MERDEKAPOST.COM

Jaga Kondisi Kesehatan Masyarakat Perbatasan, Satgas Yonif 512 Laksanakan Pengobatan Keliling

Satgas Yonif 512 Laksanakan Pengobatan Keliling di Perbatasan Papua

Merdekapost.com - Dalam rangka menjaga stabilitas kesehatan masayarakat di wilayah perbatasan Papua, anggota Pos Kalipay Satgas Pamtas RI- PNG Yonif Mekanis 512/QY mengunjungi warga sekaligus memberikan pelayanan Kesehatan di Kampung Kalilapar 1, Distrik Waris, Kabupaten Keerom, Papua.

Pelayanan kesehatan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian TNI kepada masyarakat agar selalu memiliki kondisi tubuh yang sehat dan tetap terjalinnya hubungan yang baik antara TNI dengan masyarakat.

Hal tersebut di sampaikan oleh Dansatgas Letkol Inf Taufik Hidayat dalam rilis tertulisnya di Pir IV Distrik Mannen. Kamis (22/04)

"Sembari melaksanakan kegiatan anjangsana untuk berkomunikasi dengan masyarakat kita berikan pelayanan Kesehatan dengan tujuan untuk memelihara kondisi kesehatan masyarakat di daerah perbatasan agar tetap dalam kondisi sehat" terang Dansatgas.

Dansatgas juga mengungkapkan bahwa pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh anggota Pos Kalipay selain sebagai sarana pendekatan kepada masyarakat, kegiatan ini juga dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian TNI di bidang kesehatan untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan kesejahteraan di bidang Kesehatan.

Baca Juga: Cegah Kegiatan Ilegal di Perbatasan Papua, Satgas Yonif 512 Gelar Sweeping

Tidak hanya di Kampung Kalilapar 1 saja, pelayanan kesehatan serupa juga dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pos Satgas Yonif 512 di kampung-kampung binaan yang lainya.

Warga Kampung Kalilapar 1 menyambut baik dan antusias dengan kedatangan anggota Pos Kalipay, beberapa warga yang sakit juga melapor dan meminta obat ke anggota kesehatan Pos Kalipay.

Natalius (47) salah satu warga Kampung Kalilapar 1 yang mendapat bantuan pengobatan dari anggota kesehatan Pos Kalipay mengucapkan terima kasih atas bantuan pengobatan yang telah diberikan.

"Kami sangat berterima kasih atas kepedulian bapak-bapak TNI yang telah memberikan bantuan pengobatan kepada kami di sini" ucap Natalius.

"Kami warga Kampung Kalilapar 1 sangat senang dengan Bapak TNI yang selalu menciptakan kegiatan positif sehingga dapat menjadi contoh bagi masyarakat disini untuk selalu hidup sehat" imbuhnya. (064)

Pemkab Kerinci Tandatangani Nota Kesepahaman Dengan Universitas Andalas

Merdekapost.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kerinci melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Universitas Andalas di Rektorat UNAND Padang, Jumat (23/04/2021).

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Rektor UNAND Prof Dr Yuliandri SH MH dengan Bupati Kerinci Dr H Adirozal MSi.

Bupati Kerinci Dr H Adirozal, saat dikonfirmasi menyampaikan nota kesepahaman ini akan bermanfaat bagi masyarakat Kerinci dalam berbagai aspek, terutama dalam meningkatkan SDM.

Bupati Kerinci dua periode ini mengatakan poin penting dari nota kesepahaman ini di antaranya terkait pengembangan SDM dalam Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian Masyarakat. Sesuai dengan moto Kampus Merdeka.

“Alhamdulillah Penandatanganan Nota Kesepahaman Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Universitas Andalas hari ini berjalan lancar dan sukses. Semoga sinergitas ini dapat terjalin dengan baik dalam rangka saling mendukung program satu sama lain,” kata Bupati Adirozal.

Turut hadir dalam penandatanganan nota kesepahaman tersebut Pj Sekda Kerinci Asraf, Kadis BKPSDMD, Kadis Pemdes, Kadinkes, Kadis Koperindag serta perwakilan lainnya. (064)

Massa Siap Geruduk KPU, Minta Sanusi Dinonaktifkan Jelang PSU

Merdekapost.com - Sejumlah massa dari Divisi PAM & Satgas calon Gubernur Jambi Haris Sani akan mendatangi KPU guna meminta peng-nonaktifan Komisioner Sanusi hingga Pemungutan Suara Ulang selesai 27 Mei 2021 mendatang.

