Merdekapost.com

Sidak di Kantor Camat Sungai Bungkal, Wako Alfin Ingatkan ASN Disiplin dan Layani Warga

Sidak di Kantor Camat Sungai Bungkal, Wako Alfin Ingatkan ASN Disiplin dan Layani Warga dengan baik.(Ist)

SUNGAI PENUH, MERDEKAPOST.COM – Wali Kota Sungai Penuh Alfin, SH, melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di kantor Kecamatan Sungai Bungkal, Senin (19/5/2026)

Wako yang akrab disapa Bang Alfin menjelaskan, sidak ini dilakukan untuk memastikan para pegawai hadir dan menjalankan tugas sesuai dengan tanggungjawab masing-masing.

Selain itu, orang nomor satu di Bumi Sahalun Suhak Salatuh Bdei juga mengecek dan memastikan pelayanan publik berjalan optimal serta benar-benar memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

“Kantor-kantor ini bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama mengenai pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terhambat, harus berjalan baik,” tegasnya.

Sidak di Kantor Camat Sungai Bungkal, Wako Alfin Ingatkan para ASN gara Disiplin dan Layani masyarakat dengan baik.(Ist)

Ia menambahkan, disiplin dan tanggung jawab merupakan hal penting yang harus dimiliki setiap ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“ASN harus menjadi contoh yang baik di tengah masyarakat. Kehadiran dan kedisiplinan sangat mempengaruhi kualitas pelayanan publik,” ungkapnya.

Dari sidak tersebut, masih ditemukan beberapa pegawai yang belum hadir tanpa keterangan yang jelas.(*aDZ)

Proyek Normalisasi dan Irigasi, Ada Dugaan Pelanggaran Teknis dan Keuangan di Tubuh PT Wika

Sungai Penuh – Proyek yang dikerjakan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau PT WIKA di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh sepanjang tahun 2025 masih menyisakan polemik panjang. Proyek normalisasi sungai dan pembangunan irigasi yang semula diharapkan menjadi solusi pengendalian banjir serta mendukung sektor pertanian, justru menuai berbagai sorotan dari masyarakat.

Sejak awal pelaksanaan, sejumlah persoalan muncul di lapangan. Mulai dari kualitas pekerjaan yang dinilai tidak maksimal, dugaan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, hingga lemahnya pengawasan pelaksanaan proyek.

Sorotan paling banyak muncul pada proyek normalisasi di kawasan Sungai Batang Merao serta pembangunan irigasi di wilayah Kayu Aro. Warga menilai pengerjaan dilakukan terkesan amburadul dan tidak rapi. Bahkan pada proyek irigasi Kayu Aro, cerucut pengaman disebut tidak terpasang sepenuhnya sebagaimana mestinya.

Selain itu, proyek juga sempat diterpa isu dugaan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi untuk operasional alat berat. Dugaan tersebut sempat menjadi perbincangan di tengah masyarakat karena dinilai bertentangan dengan aturan penggunaan BBM subsidi.

Tidak hanya persoalan teknis di lapangan, kondisi internal perusahaan pelaksana juga disebut-sebut mengalami kekacauan. Lemahnya pengawasan dinilai menjadi salah satu penyebab berbagai persoalan proyek muncul di sejumlah titik pekerjaan.

Kini, memasuki bulan kelima tahun 2026, muncul lagi informasi terbaru terkait dugaan persoalan pencairan dana proyek. Berdasarkan informasi yang beredar, terdapat dugaan dana proyek tidak dicairkan sesuai prosedur dan perjanjian kontrak.

Bahkan, dana proyek disebut tidak masuk ke rekening perusahaan sebagaimana mekanisme resmi, melainkan mengalir ke rekening pihak ketiga. Jika dugaan tersebut benar, maka hal itu dinilai berpotensi melanggar aturan hukum dan tata kelola keuangan proyek.

Berbagai persoalan yang mencuat membuat masyarakat mempertanyakan kualitas pengawasan terhadap proyek-proyek bernilai besar tersebut. Publik berharap adanya penjelasan resmi dari pihak terkait agar polemik yang berkembang tidak terus menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak PT WIKA terkait berbagai dugaan yang berkembang tersebut.(*)

HIMSAK Soroti TPST di Kawasan Hutan: Wali Kota Sungai Penuh di Duga Abaikan Hukum

Operasional Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di kawasan Renah Kayu Embun (RKE) kini menjadi bom waktu bagi Pemerintah Kota Sungai Penuh. Persoalan ini tidak lagi sekadar bicara soal sampah, tetapi sudah masuk ke wilayah yang jauh lebih serius: dugaan pelanggaran hukum kehutanan dan lingkungan hidup di kawasan hutan produksi tetap.

Pemerintah Kota Sungai Penuh sibuk membangun citra bahwa TPST RKE adalah simbol modernisasi pengelolaan sampah berbasis konsep 3R (reduce, reuse, recycle). Publik disuguhi narasi tentang mesin pencacah organik, pengolahan maggot, mesin komposer, hingga produksi biji plastik. Semuanya dibingkai seolah menjadi tonggak kemajuan lingkungan hidup Kota Sungai Penuh.

Namun pertanyaannya sederhana: apa gunanya berbicara soal “lingkungan modern” jika berdiri di atas kawasan hutan yang legalitasnya justru dipersoalkan?

Fakta yang tidak bisa ditutupi adalah TPST tersebut berada di kawasan hutan produksi tetap. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan di luar kehutanan wajib memperoleh Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dari pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Aturan ini bukan formalitas. Ini adalah pagar hukum agar hutan tidak dijarah atas nama pembangunan.

Masalahnya, TPST RKE diduga sudah dibangun dan dioperasikan sebelum seluruh izin kehutanan dan lingkungan hidup diselesaikan. Jika dugaan ini benar, maka publik patut bertanya: apakah pemerintah sedang menjalankan pembangunan, atau justru mempertontonkan bagaimana aturan bisa dinegosiasikan oleh kekuasaan?

Yang lebih ironis, kawasan Renah Kayu Embun sebelumnya juga telah dipersoalkan karena dijadikan lokasi pembuangan sampah yang dianggap tidak sesuai dengan fungsi kawasan hutan. Alih-alih melakukan pemulihan kawasan, pemerintah justru kembali menghadirkan aktivitas persampahan dengan skala yang lebih besar dan dibungkus jargon “TPST modern”.

