Perkuat Komitmen Lestarikan Budaya: Dari Tanah Mendapo Sunge Pnoh 4 Gelar Adat Kehormatan Dianugerahkan

SUNGAI PENUH – Pemerintah Kota Sungai Penuh terus memperkuat pelestarian adat dan budaya sebagai bagian dari pembangunan daerah. Komitmen itu terlihat dalam pelaksanaan Kenduri Sko 6 Luhah Sungai Penuh di Tanah Mendapo, Sabtu (4/7/2026), dengan mengusung tema "Membudayakan Masyarakat Adat yang Beradab."

Prosesi adat berlangsung khidmat saat Lembaga Kerapatan Adat Enam Luhah Sungai Penuh menganugerahkan gelar kehormatan kepada sejumlah kepala daerah dan pimpinan pemerintahan sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi mereka dalam menjaga nilai-nilai adat serta membangun daerah.

4 Gelar adat Kehormatan:

  • Wali Kota Sungai Penuh Alfin, S.H. menerima gelar kehormatan adat Depati Susun Negroi Tanoh Sunge Pnoh. 
  • Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh Alpian menerima gelar Depati Setyo Negroi Tanoh Sunge Pnoh. 
  • Gubernur Jambi Al Haris menerima gelar Depati Amanah Negroi Tanoh Sunge Pnoh
  • Bupati Kerinci Monadi menerima gelar Depati Sinaro Bumi Sakti.

Penganugerahan gelar berlangsung secara sakral dengan mengikuti tata cara adat yang diwariskan secara turun-temurun. Gelar tersebut menjadi simbol penghormatan sekaligus amanah untuk menjaga kelestarian adat, memperkuat persatuan, dan mendorong pembangunan yang berpijak pada nilai-nilai budaya.

Wali Kota Alfin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan para pemangku adat. Menurutnya, gelar yang diterimanya merupakan amanah besar untuk terus menghidupkan nilai-nilai adat di tengah masyarakat.

Wali Kota Sungai Penuh Alfin, S.H. menerima gelar kehormatan adat Depati Susun Negroi Tanoh Sunge Pnoh.

"Gelar adat ini bukan sekadar penghormatan bagi pribadi saya, tetapi amanah untuk terus menjaga, merawat, dan melestarikan adat istiadat yang menjadi jati diri masyarakat Sungai Penuh. Pemerintah Kota Sungai Penuh akan terus bersinergi dengan lembaga adat dalam membangun daerah tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya yang diwariskan para leluhur," ujar Alfin.»

Alfin menegaskan pembangunan daerah harus berjalan seiring dengan pelestarian budaya. Menurutnya, adat merupakan fondasi yang membentuk karakter masyarakat sekaligus menjadi identitas Kota Sungai Penuh di tengah perkembangan zaman.

Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh Alpian menerima gelar Depati Setyo Negroi Tanoh Sunge Pnoh

Kenduri Sko 6 Luhah juga menampilkan beragam pertunjukan seni dan budaya tradisional yang menggambarkan kekayaan warisan leluhur masyarakat Sungai Penuh. Ribuan warga memadati lokasi kegiatan dan mengikuti seluruh rangkaian acara dengan antusias.

Gubernur Jambi Al Haris menerima gelar Depati Amanah Negroi Tanoh Sunge Pnoh
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Sungai Penuh Azhar Hamzah, Bupati Kerinci Monadi, Ketua dan Anggota DPRD Kota Sungai Penuh,  jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Sungai Penuh, para pemangku adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta ribuan masyarakat dari berbagai wilayah.
Bupati Kerinci Monadi menerima gelar Depati Sinaro Bumi Sakti.

Melalui Kenduri Sko 6 Luhah Sungai Penuh, Pemerintah Kota Sungai Penuh kembali menegaskan komitmennya menjadikan adat dan budaya sebagai pilar utama pembangunan daerah. Sinergi antara pemerintah, lembaga adat, dan masyarakat diharapkan terus memperkuat persatuan, menjaga warisan budaya, serta mewujudkan Sungai Penuh yang maju, berbudaya, dan tetap berakar pada nilai-nilai luhur.(*) 

Kota Sungai Penuh Mulai Sensus Ekonomi 2026, Sekda Alpian Ajak Warga Dukung Pendataan

SUNGAI PENUH – Pemerintah Kota Sungai Penuh bersama Badan Pusat Statistik (BPS) resmi memulai Pencanangan dan Sosialisasi Sensus Ekonomi (SE) Tahun 2026. Kegiatan ini dirangkaikan dengan apel kerja di lingkungan Pemkot Sungai Penuh, bertempat di Lapangan Kantor Walikota Sungai Penuh, Senin (22/6/26).