Menurut Ketua Divisi PAM Ritas Mairiyanto, keberadaan Sanusi di KPU jelang PSU ini dapat memicu perbuatan seperti yang dia lakukan saat pilgub Jambi lalu.

"Agar jangan terulang lagi kejadian tersebut pada PSU tgl 27 Mei 2021 nantinya," kata Ritas Kamis 22 April 2021.

Diketahui, Komisioner KPU atas nama Sanusi diberikan Peringatan Keras oleh 5 Hakim DKPP berdasarkan putusan DKPP RI No. 43-PKE-DKPP/I/2021.

Sementara 2 hakim lainnya berpendapat lain (Dissenting Opinion) dengan usulan Pemberhentian kepada Sanusi.

Dikatakannya Ritas, berdasarkan hasil putusan didang DKPP tersebut, jelas menunjukan telah terjadi pelanggaran Kode Etik oleh Sanusi sebagai Komisioner KPU Prov Jambi.

"Untuk itu kami meminta Kepada KPU Provinsi Jambi dan KPU RI untuk menonaktifkan Sanusi selaku Komisioner KPU Prov Jambi," tegas Ritas.

Permintaan itu akan disampaikan langsung oleh massa melalui unjuk rasa di kantor KPU Provinsi Jambi dan berdialog dengan para komisioner lainnya.

"Besok tim akan bersiap," singkat Ritas. (*)

DPRD Muaro Jambi Ucapkan Selamat Atas Predikat B Lakip Tahun 2021

Yuli Setia Bakti, Ketua DPRD Muaro Jambi

Merdekapost.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi ucapan selamat kepada Pemkab Muaro Jambi yang telah berhasil meraih Predikat B atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021.

Piagam penghargaan ini ditandatangani oleh Menteri PAN RB Tjahyo Kumolo tertanggal 22 April 2021, hal ini tentu sebuah wujud perbaikan kinerja para ASN yang ada di Muaro Jambi semakin meningkat.

“Selamat Ibu Bupati telah berhasil membawa Muaro Jambi meraih Predikat B tersebut, ini adalah sebuah hal yang harus diapresiasi mengingat tidak mudah meraih predikat tersebut, jadi ini sebuah bayaran atas kerja keras seluruh OPD yang dikomandoi oleh Bupati Masnah,” kata Yuli Setia Bakti Ketua DPRD Muaro Jambi.

Lebih lanjut Yuli yang juga atas nama seluruh Dewan yang ada di Muaro Jambi meminta perbaikan kinerja dari tahun ke tahun mengingat saat ini pembangunan SDM memiliki banyak tantangan dan hambatan.

“Jadi kami berharap tahun depat akan meningkat lagi, minimal dapat bertahan di Predikat B saja tentu sudah sangat bersyukur, jadi mari kita sama kita bangun Kabupaten ini dengan kinerja yang positif,” pungkas Yuli.

Untuk diketahui bahwa Setelah beberapa tahun, berjuang memperbaiki sistem tata kerja di seluruh OPD di dalam Kabupaten Muarojambi, akhirnya kerja keras yang dikomandoi oleh Bupati Muaro Jambi Hj Masnah Busro SEmembuahkan hasil.

Di mana Pemkab Muaro Jambi untuk pertama kalinya pada beberapa tahun ini menerima Predikat B dari Mentri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), predikat ini diterima oleh Pemkab Muarojambi pada Kamis (22/4) kemarin yang dalam penghargaannya ditandatangani oleh MenPan RB Tjahyo Kumolo. (064)

Satgas Yonif 512 Peringati Hari Kartini Dengan Murid TK di Perbatasan Papua

Merdekapost.com - Dalam rangka memperingati hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April, Satgas Pamtas RI-PNG Yonif Mekanis 512/QY Pos Arso XIII mengajak para murid untuk menggunakan pakaian adat di taman kanak-kanak (TK) Tunas Harapan di Kampung Naramben, Distrik Skanto, Kabupaten Kerom, Papua. Rabu (21/04/2021)

Dalam peringatan hari Kartini tersebut, Danpos Arso XIII Lettu Inf Suwandi menceritakan tentang semangat dan kegigihan R.A. Kartini ketika turut serta dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia.