Ini menimbulkan kecurigaan serius: jangan-jangan modernisasi hanya dijadikan tameng untuk melegitimasi pelanggaran lama.

Pemerintah boleh saja berbicara tentang target Adipura dan transformasi pengelolaan sampah. Namun penghargaan lingkungan tidak akan pernah bermakna jika diperoleh dengan mengorbankan kepastian hukum dan keberlanjutan kawasan hutan. Jangan sampai demi mengejar simbol prestise, pemerintah justru meninggalkan jejak persoalan ekologis dan hukum yang jauh lebih besar.

Belum lagi persoalan lingkungan hidup. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kegiatan pengolahan sampah skala besar wajib memiliki persetujuan lingkungan melalui AMDAL atau UKL-UPL. Tanpa dokumen tersebut, operasional TPST berpotensi cacat hukum dan dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana apabila terbukti menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Sebab ketika pemerintah mulai merasa bisa membangun apa saja di kawasan hutan tanpa transparansi penuh kepada publik, maka yang sedang dipertaruhkan bukan hanya legalitas proyek, tetapi juga wibawa hukum itu sendiri.

Sebagai organisasi mahasiswa yang lahir dari semangat menjaga marwah alam Kerinci. Efandra Rahmat Hidayat selaku Presiden HIMSAK menegaskan "Pemerintah Kota Sungai Penuh wajib membuka seluruh dokumen legalitas TPST RKE kepada publik. Mulai dari izin penggunaan kawasan hutan, persetujuan lingkungan, hingga kajian dampak ekologisnya. Transparansi adalah kewajiban, bukan pilihan."

Kami juga mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta aparat penegak hukum melakukan audit menyeluruh terhadap keberadaan TPST tersebut.

Hutan bukan tanah kosong yang bisa dipakai sesuka hati atas nama pembangunan.(*)

*Penulis: Efandra Rahmat Hidayat, Presiden Himpunan Mahasiswa Sakti Alam Kerinci (HIMSAK)

Musda VI PPNI Kota Sungai Penuh Sukses, Wako Alfin: Perawat Garda Terdepan Pelayanan Kesehatan

Wako Alfin membuka secara resmi Musyawarah Daerah (Musda) VI Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kota Sungai Penuh.(Adz)

SUNGAI PENUH - Musyawarah Daerah (Musda) VI Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kota Sungai Penuh berjalan sukses.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wali Kota Sungai Penuh Alfin, turut dihadiri Ketua TP-PKK Kota Sungai Penuh Sri Kartini Alfin, dan jajaran pengurus dan anggota PPNI, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Wali Kota Alfin menyampaikan apresiasi kepada seluruh perawat yang selama ini terus menunjukkan dedikasi dan pengabdian dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Menurutnya, perawat memegang peranan penting sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan karena selalu hadir mendampingi pasien, mulai dari proses perawatan hingga pemulihan.

“Perawat merupakan salah satu pilar utama pelayanan kesehatan. Profesionalisme, kepedulian, dan semangat pengabdian yang dimiliki para perawat sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat,” ujar Alfin.

Ia menegaskan, Pemerintah Kota Sungai Penuh terus mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang cepat, tepat, ramah, aman, adil, dan manusiawi agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.

Alfin juga berharap Musda VI PPNI menjadi momentum memperkuat soliditas organisasi sekaligus meningkatkan kapasitas sumber daya perawat di Kota Sungai Penuh.

“Melalui Musda ini, saya berharap lahir program-program kerja yang mampu mendukung kemajuan pelayanan kesehatan dan memperkuat peran perawat di tengah masyarakat,” tambahnya. (Red)

Wako Alfin Resmi Buka FLS2N dan O2SN Tingkat Kota Sungai Penuh 2026

SUNGAI PENUH, MERDEKAPOST.COM – Wali Kota Sungai Penuh Alfin, SH secara resmi membuka kegiatan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Olimpiade Sains Nasional (OSN), Lomba Cerdas Cermat (LCC), Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI), Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ), dan Gala Siswa Indonesia (GSI) jenjang SD/MI dan SMP/MTs se-Kota Sungai Penuh Tahun 2026, Kamis (14/5).

Kegiatan yang digelar sebagai ajang pengembangan prestasi dan kreativitas pelajar tersebut diikuti peserta dari berbagai sekolah di Kota Sungai Penuh.

Dalam sambutannya, Wali Kota Alfin menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi wadah penting untuk menggali potensi siswa di bidang akademik, olahraga, seni, budaya, dan keagamaan.

“Melalui kegiatan ini diharapkan lahir generasi muda yang berprestasi, berkarakter, serta mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi,” ujar Wako Alfin.

Ia juga mengapresiasi seluruh pihak, khususnya para guru dan tenaga pendidik, yang terus membina dan mendukung pengembangan bakat siswa di sekolah.

Selain itu, Wali Kota mengajak seluruh peserta untuk menjunjung tinggi sportivitas, disiplin, dan semangat kompetisi yang sehat selama perlombaan berlangsung.(Adz)

Pemkot Sungai Penuh Siapkan Infrastruktur Air Bersih Modern untuk Masyarakat

SUNGAI PENUH – Pemerintah Kota Sungai Penuh terus memperkuat pembangunan infrastruktur dasar guna meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Salah satunya melalui rencana pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) berkapasitas 50 liter per detik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sosialisasi pembangunan IPAM tersebut secara resmi dibuka oleh Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, Jumat (8/5/2026), di Aula Kantor Wali Kota Sungai Penuh.

Pembangunan instalasi pengolahan air minum ini direncanakan berlokasi di Kecamatan Hamparan Rawang dan diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kebutuhan air bersih bagi masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Wali Kota Sungai Penuh Azhar Hamzah, Sekda Alpian, pimpinan dan anggota DPRD, para asisten, kepala SKPD, camat, hingga kepala desa se-Kecamatan Hamparan Rawang.

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait rencana pembangunan instalasi pengolahan air minum, sekaligus membuka ruang diskusi mengenai progres pekerjaan, potensi kendala di lapangan, hingga solusi agar proses pembangunan berjalan sesuai mekanisme konstruksi yang telah ditetapkan.