Kegiatan ini menjadi langkah awal pelaksanaan pendataan ekonomi di Kota Sungai Penuh. Pemerintah berharap data yang dikumpulkan nantinya bisa lebih akurat dan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

Apel pagi menjadi pembuka kegiatan. Setelah itu, Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh Alpian membacakan sambutan Wali Kota Sungai Penuh sekaligus memasangkan atribut kepada petugas lapangan sebagai tanda dimulainya Sensus Ekonomi 2026.

Baca Juga: Kenduri Sko Tigo Luhah 4 Desa Belui Meriah, Monadi: Adat Dijunjung, Budaya Dipelihara

Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Polres Kerinci, Kodim 0417/Kerinci, staf ahli, para asisten, kepala perangkat daerah, serta petugas lapangan sensus.

Dalam sambutan Wali Kota Sungai Penuh yang dibacakan Sekda Alpian, disampaikan bahwa data memiliki peran penting dalam setiap perencanaan pembangunan. Data yang lengkap dan akurat membantu pemerintah memahami kondisi ekonomi masyarakat secara lebih nyata.

“Dengan data yang lengkap dan akurat, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang tepat, merancang program sesuai kebutuhan masyarakat, serta memastikan pembangunan berjalan efektif dan berkelanjutan,” ujar Alpian.

Ia menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 akan mencakup seluruh aktivitas usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga perusahaan besar di berbagai sektor. Hasil pendataan ini akan menjadi acuan penting dalam penyusunan kebijakan ekonomi ke depan.

Alpian juga menyebut Kota Sungai Penuh memiliki potensi ekonomi yang terus berkembang, seperti perdagangan, jasa, pertanian, pariwisata, pendidikan, industri rumah tangga, hingga UMKM. Karena itu, seluruh potensi tersebut perlu tercatat secara lengkap agar pemerintah memiliki gambaran ekonomi daerah yang utuh.

Baca Juga: Wabup Murison Hadiri Pembukaan Jamda Pramuka Jambi, Perkuat Karakter Generasi Muda

Ia mengajak masyarakat untuk mendukung penuh pelaksanaan sensus ini dengan menerima petugas lapangan dan memberikan data yang benar dan akurat.

Selain itu, Sekda Alpian juga berpesan kepada petugas sensus agar bekerja secara profesional, menjaga kerahasiaan data responden, serta memastikan tidak ada data usaha yang terlewat.

Kegiatan pencanangan ditutup dengan sesi foto bersama sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Sungai Penuh dan seluruh pihak dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 demi mendukung pembangunan daerah yang lebih maju, terarah, dan berkelanjutan.(Ali)

Sekda Alpian Hadiri Penutupan Turnamen Sepak Bola Kapolres Cup I U-40 Tahun 2026

Sekda Alpian Hadiri Penutupan Turnamen Sepak Bola Kapolres Cup I U-40 Tahun 2026.(Ist)

SUNGAI PENUH – Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh, Alpian, S.E., M.M., menghadiri penutupan Turnamen Sepak Bola Piala Kapolres Cup I U-40 yang berlangsung di Lapangan Sepak Bola PS Penawar, Desa Penawar, Kecamatan Setinjau Laut, Kabupaten Kerinci, Kamis (18/06).

Turnamen yang diinisiasi oleh Polres Kerinci tersebut bertujuan untuk mempererat silaturahmi antar masyarakat, menjunjung tinggi nilai sportivitas, serta menumbuhkan semangat olahraga di tengah masyarakat Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

Baca Juga: 

Monadi Perkuat Old Star Siulak di Final Kapolres Cup U-40, Tundukkan Old Star Rawang 3-1

Wawako Azhar Hamzah Hadiri Sosialisasi Akbar Pencegahan Intoleransi, Radikalisme dilingkungan Pendidikan

Sekda Alpian menyampaikan apresiasi kepada Polres Kerinci selaku penyelenggara atas suksesnya pelaksanaan turnamen yang tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga wadah memperkuat persaudaraan, kebersamaan, dan sinergi antar masyarakat.