Para murid TK Tunas Harapan yang berjumlah 38 Orang dengan menggunakan pakaian adat terlihat sangat senang dan atusias ketika mendengarkan cerita tentang sejarah perjuangan R.A. Kartini.

Tidak hanya murid, para guru juga hanyut dalam suasana peringatan hari Kartini yang baru kali ini diperingati bersama dengan anggota TNI di TK Tunas Harapan.

Titin (52) selaku kepala sekolah TK Tunas Harapan menyambut baik kegiatan peringatan hari Kartini ini "kami semua disini sangat senang dengan adanya partisipasi dari bapak Pos Tentara yang ada di Arso XIII, peringatan hari Kartini menjadi berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya" ucapnya.

"Ditambah lagi dengan pakaian adat yang dikenakan oleh para murid menjadikan peringatan hari Kartini ini lebih berwarna, semoga dengan adanya kegiatan tersebut anak-anak menjadi lebih kreatif dan cinta akan warisan budaya indonesia" imbuh Titin.

Wadansatgas Mayor Inf Sarasin Celianto mengungkapkan bahwa peringatan hari Kartini merupakan salah satu sejarah bangsa yang tidak boleh dilupakan.

"Semoga setelah medengar sejarah perjuangan R.A Kartini dari Danpos Arso XIII dalam perayaan hari Kartini yang ke-143 ini anak-anak menjadi lebih mengenal sejarah perjuangan bangsa" tutur Mayor Sarasin.

"Agar anak-anak bisa memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi dan menghormati jasa para pahlawan sehingga kelak turut serta dalam manjaga kadaulatan NKRI" imbuhnya. (064)

Baca Juga: Satgas Yonif 512 Ajarkan Berhitung Sejak Dini di Perbatasan Papua

Cegah Peredaran Barang Terlarang di Bulan Ramadhan, Satgas Yonif 512 Gelar Sweeping di Perbatasan Papua

Merdekapost.com - Dalam rangka mencegah peredaran barang-barang terlarang di wilayah perbatasan Papua, Satgas Pamtas RI-PNG Yonif Mekanis 512/QY Pos Kalibom menggelar kegiatan Sweeping di jalan Trans lintas Jayapura-Wamena di Kampung Kalibom, Distrik Waris, Kabupaten Keerom, Papua. Rabu (21/04/2021)

Kegiatan Sweeping ini juga dilaksanakan dalam rangka menjaga stabilitas keamanan di bulan suci ramadhan di wilayah perbatasan Papua.

Hal ini disampaikan langsung oleh Dansatgas Letkol Inf Taufik Hidayat ketika di temui di Pos Kotis Distrik Mannem, Kabupaten Keerom. Rabu (21/04/2021)

"Semua orang yang melintas wajib dilakukan pemeriksaan, baik surat-surat dokumen identitas diri, ataupun barang-barang yang dibawa" tegas Dansatgas.

"Sweeping ini mendapat dukungan dan apresiasi dari warga sekitar, warga setuju dengan adanya kegiatan Sweeping di wilayah perbatasan ini khusunya Kampung Kalibom agar mejadi lebih aman" imbuhnya.

Ini merupakan salah satu kegiatan yang sangat bermanfaat dalam jangka panjang untuk melindungi masyarakat dan mencegah rusaknya moral anak bangsa dari peredaran barang-barang terlarang.

Sweeping yang digelar oleh Pos Kalibom pada hari Rabu tanggal 21 April mulai pukul 10.00 s.d. 15.00 WIT ini berjalan dengan aman dan lancar, tidak ditemukan barang-barang terlarang ataupun dokumen identitas masyarakat yang mencurigakan.

Kegiatan serupa akan terus digelar dalam waktu yang berbeda-beda demi terciptanya stabilitas keamanan serta memcegah peredaran barang terlarang di wilayah pernatasan. (064)

Baca Juga: Tanamkan Kedisiplinan, Satgas Yonif 512 Latih PBB di Perbatasan Papua

Bupati Batanghari Fadhil Arief Hadiri Rakor Pemberantas Korupsi Bersama KPK

Merdekapost.com - Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief menghadiri rapat kordinasi (Rakor) pemberantasan korupsi pada Rabu (21/4/21) berama KPK dalam rangka mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi kepala daerah se Provinsi Jambi.

