 |
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyampaikan paparan saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.(ANTARA) |
MERDEKAPOST.COM - Kepala BGN, Sudaryono, merespons mitra dapur SPPG yang keberatan dengan penghapusan insentif Rp 6 juta per hari yang diganti dengan insentif Rp 2.000 per porsi. Adapun skema baru itu menurutnya sudah menjadi opsi yang paling benar karena dan justru hasil perhitungannya sama saja.
Sebelumnya, BGN mengubah skema pemberian insentif untuk SPPG yang menjalankan program MBG. Mulai 5 Oktober 2026, insentif tidak lagi diberikan secara flat sebesar Rp 6 juta per hari.
“Ya, begini. Tapi yang benar begini, yang benar adalah ini. Jadi kan Rp 6 juta itu kan (diganti) Rp 2.000 dikali 3000 porsi. Maksud saya kan Rp 6 juta itu sebenarnya hitung-hitungannya kan. Satu dapur porsinya 3000 kali Rp 2.000 jadi Rp 6 juta,” kata Sudaryono di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta pada Senin (5/10).
Adapun langkah tersebut dilakukan agar program MBG dapat dilakukan dengan lebih efisien. Skema insentif juga sudah diperhitungkan baik oleh BPK maupun BPKP.
“Nah, kalau sedikit dan banyak kemudian dibayar sama itu kita sudah ada reviewnya dari BPK, dari BPKP kita sudah cek. Ya itu namanya kan ada pemborosan anggaran negara. Tentu saja kita kan ingin efisien. Jadi setiap rupiah anggaran, setiap rupiah APBN kita Harus betul-betul dikelola dengan benar dan kemudian dikonversi dengan benar sehingga jadi MBG nya bagus,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa dengan insentif Rp 2.000 per porsi MBG, investasi para mitra SPPG itu tetap bisa terjamin untuk kembali. Meski begitu, ia mengingatkan bahwa mitra SPPG memang tidak bisa meraup untung secara besar-besaran.
“Jadi mitra itu tidak mungkin rugi. Tapi tidak bisa kemudian untung gede-gedean gitu. Ini kan bisa dibilang kan MBG ini kan kalau kata kalah semacam kegiatan utilitas. Utilitas itu rutin, harian tapi kemudian untungnya enggak gede, tapi volume mainnya dan main panjang,” kata Sudaryono.
Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung juga sudah buka suara soal perubahan skema insentif bagi SPPB program MBG. Menurutnya, besaran insentif perlu disesuaikan dengan kapasitas layanan masing-masing SPPG.
Juda menilai SPPG yang melayani ratusan porsi tidak seharusnya mendapatkan insentif dengan nominal yang sama dengan SPPG yang melayani ribuan porsi.
“Ya masa, ya, kalau 500 (porsi) versus yang satunya, 3 ribu (porsi) insentifnya sama? Mestinya tidak,” kata Juda Agung di Rancamaya Bogor, dikutip Jumat (2/3).
Selain skema insentif, pemerintah juga melakukan perbaikan pada operasional dapur MBG. Dapur yang memiliki kondisi sanitasi kurang baik akan ditutup dan diwajibkan memenuhi sertifikasi yang telah ditetapkan.
Juda mengatakan perbaikan tersebut merupakan bagian dari reformasi yang terus dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan program MBG.
“We are moving on the right direction, kita bergerak ke arah yang benar, semakin terus perbaikan-perbaikan dilakukan,” ujarnya.
(ADZ/SOUCE: KUMPARAN)
.png "Wawako Azhar Hamzah Ikuti Zoom Meeting Bersama Mendagri Bahas Program MBG")
.png)