“Melalui kegiatan seperti ini, kita berharap semangat sportivitas, persatuan, dan silaturahmi terus terjaga. Selamat kepada Old Star Siulak yang berhasil meraih gelar juara, dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung suksesnya turnamen ini,” ujar Sekda.

Turnamen Kapolres Cup I U-40 Tahun 2026 dinilai sukses menjadi ajang olahraga yang mampu mempererat hubungan antarpecinta sepak bola serta memperkuat kebersamaan masyarakat di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. (Adz)

Disaksikan Wako Alfin: Dukcapil Sungai Penuh Musnahkan 245 Ribu KTP dan KIA

Pemusnahan KTP dan KIA yang sudah tidak berlaku disaksikan langsung oleh Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, didampingi Wakil Wali Kota Azhar Hamzah, Sekretaris Daerah Alpian, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).(Adz)

Sungai Penuh, Merdekapost.com – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Sungai Penuh memusnahkan sebanyak 245 ribu keping Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Identitas Anak (KIA) yang sudah tidak berlaku dengan cara dibakar di halaman kantor Disdukcapil, Jumat (5/6/2026).

Pemusnahan tersebut disaksikan langsung oleh Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, didampingi Wakil Wali Kota Azhar Hamzah, Sekretaris Daerah Alpian, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kehadiran Wali Kota dan jajaran pemerintah daerah tidak hanya untuk menyaksikan proses pemusnahan dokumen kependudukan tersebut, tetapi juga melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi pelayanan di Disdukcapil. Dalam kesempatan itu, Wali Kota berdialog dengan jajaran pegawai guna mengetahui berbagai kendala dan kebutuhan yang dihadapi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pemusnahan KTP dan KIA yang sudah tidak berlaku disaksikan langsung oleh Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, didampingi Wakil Wali Kota Azhar Hamzah, Sekretaris Daerah Alpian, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).(Adz)

Kepala Disdukcapil Kota Sungai Penuh, Hariyanto, menjelaskan bahwa KTP dan KIA yang dimusnahkan merupakan dokumen yang sudah tidak berlaku, baik karena mengalami kerusakan dan telah diganti dengan yang baru maupun karena pemiliknya telah pindah domisili ke luar Kota Sungai Penuh.

“Pemusnahan ini dilakukan untuk menjaga tertib administrasi kependudukan serta menghindari potensi penyalahgunaan dokumen yang sudah tidak berlaku,” ujarnya.

Selain melaksanakan pemusnahan dokumen, Disdukcapil juga menyalurkan bantuan sembako kepada sejumlah lanjut usia (lansia) dan keluarga kurang mampu di Kota Sungai Penuh. Bantuan tersebut berasal dari iuran para ASN di lingkungan Disdukcapil sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap masyarakat.

Hariyanto juga memaparkan sejumlah program pelayanan yang selama ini dijalankan Disdukcapil, di antaranya program Jemput Bola (Jebol) yang menyasar lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat yang mengalami keterbatasan untuk datang langsung ke kantor pelayanan.

Selain itu, terdapat program pengantaran langsung dokumen kependudukan kepada masyarakat kurang mampu, termasuk warga yang akan maupun telah melangsungkan pernikahan, sehingga pelayanan administrasi dapat diterima dengan lebih mudah dan cepat.

Di sisi lain, Hariyanto berharap Pemerintah Kota Sungai Penuh dapat memberikan perhatian terhadap peningkatan sarana dan prasarana pelayanan di kantor Disdukcapil. Menurutnya, sejumlah fasilitas penunjang pelayanan masih perlu dibenahi guna meningkatkan kenyamanan masyarakat dan efektivitas kerja pegawai.

“Kami berharap adanya penambahan fasilitas seperti AC, kursi ruang tunggu yang layak, serta perangkat komputer dengan spesifikasi yang memadai. Saat ini masih terdapat kursi yang kurang layak/rusak terpaksa kami pakai dan beberapa komputer bekerja lambat karena spesifikasinya sudah tidak mendukung kebutuhan pelayanan yang semakin tinggi,” ungkapnya.

Ia menambahkan, peningkatan fasilitas tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menekankan pentingnya penyelenggaraan pelayanan publik secara optimal, cepat, dan berkualitas bagi masyarakat.