Giat yang berlangsung tertutup di ruang pola kantor Gubernur Jambi ini dihadiri seluruh bupati dan Walikota Se-provinsi Jambi.

Rakor pencegahan korupsi tersebut menghadirkan Direktur Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Didik Agung Widjanarko dan Kasatgas 1 pencegahan wilayah1, Maruli Tua.

Rakor yang dirangkai sosialisasi monitoring centre for prevention (MCP) atau pusat pemantauan untuk pencegahan korupsi dengan 8 (delapan) area intervensi dalam pencegahan korupsi di pemerintah daerah yang meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, aparatur pengawas intern pemerintah, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, serta tata kelola dana desa. (064)

Perbedaan Pendapat Pimpinan DKPP RI Terkait Putusan Perkara Sanusi

Sidang DKPP

Merdekapost.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menjatuhkan sanksi peringatan keras pada Rabu, 21 April 2021 terhadap Komisioner KPU Provinsi Jambi, M. Sanusi atas kasus pembocoran data yang dikecualikan.

Pada putusan sanksi Sanusi ini, ada dua pimpinan DKPP RI yakni Didik Supriyanto, M.IP dan Dr. Idha Budiati yang tak sependapat dengan putusan itu. Perbedaan pendapat ini terjadi karena adanya pernyataan data identik yang dimiliki oleh tim paslon satu dengan yang dimiliki KPU.

Pada persidangan yang lalu, Didik mengatakan, teradu awalnya tidak mengakui permintaan data pemilih, namun setelah saksi (Ivan Orizal Fikri) memberikan keterangan pada persidangan baru teradu mengakuinya.

"Apabila teradu tidak mempunyai agenda tersembunyi, seharusnya teradu bersikap terbuka menyampaikan data pemilih yang diterima dari Ivan pada persidangan. Teradu berdalih meminta data untuk mengantisipasi PSU oleh Mahkamah Konstitusi," kata Didik.

"Selain itu dengan paslon nomor 1 yang didukung oleh PDIP dan Golkar, permintaan penyerahan data tersebut kepada Habibi. Sudah sangat jelas tautan dari perkara ini," ujar Didik.

Berdasarkan beberapa rangkaian tersebut, teradu disampaikannya terbukti mempunyai conflict interest pada data yang sudah terdaftar di DPT namun belum melakukan perekaman e-KTP yang berkepentingan dengan Paslon 01 (CE - Ratu) untuk mempersoalkan dengan melaporkan dugaan pelanggaran administrasi kepada Bawaslu dan sengketa hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Sikap dan tindakan teradu berkhianat kepada paripurna dengan mengabaikan lembaga KPU yang bersifat kolektif kolegial, teradu meminta data dengan Ivan tanpa koordinasi dengan ketua dan anggota KPU Provinsi Jambi," ucapnya.

Sebelumnya pada tahun 2014 teradu juga telah dijatuhi sanksi peringatan keras karena dinilai memberikan dukungan ke calon DPRD Provinsi Jambi atas nama Yaser Arafat, karenanya DKPP menyatakan jika kemudian hari teradu terbukti mengabaikan kode etik penyelenggara pemilu akan menjadi pertimbangan khusus DKPP menjatuhkan sanksi seberat-beratnya.

"Dalam perkara ini teradu terbukti kembali mengulang pelanggaran azas jujur dan kemandirian, untuk itu selayaknya diberikan sanksi pemberhentian tetap sebagai anggota KPU Provinsi Jambi," katanya. (*)

Wabup Batanghari Pimpin Rapat Sosialisasi Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan Desa

Merdekapost.com - Wakil Bupati Batanghari H Bakhtiar SP pimpin langsung Rapat Sosialisasi Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan Desa Se-Kabupaten Batanghari.

Acara tersebut berpusat di gedung serba guna Desa Rantau Kapas Mudo Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, Jambi pada Rabu (21/04/2021).