Dalam sambutannya, Wako Alfin menegaskan bahwa pembangunan IPAM merupakan langkah strategis Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam mendukung penyediaan air bersih yang layak, aman, dan berkualitas untuk masyarakat.

Bacaan Lainnya:

PLN Lakukan Pemeliharaan Jaringan di Wilayah Penyulang Semurup Sabtu 09/05, Ini Lokasi Terdampak Pemadaman!

Sempat Lumpuh Karena Longsor, Kiini Jalur Muara Hemat Sudah Bisa Dilalui

Pemkot Sungai Penuh Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Desa Koto Tinggi

Menurutnya, ketersediaan air bersih menjadi kebutuhan dasar yang sangat penting sehingga pembangunan infrastruktur pendukung harus terus diperkuat secara bertahap dan berkelanjutan.

“Pemerintah Kota Sungai Penuh terus berupaya meningkatkan infrastruktur dasar demi kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui pembangunan instalasi pengolahan air minum ini,” ujar Wako Alfin.

Ia juga berharap pembangunan tersebut mendapat dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh adat, alim ulama, tokoh pemuda, hingga masyarakat Kota Sungai Penuh secara umum agar program dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat besar bagi warga.

Selain menjadi sarana penyampaian informasi terkait rencana pembangunan, sosialisasi ini juga diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan air bersih yang lebih baik di Kota Sungai Penuh. (Adz)

Atasi Kekurangan Air Bersih, Perumda Tirta Kahyangan Bangun IPAM 50 L/detik di Rawang

SUNGAIPENUH, MERDEKAPOST.COM — Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Kahyangan Kota Sungai Penuh akan membangun Instalasi Pengolahan Air Modern (IPA) berkapasitas 50 liter per detik di kawasan Hamparan Rawang sebagai upaya mengatasi kekurangan pasokan air bersih.

Rencana pembangunan tersebut disosialisasikan kepada masyarakat pada Jumat (8/5/2026), sebagai bagian dari program peningkatan sistem penyediaan air minum di daerah.

Direktur Perumda Tirta Kahyangan, Edi Alfarisi, mengatakan proyek ini didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 dengan nilai sekitar Rp34,8 miliar.

Menurutnya, perjuangan untuk mendapatkan bantuan pembangunan IPA tersebut telah dimulai sejak 2019 ke pemerintah pusat. Setelah melalui proses panjang dan sempat tertunda, proyek ini akhirnya akan direalisasikan pada tahun ini.

“Sosialisasi ini sebenarnya sudah pernah dilakukan sebelumnya, namun sempat batal. Karena itu, kami berharap pembangunan IPA ini benar-benar dapat terlaksana pada 2026,” ujarnya.

Ia menjelaskan, saat ini jumlah pelanggan Perumda Tirta Kahyangan telah mencapai 16.764 sambungan. Namun kapasitas produksi air yang tersedia baru sekitar 170 liter per detik, sehingga masih mengalami kekurangan sekitar 40 liter per detik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.

“Pembangunan IPA berkapasitas 50 liter per detik ini menjadi solusi untuk menutupi kekurangan tersebut,” jelasnya.

Dia juga mengakui bahwa keterbatasan kapasitas membuat distribusi air bersih di sejumlah wilayah masih dilakukan secara bergilir. Untuk itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat agar turut mendukung program pembangunan tersebut.

“Kami masih melakukan sistem penggiliran di beberapa tempat. Kami berharap dukungan dari pemerintah, tokoh adat, pemuda, hingga kepala desa agar program ini berjalan lancar,” tambahnya.

Sementara itu, Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui Wali Kota Alfin menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan IPA tersebut. Program ini dinilai sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan dasar, khususnya pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat.

“Mari kita bersama mendukung pembangunan IPA ini agar kebutuhan air bersih masyarakat semakin baik,” demikian ajakan Wali Kota.

Pembangunan IPA di Hamparan Rawang ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan kontinuitas distribusi air bersih, sekaligus memperkuat infrastruktur pelayanan publik di Kota Sungai Penuh.(Ali)

Pemkot Sungai Penuh Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Desa Koto Tinggi

SUNGAI PENUH, MERDEKAPOST.COM – Pemerintah Kota Sungai Penuh menyalurkan bantuan kepada korban bencana kebakaran di Desa Koto Tinggi, Kecamatan Sungai Bungkal, Jumat (8/5).

Peristiwa kebakaran yang terjadi pada Selasa (5/5) tersebut menghanguskan empat rumah permanen. Tidak ada korban jiwa dalam musibah itu, namun kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

Wali Kota Sungai Penuh, Alfin bersama Wakil Wali Kota, Azhar Hamzah pada kesempatan tersebut meninjau lokasi kejadian musibah kebakaran rumah warga sekaligus menyerahkan sejumlah bantuan dari Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Adapun bantuan yang disalurkan berupa kebutuhan pokok, perlengkapan rumah tangga, selimut serta bantuan tanggap darurat lainnya untuk meringankan beban para korban terdampak kebakaran.

Wali Kota Alfin menyampaikan rasa prihatin atas musibah yang dialami warga dan berharap para korban diberikan ketabahan dalam menghadapi cobaan tersebut.

“ Pemerintah Kota Sungai Penuh hadir untuk membantu masyarakat yang tertimpa musibah. Semoga bantuan ini dapat sedikit meringankan beban korban kebakaran,” ujarnya.

Selanjutnya Wako, Alfin, SH mengimbau kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi kebakaran dengan memastikan instalasi listrik dan sumber api dalam kondisi aman. (PROKOPIM) Lihat Lebih Sedikit.(Ali/Adz)

Terus Upayakan Penanganan Banjir, Wako Alfin Tegaskan Normalisasi Batang Merao Berlanjut

Pemkot Sungai Penuh Terus Upayakan Penanganan Banjir, Wako Alfin Tegaskan Normalisasi Batang Merao Berlanjut.(ADZ)

SUNGAIPENUH, MERDEKAPOST.COM – Walikota Sungai Penuh, Alfin S.H., menegaskan bahwa program normalisasi Sungai Batang Merao di Kecamatan Hamparan Rawang tetap dilaksanakan meskipun sempat terdampak efisiensi anggaran tahap II dari pemerintah pusat.