Melalui dukungan sarana yang memadai, Disdukcapil berharap kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kota Sungai Penuh dapat terus meningkat dan memberikan kepuasan yang lebih baik kepada masyarakat.(*Adv)

Pimpin Upacara Gabungan ASN, Sekda Alpian Soroti Disiplin dan Kemacetan di Lingkungan Pemkot Sungai Penuh

Sekretaris Daerah (Sekda) Alpian, SE., MM., memimpin upacara gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Sungai Penuh yang digelar di lapangan Kantor Wali Kota Sungai Penuh, Senin (25/5/2026).(Ist)

Sungai Penuh, Merdekapost.com - Wali Kota Sungai Penuh diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Alpian, SE., MM., memimpin upacara gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Sungai Penuh yang digelar di lapangan Kantor Wali Kota Sungai Penuh, Senin (25/5/2026).

Upacara tersebut dihadiri oleh para asisten, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Dalam amanatnya, Sekda Alpian menekankan pentingnya kedisiplinan ASN, khususnya dalam mengikuti apel gabungan rutin setiap hari Senin. Pada kesempatan itu, Alpian secara mendadak menginstruksikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Sungai Penuh untuk melakukan absensi manual langsung di lapangan upacara.

Baca Juga: Kapolres Cup U-40 Resmi Dibuka, Wako Alfin: Persaudaraan Jadi Kekuatan Utama

Langkah tersebut dilakukan guna memastikan tingkat kehadiran dan kedisiplinan ASN dari masing-masing OPD yang mengikuti upacara gabungan.

Selain itu, Sekda Alpian juga menyoroti persoalan kemacetan yang kerap terjadi setiap pelaksanaan apel gabungan hari Senin. Menurutnya, ruas jalan utama menuju Kantor Wali Kota Sungai Penuh sering mengalami kepadatan panjang, sehingga banyak ASN terlambat mengikuti upacara maupun mengisi absensi “Siap Juara” yang telah dijadwalkan mulai pukul 07.00 WIB hingga 07.30 WIB.

Sekretaris Daerah (Sekda) Alpian, SE., MM., memimpin upacara gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Sungai Penuh yang digelar di lapangan Kantor Wali Kota Sungai Penuh, Senin (25/5/2026).(Ist)

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Alpian menginstruksikan BKPSDM, Bagian Organisasi, dan Dinas Kominfo Kota Sungai Penuh untuk kembali membahas mekanisme pelaksanaan apel gabungan hari Senin.

Ia mengusulkan agar apel rutin hari Senin ke depan dilaksanakan di masing-masing dinas guna mengurangi kemacetan dan meningkatkan efektivitas kerja ASN. Sementara itu, apel gabungan Hari Kesadaran Nasional (HKN) setiap tanggal 17 tetap diwajibkan dilaksanakan di halaman Kantor Wali Kota Sungai Penuh.

Baca Juga: Kopi Kerinci Tembus Pasar Internasional, Pemprov Jambi Dorong Lewat Pelabuhan Daerah

Lebih lanjut, Sekda Alpian juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Sungai Penuh akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di halaman Masjid Kantor Wali Kota Sungai Penuh.

Pada akhir amanatnya, Alpian menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Sungai Penuh yang dinilai sukses melaksanakan tugas pengamanan dan pelaksanaan upacara bendera.

Ia juga memberikan apresiasi atas langkah penertiban di kawasan Pasar Tanjung Bajure menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah demi menciptakan ketertiban dan kenyamanan masyarakat.(*) 

(Aldie Prasetya / Sumber: MC Kominfo). 

Wako Alfin Terima Kunjungan DPD RI dan OJK, Bahas Upaya Pengembangan UMKM

 

Wako Alfin Terima Kunjungan DPD RI dan OJK, Bahas Upaya Pengembangan UMKM

SUNGAI PENUH – Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, SH menerima kunjungan silaturahmi Anggota DPD RI Elviana, M.Si dan Kepala OJK Provinsi Jambi Yan Iswara Rosya di ruang kerja Wali Kota, Selasa (5/5).

Turut hadir Sekretaris Daerah Alpian, SE, MM, Asisten II ,Kadis DPKPP, Kabag,Kepala OJK Provinsi Jambi Yan Iswara Rosya, Kepala Bursa Efek Provinsi Jambi Rena Novita, Direktur Bank Jambi dan Cabang Sungai Penuh Dessi Ervina, serta Kepala PNM Mekar Kota Sungai Penuh Arief Mulyadi.