Tujuan dari rapat sinkronisasi ini ialah menyatukan pendapat serta persepsi pembangunan Desa khususnya di wilayah Kecamatan Muara Tembesi dan Desa lain Se-Kabupaten Batanghari pada umumnya.

Dalam sambutannya H Bakhtiar SP menyampaikan Pemerintah Kabupaten Batanghari berkomitmen menciptakan budaya birokrasi serta sinergitas antara pembangunan Daerah dengan Desa.

” Sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga harmonisasi dan Sinergitas Pembangunan Desa dan Pemkab Batanghari,” Katanya

Lanjut Bakhtiar, pada kesempatan ini juga Pemkab Batanghari mengajak Pemerintah Desa memetakan perencanaan pembangunan agar dapat berjalan dengan baik.

” Saya meminta kepada OPD terkait agar dapat memfasilitasi Desa, baik dalam penyusunan perencanaan pembangunan hingga menjadi kewenangan dan skala pembangunan Desa,” Tambahnya.

Dirinya juga berharap bagi Pemerintah Desa dapat melakukan bersama dengan segenap stakeholder terkait terutama dalam bidang pembangunan Desa kedepannya.

” Semoga PemDes, BPD, Lembaga Desa dan masyarakat dapat bersinergi dengan Instansi Pemerintahan di Kabupaten agar selaras dalam membangun demi kepentingan bersama,” Tutup H Bakhtiar.

Senada dengan Wakil Bupati, Camat Muara Tembesi Asri Yonalsyah AP menyampaikan sinkronisasi merupakan menyatukan persepsi agar pembangunan kedepannya dapat terarah dengan baik.

” Dengan adanya sinkronisasi ini mudah – mudahan pembangunan di setiap Desa akan lebih tepat sasaran dan lebih terarah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa setempat,” Singkatnya.

Hadir juga pada rapat sosialisasi Asisten III Setda Batanghari, Camat Muara Tembesi, Kadis PMD, OPD terkait, Forkopincam, para BPD dan Perangkat Desa Se-kecamatan Muara Tembesi .

Di ahir sesi rapat tampak beberapa perangkat Desa melakukan tanya jawab dengan Wakil Bupati yang di dampingi Kadis PMD dan Asisten III Setda Batanghari. (064)

KPK Geledah Rumdis Wako Tanjungbalai Terkait Korupsi Lelang Jabatan

KPK tengah mengusut dugaan korupsi lelang jabatan di lingkungan pemerintah kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. KPK tengah mengusut dugaan korupsi lelang jabatan di Pemkot Tanjungbalai, Sumatera Utara (ist)

Jakarta | Merdekapost.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut kasus dugaan korupsi terkait lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, Tahun 2019.

Pengusutan dilakukan dengan menggeledah rumah dinas Wali Kota Tanjungbalai, M. Syahrial, yang beralamat di Jalan Sriwijaya, Kelurahan Pahang, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, Selasa (20/4) kemarin.

Baca Juga: Putusan Perkara Sanusi, Ansori Harap DKPP Memutuskan Seadil-adilnya

"Benar, setelah menemukan dua bukti permulaan yang cukup, maka saat ini KPK sedang melakukan penyidikan dugaan TPK [Tindak Pidana Korupsi] terkait penerimaan hadiah atau janji terkait lelang/ mutasi jabatan di Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2019," kata Plt. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, Rabu (21/4).

KPK sudah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini, tetapi belum mengumumkannya kepada publik. Ali menerangkan penyidik masih terus mengumpulkan alat bukti untuk melengkapi berkas perkara.

"Kronologi mengenai uraian dan para pihak yang telah KPK tetapkan sebagai tersangka belum dapat kami informasikan kepada masyarakat," ujar Ali.

"Namun demikian, KPK tetap berkomitmen sebagai bentuk keterbukaan informasi kami akan selalu menyampaikan perkembangan penanganan perkara ini kepada masyarakat," lanjutnya.

Baca Juga: Nama Hasyim Asy'ari Tak Dicantumkan di Kamus Sejarah Indonesia, PKB Protes ke Kemendikbud

Proses pengusutan kasus tersebut juga diwarnai kabar pemerasan oleh penyidik KPK yang berasal dari unsur kepolisian. Menurut sumber CNNIndonesia.com di internal KPK, penyidik yang bersangkutan meminta Rp1,5 miliar dari Wali Kota Tanjungbalai, M. Syahrial dengan mengiming-imingi penghentian kasus.