Hal tersebut diungkapkan Wako Alfin saat membuka kegiatan sosialisasi pembangunan instalasi pengolahan air bersih di Hamparan Rawang, bertempat diruang Aula Kantor Walikota Sungai Penuh, Jumat (08/05).

Normalisasi sungai tersebut akan dilakukan mulai dari Jembatan Simpang Tiga hingga batas kota di wilayah Koto Lanang dengan panjang sekitar 1,68 kilometer. Program ini bertujuan untuk mengurangi risiko banjir sekaligus mendukung peningkatan produktivitas pertanian masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, proyek normalisasi menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Jalur pengerjaan melewati tujuh jembatan yang dinilai menghambat akses dan aktivitas alat berat. Selain itu, beberapa tembok penahan banjir juga akan dibongkar sementara guna mempermudah akses alat berat menuju lokasi pekerjaan.

Tidak hanya itu, sejumlah kandang ternak dan kebun masyarakat diperkirakan turut terdampak selama proses pengerjaan berlangsung.

Wako Alfin berharap dukungan penuh dari masyarakat agar pelaksanaan normalisasi Sungai Batang Merao dapat berjalan lancar demi kepentingan bersama.

“Pembangunan ini dilakukan untuk kepentingan masyarakat luas, terutama dalam mengurangi risiko banjir dan mendukung sektor pertanian. Kami berharap dukungan dan pengertian masyarakat agar pekerjaan dapat berjalan dengan baik,” ujar Wako Alfin.

Wako Alfin saat membuka kegiatan sosialisasi pembangunan instalasi pengolahan air bersih di Hamparan Rawang, bertempat diruang Aula Kantor Walikota Sungai Penuh, Jumat (08/05).(Adz)

Wako Alfin juga menyampaikan bahwa saat ini sektor pertanian di Kota Sungai Penuh mulai menunjukkan perkembangan positif. Luas sawah yang telah dapat digarap mencapai 2.165,87 hektare di Kecamatan Sungai Penuh dan 775,14 hektare di Kecamatan Hamparan Rawang.

Berbagai pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan pemerintah di wilayah Hamparan Rawang di antaranya rehabilitasi daerah irigasi Bungkal, Simpang Tiga dan Paling Serumpun, pembangunan tembok penahan banjir Air Sempit dan Air Sesat, pembangunan jalan beton, SPAM Rawang, SPAM Air Sempit, Air Sesat, Kampung Dilir hingga Kampung Dalam.

Pemerintah Kota Sungai Penuh berharap berbagai pembangunan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan wilayah terhadap bencana banjir di masa mendatang.(Ali/mpc).

Wako Alfin Terima Kunjungan DPD RI dan OJK, Bahas Upaya Pengembangan UMKM

SUNGAI PENUH – Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, SH menerima kunjungan silaturahmi Anggota DPD RI Elviana, M.Si dan Kepala OJK Provinsi Jambi Yan Iswara Rosya di ruang kerja Wali Kota, Selasa (5/5).

Turut hadir Sekretaris Daerah Alpian, SE, MM, Asisten II ,Kadis DPKPP, Kabag,Kepala OJK Provinsi Jambi Yan Iswara Rosya, Kepala Bursa Efek Provinsi Jambi Rena Novita, Direktur Bank Jambi dan Cabang Sungai Penuh Dessi Ervina, serta Kepala PNM Mekar Kota Sungai Penuh Arief Mulyadi.

Besok Menteri Kesehatan Akan ke Jambi, Kematian Dokter di RSUD KH Daud Arif Ada yang Janggal?

Babak Baru Pealayanan Kesehatan, dr. Rofi Irman Resmi Pimpin RSUD MHA Thalib Sungai Penuh

Pertemuan membahas upaya mendorong kemajuan industri UMKM serta penguatan sinergitas Tim Percepatan Pembangunan Daerah. Diskusi juga menekankan pentingnya pendekatan literasi dan edukasi keuangan bagi pelaku usaha agar lebih adaptif dan berdaya saing.

Wali Kota Alfin menyambut baik kolaborasi tersebut sebagai langkah strategis dalam memperkuat ekonomi daerah berbasis UMKM.“Kami berharap sinergi ini dapat meningkatkan kapasitas dan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM sehingga mampu berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah,” ujar Wako Alfin.(Adz)

Gelar Aksi Damai, GNPK-RI Soroti Dugaan Permasalahan Pengadaan Tenaga Kebersihan dan Satpam di RSUD M.H.A.Thalib

Sungai Penuh – Sejumlah perwakilan lembaga swadaya masyarakat yang di pimpin LSM GNPK-RI Kerinci Sungai Penuh menggelar aksi damai guna menyuarakan aspirasi terkait proses pengadaan barang dan jasa, khususnya dalam perekrutan tenaga kebersihan dan Satuan Pengamanan (Satpam)di RSUD M.H.A Thalib Sungai Penuh, Senin (20/4/2026).

Aksi yang berlangsung tertib tersebut diikuti oleh puluhan peserta yang membawa spanduk dan poster berisi tuntutan transparansi serta akuntabilitas dalam proses pengadaan. Mereka menilai, mekanisme yang berjalan saat ini perlu diawasi secara ketat untuk mencegah potensi penyimpangan.

Koordinator aksi dalam orasinya menyampaikan bahwa pengadaan tenaga kebersihan dan Satpam merupakan bagian penting dalam mendukung operasional instansi, termasuk rumah sakit dan perkantoran pemerintah. Oleh karena itu, prosesnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perwakilan LSM GNPK-RI Kerinci Sungai Penuh menggelar aksi damai guna menyuarakan aspirasi terkait proses pengadaan barang dan jasa, khususnya dalam perekrutan tenaga kebersihan dan Satuan Pengamanan (Satpam)di RSUD M.H.A Thalib Sungai Penuh, Senin (20/4/2026).(dir)

“Kami tidak menolak pengadaan tenaga kerja, tetapi kami meminta agar prosesnya dilakukan secara terbuka, adil, dan tidak merugikan tenaga kerja itu sendiri maupun keuangan negara,” ujarnya.