Baca Juga:

Bupati dan Wabup Kerinci Serahkan 334 SK PNS dilingkup Pemkab Kerinci

Besok Menteri Kesehatan Akan ke Jambi, Kematian Dokter di RSUD KH Daud Arif Ada yang Janggal?

Babak Baru Pealayanan Kesehatan, dr. Rofi Irman Resmi Pimpin RSUD MHA Thalib Sungai Penuh

Pertemuan membahas upaya mendorong kemajuan industri UMKM serta penguatan sinergitas Tim Percepatan Pembangunan Daerah. Diskusi juga menekankan pentingnya pendekatan literasi dan edukasi keuangan bagi pelaku usaha agar lebih adaptif dan berdaya saing.

Wali Kota Alfin menyambut baik kolaborasi tersebut sebagai langkah strategis dalam memperkuat ekonomi daerah berbasis UMKM.“Kami berharap sinergi ini dapat meningkatkan kapasitas dan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM sehingga mampu berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah,” ujar Wako Alfin.(Adz)

Tak Hanya Memantau Pasar Tanjung Bajure, Wako Alfin Dialog Serap Aspirasi Pedagang dan Pengunjung

Tak Hanya Memantau Pasar Tanjung Bajure, Walikota Sungai Penuh  Alfin juga Berdialog serap aspirasi para Pedagang dan Pengunjung.(Adz)

SUNGAI PENUH – Walikota Sungai Penuh, Alfin, S.H., didampingi Sekda Alpian bersama Jajaran Pemkot Sungai Penuh melakukan pemantauan langsung ke kawasan Pasar Tanjung Bajure pasca penataan, guna memastikan kondisi pasar berjalan tertib, nyaman, dan kondusif bagi aktivitas jual beli, Sabtu (11/04).

Dalam kunjungan tersebut, Wako Alfin tidak hanya meninjau kondisi lapangan, tetapi juga berdialog langsung dengan para pedagang dan pengunjung pasar. mendengarkan berbagai masukan, mulai dari penataan lapak, kebersihan lingkungan, hingga kenyamanan akses bagi masyarakat.

Daya Tampung di Pasar Tanjung Bajure Sungai Penuh Cukup, Semua Pedagang Kaki Lima Dipindahkan 

“Penataan ini kita lakukan untuk menciptakan pasar yang lebih rapi dan nyaman. Kami ingin memastikan para pedagang tetap bisa berjualan dengan baik, dan masyarakat merasa aman serta nyaman saat berbelanja,” ujar Wako Alfin.

Tak Hanya Memantau Pasar Tanjung Bajure, Walikota Sungai Penuh  Alfin juga Berdialog serap aspirasi para Pedagang dan Pengunjung.(Adz)

Sejumlah pedagang menyampaikan apresiasi atas upaya pemerintah dalam menata kawasan pasar, meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan. Menanggapi hal tersebut, Wako Alfin menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan evaluasi secara bertahap.

Selain itu, Wako Alfin juga mengimbau seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan kebersihan pasar agar manfaat dari penataan dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Pasar Lebih Tertata, Harapan Baru dari Penertiban Tanjung Bajure Sungai Penuh

Kegiatan pemantauan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam meningkatkan kualitas fasilitas publik serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pasar tradisional yang tertata dengan baik. (Adz)

Kembali Tinjau Pasar Tanjung Bajure, Pemkot Sungai Penuh Dorong Penataan dan Kesejahteraan Pedagang

Wawako Azhar dan Sekda Alfian Kembali turun meninjau Pasar Tanjung Bajure, Pemkot Sungai Penuh Dorong Penataan dan Kesejahteraan Pedagang.(Ist)

SUNGAI PENUH, MERDEKAPOST.COM – Wakil Wali Kota Sungai Penuh Azhar Hamzah bersama Sekretaris Daerah Alpian kembali melakukan peninjauan ke Pasar Tanjung Bajure, Sabtu (3/2025), guna memastikan kondisi pasar sekaligus menyerap aspirasi pedagang dan pekerja.

