemik baru.

Persoalan tersebut berkaitan dengan alokasi guru di sekolah menjadi tidak relevan dengan rombongan belajar (rombel). Apalagi, saat ini sudah diumumkan PPPK paruh waktu, tentu akan menambah pengaruh sebaran guru di sekolah.

Seperti dibeberapa sekolah dasar di Kota Sungaipenuh, penempatan guru PPPK yang baru, membuat jumlah guru di sekolah menjadi menumpuk, sedangkan ruang kelas dan jam mengajar guru sudah pas dengan guru yang ada atau guru yang lama.

Dampaknya, jam mengajar guru menjadi terganggu apalagi guru sertifikasi, yang harus memiliki jam mengajar penuh untuk syarat tambahan penghasilan sertifikasi. Sedangkan guru yang baru, juga berstatus guru sertifikasi yang juga ingin mendapatkan jam mengajar penuh.

“Benar, di sekolah kami banyak tambahan guru PPPK yang baru. Susah untuk mengatur jam mengajar, karena kelasnya terbatas, gurunya banyak,” ungkap salah seorang guru sekolah dasar Kota Sungaipenuh.

Bahkan, informasi lain yang didapat, di satu sekolah dasar jumlah guru lama dan tambahan PPPK sudah hampir 30 orang guru. Tentun ini perlu penataan dengan segera oleh instansi terkait.

“Guru PPPK yang baru berasal dari berbagai sekolah, ada dari sekolah dasar lain dan ada yang berasal dari SMP ditempatkan ke SD,” ungkap salah seorang Kepala SDN Sungaipenuh.

Hal ini, kata dia, akan mempengaruhi proses pembelajaran di sekolah, begitu juga dengan pendapatan guru sertifikasi. Jika jam mengajar tidak terpenuhi, tentu pendapatan sertifikasi guru akan hilang atau tidak dapat dibayarkan.

“Ada juga kepala sekolah menolak penambahan guru PPPK yang baru, karena memikirkan jam mengajar guru yang lama, dan hanya menerima sesuai kebutuhan,” katanya.

“Memang seharusnya kepala sekolah yang aktif melaporkan kondisi sekolah, agar tidak merugikan atau membuat kebijakan yang dapat merugikan pihak lain,” tambahnya.

Kepala BKPSDM Sungaipenuh, Nina Pastian, dikonfirmasi terkait penempatan guru PPPK mengatakan bahwa penempatan guru yang lulus PPPK berdasarkan data sekolah yang membutuhkan.

“Penempatan guru PPPK berdasarkan data sekolah dari Dinas Pendidikan. Dan Dinas Pendidikan berdasarkan data Dpodik dari Kementerian Pendidikan,” ungkapnya.

Nina menambahkan, berkaitan dengan persoalan tersebut, sebaiknya menanyakan langsung ke Dinas Pendidikan. “Untuk lebih jelasnya bisa ditanya langsung ke Dinas Pendidikan,” singkatnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sungaipenuh, Khaidirman, dikonfirmasi terkait persoalan penempatan guru, menjelaskan bahwa penempatan guru langsung dari BAAKN.

“Untuk penempatan tersebut, langsung dari BAAKN,” katanya.

Namun, untuk memastikan penempatan guru sesuai dengan kebutuhan sekolah, pihaknya akan melakukan pemetaan kembali.

“Kita sedang membuat pemetaan keadaan guru saat ini,” ungkapnya.(Adz)

Dengan Menyisihkan Gajinya, Kades Ini Bikin Anak Yatim Piatu Tersenyum

Tak Perlu Jadi Pejabat Tinggi dan kaya Jika ingin Saling Berbagi, Seorang Kades di Sungai Penuh Sisihkan Gajinya Untuk Anak Yatim Piatu. Sungguh Mulia Hatimu Pak Kades. (adz)

SUNGAIPENUH, MERDEKAPOST – Masyarakat Desa Koto Baru, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada Rabu (10/9/2025) malam. Di Masjid Jamiatul Ikhlas.

Acara tersebut menghadirkan penceramah Abuya Sijum Latif, S.Ag., M.Pd.I, serta di hadiri Kepala Desa Koto Baru Jon Afrizal, tokoh adat, alim ulama, pemuda, dan masyarakat setempat.

Pada momentum Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Kepala Desa Jon Afrizal bersama istri memberikan santunan kepada 11 anak yatim piatu di Desa Koto Baru.

BacaJuga

“Terima kasih atas santunan dari Kepala Desa Koto Baru Tanah Kampung, Pak Jon Afrizal beserta istri, yang telah menyisihkan sebagian gajinya untuk anak yatim piatu,” ujar salah seorang tokoh ulama setempat.

Sementara itu, Jon Afrizal menyampaikan rasa syukur karena dapat berbagi pada momentum Maulid Nabi. “Alhamdulillah, setelah acara tadi kami sekeluarga dapat memberikan santunan kepada anak yatim piatu. Semoga apa yang di berikan bisa bermanfaat bagi mereka,” ungkap mantan wartawan Kerinci Sungai Penuh itu.

Ia juga menjelaskan, program santunan ini telah berjalan sejak 2024 dan akan terus di lanjutkan. Setiap bulan, diri nya berkomitmen menyisihkan 15 persen dari gaji untuk anak yatim piatu di Desa Koto Baru.

“Pemberian ini bukan untuk di banggakan, tapi rezeki yang di titipkan Allah itu juga ada hak mereka. Semoga bermanfaat bagi anak-anak yang menerima,” tutupnya.