Selain itu, massa aksi juga meminta agar pihak terkait memberikan penjelasan resmi mengenai mekanisme seleksi, nilai kontrak, serta pihak ketiga yang terlibat dalam pengadaan tersebut. Mereka menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Aksi damai ini mendapat pengawalan dari aparat keamanan dan berlangsung tanpa insiden. Perwakilan massa juga menyerahkan pernyataan sikap kepada pihak berwenang untuk ditindaklanjuti.

Sementara itu, pihak Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh yang di sampai langsung oleh Kadis Kesehatan Gunardi yang menjadi tujuan aksi menyatakan akan menampung seluruh aspirasi yang disampaikan.

Mereka berkomitmen untuk melakukan evaluasi terhadap proses pengadaan yang berjalan serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dan akan mengajak Hearing kembali dengan pihak GNPK-RI dalam waktu dekat terkait tindak lanjut yang di inginkan dan tentunya sesuai dengan aturan dan perundang undangan.

Aksi tersebut diharapkan menjadi momentum perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa dan kegiatan lainnya khususnya dalam perekrutan tenaga kebersihan dan Satpam, agar lebih transparan, profesional, dan berkeadilan. dalam upaya mendukung Visi dan Misi Wali kota Sungai Penuh Alpin Bakar.SH.(dir)

Kenduri Sko Koto Baru 9 Luhah Karang Setio Tap Berlangsung Khidmat dan Meriah

Khidmat dan Meriah: Masyarakat Koto baru Karang Setio Tap 9 luhah Kota Sungai Penuh, menggelar tradisi adat Kenduri Sko dengan penuh khidmat dan semarak, pada Minggu (19/4/2026).

SUNGAI PENUH – Masyarakat Koto baru Karang Setio Tap 9 luhah Kota Sungai Penuh, menggelar tradisi adat Kenduri Sko dengan penuh khidmat dan semarak, pada Minggu (19/4/2026).

Acara ini bertempat di SMPN 12 kota Sungai Penuh berbagai aktraksi menarik tampil memukau.

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam melestarikan adat istiadat serta mempererat tali silaturahmi antar warga.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Jambi yang di wakili Kepala Dinas Perikanan dan kelautan, Asraf S.Pt M.SI, Walikota Alfin, SH, Wakil Walikota Azhar Hamzah, Sekretaris Daerah Alfian dan para Depati Ninek Mamak dan unsur Forkopimda.

Dalam kata Sambutan Wali kota Alfin mengapresiasikan Masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan kenduri sko ini 9 luhah.

Gubernur Jambi di wakili Asraf S.Pt M.Si kepala dinas kelautan dan perikanan juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap masyarakat koto baru Karang Setio Tap, yang tetap menjaga dan melestarikan tradisi Kenduri Sko sebagai warisan budaya yang memiliki nilai luhur. Ia juga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kebersamaan di tengah perkembangan zaman.

Sementara itu, tokoh adat setempat menjelaskan bahwa Kenduri Sko merupakan bentuk rasa syukur masyarakat sekaligus ajang memperkuat nilai-nilai adat, termasuk penghormatan terhadap leluhur dan peneguhan struktur adat.

Kami atas nama masyarakat Sembilan Luhah mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh beserta jajaran. Kami juga berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Forkopimda Kota Sungai Penuh.

Ucapan ini kami sampaikan atas dukungan, perhatian, dan kehadiran Bapak/Ibu dalam acara Kenduri Sko Karang Setio Tap di wilayah Ulayat Depati Duo Nenek. Kegiatan ini dilaksanakan pada Minggu, 19 April 2026.

Khidmat dan Meriah: Masyarakat Koto baru Karang Setio Tap 9 luhah Kota Sungai Penuh, menggelar tradisi adat Kenduri Sko dengan penuh khidmat dan semarak, pada Minggu (19/4/2026).

Kehadiran Bapak/Ibu menjadi kehormatan besar bagi kami. Hal ini juga menunjukkan dukungan nyata dalam melestarikan adat dan budaya yang diwariskan oleh para leluhur.

Ketua Adat Tadzi juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta rombongan. Dukungan, dedikasi, dan masukan yang diberikan sangat berarti bagi lembaga adat. Berkat itu, acara Kenduri Sko dapat terlaksana dengan baik di Koto Baru.

Rangkaian acara diisi dengan prosesi adat, doa bersama, serta penampilan seni tradisional,Tari Rangguk dan tari iyo-iyo yang disambut antusias oleh masyarakat.

Suasana kekeluargaan begitu terasa, mencerminkan semangat kebersamaan persatuan dan kesatuan yang masih terjaga kuat di tengah masyarakat.

Dengan terselenggaranya Kenduri Sko ini, diharapkan nilai-nilai budaya lokal terus hidup dan menjadi bagian penting dalam pembangunan karakter masyarakat di masa depan.

Pantauan di lapangan ribuan masyarakat begitu antusias mengikuti acara kenduri Sko di tengan panas terik matahari, kenduri sko ini berlangsung khidmat dan meriah.(Kai)

Terungkap Saat Sidang Dugaan Perusakan: Ternyata Bollard Hibah dari Rekanan, Status Aset Dipertanyakan!

Terungkap Saat Sidang perdana dugaan perusakan: Ternyata Bollard Hibah dari Rekanan, Status Aset Dipertanyakan. (Adz)

SUNGAI PENUH, MERDEKAPOST.COM – Fakta baru muncul dalam sidang perdana terdakwa Fahruddin di Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Rabu (15/4), dalam perkara dugaan perusakan bollard (Pembatas jalan) di depan Gedung Nasional, Sungai Penuh.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Yoga Muhammad Afdhal, SH membacakan dakwaan dan memaparkan keterangan saksi dari Dinas PUPR Kota Sungai Penuh, Khalik Munawar.

Dalam persidangan, JPU menyampaikan bahwa Khalik Munawar menyebut bollard dalam perkara tersebut berasal dari hibah seorang berinisial M kepada Dinas PUPR.

Pernyataan itu langsung menarik perhatian pengunjung sidang dan awak media yang hadir di ruang persidangan. Mereka mempertanyakan mekanisme hibah tersebut karena menduga pemberi hibah merupakan rekanan proyek yang ikut terlibat dalam pekerjaan infrastruktur.