Dalam kunjungan tersebut, keduanya meninjau langsung aktivitas perdagangan serta berdialog dengan para pedagang. Sejumlah masukan, keluhan, hingga harapan terkait pengelolaan pasar disampaikan secara terbuka oleh para pelaku usaha.

Wawako Azhar menekankan bahwa keberadaan pasar memiliki peran strategis sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga diperlukan tata kelola yang baik dan berkelanjutan.

Selain menyerap aspirasi, Wawako Azhar dan Sekda Alpian juga melakukan pemantauan terhadap pemasangan tenda sosial di kawasan pasar. Mereka turut menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan para buruh yang bekerja di lingkungan pasar tersebut.

Kunjungan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat komunikasi dengan masyarakat, sekaligus menciptakan suasana pasar yang lebih tertata, nyaman, dan produktif.

“Pemerintah daerah berharap adanya keterlibatan aktif masyarakat, khususnya para pedagang, dalam memberikan masukan demi perbaikan sektor pasar. Dengan pengelolaan yang baik, pasar tidak hanya menjadi pusat ekonomi, tetapi juga mampu memberikan kontribusi optimal bagi daerah,” ujar Wawako Azhar.(Adz)

Penataan Pasar Tanjung Bajure Kian Intensif, Wawako Azhar & Sekda Alpian Turun Langsung

 

Penataan Pasar Tanjung Bajure Kian Intensif, Wawako Azhar dan Sekda Alpian Turun Langsung.(ist)

SUNGAI PENUH - Wakil Wali Kota Sungai Penuh, Azhar Hamzah bersama Sekretaris Daerah Alpian, didampingi dinas terkait, kembali turun langsung memantau penertiban kawasan Pasar Tanjung Bajure.

Penertiban difokuskan pada pedagang yang masih menggunakan badan jalan di sepanjang Jalan M. Yamin. Selain itu, pemerintah juga menata bangunan toko atau ruko yang memanfaatkan bahu jalan, dengan mengimbau para pemilik untuk melakukan pembongkaran secara mandiri.

Tak hanya itu, penataan juga menyasar relokasi pedagang. Para pedagang ayam dipindahkan ke lantai dua Pasar Tanjung Bajure, sementara pedagang ikan diarahkan menempati los ikan yang telah disediakan di dalam area pasar.

Baca Juga: Heboh Uang Palsu Rp50 Ribu dan Rp100 Ribu Beredar di Balai Hiang Kerinci

Dalam pelaksanaannya, pendekatan persuasif dan humanis tetap menjadi prioritas. Pemerintah berupaya membangun komunikasi langsung dengan para pedagang agar proses penertiban berjalan kondusif tanpa menimbulkan gesekan.

Wawako Azhar Hamzah menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menata ulang wajah Pasar Tanjung Bajure agar lebih tertib, rapi, dan nyaman bagi masyarakat.

Selain penataan fisik, pemerintah juga melakukan pendataan terhadap pedagang kaki lima guna memastikan penempatan yang lebih teratur, baik dari sisi lokasi maupun administrasi ke depannya.

Melalui upaya ini, Pemerintah Kota Sungai Penuh berharap kawasan pasar dapat menjadi lebih tertib dan representatif, sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang lebih nyaman dan berkelanjutan.(Die)

Tamparan Keras! Menteri PAN-RB RI Nilai Pemkot Sungai Penuh Peringkat Terendah Pelayanan Publik Se-Jambi

Tamparan Keras! Menteri PAN-RB RI Nilai Pemkot Sungai Penuh Peringkat Terendah Pelayanan Publik Se-Jambi.(ist)

SUNGAI PENUH, MERDEKAPOST.COM – Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026 menjadi tamparan keras bagi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Berdasarkan laporan resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Kota Sungai Penuh memperoleh indeks pelayanan publik sebesar 2,66 dengan kategori C, menempatkannya di peringkat ke-11 dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Jambi

Jika ditarik ke level nasional, capaian ini tentu masih jauh dari harapan. Kondisi tersebut mengindikasikan masih adanya aspek yang belum optimal dalam pelaksanaan kebijakan pelayanan publik di daerah.