"Memang sudah ramai dari kemarin sore di grup-grup WA pegawai KPK mengenai berita itu, mereka terkejut dan tidak menyangka berani meras wali kota sampai Rp1,5 miliar," ujar sumber tersebut kepada CNNIndonesia.com, Rabu (21/4).

Mengenai hal itu, Ketua Dewan Pengawas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean, mengaku sudah mendengar informasi terkait dugaan pemerasan tersebut.

"Ya, sudah [mendengar], akan ditangani KPK. Kita baru terima informasi lisan, belum resmi. Tentu secara etik akan kita periksa," kata Tumpak.

(ald/adz)

Sekda Tegaskan Komitmen Pemerintah Dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan

Merdekapost.com - Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, H.Sudirman, SH.MH menegaskan komitmen pemerintah dalam penyelesaikan konflik pertanahan di Provinis Jambi. Pernyataan ini disampaikannya saat menjadi narasumber dalam acara Rakor Gugus Reforma Agraria Provinsi Jambi tahun 2021, Senin (12/4) bertempat di Swiss Bell hotel. Acara ini sebelumnya dibuka secara resmi oleh Pj.Gubernur Jambi Dr. Hari Nur Cahya Murni .

Dijelaskan Sekda bahwa untuk menyelesaikan konflik pertanahan dibutuhkan komitmen yang kuat seluruh pemangku kepentingan mulai dari perangkat di Kabupaten sampai ke provinsi dan pemerintah pusat.

”Salah satu komitmen Pemerintah adalah menata persoalan agraria, hal itu ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria pada tanggal 24 September 2018 lalu. Terbitnya peraturan ini merupakan komitmen Pemerintah untuk menjamin pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Rakor ini dapat menjadi salah satu momentum bagi kita semua untuk saling bersinergi, menyatukan persepsi dan komitmen untuk melaksanakan Kegiatan Reforma Agraria Provinsi Jambi.” ujar Sekda .

Dijelaskan Sekda bahwa konflik pertanahan seharusnya bisa diselesaikan di tingkat kabupaten/kota.

“Jika konflik pertanahan tidak bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya oleh Pemerintah kabupaten/ kota , maka sesungguhnya akan menjadi sumbatan terkait dengan problem yang lebih besar pada skala provinsi maupun skala nasional. Oleh karena itu menjadi sangat penting peran pemerintah Kabupaten dalam penanganan konflik sosial, ataupun konflik sengketa pertanahan. Di level pemerintah provinsi sesungguhnya apabila terkait dengan konflik konflik pertanahan yang menyangkut wilayah, dua wilayah atau lebih tetapi ketika sengketanya atau konflik yang ada di kabupaten itu maka penanganannya ada pada pemerintah kabupaten” ujarnya.

Sekda juga membagikan pengalamannya dalam menangani konflik pertanahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

“Dari pengalaman ketika saya menjadi Asisten dan juga Sekda di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, ketika itu ada 23 sengketa pertanahan atau lahan yang berhasil kami selesaikan dengan melibatkan tim penyelesaian sengketa. Tim penyelesaian sengketa di pemerintah Kabupaten itu diketuai oleh Sekda dan juga ada Asisten 1 sebagai Sekretaris, kemudian anggota-anggotanya ada dari Polres dari Kodim , kemudian dari BPN termasuk juga dari OPD terkait ada wilayah pemerintahan kecamatan ataupun desa di mana lokasi konflik itu berada” katanya.

Disampaikan Sekda bahwa tim ini harus bekerja dengan solid dan tidak menyelesaikan konflik secara tiba-tiba tetapi dibutuhkan komitmen. Sinergitas dan pendekatan yang intens dengan pihak yang sedang berkonflik.

“Pertemuan dengan para pihak memang harus diselesaikan secara terjadwal. Kita dapat bersama-sama dengan tim kita berikan kesempatan kepada rakyat untuk menyampaikan persoalannya, kemudian juga mendengarkan dari pihak lain, kemudian turun ke lokasi mengecek lahan yang disengketakan, ketika kita cek lokasi hadirkan BPN dan tim semuanya turun ke sana kemudian berikan kesempatan pada yang berperkara itu untuk menunjuk dimana lokasinya setelah ditunjuk lokasinya, minggu depan kita sudah pastikan melalui BPN munculkan gambar atau peta sengketa lahan nya, dan pihak yang lain harus bisa menunjukkan bukti kepemilikan lahan tersebut, dan akan diikuti oleh langkah berikutnya, tahapan –tahapan ini harus jelas” katanya.