Sejumlah pengunjung sidang menilai skema hibah tersebut janggal. Mereka juga mendesak pemerintah menjelaskan secara terbuka prosedur serta dasar hukum pemberian barang dari rekanan kepada aparatur dinas.

“Biasanya pemerintah memberikan hibah kepada masyarakat, bukan sebaliknya. Kondisi ini perlu penjelasan terbuka,” ujar salah satu pengunjung sidang.

Terdakwa Fahruddin juga menanggapi keterangan tersebut di persidangan. Ia menegaskan dirinya belum pernah menerima penjelasan resmi terkait dugaan hibah bollard dari rekanan kepada Dinas PUPR. Ia juga menyebut informasi itu tidak pernah muncul dalam forum resmi DPRD, termasuk saat hearing bersama Dinas PUPR.

“Kalau memang ada hibah, mengapa tidak muncul saat hearing DPRD? Mengapa baru muncul dalam dakwaan sekarang? Setelah isu bollard ini viral dan muncul dugaan bukan aset Pemkot, baru keterangan hibah muncul. Hal ini menimbulkan pertanyaan,” kata Fahruddin.

Fahruddin meminta aparat penegak hukum menelusuri status serta asal-usul bollard tersebut agar perkara ini menjadi jelas dan tidak menimbulkan tafsir berbeda di publik.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh menjadwalkan sidang lanjutan pada 20 April 2026 dengan agenda pemeriksaan saksi. Jaksa menghadirkan saksi dari Dinas PUPR Kota Sungai Penuh untuk menguji seluruh keterangan yang muncul di persidangan.

Penuh Kebersamaan, Wako Alfin dan Wawako Azhar Hadiri Halal Bihalal Luhah Rio Singaro

SUNGAI PENUH — Suasana penuh kehangatan dan kebersamaan terasa kental dalam kegiatan Halal Bihalal Luhah Rio Singaro yang digelar di Desa Pondok Tinggi, Kamis (26/3/2026). Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, bersama Wakil Wali Kota Azhar Hamzah dan Sekretaris Daerah Alpian.

Acara tersebut juga dihadiri para tokoh masyarakat Desa Pondok Tinggi, depati ninik mamak, serta berbagai unsur masyarakat lainnya. Kehadiran para pemimpin daerah dan tokoh adat ini semakin memperkuat makna silaturahmi dalam momentum pasca-Idulfitri 1447 Hijriah.

Dalam sambutannya, Wali Kota Alfin menegaskan pentingnya menjaga tali silaturahmi sebagai fondasi utama dalam membangun kebersamaan di tengah masyarakat. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mempererat persatuan demi kemajuan daerah.

“Silaturahmi seperti ini harus terus kita jaga. Dengan kebersamaan, kita bisa membangun Kota Sungai Penuh menjadi lebih baik ke depannya,” ujar Alfin.

Tak hanya itu, ia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong pembangunan di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan halal bihalal ini berlangsung dengan tertib dan meriah. Nuansa adat dan budaya lokal yang kental menjadi ciri khas acara, mencerminkan kuatnya nilai-nilai tradisi yang terus dijaga oleh masyarakat Desa Pondok Tinggi bersama Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Momentum ini pun menjadi bukti bahwa sinergi antara pemerintah dan masyarakat tetap terjalin erat, sekaligus menjadi energi positif dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih maju dan harmonis.(***)

Tarif Parkir di Sungai Penuh Tembus Rp10 Ribu, DPRD Diminta Jangan Diam

Gambar: Ilustrasi

Sungai Penuh – Tarif parkir di sejumlah titik di Kota Sungai Penuh selama bulan Ramadhan dikeluhkan masyarakat setelah melonjak hingga Rp10.000 per kendaraan, jauh di atas ketentuan Peraturan Daerah (Perda).

Dilansir dari Wartasatu.info, Kenaikan tarif tersebut ditemukan di berbagai kawasan ramai tanpa disertai karcis resmi maupun kejelasan dasar pungutan. Warga menilai kondisi ini sebagai praktik yang tidak wajar dan memberatkan.

“Biasanya hanya Rp2.000, sekarang bisa sampai Rp10.000. Tidak ada karcis, tarifnya juga tidak jelas,” keluh seorang warga.

Lonjakan Tarif dan Titik Parkir Baru Bermunculan

Selain lonjakan tarif, masyarakat juga menyoroti maraknya titik parkir yang diduga ilegal. Keberadaan parkir liar ini dinilai tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga berpotensi menggerus Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sorotan turut mengarah pada Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh yang hingga kini dinilai belum mampu melakukan penertiban secara maksimal. Lemahnya pengawasan di lapangan membuat praktik parkir di luar ketentuan terus berlangsung.

Namun demikian, persoalan ini tidak bisa dibiarkan tanpa kontrol. DPRD Kota Sungai Penuh sebagai lembaga pengawas daerah dinilai harus segera mengambil peran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, DPRD memiliki kewenangan mengawasi pelaksanaan Perda dan kinerja perangkat daerah. DPRD didorong untuk segera turun ke lapangan, melakukan inspeksi mendadak, serta memanggil dinas terkait guna meminta pertanggungjawaban.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan hanya masyarakat yang dirugikan, tetapi juga wibawa Perda serta kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan DPRD akan semakin tergerus.

Masyarakat kini menunggu sikap tegas DPRD—tidak sekadar diam, tetapi hadir memastikan aturan ditegakkan dan praktik parkir liar ditertibkan.(tim)

Pengamanan Lebaran 2026 Dimatangkan, Wako Alfin Hadiri Rakor Forkopimda Se-Provinsi Jambi

JAMBI, MERDEKAPOST.COM – Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, S.H., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Jambi dalam rangka mempersiapkan pengamanan dan pelayanan masyarakat menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah atau tahun 2026.

Rakor yang mengusung tema “Sinergitas Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan Forkopimda dalam rangka Pengamanan Idul Fitri 1447 H Tahun 2026 serta Isu-isu Aktual Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi Tahun 2026” tersebut digelar di Ballroom Swiss-Belhotel Jambi, Senin (16/3/26).

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al Haris dan dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Jambi, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Kepala Kesbangpol Provinsi Jambi, serta para bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi bersama jajaran Forkopimda masing-masing daerah.