Perbandingan Indeks Pelayanan Publik se-Provinsi Jambi

Berdasarkan data resmi hasil penilaian:

Kabupaten Batang Hari: 4,32 (A)

Kabupaten Kerinci: 4,08 (A)

Provinsi Jambi: 4,30 (A)

Kota Jambi: 4,00 (B)

Kabupaten Tanjung Jabung Barat: 3,97 (B)

Kabupaten Merangin: 3,15 (B)

Kabupaten Muaro Jambi: 3,08 (B)

Kabupaten Tebo: 2,91 (C)

Kabupaten Sarolangun: 2,77 (C)

Kabupaten Tanjung Jabung Timur: 2,75 (C)

Kota Sungai Penuh: 2,66 (C)

Kabupaten Bungo: 2,18 (C)

Dari data tersebut, Kota Sungai Penuh hanya berada satu tingkat di atas Kabupaten Bungo.

Pendekatan pembinaan : Wako Alfin dan Wawako Azhar serta Sekda Alpian, turun memantau pelayanan Publik di lingkup Pemkot Sungai Penuh, Hendaknya Jika Tidak Efisien harus ada tindak lanjut hukuman/sanksi tegas. (Ist)

Mengacu pada Standar Penilaian Nasional

Penilaian pelayanan publik mengacu pada ketentuan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Penilaian tidak hanya melihat kelengkapan sarana dan prasarana, tetapi juga menitikberatkan pada:

  • Kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP)
  • Responsivitas aparatur
  • Inovasi pelayanan
  • Digitalisasi layanan
  • Efektivitas pengawasan internal

Secara infrastruktur, Kota Sungai Penuh dinilai sudah mendekati standar. Namun, persoalan utama disebut berada pada mindset aparatur, di mana budaya melayani masyarakat belum sepenuhnya terinternalisasi. Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), orientasi kerja seharusnya adalah melayani, bukan dilayani.

Kondisi ini Menjadi Alarm untuk Evaluasi menyeluruh

Rendahnya nilai ini menjadi alarm serius bagi Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan publik.sebab Pelayanan publik merupakan wajah utama pemerintah di mata masyarakat dan menjadi indikator keberhasilan tata kelola pemerintahan.

Sejumlah aspek yang dinilai masih lemah meliputi diantaranya:

  • SOP yang belum optimal
  • Respons aparatur yang masih rendah
  • Minimnya inovasi pelayanan
  • Digitalisasi yang belum maksimal
  • Pengawasan internal yang belum efektif

Tidak kalah penting, perlu adanya sistem penghargaan (reward) dan pembinaan bagi petugas pelayanan terdepan agar kualitas layanan meningkat secara berkelanjutan

Tanggung Jawab Bersama Seluruh SKPD, Jadi Momentum Reformasi Pelayanan Secara Serius

Capaian pelayanan publik bukan hanya tanggung jawab satu instansi, melainkan seluruh SKPD di lingkungan Pemkot Sungai Penuh. OPD, kantor camat, kelurahan hingga desa merupakan ujung tombak pelayanan di bidang administrasi, kesehatan, pendidikan, perizinan, dan layanan dasar lainnya.

Jika tidak segera diperbaiki, kondisi ini berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Namun di sisi lain, hasil evaluasi ini juga bisa menjadi momentum reformasi pelayanan secara serius. Sebab kualitas pelayanan publik tidak hanya berdampak pada kepuasan masyarakat, tetapi juga memengaruhi daya saing daerah, investasi, serta citra pemerintahan.

Apabila seluruh perangkat Pemkot Sungai penuh mampu berbenah, memperbaiki sistem, serta meningkatkan profesionalisme aparatur, bukan tidak mungkin Kota Sungai Penuh dapat keluar dari zona bawah dan memperbaiki peringkat pada evaluasi berikutnya.(Adz)

Klarifikasi Dinkes & Pihak RSU MHAT, Tak Mampu Redam Kritik, Pelayanan Tetap Jadi sorotan Tajam!

Klarifikasi Dinkes & Pihak RSU MHAT, Tak Mampu Redam Kritik, Pelayanan Tetap Jadi sorotan Tajam warga.(adz)

SUNGAI PENUH, MERDEKAPOST.COM – Klarifikasi yang disampaikan pihak RSUD Mayjen H.A. Thalib terkait berbagai keluhan pelayanan ternyata belum mampu meredam kekecewaan masyarakat.

Di media sosial, sejumlah warganet mengaku tetap tidak puas dan menilai persoalan yang muncul seharusnya menjadi bahan evaluasi, bukan sekadar pembelaan diri.

Beberapa komentar warga menyebut, setiap tahun rumah sakit daerah tersebut kerap viral karena keluhan serupa.