Pada akhir materinya Sekda kembali menegaskan bahwa tugas dari pemerintah untuk memfasilitasi penyelesaian , ketika pemerintah kabupaten tidak dapat menyelesaikan terhadap persoalan itu maka akan melompat persoalannya ke provinsi-provinsi tidak mampu menuntaskan, melompat lagi ke pusat sehingga menjadi persoalan agraria yang berkepanjangan.

”Oleh karena itu menjadi sangat strategis peran pemerintah Kabupaten dibantu oleh Polres dibantu oleh Kodim. Penyelesaian sengketa pertanahan dapat diselesaikan ketika kita punya komitmen di dalam tim itu untuk bisa menyelesaikan menjadi sangat penting. Jika tidak ada komitmen di dalam tim penyelesaian sengketa itu akan tidak mulus jalannya, karena tidak mudah” pukasnya. (064)

Pj. Gubernur Minta Tingkatkan Kinerja Rencana Aksi Pencegahan Korupsi

Merdekapost.com - Pj. Gubernur Jambi, Dr. Hari Nur Cahya Murni, M. Si meminta kepada jajaran pemerintah Provinsi Jambi dan Kanupaten/Kota se Provinsi Jambi untuk meningkatkan kinerja rencana aksi pencegahan korupsi. Hal ini diutarakannya saat membuka rapat kordinasi pencegahan korupsi untuk pemerintah daerah se-Provinsi Jambi di kantor Gubernur Jambi, Selasa (21/4/2021).

Hadir di kesempatan tersebut, Sekda Provinsi Jambi, H. Sudirman, SH, MH, para pimpinan OPD lingkup Pemprov Jambj, dan perwakilan pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi. Dari pihak KPK RI hadir Didik Agung Widjanarko selaku Direktur Koordinasi Supervisi KPK RI dan Maruli Tua sebagai Kasatgas I Pencegahan Wilayah 1 KPK RI.

“Saya sangat mengapresiasi upaya pembenahan yang dilakukan oleh KPK untuk mencegah dan memberantas korupsi. Bersama seluruh pemangku kepentingan, KPK terus membangun sistem pencegahan korupsi, untuk menutup atau mempersempit celah peluang untuk melakukan korupsi, salah satunya dengan Monitoring Centre for Prevention (MCP)/Pusat Pemantauan untuk Pencegahan, dengan 8 (delapan) area intervensi dalam pencegahan korupsi di pemerintah daerah,” ungkapnya.

Menurutnya, delapan area pencegahan korupsi itu adalah perencanaan dan pengangaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, APIP (Aparatur Pengawas Intern Pemerintah), Manajeman Aparatur Sipil Negara (ASN), Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Dana Desa (khusus di pemerintah kabupaten).

“Untuk melaksanakan delapan area intervensi dalam pecegahan korupsi, Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi telah menetapkan rencana aksi program pencegahan korupsi terintegrasi, yang berfokus pada delapan area intervensi dalam pencegahan korupsi. Kemudian untuk Provinsi dibentuk 7 (tujuh) Pokja dan untuk kabupaten dibentuk 8 (delapan) Pokja yang tugasnya mengkoordinir tindak lanjut penyelesaian seluruh rekomendasi, yang mengacu pada indikator keberhasilan dan capaian yang telah ditetapkan dalam rencana aksi,” jelasnya. (064)

Satgas Yonif 512 Bantu Masyarakat Panen Bawang Merah di Keerom Papua

Merdekapost.com - Di tengah bulan suci ramadhan, Satgas Pamtas RI-PNG Yonif Mekanis 512/QY Pos Arso XIII membantu masyarakat memanen bawang merah di Kampung Naramben, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Papua. Selasa (20/04/2021)

Dengan bantuan dari anggota Pos Arso XIII, panen yang dilakukan warga tersebut menghasilkan 1,3 Ton bawang merah dari lahan seluas setengah hektare.