Wali Kota Sungai Penuh Alfin hadir bersama jajaran Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk mengikuti pembahasan berbagai langkah strategis dalam memastikan kondisi daerah tetap aman, tertib, dan kondusif selama periode mudik hingga perayaan Idul Fitri.

Dalam arahannya, Gubernur Jambi menegaskan pentingnya peran Forkopimda sebagai wadah koordinasi antar pimpinan daerah guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya menjelang hari raya.

Ia juga menyampaikan sejumlah isu strategis yang perlu menjadi perhatian bersama sepanjang tahun 2026, di antaranya ketersediaan bahan pokok, distribusi gas dan BBM, kecukupan air bersih dan listrik, ketertiban masyarakat, kesiapan pos pelayanan, pencegahan kebakaran, hingga mitigasi risiko bencana.

Selain itu, perhatian juga diarahkan pada sosialisasi prakiraan cuaca, pelayanan di destinasi wisata, kesiapan petugas di lapangan, serta pengelolaan dan pengangkutan sampah menjelang dan setelah Idul Fitri.

“Semua hal tersebut perlu kita pantau bersama. Saya meminta kepada seluruh bupati dan wali kota di Provinsi Jambi untuk memastikan kesiapan daerah masing-masing,” ujar Gubernur.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Sungai Penuh Alfin turut memaparkan berbagai langkah yang telah dilakukan Pemerintah Kota Sungai Penuh bersama Forkopimda setempat dalam menghadapi momentum Idul Fitri tahun ini.

Ia menjelaskan bahwa jajaran Forkopimda Kota Sungai Penuh akan melaksanakan Operasi Ketupat 2026 dengan mendirikan sejumlah pos pengamanan dan pos pelayanan guna mendukung kelancaran arus mudik serta menjaga keamanan masyarakat.

Selain itu, pengamanan juga difokuskan pada tempat ibadah, pusat keramaian, serta berbagai titik yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban selama libur Idul Fitri.

Pemerintah Kota Sungai Penuh juga telah menyiapkan langkah mitigasi terhadap potensi bencana yang mungkin terjadi, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.

Terkait pengelolaan sampah, Alfin menyampaikan bahwa Dinas Lingkungan Hidup bersama Satpol PP dan perangkat daerah terkait telah melakukan pembersihan di sejumlah titik guna menjaga kebersihan kota menjelang hari raya.

Ia juga mengungkapkan bahwa Kota Sungai Penuh telah memiliki Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang didukung lahan sekitar 1,4 hektare serta bantuan anggaran dari Pemerintah Provinsi Jambi sebesar Rp3 miliar.

Selain dukungan tersebut, Pemkot Sungai Penuh juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan memperoleh bantuan berupa ekskavator, mesin pres sampah, kendaraan roda tiga, hingga berbagai program penguatan pengelolaan persampahan.

Tak hanya itu, Kota Sungai Penuh juga mendapatkan bantuan alat pengolah kompos organik yang diharapkan dapat mendorong pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Melalui rakor ini, para kepala daerah di Provinsi Jambi juga memanfaatkan forum untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di daerah masing-masing sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Forkopimda.

Koordinasi tersebut diharapkan mampu memastikan keamanan, ketertiban, serta pelayanan masyarakat tetap terjaga dengan baik selama momentum Idul Fitri 1447 H di seluruh wilayah Provinsi Jambi.(Red)

H Murady Hibahkan Tanah untuk Pembangunan Kampus STKIP-M Sungai Penuh

H Murady Hibahkan Tanah untuk Pembangunan Kampus STKIP-M Sungai Penuh.(Istimewa)

MERDEKAPOST.COM – Penyerahan hibah tanah dari H.A. Murady Darmansyah kepada Persyarikatan Muhammadiyah berlangsung khidmat di Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Cikditiro, Yogyakarta, Sabtu (14/3/2026). Hibah tersebut diterima langsung oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Haedar Nashir.

Dalam acara tersebut turut hadir sejumlah tokoh Muhammadiyah dan akademisi, di antaranya Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Agung Danarto dan Dahlan Rais, Sekretaris PP Muhammadiyah Sayuti, Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Prof. Bambang Setiaji, Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Prof. Nurmandi, Ketua STKIP Muhammadiyah Sungai Penuh Mahli ZT, serta Ketua BPH STKIPM Sungai Penuh Nasrullah.

Ketua STKIP Muhammadiyah Sungai Penuh, Mahli ZT, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas hibah tanah yang diberikan oleh Murady Darmansyah untuk pembangunan kampus STKIP Muhammadiyah Sungai Penuh.

“Alhamdulillah, terima kasih yang tak terhingga untuk putra terbaik Kumun ini, Bapak Murady, yang telah menghibahkan tanahnya untuk pembangunan Kampus STKIP Muhammadiyah Sungai Penuh. Insya Allah ini menjadi bagian dari amal saleh dan ibadah di bulan Ramadan,” ujar Mahli.

Ia menyebutkan, penyerahan hibah tersebut merupakan salah satu tahapan krusial dalam rencana besar pengembangan STKIP Muhammadiyah Sungai Penuh.

“Satu tahap krusial telah terlalui dengan lancar. Dukungan pun mengalir dari berbagai pihak. Tentu pekerjaan rumah ke depan semakin banyak dan semakin menarik,” lanjutnya.

Mahli juga menambahkan, dukungan dari jajaran pimpinan PP Muhammadiyah serta para akademisi menjadi motivasi kuat untuk mewujudkan rencana pengembangan kampus tersebut.

“Bismillah, terus semangat dan berdoa. Semoga ke depan apa yang kita niatkan bisa menjadi nyata,” pungkasnya.

Sebagai informasi, lahan yang dihibahkan memiliki luas sekitar dua hektare dan berada di lokasi strategis di Desa Kumun, Kota Sungai Penuh, tepat di depan Rumah Dinas Wali Kota Sungai Penuh. Nilai lahan tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp40 miliar.

Lahan ini rencananya akan digunakan untuk pengembangan STKIP Muhammadiyah Sungai Penuh menuju peningkatan status menjadi universitas.(*)

Atasi Macet, Pemkot Berharap Jalan H Bakri Jadi Satu Arah

Wali Kota memimpin Safari Ramadhan di Sungai Penuh. (Foto Doc. Humas)

SUNGAI PENUH, MERDEKAPOST.COM – Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, SH, bersama Wakil Wali Kota Azhar Hamzah memimpin Safari Ramadhan 1447 H di Masjid Baitul Amal, Dusun Baru, Rabu (11/3).