Mulai dari sikap petugas yang dinilai kurang ramah, pasien yang diminta mencari ruangan sendiri, hingga pengalaman keluarga pasien yang harus menjemput obat tanpa pendampingan petugas.

“Pegawai dan staf sibuk mengklarifikasi dan membela diri, bukannya evaluasi. Tahun ke tahun selalu viral, tapi tidak merasa ada yang salah,” tulis salah satu akun di media sosial.

Baca Juga: Usai Viral Keluhan Pelayanan, Pegawai RSU M.H.A.Thalib Sungai Penuh Akan Dirotasi

Warga menilai kritik dan keluhan masyarakat seharusnya menjadi masukan penting bagi manajemen rumah sakit. Terlebih, sebagai fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah daerah, rumah sakit dituntut memberikan pelayanan profesional, ramah, dan humanis.

Menurut sejumlah warga, profesionalisme tenaga kesehatan tidak hanya diukur dari kemampuan medis, tetapi juga dari sikap dan empati terhadap pasien.

“Kalau kerja profesional, pasien sehat yang dapat pujian, rumah sakit juga yang dapat nama baik. Itu juga jadi ladang amal kalau melayani dengan ikhlas,” ujar seorang warga.

Sebaliknya, sikap jutek, cuek, dan pelayanan yang dianggap kurang informatif dinilai berpotensi merusak kepercayaan publik.

Baca Juga: Pasca Viral di Medsos Keluhan Warga tentang Pelayanan, Ini Klarifikasi Dinkes dan Manajemen RSUD M.H.A. Thalib

Padahal, citra rumah sakit sangat bergantung pada pengalaman pasien dan keluarga selama menjalani perawatan.

"harus pk wali kota tegas memberikan peringatan ketegasan kepada para dokter dan perawat..,,??? kok saya heran pejabat cuman tinggal diam aja" ungkap netizen lagi

Bahkan ada netizen yang bilang,"Langsung k pak Prabowo aja gan🙏"

“Kami hanya ingin dilayani dengan baik. Itu saja,” tulis warganet lainnya. 

Ini berarti pada intinya masyarakat kota Sungai Penuh dan Kerinci berharap bisa dilayani dengan baik, sopan, beretika dan megutamakan rasa kemanusiaan

Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan lanjutan dari pihak manajemen terkait tuntutan evaluasi menyeluruh atas sistem pelayanan.

Masyarakat berharap, polemik yang kembali mencuat ini menjadi momentum pembenahan internal demi meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kota Sungai Penuh.

Pegawai Akan Dirotasi

Pasca viralnya keluhan pelayanan di RSU MHA Thalib Sungai Penuh, Pihak Pemerintah yang dalam hal ini diambil alih oleh Sekda Kota Sungai Penuh Alfian turun ke RSUD dan melakukan evaluasi

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Dinkes dan Manajemen RSUD (Direktur), Sekda menyampaikan bahwa akan dilakukan rotasi atau mengganti pegawai /petugas

Alpian mengatakan rotasi dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan, memperkuat manajemen internal, serta memastikan kebutuhan tenaga di setiap unit terpenuhi secara proporsional.

"Kita ingin pelayanan di RSU semakin maksimal, responsif, dan profesional. Jika ada kekurangan tenaga di unit tertentu, tentu akan kita sesuaikan melalui pergeseran pegawai,” ujarnya.

Baca Juga: 

Awal Tahun ini, Total Sudah 12 Nyawa Terenggut PETI di Sarolangun, Sementara Pemilik Kabur

Lagi, Satresnarkoba Polres Kerinci Ungkap Peredaran Sabu, Modus 'Sistem Tempel', Satu Kurir ditangkap di Desa Sumur Anyir

Menurut dia, langkah tersebut juga menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan rumah sakit.

Pemerintah daerah, kata Alpian, ingin memastikan masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang cepat dan berkualitas.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara manajemen rumah sakit dan Dinas Kesehatan agar upaya peningkatan mutu layanan dapat dirasakan langsung oleh warga Kota Sungai Penuh.(*)

(Editor: Aldie Prasetya | Merdekapost.com)

Copyright © Merdekapost.com. All rights reserved.
Redaksi | Pedoman Media Cyber | Network | Disclaimer | Karir | Peta Situs