Sungguh mulia hatimu Pak Kades, Karena hidup adalah anugerah yang tak ternilai, dan itu adalah salah satu dari banyak nikmat yang di berikan oleh Allah SWT. Mulai dari nikmat kesehatan, rezeki, keluarga, hingga kesempatan untuk terus berbuat baik. karena berbuat baik dan saling membantu tidak mesti ketika kita serba berkecukupan dan ketika kita memegang jabatan tinggi. Semoga Allah membalas amal ibadahmu Pak Kades! (adz)

HOAX! Beredar di Medsos Informasi Pemadaman Listrik di Sungai Penuh dan Kerinci pada Jum'at dan Sabtu

KERINCI, MERDEKAPOST - PLN ULP Sungai Penuh membantah informasi pemadaman aliran listrik bergilir untuk Kerinci dan Sungai Penuh yang beredar di Medsos beberapa hari terakhir

Didalam surat edaran tertanggal 10 September tersbut diinformasikan kepada para pelanggan bahwa akan dilakukan pemadaman listrik bergilir di wilayah Kabupaten Kerinci an Kota Sungai Penuh, jadwal pemadamannya: Sungai Penuh pada hari Jum'at 12 September sedangkan untuk wilayah Kabupaten Kerinci pada hari berikutnya Sabtu 13 September 2025

Surat edaran tersebut sepintas terlihat seperti resmi dari Pihak PLN. yang menyebutkan bahwa pemadaman dilakukan sehubungan dengan dilaksanakanannya pekerjaan pemeliharaan jaringan dan peningkatan keandalan istem penyaluran tenaga listrik diwilayah kerja PLN ULP Sungai Penuh

Bantahan dari PLN ULP Sungai Penuh bahwa berita dan informasi pemadaman yang beredar sebelumnya di medsos adalah HOAX. (mpc)

Beredarnya informasi tersebut membuat PLN ULP Sungai Penuh mengeluarkan pemberitahuan bahwa itu adalah HOAX

"Menanggapi berita di Media sosial bahwa adanya rencana pemadaman tanggal 12 dan 13 Septembar 2025 pada wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, Kami tegaskan bahwa berita itu adalah HOAX. mohon untuk tidak terpengaruh oleh berita tersebut". Surat pemberitahuan tidak ada pemadaman ini ditanda tangani oleh Manager PLN ULP Sungai Penuh Eko Pitono dicap stempel resmi.

Dengan demikian, keresahan masyarakat sebelumnya akan pemadaman lampu tersebut tidak terjadi. dan diharapkan masyarakat bijak dan teliti dalam mencerna informasi-informasi hoax yang beredar di Medsos. (adz)

Wako Alfin Sampaikan Pengantar Perubahan RAPBD 2025

SUNGAI PENUH – Walikota Sungai Penuh, Alfin, SH bersama Wakil Walikota Azhar Hamzah menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Sungai Penuh dengan agenda penyampaian pengantar Walikota terhadap perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung di aula kantor DPRD Kota Sungai Penuh, Senin (8/9).

Rapat paripurna pertama masa persidangan ketiga itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, Hardizal, S.Sos, M.H. Turut hadir jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Alpian, SE, MM, staf ahli, asisten, kepala OPD serta para undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Walikota Alfin menyampaikan bahwa sebelumnya Pemerintah Kota Sungai Penuh bersama DPRD telah menyepakati nota perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2025 untuk kemudian dibahas lebih lanjut secara konferensif sehingga dapat disetujui dan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Kota Sungai Penuh.

“Penyampaian pengantar perubahan RAPBD ini merupakan bagian dari proses pembangunan daerah agar pelaksanaan program dapat lebih optimal sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Wako Alfin.

Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menjaga keberlanjutan pembangunan serta memastikan setiap alokasi anggaran dapat tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Sungai Penuh.(ADZ)

Upaya Serius Ciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Wawako Azhar Hadiri Rakor di Kendari

Wawako Sungai Penuh Azhar Hamzah menghadiri acara pembinaan dan pengawasan pembentukan produk hukum daerah dalam rangka mewujudkan iklim investasi dan pemantapan Asta Cita penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kendari, Sulteng. (doc/ist)

SUNGAIPENUH, MERDEKAPOST – Wawako Sungai Penuh Azhar Hamzah menghadiri acara pembinaan dan pengawasan pembentukan produk hukum daerah dalam rangka mewujudkan iklim investasi dan pemantapan Asta Cita penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kegiatan tersebut di selenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (26/8).

Rakornas ini di ikuti oleh perwakilan pemerintah daerah se-Indonesia dengan tujuan memperkuat pemahaman, sinergi, serta pengawasan terhadap pembentukan produk hukum.

Wakil Walikota Sungai Penuh, Azhar Hamzah, menyampaikan bahwa keikutsertaan Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya serius dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

“Produk hukum daerah yang tepat, jelas, dan sesuai regulasi merupakan landasan penting bagi jalannya pembangunan serta masuknya investasi di daerah. Melalui forum ini, kita mendapat arahan langsung dari Kemendagri terkait pembinaan dan pengawasan yang harus di jalankan pemerintah daerah,” ujarnya.

Pilihan Redaksi:

Viral di Medsos! Angin Puting Beliung dan Hujan Terjang desa Bumbun Duri Kayu Aro

Selain itu, Rakornas juga menjadi sarana bagi daerah untuk saling bertukar pengalaman, memperkuat koordinasi, serta memastikan agar setiap kebijakan hukum yang lahir di tingkat daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pemerintah Kota Sungai Penuh menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola produk hukum daerah, sejalan dengan visi misi pembangunan dan kebutuhan masyarakat.(*adv/adz)