Dalam safari itu, Wali Kota Alfin dan Wakil Wali Kota Azhar Hamzah hadir bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Alpian, Ketua TP PKK Sri Kartini Alfin, staf ahli, asisten, kepala OPD, dan camat.

Wali Kota Alfin mengajak warga menjaga keluarga dan lingkungan dari hal-hal yang tidak bermanfaat serta pengaruh negatif budaya luar. “Mari kita gunakan momentum Ramadhan untuk melindungi keluarga dan masyarakat dari hal-hal yang tidak berfaedah serta menjaga nilai-nilai kita,” ujarnya.

Ia menegaskan pemerintah daerah berkomitmen mendorong pembangunan merata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta dukungan CSR. Pemerintah menyerahkan bantuan sosial senilai 10 juta rupiah berupa paket sembako, fasilitas pendidikan, dan program kesehatan.

Menanggapi aspirasi warga Dusun Baru terkait kemacetan di Jalan H. Bakri, Wali Kota Alfin meminta Dinas Perhubungan segera berkoordinasi dengan Polres Kerinci untuk menyusun teknis agar jalan tersebut menjadi satu arah.

Pemerintah kota berharap jalur satu arah di Jalan H. Bakri segera terealisasi, kemacetan berkurang, dan kenyamanan warga meningkat.

Kegiatan safari ini juga mempererat hubungan antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Melalui Safari Ramadhan, koordinasi lintas instansi, dan bantuan CSR 10 juta rupiah.(Adz)

Wako Alfin Paparkan Program Prioritas di Musrenbang RKPD Sungai Penuh 2027

Wali Kota Alfin membuka Musrenbang RKPD 2027 di Aula Kantor Wali Kota Sungai Penuh, Rabu, 11/03. (Adz)

SUNGAI PENUH, MERDEKAPOST.COM – Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sungai Penuh Tahun 2027. Acara ini digelar di Aula Kantor Wali Kota Sungai Penuh, Rabu (11/3/2026), dan dihadiri berbagai pihak terkait.

Kegiatan ini dihadiri Wakil Wali Kota Azhar Hamzah, Sekretaris Daerah Alpian, Staf Ahli, serta para Asisten. Selain itu, Forkopimda, termasuk Kodim 0417/Kerinci dan Polres Kerinci, turut hadir. Tidak hanya itu, hadir pula kepala perangkat daerah, camat, pejabat struktural dan fungsional, kepala desa, Ketua APDESI, organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan (OKP), pimpinan partai politik, insan pers, serta pimpinan Bank Jambi Cabang Sungai Penuh.

Wali Kota Alfin menegaskan bahwa Musrenbang RKPD menjadi forum strategis karena forum ini merumuskan arah pembangunan daerah dan menyelaraskan program pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, semua pemangku kepentingan dapat memberikan masukan, gagasan, dan rekomendasi untuk menentukan prioritas pembangunan Kota Sungai Penuh.

“Tahun 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kota Sungai Penuh. Oleh karena itu, perangkat daerah harus memastikan program prioritas berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Alfin.

Alfin memaparkan sejumlah program strategis pemerintah daerah. Pertama, revitalisasi Pasar Rakyat Tanjung Bajure. Kedua, pembangunan pedestrian sebagai bagian dari konsep kota ramah pejalan kaki. Ketiga, penataan kawasan Lapangan Pemda menjadi ruang terbuka hijau sekaligus sport center.

Selain itu, Pemerintah Kota Sungai Penuh juga mendorong percepatan digitalisasi pelayanan publik melalui program “Wali Kota Mengawasi”. Program ini, dengan demikian, bertujuan meningkatkan transparansi dan efektivitas layanan masyarakat.

Lebih lanjut, peningkatan perekonomian masyarakat, pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan, serta percepatan pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Selain itu, pemerintah daerah terus mencari inovasi dan sumber pembiayaan alternatif agar pembangunan tetap berjalan lancar.

Di akhir sambutannya, Alfin menyoroti tantangan fiskal akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Meski begitu, ia tetap optimistis karena sinergi seluruh pihak dapat mendukung kelancaran pembangunan.

“Dengan dukungan semua pihak, pembangunan Kota Sungai Penuh akan terus berjalan menuju kota yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan,” tutup Wali Kota Alfin.(*Adz)

Tinjau Longsor di Puncak KM 4, Wawako Azhar Hamzah Ingatkan Tetap Hati-hati Melintasi Jalur Ini

Tinjau Longsor di Puncak KM 4, Wawako Azhar Hamzah ingatkan pengendara agar Tetap Hati-hati Melintasi Jalur Ini.(adz)

SUNGAI PENUH – Wakil Walikota Sungai Penuh Azhar Hamzah meninjau langsung titik longsor yang menyebabkan kerusakan jalan di kawasan Puncak KM 4, Selasa (10/3). Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan proses penanganan berjalan cepat sehingga akses masyarakat segera kembali normal.

Longsor yang terjadi di kawasan tersebut dipicu oleh tingginya curah hujan yang melanda Kota Sungai Penuh dalam beberapa hari terakhir. Kondisi itu mengakibatkan sebagian badan jalan mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan segera.

Saat berada di lokasi, Wawako Azhar Hamzah memantau kondisi jalan yang terdampak serta melihat langsung proses perbaikan yang tengah dilakukan oleh petugas di lapangan.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya mempercepat penanganan agar jalur tersebut dapat kembali digunakan dengan aman oleh masyarakat.

“Kita ingin memastikan penanganan berjalan maksimal sehingga masyarakat yang melintas di jalur ini dapat kembali beraktivitas dengan aman dan lancar,” ujar Azhar Hamzah.

Wawako juga mengimbau masyarakat agar tetap berhati-hati saat melintasi kawasan tersebut, mengingat kondisi cuaca yang masih berpotensi hujan dan dapat memicu longsor susulan.

Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui dinas terkait terus melakukan pengawasan serta mempercepat proses perbaikan guna memastikan akses transportasi masyarakat kembali normal.(Adz)