Kegiatan yang dipimpin oleh Lettu Inf Suwandi Danpos Arso XIII ini merupakan wadah untuk mempererat tali silatirahmi yang dapat meningkatkan kerukunan TNI dengan masyarakat khusnya warga Kampung Naramben dengan Pos Arso XIII.

Ini merupakan salah satu wujud nyata kepedulian Satgas Yonif 512 dalam bidang pertanian di wilayah perbatasan untuk meningkatkan ketahanan pangan.

Pemilik kebun bawang merah yang bernama Sutadi (53) mengucapkan terima kasih kepada anggota Pos Arso XIII yang telah membantu warga memanen bawang merah di kebunya.

“Kami sangat berterima kasih kepada anggota Pos Arso XIII yang mau menyempatkan waktu untuk membantu kami memanen bawang merah disamping tugasnya menjaga perbatasan negara" ucap Sutadi.

Baca Juga: Wujudkan Kampung Sehat, Satgas Yonif 512 Lakukan Pengobatan Keliling di Perbatasan Papua

"Semoga ketulusan dan keikhlasan anggota TNI ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, menjalin ikatan kekeluargaan yang semakin erat antara TNI dan masyarakat" imbuhnya.

Wadansatgas Mayor Inf Sarasin Celianto mengatakan pertanian bawang merah tersebut merupakan komoditi yang di kembangkan di Kampung Naramben, ia menjelaskan komoditi pertanian ini merupakan upaya untuk membangun ketahanan pangan di Kampung Naramben.

"Di Kampung Naramben hampir 80% warganya bermata pencaharian sebagai petani, tidak hanya bawang merah saja akan tetapi juga ada cabai, terong dan jenis tanaman sayur lainya. Bulan puasa tidak menghalangi semangat anggota kami dari Pos Arso XIII untuk membantu masyarakat memanem bawang merah tersebut" tutur Mayor Sarasin.

"Kami akan selalu berupaya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan khususnya dalam bidang pertanian, kehadiran Satgas di tengah masyarakat untuk mempererat tali silaturahmi agar tercipta kemanunggalan TNI-rakyat selalu ada dan nyata" imbuhnya. (064)

Wujud Toleransi Umat beragama, Satgas Yonif 512 Bersama Warga Bersihkan Lingkungan Gereja

Merdekapost.com - Anggota Pos Kalilapar Satgas Pamtas RI-PNG Yonif Mekanis 512/QY melaksanakan Karya Bhakti bersama warga membersihkan lingkungan Gereja Katolik Emanuel Stasi Sach di Kampung Sach Distrik Waris, Kabupaten Keerom, Papua. Selasa (20/04/21).

Dansatgas Letkol Inf Taufik Hidayat dalam rilis tertulisanya di Pos Kotis Distrik Mannem mengungkapkan Satgas Yonif 512 selalu siap membantu masyarakat dalam bentuk apapun termasuk dalam gotong-royong pembersihan tempat maupun rumah Ibadah yang ada diwilayah perbatasan.

"Kegiatan yang dilakukan Pos Kalilapar ini merupakan upaya agar warga Kampung Sach dan sekitaranya merasa nyaman dan Khidmat dalam beribadah" tutur Letkol Taufik.

Baca Juga: Satgas Yonif 512 Ciptakan Rasa Kebersamaan Melalui Karya Bakti di Perbatasan Papua

“Ini merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat yang harus terus kita bina dan kita tingkatkan, supaya terjalin kerja sama dan toleransi yang baik antara TNI dengan rakyat yang berada di wilayah perbatasan" imbuhnya.

Sementara itu, warga kampung Sach mengucapkan terimakasih kepada anggota Pos Kalilapar yang telah memberikan sumbangsihnya dalam membantu membersihkan tempat ibadah yang ada di Kampung Sach

“Kami masyarakat sangat berterima kasih kepada Bapak TNI khususnya anggota Pos Kalilapar yang telah membantu membersihkan Gereja ini sehingga terlihat bersih dan rapi, semoga warga Kampung Sach lebih bersemangat dalam Beribadah" ucap Steven (28) pemuda Kampung Sach yang merupakan jemaat Gereja Katolik Emanuel Stasi Sach. (064)